Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan pembekalan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan: a) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Dukuh, dan Pengisian Kepala Bagian b) Pemrosesan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu 3) Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan

kegiatan: a) Pelatihan Motivasi Perangkat Desa b) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Wawasan Anggota Badan Permusyawaratabn (BPD) c) Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) d) Gladi Manajemen bagi Kades, Kabag, dan Dukuh baru serta Kabag Kemasyarakatan 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Penelitian Proposal, Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa b) Fasilitasi

Pemerintahan

Desa

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaaan Siklus Tahunan Desa c) Penyelesaian sewa Tanah Kas Desa dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan d) Fasilitasi

dan

koordinasi

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa e) Peningkatan Efektivitas Pemerintah Desa f) Operasional Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, BPD, RT, RW, dan Bantuan Operasional Dukuh

322


g) Operasional Bantuan Pilkades, Pildukuh dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) h) Pembinaan dan Monitoring Lumbung Pangan, Bulan Bakti Gotong Royong, BPHTB dan Penyeimbang Desa i) Monev Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 5) Program Pembentukan Produk Hukum, Pengawasan Hukum dan HAM dengan kegiatan: a) Sosialisasi Perda b) Penyusunan Draft Pedoman Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa c) Penyiapan Bahan Raperda RPJM Desa 6) Program Pengembangan Data, informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan Monev Penyusunan Profil Desa b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan

urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa adalah sebagai berikut : 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan terlaksananya pembekalan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) kepada 210 orang anggota lembaga kemayarakatan desa 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Terlaksananya monitoring dan pelantikan 30 orang Kepala Desa, 16 orang Kabag, 29 orang dukuh, fasilitasi pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, tersusunnya 1 paket naskah soal ujian pengisian kepala bagian b) Terlaksananya

pemrosesan

15

orang

anggota

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) antarwaktu 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Terlaksananya pelatihan peningkatan motivasi kepada 102 orang perangkat desa

323


b) Terlaksananya pembinaan 86 orang anggota BPD c) Terlaksananya pembinaan 86 orang anggota LPMD, d) Terlaksananya gladi manajemen pemerintahan desa kepada 38 orang kepala desa, 16 orang kabag, 59 orang dukuh dan 86 orang kabag kemasyarakatan 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Terlaksananya penelitian proposal, monitoring dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di 86 desa. b) Terfasilitasinya pemerintahan desa dalam penyusunan dan pelaksanaaan Siklus Tahunan Desa di 86 desa, tersusunnya Draft Perbup tentang APBDesa, pembinaan kekayaan desa di 86 desa, pembinaan keuangan desa di 86 desa dan pembinaan pengelolaan tanah kas desa di 86 desa. c) Terlaksananya sewa Tanah Kas Desa di 24 Desa dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di 85 desa. d) Tersusunnya

daftar

inventarisasi

masalah,

terlaksananya

rakorpemdes dan penyelesaian permasalahan pemerintahan desa sebanyak 4 kali e) Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan 4 kepala desa f) Terlaksananya

pemberian

Tunjangan

Penghasilan

Aparat

Pemerintah Desa, BPD, RT, RW, dan bantuan operasional dukuh kepada 14.657 orang di 86 desa. g) Terlaksananya penyampaian bantuan pilkades di 38 desa, pildukuh di 36 padukuhan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di 86 desa h) Terlaksananya pembinaan dan monitoring lumbung pangan di 5 lumbung pangan, Bulan Bakti Gotong Royong di 86 desa, pembinaan BPHTB di 86 desa dan penyeimbang desa di 86 desa i) Terlaksananya evaluasi pembangunan desa di 17 desa dan evaluasi pembangunan desa terbaik di 5 desa

324


5) Program Pembentukan Produk Hukum, Pengawasan Hukum dan HAM a) Tersusunnya

draft

perbup

tentang

pedoman

penyusunan

peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa sebanyak 1 buah b) Tersusunnya 1 buah draft raperda RPJMDes, buku kajian efektivitas

penyusunan

dan

pelaksanaan

RPJMDesa

dan

pelaksanaan studi orientasi dalam rangka kajian efektivitas penyusunan dan pelaksanaan RPJMDesa untuk 38 orang 6) Program Pengembangan Data, informasi dan Statistik Daerah dengan terlaksananya pembinaan aparat dan lembaga desa sebanyak 35 orang (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana buku lampiran) Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana bantuan sosial yang meliputi bantuan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp8.286.895.000,00, gotong royong sebesar Rp5.780.000.000,00, organisasi politik sebesar Rp880.544.080,80, organisasi keagamaan sebesar Rp5.143.304.523,00 serta kelompok binaan dan mitra kerja sebesar Rp26.198.770.287,07. Selain itu ada bantuan berupa hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebesar Rp419.401.418.358,00. Pemberian

bantuan

tersebut

telah

dapat

meningkatkan

dan

menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dana Gotong royong pada tahun 2009

dapat

menggali

Rp39.128.169.185,00

dana

(714%)

partisipasi dari

masyarakat

pemberian

bantuan

sebesar sebesar

Rp5.480.000.000,00. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa di berikan Alokasi Dana

325


Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2009 diberikan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.10.198.348.059,00. Alokasi dana Desa pada tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana bagi hasil pertambangan sebagaimana tahun 2007. Realisasi Alokasi Dana Desa pada beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut: Grafik 32. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2005-2009 milyar rupiah

15

10,992

9,741

10,198

10 4,360

2,680

5 0

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: Bag. Pemerintahan Desa, Setda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggunaan

Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

diperinci

untuk

biaya

operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk

pemberdayaan

masyarakat

pemberdayaan masyarakat masyarakat

untuk

sebesar

70%.

