LAPORAN PENELITIAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA pada KANWIL HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH di SEMARANG (Kajian Normatif )
Oleh : Dharu Triasih Endah Pujiastuti
DIBIAYAI USM /KONTRAK NO : 332.18/USM.H8/L/2011
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG 2012
HALAMAN PENGESAHAN 1 Judul Penelitian
:
PELAKSANAANPENDAFTARAN
JAMINAN
FIDUSIA
pada
KANWIlHUKUM DAN HAM JAWA TENGAH di SEMARANG
(Kajian Normatif ) 2.
Bidang Penelitian
: Hukum
3. Ketua Peneliti (a) Nama : Dharu Triasih, SH. MH (b) Jenis Kelamin : Perempuan (c) NIS : 06557003801008 (d) Pangkat/ Golongan : Penata/IIIc (e) J abatan : Lektor (f) Fakultas Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum 4.Jumlah anggota Peneliti : 1 orang 5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang 6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan : a. Nama Instansi : b. Alamat : 7. Waktu penelitian : 3 bulan 8. Biaya : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Semarang, Agustus 2010 Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum,
KetuaPenelitian
Efi Yulistyowati, SH.M.Hum
Dharu Triasih,SH MH
NIS. 06557003801006
.NIS.06557003801008 Menyetujui Ketua LPPM
Wyati Saddewisasi, SE MSi NIS.196001191987032001
LEMBAR PENGESAHAN REVIEWER
1.
(a) Judul Penelitian
:
PELAKSANAANPENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA pada KANWIlHUKUM DAN HAM JAWA TENGAH di SEMARANG (Kajian Normatif ) (b) Bidang Ilmu 2. Ketua Peneliti (a) Nama (b) Jenis Kelamin (c) Golongan/NIS (d) Jabatan Fungsional (e) Fakultas Jurusan 3. Anggota 4. Lokasi Penelitian 5. Lama Penelitian 6. Biaya Penelitian 7. Sumber Biaya Penelitian
: Ilmu Hukum
: Dharu Triasih, SH., MH : Perempuan : 06557003801008 : Lektor : Hukum/ Ilmu Hukum : ( dua ) orang : Kota Semarang : 3 bulan : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) : Universitas Semarang Semarang, Agustus 2010
Menyetujui, Reviewer,
Efi Yulistyowati, SH.M.Hum NIS. 06557003801006
Ketua Penelitian
Dharu Triasih,SH MH NIS. 06557003801008
2
Kata Pengantar Alhamdulilahi Robbal’alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadhirat AllOH Subhanallaohu Wa Ta’ala atas limpahan karunia dan rahmat Nya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca guna menambah wacana
mengenai
PELAKSANAANPENDAFTARAN
JAMINAN
FIDUSIA
pada
KANWIlHUKUM DAN HAM JAWA TENGAH di SEMARANG(Kajian Normatif Kami menyadari bahwa penelitian ini terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada : 1.
Prof. DR. Pahlawansyah H. MM, Rektor Universitas Semarang yang telah berkenan memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2.
Wyati Saddewisasi,SE MSi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang, yang telah menyeleksi dan menerima usulan penelitian ini
3.
Efi Yulistyowati,SH MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
4.
Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung selesainya penelitian ini.
Teriring do’a dan terima kasih, semoga amal baik Bapak / Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Alloh SWT. Amin Kami menyadari bahwa kesempurnaan belum sepenuhnya terwujud dalam penelitian ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.
Semarang, Agustus 2010 Tim Peneliti
3
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA pada KANWIL HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH di SEMARANG (Kajian Normatif )
Abstraksi Jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil di mana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminkan untuk menjalankan usahanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU nomor 42 Tahun 1999, dengan adanya undang-undang fidusia berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun fidusia ini eksistensinya untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan terutama menyangkut pendaftaran fidusia. Permasalahan yang timbul dalam pelaksaan pendaftaran jaminan fidusia sebagai berikut : Apakah pelaksanaan pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM Jateng di Semarang telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 ?,apakah hambatan – hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya ? Metode pendekatan secara normatif,spesifikasi penelitiandeskriptif analitis, teknik pengumpulan data skunder dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen, dan hasil hasil penelitian yang terkait, analisis ata deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang telah sesuai dengan UU No : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendafataran jaminan fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM adalah letak kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia hanya ada di wilayah propinsi Jawa Tengah,terbatasnya sarana pendukung pelaksanaan tugas, cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM diantaranya adalah menyediakan kantor pendaftaran di wilayah kabupaten/kota, penyediaan sarana
4
pendukung yang lengkap seperti komputerisasi yang on-line, pemberian kemudahankemudahan kepada masyarakat dalam penyelesaian pendaftaran jaminan fidusia. Kata Kunci : Hukum Jaminan, Fidusia
REGISTRATION fiduciary the Regional Office of JUSTICE AND HUMAN RIGHTS Central Java in Semarang (Study of Normative) By: Dharu Triasih,SH MH Abstract Fiduciary is the right solution, because of credit or financing by the fiduciary provides convenience to borrowers, especially for the small business community in which the debtor to obtain credit or financing but also retains the guaranteed object to run its business. Fiduciary regulated in Law Number 42 Year 1999, with a fiduciary law means the government has given great attention to helping entrepreneurs in carrying out their business activities. Although the existence of this fiduciary to facilitate or assist the public in obtaining credit or financial assistance, especially in return for the pledged goods remain at the mercy of the debtor, but in practice problems still arise, especially regarding fiduciary registration. The problems that arise in the exercise of fiduciary registration as follows: Is the implementation of fiduciary registration on Justice and Human Rights Regional Office in Semarang Central Java has been in accordance with the provisions of Law No. 42 Year 1999?, Whether barriers - barriers and how do I fix this? This approach is normative, analytical penelitiandeskriptif specifications, secondary data collection techniques by way of library research, document review, and the results of related research, descriptive analytical ata analysis. Results from this study that the implementation of the Fiduciary Warranty registration on Justice and Human Rights Regional Office in Semarang in Central Java has been in accordance with Law No: 42 Year 1999 regarding Fiduciary Warranty, while the existing barriers in the implementation of fiduciary Submissions on the Regional Office of Justice and Human Rights is the location of the position of the Registrar fiduciary only in the province of Central Java, the limited means of supporting the implementation of the tasks, how to overcome the obstacles that occur in the implementation of the Security Register at the Regional Office of the Fiduciary Law and Human Rights of which is to provide a registration office in the county / city, the provision of complete support such as computerized on-line, providing convenience to the public in the completion of fiduciary registration. Keywords: Insurance Law, Fiduciary
5
BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG PENELITIAN
Dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan sekarang ini, sulit dibayangkan bahwa para pelaku usaha, baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum mempunyai modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut memerlukan bantuan modal atau dana dari pihak lain.Bantuan modal atau dana, pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan bantuan modal atau dana tersebut berupa kredit. Dalam praktek perbankan saat ini, salah satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada bank apabila debitur wanprestasi. Salah satu lembaga jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk garantie) adalah fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia timbul pertama kali di Indonesia berdasarkan yurisprudensi dan baru pada tanggal 30 September 1999 diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, maka ketidakpastian mengenai status posisi benda atau barang yang dijaminkan, karena masyarakat menganggap bahwa benda yang dijaminkan tersebut adalah tetap milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt.) yang menyatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak yang sempurna menjadi hilang. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat UUJF, diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan
6
pendaftarannya maka jaminan fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (zakelij recht, real right, right in rem) dan tidak lagi sebagai perjanjian.1 Sesuai dengan uraian tersebut di atas, bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan jang bersifat perjanjian ikutan (accesoir) (Pasal 4 ayat (1) UUJF) dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Jaminan kebendaan memberikan kedudukan istimewa kepada para kreditor, yaitu hak didahulukan dari kreditor lain (Pasal 27 UUJF). Khusus mengenai Jaminan Fidusia yang sudah didaftar dan telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditor) mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, karena Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 14 yat (2) UUJF). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada umumnya sekarang ini Penerima Fidusia atau Kreditor memilih lembaga jaminan fidusia di dalam perjanjian kredit. Namum demikian UUJF mempunyai kelemahan, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur kewajiban bagi kreditor atau Penerima Fidusia, dalam hal ini termasuk bank maupun lembaga pembiayaan, untuk segera mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Oleh karena tidak ada suatu keharusan segera mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan juga tidak ada sanksi nya, pendaftaran jaminan fidusia tersebut banyak disalahgunakan, yaitu pada umumnya jaminan fidusia didaftarkan apabila telah terjadi masalah dimana debitor sudah ada tanda-tanda tidak akan atau tidak mampu untuk melunasi kreditnya. Sehingga apabila benda sebagai obyek jaminan fidusia tersebut tidak didaftar, kemudian dijaminkan lagi kepada pihak lain dan pihak lain tersebut segera
1
Mariam Darus Badrulzaman, Mengatur Jaminan Fiusia Dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran. disajikan dalam Seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh ELIPS, tanggal 18 Mei 1999 di Jakarta.
