Andy Siswanto Universitas Lampung
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP PERSYARATAN PERIZINAN PENDIRIAN APOTEK
Andy Siswanto, Upik Hamidah, S.H., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H., Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 e-mail :
[email protected],
ABSTRAK Kota Metro memiliki 21 (dua puluh satu) apotek dan 5 (lima) diantaranya tidak memiliki izin resmi dari Kantor PM-PTSP. Pengaturan mengenai izin apotek di Kota Metro didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Metro. Faktorfaktor penghambat tidak terwujudnya pemberian izin usaha apotek di Kota Metro antara lain adanya ketidak tahuan sampai ketidak ingin tahuan terhadap kewajiban memiliki izin operasional, terlalu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, adanya biaya-biaya tidak terduga yang harus dikeluarkan pada saat proses pengajuan izin, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor PM-PTSP terhadap apotek yang tidak memiliki izin. Kata kunci : kebijakan pemerintah, perizinan usaha, apotek, izin operasional
ABSTRACT Metro city has 21 (twenty one) pharmacies and 5 (five) pharmacies which do not have official license from PM-PTSP Office. The admission concerning to the license of pharmacy in Metro City is based on Health Ministry’s Ministerial Decision and policy of Metro Local Government. Barrier factors for not being realized for pharmacy operational license granting in Metro City are the existence of ignorance and the lack of curiousity for the obligation for having operational license, too much prerequisite that has to fulfill for the establisher of the pharmaceutical practice for granted operational license, there are unexpected expenses that have to be expense in the process of license submission, complicated bureaucracy, and the lack of supervision that should be done by PM-PTSP Office towards unlicensed pharmacies. Keywords : Government Policy, Venture Licensing, Pharmacy, Operational License
1
Andy Siswanto Universitas Lampung
apotek merupakan salah satu upaya bentuk
I. PENDAHULUAN
pengawasan kesehatan masyarakat yang Dalam penyelenggaraan kesehatan, biaya
dapat
terhadap
masih
masyarakat akan terpenuhinya pelayanan
merupakan komponen yang cukup besar
kesehatan di bidang obat. Di dalam
terhadap biaya pelayanan kesehatan secara
pendirian
keseluruhan. Selain harga obat yang relatif
dibutuhkan izin yang dalam hal ini harus
mahal, seringkali penggunaan obat juga
dipenuhi oleh seorang apoteker.
penyediaan
obat
memberikan
dan
alternatif
pengelolaan
bagi
apotek
kurang rasional. Penggunaan obat bebas oleh masyarakat cenderung meningkat,
Secara filosofis setiap peraturan dan
bahkan peredaran produk gelap dan palsu
kebijakan publik harus sesuai dengan rasa
masih belum teratasi. Sepanjang tahun
keadilan di dalam masyarakat, dan secara
2012
sosiologis setiap peraturan dan kebijakan
Badan
Pengawasan
Obat
dan
Makanan (BPOM) menemukan 451 kasus
publik
harus
sesuai
dengan
kondisi
pelanggaran peredaran obat dan makanan
obyektif masyarakat.2 Namun, dalam hal
yang meliputi pengedaran secara ilegal
ini mengenai apotek dan pengelolaannya
hingga penjualan produk palsu. Kasus ini
yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah
banyak terjadi pada sebagian apotek yang
Kota Metro terjadi permasalahan baru dan
merupakan tempat penjualan obat yang
mendapat penolakan dari banyak pihak
seharusnya diharapkan dapat menjangkau
yang berkaitan dengan pengelolaan apotek.
