KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN USAHA UNTUK PENDIRIAN PASAR MODERN DI KOTA BANDA ACEH

KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN USAHA UNTUK PENDIRIAN PASAR MODERN DI KOTA BANDA ACEH Oleh : Armiwal (Dosen Prodi Ilmu Sosial Politik Fakultas Sosial Politik Universitas Iskandarmuda Banda Aceh) ABSTRAK

The objectives of this studi is to evaluate the legacy authority of bussiness licence on standing modern market in Banda Aceh city. Market is an area where the sale and purchase of goods by the seller over a number of well known as shopping malls , traditional markets , shops , malls , plazas , commercial centers and other designations . But in the modern market growth has had an adverse impact due to the existence of traditional markets permberian business license without seeing the impact .Based on the survey results revealed that the implementation of modern business licensing market in Banda Aceh publication done by the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh . Supposedly the modern market business license granted shall comply with the provisions concerning duration, magnitude and number should be in accordance with the permission granted . However , in fact given permission not fully comply with applicable regulations that adversely affects traditional market in the city of Banda Aceh, the growth of the modern market that bring harm to the traditional market traders , which have dominated the development of the modern market economy , resulting in economic slump for traditional market traders . Keywords: Licensing and Modern Markets PENDAHULUAN Pasar merupakan tempat berkumpulnya penjual dengan pembeli dalam menjual dagangannya dengan satuan harga tertentu. Pasar juga merupakan tempat warga masyarakat melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dalam bentuk hubungan sosial maupun infrastruktur lainnya. Bentuk transaksi yang dilakukan yang menyangkut usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orangorang dengan mekanisme pertukaran maupun dengan imbalan uang. Pertumbuhan dan perkembangan pasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam pelaksanaannya dikenal dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan istilah pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara

Sains Riset Volume 4 – No. I, 2014

tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Namun keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dahulu masyarakat banyak mendapatkannya melalui pedagang eceran di pasar tradisonal. Namun seiring berkembangnya kota dan perekonomian, perdagangan eceran juga mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan eceran modern di Indonesia pada tahun 1970-an dengan munculnya pasar swalayan dalam bentuk supermarket. Keberadaan kegiatan perdagangan seperti pasar modern jenis hypermarket, supermarket, dan minimarket sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masyarakat perkotaan cenderung membeli kebutuhan tersebut dari pada memproduksi sendiri. Dahulu, tempat berbelanja untuk membeli kebutuhan seharihari tersebut umumnya adalah pasar tradisional. Namun sesuai dengan perkembangan kota dan perekonomian, perdagangan eceran mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan

1

eceran modern di Indonesia pada tahun 1970-an yaitu munculnya pasar.1 Kondisi demikian dewasa ini mendorong tumbuhnya bentuk pasar modern yang jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Hal ini disebabkan karena jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Pertumbuhan Pasar modern seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung memberi dampak berkurangnya pengunjung pasar tradisional, ditambah lagi kurang terawatnya fasilitas pasar tradisional yang ada menyebabkan banyak orang lebih memilih Pasar modern yang jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Permasalahan yang terdapat pada setiap pasar tradisional umumnya hampir sama, yaitu belum ada arahan penataan yang jelas mengenai pasar yang seharusnya. Kondisi ini juga terjadi di Kota Banda Aceh yang dewasa ini juga banyak tumbuh pasar modern baik berupa usaha peorangan seperti swalayan mini, departemen store, badan usaha (Pante Pirak, Mahli, Swalayan, Viky Swalayan), maupun bentuk usaha waralaba (franchise) seperti Indomaret, dan lain sebagainya. Terhadap pertumbuhan pasar modern ini tentunya menimbulkan akibat bagi keberadaan pasar tradisional. Mengantisipasi dampak buruk dalam perkembangan pasar modern dengan pasar tradisional, Pemerintah saat ini telah melakukan antisipasi terhadap dugaan adanya monopoli yang dilakukan oleh pengusaha modern. Salah satu dari antisipasi yang dilakukan adalah adanya proses perizinan usaha melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern. Hal inilah yang menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai kewenangan dalam perizinan pendiri pasar modern. Berdasarkan penelaahan tersebut selanjutnya dirumuskan permasalahan yaitu mengena bagaimanakah mekanisme perizinan pasar modern dan 1

Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm 46.


kewenangan pemnerian izin pasar modern di Kota Banda Aceh. KERANGKA PEMIKIRAN DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN Secara umum pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menjajakan barang dagangannya secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.2 Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi.3 Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Barangbarang yang dihasilkan oleh produsen bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.4 Jadi seorang yang membeli suatu barang atau jasa akan terlibat dalam suatu transaksi jual beli yang terjadi dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi di tempat 2

Wahyudi, Pujo Sugeng dan Mukhlis Ahmadi. “Kasus Pasar Wonokromo, Surabaya: Cermin Buruknya Pengelolaan Pasar”. Artikel dalam Kompas, 24 Maret 2003 3 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Radja Grafindo Prada, Jakarta, 2005, hal. 55 4 Wikipedia, Pasar, http://id.wikipedia.org/ Dakses, September 2012

2

tertentu yang disebut pasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan suatu pertukaran. Konsep serupa juga dikemukakan oleh Sugiarto yang mengatakan bahwa : Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran.5 Menurut William J. Stanton dalam Sastradipoera dan Komaruddin. pasar dapat didefinisikan sebagai berikut “pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya”.6 Berdasarkan definisi ini terdapat 3 unsur penting di dalam pasar, yaitu : 1. Orang dengan segala keinginannya 2. Daya beli mereka 3. Kemauan untuk membelanjakannya Berdasarkan hal tersebut dan pengalaman sehari-hari, dapat diketahui bahwa pasar itu berarti tempat untuk jual beli barangbarang kebutuhan hidup sehari-hari, di pasar, ada banyak penjual dan pembeli dan juga dapat dilihat ada berbagai macam barang yang ditawarkan atau dibeli oleh konsumen, tempat orang melakukan transaksi dengan membayar secara tunai. Artinya, banyak konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang tunai. Selanjutnya dalam pendirian pasar juga dibutuhkan adanya izin. Ridwan HR juga menyatakan bahwa : Izin (vergunning) dijelaskan sebagai “perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 5

Sugiarto et., al., Ekonomi Makro: Sebuah Kajian Komprehensif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 11 6 Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar sebagai Etalase Harga Diri”, dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta:Yayasan Kebudayaan Rancagé., hal 92


umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki”.7 Pengertian izin menurut Sjachran Basyah adalah “sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundang”.8 Sedangkan Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).9 Ridwan HR yang mengutip pendapat Utrecht mengatakan bahwa “bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vegunning)”.10 Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.11 Tindakan untuk membuka usaha atau pendirian pasar modern dengan memanfaatkan lokasi atau tempat usaha dengan melihat perspektif hukum usaha yang akan dijalankan, kondisi sosial masyarakat termasuk dalam hal ini dalam penataan ruang dan perizinan.

7

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 205 – 206. 8 Sjachran Basyah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal 1-2. 9 Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah, Tidak dipublikasikan, 2003, hal. 1. 10 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 206. 11 Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hal. 8.

3

Izin dimaksud merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkret. Hal ini juga menjadi tujuan dalam penerapan izin usaha pasar modern dimana melalui adanya izin usaha ini diharapkan keberadaan usaha pasar modern menjadi teratur dan tujuan pendirian usaha dapat berjalan dan tidak berdampak pada usaha lainnya dan tidak mengganggu aktifitas warga kota lainnya serta tidak merusak tata ruang kota. Oleh karena itu, dalam penerbitan izin usaha pendirian pasar ini diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik usaha. Dengan demikian, persyaratan yang terkandung dalam perizinan merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.12 Mengenai tujuan perizinan termasuk izin usaha pasar modern, tergantung pada kenyataan kongkret yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Keragaman peristiwa kongkret tersebut menyebabkan keragaman pula tujuan dari pemberian izin, yang secara umum dapat uraikan sebagai berikut. 1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan/“sturent”) aktivitasaktivitas tertentu (izin bangunan) 2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) 3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen) 4. Izin hendak membagi benda yang jumlahnya sedikit atau terbatasa (Izin menghuni di daerah pada penduduk) 5. Izin memberian pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.13 Pengertian, fungsi dan tujuan izin di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum atau fungsi hukum-hukum modern izin dapat diletakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Izin sesuai dengan sifatnya harus dibuat dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Orang yang berwenang mengeluarkan izin, yaitu aparatur yang berwenang 12

Sjachran Basah, Op.Cit, 1995., hal 2. Ridwan HR, Op.Cit., hal. 218-219.

