BUKU SAKU UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA
MEMAHAMI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
2 0 0 9
Buku Saku untuk Kebebasan Beragama
Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan Tim Penulis Fulthoni Renata Arianingtyas Siti Aminah Uli Parulian Sihombing Editor Moh Yasin
Penerbit The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641 e-mail :
[email protected] website:www.mitrahukum.org
Didukung oleh HIVOS Jl. Brawijaya III No. 8, Kebayoran Baru Jakarta Selatan – INDONESIA
Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan Jakarta, ILRC, Oktober 2009 Cetakan; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 halaman x + 57, ukuran kertas 10,5 x 15 cm ISBN 978-979-xxxxx-x-x
Kata Pengantar Buku saku paralegal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh komunitas agama minoritas di dalam kehidupan seharihari. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) melihat Para penulis mencoba menyajikan pemahaman tentang hak atas kebebasan beragama secara sederhana dan dengan bahasa yang diharapkan mudah dipahami oleh pembacanya. Di dalam buku saku paralegal ini dibahas tentang jaminan hak atas kebebasan beragama, administrasi kependudukan dan juga bentuk-bentuk diskriminasi. ILRC menyusun buku saku paralegal ini sebagai bagian komitmen untuk melakukan diseminasi pemahaman atas kebebasan beragama berdasarkan konstitusi, UU No.12 Tahun 2005 tentang
pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama. Kami berharap buku saku ini dapat digunakan oleh paralegal di komunitas agama minoritas, atau pun siapa saja yang tertarik dengan kebebasan beragama. Paralegal di komunitas agama minoritas diharapkan mampu memahami dasar-dasar kebebasan beragama dan pemahaman prosedural pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama tersebut, sehingga ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, paralegal tersebut tidak perlu menunggu advokat. Kami juga melihat buku saku ini sebagai panduan (self-help) kepada komunitas untuk mengetahui prosedur pengaduan permasalahan kebebasan beragama, dan pemahaman praktis berkaitan dengan keterampilan advokasi. Sejatinya, seorang paralegal mempunyai pemahaman teknis praktis advokasi dan pemahaman dasar kebebasan beragama, pemahaman tersebut bisa dipergunakan oleh paralegal ketika dia berhadapan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kebebasan beragama. Kami mengucapkan terima kasih kepada HIVOS
yang mendukung penerbitan buku saku ini, dan juga kepada para penulis serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam penyusunan buku saku ini.
Jakarta, 8 Oktober 2009 Hormat Kami
Uli Parulian Sihombing Direktur Eksekutif ILRC
Daftar Isi KATA PENGANTAR Bagian Pertama PENGERTIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kedua PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN Bagian Ketiga KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK Bagian Keempat PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DAFTAR PUSTAKA DAFTAR ALAMAT PROFIL ILRC
Bagian Pertama
PENGERTIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hakhak sipil warga negara. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik, termasuk kepada seseorang/ kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini terdapat 1.515 organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 245 diantaranya memiliki kepengurusan di
tingkat nasional dengan jumlah pemeluk sekitar 10 juta orang. Akibat politik pembatasan ‘enam agama yang diakui’ negara, penghayat kepercayaan mengalami tindakan diskriminatif dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Tindakan diskriminatif ini menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar penghayat baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya dilanggar. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa tidak boleh didiskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi. Dalam rangka sosialisasi UU Adminduk, Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menerbitkan buku saku Adminduk, sebagai panduan warganegara khususnya para penghayat kepercayaan dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka.
Apa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan? Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Apa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan ?
Hak apakah yang dimiliki warganegara/penduduk dalam sistem administrasi kependudukan? Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 1. Dokumen kependudukan; 2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3. Perlindungan atas data pribadi; 4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
Kewajiban apakah yang dimiliki warganegara/ penduduk dalam sistem administrasi kependudukan? Setiap penduduk WAJIB melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami --seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan-akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi : 1. Biodata Penduduk; 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Surat keterangan kependudukan; 5. Akta Pencatatan Sipil.
