MAKALAH TUGAS AKHIR PANCASILA Demokrasi Pancasila
Nama : R . PANGGALIH RESTU N (11.02.8058) Jurusan : D3 -Managemen Informatika Dosen : M . KHALIS PURWANTO, M.M KELOMPOK A Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta 2011
Demokrasi Pancasila
Page 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan nikmat kesempatan maka saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul tentang “DEMOKRASI PANCASILA” ini dengan cukup baik. Makalah ini saya buat dengan metode yang sederhana namun cukup efektif dalam memberi abstraksi tentang bagaimana keadaan bangsa kita yang tercinta pada masa ini yang cukup memprihatinkan dengan adanya kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Adanya kekerasan itu membuat rakyat Indonesia telah kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Padahal, pada hakikatnya, rakyat Indonesia pada masa dahulu adalah masa dimana kejayaan demokrasi dan keadilan ditegakan. Masa dimana rakyat benar-benar mengamalkan nilai Pancasila sebagai asas dalam mengapresiasikan cinta mereka terhadap bumi pertiwi ini. Yang terakhir saya ingin mengucapkan terimakasih pada pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah “DEMOKRASI PANCASILA”. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan dlam penulisan makalah ini karena saya tahu, makalah ini masih jauh dari sempurna.
Penulis
Yogyakarta, Oktober 2011
i
Demokrasi Pancasila
Page 2
ABSTRAK Semua bangsa dan Negara yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh keras nya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah barang tentu perlu memiliki dasar Negara dan ideologi Negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Mempelajari nilai-nilai demokrasi Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai Bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah kalian dapat menjelaskan demokrasi Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara ,emumjukkan sikap positif terhadap demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan yang dapat kita petik dari pembahasan tersebut diatas adalah bahwa di Negara kita memang sudah diatur dalam UUD 145 baik itu mengenai keadilan, mensejahterakan rakyat, dan juga menjaga keamanan rakyat dari serangan / gangguan dari luar dan dalam. Tetapi yang sangat disayangkan adalah pelaksanaan para pemimpin Negaralah yang sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUD 1945, seperti kata pasal “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Apakah hal ini memang terlaksana di Negara kita ? Disamping pengertian demokrasi politik ada pengertian demokrasi sosial-ekonomi dan diantara dua macam demokrasi ini ada hubungannya, yaitu bahwa demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan social atau keadilan sosial atau demokrasi sosial demokrasi. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
Demokrasi Pancasila
Page 3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
B. Rumusan Masalah Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya: 1. Apa arti Demokrasi Pancasila? 2. Bagaimana pengertian Partisipasi Rakyat? 3. Bagaimana penjabaran Landasan Hukum Negara Republik Indonesia? 4. Bagaimana penjabaran Tata Urutan Peraturan Perundangan? 5. Bagaimana pengertian Demokrasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?
C. Metode Pendekatan Demokrasi Pancasila
Page 4
1. Pendekatan historis Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); 2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara.
Demokrasi Pancasila
Page 5
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26).
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.
Demokrasi Pancasila
Page 6
Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Pendekatan yuridis-konstitusional Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”
Demokrasi Pancasila
Page 7
Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia „tunduk‟ kepada Pancasila sebagai „kekuasaan‟ tertinggi. Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila. Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila. Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.
Demokrasi Pancasila
Page 8
D. Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 1. Penulis ingin mengetahui arti Demokrasi Pancasila sebenarnya 2. Pada hakekatnya, Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara oleh sebab itu penulis ingin menjabarkan keduanya. 3. Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila
E. Sistematika Penulisan Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan.
Demokrasi Pancasila
Page 9
BAB II PEMBAHASAN DEMOKRASI PANCASILA A. Dasar dan Asas Demokrasi (demos = rakyat kratos = pemerintahan ) adalah suatu sistem pemerintahan, rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara menurut perkembangan sekarang, demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan / politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Disamping pengertian demokrasi politik ada pengertian demokrasi sosial-ekonomi dan diantara dua macam demokrasi ini ada hubungannya, yaitu bahwa demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan social atau keadilan sosial atau demokrasi sosial demokrasi. Apabila kita kita hubungkan satu dengan lainnya, maka jelas adalah demikian : 1. Mengenai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, kesimpulannya adalah bahwa : a. Arti yang terkandung dalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, bahwa Negara dan segala sesatu keadaan dan sifat daripada Negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat jadi lebih luas daripada pengertian demokrasi. b. Pengertian demokrasi ini terkait kepada kata-kata permusyawaratan / perwakilan dan diambil dalam arti cita-cita kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang diselenggarakan dalam permusyawaratan / perwakilan, adapun cita-cita kefilsafatan demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya makud kerakyatan. c. Di dalam pengertian kerakyatan terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial politik. d. Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi.
