KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN Soraya Jihan, Nurmayani dan Eka Deviani, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 No. Hp. 085369074707 Email:
[email protected]
ABSTRAK Kebijakan pemberian subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Kota Metro berpotensi memberi kesempatan kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mewujudkan perluasan akses, pemerataan, peningkatan mutu pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan dan (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang setelah dilakukan pengolahan data dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan merupakan program pemerintah daerah Kota Metro untuk mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu yang diberikan untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang telah memenuhi persyaratan sekolah penerima subsidi dalam bentuk Biaya Operasional Manajemen bersumber dari APBD yang dialokasikan pada 8 komponen tujuannya lebih mengutamakan pada perluasan akses dan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen berbasis sekolah. (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan antara lain: mekanisme penyaluran dana dari pemerintah daerah ke pihak sekolah sering terlambat, pemerintah daerah Kota Metro masih kurang komunikatif dalam penyampaian informasi relevan dan sosilisasi kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan, Program, Subsidi Biaya Pendidikan.
ABSTRACT Policies that subsidize the cost of education in the City Metro potentially provide an opportunity to learn the age to get a quality education. Metro City Regulation No. 10 Year 2008 concerning the provision of pre-school education subsidy cost, basic education and secondary education to realize the expansion of access, equity, quality improvement education. Problems in this study: (1) What is the government's policy of Metro City in a program of subsidizing the cost of education and (2) What factors are a barrier to the government's policy of Metro City in a program of subsidizing the cost of education.
The legal research, including the type of normative and empirical legal research. The data used primary data and secondary data after processing the data were then analyzed using descriptive qualitative. The results of the study that (1) Metro City Government policies in programs that subsidize the cost of education is a program of the local government of Metro City to reduce the burden on the community in getting the proper education and quality given to TK / RA , SD / MI , SMP / MTs , and high school / MA who has met the requirements of schools receiving subsidies in the form of management Operational Costs sourced from the budget allocated to the eight components of the goal more emphasis on expanding access and equity , improving the quality and relevance of education , and school-based management . (2) inhibiting factor in the Metro City government policies that subsidize the cost of education programs , among others : the mechanism for channeling funds from local governments to the school, often too late , the local government of Metro City is still less communicative in the delivery of relevant information and subsidy policies sosilisasi tuition fees to society . Keywords : Policy , Program , Education Subsidy Costs.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Suatu kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik desentralisasi yakni urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, dan kebijakan pendidikan nasional. Dalam kebijakan pendidikan nasional ada dua hal khusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kedua pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun1. Fenomena yang terjadi saat ini bahwa penyebab banyaknya anak usia pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah di Kota Metro yang berstatus tidak bersekolah salah satunya adalah kurang dipahaminya mengenai kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan. Sebagaian masyarakat masih menilai bahwa untuk memperoleh pendidikan pada jenjang TK, SD, SMP dan SMA masih dipungut biaya operasional pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik melalui komite sekolah. Perspektif masyarakat ini beranjak dari adanya beberapa sekolah yang tidak 1
Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
mendapatkan subsidi biaya pendidikan dari pemerintah daerah Kota Metro sehingga biaya operasional sebagian masih dibebankan kepada peserta didik. Ketentuan dalam Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa “sekolah yang diberi subsidi biaya Pendidikan adalah sekolah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam Perda tersebut”, sedangkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa “sekolah swasta yang tidak mengikuti program subsidi pendidikan tidak diberikan bantuan subsidi biaya pendidikan”. Selain sosialisasi yang belum optimal kepada pihak sekolah serta warga masyarakat tentang kebijakan subsidi biaya pendidikan tersebut, masyarakat Kota Metro juga masih kurangnya dorongan kesadaran dalam memperhatikan anaknya untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi sehingga masih terdapat jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bentuk perwujudan pembangunan daerah dewasa ini sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya kebijakan-kebijkan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah adanya program pemerintah Kota Metro dalam pemberian subsidi biaya pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah. Dalam program tersebut disalurkan bantuan dana pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Alokasi penggunaan dan mekanisme
pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan standar pengelolaan. Khusus di Kota Metro, bantuan subsidi biaya pendidikan telah sampai pada tingkat SMA/MA dalam bentuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan dana rutin yang dianggarkan melalui APBD Kota Metro.
manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan pra sekolah pendidikan dasar dan menengah, memotivasi dan melanjutkan upaya reformasi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah. 1.2. Rumusan Masalah
Pemberian subsidi biaya pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat/orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Subsidi biaya pendidikan juga bertujuan untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Subsidi biaya pendidikan tersebut merupakan bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pembebasan dan atau pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), buku dan biaya proses belajar mengajar bagi setiap peserta didik sekolah yang secara nyata terdaftar selaku peserta didik pada lembaga/sekolah penerima subsidi. Tujuan kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Kota Metro sebagaimana termaksud dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 adalah untuk mewujudkan perluasan akses, pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui proses penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu pada tingkat pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, mendorong sekolah penerima subsidi, melaksanakan
TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan? b) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan
2.1. Pengertian Kebijakan Merujuk pada teori William Dunn mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: “the process of producing knowledge of and in policy process” (aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan)2. “Menurut Tilaar dan Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi administratif kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan3”.
a) Kebijakan bersifat distributif yakni membagi dan mengalokasikan sumber-sumber material yang telah didapatkan tersebut kepada masyarakat luas. b) Kebijakan bersifat ekstraktif yakni berupa penyerapan sumber-simber material dari mesyarakat luas. c) Kebijakan bersifat regulative yakni kebijakan yang isisnya sejumlah peraturan dan kewajiban yang haeus dipatuho oleh waega negara maupun penyelenggara untuk menciptakan ketertiban, kelancaran. Jenis Kebijakan antara lain: 1) Peraturan 2) Undang-undang 3) Tindakan-tindakan pemerintah Program pemerintah. 2.5. Implementasi Pemerintah Daerah
2.3. Macam-macam Kebijakan Macam-macam kebijakan dapat ditinjau dari pembuatnya yakni pusat dan daerah. a) Kebijakan Pusat yakni dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat untuk mengatur seluruh waega negara dan selueuh wilayah Indonesia. b) Kebijakan Daerah yakni dibuat oleh pemerintah atau lembaga Daerah untuk mengatur daerahnya msingmasing. Kebijakan menurut sifatnya dibagi atas kebijakan bersifat distributif, ekstraktif dan regulatif.
2 3
Ibid. hlm. 27 Muhammad Munadi dan Barnawi. Op.Cit. hlm. 31
Kebijakan
“implementasi kebijakan pemerintah daerah dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompokkelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya4” 2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah a. Faktor Pendukung Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
4
Budi Winarno. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002. hlm. 68
b. Faktor Penghambat Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. 2.7. Pengertian Kebijakan
Pengawasan
“Pengertian pengawasan kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Sarwoto antara lain pengawasan kebijakan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut George R. Terry mengungkapkan pengertian pengawasan kebijakan adalah pengawasan untuk menetukan kebijakan yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atas kebijakan, dan untuk menjamin agar hasil kebijakan sesuai dengan rencana5”. 2.8. Pengertian Pendidikan
Subsidi
Biaya
Subsidi biaya pendidikan secara harfiah subsidi biaya pendidikan adalah bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pembebasan dan atau pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), buku dan biaya proses belajar mengajar bagi setiap murid sekolah yang secara nyata terdaftar selaku peserta didik pada lembaga/sekolah penerima subsidi6. Pemberian subsidi biaya pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban
masyarakat / orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Subsidi biaya pendidikan juga bertujuan untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. 2.9. Manfaat Pendidikan
Subsidi
Biaya
a) Menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana pendidikan. b) Pendidikan, tenaga kependidikan, dan biaya operasional penyelenggaraan dengan pembagian beban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengantur pendidikan. c) Menopang terselenggaranya dan suksesnya wajib belajar sembilan tahun. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat usia sekolah dan mengantisipasi kesenjangan masyarakat khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan bahagian dari upaya pencerdasan Bangsa7. 2.10. Tujuan Subsidi Pendidikan
Biaya
a) Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan. b). Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui proses penyelenggaraan pembelajaran yang
5
Irfan Ridwan Maksum. Pengawasan Internal Daerah Otonom. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 14, No. 4 (Desember). 2006. hlm. 21 6 Muhammad Munadi dan Barnawi. Op. Cit. hlm. 24
7
Ketentuan Penjelasan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
bermutu pada tingkat pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah; c). Mendorong sekolah penerima subsidi, melaksanakan manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan pra sekolah pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah Kota Metro yakni Wali Kota Metro dalam bentuk Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penyelenggaraan subsidi biaya pendidikan.