Meliputi apa saja Surat Keterangan Kependudukan? Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Surat Keterangan Pindah; Surat Keterangan Pindah Datang; Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; Surat Keterangan Tempat Tinggal;e. Surat Keterangan Kelahiran; Surat Keterangan Lahir Mati. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; Surat Keterangan Kematian; Surat Keterangan Pengangkatan Anak; Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
Meliputi apa sajakah pelayanan pencatatan sipil? Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu: 1. Kelahiran; 2. Kematian; 3. Lahir mati; 4. Perkawinan; 5. perceraian; 6. Pengakuan anak; 7. Pengesahan anak; 8. Pengangkatan anak; 9. Perubahan nama; 10. Perubahan status kewarganegaraan; 11. Pembatalan perkawinan; 12. Pembatalan perceraian; dan 13. Peristiwa penting lainnya.
Siapakah Instansi Pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil? Instansi pelaksana administrasi kependudukan yaitu: 1. Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta 4. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Apa kewajiban dan wewenang instansi pelaksana? Kewajiban instansi pelaksana administrasi kependudukan adalah sebagai berikut: a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan
Kewajiban Dalam mengurus dokumen kependudukan, warganegara mengalami kesulitan berkaitan dengan ketidakjelasan waktu penerbitan dokumen. Adakah ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan dan bagaimana jika dilanggar ? 1. Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sejak tanggal dipenuhinya persyara-tan. Aturan waktu penerbitannya adalah: a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari; b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari; c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari; d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari; e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari; f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari; g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari; h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari; i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; 2. Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sejak tanggal dipenuhinya persyaratan, yaitu sebagai berikut: a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari; 3. Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam UndangUndang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Apakah terdapat sanksi bagi penduduk yang melakukan pelanggaran administrasi kependudukan? Ya, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan batas waktu pelaporan peristiwa penting. Sanksi berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana dijatuhkan bagi pelanggaran tindak pidana administrasi kependudukan.
Bagian Kedua
PENCATATAN KELAHIRAN
“Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. (Pasal 53 ayat 2 UU HAM)
sumber - http://humasbatam.com/wp-content/uploads/2009/08/IMG_7633.jpg
Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Faktanya, saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakat akan arti penting akta kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai "yang lain" atau berbeda dari kelompok mayoritas. Di Indonesia, pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persoalannya, terdapat perkawinan yang tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak bisa memiliki dokumen perkawinan dari negara, karena kepercayaan mereka tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Jika bisa mendapatkan akta kelahiran maka status anak
dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. Walhasil, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Maka, mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, dan ideologi yang dominan di negeri ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan lahirnya UU Adminduk, dengan dijaminnya pencatatan perkawinan bagi para penghayat, maka setiap anak yang lahir dari pasangan penghayat dengan sendirinya berhak mendapatkan akta kelahiran. Berikut informasi terkait dengan pendaftaran kelahiran. Kapan peristiwa kelahiran dilaporkan ? UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalkan untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Apa saja jenis akta kelahiran? Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Tetapi setiap golongan memiliki kekuatan hukum yang sama. Adapun ketiga jenis akta kelahiran tersebut adalah: 1. Akta Kelahiran Umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 2. Akta Kelahiran Istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 3. Akta Kelahiran Dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya
Apa bedanya antara surat pelaporan kelahiran (kenal lahir) dan akta kelahiran? Surat pelaporan kelahiran atau biasa disebut ”kenal lahir” dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
Untuk memperoleh Pelayanan Pelaporan Kelahiran harus memenuhi persyaratan berikut ini: 1. Surat Pengantar RT/RW 2. Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/Nachkoda 3. Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan) 4. Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk Orang Tua yang dilegalisir Lurah 5. Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi DKI Jakarta 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA 7. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara Sedangkan akta kelahiran adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, dan salah satu syarat untuk membuatnya adalah Surat Pelaporan Kelahiran dari Kelurahan. Dalam hal ini akta kelahiran-lah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum atas identitas seseorang.