7
mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka Jaminan fidusia yang diakui adalah jaminan fidusia yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia2. Dari uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa demikian strategisnya dan pentingnya Kantor Pendaftaran Fidusia dalam mendorong membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta ikut mengamankan aset kreditor dari pengelolaan yang tidak baik dan tidak benar. Jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil di mana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminkan untuk menjalankan usahanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU nomor 42 Tahun 1999, dengan adanya undang-undang fidusia berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun fidusia ini eksistensinya untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan terutama menyangkut pendaftaran fidusia, karena pada umumnya jaminan fidusia didaftarkan apabila telah terjadi masalah dimana debitor sudah ada tanda-tanda tidak akan atau tidak mampu untuk melunasi kreditnya.
B. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM Jateng di Semarang telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 ? 2. Apakah hambatan – hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya ?
2
Direktur Perdata Hukum dan HAM RI, Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI dalam Pelaksanaan Lembaga Fidusia di Indonesia, Seminar Nasional, FH USM, Semarang, 2009, hlm.1
8
C. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB. I PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab II berisi tentang pengertian jaminan, klassifikasi jaminan kredit,
pengertian
fidusia, subyek dan obyek tatacara pendaftaran, pengalihan fidusia,
perubahan
fidusia, manfaat pendaftaran fidusia, hapusnya fidusia.
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini. BAB IV METODE PENELITIAN Uraian pada metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kanwil hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang, alur pendaftaran, peran kantor pendaftaran jaminan fidusia, manfaat kantor pendaftran fidusia dan hambatan- hambatan dan upaya-upaya hukum untuk mengatasi hambatan BAB VI PENUTUP Berisi tentang simpulan dan saran
9
BAB : II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Jaminan Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak melunasi hutangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi hutang-hutang itu.3 Fungsi utama
dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur
mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.4
B.Klassifikasi Jaminan Kredit Menurut Thomas Suyanto, 5Jaminan dalam perjanjian kredit dibedakan menjadi : a. Jaminan Kebendaan, merupakan jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131KUHPerdata, yang berbunyi : b. “Jaminan hutang dapat dibagi dalam jaminan umum dan jamina khusus. Jaminan umum adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
3
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung,2000, hlm 69 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Prenada Media Group, Jakarta, 2005,hlm.74 5 Thomas Suyanto, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1991,hlm. 88 4
10
c. Jaminan atas tanah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan atas tanah d. Jaminan Khusus, yaitu setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual yakni yang terbit dari perjanjian tertentu (tidak timbul dengan sendirinya) baik yang ditujukan terhadap barang-barang tertentu seperti gadai, hipotik, cessie, assuransi, cessie tagihan , hak retensi, maupun yang tidak ditujukan terhadap barang tertentu, seperti personal garansi, corporate pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Dalam prakteknya , bank dapat menerima jaminan dalam berbagai jenis. Bank tidak hanya berkepentingan mengenai jenis agunan yang diterima , tetapi juga mengenai nilai agunan , bentuk yuridis dari pengikatannya, pelaksanaan pengikatannya dan kepastian eksekusinya. Bank harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan pengikatannya tidak sampai mengandung cacat hukum sehingga jika debitur wanprestasiagunannya dapat dieksekusi. Dalam pengikatan jaminan inilah terdapat banyak masalah yang sangat menyulitkan bank dalam rangka pemberian kredit.6
C.Prinsip Yuridis Jaminan Kredit Ada beberapa prinsip yuridis yang berlaku terhadap suatu jaminan kredit. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :7 1. Prinsip Territorial Prinsip territorial menentukan bahwa barang jaminan yang ada di Indonesia hanya dapat dijadikan jamina hutang sejauh perjanjian hutang maupun pengikatan hipotik tersebut di buat di Indonesia. 2. Prinsip Accesoir. Maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan
ikutan dari
perjanjian pokok itu sendiri. Prinsip accesoir ini merupakan prinsip yang berlaku umum terhadap setiap jenis jaminan kredit, apapun bentuk dan jenis jaminan kredit tersebut.
6 7
News letter, no 19/V/Desember/1994, hlm. 27 Munir Fuady, opcit hlm. 70
11
Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 10 ayat (1) dengan tegas ditentukan berlakunya asas accesoir. Konsekuensi yuridis dari keberlakuan prinsip accesoir ini antara lain adalah : 1. tidak ada perjanjian jaminan hutang jika karena sebab apapun, perjanjian kreditnya tidak eksis, baik karena kebatalan, pembatalan aatau putusnya perjanjian. Sebaliknya eksistensi dari perjanjian kredit tidak terpengaruh dari valid tidaknya perjanjian jaminan kredit. 2. Tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada. Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan tegas menyatakan bahwa hak tanggungan dapat diberikan, baik atas hutang yang telah ada , dapat juga atas hutang yang belum ada , telah diperjanjikan, dengan jumlah hutang yang telah tertentu setidak-tidaknya pada saat eksekusi jaminan hutang tersebut.
3. Prinsip Preferensi Prinsip preferensi ini mengajarkan bahwa pihak kreditur kepada siapa debitur telah menjamin kreditnya pada umumnya mempunyai hak atas jaminan kredit tersebut untuk pelunasan kreditnya yang mesti didahulukan dari pihak kreditur lain-lain. 4. Prinsip Nondistribusi Suatu prinsip yang berlaku atas seluruh hak tanggungan adalah prinsip nondistribusi. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa 1(satu) hak tanggungantidak dapat dipecah-pecah kepada beberapa orang kreditur atau kepada beberapa hutang. Demikian juga jika hutang dibayar sebagian tidak berarti jaminannya pun akan tinggal atas sebagian benda yang dijaminkan . Kalau mau dipecah-pecah, berarti harus dibuat beberapa hak tanggungan masing-masing 1(satu) aatau lebih hak tanggungan kepada masing-masing debitur. 5. Prinsip Disclosure Dengan adanya prinsip disclosure atau publisitas ini, berarti adanya keharusan agar suatu jaminan hutang dipublikasi sehingga diketahui oleh umum. Ketentuan perundangundangan hanya mengharuskan beberapa saja dari hak tanggungan untuk dipublikasi. 6. Prinsip Eksistensi Benda.