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan
Sebagai contoh munculnya
obat.1
Walikota Metro No 15 Tahun 2013
Peraturan
tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang harus Sebagai implementasi sistem pengawasan
dilengkapi dokumen UKL dan UPL yang
obat dan makanan harus dilakukan secara
di dalamnya termasuk apotek.
menyeluruh dan komprehensif, sehingga dapat memberikan jaminan kepada setiap
Dapat diketahui bahwa apotek dalam
anggota masyarakat bahwa produk yang
menjalankan usahanya tidak mengeluarkan
beredar dan dikonsumsi telah memenuhi
limbah yang membahayakan lingkungan,
standar mutu dan keamanan. Dalam hal
namun
ini, perizinan pendirian dan pengelolaan
pendiriannya mewajibkan para pendiri
dalam
persyaratan
izin
1
http://news.detik.com/read/2012/12/27/ 130628/2127831/10/sepanjang-2012-bpomtemukan-451-kasus-obat-makananilegal?nd771104bcj
2
Dikutip dari Mulyana W. Kusuma dalam Mahfud MD, Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 224
2
Andy Siswanto Universitas Lampung
apotek untuk melengkapi dokumen UPL
2.1. Sumber Data
dan UKL. Hal ini kemudian dinilai banyak
Sebagai
menimbulkan kekhawatiran akan sikap
penelitian ini digunakan sebagai bahan
dari pemerintah Kota Metro yang seakan-
penelitian yang bersumber dari data-data
akan menghambat dan mempersulit dalam
sebagai berikut:
pendirian usaha apotek. Namun di sisi lain
2.1.1. Data Primer
juga
merupakan
Data Primer yaitu data yang langsung
implikasi dari sikap para pengelola apotek
diperoleh dari sumbernya secara lisan.
yang
Pengumpulan
peraturan
banyak
tersebut
melakukan
pelanggaran
dasar
pembahasan
data
primer
dalam
dilakukan
terhadap persyaratan pendirian apotek
dengan menggunakan tehnik wawancara
sehingga menuntut pemerintah Kota Metro
terhadap Bapak Suroto sebagai Kasi
lebih ketat dalam memberikan izin.
Penanaman Modal di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
Kota Metro dan juga Apoteker di apotek
menarik
Tina Husada atas nama Ibu Iin Rufianti,
perhatian
penulis
untuk
mengangkat tema ini menjadi sebuah penelitian
dengan
judul
S.Si, Apt.
“Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Metro Terhadap
2.1.2. Data sekunder
Persyaratan Perizinan Pendirian Apotek”.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundangundangan,
II.
METODE PENELITIAN
dokumen
buku-buku yang
hukum,
berhubungan
dan
dengan
permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang digunakan dalam
Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian ini antara lain :
yuridis empiris, yaitu pendekatan yang
1. Bahan
hukum
primer
antara
lain
dilakukan dengan cara menggali informasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
dan melakukan penelitian dilapangan guna
922/MENKES/PER/X/1993
mengetahui secara lebih jauh mengenai
Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin
permasalahan yang dibahas.3
Apotek, Keputusan Menteri Kesehatan
tentang
RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang 3
Abdul Kadir. M. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32
Ketentuan
dan
Tata
cara
Pemberian Izin Apotek, Perwali Metro
3
Andy Siswanto Universitas Lampung
15 tahun 2009 tentang usaha kegiatan wajib UKL/UPL.
b. Studi Lapangan Studi
2. Bahan Hukum Sekunder
lapangan
mengumpulkan
adalah
data
dengan
penelitian
langsung
Bahan hukum sekunder adalah bahan-
mengadakan
bahan yang erat kaitannnya dengan
pada tempat atau objek penelitian,
bahan hukum primer,
yang
memberikan
yang dapat
dengan
teknik
terhadap
wawancara terfokus kepada para
bahan-bahan hukum primer. Berupa
informan yang sudah ditentukan.
peraturan pelaksanan dan peraturan
Informan tersebut adalah :
pelaksana
penjelasan
dilakukan
tekhnis
yang
berkaitan
a. KPM-PTSP
dengan pokok bahasan, seperti literatur dan
norma-norma
hukum
b. Penanggung jawab apotek
yang
berhubungan dengan masalah yang
2.2.2. Pengolahan Data
dibahas dalam penelitian ini.
Data yang terkumpul, diolah melalui
3. Bahan Hukum Tersier
pengolahan
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan,
data
dengan
tahap-tahap
sebagai berikut: 1. Identifikasi Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah daerah Kota
Metro
dalam
persyaratan
perizinan pendirian Apotek.