Alokasi

untuk

sebesar 70% terdistribusi kepada warga

meningkatkan

partisipasi

dan

keberdayaan

masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa. Penyusunan Proposal ADD yang mensyaratkan musyawarah pembangunan desa sebagai salah satu wujud upaya lebih membuka ruang bagi warga masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Upaya lain untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa melalui pemberian bagi hasil kepada pemerintah desa yang meliputi: 1) Dana

Penyeimbang

Desa

(Pengembalian

Pajak

Bumi

dan

Bangunan) sebesar Rp3.721.179.499,00

326


2) Pengembalian Bea Perolehan dari Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.601.174.261,00 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp4.956.872.448,00 Penggunaan dari ketiga dana bagi hasil kepada pemerintah desa tersebut di atas ádalah untuk memberikan stimulan pembangunan di tingkat padukuhan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Bantuan dana lain juga diberikan kepada pemerintah desa. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan kepada pemerintah

desa

sebesar

Rp.20.437.885.000,00

yang

meliputi

tunjangan bagi aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, operasional dukuh, bantuan RT/RW, bantuan pemilihan kepala desa dan pemilihan dukuh, hadiah lunas PBB, penghargaan kepala desa yang habis masa jabatan serta bantuan lumbung pangan. Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lewat PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan.

PNPM

Perkotaan

dari

APBN

mendapatkan

dana

Rp12.060.000.000,00 dengan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp2.700.000.000,00. PNPM Perkotaan ditujukan kepada 75 desa di Kabupaten Sleman dengan penekanan pada upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi penataan permukiman (70% dari dana yang diterima), perguliran ekonomi (20% dari dana yang diterima) dan bantuan sosial (10% dari dana yang diterima). Untuk PNPM Perdesaan dari APBN mendapatkan dana Rp 2.719.285.000,00 yang dibagi sama untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Prambanan dan Cangkringan. Dana pendampingan

dari

APBD

sebesar

Rp580.000.000,00.

PNPM

perdesaan dipergunakan untuk simpan pinjam perempuan sebesar 25% dari keseluruhan dana yang diterima, dan lainnya untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan

327


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara kegiatan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi

Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang

pemerintahan

desa.

Bagian

Pemerintahan

Desa

dalam

melaksanakan tugas, mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa; b) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa; c) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan desa dan lembaga desa; d) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pemberdayaan masyarakat desa; d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara sub urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut.

328


Tabel 3.65. SDM Penyelenggara Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 5 3 SMA 8 3. III 18 4 Sarmud/D3 1 4. IV 1 5 Strata 1 12 6 Strata 2 3 Jumlah 24 Jumlah 24 Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah

Pejabat

struktural

penyelenggara

sub

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa di Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah adalah 1 orang pejabat eselon III, 4 orang pejabat eselon IV, dan 19 orang staf,. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dan

Desa

Rp.1.693.484.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp.1.505.605.798,00 atau sebesar 88,91%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp40.000.000,00 realisasi Rp24.934.250,00 atau 62,34% 2) Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat,

anggaran

sebesar

Rp122.000.000,00 realisasi Rp106.392.500,00 atau 87,00% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp203.000.000,00 realisasi Rp175.336.500,00 atau 86,00% 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp1.128.484.000,00 realisasi Rp1.073.633.548,00 atau 95,14% 5) Program Pembentukan Produk Hukum, Pengawasan Hukum dan HAM,

anggaran

sebesar

Rp185.000.000,00

realisasi

Rp110.759.000,00 atau 59,87% 6) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi Rp14.550.000,00 atau 97,00%

329


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan program dan kegiatan dalam

pemberdayaan

masyarakat dan desa mendasarkan pada rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJP. Dalam proses perencanaan tersebut diupayakan se-optimal mungkin menggali partisipasi masyarakat melalui sistem bottom up planning dengan cara penyusunan RPJMDes yang dilaksanakan melalui pelaksanaan musrenbangdes, rakorbang dan rakorpemdes baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut: Tabel 3.66. Sarana dan Prasarana Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kendaraan: - Roda 4 2 buah Baik - Roda 2 5 buah Baik 2. Komputer 7 buah Baik 3. Laptop 3 buah Baik 4. Mesin ketik 3 buah Baik 5. LCD 1 buah Baik 6. Camera digital 1 buah Baik 7. Camera manual 1 buah Baik 8. Handycam 1 buah Baik Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Setda h. Permasalahan dan Solusi Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar Dana Alokasi Umum yang diterima dapat mengalami kenaikan.

330


22. Urusan Sosial a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS a) Identifikasi Pembinaan Anjal/gepeng b) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan serta Stimulan bagi Penyandang Cacat c) Pelatihan Ketrampilan Penanggulangan Bencana bagi Satgasos d) Penyediaan Beras Penyangga (buffer stock), bantuan per makanan dan bantuan sarana dapur umum e) Pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan dan psikotik f) Penyediaan alat bantu untuk penyandang cacat gakin 2) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Subsidi anak panti asuhan b) Pembinaan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) c) Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi d) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) e) Pengadaan susu untuk siswa SD/MI f) Pendampingan distribusi raskin g) Pendampingan wanita rawan sosial ekonomi h) Fasilitasi Program Keluarga Harapan i) Fasilitasi bantuan langsung tunai j) Pembinaan usaha ekonomi pekerja terkena PHK k) Peningkatan peran wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) l) Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera m) Verifikasi dan bantuan Keluarga Tidak mampu 3) Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Pembinaan organisasi sosial/lembaga sosial 4) Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan NARKOBA melalui kegiatan rintisan desa pelopor bebas NAPZA