13


2. Kepada siapa izin tersebut diberikan/dialamatkan, yaitu pemohon yang memohonkan izin 3. Diktum, yaitu, keputusan yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya izin tersebut 4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasanpembatasan dan syarat-syarat. 5. Pemberi alasan, yaitu alasan yang mendasari diterbitkannya izin berdasarkan ketentuan hukum, undang-undang, dan fakta di lapangan 6. Pemberitahuan tambahan, dalam hal ini memuat kepada yang dialamatkan izin tersebut ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran izin yang diberikan dan disertai dengan ancaman sanksi.14 Izin sebagai suatu bentuk ketetapan, meliputi pembuatan, penerbitan dan pencabutannya harus memenuhi syarat yang berlaku. Dalam perizinan berlaku beberapa asas umum, yaitu : a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti; b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; d. Kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi; e. Effisien, yaitu proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya; f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan; g. Keseimbangan, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; h. Profesional, yaitu pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayananan, pengadministra- sian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan 14

Ibid., hal. 219-223.

4

tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan; i. Adil dan amanah, melayani masyarakat tanpa diskriminatif dan jujur; j. Aksessibilitas, yaitu setiap anggota masyarakat dengan mudah dapat memperoleh pelayanan di bidang perizinan perizinan.15 Berdasarkan uraian di atas jelaslah izin sebagai bentuk ketetapan, maka izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya yakni pembuatan, penerbitan dan pencabutannya harus memenuhi syarat yang berlaku. PEMBAHASAN Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran.16 Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan istilah pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harganya.17 Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang 15

Soenandar Latief, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), http://kpptsp.bandaacehkota.go.id/fprofil.html, Diakses, September 2012, Jam 18.30 WIB. 16 Sugiarto et., al., Ekonomi Makro: Sebuah Kajian Komprehensif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 11 17 Ibid., hal. 15


kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua unsur yang memiliki peranan besar dalam operasional kegiatan di pasar yaitu, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item/barang yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Berdasarkan klasifikasinya, menurut Sugiarto pasar terbagi dalam beberapa macam yaitu: a) Pasar tradisional; b) Pasar modern; c) Pasar Menurut Jenisnya; d) Pasar Konsumsi; e) Pasar Faktor Produksi; f) Pasar Menurut Jenis Barang yang Dijual; g) Pasar Menurut Lokasi; h) Pasar Menurut Hari; i) Pasar Menurut Luas Jangkauan; j) Pasar Daerah; k) Pasar Lokal; l) Pasar Nasional; m) Pasar Internasional; n) Pasar Menurut Wujud; o) Pasar Konkret; p) Pasar Abstrak.18 Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa jenis pasar terdiri dari 16 macam jenis pasar yang ada. Namun, lingkup pembahasan penelitian ini difokuskan pada dua macam jenis pasar, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Secara umum, pengertian pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dengan pembeli dalam menjual dagangannya dengan satuan harga tertentu. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Sudarman mengatakan bahwa : Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, 18

Ibid., hal. 18

5

telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.19 Pasar modern menurut Sulaiman Rosyidi pengetiannya tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, ia mengatakan bahwa : Pasar modern juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan transaksi jual beli, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermarket, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket.20 Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan bahwa : 1) Pasar sebagai Sarana Distribusi Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar

19

Sudarman, et., al., Ekonomi MikroMakro: Teori, Soal dan Jawaban, Edisi II, BPFE, Yogyakarta, 1992, hal. 21-22 20 Suherman Rosydi, Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.9-10


dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.21 2) Pasar sebagai Pembentuk Harga Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Penjual tentu telah memperhitungkan laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli telah memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya.22 3) Pasar sebagai Sarana Promosi Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.23 Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Barang yang dihasilkan oleh produsen bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Pasar dalam kegiatan distribusi memiliki peranan yang cukup penting. Berikut ini fungsi hubungan antara pasar dengan distribusi. 1) Fungsi Pertukaran