Program subsidi biaya pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Metro. Dalam program tersebut disalurkan bantuan dana pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Alokasi penggunaan dan mekanisme pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan standar pengelolaan. Khusus di Kota Metro, bantuan subsidi biaya pendidikan telah sampai pada tingkat SMA/MA dan SMK dalam bentuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan dana RUTIN yang dianggarkan melalui APBD Kota Metro dengan membebaskan segala jenis pembiayaan.
METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalarn penelitian ini di lakukan dengan dua cara yaitu pendekatan masalah normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).
Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan (field research) berdasarkan fakta yang ada8. Pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Program Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan. 3.2.
8
Sumber Data
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung. 2004. hlm. 54
Data berdasarkan dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 3.2.1. Data Primer Data primer adalah kumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian yang di peroleh dari studi lapangan (Field Research) dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan informan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Metro, Inspektorat Kota Metro, Tokoh Masyarakat, serta beberapa Instansi Sekolah Dasar dan Menengah. 3.2.2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari bahan literatur kepustakaan (Library Research) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas9. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
9
Ibid. hlm. 16
hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literaturliteratur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang ditulis. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain-lain. 3.3.
Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data a. Studi Pustaka Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahasa tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. b. Studi Lapangan Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban. 3.3.2. Prosedur Pengolahan Data Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan
data dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah. b) Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul. c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. d) Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis e) Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data
urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.
3.4. Analisis Data Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk dirangkum pembahasan pada babbab selanjutnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Program Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Penyelenggaraan subsidi biaya pendidikan adalah segala pembebasan biaya bagi peserta didik dan orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan operasional sekolah sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari pemerintah daerah. a. Landasan Filosofis Kebijakan Subsidi Biaya Pendidikan Landasan filosofis kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan
adalah: bahwa permasalahan pendidikan dapat menjadi penghambat pembangunan daerah, oleh karena itu peningkatan pendidikan secara menyeluruh dan merata perlu diwujudkan dalam mendukung proses pembangunan daerah. b. Landasan Sosiologis Kebijakan Subsidi Biaya Pendidikan Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan memperoleh pendidikan yang layak dan
bermutu. Di dalamnya diatur mengenai subsidi biaya pendidikan yang diberikan kepada sekolah penerima subsidi mulai dari jenjang TK hingga SMA yang selanjutnya menjadi dasar hukum bagi pengaturan program pemberian subsidi biaya pendidikan di Kota Metro untuk menciptakan mewujudkan perluasan akses dan pemerataan, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masyarakat Kota Metro. c. Landasan Yuridis Kebijakan Subsidi Biaya Pendidikan Dasar hukum penyusunan kebijakan pemberian subsidi biaya pendidikan di Kota Metro merujuk pada beberapa ketentuan perundang-undangan sebgai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7) 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). d. Bentuk Kebijakan Program Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Pemerintah Kota Metro
Bentuk kebijakan pemerintah Kota Metro dalam Program Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam program tersebut disalurkan bantuan dana pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Alokasi penggunaan dan mekanisme pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan standar pengelolaan. Bantuan subsidi biaya pendidikan telah sampai pada tingkat SMA/MA dalam bentuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan dana rutin yang dianggarkan melalui APBD Kota Metro. Bentuk subsidi biaya pendidikan yang diberikan untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA baik negeri maupun swasta adalah untuk Biaya Operasional Manajemen Sekolah antara lain : a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; b. Pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk koleksi perpustakaan c. Membeli bahan pendukung proses belajar mengajar habis pakai; d. Membiayai kegiatan kesiswaan; e. Membiayai ulangan harian, susulan, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; f. Pengembangan profesi guru; g. Pembiayaan perawatan sekolah; h. Pembiayaan insentif honor guru. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 167 Tahun 2011, penggunaan biaya subsidi tersebut digunakan dalam hal :