12
Maksud dari prinsip ini adalah bahwa suatu hipotik hanya dapat diletakkan diatas benda yang sudah nyata-nyata ada. Prinsip eksistensi benda aatas suatu hipotik hanya berlaku terhadap jaminan yang sedang dipasang secara legal. 7. Prinsip Eksistensi Kontrak Pokok. Prinsip ini mengajarkan bahwa hak tanggungan baru dapat diikat setelah adanya perjanjian pokok, seperti hutang-piutang. Sebenarnya hal ini sebagai konsekuensi dari berlakunya prinsip accesoir. 8. Prinsip Larangan Eksekusi untuk Diri Sendiri Dalam hal ini eksekusi suatu jaminan mempunyai prosedur tersendiri, yang berbeda-beda dari masing-masing jenis jaminan hutang tersebut. Akan tetapi secara umum berlaku prinsip bahwa pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi benda jaminan secara langsung untuk memiliki benda tersebut. Prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri ini berlaku sebagai mandatory law ( hukum memaksa), yakni dengan ancaman batal terhadap perjanjian yang memperjanjikan sebaliknya 9. Prinsip Formalisme Maksudnya, ada beberapa tindakan formal yang diharuskan oleh perundang-undangan untuk dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan suatu jaminan hutang. 10. Prinsip Ikutan Objek Maksud dari prinsip ini adalah bahwa jaminan tetap mengikuti objeknya , ke manapun objek tersebut beralih 11. Prinsip Ikutan Piutang Prinsip Ikutan Piutang juga merupakan konsekuensi dari sifat accesoir dari jaminan hutang, maksudnya sebagai suatu prinsip di mana hak tanggungan itu selalu melekat dengan piutangnya. Jadi, kalau karena sesuatu sebab piutang itu beralih, maka demi hukum jaminan pun ikut beralih.
13
D.Dokumen Dalam Perjanjian Kredit Disamping perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam setiap transaksi kredit, maka terdapat juga dokumen-dokumen lain yang menyertai, mengikuti atau mendahului perjanjian kredit tersebut. Dokumen itu terbagi menjadi : 8 1. dokumen pendahuluan 2. dokumen jaminan 3. dokumen legalitas 4. dokumen instrumentalia 1.1. Dokumen Pendahuluan Ada beberapa dokumen yang dibuat sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian kredit. Dokumen-dokumen tersebut dapat disebut dengan dokumen pendahuluan dan biasanya berisikan data finansial atau garis besar data tentang terms dan conditions dari perjanjian kredit yang akan ditanda tangani kelak. Dokumen pendahuluan ini sangat bersifat administrative dan biasanya hanya merupakan gentlement deal saja. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak menimbulkan dualisme penafsiran dari perjanjian kredit nantinya, terutama jika ada kontradiksi antara dokumentasi pendahuluan dengan perjanjian kredit, maka dipeluksn adanya suatu pernyataan dalam perjanjian kredit bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan menggantikan kedudukan seluruh dokumen pendahuluan tersebut.
1.2. Dokumen Jaminan Ada juga beberapa dokumen yang menyertai perjanjian kredit yang disebut sebagai dokumen jaminan. Seluruh dokumen ini secara yuridis by the operation of law ( demi hukum) 8
Munir Fuady, opcit,hlm.52
14
dianggap sebagai dokumen yang assesoir. Maksudnya perjanjian jaminan tersebut merupakan buntut dari perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit tersebut karena alasan apapun batal atau tidak berlaku secara hukum, maka perjanjian jaminan pun tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Beberapa dokumen jaminan yang diperlukan dalam praktek sehari-hari : 1. Hipotik ( Akta Hipotik, Sertifikat Hipotik atau Kuasa Memasang Hipotik) atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan; 2. Akta Fiducia; 3. Kuasa Menjual; 4. Cessie Tagihan (Assignment of Receivable); 5. Cessie Bayaran Assuransi(Assignment of Insurance Proceeds); 6. Kuasa memblokir deposito; 7. Kuasa mencairkan deposito’ 8. Akta Gadai/Fiducia Saham; 9. Perjanjian Menanggung Biaya ( Cost Overrun); 10. Akta jaminan pribadi; 11. Akta jaminan perusahaan; 12. Akta jaminan subordinasi; 13. Akta Bagi hasil jaminan (Security Sharing); 14. Berbagai macam surat Kesanggupan (Undertaking)
1.3. Dokumen Legalitas Dokumen Legalitas adalah dokumen pengaman yang biasanya non notarial, dibuat dengan tujuan agar terjaminnya keabsahan dari perjanjian kredit dan pelaksanaannya nanti. Jadi sejauh mungkin dipastikan bahwa tidak ada hukum atau ketentuan dalam Anggaran Dasar (debitur dan kreditur) yang dilanggar,yang termasuk dalam dokumen legalitas ini antara lain : 1. Pendapat dari Para Konsultan Hukum (untuk kreditut dan debitur); 2. Persetujuan Komisaris, terhadap tindakan perseroan yang menurut anggaran dasarnya memerlukan persetujuan notaris;
15
3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, terhadap tindakan-tindakan perseroan yang oleh anggaran dasarnya disyaratkan RUPS; 4. Persetujuan
suami
istri,
terhadap
tindakan-tindakan
yang
melibatkan
harta
suami/istrinya; 5. Surat-surat Kuasa untuk mengesahkan otoritas seseorang /badan hukum.Kecuali Kuasa yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang, seperti kuasa menjual.
1.4. Dokumen Instrumentalia Beberapa dokumen yang dibuat dalam hubungan dengan perjanjian kredit hanya bersifat instrumental saja. Karena itu instrumental
dalam
hubungan
layaknya disebut dokumen instrumentalia. Umumnya dengan
pencarian
pinjaman
oleh
kreditur
atau
penagihan/pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Yang termasuk dokumen-dokumen instrumentalia ini antara lain : a.
Pengakuan hutang murni;
b.
Pemberitahuan Penarikan (Notice of Drawdown);
c.
Promes (Promissorry Note);
d.
Surat Aksep;
E. 1.Pengertian tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 sub 1 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat definisi atau batasan pengertian jaminan fidusia. Adapun pengertian dari fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.9. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 9
J Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005,hlm 157
16
Ciri – ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur , memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai obyek jaminan utang, memberikan kepastian hukum dan mudah dieksekusi. 10
2.Sifat-sifat Jaminan Fidusia Dengan diakuinya penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan yang sah, timbul masalah mengenai sifat hukumnya. Dengan berbagai pendapat dan juga yurisprudensi, maka dapatlah disimpulkan bahwa sifat-sifat hukum Fidusia adalah sebagai berikut :11 a. Fidusia adalah kebendaan Bersifat hak kebendaan karena tujuan utama penyerahan hak milik secara fidusia ini dalah untuk memenuhi fungsi gadai yang tak terpenuhi, sehingga oleh karena itu ketentuan tentang gadai, khususnya sifat-sifat gadai, secara analogi harus diterapkan untuk fidusia. b. Fidusia adalah Hak Accessoir karena bersifat accessoir, maka lahir dan berakhirnya hak milik fidusia bergantung dari perikatan pokoknya. c. Fidusia adalah hak preferensi untuk pelunasan piutangnya kreditur fidusia mempunyai hak untuk lebih didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam hal terjadi pailit pada debitur, kreditur bertindak sebagai kreditur separatis, yang karena mana baginya seolah-olah tidak ada kepailitan. Ia berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan piutangnya. d. Parate eksekusi Sebagai konsekuensinya dari penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan oleh yurisprudensi diakui sebagai hukum jaminan kebendaan yang baru disamping gadai dan hipotik, maka pemilik fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi, ia berhak menagih piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia tanpa eksekutorial atau ia dapat menjual benda fidusia tanpa memerlukan perantara hakim.
10 11
Bahsan, ibid hlm 50 Tan Kamelo,Seminar Nasional, FH USM, Semarang, 2009,hlm.....
17
3.Subyek dan Objek Jaminan Fidusia Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar
maupun
tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Apabila memperlihatkan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia, Undang-Undang mengatur bahwa Jamina Fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merek benda, dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap suatu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang benda, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan diberikan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri. Pasal 10 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain : a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan “hasil” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia. b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka kalaim asuransi tersebuet merupakan hak Penerima Fidusia. 4.Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia.