2.2. Metode Pengumpulan dan
2. Editing
Pengolahan Data 2.2.1. Pengumpulan Data
Editing yaitu meneliti kembali data
Untuk memperoleh data yang benar dan
yang diperoleh dari keterangan para
akurat dalam penelitian ini ditempuh
responden maupun dari kepustakaan,
prosedur sebagai berikut :
Semua
a. Studi Kepustakaan Studi
kepustakaan
data
kemudian
yang
diperoleh
disesuaikan
adalah
permasalahan
mengumpulkan data yang dilakukan
penulisan ini.
dengan cara membaca, mengutip,
3. Klasifikasi Data
yang
ada
dengan dalam
mencatat dan memahami berbagai
Klasifikasi data yaitu menyusun data
literatur yang ada hubungannya
yang diperoleh menurut kelompok
dengan materi penelitian.
yang
telah
ditentukan
secara
4
Andy Siswanto Universitas Lampung
sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 4. Penyusunan Data Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Metro
Kibang,
Kabupaten
Lampung
Timur/Way
Sekampung. d. Sebelah Barat berbatasan dengan
data tersebut dapat dianalisa menurut
Kecamatan
Trimurjo,
susunan yang benar dan tepat.
Lampung Tengah.
Kabupaten
7. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan yaitu langkah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro
selanjutnya setelah data tersusun
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran
secara
kemudian
Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro,
dilanjutkan dengan penarikan suatu.
Kota Metro memiliki Luas wilayah daratan
sistematis,
68,74 km2 atau 6.874 ha dengan jumlah penduduk 151.284 jiwa yang tersebar III. HASIL DAN PEMBAHASAN
dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 Kelurahan.
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1. Kota Metro
Pendapatan sektor kesehatan di Kota
Secara geografis Kota Metro berada di
Metro sebagian besar berasal dari retribusi
tengah Provinsi Lampung dan terletak
yang di pungut dari beberapa pelayanan
pada posisi 105,170-105,190 bujur timur
kesehatan yang ada. Kota Metro memiliki
dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45
fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar
km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota
dan penunjang yang cukup memadai yang
Provinsi Lampung) dengan batas wilayah
terdiri dari : 1 unit rumah sakit milik
sebagai berikut :
pemerintah, 2 unit rumah sakit milik
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan
Punggur,
swasta, 70 praketk dokter perorangan, 7
Kabupaten
rumah bersalin, 42 bidan praktek swasta, 5
Lampung Tengah, dan Kecamatan
balai pengobatan, 21 apotek, 5 toko obat, 4
Pekalongan
optik, dan 1 laboratorium swasta.
Kabupaten
Lampung
Timur. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Pekalongan
Fasilitas
kesehatan
tertinggi
yang
dan
dimanfaatkan oleh sebagian besar warga
Kecamatan Batanghari, Kabupaten
masyarakat Kota Metro adalah puskesmas
Lampung Timur.
dan apotek, yaitu mencapai 41,27 persen.
5
Andy Siswanto Universitas Lampung
Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas
dibawah dan bertanggung jawab kepada
tersebut paling banyak dipilih dikarenakan
Walikota melalui Sekertaris Daerah.
cukup mudah dijangkau oleh penduduk dan biaya berobat yang harus dikeluarkan
Berpijak dari tugas-tugas tersebut, salah
relatif murah.4
satu pelayanan izin yang menjadi tugas
3.1.2. Kantor Penanaman Modal dan
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu Satu Pintu Kota Metro adalah
(KPM-PTSP) Kota Metro
mengenai izin penyelenggaraan lembaga
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
pelayanan
tentang
9
Peraturan Walikota Metro Nomor 04
rangka
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
mempermudah penyelenggaraan berbagai
Sarana Kesehatan, mensyaratkan bahwa
bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan
izin dalam hal penyelenggaraan sarana
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang diajukan setiap
Pelayanan
menyebutkan
Publik
bahwa
Pasal
dalam
sistem
pelayanan
terpadu.
kesehatan.