21

Deliarnov, Op.Cit., hal. 55. Ibid. 23 Ibid. 22

6

Keterkaitan antara pasar dengan distribusi berfungsi sebagai pertukaran. Orang-orang yang menjual barang di pasar akan berperan sebagai pedagang sekaligus penyalur barang ke konsumen. Para pedagang tentunya akan memilih barangbarang yang disenangi oleh pembeli. Apabila barang-barang tersebut digemari oleh pembeli maka barang-barang yang ditawarkan akan laku terjual. Dengan demikian kegiatan distribusi akan lancar dan pedagang pun akan mendapat keuntungan. 2) Fungsi Penyediaan Fisik Pasar dan distribusi mempunyai fungsi penyedia fisik, artinya pasar akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Barang-barang tersebut akan diperoleh dari produsen melalui distributor. Barang-barang akan dikumpulkan untuk kemudian dijual ke konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pedagang tidak akan habis dalam waktu sehari. Pedagang akan menyimpan sisa barang yang dijualnya di gudang sebagai persediaan untuk dijual kembali di hari berikutnya. Dengan demikian fungsi ini berkaitan dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. 3) Fungsi Penunjang Fungsi penunjang antara pasar dengan distribusi dilakukan untuk membantu dan menyempurnakan fungsi pertukaran dan penyediaan fisik agar dapat berjalan dengan baik. Pasar dan distribusi dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam memperkenalkan barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Misalnya dengan memasang iklan di pasar atau menyebarkan pamflet kepada konsumen. Dengan demikian konsumen akan mengetahui produk-produk baru tersebut. Berdasarkan dari kriteria fungsi yang telah disebutkan maka keberadaan pasar tradisional maupun pasar modern pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Sehingga keberadaan kedua jenis pasar tersebut dibutuhkan suatu regulasi hukum yang dapat dijadikan landasan bentuk perlindungan hukum. Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Pasar Modern


Dalam pendirian sebuah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern juga tidak terlepas dari adanya proses perizinan. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkret.24 Sebagai suatu instrumen izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil makmur dan sejahtera. Izin dimaksud merupakan bagian dari pengawasan terhadap izin usaha yang dimohonkan dan juga menjaga keteraturan dalam pelaksanaannya khususnya menyangkut lokasi yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jadi untuk melaksanakan suatu usaha di bidnag pendirian pasar modern memerlukan izin dari pemerintah daerah khususnya yang menyangkut dengan lokasi dan berbagai persyaratan dalam pelaksanaan. Guna memperoleh izin pendirian pasar modern ini sekarang ini sebagaimana perizinan lainnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) atau one stop service Banda Aceh yang berwenang dalam pengelolaan perizinan melalui Peraturan Walikota Banda Aceh No. 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yang kemudian dikeluarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Adanya perizinan pasar modern ini merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak buruk dalam perkembangan pasar modern dengan pasar tradisional, Pemerintah saat ini telah melakukan antisipasi terhadap dugaan adanya monopoli yang dilakukan oleh pengusaha modern. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisonal tersebut karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional 24

Soehino, Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal. 97.

7

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut terkait dengan zonasi pasar tradisional yaitu: Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman Sementara itu bagi zonasi pasar modern, diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres tersebut yaitu: Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern; dan d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko


Modern. Kedua peraturan tersebut mengatur diantaranya adalah tentang zonasi, kemitraan dan perizinan serta pembinaan. Namun, disayangkan bahwa peraturan tersebut masih bias atau masih memberikan suatu panduan bagi pengawasan gterhadap pasar modern dan upaya perlindungan bagi pedagang pasar tradisional sehingga diperlukan instrumen daerah untuk mengatur lebih detail terutama terkait dengan zonasi, perizinan dan pembinaan pasar tradisional. Dalam hal pemanfaatan ruang wilayah dan lokasi untuk pendirian pasar modern juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini dalam hal penyelenggaraan usaha pasar modern ada larangan yang bersifat khusus tetapi, penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penetapan izin lokasi pasar modern di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu, di Kota Banda Aceh mengenai Tata Ruang ini diatur dalam Qanum Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian telah diperbaharui dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh 20092029. Pembinaan dan pengawasan terkait pendirian dan pengelolaan toko atau pasar modern merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat, sehingga untuk implementasi perizinan pasar modern akan mengacu pada peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam pengurusan izin usaha pasar modern, maka permohonan dapat dikelompokkan pada tiga hal, antara lain : 1. Permohonan baru a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar; b. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi; c. Foto copy izin gangguan; d. AMDAL/Dokumen UKL/UPL; e. Foto gopy IMB; f. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;