Bagaimana cara membuat akta kelahiran ? Penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Adapun persyaratan untuk membuat akta kelahiran adalah sebagai berikut : 1. Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/Nakhoda 2. Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua 3. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah 4. Fotocopy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah Blangko Kutipan Akta Kelahiran
Bagaimana untuk akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya?
Blangko Register Akta Kelahiran
Untuk anak-anak yang tidak diketahui orangtua dan asal-usulnya seperti anak-anak yang dibuang, maka pencatatan kelahirannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.
Berapa biaya pembuatan akta kelahiran ? Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”(Pasal 27 ayat 1), dan “Pembuatan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya (Pasal 28 ayat 1). Dalam konteks HAM, negara menjadi pihak yang berkewajiban “memenuhi” dan bukan “sekedar membuat atau mencetak akta kelahiran”. Dengan demikian, ketentuan “tidak dikenai biaya” dalam pasal tersebut di atas menghilangkan prilaku korup yang dilakukan oleh para pihak dalam proses penerbitan akta kelahiran. Namun ketentuan dalam UU Perlindungan Anak tidak sinkron dan sinergis dengan ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 –dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009-- dan ditindaklanjuti dengan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan perundang-undangan ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta Catatan Sipil (Capil), termasuk akta kelahiran. Sehingga biaya pembuatan akta kelahiran akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh, Kota CILEGON melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2003 tentang Biaya Penggantian Cetak Akta dan KTP, menetapkan biaya pembuatan akta kelahiran Rp7.500 per akta. Sedangkan Rembang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 4 Tahun 2008, menyebutkan
biaya dan denda pembuatan akta kelahiran untuk usia 1 - 60 hari gratis, 2 - 4 bulan didenda Rp10.000, 4 - 6 bulan sebesar Rp20.000, 6 - 8 bulan sebesar Rp50.000, 8 - 10 bulan sebesar Rp75.000, dan 10 bulan sampai di atas 12 bulan sebesar Rp100.000. Kota Denpasar melalui Perda No. 15 Tahun 2002 menetapkan Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Kelahiran, yaitu anak pertama dan anak kedua sebesar Rp15.000, serta anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp25.000,Namun terdapat sejumlah daerah yang telah mengratiskan biaya pembuatan akta kelahiran seperti Kebumen, Pare-Pare, dan Tanggamus Lampung. Untuk menghindari pungutan liar, ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan: (i) bayarlah sesuai tarif yang diumumkan; (ii) mintalah kuitansi tanda pembayaran; (iii) penuhi persyaratan dan prosedur; dan (iv) tidak memenuhi permintaan uang dari petugas.
Bagian Ketiga
KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
Kebijakan enam agama yang diakui negara, telah menyebabkan warganegara yang tidak menganut salah satunya, terpaksa menerima pengisian kolom agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Walhasil para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, ‘dipaksa’ untuk menerima identitas agama yang tidak mereka anut. Hal ini mempengaruhi pemenuhan hak-hak lain seperti pemakaman dan pendidikan yang akan disesuaikan dengan identitas keagamaan seseorang. Sedangkan bagi mereka yang menolak identitas dari enam agama yang diakui, menyebabkan ia
tidak memiliki identitas. Padahal KK dan KTP menjadi syarat dari setiap tindakan administrasi dan hukum di Indonesia. Akibatnya, mereka akan kehilangan hak-hak dasar sebagai warganegara. Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menyatakan “Keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”. Ketentuan ini menjadi dasar bagi para penghayat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk KK dan KTP dengan kolom agama tidak diisi
Kartu Keluarga Apa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), dan apa urgensi dokumen tersebut bagi warganegara? KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan
KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP, dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warganegara yang lainnya dan bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.
Bagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan KK? Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut: 1. Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW 2. Kartu Keluarga Lama 3. Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/ perceraian 4. Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran 5. Surat Pengangkatan Anak 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA 7. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang 8. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan
Proses Pembuatan/Penggantian Kartu Keluarga Isi lembar Keluarga, tanda tangani & stempel RT/RW
Buat garis penutup paraf & stempel pada no. urut terakhir anggota keluarga & buat K.NIK yang belum ada NIK
WARGA
KELURAHAN Pengantar RT/RW Kartu Keluarga lama Surat ket.pindah SKPPT bagi WNA SKPPB bagi pendatang baru
Catat dalam buku Induk dan cantumkan nomor Kartu Keluarga Serahkan Blanko Kartu Keluarga
Tandatangani & stempel pada KK Simpan Kartu Keluarga 1 lembar
Serahkam Kartu Keluarga 2 lembar (YBS, RT)
end
Bagaimana jika terdapat perubahan data ? Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Penambahan jumlah anggota keluarga tidak boleh ditulis sendiri sebelum anggota keluarga tersebut terdaftar. Oleh karena itu untuk setiap perubahan data dalam Kartu Keluarga misalnya disebabkan kelahiran, kematian, kepindahan, dan lain-lain, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke
kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT. Dari hasil perlaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga baru.
Bagaimana pelaksanaan pencantuman kolom agama bagi agama yang tidak diakui atau bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ? Pada awal berlakunya UU Adminduk, penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan masih mendapatkan penolakan, baik karena belum tersosialisasikannya UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No.37 tahun 2007, maupun ketidaksiapan infrastruktur dokumen kependudukan. Sehingga terdapat perbedaan di setiap kota/kabupaten. Ada yang menolak dalam artian harus mengikuti salah satu agama yang diakui, dikosongkan, (………), tanda strip (-) atau ditulis lain-lain. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2008 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, maka di kolom agama pada KK/KTP bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, namun tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Surat Edaran ini menegaskan kembali ketentuan dalam UU Adminduk. Sedangkan untuk penghayat yang dalam KTP/KKnya belum tertulis Penghayat, dan berkehendak untuk mengubahnya, maka dapat mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Penghayat. Surat pernyataan tersebut akan dijadikan dasar bagi petugas untuk melakukan pemutakhiran data.
Sedangkan untuk Instansi Pelaksana yang telah menggunakan sistem komputerisasi atau aplikasi program komputer yang belum memungkinkan pengosongan penulisan Penghayat Kepercayaan, tetapi harus mengikuti salah satu agama yang diakui, maka untuk SEMENTARA WAKTU dapat dikeluarkan SURAT KETERANGAN dengan status Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kartu Tanda Penduduk Apa yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan siapa yang wajib memilikinya ? KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol. Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
Bagaimana tatacara penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?
Proses Pembuatan KTP baru
WARGA Kartu Keluarga Pengantar RT/RW Kartu Keluarga lama SKPPT bagi WNA SKPPB bagi pendatang baru SBKRI, Ganti nama Akte Kelahiran
KTP selesai (6-10 hari setelah permohonan)
KELURAHAN Terima dan teliti berkas, cek NIK Isi surat bukti/ Daftar pemohon KTP dan catat dalam buku induk KTP Tandatangani daftar/ surat bukti permohonan KTP Terima retribusi
Bubuhkan tandatangan pemohon
SUKU DINAS Terima, teliti dan catat jumlah pemohon KTP Proses pembuatan KTP
KTP print
Tandatangani, stempel laminating
end
Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan. Sementara bagi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, pelayanan KTP dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus melengkapi syarat-syarat berikut :
Contoh Blangko KTP untuk WNI
1. Surat Pengantar dari RT/RW 2. Foto Copy Kartu Keluarga 3. Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar 4. SKPPB bagi pendatang baru dari luar DKI Jakarta 5. Foto copy Akta Kelahiran 6. SKPPT bagi WNA 7. Bukti Pembayaran Keterlambatan Pembuatan KTP Sedangkan Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk yang sudah habis masa berlakunya harus melengkapi syarat-syarat berikut : 1. 2. 3. 4.