Berdasarkan
orang pribadi atau atas nama badan hukum yang menyelenggarakan sarana kesehatan
Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Metro
wajib diberikan oleh Kantor Penanaman
Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,
3.1.3. Apotek di Kota Metro
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Kota Metro merupakan salah satu kota
Daerah Kota Metro menyatakan bahwa
yang mempunyai banyak apotek dengan
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
jarak yang saling berdekatan satu sama
Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur-
lain.
unsur perangkat daerah yang mempunyai
pendirian
kewenangan di bidang penanaman modal,
bertujuan
pelayanan perijinan dan non perijinan.
pembangunan pelayanan kesehatan, tetapi
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
juga usaha apotek merupakan bentuk
Terpadu
Metro
usaha yang menjanjikan investasi yang
melaksanakan
lumayan. Dengan luas wilayah yang
koordinasi dan penyelenggaraan serta
termasuk kecil, Kota Metro memiliki
pelayanan administrasi yang berkedudukan
kurang lebih 21 (dua puluh satu) apotek
mempunyai
Satu
Pintu tugas
Kota
Profil Kesehatan Kota Metro “terwujudnya Kota Metro sehat 2013” 4
Hal
ini
mencerminkan
apotek
tidak
untuk
bahwa
semata-mata melaksanakan
yang tersebar diberbagai kecamatan. Hal ini menunjukan banyaknya apotek yang
6
Andy Siswanto Universitas Lampung
telah berdiri dan telah menjangkau setiap
Sebagaimana diatur di dalam Pasal 4
daerah di seluruh kecamatan dan kelurahan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
di Kota Metro.
1332/MENKES/SK/X/2002
mengenai
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Berdasarkan data yang diperoleh dari
Apotek, bahwa Izin Apotik diberikan oleh
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Menteri yang kemudian melimpahkan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro, hampir
wewenang pemberian izin apotek kepada
seluruh apotek telah memilik surat izin
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
apotek dan hanya beberapa apotek yang
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
belum mendapat status izin namun tetap
wajib melaporkan pelaksanaan pemberian
dapat
apotek
izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan
tersebut telah berdiri cukup lama. Apotek
pencabutan izin apotik sekali setahun
Ananda, apotek Bunda, apotek Rizky,
kepada
apotek Saras, dan apotek Tina Husada
disampaikan
merupakan contoh dari Apotek yang tetap
Kesehatan Propinsi.
beroperasi
mengingat
Menteri
dan
kepada
tembusan
Kepala
Dinas
beroperasi walaupun belum memiliki izin. Untuk
menciptakan
pelayanan
Selain itu, dari hasil penelitian terhadap
kesehatan
Apoteker Pengelola Apotek (APA) di
kepentingan masyarakat, maka apotek
apotek-apotek yang ada di Kota Metro,
harus memenuhi syarat yang meliputi
bahwa dinilai masih banyak para apoteker
lokasi, bangunan, perlengkapan apotek,
yang tidak melakukan tugasnya dengan
perbekalan farmasi dan tenaga kesehatan
baik. Mereka hanya datang sekali dalam
yang harus menunjang penyebaran dan
sebulan ke apotek. Sedangkan tugasnya
pemerataan pelayanan kesehatan kepada
hanya diserahkan kepada pegawai apotek
masyarakat
tanpa
pelayanan.
adanya
pelaporan
tertulis
yang
sarana
tanpa
mengutamakan
mengurangi
mutu
sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Apotek harus mempunyai luas secukupnya dan memenuhi persyaratan teknis, sehingga
3.2. Pengaturan Perizinan Apotek di Kota Metro 3.2.1. Pengaturan Izin Apotek
dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi.
berdasarkan Keputusan Menteri
Luas bangunan apotek sekurang-kurangnya
Kesehatan
50 M2 terdiri dari ruang tunggu, ruang
7
Andy Siswanto Universitas Lampung
peracikan dan penyerahan obat, ruang
telah melengkapi persyaratan tersebut
administrasi, ruang penyimpanan obat, dan
yang dilakukan oleh Dinas Kesetahatan
tempat pencucian alat, kamar mandi dan
Kota Metro kemudian akan memberikan
toilet.
