LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TANGGAL 11 s.d 12 Maret 2014 DI SEMARANG, JAWA TENGAH LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan
bersama
atas
dokumen
hukum
secara
tertib,
terpadu,
dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan yang salah satunya adalah Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Jawa Tengah pada tanggal 11 s.d 12 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-192.HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 5 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Pelaksana
: Mien Usihen, S.H., M.H
Panitia Pelaksana
: 1. Siti Sundari 2. Paina 3. Sri Handayani, ST 4. Edi Wikarta 5. Setyawati, S.H., M.H
Moderator
: Rinto Hakim, S.H., M.H
Narasumber
: 1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si 2. R.M. Aminulloh, S.Kom., M.Si
1.
JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Semarang dibuka pada Jam 09.00 dengan didahului
laporan Panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan sambutannya bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 mengamanatkan pengembangan JDIHN yang salah satunya adalah sosialisasi JDIHN ini. Selanjutnya melaporkan maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah: untuk Mewujudkan kesamaan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan JDIHserta hubungan koordinasi yang harmonis antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan; Mengetahui perkembangan dan peningkatan JDI Hukum Nasional yang dikelola oleh Pusat dan Anggota Jaringan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;Menyerap pemikiran-pemikiran dari para pakar yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta perkembangan mutakhir pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Semarang, Jawa Tengah sebanyak 54 peserta yang terdiri dari : Pejabat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Penjabat Instansi pusat dan daerah yang terkait dengan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Setelah mendengarkan laporan dari Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan dilanjutkan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. 2.
PENYAMPAIAN MATERI Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Rinto
Hakim, S.H., M.H yang meliputi : a. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Integrasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)oleh Drs. Buddy Wihardja, M.Si antara lain: Kegiatan Sosialisasi ini dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012. Sosialisasi ini
dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota jaringan tentang kebijakan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.BPHN sebagai Pusat JDIHN dan anggota JDIH harus mempersiapkan dokumentasi hukum, yaitu dokumen peraturan perundangundangan. Seiring dengan perkembangan zaman, jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini harus ditingkatkan pengelolaan dan pembinaannya. Peningkatan pembinaan anggota jaringan dapat dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pertemuan berkala. Ada lima aspek dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yaitu : pengertian, tujuan, organisasi, arah kebijakan dan pemanfaatan TIK.Setelah 40 tahun terbentuknya jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini, pengelolaan
dokumentasi
dan
informasi
hukum
masih
dilakukan
pengembangan secara terus menurus dan seiringan perkembangan zaman JDIHN dituntut untuk pemanfaatan TIK, yaitu melalui website. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional
dan
pelayanan
kepada
publik
sebagai
salah
satu
wujud
ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dan mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan adanya pemanfaatan TIK, harapan ke depan JDIHN dalam rencana kerjanya bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya. Sampai saat ini, integrasi website JDIHN belum terlaksana sehingga database peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dalam satu sumber data atau dengan kata lain database peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh JDIHN masih tersebar pada masing masing anggota JDIHN.Yang sudah dilaksanakan oleh BPHN dalam kaitan dengan integrasi web adalah “hanya” membuat web link anggota JDIHN di website BPHN. Sampai saat ini, sebanyak 117 web anggota JDIHN sudah ter-link (weblink) dengan website BPHN.