KTP lama yang sudah habis masa berlakunya Fotocopy Kartu Keluarga Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP 5. Bukti Pembayaran Keterlambatan Perpanjangan KTP
Bagaimana jika KTP hilang atau Rusak Untuk KTP yang hilang atau rusak, dapat dimohonkan KTP Pengganti, dengan membawa : 1. bagi pemohon KTP yang rusak, bukti KTP lama yang rusak; 2. bagi pemohon yang kehilangan KTP, Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian; 3. menunjukkan KK;
Contoh Blangko KTP untuk Warga Asing (WNA)
Bagaimana pelaksanaan pencantuman kolom agama bagi agama yang tidak diakui atau bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ? Pada awal berlakunya UU Adminduk, penerbitan KTP bagi penghayat kepercayaan masih mendapatkan penolakan, baik karena belum tersosialisasikannya UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 37 Tahun 2007, maupun karena ketidaksiapan infrastruktur dokumen kependudukan. Sehingga terdapat perbedaan di setiap kota/kabupaten. Ada yang menolak dalam arti harus mengikuti salah satu agama yang diakui, dikosongkan, (………), tanda strip (-) ataupun ditulis ‘lain-lain’. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2008 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, maka di kolom agama pada KTP bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, namun tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Surat Edaran ini menegaskan kembali ketentuan dalam UU Adminduk. Sedangkan untuk penghayat yang dalam KTP/KK-nya belum tertulis Penghayat, dan berkehendak untuk mengubahnya, maka dapat mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Penghayat. Surat pernyataan tersebut akan dijadikan dasar bagi petugas untuk melakukan pemutakhiran data.
Sedangkan untuk instansi pelaksana yang telah menggunakan sistem komputerisasi atau aplikasi program komputer yang belum memungkinkan pengosongan penulisan Penghayat Kepercayaan, tetapi harus mengikuti salah satu agama yang diakui. Maka untuk SEMENTARA WAKTU dapat dikeluarkan surat keterangan dengan status Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Adakah kewajiban dan sanksi terkait KTP dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk membawa KTP saat bepergian. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan jika dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu, akan dipidana 2 tahun dan/atau denda hingga Rp 25 juta.
Bagian Keempat
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN Pencatatan Perkawinan Asep Setia Pujanegara dan Rela Susanti melangsungkan perkawinan pada 23 Agustus 2001 dalam sebuah prosesi pernikahan lewat upacara sesuai ajaran yang mereka yakini. Kebahagiaan keduanya akan terasa sempurna jika perkawinan itu bisa tercatat dalam lembar negara. Namun bukan akta perkawinan yang mereka dapat, melainkan surat penolakan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung yang berdalih bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1965 yang diikuti surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969, penghayat kepercayaan bukan agama. Kombinasi
aturan ini dipagari pula Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978. Atas dasar ini perkawinan ajaran penghayat tak dianggap sah oleh negara. Apa yang dialami oleh pasangan Asep dan Rela adalah gambaran tindakan diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau mereka yang memiliki keyakinan di luar enam agama yang diakui oleh negara. Padahal Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Adminduk, memberikan jalan bagi pencatatan perkawinan pasangan penghayat kepercayaan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi “Asep dan Rela” lain yang tidak tercatat perkawinannya karena ketidakmampuan negara dalam melindungi dan memenuhi hak warga negara. Berikut informasi terkait pendaftaran perkawinan dan perceraian yang bisa dijadikan panduan untuk pasangan penghayat atau minoritas agama di Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan Perkawinan Yang Sah? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan? UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 6 dan 7, mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Pengaturan syarat-syarat ini diantaranya bertujuan untuk melindungi kepentingan perempuan dari perkawinan paksa dan perkawinan di bawah umur. Adapun syarat-syarat tersebut adalah : 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin. 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
Dalam hal apa perkawinan menurut UndangUndang dilarang? Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Misalkan masih terikat perkawinan atau perkawinan antar saudara sepupu yang dilarang dalam hukum adat tertentu.