rekomendasi kepada Kantor Pelayanan
Perlengkapan yang wajib dimiliki oleh
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
apotek adalah :
Kota Metro dalam persetujuan pendirian
1) Alat pembuatan, pengelolaan dan
apotek tersebut.
peracikan obat / sediaan farmasi, seperti
lemari obat
dan lemari
3.2.2. Pengaturan Perizinan Apotek
pendingin. Wadah pengemas dan
berdasarkan kebijakan
pembungkus,
Pemerintah Kota Metro
etiket
dan
plastik
pengemas.
Terhadap persyaratan perizinan apotek,
2) Perlengkapan dan alat penyimpanan
Pemerintah
Kota
Metro
telah
khusus narkotika dengan ukuran 140
mengeluarkan suatu kebijakan yang wajib
x 80 x 100 cm dan terbuat dari kayu.
ditaati
3) Kumpulan
peraturan
perundang-
sebagai
bahan
pertimbangan
dikeluarkannya izin pendirian apotek di
undangan yang bersangkutan dengan
Kota
apotek, Farmakope Indonesia dan
Peraturan Walikota Metro Nomor 15
Ekstra Farmakope Indonesia edisi
Tahun 2013 mengenai jenis rencana usaha
terbaru, ISO, MIMS, DPHO, serta
dan
buku lain yang ditetapkan oleh
dokumen upaya pengelolaan lingkungan
Direktorat Jenderal.
hidup dan upaya pemantauan lingkungan
4) Alat administrasi, seperti blanko pesanan
obat,
faktur,
kwitansi,
salinan resep dan lain-lain.
Metro
kegiatan
yaitu
yang
dikeluarkannya
wajib
dilengkapi
hidup. Pasal 1 ayat 4 Perwali Metro No 15/2013 menyebutkan bahwa UKL/UPL adalah
pengelolaan
dan
pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Dari semua sarana dan prasarana standar
tidak
persyaratan apotek yang telah tercantum di
lingkungan yang diperlukan bagi proses
atas, semuanya harus dipenuhi oleh calon
pengambilan
pendiri apotek sebagai dasar pengajuan
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
izin
yang
nantinya
akan
berdampak
penting
terhadap
keputusan
tentang
dilakukan
verifikasi untuk menentukan layak atau
Apotek merupakan salah satu usaha
tidaknya apotek tersebut menjalankan
kegiatan
yang
usahanya. Setelah apotek tersebut dirasa
15/2013
tersebut
berdasarkan wajib
Perwali
mempunyai
8
Andy Siswanto Universitas Lampung
dokumen UKL/UPL. Hal ini kemudian
berdirinya tidak perlu harus mempunyai
dinilai berlawanan terhadap pengaturan
dokumen UKL dan UPL.
izin yang telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan yang di dalamnya tidak ada persyaratan mengenai
3.2.3. Tahapan Perizinan Apotek di Kota Metro
hal tersebut secara khusus. Menurut
Tahapan-tahapan perizinan usaha apotek
Perwali tersebut, ternyata apotek yang
dalam rangka memberikan izin operasional
dimaksud haruslah apotek yang berdiri
terhadap usaha pendirian apotek di Kota
bersama pelayanan medis
Metro merupakan tahapan yang wajib
dasar dan
spesialistik lebih dari satu. Pelayanan
dilalui
medis dasar ini merupakan pelayanan
dilakukan sebagai bentuk agar proses
kesehatan individual yang dilandasi ilmu
perizinan
kesehatan dalam masyarakat terutama
sebagaimana
meliputi upaya penyembuhan penyakit dan
peraturan-peraturan yang berlaku. Dari
pemulihan kesehatan yang dilaksanakan
tahapan tersebut menggambarkan alur
oleh tenaga kesehatan maksimal misalnya
yang secara urut harus dilalui mulai dari
dokter umum. Dengan kata lain bahwa
pendaftaran
apotek tersebut dikatakan wajib memiliki
berkas dikeluarkannya surat izin usaha
dokumen UPL dan UKL apabila dalam
apotek.