331


5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui kegiatan Pembinaan, bimbingan sosial dan bantuan bagi korban tindak kekerasan 6) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak melalui kegiatan Advokasi Bayi/ Anak Terlantar b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan sosial adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS a) Terlaksananya

identifikasi

dan

bimbingan

sosial

bagi

anjal/gepeng sebanyak 30 kali b) Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan serta stimulan bagi penyandang cacat sebanyak 2 kali bagi 60 orang c) Terlaksananya pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi Satgasos sebanyak 4 kali di Kecamatan yaitu Turi, Tempel, Pakem dan Cangkringan yang terdiri dari 120 orang d) Terlaksananya penyediaan beras penyangga (buffer stock) sebanyak 5 ton, bantuan bagi korban bencana pada tanggap darurat sebanyak 100 KK, pengiriman orang sakit akibat bencana sebanyak 10 orang, penyediaan sarana dan prasarana dapur umum di 4 lokasi bencana dan bantuan uang lauk pauk bagi 43 KK korban bencana e) Terlaksananya

pemberian

bantuan

bagi

orang

terlantar,

gelandangan dan psikotik sebanyak 550 orang terdiri dari 450 orang orang terlantar kehabisan bekal, 25 orang terlantar ke Rumah Sakit, 25 orang untuk bantuan perawatan pengobatan orang terlantar ke Rumah Sakit, 25 orang untuk bantuan biaya pemakaman orang terlantar dan 25 orang untuk pemulangan orang terlantar kek eluarganya/tempat asal f) Terlaksananya penyediaan alat bantu untuk penyandang cacat keluarga miskin sebanyak 104 orang

332


2) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Terlaksananya subsidi anak panti asuhan melalui subsidi kebutuhan dasar sebanyak 1000 orang di 30 panti, dan penyelenggaraan pertemuan forum komunikasi Panti Asuhan (Forkapa) sebanyak dua kali b) Terlaksananya pembinaan USEP dan KUBE bagi 200 kelompok pada 17 Kecamatan c) Terlaksananya pelatihan kader pendamping lansia sebanyak 35 orang (1 angkatan), bantuan bagi keluarga miskin non potensial sebanyak 30 KK dan bantuan bagi lansia rentan sosial ekonomi sebanyak 300 orang d) Terlaksananya fasilitasi TKPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan dan perumusan program penanggulangan kemiskinan e) Pengadaan susu untuk siswa SD/MI sebanyak 600.000 kotak di 74 sekolah f) Terlaksananya pendampingan distribusi raskin bagi 38.971 RTM. g) Terlaksananya pendampingan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) bagi 30 orang dan bantuan modal usaha bagi kelompok binaan di 2 desa h) Terlaksananya fasilitasi program Keluarga Harapan di 17 kecamatan i) Terlaksananya fasilitasi bantuan langsung tunai di 17 kecamatan j) Terlaksananya survey calon penerima bantuan usaha bagi pekerja terkena PHK tahun 2009 dan pembinaan usaha produktif sebanyak 100 orang, dan monitoring perkembangan usaha dan angsuran penerimaan bantuan tahun 2007 dan 2008 k) Terlaksananya pembinaan dan bantuan untuk 240 warga binaan P2WKSS di 6 desa, pembinaan di 6 Tempat Penitipan Anak, koordinasi kebersihan lingkungan sebanyak satu kali dan koordinasi kelompok kegiatan sebanyak satu kali

333


l) Terlaksananya rapat koordinasi UPPKS sebanyak 3 kali, pelatihan ketrampilan bagi kelompok UPPKS, dan evaluasi lomba kelompok UPPKS tingkat kabupaten m) Tersusunnya hasil verifikasi dan bantuan keluarga tidak mampu sebanyak 25 buku 3) Terlaksananya pembinaan bagi 25 organisasi sosial non panti, dan 3 lembaga

sosial

serta

bantuan

bagi

Koordinator

Kegiatan

Kesejahteraan Sosial (K3S), Komisi Daerah Lanjut Usia, Forum Komunikasi Petugas Sosial Masyarakat dan 10 organisasi sosial non panti 4) Terlaksananya bimbingan lanjut rintisan Desa Bebas Napza di 8 Desa dan rintisan Desa Bebas Napza di 2 desa 5) Terlaksananya pembinaan, bimbingan sosial dan bantuan bagi korban tindak kekerasan bagi 15 orang 6) Terlaksananya advokasi bayi/ anak terlantar bagi 10 kasus (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana buku lampiran) Pada

tahun

2009

pembangunan,

yaitu

untuk

merealisasikan

penanggulangan

salah

satu

kemiskinan,

prioritas

pemerintah

Kabupaten Sleman telah melakukan upaya antara lain pemberian subsidi kebutuhan dasar bagi anak panti asuhan sebanyak 1000 orang di 30 panti, Pembinaan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dilakukan bagi 200 kelompok pada 17 Kecamatan. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 221 kelompok USEP

dengan

total

modal

yang

berhasil

dihimpun

sebesar

Rp4.847.385.720,00 dan pemberian modal bagi 100 orang terkena PHK sebesar Rp. 5.000.000,00 bagi masing-masing orang. Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi/anak