a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran ulang, termasuk didalamnya penyaluran alat tulis, honor, transport dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru. b) Pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. Dalam pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk di perpustakaan yang harus diperhatikan adalah kualitas buku yang baik dan harga yang layak dan sistem pembayarannya dapat dipertanggungjawabkan. c) Membeli bahan-bahan habis pakai. Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti ATK, buku tulis, spidol, buku kas BOSDA, kwitansi BOSDA. d) Membiayai kegiatan kesiswaan yang meliputi: remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, majalah dinding. e) Membiayai ulangan harian, ulangan susulan, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa. Dapat digunakan membiayai kegiatan pengelolaan ulangan harian,ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa seperti pengeluaran untuk uang lelah pengawas, penulis soal ujian, koreksi hasil ujian, panitia ujian, bahan dan penggandaan soal. f) Pengembangan profesi guru digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan MGMP dan MKKS. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, honor peserta, pengadaan alat tulis, penggandaan materi, transpor dan konsumsi;
g) Membayar biaya perawatan sekolah; h) Membiayai insentif honor guru. e. Penerima dan Persyaratan Memperoleh Subsidi Penerima subsidi biaya pendidikan adalah sekolah negeri dan swasta yang terdiri dari : a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfhal; b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Syalafiah; d. SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah yang diberi subsidi biaya Pendidikan adalah sekolah yang telah memenuhi syarat : 1). Memiliki Surat Keputusan Pendirian Sekolah bagi sekolah negeri dan Izin Pendirian/Operasional bagi sekolah swasta; 2). Memiliki Kepala Sekolah yang sah; 3). Sanggup melaksanakan dan mengelola dana subsidi sesuai peruntukannya secara transparan, jujur, demokratis tidak diskriminatif, akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. f. Penganggaran dan Tata Cara Pemberian Subsidi Rencana anggaran biaya subsidi pendidikan dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah penerima subsidi melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rencana anggaran tiap-tiap sekolah diajukan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diverifikasi. Rekapitulasi rencana anggaran biaya
subsidi pendidikan masing-masing sekolah diajukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan persetujuan Walikota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan dan Pengelolah Keuangan Daerah dapat menetapkan PPAS subsidi biaya pendidikan. Mekanisme pemberian subsidi biaya pendidikan meliputi: a. Pengajuan proposal; b. Verifikasi / seleksi proposal; c. Penetapan sekolah penerima subsidi; d. Penyaluran dana. Adapun mekanisme penyaluran dana subsisdi pendidikan dapat dilihat pada gambar mekanisme berikut ini: Bagan 1. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi Biaya Pendidikan
Pemerintah Kota Metro
Tim Program Subsidi Biaya Pendidikan Pemkot Metro
BPKAD Kota Metro
Sekolah
BANK Lampung
Dikbudp ora Kota Metro
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa lembaga inspektorat Kota Metro memiliki berperan dalam pengawasan pendidikan ditingkat kabupaten/kota dan dalam mengawal
pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan ini dalam bentuk monitoring ataupun pengawasan dana subsidi biaya pendidikan, diantaranya : 1). Tim monitoring Independen: perguruan tinggi, DPRD, tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. 2). Unsur masyarakat dari unsur dewan pendidikan, Komite sekolah, serta Organisasi masyarakat. 3). Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/Madrasah Kabupaten/kota dan Provinsi Mekanisme penyaluran dana subsidi biaya pendidikan dilaksanakan oleh team work, melalui proses kerjasama antara para penyelenggara pendidikan dan pemangku kepentingan dengan sistem transparansi, akuntabilitas publik, cermat dan akurat, kendali mutu dan kendali biaya, serta demokratis, musyawarah dan mufakat. Selanjutnya penyaluran dana subsidi biaya pendidikan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kota Metro yang disalurkan ke bagian keuangan pemerintah daerah melalui Bank Lampung. Setelah itu Instansi Dikbudpora Kota Metro berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kota Metro setiap jenjang pendidikan menganjurkan agar pihak sekolah yang akan mendapatkan dana subsidi biaya pendidikan tersebut, untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian diajukan kepada Dikbudpora Kota Metro dan team work subsidi biaya pendidikan, setelah mendapatkan persetujuan maka dana subsidi biaya pendidikan akan di salurkan ke masingmasing sekolah dan setiap sekolah juga akan memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dana tersebut diberikan per 3 bulan. Adapun itu penyaluran dana subsidi biaya pendidikan untuk semua sekolah di
Kota Metro dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan masingmasing sekolah. g. Pengawasan, Pemantaun, Evaluasi dan Laporan Subsidi Biaya Pendidikan Pengawasan terhadap penggunaan dana subsidi biaya pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Metro dan Aparat Fungsional lainnya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro dan Dewan Pendidikan Kota Metro. Kepala sekolah penerima subsidi biaya pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolah Keuangan Daerah (DPPKD) dan salinannya 1 (satu) rangkap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 4.2. Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Program Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan merupakan program pemerintah daerah Kota Metro untuk mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Jenis Subsidi biaya pendidikan yang diberikan untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA baik negeri maupun swasta namun dalam pelaksanaan kebijakan program subsidi biaya pendidikan ini masih terdapat beberapa hambatan antara lain: a. Kurangnya sikap akuntabilitas pelaksana kebijakan dalam hal ini
lebih mengarah pada instansi pendidik dengan kebijakan subsidi pendidikan sehingga peraturan daerah berdasarkan ketentuan atau aturan kebijakan masih belum sepenuhnya bertanggung jawab. b. Mekanisme penyaluran dana dari pemerintah Daerah ke pihak sekolah sering terlambat yang seharusnya diberikan setiap 3 (tiga) bulan menjadi 4 sampai 5 bulan, sehingga memberikan dampak kurang efektifnya pelaksanaan program kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada pihak sekolah.