8

g. Program kemitraan; h. Perjanjian kemitraan bagi Pasar Modern dengan modal di atas Rp. 200.000.000,-. 2. Permohonan Daftar Ulang/Perpanjangan a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar; b. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan/Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy AD yang disahkan bagi pemohon koperasi; c. IUPM yang bersangkutan; d. Foto copy izin gangguan; e. AMDAL/Dokumen UKL/UPL; f. Foto gopy IMB; g. Foto copy TDP; h. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar. 3. Pemindahtanganan Ijin a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar; b. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi; c. Foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris yang melampirkan foto copy surat kematian pemegang izin.; d. Foto copy izin usaha pasar modern lama; e. Foto copy izin gangguan; f. Foto gopy IMB.25 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dapat menyelenggarakan usaha pasar modern dan penyelenggaraan usaha tersebut harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalulintas serta memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku.

25

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh, Penyederhanaan Layanan Perijinan Melalui Model One Stop Services., http://kpptsp.bandaacehkota.go.id Diakses Nopember 2012


Kewenangan Pemberian Izin dan Pengawasan Perizinan Pasar Modern Dalam perizinan yang saat ini telah diupayakan melalui penyelenggaraan pelayananan perizinan dan non perizinan berdasarkan prinsip keterpaduan dengan sistem satu pintu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan penyederhanaan persyaratan baik secara administratif maupun teknis, persyaratan yang berupa rekomendasi dapat ditiadakan dengan keterpaduan dimaksud, demikian pula pemeriksaan teknis dilakukan secara terpadu oleh satu tim kerja teknis. Namun, sebelum mengkaji lebih lanjut tentang perizinan perlu dikemukakan beberapa pengertian izin sebagai dasar diberikannya perizinan itu sendiri oleh Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjalankan tugas melayani masyarakat di bidang perizinan, kemudian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Peningkatan pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan khususnya yang menyangkut dengan perizinan akan berdampak pada pengembangan sektor perekonomian dan investasi. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 155 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menentukan bahwa : (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesarbesarnya.

9

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan. Ketentuan Pasal 155 khususnya pada ayat (3) tersebut di atas, jelaslah bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangannya. Guna melaksanakan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota, diberikan kesempatan untuk mengambil kebijakan khususnya melakukan penyederhanaan peraturan guna menciptakan iklim kondusif dalam berusaha. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan pelayanan perizinan. Untuk menjalankan tugas melayani masyarakat di bidang perijinan, kemudian Pemerintah daerah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Unit pelayanan terpadu ini merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditangani pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen. Dengan demikian, seperti halnya pengurusan izin lainnya, izin pendirian usaha pasar modern sekarang ini sebagaimana perizinan lainnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) atau one stop service Banda Aceh yang berwenang dalam pengelolaan perizinan melalui ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh merupakan kantor penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya


mulai dari permohonan sampai terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya dan waktu yang telah ditetapkan. Adapun visi dari pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara perizinan adalah "Terwujudnya pelayanan publik yang menjunjung kesederhanaan tranparansi, ketepatan waktu, dan berkualitas ". Sedangkan yang menjadi misinya adalah : (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; (2) Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Publik; (3) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan (4) Meningkatkan Citra Aparatur Negara menjadi Semakin Positif. Adapun dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara perizinan khususnya izin pendirian usaha pasar modern, adalah : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). 7. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 8. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 375 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan; 9. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 376 Tahun 2006 tentang Tim Pembina Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 10. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 377 Tahun 2006 tentang Tim Teknis Kantor

10

11.

12.

13.

14.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 379 Tahun 2006 tentang Tata Laksana Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Satu Pintu Kota Banda Aceh; dan Qanun Kota Banda Aceh No. 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh 2009-2029.