18
1. Pembebanan Jaminan Fidusia Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaris adalah :12 1) Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna 2) Objek Jaminan Fidusia pada umunya adalah benda bergerak 3) Undang_undang melarang adanya Fidusia ulang Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat : 1) Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia Identitas meliputi nama lengkap, agama. Tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. 2) Data Perjanjian Pokok yang dijamin Fidusia Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia. 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis,merek,kualitas dari benda tersebut. 4) Nilai penjamin;dan 5) Niali benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12
Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001,hlm.135
19
PASAL 11 PENDAFTARAN BENDA JAMINAN Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mengatakan bahwa :13 (1)
Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didafttarkan
(2)
Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.
1. Kewajiban Pendaftaran Pertama-tama, sehubungan dengan pendaftaran Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia (Pasal 37 sub 3 Undang-Undang Fidusia) Jaminan fidusia tentunya juga akan digunakan oleh anggota masyarakat
untuk
menjamin kredit-kredit kecil, dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda-benda jaminan seperti itu didaftarkan, maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan berat. Disamping itu, repotnya harus diperhitungkan, mengingat paling tidak untuk sementara tempat pendaftaran hanya ada atau malah baru akan ada di kota-kota besar saja. Adalah kebijaksana sekali dari pembuat Undang_Undang untuk menyerahkan kepada para yang berkepentingan sendiri, untuk menetapkan , apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak. Benda Jaminan Fidusia Sebagai Benda Terdaftar a. Pendaftaran benda Jaminan fidusia Dari ketentuan Pasal 11 tersebut di atas, yang juga menarik perhatian kita adalah katakata “benda yang dibebani......wajib didaftarkan. Bunyi pasal tersebut menimbulkan kesan, bahwa di sana ada pendaftaran benda. Kesan seperti itu lebih diperkuat lagi dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang fidusia. 13
J Satrio, opcit.,hlm 242
20
Kalau kita tafsirkan seperti itu, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau benda objek jaminan fidusia adalah benda terdaftar. Walaupun bagian terbesar dari objek jaminan fidusia adalah benda bergerak tidak atas nama, namun sebagian dari adanya bisa merupakan bergerak terdaftar, seperti kendaraan bermotor. Apakah kalau dijaminkan dengan memakai lembaga jaminan fidusia, benda tersebut menjadi terdaftar 2 (dua) kali ? Kalau disini ada pendaftaran benda, bagaimana dengan pendaftaran itu sehubungan dengan sifat accessoir dari fidusia ? Apakah kalau hubungan hukum pokok dilunasi dan fidusia hapus, dengan konsekuensinya pendaftaran hapus, lalu bedanya kembali menjadi benda tidak atas nama/tidak terdaftar ataukah tetap menjadi benda terdaftar ? b. Pendaftaran Benda Selama ini, kalau kita mendengar “benda terdaftar”, maka yang muncul dalam benak kita adalah, untuk benda tetap: hak atas tanah dan kapal-kapal yang terdaftar, sedang untuk benda bergerak: kendaraan bermotor. Pendaftaran benda – benda tersebut dilakukan dengan mencatat ciri – ciri benda yang bersangkutan secara rinci meliputi kalau benda bergerak mereknya, tahun pembuatan, tipenya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, nomor polisinya dan lain-lain.Penyebutan rinci ciri-ciri benda yang bersangkutan berkaitan dengan asas spesialitas yang pada umumnya dianut dalam suatu pendaftaran dan sudah tentu semua itu kalau kita hubungkan dengan asas spesialitas, yang biasanya juga dianut dalam sistem pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota masyarakat pada umumnya. Kalau sesuai dengan bunyi Pasal 11 sub 1 Undang-undang Fidusia, kita wajib mendaftarkan “benda” yang dibebani fidusia, maka bagaimana kita mendaftar—dengan relatif rinci—kalau benda jaminan fidusia itu berupa stok barang dagangan yang berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 sub c Undang-Undang Fidusia, cukup disebut jenisnya. Belum lagi objek jaminan fidusia yang belum dimiliki. Apakah pendaftaran dengan cara seperti itu kita bisa memberikan jaminan kepastian hukum ?
21
c. Maksud pendaftaran Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan dengan memperhitungakan asas publisistas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran-- adalah agar pihat ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggunggan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu. Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tau ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register, maka ia dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul risiko kerugian sendiri. Namun , sehubungan dengan konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan checking daftar menjadi pertanyaan , apakah prinsip seperti itu bisa patut diterapkan pada fiduisa? Apakah bisa dan patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak atas nama, akan mengadakan cheking lebih dahulu ke KPF yang mungkin letaknya cukup jauh sebelum menutup transaksi mengenai benda itu? Ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak ketiga termasuk pemegang gadai yang beritikad baik.
b. Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup Benda,baik yang berda didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesis untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus
22
merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Seperti telah disebutkan diatas, pendaftaran Jaminan Fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum dirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di Lingkungan wilayahnya. Pendirian Kantor Pendaftran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakil dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat : a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Fidusia,akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang memuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini berlainan dengan FEO dan cessi jaminan yang lahir pada waktu perjanjian dibuat antara debitor dan kreditor.
23
Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka Kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia.Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian Jaminan Fidusia, karena hanya Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang di terbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan Sertifikat ini kepada Penerima Fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jamianan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaraan Jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingnat bahwa pada umumnya objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siap pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan pasal 1977 Kitab Undang-undang Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemiliknya (bezit geldt als volkomen titel) Itulah mengapa FEO dan cessi jaminan kurang memberi perlindungan bagi kreditor pemegang yatiu karena tidak adanya pendaftaran seperti lembaga jaminan fidusia. Dengan demikian Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan.
24
Data-data yang Didaftarkan Pasal 13 sub 2 Undang-undang Fidusia disebutkan apa saja yang harus termuat dalam pernyataan pendaftaran, yang kalau kita simak, ternyata sesuai dan karenanya sudah termuat dalam dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia mengenai apa yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia dan Pasal 5, yang mengharuskan penuangan penjaminan fidusia dalam suatu otentik. Karena dalam akta otentik selalu memuat tanggal dan nomor akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan, maka sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jmainan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminanfidusia,turut terdaftar agar demikian mempunyai daya mengikat pihak ketiga.
Buku Daftar Ketentuan Pasal 13 sub 3 ,bahwa di KPF tersedia buku Daftar Fidusia, yang tentunya akan menampung pencatatan semua yang dinyatakan,tidak hanya dalam pernyataan pendaftaran, tetapi juga janji-janji yang diperjanjikan dalam akta penjaminan fidusia.
Tanggal Tanggal Pencatatan , yang nanti bisa mempunyai akibat yang penting, adalah tanggal yang sama dengan tanggal yang diterimanya permohonan pendaftaran ( Pasal 13 sub 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000) Dengan demikian, tanggal tersebut terlepas dari tanggal perjanjian penjaminan dan tanggal pengiriman. Yang jadi patokan adalah tanggal diterimanya permohonan.Karena, untuk pengiriman berkas dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi tanggal tanda terima menentukan saat pendaftaran, tidak perduli kapan surat itu dibuka. Saat Lahirnya Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia sebagai yang dimaksud dalam Pasal 14 sub 3 UNDANG-UNDANG Fidusia Lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal apendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia .Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada penerimaan
25
permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia adalah juga tanggal diterianya permohonan pendaftaran. Karean prinsipnya tidak bisa ada fidusia 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut yang adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia mempunyai arti yang penting sekali,dalam hal debitur pemberi fidusia dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Fidusia menfidusiakan benda jaminan fidusia 2 (dua) kalli atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.
Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang di persamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekkuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dieskekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan , dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mejual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia ini melalui perantara eksekusi.
Permohonan Perubahan Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.
26
Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
Pengalihan Jaminan Fidusia Pasal 19 Undang-undang No 42 Tanhun1999 tentang Jaminan fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hakdan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru (accessoir). Beralihnya jaminan fidusia ini harus didaftarkan oleh kreditur kepada Kantor Pendaftara Fidusia. Pengalihan hak atas piutang tersebut dikenal dengan istilah “cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang terebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian accessoir,demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar.Ini berarti segala hak dan kewajiban kreditur lama beralih kepada kreditur baru. Hapusnya Jaminan Fidusia Jaminan fidusia merupakan perjanjian accessior dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi pihak utnuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai sautau perjanjjian accessoir, Jaminan Fidusia ini demi hukum hapus bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan atau utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia hapus. Disamping itu Pasal 25 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hapus karena :14 a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; atau b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. Msnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka kllim asuransi akan menjadi objek jaminan fidusia tersebut. 14
M Bahsan, opcit. Hlm 64
27
Apabila jaminan fidusia hapus, Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Buku Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
BAB III
28
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN A. TUJUAN PENELITIAN Mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM apakah telah sesuai dengan UU No : 42 Tahun 1999 atau belum.. . b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dan upaya mengatasinya. B. MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut : 2. Manfaat akademis:
menambah
khasanah
perbendaharaan
kepustakaan
mengenai
pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia,
sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai
pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia dalam kaitannya dengan hukum jaminan . 3. Manfaat Praktis: diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan masukan ( input) dalam penyusunan kebijakan mengenai perjanjian kredit dalam kaitannya pendaftaran jaminan fidusia.
dengan
29
BAB IV METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif.Artinya dalam mengadakan pendekatan untuk membahas permasalahan yang timbul digunakan kaidah – kaidah ilmu hukum dan kenyataan yang terjadi dalam praktek. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya hukum dan proses bekerjanya hukum di masyarakat serta untuk mengetahui apakah perundang – undangan yang berlaku dapat berfungsi dengan baik.
Spesifikasi Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.15
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Data primer
: data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara
wawancara/interview
Data sekunder : data ini merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain. Dalam penelitan ini data sekunder berupa dokumen –dokumen perjanjian , peraturan-peraturan hukum yang terkait , tulisan ilmiah /hasil-hasil penelitian, dll . Data sekunder dibidang hukum dibedakan menjadi tiga: 16 Bahan-bahan hukum primer : Adalah Produk-produk hukum yang mengikat warganegara 1
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3 15 16
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia
Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, UI Press, 2000, hlm.10 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta,1988, hlm.
30
4
Kitab Undang undang Hukum Perdata
Bahan-bahan hukum sekunder Adalah bahan –bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer, adapun bentuknya : (1) Buku-buku ilmiah yang membahas hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, (2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia (3) Berbagai makalah , hasil seminar, majalah, surat kabar dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan jaminan fidusia. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan informasi
mengenai bahan hukum primer
maupun sekunder, Kamus hukum, ensiklopedi . Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data skunder dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen, dan hasil hasil penelitian yang terkait.
Analisis Data Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif analistis.yang dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperloleh melalui kajian kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik editing yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan. Hasil editting kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil suatu kesimpulan
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
31
a. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang ALUR PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA BERKAS PEMOHON (PEMOHON KUASA)
PETUGAS PENERIMAAN BERKAS 2
KOREKTOR
PROSES SCANNING 6
TANDA TANGAN FORM PERNYATAAN JF KABID YANKUM
Register/PNPB
PARAF KASUBID/KABID YANKUM (7)
PROSES PENANDATANGANAN
KAKANWIL/KEPALA DIVISI
SEKRETARIAT KAKANWIL/KADIV YANKUM 9
PROSES COVER SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
PROSES PENULISAN SERTIFIKAT/PENOMORAN (PERFURATOR) DAN PENGARSIPAN
PROSES PENGAMBILAN SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA PEMOHON KUASA
SERTIFIKAT SUDAH DIAMBIL BERKAS DISIMPAN
Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia wajib menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftar. Pendaftaran Jaminan
32
Fidusia ini ber tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan dengan sistem pendaftaran dalam Peraturan jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Prosedur Permohonan Pendaftaran Fidusia seperti yang telah dijelaskan dalam bab I dan bab II ,bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia . Maksud dari pada pendaftaran ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentinga terhadap benda tersebut. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini dilaksanakan di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang di bebani dengan fidusia. Maksud pendaftaran baik itu pendaftaran fidusia, hipotik, maupun hak tanggungan dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk mengetahui mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar, kalau mengenai hipotik dan hak tanggung, bahwa bendabenda tertentu terkait sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu dan janji-janji tertentu. Jadi pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga, dengan pendaftaran, maka pihak ke tiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang melekat didalamnya, bagi pihak ketiga yang lalai untuk memperhatikan atau mengontrol registrasi atau daftar, maka ia dengan
33
tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul resiko kerugian sendiri. Mengenai prosedur permohonan pendaftaran fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah, khususnya di Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karena dalam undang-undang tersebut telah mengatur prosedur pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia tersebut diatur dalam. 1.
.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
2.
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Fidusia
3.
Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, maka prosedur pendaftaran fidusia dapat
dijelaskan sebagai berikut : 1.
permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil di tempat kedudukan pemberian fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang di dalamnya berisi kolom mengenai jenis objek, bukti hak dan nilai objek sesuai formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000. Dalam pasal 2 Keputusan Menteri tersebut, menyebutkan bahwa formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang wajib diisi oleh setiap pendaftaran atau penerima fidusia. Kemudian formulir tersebut dibuat rangkap tiga, yang penggunaannya untuk: 1) lembar pertama untuk pemohon ,
34
2) lembar kedua dilampirkan pada Buku Daftar Fidusia. 3) lembar ketiga untuk arsip Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memuat : a. identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia. Dalam identitas para pihak ini meliputi nama lengkap, agama,tempat tinggal/tempat kedudukan ,tempat tanggal lahir,jenis kelamin ,status perkawinan,dan pekerjaan. b. tanggal,nomor akta jaminan fidusia ,nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia. Karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi maka dalam pernyataan ini pemohon sudah melengkapinya dengan lengkap termasuk Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. c. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia . Misalnya macam atau jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan selain itu juga terdapat nilai utang yang dijamin dengan menggunakan jaminan fidusia. d. uraian perjanjian pokok yang menjadi objek jaminan fidusia Uraian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini meliputi tentang : -
identifikasi benda;
-
penjelasan surat bukti kepemilikannya, khususnya untuk benda inventori:jenis, merk, kualitas benda. Dalam benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam
persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap , seperti stock bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut. e. nilai penjaminan Nilai penjaminan ini, menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan, dan juga penyebutan nilai penjaminan ini diperlukan untuk menentukan seberapa besar kreditur penerima fidusia “maksimal” prefen dalam mengambil
35
pelunasan atas hasil penjualan beban jaminan fidusia. Dalam data yang penulis peroleh nilai penjaminan yang ada dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diatas adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Perlu diperhatikan kata “maksimal:, karena fidusia bersifat acessoir, sehingga besarnya “tagihan” ditentukan oleh perikatan pokoknya . Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang (nilai jaminan) tetapi hak preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) hutang yang dijamin. f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Sejalan dengan ketentuan yang mengatur menganai hipotik dan undang-undang hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia juga harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan
yang mengharuskan perjanjian dibuat dengan akta notaris
adalah semata-mata mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum. Barang yang menjadi objek jaminan adalah kendaraan roda empat yaitu berupa minibus. Dengan bukti hak yang dijaminkan adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 2.
permohonan pendaftaran jaminan fidusia selain itu juga harus dilengkapi
dengan : a. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia Yang dimaksud dengan “salinan akta notaris” adalah salinan akta yang menguraikan objek jaminan fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam bahasa Indonesia dalam hal Akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketentuan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000, yang dalam lampirannya menetapkan bahwa besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia disesuaikan dengan nilai penjaminannya.