c. Para pejabat pemerintah daerah Kota Metro masih kurang komunikatif dalam penyamapaian informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan program kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada warga masyarakat. d. Sosialisasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang masih belum efektif, sehingga masyarakat umum masih banyak yang belum paham dengan program pemberian subsidi biaya pendidikan.
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan merupakan program pemerintah daerah Kota Metro untuk mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Jenis Subsidi biaya pendidikan yang diberikan untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA baik negeri maupun swasta yang telah memenuhi persyaratan sekolah penerima subsidi dalam bentuk Biaya Operasional Manajemen (BOSDA dan dana rutin) bersumber dari APBD Kota Metro yang dialokasikan pada 8 komponen kegiatan subsidi biaya pendidikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah. Dalam pelaksanaan subsidi biaya pendidikan di Kota Metro tujuannya lebih mengutamakan pada pelayanan yang mengarah pada perluasan akses dan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen berbasis sekolah. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan antara lain: a) Kurangnya sikap akuntabilitas pelaksana kebijakan dalam hal ini lebih mengarah pada instansi pendidik dengan kebijakan subsidi pendidikan sehingga peraturan daerah berdasarkan ketentuan atau aturan kebijakan masih belum sepenuhnya bertanggung jawab. b) Mekanisme penyaluran dana dari pemerintah Daerah ke pihak sekolah sering terlambat yang seharusnya diberikan setiap 3
(tiga) bulan menjadi 4 sampai 5 bulan, sehingga memberikan dampak kurang efektifnya pelaksanaan program kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada pihak sekolah. c) Para pejabat pemerintah daerah Kota Metro masih kurang komunikatif dalam penyamapaian informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan program kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada warga masyarakat. d) Sosialisasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang masih belum efektif, sehingga masyarakat umum masih banyak yang belum paham dengan program pemberian subsidi biaya pendidikan.
5.2. Saran
pemerintah Kota Metro harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses pemberdayaan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikannya. Dalam pelaksanaan kebijakan program ini diharapkan pemerintah setempat untuk mengarahkan, membimbing serta mengawasi penyelenggaraan penyaluran dana dari pemerintah Daerah ke pihak sekolah agar tidak terjadi keterlambatan. 2) Pemerintah dalam hal Dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk lebih komunikatif dan memberikan arahan tentang kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat secara kontinu karena dengan adanya kebijakan subsidi biaya pendidikan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sedikitnya masyarakat dapat terbantu, sehingga dengan mudah mendapatkan pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
1) Sebaiknya kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan,
DAFTAR PUSTAKA Buku/Literatur: Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2011. Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan. Jogjakarta: Ar-ruz. Maksum, Irfan Ridwan. 2006. Pengawasan Internal Daerah Otonom. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 14, No. 4 (Desember).
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung. Sedarmayanti. 2011. Good Gavernance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung. Syaukani, dkk. 2005. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan ke-6. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Umaedi, dkk, 2011. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas. Widjaja, Haw. 2004. Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Bogor; Ghalia Indonesia. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Zainal Abidin, Said. 2012. Kebijakan Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Humanika. Tim Penyusun Kamus. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai pustaka. Jakarta. Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Keputusan Walikota Metro No. 167 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Subsidi Pendidikan Untuk Sekolah SMP/MTs/SMA/MA/SMK Se Kota Metro.