melakukan
usahanya
oleh
pemohon
izin.
dilakukan telah
sampai
Hal
dengan diatur
pada
di
ini
tertib dalam
penyerahan
berdampingan
dengan praktek dokter atau spesialis lebih
Persyaratan yang harus dilengkapi dalam
dari satu seperti spesialis gigi, mata, THT
formulir permohonan izin apotek adalah
,dan lain sebagainya.
sebagai berikut : a. Fotocopy Surat Izin Kerja Apoteker
Mengenai apotek-apotek yang banyak
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
dijumpai di wilayah Kota Metro yang
c. Fotocopy Denah Bangunan
sebagian besar berdiri sendiri dan hanya
d. Surat
yang
menyatakan
status
menjual obat yang telah jadi, dirasa sangat
bangunan dalam bentuk akte hak
jelas bahwa kegiatan usaha tersebut sama
milik/sewa/kontrak
sekali tidak akan berdampak terhadap lingkungan.
Oleh
karena
itu
kepada
seluruh apotek-apotek yang didirikan di Kota Metro untuk mendapatkan izin
e. Fotocopy izin kerja dan ijazah masing-masing tenaga f. Asli
daftar
terperinci
perlengkapan apotek
alat
9
Andy Siswanto Universitas Lampung
g. Surat
pernyataan
pengelola bekerja
dari
apotek tetap
apoteker
bahwa
pada
tidak
perusahaan
Prosedur
pelayanan
perizinan
khususnya mengenai apotek ini belum ada
peraturan
daerah
yang
farmasi lain dan tidak menjadi
mengaturnya secara khusus, sehingga
apoteker pengelola apotek di apotek
terkesan prosedur tersebut diciptakan
lain
sesuai
dengan
keinginan
dari
h. Asli surat izin atasan bagi pemohon
pemerintah daerah. Padahal prosedur
Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan
pelayanan perizinan tersebut segera
Pegawai
dibuat untuk memberikan kepastian
Instansi
Pemertintah
lainnya
terhadap izin usaha apotek.
i. Surat perjanjian kerjasama apoteker
2. Sumber Daya Manusia
pengelola apotek dengan pemilik
Dalam setiap Satuan Kerja Perangkat
sarana apotek
Daerah
harus
memiliki
tenaga
j. Surat pernyataan pemilik sarana
profesional dibidang perizinan. Tenaga
tidak terlibat pelanggaran peraturan
profesional dimaksud adalah berkaitan
perundang-undangan di bidang obat
dengan
kemampuan
mengelolah
k. Surat izin HO, SIUP, TDP
administrasi dan kemampuan teknis
l. Pas photo 3x4 = 3 lembar dan 4x6 =
lapangan
3 lembar
sesuai
dengan
disiplin
keilmuan yang dimilikinya, juga dapat
m. Masing-masing dibuat 2 rangkap
memberikan
keyakinan
kepada
masyarakat khusunya para pengelola apotek mengenai kemampuan yang
3.3. Faktor penghambat perizinan
dimiliki.
Apotek di Kota Metro. Faktor-faktor
penghambat
terwujudnya
3. Perilaku pengelola apotek
izin penyelenggaraan usaha apotek di Kota
Ada semacam ketidak tahuan sampai
Metro
ketidak ingin tahuan dari para pengelola
antara
lain
disebabkan
oleh
beberapa hal mulai dari segi kebijakan
apotek
pemerintah sampai dari perilaku-perilaku
pendirian
yang kurang baik dari para pemilik apotek.
berpendapat tidak tahu dasar hukum
Secara lebih jelas antara lain sebagai
yang mewajibkan untuk memiliki izin.
berikut :
Selain itu usaha apotek yang sudah lama
1. Peraturan Perundang-undangan yang
didirikan masih tetap bisa berjalan
mengatur
mengenai usaha
pentingnya apotek.
izin
Mereka
dengan lancar walaupun tidak ada izin operasional yang resmi.