36
b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan. Surat kuasa diisi merupakan surat menyatakan bahwa orang yang mendapatkan kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam melakukan sesuatu yaitu untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. c. bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia Bukti pembayaran yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 3.
permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikenakan biaya yang
besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4.
kantor pendaftaran fidusia hanya melakukan pengecekan data yang tercantum
dalam pernyataan dalam pernyataan jaminan fidusia apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia, meliputi : a. identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia, khusus untuk kolom penerima fidusia tidak boleh diisi pihak lain seperti kuasa atau wakilnya, b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia. c. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia e. nilai penjaminan f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia g. tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas benda yang manjadikan objek jaminan fidusia, seperti invoice, faktur, kwitansi pembelian, BPKB, dan sebagainnya. Dalam hal bukti hak tidak ada dapat diganti dengan surat pernyataan dari pemberi fisdusia yang menyatakan bahwa benar benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah miliknya dan surat pernyataan tersebut harus dilampiurkan, apabila penerima fidusia (kreditur) telah sepakat dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. 5.
pernyataan permohonan pendaftaran fidusia tersebut, oleh petugas pelayanan
37
langsung melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pendaftran jaminan fidusia yaitu dengan cara: a. memeriksa berkas permohonan tersebut lengkap dan apabila belum lengkap maka permohonan tersebut dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi. b. penomoran registrasi yang dicatat dalam Buku Daftara Fidusia. c. pengecekan Sertifikasi Jaminan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 6.
dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia
data yang telah terpenuhi, maka pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia tersebut mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. Hal ini dikarenakan utnuk efiensi waktu , selain itru juga kurangnya tenaga administrasi yang berada pada Kantor Pendaftran Fidusia yang berada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia membutuhkan waktu yang cukup lama apabila untuk membuktikan kebenaran dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Maka dari itu yang dilakukan hanya melakukan pengecekan data saja. 7.
setelah itu, barulah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan
kepada penerima fidusia yang berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah ditandatangani atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan atau pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikan Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar memuat catatan-catatan tentang hal-hal yang ada pada persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun alur proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. ( lihat gambar 1 )
38
Maka berdasarkan hal-hal seperti diatas, sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia harus memuat : a. identitas pemberia dan penerima fidusia b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan fidusia c. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia e. nilai penjaminan, dan f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Mengenai Sertifikat Jaminan fidusia diatur dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan demikian, bukti bahwa seorang penerima fidusia berhak atas jaminan fidusianya adalah setelah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yang akta jaminan fidusianya dibuat setelah dibentuk Kantor dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam
sertifikat
Jaminan
Fidusia
kata-kata
“
DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maksudnya dalah bahwa sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jadi apabila debitor ciderai janji, penerima fidusia mempunyai hak
untuk menjual benda
yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaannya sendiri. Dalam
penelitian yang dilakukan ternyata dalam hal pelaksanaan kewajiban
mendaftarkan jaminan fidusia, yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia khususnya di Jawa Tengah pada tahun 2007 s/d 2009 mengalami peningkatan ( tabel :2 ) Tabel : 2
39
DATA JUMLAH PENDAFTARAN FIDUSIA Tahun 2007 2008 2009
Pendaftaran 11,195 15,706 18,291 45,192
Perubahan 512 469 336 1,317
Penghapusan 332 308 328 968
Keterangan
Tabel : 3 DATA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIAMBIL Tahun 2009 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Jumlah 1,852 1,555 1,543 1,290 1,203 1,600 1,400 1,856 1,305 1,824 1,562 1,301 18,291
Belum diambil 50 3 3 1 7 65 125 368 613 1,030 2,265
Sudah diambil 1,802 1,552 1,540 1,289 1,203 1,600 1,393 1,791 1,180 1,456 949 271 16,026
Nomor sertifikat 00001-01852 01853-03407 03408-04950 04951-06240 06241-07443 07444-09043 09044-10443 10444-12299 12300-13604 13605-15428 15429-16990 16991-18291
Tabel : 4
DATA PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIAMBIL Tahun 2009 Bulan
Jumlah
Belum diambil
Sudah diambil
Nomor Srt Keterangan
40
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
21 33 26 37 37 12 20 49 12 41 23 17 328
3 2 3 2 1 37 13 14 75
21 30 24 34 35 12 20 48 12 4 10 3 253
00001-00021 00022-00054 00055-00080 00081-00117 00118-00154 00155-00166 00167-00186 00187-00235 00236-00247 00248-00288 00289-00311 00312-00328
Tabel : 5
DATA PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIAMBIL Tahun 2009 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Banyaknya
Jumlah 40 31 35 51 32 23 21 23 11 25 22 22 336
Belum diambil 3 3 1 2 13 19 41
sudah diambil 40 31 35 48 29 23 20 23 11 23 9 3 295
Nomor sertifikat 00001-00040 00041-00071 00072-00106 00107-00157 00158-00189 00190-00212 00213-00233 00234-00256 00257-00267 00268-00292 00293-00314 00315-00336
lembaga perbankan atau alasan yang melatar belakangi lembaga
melakukan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ke Kantor fidusia adanya mereka menyadari bahwa pendaftaran ini sangat penting dilakukan karena dengan
41
dikeluarkannya undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka benda yang dibebani dengan jaminan fidusia atau yang menjadi objek fidusia menjadi sangat mudah atau dengan kata lain bahwa dengan pengeluaran Sertifikat Jaminan fidusia maka benda yang dijaminkan dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut akan mempunyai kepastian hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu juga menyebabkan peningkatan pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan diperluasnya benda yang dapat dijaminkan dengan menggunakan jaminan fidusia. Selain itu juga, pendaftaran fidusia ini dilakukan dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran fidusia ini, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda-benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan disana, dan dalam hal pihak lalai untuk memperhatikan atau mengontrol registrasi atau daftar yang ada dalam Buku daftar Fidusia, maka ia tidak bisa mengharap adanya perlindungan berdasarkan itikad baik yang harus memikul resiko kerugiannya sendiri. Menurut penjelasan dari petugas pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, mereka yang dulunya juga menganjurkan kepada setiap pemohon, apabila ada benda yang dibebani dengan jaminan fidusia segera didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak lembaga perbankan atau pemohon juga mengalami kendala yang menghambat dengan dilakukannya pendaftaran fidusia ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit padahal nasabah debitur membutuhkan kredit tersebut dengan secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa setelah pejabat menerima surat permohonan pendaftaran fidusia dan persayaratan data-data yang diperlukan sudah lengkap, kemudian pejabat tersebut langsung mencatat benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Memang secara otomatis, apabila telah selesai langsung saja dapat dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada hari, jam saat itu juga. Karena sekarang ini dengan banyaknya pemohon maka Kantor pendaftar fidusia wilayah Departemen dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mengenai penerbitan Sertifikat Jaminan fidusia membutuhkan waktu yang sedikit agak lama.