334


terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial. Jumlah PMKS di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebanyak 95.170 orang. Berdasarkan hasil penjaringan/penertiban secara akumulasi sejumlah 592 orang anjal dan gepeng, setelah diadakan identifikasi jumlah riil sebanyak 128 orang yang terdiri dari anjal sebanyak 68 orang (40 laki-laki dan 28 perempuan), gelandangan sebanyak 13 orang (5 laki-laki dan 8 perempuan) dan pengemis sebanyak 47 orang (19 lakilaki dan 28 perempuan). Adapun anjal yang berada dibawah binaan 3 Rumah Singgah sebanyak 68 orang. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya anjal dan gepeng yang kembali terjaring penertiban lebih dari satu kali. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana memiliki

tugas

pokok

melaksanakan

kewenangan

bidang

ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana. Sedangkan untuk Bidang Sosial memiliki fungsi sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial 2) Penyelenggaraan dan pembinaan rehabilitasi sosial 3) Penyelenggaraan dan pembinaan bantuan kesejahteraan sosial

335


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan sosial adalah sebagai berikut. Tabel 3.67. SDM Penyelenggara Urusan Sosial Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 2 3 SMA 4 4 Sarmud/D3 5 5 Strata 1 9 6 Strata 2 2 Jumlah 22 Sumber: Dinas Nakersos dan KB

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah 2 17 3

Jumlah

22

Pejabat struktural penyelenggara urusan sosial adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp. 2.955.565.000,00 terealisasi

sebesar Rp. 2.733.070.000,00 atau

sebesar 92,47 %. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS, anggaran sebesar Rp. 208.803.500,00 realisasi Rp. 178.536.500,00 atau 85,50 % 2) Program Penanggulangan Kemiskinan anggaran sebesar Rp. 2.678.263.500,00 realisasi Rp 2.486.710.500,00 atau 92,85 % 3) Program

pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

anggaran sebesar Rp. 7.745.000,00 realisasi Rp. 7.295.000,00 atau 94,19 % 4) Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan NARKOBA anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 realisasi Rp. 44.000.000,00 atau 100 %

336


5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 realisasi Rp. 10.275.000,00 atau 97,86 % 6) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak anggaran sebesar Rp. 6.253.000,00 realisasi Rp. 6.253.000,00 atau 100 % f. Proses Perencanaan Permasalahan sosial yang dominan diindentifikasi dengan melibatkan stakeholder antara lain Perkumpulan Penyandang Cacat Sleman (PSCS), Perkumpulan Bina Remaja Sleman/PBRS menjadi prioritas dalam penyusunan program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi instansi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut. Tabel 3.68. Sarana dan Prasarana Urusan Sosial No. Jenis 1. Mobil 2. Sepeda Motor 3. Komputer/Laptop 4. Mesin Ketik 5. Almari Besi 6. Filing Kabinet 7. Kamera Sumber: Dinas Nakersos dan KB

Jumlah 1 buah 7 buah 6 buah 2 buah 1 buah 5 buah 1 buah

Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

h. Permasalahan dan Solusi Belum tersedianya sarana penampungan bimbingan dan rehabilitasi dalam

rangka

pengentasan

penyandang

masalah

ketunaan

(gelandangan, pengemis, anak jalanan) dan anak jalanan yang beroperasi di wilayah Sleman sebanyak 592 orang, 464 orang atau 78,38 % diantaranya berasal dari luar wilayah Sleman. Solusi yang dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memiliki sarana penampungan dan bimbingan rehabilitasi.

337


23. Urusan Kebudayaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya pada masyarakat untuk mewujudkan budaya kerja 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Penghargaan dan pembinaan warisan budaya rumah tradisional b) Pelestarian budaya melalui fasilitasi dan pembinaan tradisi budaya upacara adat c) Pelestarian budaya melalui fasilitasi dan pembinaan tradisi merti dusun/desa d) Pelestarian budaya melalui fasilitasi upacara adat Boyongan Kraton Ambar Ketawang e) Pendampingan program kecamatan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan f) Pendampingan budaya dan pemahanan kandungan nilai budaya dalam Macapat Selasa Kliwon g) Penyelenggaraan forum pelestarian dan dialog budaya h) Pelestarian budaya melalui fasilitasi dan pembinaan desa budaya i)

Pelestarian budaya melalui fasilitasi dan pembinaan lembaga budaya

j)

Pelestarian budaya melalui fasilitasi dan pembinaan Badan Musyawarah Museum

k) Pelestarian budaya melalui penyusunan Kajian Nilai-Nilai Luhur l)

Revitalisasi dan apresiasi kesenian

m) Pelestarian budaya melalui penyelenggaraan festival kethoprak n) Pelestarian budaya melalui fasilitasi lembaga seni dan kelompok kesenian o) Pemeliharaan barang-barang seni dan karya seni p) Pendokumentasian karya seni

338


3) Program Pengembangan Nilai Budaya a) Penyelenggaraan sosialisasi budaya b) Penyelenggaraan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai sejarah pada masyarakat c) Aktualisasi nilai-nilai budaya melalui festival prajurit tradisional melalui festival prajurit serta fasilitasi dan pembinaan pengiriman narakarya d) Pengadaan pakaian prajurit tradisional e) Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di sekitar obyek peninggalan budaya f) Penyelenggaraan gelar seni ke luar daerah g) Pengiriman kontingen kesenian h) Penyelenggaraan festival kesenian Sleman i)

Penyelenggaraan pergelaran event khusus

j)

Penyelenggaraan pentas seni rutin di ODTW

k) Penyelenggaraan gelar seni pada upacara adat l)

Penyelenggaraan gelar seni kolosal pola gerak kesenian Jatilan

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut : 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

dengan

terlaksananya

pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya pada masyarakat dalam mewujudkan budaya kerja di Desa Margoagung dan Desa Margodadi