Demokrasi Pancasila
Page 10
Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesa, yang perwujudannya seperti ketentuan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam memberikaan Undang-undang. Pelaksanaan dasar ini terdapat dalam Pasal 1, Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Adapun asas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila rakyat adalah demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif mnentukan keinginan-keinginan dan pelaksana yang melaksanakan keinginan - keinginan itu, dengan turut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara dan menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis haluan negara itu.
B. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideologi negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka sisusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu”
C. Partisipasi Rakyat Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi itu secara positif ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara melembaga. Ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat itu disalurkan melalui lembaga lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis, Hasil pemilihan umum itu mencerminkan keinginan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang diharapkan akan menyuarakan aspirasinya. Berkenaan dengan masalah kebebasan individu dalam alam demokrasi, maka kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekadar bebas mengeluarkan pendapat atau berbuat, melainkan
Demokrasi Pancasila
Page 11
pula harus disertai tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan itu. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Pemerintah harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata. Segala langkah kebijaksanaan Pemerintah harus berdasarkan atas hasil musyawarah. Keariffan dalam mengambil keputusan yang akan merubah pedoman dan garis kebijaksanaan itu adalah sesuai dengan jiwa Pancasila. Kestabillan pemerintahan sebagai suatu syarat dapat terlaksananya program-program haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan-perbedaan pendapat didalam masyarakat, Adanya perbedaan pendapat itu adalah wajar asal penyelesaiannya melalui aturan permainan dalam alam demokrasi itu sendiri dengan menaati bersama sistem kelembagaan dan musyawarah serta selalu berpijak atas kepentingan rakyat sebagai keseluruhan. Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam bidang politik, yang hanya mengatur tentang masalah politik negara atau hal yang berhubungan dengan penantian kenegaraan, tetapi juga mengatur masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pengaturan pokok masalah itu terdapat di dalam UUU 1945. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Pasal 31 mengenai pendidikan, Pasal 32 mengenai kebudayaan, Pasal 33 mengenai perekonomian, Pasal 34 mengenai fakir miskin. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan kebudayaan. Dajam hal ini berarti bahwa dalam bidang-politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, rakyat diikut sertakan dalam keterlihatannya sehingga masalah itu dirasakan sebagii masalahnya dengan demikian, gagasan demokrasi sebagai suatu perkembangan "populisme" (ketertiban atau ikut campur tanpa rakyat) diatur secara konstitusional. Kunstilusional, yang dalam hal ini UUD 1945, telah meletakkan garis-garis pokok kegiatan itu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila mencakup macam-macam demokrasi. Di samping sebagai demokrasi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, juga sebagai demokrasi konstitusionail sebab demokrasi ini berdasar atas konstitusi, yaitu UUD 1945. UUD itu sendiri merupakan realisasi Pancasila sebagai dasar negara.
Demokrasi Pancasila
Page 12
D. Landasan Hukum Dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila itu, pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan hukum hal ini sudah dengan sendirinya demikian karena lndonesia adalah negara hukum. Dalam hubungan itu dikenalkan adanya tata urutan peratuan perundangan. Dalam hal ini, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang kemudian melahirkan sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum itu adalah: Proklamasi 17 Agustus 1945; Dekrit Presiden 5 Juli 1959; UUD 1945; Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) Sumber-sumber hukum diatas menurut landasan atas lahirnya peraturan-peraturan lainnya.