Beberapa tantangan yang dihadapi pusat JDIHN adalah masih banyak anggota JDIHN belum mempunyai website JDIH, hubungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN bersifat koordinatif dan bukan bersifat hubungan struktural hirarki (bawahan atasan, pusat-cabang), minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengelolaan JDIH, terbatasnya akses internet di daerah, keengganan untuk melakukan perubahan di era teknologi informasi saat ini, dan kurangnya perhatian pimpinan unit untuk membina dan mengembangkan JDIH (bukan kegiatan yang diprioritaskan). Oleh karena itu, harapan ke depannya, BPHN sebagai Pusat JDIHN akan membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN (Pasal 10 ayat 2b Perpres 33 tahun 2012). Rencana kerja dalam waktu dekat ini, yang akan dilakukan adalah Pengaturan mekanisme kerja antara anggota jaringan dengan pusat JDIHN agar ada prosedur baku dalam hal pembuatan dan pengelolaan dokumen digital yang ada dalam ruang lingkup JDIHN, Standardisasi format website JDIHN, dan Standardisasi penyimpanan data dan mekanisme akses data. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa tidak ada lagi duplikasi pekerjaan diantara anggota jaringan (efisiensi). Selain efisien, sistem ini akan lebih efektif karena masyarakat hanya cukup memanfaatkan satu pintu (sumber) untuk memperoleh semua produk/informasi hukum yang dikelola oleh JDIHN. b. Peningkatan Akses Informasi Hukum Melalui Website JDIHN oleh R.M. Aminulloh, S.Kom., M.Si antara lain : Mengacu pada PERPRES No. 33 tahun 2012 PASAL 10 AYAT 2.b, Pembangunan sistem informasi hukum harus berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dan dapatdiintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Semakin hari teknologi semakin berkembang. Hal ini juga mempengaruhi cara pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan dan database serta sistem informasi atau website yang dibangun juga harus sudah saling terintegrasi.
Dalam Perpres No 33 Tahun 2012 juga dijelaskan mengenai aspek pengelolaan JDIH yang terintegrasi TIK. Aspek-aspek tersebut adalah struktur organisasi JDIH yang memiliki kompetensi TIK, SDM pengelola JDIH yang menguasai TIK, koleksi dokumen hukum yang diolah dengan menggunakan TIK, teknis pengelolaan berlandaskanpada
pemanfaatan
TIK,
sarana
dan
prasarana
yang
modern,minimal dan fungsional. Dengan adanya aspek-aspek ini maka akan menciptakan informasi hukum yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan pemanfaatan TIK, yaitu adanya website JDIHN maka akan memudahkan ketersebaran informasi hukum. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari dibentuknya wadah jaringan ini. Selain kebijakan umum, pengelolaan JDIH juga diatur secara teknis, yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dalam rangka pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Standardisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi, dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum. Kriteria website JDIH harus interoperabilitas, yaitu mampu berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengaturan standar teknis pada website yaitu meliputi standar aplikasi dan standar struktur/template. Manfaat dari standardisasi ini adalah memberikan visibilitas yang lebih besar dalam pencarian web halaman, mendapatkan indeks yang lebih akurat, halaman web bisa dimengerti lebih cepat oleh anggota jaringan dengan menggunakan sistem yang sama. Oleh karena itu, harapan ke depannya, BPHN sebagai Pusat JDIHN akan membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Rencana kerja dalam waktu dekat ini, yang akan dilakukan adalah Pengaturan mekanisme kerja antara anggota jaringan dengan pusat JDIHN, penambahan
server khusus untuk website Pusat JDIHN, penggunaan alamat website sendiri (www.jdihn.go.id) yang terpisah dengan website BPHN (www.bphn.go.id) dan mendorong agar semua anggota JDIHN memiliki akses internet (website). 3.
TANYA JAWAB Pertanyaan dan Komentar : 1. Ibu Eni, Biro Hukum Tanya
: kami meminta saran untuk memiliki domain sendiri, karena selama
ini kami masih berada di bawah pemprov. kami biro hukum yang juga memiliki anggota JDIH di bawahnya, meminta saran mengenai pola standar seperti apa yang harus kami terapkan. Jawab
: Untuk website pola standar yang ada bisa dijadikan pembanding saja
bagi anggota JDIH yang sudah memiliki website. Konten-konten mana yang memang harus ada di dalam standar website JDIH dan konten mana yang tidak diperlukan atau tidak terkait dengan JDIH dapat dihilangkan. Namun jika anggota belum memiliki website, pola standar ini bisa diimplementasikan di instansi bapak/ibu. memang jika tidak memiliki domain sendiri kita akan terbentur pada permasalahan susah untuk melakukan modifikasi sistem informasi yang sudah dibangun. Selain itu dibutuhkan juga birokrasi untuk meminta aksesnya. 2. Bapak Rusli, Fakultas Hukum UNES Tanya
: Fakultas Hukum UNES hanya memiliki laboratorium hukum yang
digunakan untuk pusat pembelajaran dan penelitian saja, dan belum memiliki JDIH, karena UNES tidak memiliki produk hukum. Sebenarnya selain dokumentasi dan informasi hukum yang berupa peraturan yang biasa kami peroleh dari website, kami juga membutuhkan rekaman mengenai praktek hukum, karena kami sering melakukan praktek peradilan semu. Jadi mungkin kami menyarankah apakah BPHN sebagai pusat JDIHN juga dapat menyediakan dokumen berupa rekaman atau video mengenai proses-proses sidang yang terkait dengan perkara-perkara yang sangat fenomenal pada waktu belakangan ini sebagai pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kami?