Kecamatan

Seyegan,

Desa

Madurejo

dan

Desa

Sambirejo Kecamatan Prambanan 2) Program Pengelolaan kekayaan Budaya a) Terlaksananya pemberian penghargaan dan pembinaan warisan budaya rumah tradisional di Kabupaten Sleman b) Terfasilitasinya pembinaan tradisi budaya upacara adat sebanyak 10 kali

339


c) Terfasilitasinya pembinaan tradisi merti dusun/desa sebanyak 20 kali d) Terfasilitasinya upacara adat Boyongan Kraton Ambarketawang pada bulan September 2009 di Kecamatan Gamping e) Terlaksananya pendampingan program kecamatan sebagai pusat

pelestarian

dan

pengembangan

kebudayaan

di

kecamatan-kecamatan se Kabupaten Sleman pada bulan MeiNovember 2009 f)

Terlaksananya pelestarian budaya dan pemahaman kandungan nilai budaya dalam Macapat setiap Selasa Kliwon di rumah dinas Bupati

g) Terlaksananya forum komunikasi pelestari dan dialog budaya di Kabupaten Sleman pada bulan Maret-Desember 2009 h) Terfasilitasinya pembinaan desa budaya pada 6 desa budaya i)

Terfasilitasinya pembinaan 13 lembaga budaya

j)

Terfasilitasinya pembinaan Badan Musyawarah Museum pada tanggal 6-12 Desember 2009

k) Tersusunnya kajian nilai-nilai luhur budaya l)

Terlaksananya revitalisasi dan apresiasi kesenian di Kecamatan Minggir dan Kecamatan Godean

m) Terlaksananya festival kethoprak Kabupaten Sleman pada tanggal 18-20 Juni 2009 di gedung Serba Guna Kabupaten Sleman n) Terfasilitasinya 85 kelompok kesenian o) Terpeliharanya barang-barang seni dan karya seni pada bulan sebanyak 4 paket p) Terlaksananya pendokumentasian karya seni sebanyak 10 unit 3) Program Pengembangan Nilai Budaya a) Terlaksananya sosialisasi budaya sebanyak 4 kali kegiatan b) Terlaksananya sosialisasi dan penanaman nilai-nilai sejarah pada masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Berbah, Ngaglik dan Kecamatan Cangkringan

340


c) Terlaksananya festival prajurit tradisional melalui pengiriman kontingen di festival prajurit di TMII Jakarta dan 2 kali pengiriman narakarya d) Terlaksananya pengadaan pakaian prajurit tradisional pada sebanyak 80 stel e) Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di sekitar obyek peninggalan budaya f) Terlaksananya gelar seni ke luar daerah sebanyak 3 kali g) Terlaksananya pengiriman kontingen kesenian sebanyak 4 kali ke tingkat propinsi h) Terlaksananya Festival Kesenian Sleman pada tanggal 13-27 Juni 2009 di Kabupaten Sleman i) Terlaksananya pagelaran event khusus sebanyak 4 kali j) Terlaksananya pentas seni rutin di ODTW secara rutin sebanyak 62 kali di obyek wisata k) Terlaksananya gelar seni pada upacara adat pada sebanyak 13 kali l) Terlaksananya gelar seni kolosal pola gerak kesenian Jatilan pada tanggal 15 Mei 2009 di Kabupaten Sleman (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kebudayaan sebagaimana buku lampiran) Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi merti dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut:

341


Tabel 3.69. Data Upacara Adat di Kabupaten Sleman No Upacara Adat Lokasi 1. Merti Bumi Kaliurang, Hargobinangun Pakem 2. Saparan Bekakak, Ambarketawang Gamping 3. Bathok Bolu, Sambiroto, Purwomartani Kalasan 4. Merti Bumi Tunggularum, Wonokerto Turi 5. Saparan Tunggulwulung, Sendangagung Minggir 6. Mbah Bergas, Margoagung Seyegan 7. Labuhan Merapi, Umbulharjo Cangkringan 8. Tuk Sibedhuk, Margodadi Seyegan 9. Saparan Wonolelo, Widodomartani Ngemplak 10 Mbah Demang, Ambarketawang Gamping 11. Pendampingan Boyongan Kraton Gamping Ambarketawang Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pelaksanaan 17 Des 2009 13 Feb 2009 6 Jan 2009 1 Feb 2009 24 Juli 2009 16 Mei 2009 23-24 Juli 2009 5 Juli 2009 29 Feb 2009 4 Jan 2009 September 2009

Tabel 3.70. Data Tradisi Merti Dusun/Desa di Kabupaten Sleman No Upacara Adat Lokasi 1. Ngrowod, Girikerto Turi 2. Merti Dusun Nganggring Turi 3. Wot Galeh, Sendangtirto Berbah 4. Merti Dusun Sutan Minggir 5. Watu Gajah Minggir 6. Merti Dusun Kisik Minggir 7. Merti Dusun Keliran Minggir 8. Merti Dusun Kalibulus Ngemplak 9. Nyadran Kalibulus Ngemplak 10. Merti Dusun Mejing Ngemplak 11. Merti Dusun Keceme Sleman 12. Merti Dusun Seren Ngemplak 13. Merti Dusun Wonorejo Pakem 14. Merti Dusun Sambirejo Prambanan 15. Ngombeke Jaran Sermo Moyudan 16. Nyadran Miri Tempel 17. Merti Dusun Kalirase Sleman 18. Merti Dusun Ketingan Mlati 19. Merti Dusun Turgo Pakem 20. Merti Dusun Kwagon Godean Sumber: Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pelaksanaan 22 Feb 2009 7 Maret 2009 9 Agus 2009 8 Agus 2009 9 Agus 2009 17 Agus 2009 23 Agus 2009 25 Agus 2009 15 Agus 2009 14 Agus 2009 2 Juli 2009 24 Juni 2009 15 Feb 2009 2 Juni 2009 22 Agus 2009 16 Agus 2009 1 Feb 2009 26 Juli 2009 17 Agus 2009 22 Feb 2009