Sedangkan yang menjadi tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara perizinan adalah guna mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan pasti kepada masyarakat". Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang perizinan termasuk dalam hal ini adalah izin usaha pasar modern. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara perizinan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di bidang perizinan dan nonperizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu juga dapat dikatakan sebagai penyelenggara perizinan yang memiliki fungsi antara lain : (1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu; (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya; (3) Pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan; (4) Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan non perizinan dengan Satuan

(5) (6) (7)

(8) (9)

(10)

Kerja Perangkat Daerah di bidang perizinan dan instansi terkait lainnya; Melayani perizinan dan non perizinan secara terpadu; Melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; Melaksanakan pungutan biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan; Memberikan informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; dan Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.26

Dengan demikian, kantor pelayanan publik satu pintu merupakan unsur perangkat daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah, pelayanan satu pintu dapat berperan dalam menurunkan beban kerja birokrasi, meningkatkan investasi di daerah, jumlah formalitas usaha, pendapatan asli daerah dan meningkatkan citra positif pemerintah daerah. Keberadaan pelayanan satu pintu diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran penyelengaraannya adalah untuk terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat yang harus mereka dapatkan dari pemerintah daerah melalui mekanisme dan sistem pelayanan publik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengawasannya jalannya perizinan ini merupakan kewenangan aparatur penegak hukum di daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat

26

Ibid


11

berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.27 Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah dapat saja memiliki nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda seperti halnya di Aceh yang dikenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, ditentukan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Kemudian pada Pasal 4 PP No. Tahun 2004 juga ditentukan bahwa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut salah satu adalah mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk dalam hal ini penegakan peraturan daerah atau di Kota Banda Aceh dikenal dengan Qanun yang mengatur tentang perizinan termasuk perizinan pasar modern. Oleh karena itu, Satpol PP menurut Pasal 5 PP No. Tahun 2004 menentukan bahwa : Polisi Pamong Praja berwenang : 27

http://suchaini.wordpress.com/2009/0 5/18/satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp/, Diakses Mei 2009, Jam 20.30 WIB


a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Menertibkan yang dimaksud adalah adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran. Sedangkan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non yustisial. Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai tugasnya diatur dalam ketentuan Pasal 7 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Norma sosial lain yang dimaksud adalah norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat. Membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian kenyataan yang terjadi dalam praktik kehadiran pasar modern telah mengancam eksistensi pasar tradisional di Kota Banda Aceh. Pasar modern telah tumbuh dan berkembang pesat dan mengancam keberadaan pasar tradisional di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya langkah preventif untuk

12

menjaga kelangsungan pasar tradisional termasuk kelangsungan usaha perdagangan (ritel) yang dikelola oleh koperasi dan usaha kecil menengah. Perizinan pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional di Kota Banda Aceh telah membawa kerugian bagi pedagang pasar tradisional dan juga merugikan daerah dengan telah dilanggarnya atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan pasar modern telah mendominasi perekonomian, sehingga menyebabkan keterpurukan ekonomi bagi pedagang pasar tradisional. Apabila dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan tentunya pemberian izin pasar modern dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah dan dapat saja dibatalkan apabila terdapat tuntutan dari pihak yang ditugikan seerti halnya pengusaha di pasar tradisional. Jadi dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pemberian izin terhadap pasar modern dinilai telah menyalahi ketentuan yang berlaku, di mana KPPTSP telah menerbitkan izin tanpa adanya upaya melakukan pengawasan sehingga izin usaha pasar modern sangat mudah diterbitkan dan berdampak merugikan bagi keberadaan pasar tradisional. Terhadap izin dimaksud berpotensi untuk dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, walaupun selama ini belum ada keberatan yang disampaikan secara langsung. PENUTUP Berdasarkan hasil penelaahan yang telah diuraikan di atas, berikut dikemukakan kesimpulan dan disertai dengan saran. Kesimpulan 1. Pelaksanaan perizinan usaha pasar modern di Kota Banda Aceh penerbitannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Izin usaha pasar modern yang diberikan harus mematuhi ketentuan tentang jangka waktu, besarnya dan jumlahnya harus sesuai dengan izin yang diberikan. Akan tetapi, dalam kenyataanya izin yang diberikan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku khusunya mengenai letak dan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti letak yang berdekatan dengan pasar tradisional sehingga berdampak merugikan bagi pasar tradisional