10
Andy Siswanto Universitas Lampung
Metro melalui beberapa peraturan perundang-undangan. 4. Persyaratan izin apotek
Mengenai
peraturan tersebut terdapat perbedaaan
Banyaknya syarat- syarat yang harus
persyaratan
dipenuhi oleh pemohon pendiri apotek
pengaturan
untuk
izin
pemerintah
dari
pemerintah daerah Kota Metro, dapat
bisa
operasional
mengajukan bisa
dilihat
izin
apotek
yang pusat
dilakukan dan
dilihat
ini yang kemudian dinilai sulit dan
apotek
menimbulkan efek keengganan dari
UPL/UKL yang digunakan sebagai
para pendiri apotek tersebut untuk
instrumen pencegahan pencemaran
mengurus
dan untuk meminimalisasi dampak
karena
dirasa
menyulitkan bagi mereka.
adanya
kebijakan
persyaratan yang harus dilengkapi Hal
izin
dengan
antara
mempunyai
kewajiban dokumen
terhadap lingkungan. Apotek yang
5. Pengawasan
dimaksud
haruslah
yang
pelayanan
medis
Kurangnya pengawasan terkait dengan
berdiri
penyelenggaraan usaha apotek di Kota
dasar dan spesialistik lebih dari satu
Metro
seperti spesialis gigi, mata, THT, dan
dengan
masih
beroperasinya
hingga sekarang apotek-apotek yang belum
memiliki
izin,
bersama
apotek
lain sebagainya.
kemudian
2. Faktor yang menjadi penghambat
menjadikan alasan oleh sebagian besar
tidak terwujudnya pemberian izin
apotek yang merasa tidak perlu takut
usaha apotek di Kota Metro antara
dan pusing untuk mengurus izin karena
lain mengenai peraturan perundang-
sanksi yang diberikan juga tidak ada.
undangan yang mengatur perizinan apotek ini belum yang mengaturnya secara
IV. PENUTUP
khusus,
sehingga
terkesan
prosedur tersebut diciptakan sesuai 4.1. Kesimpulan
dengan keinginan dari pemerintah
Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat
daerah, kemudian dari perilaku para
pada bab hasil dan pembahasan, maka
pendiri apotek juga ada kesan ketidak
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
tahuan sampai ketidak ingin tahuan
1. Pengaturan mengenai izin apotek di
terhadap kewajiban memiliki izin
Kota
Metro
didasarkan
pada
operasional
disebabkan
terlalu
keputusan Menteri Kesehatan dan
banyaknya syarat-syarat yang harus
kebijakan Pemerintah Daerah Kota
dipenuhi, adanya biaya-biaya tidak
11
Andy Siswanto Universitas Lampung
terduga yang harus dikeluarkan pada
DAFTAR PUSTAKA
saat proses pengajuan izin, birokrasi yang
rumit,
pengawasan
dan
yang
kurangnya
dilakukan
A. Buku-Buku
oleh
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis
Kantor PM-PTSP terhadap apotek
Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke
yang tidak memiliki izin.
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara. Basah, Sjachran. 2000, Pengantar Hukum
4.2. Saran Berdasarkan pembahasan dan simpulan penulis
dapat
memberikan
saran,
diantaranya :
Effendi,
Taufiq.
Pelayanan
1. Sebaiknya Kantor PM-PTSP Kota Metro
Perizinan, Jakarta: Rineka Cipta
dapat
terus
2004.
Publik.
Tingkatkan
Jakarta:
Suara
Pembaruan.
melakukan
Hadjon, Philipus M. 2004. himpunan
sosialisasi aktif dengan memberikan
makalah asas-asas Umum Pemeritahan
pengetahuan-pengetahuan
yang Baik, Bandung: Citra aditya Bakti.
terkait
dengan kewajiban mempunyai izin
Hartono,
Sri
Redjeki.
2003.
Aspek
untuk seluruh usaha yang bergerak
Keperdataan Pada Pelayanan Publik.
dibidang Usaha Apotek.