Dalam bidang kesenian, diupayakan pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui berbagai gelar seni kolosal “Kesenian Lereng Merapi” bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (siswa-siswi SMA) dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman, Festival Kesenian Sleman dan

342


festival kethoprak antar kecamatan, sosialisasi pola gerak jenis kesenian tradisional. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Sleman tahun 2009 sebagaimana grafik berikut: Grafik 33. Data Kelompok Kesenian Tahun 2009 Drama Tari, 12 Seni Musik, 793 Seni Tari, 492

Wayang, 12 Seni Sastra, 277

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penghargaan dan apresiasi terhadap kesenian di Kabupaten Sleman dapat ditunjukkan oleh gelar yang diraih oleh pelaku seni adalah: 1) Juara Umum Festival Kethoprak tingkat Propinsi DIY, kontingen Kabupaten Sleman dengan menyabet gelar terbaik beberapa kategori: -

Penyaji terbaik oleh Sujarwo SP (Banyurip, Margoagung Seyegan)

-

Penyutradaraan terbaik oleh Sugiman Dwi Nurseto (Wadas, Tridadi, Sleman)

-

Pemeran

putri

terbaik

oleh

Paryati,

S.Pd

(Kregan,

Sendangagung, Minggir) -

Penata

setting

terbaik

oleh

Rovi

Kurniawan

(Mejing,

Ambarketawang, Gamping) 2) Juara I dan juara Umum dalam Festival Upacara Adat yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, bagi upacara adat Bekakak Ambarketawang Gamping

343


3) Juara I Festival Dolanan Anak Jamuran yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dari Desa Argomulyo Cangkringan 4) Sebagai 5 nominasi terbaik dalam Festival Prajurit Tradisional oleh Bregada Ngetal Seyegan di TMII Jakarta 5) Sebagai 5 besar non rangking dalam Festival Desa Budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, diraih oleh Desa Budaya Argomulyo Cangkringan c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

Kebudayaan

adalah

Bidang Peninggalan

Budaya dan Nilai Tradisional dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 33/Kep.KDH/A/2003

tanggal

1

Oktober

2003

tentang

Struktur

Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata. Bidang Perlindungan Budaya dan Nilai Tradisional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas`Kebudayaan dan Pariwisata di bidang peninggalan budaya, dan nilai tradisional yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara kebijakan teknis di bidang sejarah dan nilai tradisional

serta

penyelenggara

kebijakan

teknis

di

bidang

permuseuman dan kepurbakalaan. Bidang Kesenian memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas`Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kesenian dengan fungsi penyelenggaraan

kebijakan

teknis

di

bidang

pembinaan

dan

pengembangan kesenian serta penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang dokumentasi sarana dan prasarana kesenian.

344


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kebudayaan sebagai berikut: Tabel 3.71. SDM Penyelenggara Urusan Kebudayaan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 4 4 Diploma 1 5 Sarmud/D3 1 6 Strata 1 15 7 Strata 2 1 Jumlah 21 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 1 18 2

21

Pejabat struktural penyelenggara urusan kebudayaan adalah 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III dan 4 pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kebudayaan melalui Program Pengelolaan kekayaan Budaya sebesar Rp 1.545.566.850,00, realisasi Rp1.531.701.900,00 atau 99,1%. f. Proses Perencanaan Bertolak dari permasalahan dan rencana pengembangan potensi, program urusan budaya dirumuskan menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi. Perumusan program diupayakan dengan melibatkan multi stakeholders (Dewan Kesenian, Perkumpulan Karawitan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Badan Pengelolaan Cagar Budaya, Akademisi, Budayawan, Pelaku Budaya dan Pengamat Budaya) sehingga kegiatan-kegiatan yang dihasilkan merupakan jawaban untuk kebutuhan riil dari para pelaku di bidang budaya.

345


g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kebudayaan sebagai berikut: Tabel 3.72. Sarana dan Prasarana Urusan Kebudayaan No. Jenis Jumlah 1. Kendaraan roda 4 2 unit 2. Kendaraan roda 2 7 unit 3. Mesin ketik 4 buah 4. Filling cabinet 4 buah 5. Komputer 3 unit 6. Gamelan 2 set 7. Wayang 3 set 8. Kelir wayang 2 unit 9. Alat Musik Elektrik/Akustik 1 unit Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

h. Permasalahan dan Solusi 1) Belum adanya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan. 2) Banyak rumah warisan bernilai budaya tinggi tidak terpelihara atau punah akibat kebutuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan pemberian penghargaan warisan budaya dalam bentuk pengurangan pajak. 3) Masih terdapat pandangan bahwa upacara adat adalah milik pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sering menunggu atau tergantung

pada

pemerintah.

Upaya

yang

dilakukan

adalah

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi budaya merupakan

milik

masyarakat

dan

menempatkannya

secara

proporsional antara peran pemerintah dan masyarakat. 4) Masih ada kendala kurangnya sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sarana yang ada dan peningkatan swadaya masyarakat.

346


5) Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi

yang

cukup.