khususnya para pedagang di Pasar Tradisional. 2. Perizinan pasar modern bertampak kurang baik terhadap pedagang pasar tradisional di Kota Banda Aceh tumbuhnya usaha pasar modern yang membawa kerugian bagi pedagang pasar tradisional. Kondisi ini berpotensi izin yang diberikan dapat dibatalkan apabila ada tuntutan oleh pedagang pasar tradisional dirugikan. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan pasar modern telah mendominasi perekonomian, sehingga menyebabkan keterpurukan ekonomi bagi pedagang pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal pemberian izin terhadap pasar modern dinilai telah menyalahi ketentuan yang berlaku, di mana KPPTSP telah menerbitkan izin tanpa adanya upaya melakukan pengawasan sehingga izin usaha pasar modern sangat mudah diterbitkan dan berdampak merugikan bagi keberadaan pasar tradisional. Saran 1. Disarankan bahwa kepada pemerintah daerah khususnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar dalam penerbitan izin pasar modern benar-benar melaksanakan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan bagi pedagang pasar tradisional. 2. Disarankan kepada pemerintah agar melaksanakan pengawasan terhadap pasar modern dan pendampingan bagi pemerintah daerah, khususnya mengenai penerapan kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern. Di samping juga dapat mengupayakan untuk merevisi kembali segala aturan hukum yang memuat penyelenggaraan izin usaha dan juga keberadaan pasar sehingga sesuai dengan amanah Perpres No. 112 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008. 3. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar menghentikan perizinan bagi pasar modern dan segera menerbitkan ketentuan mengenai letak/jarak ideal pasar modern dengan pasar tradisional yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Disarankan agar KPPTSP melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pasar modern yang telah memperoleh izin, dan juga memberikan izin usaha kepada pelaku

13

usaha pasar modern sesuai dengan amanah Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku

dalam Berita LBH Jakarta, Nomor : 11/Oktober/2006. Agus Salam Nasution, Implikasi Teori Von Thunen Pada Zona Lahan dan Struktur Ruang Kota, http://ratikatika.blogspot.com/ html, Diakses 22 Januari 2012

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah, Tidak dipublikasikan, 2003.

Annonomous, Reformasi Perkotaan, www.penataanruang.pu.go.id/ Diakses Desember 2009.

Bagir

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah, Tidak dipublikasikan, 2003

Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Prada, Jakarta, 2005. Parlindungan, A.P., Komentar atas Undangundang Penataan Ruang, Mandar Maju, Banda Aceh, 1993. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar sebagai Etalase Harga Diri”, dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. Soehino, Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1994. Sudarman, et., al., Ekonomi Mikro-Makro: Teori, Soal dan Jawaban, Edisi II, BPFE, Yogyakarta, 1992. Sugiarto et., al., Ekonomi Makro: Sebuah Kajian Komprehensif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Suherman Rosydi, Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

B.

Artikel, Makalah dan Internet

Abidin Kusno, Ruang, Kekuasaan dan Identitas Dalam Konteks Urban di Indonesia : Pendekatan Historikal,


Bagir

Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh, Penyederhanaan Layanan Perijinan Melalui Model One Stop Services., http://kpptsp.bandaacehkota.go.id Diakses Nopember 2012 Ridha Saleh, M., Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, KP.03/WALHI/09/04, WALHI., http://wahli.go.id/fprofil.html Diakses, Juli 2010. Sjachran Basyah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995 Soenandar Latief, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), http://kpptsp.bandaacehkota.go.id/fp rofil.html, Diakses, September 2012, Jam 18.30 WIB. Wahyudi, Pujo Sugeng dan Mukhlis Ahmadi. “Kasus Pasar Wonokromo, Surabaya: Cermin Buruknya Pengelolaan Pasar”. Artikel dalam Kompas, 24 Maret 2003

14

Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012 Wikipedia, Pasar, http://id.wikipedia.org/ Dakses, September 2012 http://suchaini.wordpress.com/2009/05/18/s atuan-polisi-pamong-praja-satpolpp/, Diakses Mei 2009.

C.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh 2009-2029. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;


15

KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN USAHA UNTUK PENDIRIAN PASAR MODERN DI KOTA BANDA ACEH

Recommend Documents