E. Tata Urutan Peraturan Perundangan Tata urutan ini menggambarkan bahwa peraturan yang, atas merupakan pangkal bagi peraturan yang lebih rendah. Akibatnya ialah peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Tata urutan itu adalah : 1. UUU 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-Undang, dan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Demikianlah mengenai masalah tata peraturan perundangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Demokrasi Pancasila
Page 13
F. Demokrasi Pancasila sebagai Way of Life Disamping sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi juga merupakan Way of life atau cara hidup dalam bidang pemerintahan. Cara hidup itu ialah suatu cara yang dianggap paling sesuai dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang teratur. dalam hal ini dikembangkan suatu cara yang semua orang akan menyertainya kemana cara itu menjamin adanya ketertibban dalam hidup bernegara. Tertib tetapi penuh dengan kedinamisan karena dinamika merupakan suatu ciri dari suatu masyarakat yang hidup dan demokratis. Demokrasi sebagai suatu cara hidup yang banyak antara lain meliputi hal-hal scbagai berikut. Pertama, Segala pendapat atau perbedaan pendapat mengenai masalah kenegaraan dan lain-lain
yang
menyangkut
kehidupan
bangsa
dan
masyarakat
diselesaikan
lewat
lembaga-lembaga negara. Hal ini disebut bahwa penyelesaian itu melembaga artinya lembaga-lembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah itu melalui wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga negara seperti DPR atau DPRD. Cara hidup ini akan mengantarkan dan merupakan suatu kebiasaan menyelesaikan perselisihan melalui lembaga itu sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan tertib dan teratur. Kedua, diskusi, Sebagai suatu negara demokrasi, di mana rakyat diikutsertakan dalam masalah negara, maka pertukaran pikiran yang bebas demi terselenggaranya kepentingan rakyat, maka diskusi harus dibuka seluas-luasnya, Diskusi dapat berbentuk polemik di dalam media massa, seperti surat kabar dan lain-lain. Didalam diskusi atau musyawarah sebagai landasan kehidupan masyarakat dan warga demokrasi harus diberikan saluran. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh rakyat akan mudah diketahui. Seperti dikemukakan di atas, dalam rangka pemahaman Pancasila, sangatlah sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini, semangat musyawarah, baik dalam lembaga-lembaga perwakilan maupun dalam wadah-wadah lainnya seperri media massa sudah sewajarnya dibimbing terus-menerus.
Demokrasi Pancasila
Page 14
Di bawah demokrasi Pancasila Indonesia dapat merasakan stabilitas Nasional yang cukup memadai. Keamanan terkendali disektor ekonomi maju pesat pembangunan diupayakan dapat merata ke pelosok-pelosok negeri, meskipun hanya sedikit yang berhasil. Target dari sistem Demokrasi Pancasila adalah pembangunan ekonomi yang berencana, untuk kesejahteraan rakyat. Karena stabilitas politik dan keamanan menjadi persoalan bangsa yang amat penting. Bagaimana akan tercipta kesejahteraan tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil, untuk itulah perlu dibuat "Undang-Undang anti Subversi", sanksi bagi petualang politik dan pengacau keamanan. Hasilnya cukup spektakuler. Rakyat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah merasakan betul betapa tenang dan damai hidup dibawah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sukses dalam beberapa hal tetapi tidak sukses dalam banyak hal. Lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan, ekonomi menyebabkan terjadinya "negosiasi" antara elit kelas menengah. Kemunculan dikenal dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menguasai hampir setiap birokrasi kegiatan, dari pusat merembet ke daerah-daerah. Korupsi Indonesia pada masa ini persis seperti digambarkan. oleh seorang negarawan sebagai ciri-ciri "Negara Lunak.", yaitu negara yang menjadikan praktek-praktek KKN dan semacamnya sebagai kegiatan yang membudaya tanpa kemauan secara sungguh-sungguh untuk memberantasnya. Akibatnya, negara diwarnai ketimpangan sosia1 ekonomi dan ketidak adilan kehidupan rakyat. G. Sila – Sila Pancasila
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa – bangsa lain.
Demokrasi Pancasila
Page 15
C. Sila Persatuan Indonesia Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Manusia Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya.
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
Demokrasi Pancasila
Page 16
BAB III PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan yang dapat kita petik dari pembahasan tersebut diatas adalah bahwa di Negara kita memang sudah diatur dalam UUD 145 baik itu mengenai keadilan, mensejahterakan rakyat, dan juga menjaga keamanan rakyat dari serangan / gangguan dari luar dan dalam. Tetapi yang sangat disayangkan adalah pelaksanaan para pemimpin Negaralah yang sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUD 1945, seperti kata pasal “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Apakah hal ini memang terlaksana di Negara kita ?
Saran-Saran Berdasarkan uraian diatas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
Demokrasi Pancasila
Page 17
DAFTAR PUSTAKA 1. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara Sekolah Menngah Umum. Surakarta; PT. Pabelan. 2. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud. 3. NN. Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.
Demokrasi Pancasila
Page 18