42
Menurut pendapat penulis setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menginginkan terealisasinya jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, seharusnya pihak pembuat undang-undang ini juga mencantumkan adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang mengetahui bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga masyarakat luas menjadi tahu akan manfaat yang akan didapat dari pencantuman pasal yang mewajibkan pendaftaran tersebut. Dan mereka tidak akan dengan seenaknya melalaikan kewajibannya yang memang harus merelakan dan penuhi.Sehingga pencantuman pasal 11 Undang-Undang 42 Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia yang menyebutkan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan dapat menjadi efektif dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum khususnya Undang-Undang tentang jaminan fidusia. Peran Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di dalam proses penyelesaian pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebatas mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendataran (Pasal 13 ayat (3) UUJF), dengan kata lain, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF). Oleh karena Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia, hanya sebatas melakukan pengecekan data, timbul pertanyaan apakah petugas pendaftaran jaminan fidusia hanya benar-benar sebatas sekedar mengecek data saja ? apabila hanya sebatas mengecek data saja, maka fungsi penegakkan hukum, khususnya di bidang pendaftaran fidusia menjadi rawan penyelundupan hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tugas Kantor Pendaftaran Fidusia, hanya sebatas pengecekan data, khususnya mengenai data atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tidaklah semudah itu, melainkan harus ada unsur kehati-hatian jangan sampai melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, dan ketentuan Pasal 3 UUJF.
43
Pertanyaan selanjutnya, apakah tugas Kantor Pendaftaran Fidusia, berhenti sebatas mendaftar Jaminan Fidusia, mengubah hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, meneribitkan Surat Keterangan penghapusan Jaminan Fidusia, dan menerbitkan Sertifikat Pengganti. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, benarbenar harus memahami UUJF, terutama Pasal 17 dan Pasal 18 UUJF, yang berbunyi sebagai berikut: 1
Pasal 17 Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.
2
Pasal 18 Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 17 dan asal 18 UUJF tersebut, maka secara tidak
langsung, mewajibkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia harus tertib administrasi, terutama pendokumentasian berkas-berkas Sertifikat Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat memberikan pelayanan prima terhadap para pelaku usaha, dalam rangka untuk menghindari terjadinya fidusia ulang, yang pada gilirannya akan merugikan pihak kreditor atau penerima fidusia. Disamping itu, Kantor Pendaftaran Fidusia, juga harus memperhatikan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, yang menentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tangal penerimaan permohonan fidusia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka asas pelayanan pendaftaran fidusia tersebut adalah 1 (satu) hari jadi/selesai (one day service). Ketentuan waktu penyerahan Sertifikat Pendaftaran Fidusia tersebut, apabila tidak dipatuhi oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan mengganggu jalannya dunia usaha. Karena dapat terjadi Sertifikat Jaminan Fidusia belum selesai, para pihak (Pemberi dan Penerima Fidusia) sudah sepakat melakukan perubahan mengenai hal-hal yang tercantum
44
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dan Perubahan tersebut juga dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Bagaimana Penerima Fidusia akan melakukan perubahan apabila Sertifikat Jaminan Fidusia belum selesai. Apabila perubahan tersebut menyangkut penambahan nilai utang yang dijamin dengan fidusia, maka hal ini tidak dapat dibayarkan kepada Pemberi Fidusia dan atau debitor oleh Penerima Fidusia atau Kreditor, karena perubahan tersebut belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan Perubahan Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
Pengalihan Jaminan Fidusia Pasal 19 Undang-undang No 42 Tanhun1999 tentang Jaminan fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hakdan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru (accessoir). Beralihnya jaminan fidusia ini harus didaftarkan oleh kreditur kepada Kantor Pendaftara Fidusia. Pengalihan hak atas piutang tersebut dikenal dengan istilah “cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang terebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian accessoir,demi hukum juga beralih kepada penerima
45
hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar.Ini berarti segala hak dan kewajiban kreditur lama beralih kepada kreditur baru. Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak hati-hati dan cermat, dapat digugat di depan pengadilan, baik sebagai tergutat maupun sebagai turut tergugat. Kantor Pendaftaran Fidusia dalam memberikan pelayanan prima, baik dalam proses pendaftaran maupun pendokumentasian berkas Jaminan Fidusia, masih dilakukan secara manual. Sehingga sulit untuk mencari data atas benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia apabila ada pihak yang meminta, terutama pihak Penerima Fidusia atau Kreditor. Selain itu, berkas tersebut juga masih tersebar pada seluruh Kantor Pendafaran Fidusia pada setiap Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga para pihak yang membutuhkan data atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia paling tidak harus menanyakan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum dan Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Pemberi Fidusia bertempat tinggal atau berdomisili. Hal ini memakan waktu yang cukup lama sehingga menggangu jalannya roda perekonomian. Oleh karena itu, Kantor Pendaftaran Fidusia dalam rangka turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sudah harus berbenah diri, yaitu beralih dari sistem manual ke sistem otomasi. Terutama untuk membuat data base tentang benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dalam rangka terbuka untuk umum atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan untuk menghindari adanya fidusia ulang.
Peran Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Peran Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di dalam proses penyelesaian pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebatas mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendataran (Pasal 13 ayat (3) UUJF), dengan kata lain, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF).
46
Oleh karena Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia, hanya sebatas melakukan pengecekan data, timbul pertanyaan apakah petugas pendaftaran jaminan fidusia hanya benar-benar sebatas sekerdar mengecek data saja ? apabila hanya sebatas mengecek data saja, maka fungsi penegakkan hukum, khususnya di bidang pendaftaran fidusia menjadi rawan penyelundupan hukum. Oleh karena itu, pengertian pengecekan data tidak boleh diartikan secara sempit, khususnya mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sangat rawan terjadi penyelundupan hukum. Pasal 1 angka 1UUJF menetapkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan ketentuan ini, maka yang perlu mendapat perhatian mengenai sifat jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan / hak milik atas kebendaan. Pada umunya, masyarakat dunia usaha dan bahkan para kalangan notaris sendiri, masih banyak yang belum memahami ketentuan ini. Sehingga sering mereka ingin memaksakan hak yang bersifat perseorangan, misalnya hak sewa, diagunkan sebagai jaminan Fidusia. Kemudian diperjelas dalam angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.01.10-22 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, menetapkan bahwa Khusus tentang pengecekan data atas Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek Jaminan Fidusia bersifat kebendaan / agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termin proyek, sewa, kontrak , atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan berupakan pengertian Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Selanjutnya, Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 1 angka 2 UUJF menetapkan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagal agunan bagi
47
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari ketentuan tersebut ternyata bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Di dalam KUH Perdata Indonesia, hukum harta kekayaan diatur dalam hukum benda (Buku II KUH Perdata Indonesia) dan hukum perikatan (Buku III KUH Perdata Indonesia). Hak kebendaan memiliki sejumlah asas umum antara lain sebagai berikut: 1.
Asas absolut; Hak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2.
Asas hak mengikuti bendanya (right in rem); Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda (objek jaminan fidusia) yang jadi dalam tangan siapa pun benda itu berada (Droit De Suite).
3.
Asas publikasi (pengumuman); Ada publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat mengetahui adanya beban yang diletakkan di atas suatu benda.
4.
Asas spesialitas; • benda (objek jaminan fidusia) sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu • dengan demikian, harus jelas dan tertentu benda (objek jaminan fidusia) serta harus pasti jumlah utang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya. Selain ketentuan tersebut, Pasal 3 UUFJ, mengatur dengan tegas, bahwa Undang-
undang ini, dalam hal ini UUJF, tidak berlaku terhadap: a.
Hak tangungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b.
Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
c.
Hipotek atas pesawat terbang; dan
d.
Gadai.
48
Manfaat Lembaga Jaminan Fidusia Alasan para Penerima Fidusia atau Kreditor yang pada saat ini didominasi perbankan dan lembaga pembiayaan, memilih lembaga jaminan fidusia dalam memberikan kredit, karena akan memperoleh perlindungan hukum, yaitu:17
1.
Mempunyai hak mendahulu (atau preferen) (Pasal 27 UUJF);
2.
Mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 14 ayat (3) UUJF), karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (2) UUJF);
3.
benda yang menjadi jaminan fidusia dilindungi dari adanya fidusia ulang, karena yang mendaftar terlebih dahulu yang diakui.