Apakah jika perkawinan tidak dicatatkan, suatu perkawinan tidak sah? Proses pencatatan perkawinan sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatatkan di-anggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pen-catatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, ka-rena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya
Siapa yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan? Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
11. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA 12. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA) 13. SKK dari Imigrasi (bagi WNA)
Kapan waktu yang tepat untuk mencatatkan perkawinan ? Catatkan perkawinan Anda ke instansi yang berwenang sebelum melewati waktu satu bulan sejak perkawinan menurut Agama dilangsungkan
Persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan ? Untuk mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan, harus melengkapi persyaratan berikut ini: 1. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama 2. Akta Kelahiran 3. Surat Keterangan dari Lurah 4. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH 5. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar 6. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas 7. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan 8. Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin 9. Izin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian 10. Passport bagi WNA
Contoh Blangko Akta Perkawinan
kepercayaan. Surat perkawinan penghayat inilah yang kemudian menjadi syarat utama pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS)
Siapakah Pemuka Penghayat Kepercayaan? Pemuka penghayat kepercayaan diajukan oleh paguyuban masing-masing kepada Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk didaftarkan dan disahkan. Pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan perkawinan penghayat.
Contoh Blangko Kutipan Akta Perkawinan
Bagaimana tatacara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan adalah SAMA dengan agama yang lain yaitu dengan membawa syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas. Untuk membuktikan telah terjadi perkawinan, maka perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan. Pemuka penghayat kepercayaan akan mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat
Bagaimana dengan penghayat kepercayaan yang berada di lokasi-lokasi terpencil ? Pasal 45 – 47 dan pasal 67 Perpres No. 25 Tahun 2008 merumuskan bahwa pendaftaran penduduk termasuk pencatatan biodata kependudukan, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan masyarakat rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan. Masyarakat terpencil masuk dalam pengertian masyarakat rentan sehingga untuk pendaftaran penduduk, termasuk pencatatan peristiwa kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan dari Gubernur/Bupati Walikota. Tim akan mendatangi komunitas terpencil tersebut untuk melakukan pendataan, mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk, melakukan verifikasi dan validasi; mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan menerbitkan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
Bagaimana dengan penghayat kepercayaan/ masyarakat adat yang tidak memiliki organisasi formal dan berada di wilayah terpencil? Memang ada keresahan di kalangan masyarakat adat bahwa pencatatan perkawinan mereka tetap tidak terlindungi karena kepercayaan dan komunitas adat mereka tidak berbentuk organisasi formal. Ketentuan bahwa pemuka penghayat ditunjuk oleh organisasi penghayat dan mendapat persetujuan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tidak mudah bagi mereka. Untuk kondisi tersebut dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 terdapat celah, yaitu pengertian “organisasi” dapat ditunjukkan melalui Surat Keterangan Tanda Komunitas yang merupakan pengakuan resmi negara terhadap adanya “organisasi” adat di suatu wilayah. Sedangkan untuk Pemuka Penghayat Kepercayaan dari komunitas adat dapat didaftarkan ketika terjadi pendataan kependudukan.
Apa yang dilakukan Kantor Catatan Sipil (KCS) terhadap permohonan pencatatan perkawinan? Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat perkawinan dengan tata cara: (1) menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri; (2) melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan (3) mencatat pada register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. (4) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masingmasing suami dan istri.