Jakarta: Rineka Cipta.
2. Sebaiknya pengawasan terhadap usaha Usaha Apotek dapat dioptimalkan lagi, agar terdapat kesadaran hukum
HR, Ridwan. 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Grafindo Persada Nugraha,
Safri,
dkk,
2007,
Hukum
yang dimiliki oleh pemilik usaha
Administrasi Negara, Depok : CLGS-
untuk segera mengurus izin terkain
FHUI.
dengan
usahanya
dibidang
usaha
apotek.
Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat
3. Sebaiknya kerumitan birokrasi yang dapat menyusahkan dan menghambat terwujudnya
Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar
izin
penyelenggaraan
operasional usaha dibidang usaha apotek dapat dihilangkan.
Studi Hukum FH UII) Marbun, SF. 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
12
Andy Siswanto Universitas Lampung
Notoatmodjo,
Ilmu
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Kesehatan Masyarakat Prinsip-prinsip
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Dasar, Jakarta.
Lingkungan Hidup
Nugraha,
Soekidjo.
Safri,
dkk,
2003.
2005.
Hukum
Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 2007
Sabaruddin, Abdul Kadir. 2007, ‘Amdal
tentang
Pemerintahan
38 Tahun
Pembagian antara
Pemerintah,
dan Kewenangan Bapedalda Dalam
Pemerintah
Menjaga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pelestarian
Lingkungan
Hidup
Fungsi di
Daerah
urusan
Provinsi,
dan
Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
Balikpapan’, Risalah Hukum Fakultas
1980 tentang Perubahan Atas Peraturan
Hukum Unmul, Juli 2007
Pemerintah Nomor 26 tahun 1965
Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab
Pokok
Negara,
Hukum
Laks
Bang
Administrasi Pressindo,
Jogyakarta, Soemitro,
Ronny
tentang Apotek. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
922/MENKES/PER/X/1993
tentang
Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Hanitijo.
2000.
Apotik.
Perspektif Sosial Dalam Pemahaman
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
Masalah-Masalah Hukum, CV Agung,
2010 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Semarang. Soekanto,
Soerjono.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan 2010,
Pengantar
Penelitian Hukum, UI-PRESS : Depok. Sunggono, Bambang. 2000, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/ MenKes/SK/VII/1990
W. Kusuma, Mulyana. 2001, Pergaulan Politik dan Hukum di
Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Indonesia,
Yogyakarta, Gama Media.
tentang
Obat
Wajib Apotek Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002
tentang
Perubahan
Menteri
atas
Peraturan
Kesehatan
Nomor
B. Peraturan Perundang-undangan
922/MENKES/PER/X/1993
tentang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin
Tentang Otonomi Daerah
Apotik.
13
Andy Siswanto Universitas Lampung
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Standar
Pelayanan
tentang
Kefarmasian
di
Apotek.
2008
tentang
Sebagian
Kewenangan
Perizinan
Kepada
Pelayanan
Pelimpahan Di
Bidang
Kepala
Kantor
Administrasi
Perizinan
Terpadu Kota Metro Peraturan Walikota Metro Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Usaha-Usaha yang Wajib Memiliki Dokumen UPL dan UKL
C. Internet “Dokumen
Resmi
Kota
Metro:
http://www.metrokota.go.id/?page=kon ten&&no=62 , diakses pada 10/11/2013 Software komputer, Kamus Besar Bahasa
Peraturan Walikota Metro Nomor 09 Tahun
Website
UKL
Pendirian
dan
Apotek
UPL
Hambat
di
Metro”
http://www.tribunnews.com/regional/20 13/06/23/dokumen-ukl-dan-uplhambat-pendirian-apotek-di-metro, dilihat pada 15/09/2013 http://news.detik.com/read/2012/12/27/130 628/2127831/10/sepanjang-2012bpom-temukan-451-kasus-obatmakanan-ilegal?nd771104bcj,
dilihat
pada 20/09/2013 Website
Badan
http://www.pom.go.id/, 20/09/2013
POM
:
dilihat
pada
Indonesia- Offline versi 1.3
14