Upaya

yang

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan. 24. Urusan Statistik a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Penyusunan buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) tahun 2009 b) Penyusunan buku statistik sosial c) Penyusunan buku indikator harga d) Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 e) Penyusunan buku kabupaten dan kecamatan dalam angka tahun 2008 f) Penyusunan buku PDP3D tahun 2009 g) Peyusunan potensi desa untuk pembangunan 2) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a) Peyusunan buku Informasi Pembangunan tahun 2009 b) Pengelolaan website Bappeda b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Statistik adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Tersusunnya Buku PDRB Menurut Penggunaan sebanyak 150 buku, Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha sebanyak 150 buku dan Buku PDRB Kecamatan sebanyak 150 buku b) Tersusunnya

Buku

Statistik

Sosial

berupa

Buku

Inkesra

sebanyak 125 buku, dan Buku Penduduk Pertengahan tahun 2009 hasil registrasi sebanyak 100 buku

347


c) Tersusunnya Buku Indikator Harga berupa Buku Inflasi tahun 2009 sebanyak 600 buku, Buku Indeks Harga Bangunan sebanyak 50 buku, dan Buku Statistik Industri sebanyak 100 buku. d) Tersusunnya Buku Indikator Pembangunan Manusia tahun 2009 sebanyak 150 buku. e) Tersusunnya Buku Sleman Dalam Angka sebanyak 520 buku, dan Buku Kecamatan Dalam Angka sebanyak 1496 buku. f) Tersusunnya Buku Sistem Informasi Profl Daerah sebanyak 50 buku dan Buku Analisis Data Perencanaan Pembangunan sebanyak 20 buku. g) Tersusunnya buku Database 86 desa sebanyak 158 buku dan database spasial 86 desa. 2) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a) Tersusunnya Buku Informasi Pembangunan APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN sebanyak 175 buku dan 125 booklet. b) Terlaksananya pengelolaan website Bappeda selama 12 bulan. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

Urusan

Statistik

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Kabupaten

Sleman

dan

Perangkat Daerah Pemerintah

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

40/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

perencanaan

348


pembangunan daerah. Sedangkan

fungsi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah, 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan statistik adalah sebagai berikut: Tabel 3.73. SDM Penyelenggara Urusan Statistik Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 4 4 Sarmud/D3 1 5 Strata 1 6 6 Strata 2 10 Jumlah 21 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Pejabat struktural penyelenggara urusan statistik

Jumlah 1 16 4

21

adalah 1 orang

pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah sebesar Rp 1.109.700.000,00, realisasi Rp 1.070.507.600,00 atau sebesar 96,47%.

349


f. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Statistik sebagai berikut: Tabel 3.74. Sarana dan Prasarana Urusan Statistik No. Jenis 1. Mobil 2. Sepeda Motor 3. Komputer/Laptop 4. Kamera Digital 5. Scanner 6. LCD 7. Printer Sumber: Bappeda

Jumlah 2 buah 4 buah 5 buah 3 buah 2 buah 2 buah 5 buah

Keterangan Baik Baik 4 Baik, 1 KB Baik Baik Baik 4 Baik, 1 KB

g. Proses Perencanaan Proses perencanaan dalam urusan statistik diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi, selanjutnya disusun prioritas mengenai data dan informasi yang perlu ditata dan dikelola. Dalam implementasinya

dilakukan

kerjasama

dengan

Kantor

Statistik

Kabupaten Sleman. h. Permasalahan dan Solusi Kurangnya

validitas

data

karena

berpedoman pada acuan yang sama.

para

pengelola

data

belum

Solusi yang ditempuh adalah

dengan melakukan penyuluhan/ sosialisasi perundangan di bidang statistik dengan sasaran mulai di tingkat dusun sampai tingkat kabupaten.

25. Urusan Kearsipan a. Program dan Kegiatan 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan penyelenggaraan forum komunikasi dan kunjungan kerja 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Peningkatan manajemen kearsipan b) Pengembangan penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)

350


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Kearsipan adalah sebagai berikut : 1) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan terselenggaranya 1 kali forum komunikasi kerasipan, 1 kali forum komunikasi perpustakaan dan 2 kali kunjungan kerja 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Terlaksananya monitoring SKPB pada 40 OPD, lomba SKPB dengan peserta 39 OPD, pendampingan penataan kearsipan pada 10 OPD, penataan dan pengelolaan arsip dinamis in aktif depo KPAD 520 boks, penilaian dan penyusunan arsip 630 berkas dan koordinasi penyusutan arsip kabupaten b) Terlaksananya pameran keasipan, penerbitan buletin sebanyak 120 eksemplar, pengelolaan data arsip sebanyak 350 kartu diskripsi arsip, dan penyusunan satu rancangan draft JRA keuangan. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sebagaimana buku lampiran) Bidang

kearsipan

diupayakan

untuk

meningkatkan

efektifitas

pengelolaan kearsipan pada SKPD. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis kepada pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru dan lomba sistem kearsipan pola baru pada 40 SKPD. Penataan dan pengolahan arsip dinamis inaktif yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah telah berhasil menata 365 boks sehingga secara keseluruhan meningkat dari 4.735 boks pada tahun 2008 menjadi 5.100 boks di tahun 2009 .

351


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 40/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah. Sedangkan

fungsi

Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah. 2) Pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan dan arsip daerah. 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kearsipan adalah sebagai berikut: Tabel 3.75. SDM Penyelenggara Urusan Kearsipan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 11 4 Sarmud/D3 4 5 Strata 1 2 6 Strata 2 Jumlah 17 Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Pejabat struktural penyelenggara urusan Kearsipan

Jumlah 11 6 -

17

ádalah 1 orang

pejabat eselon III dan 1 orang pejabat eselon IV, 7 arsiparis dan 9 staf.