Berapa Biaya untuk pencatatan perkawinan? Mengenai biaya pencatatan perkawinan setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan Perda di daerah masing-masing. Di Propinsi DKI Jakarta, biaya pencatatan sebesar Rp50.000. Sedangkan di Kabupaten Tabanan Bali, biaya pencatatan perkawinan diperinci sebagai berikut : 1. Biasa • Dalam kantor: Rp 16.500,• Di luar kantor: Rp 31.500,2. Terlambat Lapor : • Dalam kantor: Rp 26.500,• Di luar kantor: Rp 56.500,3. Kutipan II : Rp 10,500,4. Salinan: Rp32.500,Untuk menghindari pungutan liar, hal yang harus dilakukan adalah: (i) Daftarkan sendiri atau tidak melalui calo/ makelar; (ii) Cari informasi mengenai biaya sesuai perda dan standar minimal pelayanan publik (jangka waktu dan biaya wajib diumumkan di tempat pelayanan); (iii) Bayarlah sejumlah tarif yang ditentukan; (iv) Mintalah tanda bukti pembayaran; dan (v) Jangan memenuhi permintaan petugas dengan alasan untuk mempercepat atau alasan lainnya.
Pencatatan Perceraian Dalam hal apa perceraian dapat dilakukan/diizinkan? Perkawinan diharapkan akan abadi dan langgeng, namun jika terjadi hal-hal yang menyebabkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang bahagia tidak tercapai, maka perceraian dapat diizinkan. UU Perkawinan mengatur perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Dimana gugatan perceraian diajukan? Gugatan perceraian bagi yang menikah menurut agama Islam diajukan di Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal isteri. Sedangkan untuk perkawinan selain menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat.
Mengapa peristiwa perceraian harus dicatatkan ? Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi status janda atau duda, dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak dan kewajiban terhadap anak. Pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat
perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga jika putusan perceraian di pengadilan tidak segera dicatatkan, maka belum mempunyai kekuatan hukum dan akan menyulitkan suami/isteri dalam mengambil tindakan hukum lainnya. Misalkan untuk menikah kembali.
Apa persyaratan pencatatan perceraian ? Untuk mendapatkan pelayanan ini harus memenuhi persyaratan berikut : 1. Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung 2. Akta Perkawinan 3. Akta kelahiran 4. Surat Keterangan dari Lurah 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir Lurah 6. Paspor (bagi WNA) 7. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian (bagi WNA) 8. SKK dari Imigrasi (bagi WNA) 9. Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negara Asing (bagi WNA)
Contoh Blangko Akta Perceraian
Contoh Blangko Kutipan Akta Perceraian
DAFTAR PUSTAKA UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan http://www.kependudukancapil.go.id/ http://www.adminduk.depdagri.go.id/
DAFTAR ALAMAT 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat, Telp. 5662400, 5666242 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Berdikari No. 2 Jakarta Utara, Telp. 4357508, 42930358 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Jalan Meruya Utara No.5 Kembangan (disamping MAKRO), Telp 58902657 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Jalan Cipinang Baru Raya No. 16 Jakarta Timur . Telp. 4603844,48703401,4895725 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, Telp. 3852857 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Jalan Radio V No. 1 Jakarta Selatan, Telp. 72801284-85
PROFIL THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia
7.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya Jl. Manyar Kertoarjo No.6 Telp. (031) 5911110 - 5911101 - 5911102 - 591109 – 5927205 SURABAYA 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor Jl. Dr. Semeru No. 19 Bogor Telepon : (0251) 8321 558 - (0251) 8361 524 - (0251) 8321 075 Ext 9. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Denpasar – Jl. Surapati no. 4 - Denpasar, Telp (0361) 237501 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan Jalan RE Martadinata - Ancaran 45551, Telp (0232) 873969
Latar Belakang The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat ter-sedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan usulan lokal untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil men-jadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti biro-krasi, institusi-institusi negara, peradilan, akade-misi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil. 30
Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan
Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda. Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.
Visi dan Misi Misi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum’. Sedangkan misi ILRC adalah; (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasiorganisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial. Struktur Organisasi Pendiri/Badan Pengurus : Dadang Trisasongko (Ketua), Renata Arianingtyas (Sekretaris), Sony Setyana (Bendahara), Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota), Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota), Uli Parulian Sihombing (Anggota) Badan Eksekutif : Uli Parulian Sihombing (Direktur), Fulthoni (Program Manajer), Siti Aminah (Programe Officer), Evi Yuliawati (Keuangan), Herman Susilo (Administrasi).