Jawab
: untuk rekaman praktek peradilan semu, bapak/ibu bisa mengakses
dari website bphn.go.id. atau jdihn.bphn.go.id lalu memilih daftar anggota jdih yang berupa link. Atau bisa juga langsung ke url anggota jdih yang dimaksud, misal jdih.mahkamahagung atau jdih.mahkamahkonstitusi. 3. Bapak Mustahudin, Kementerian Agama Tanya
: di Kementerian Agama pusat sendiri belum memiliki JDIH.
Kementerian agama di daerah tidak lah memiliki produk hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas, karena produk hukum itu hanya dihasilkan di tingkat pusat. Kementerian agama di tingkat daerah hanyalah pelaksana di daerah. Jadi untuk membentuk JDIH, apakah kami harus mengikuti instruksi dari pemprov Jateng atau menunggu kebijakan dari Kementerian Agama di pusat terkait dengan instansi yang vertikal? Jawab
:kami bisa memberikan masukan kepada kementerian agama untuk
membuat permen sejenis mengenai JDIH seperti permenkumham yang mengatur JDIH, dimana seluruh kantor wilayah kemenkumham merupakan anggota dari JDIHN. 4. Ibu Lia, Sekda Tanya
: anggaran merupakan alasan klasik. Di tempat kami juga masih
menganggap jaringan dokumentasi dan informasi hukum belum lah terlalu penting, jadi tidak dijadikan prioritas kegiatan di instansi kami. Apakah ada saran untuk merubah mindset seperti itu dan melakukan pertemuan untuk semua stakeholder bukan hanya dari biro hukum agar semua dapat memahami penting adanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum? Selain itu kami juga mengharapkan adanya bimbingan teknis mengenai pemahaman TIK, kepada siapa kami menyampaikan permohonan bimbingan teknis tersebut? Jawab
: dengan adanya perpres no 33 tahun 2012 ini mungkin bisa
memberikan pemahaman kepada seluruh anggota jdih tentang pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. BPHN setiap tahunnya mengadakan pertemuan berkala yang melibatkan seluruh anggota jdih. Untuk pengajuan bimbingan teknis dapat ditujukan kepada bidang JDI di pusdokjarinfokumnas di BPHN. 5. Ibu Rini, UNES
Tanya
: apakah kami bisa mendapatkan proses pembuatan peraturan
perundang-undangan juga? Apakah kami juga bisa terlibat dalam pembuatan naskah akademik? Kami juga mengharapkan adanya dokumentasi berupa rekaman dari praktek peradilan semu. Jawab
: untuk rekaman praktek peradilan semu, bapak/ibu bisa mengakses
dari website bphn.go.id. lalu memilih daftar anggota jdih yang berupa link. Atau bisa
juga
langsung
ke
url
anggota
jdih
yang
dimaksud,
misal
jdih.mahkamahagung atau jdih.mahkamahkonstitusi. 4. PENUTUP Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Jawa Tengah ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang telah dengan semangat dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan ini peserta masih tetap utuh. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber yang telah menyampaikan materinya dengan biak sehingga para peserta dapat mengikutinya dengan baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat terjalin kerjasama antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIH di daerah khususnya Jawa Tengah. Akhirnya kami mengharapkan kepada para peserta agar setelah dilakukan kegiatan sosialisasi JDIHN ini dapat diimplementasikan di tempat kerja. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup.
Jakarta, 11 Maret 2014