352


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sebesar Rp 435.561.700,00 realisasi Rp 423.623.800,00 atau 97,26%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pengelolaan arsip daerah disesuaikan dengan peningkatan

intensitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan yang semakin banyak dan luas. Pemeliharaan dokumendokumen strategis secara tertib merupakan

prioritas program yang

dikelola kearsipan daerah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Kearsipan sebagai berikut: Tabel 3.76. Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan No. Jenis Jumlah 1. Kendaraan roda 2 2 unit 2. Filling Cabinet 6 buah 3. Rak Arsip 112 buah 4. Lemari kayu 24 buah 5. Roll Opack 3 buah 6. Komputer 5 buah 7. Lemari besi 2 buah 8. LCD 1 buah Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Keterangan 1 Baik, 1 KB Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

h. Permasalahan dan Solusi 1) Pengelolaan arsip dari SKPD belum optimal karena sarana dan prasarana pengelolaan arsip belum memadai. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan depo arsip yang ada. 2) Jumlah SDM kearsipan baik di KPAD maupun di SKPD belum sebanding dengan beban tugas yang diemban. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan SDM yang ada.

353


26. Urusan Perpustakaan a. Program dan Kegiatan 1) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan peningkatan minat baca b) Pengadaan,

pengelolaan

bahan

pustaka

dan

otomasi

perpustakaan dan warung informasi dan teknologi 2) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan b) Penyediaan jasa langganan media cetak c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan alat tulis kantor dan cetak penggandaan e) Fasilitasi rapat dan tamu f) Koordinasi dan konsultasi g) Pengelolaan kepegawaian b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan perpustakaan adalah: 1) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Terlaksananya

pelayanan

perpustakaan

sore

hari

dan

perpustakaan keliling 852 jam, monitoring perpustakaan desa di 8 lokasi, pelaksanaan 1 kali pameran perpustakaan menampilkan 111 judul (116 eksemplar), pembinaan pepustakaan sekolah dan SKPD di 11 lokasi, lomba minat baca (LMB) tingkat SD, SMP, SMA dan umum diikuti oleh 671 peserta dengan 15 juara LMB, 15 tropi, pendampingan perpustakaan di 7 lokasi dan pendataan perpustakaan baru sebanyak 40%.

354


b) Terlaksananya pengadaan dan pengolahan bahan pustaka sebanyak 1.580 judul, 2.065 eksemplar, pengembangan warintek dan otomasi perpustakaan entry data 1.456 judul, stock opname satu kali dan penyusunan satu bibliografi. 2) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran a) Terkelolanya surat manyurat, arsip dan perpustakaan selama 12 bulan b) Tersedianya fasilitasi jasa langganan media cetak selama 12 bulan c) Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan d) Tersedianya ATK dan cetak penggandaan 12 bulan e) Terekelolanya kepegawaian 12 bulan f) Terfasilitasinya rapat dan tamu selama 12 bulan (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perpustakaan sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan perpustakaan telah mampu meningkatkan minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah pengunjung di perpustakaan daerah. Meningkatnya minat baca ini diimbangi dengan penyediaan koleksi buku yang memadai baik dari jumlah koleksi maupun keragaman judul, terlihat dari grafik berikut: Grafik 34. Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2005-2009 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

74.216 57.814

58.250 42.721

31.192 23.863

2005

36.313 29.718

2006

47.520

35.927

Pengunjung Koleksi buku

2007

2008

2009

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

355


Sampai dengan tahun 2009 jumlah perpustakaan yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mencapai 141 unit. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan

pada

masyarakat

untuk

memanfaatkan

fasilitas

perpustakaan. Data pengunjung di Perpustakaan Kabupaten adalah 100-150 orang per hari. Selain itu telah disediakan pula layanan 3 mobil perpustakaan keliling dengan jumlah pengguna 200-300 orang per hari. Penyelenggaraan

pembinaan

pelayanan

perpustakaan

telah

membuahkan hasil Perpustakaan Pustaka Widya Desa Margokaton Kecamatan Seyegan berhasil meraih Juara I Jambore Reading Club Tingkat Propinsi dan Juara III Lomba Pepustakaan Desa Tingkat Propinsi DIY. . c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 40/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah. Sedangkan

fungsi

Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah. 2) Pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan dan arsip daerah. 3) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

356


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perpustakaan

adalah

sebagai berikut: Tabel 3.77. SDM Penyelenggara Urusan Perpustakaan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 12 4 Sarmud/D3 5 5 Strata 1 7 6 Strata 2 1 Jumlah 25 Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 2 7 13 3

25

Pejabat struktural penyelenggara urusan Perpustakaan ádalah 1 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV, 8 pustakawan, dan 8 orang staf. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan sebesar Rp 473.600.000,00, realisasi Rp 468.215.000,00 atau 98,86%. f. Proses Perencanaan Peningkatan minat baca masyarakat yang menjadi fokus dalam pengelolaan

perpustakaan

daerah

merupakan

dasar

bagi

pengembangan program kepustakaan daerah. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan prioritas instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

Perpustakaan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

sebagai berikut:

357


Tabel 3.78. Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan dan Perpustakaan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kendaraan roda 6 1 unit Baik 2. Kendaraan roda 4 4 buah Baik 3. Kendaraan roda 2 1 buah Baik 4. Rak koleksi 20 buah Baik 5. Meja 21 buah Baik 6. Kursi 70 buah Baik 7. Komputer 10 buah Baik 8. Laptop 1 buah Baik 9. LCD 1 buah Baik Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam urusan perpustakaan adalah masih terbatasnya prasarana ruangan administrasi dan ruang perpustakaan sehingga tidak mampu menampung pertambahan koleksi. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

358

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Recommend Documents