Alasan lain mengapa Penerima Fidusia atau Kreditor memilih lembaga jaminan fidusia, bukan gadai setelah hak tanggungan, karena lembaga jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pengertian benda dalam UUJF lebih luas dari pengertian benda dalam gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UUJF, yang menentukan bahwa benda yang dapat digunakan untuk jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Adapun kerugian Penerima Fidusia atau Kreditor, apabila telah melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah jaminan fidusia tersebut dianggap tidak ada, sehingga Penerima Fidusia atau Kreditor tersebut tidak mempunyai hak mendahulu dan tidak dapat menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
17
Direktur Perdata Hukum dan HAM, opcit. hlm 7
49
Selain itu, benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut, apabila kemudian dijaminkan lagi dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka kepentingan kreditor yang mendaftar yang dilindungi, meskipun benda tersebut sebelumnya telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia. UUJF tidak banyak membawa arti jika norma-norma hukum tidak ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses lanjutan dari hukum substantif (UUJF). Keberhasilan penegakan hukum jaminan fidusia sangat tergantung dari beberapa faktor antara lain materi UUJF sebagaimana yang sudah dikemukan di atas, kesiapan masyarakat pengguna (pemberi kredit dan penerima kredit) terhadap pemahaman dan kesadaran hukum untuk menaati UUJF, fasilitas hukum yang disediakan pemerintah untuk menyelenggarakan UUJF, aparatur penegak hukum (notaris, hakim, advokat, kepolisian, kejaksaan) untuk menerapkan UUJF pada setiap kasus-kasus konkrit yang dihadapi. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mengefektifkan UUJF adalah moralitas para penegak hukum untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia (kreditur dan debitur) mempunyai kewajiban hukum (rechtsplicht) untuk mengikuti norma hukum yang sudah ditentukan dalam UUJF, mulai sejak awal perjanjian kredit, pengikatan benda jaminan, pendaftaran jaminan fidusia dan hapusnya jaminan fidusia. Mematuhi kewajiban hukum berarti kreditur dan debitur sudah menegakkan norma hukum UUJF. Apabila terjadi penyimpangan hukum atau pelanggaran yang dilakukan debitur atau kreditur maka para penegak hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing menegakkan hukum sehingga tercipta kembali suasana tertib hukum jaminan fidusia. Para notaris yang terlibat dalam proses pengikatan jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam membuat akta jaminan fidusia. Keluhan dari debitur mengenai biaya-biaya yang dipungut dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang menyimpang dari peraturan yang sudah ditentukan merupakan sikap yang tidak mendukung penegakan UUJF. Dalam akta jaminan fidusia telah dimuat hal-hal yang berkenaan dengan subjek dan objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian kredit. Adakalanya perjanjian jaminan fidusia berhenti ketika sudah selesai dibuat akte jaminan fidusia dan tidak dilanjutkan dengan pendafaran. Oleh karena pendaftaran jaminan
50
berkaitan dengan masalah biaya, maka jaminan fidusia selalu tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Lemahnya tingkat kesadaran hukum (legal consciousness) dari pemakai jaminan fidusia akan berakibat tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur.
b. Hambatan-Hambatan yang Terjadi di dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM. Dalam praktek khususnya dalam pelaksanaan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia mengalami kendala atau hambatan. Pelaksanan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini memang mendapatkan hambatan atau kendala, diantaranya adalah :18 1. Menyangkut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 42/1999: •
Pasal 16 ayat (1) yang menentukan bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (yang diterbitkan oleh KPF), Penerima Fidusia (bank) wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada KPF sangat sulit, bahkan praktis tidak mungkin, dilaksanakan oleh bank bila menyangkut barang-barang stok milik nasabah;
•
Barang-barang stok yang dimaksud adalah barang-barang stok bahan baku produksi, atau hasil produksi nasabah, atau stok barang dagangan milik nasabah yang selalu berubah-ubah bukan saja dalam hitungan hari tetapi dapat terjadi dalam hitungan jam.
•
Bagaimana perubahan yang demikian cepatnya harus didaftarkan untuk dapat memenuhi keabsahan Jaminan Fidusia?
2- Ketentuan yang tercantum dalam SE Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departeman Hukum dan HAM RI No. C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia telah menyulitkan perbankan
18
Sutan Remy Syahdeni, Problematika Jaminan Fidusia Dalam Dunia Bisnis dalam Pelaksanaan Lembaga Fidusia di Indonesia, Seminar Nasional, USM, Semarang, 2009,hlm 6
51
- Ketentuan tersebut adalah yang berbunyi: “Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan”. Objek Jaminan Fidusia bersifat kebendaan/agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termijn proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia - Surat Edaran Dirjen AHU telah keliru memahami apa yang dimaksudkan dengan hak kebendaan dan hak perorangan; - Hak kebendaan bukan bendanya (objeknya) tetapi hak jaminan yang dibebankan atas benda itu; Hak perorangan (persoonlijk recht) adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada perseorangan untuk menuntut atau menagih pihak tertentu atas haknya, misalnya hak piutang dan hak sewa; Sementara itu, hak kebendaan (zakelijk recht) adalah hak yang melekat pada benda dan mengikuti terus bendanya kemana pun benda tersebut berpindah tangan dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan dari siapa pun(droit de suite); - Setiap hak perorangan dapat dibebani dengan hak Jaminan Fidusia yang merupakan hak kebendaan. - Kekeliruan pemahaman oleh Dirjen AHU tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan bagi perbankan, misalnya dengan ditolaknya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia oleh KPF karena dianggap objek Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan objek yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. - Sedangkan sesuai dengan UU 42/1999, segala sesuatu (termasuk hak-hak perorangan) dapat dibebani Jaminan Fidusia sepanjang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. 3. letak kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia hanya ada di wilayah propinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Semarang, sedangkan di tingkat kabupaten/kota belum ada, dengan luas wilayah kerja dan tingkat kepadatan penduduk, serta tingkat
52
perkembangan bisnis yang cukup besar, maka bagi masyarakat dan pengusaha yang jauh dari tempat kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia, akan semakin menambah beban waktu dan biaya penguruasan pendaftaran benda jaminan fidusia. 4.terbatasnya sarana pendukung pelaksanaan tugas, antara lain terbatasnya peralatan pengolahan dan penyimpanan data (komputer) bahkan belum terpasang secara on-line. 5.bentuk perjanjian fidusia yang tidak dibuat dengan akta otentik tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran benda jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dengan akta otentik yaitu akta notaris, yang tentunya dengan akta notaris tersebut merupakan tambahan pengeluaran biaya, dan 6.Proses pendaftaran terlalu lama, padahal pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia. Dengan demikian, bukti bahwa seseorang penerima fidusia berhak atas jaminan fidusia adalah setelah dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.
Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat perihal pendaftaran jaminan fidusia, maka diperlukan upaya untuk mencari solusi pemecahan masalah, berikut ini solusi yang dikedepankan adalah sebagai berikut: -
menyediakan kantor pendaftaran di wilayah kabupaten/kota sehingga mudah dijangkau, biaya transport murah, dan semakin mempercepat membantu sosialisasi keberadaan laembaga jaminan fidusia.
-
Penyediaan sarana pendukung yang lengkap seperti komputerisasi yang online, yang dapat membantu kemudahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran dan fungsi publisitas agar benda apa saja yang telah diikat dangan jaminan fidusia, dalam rangka perlindungan kepada masyarakat.
53
-
Pemberian kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam penyelesaian pendaftaran jaminan fidusia, antara lain persyaratan akta dibawah tangan juga dapat diterima sebagai syarat pengajuan biaya yang harus dikeluarkan terhadap akta notaris.
-
Dengan menambah petugas pendaftaran fidusia agar proses pendaftaran fidusia dapat terlaksana dengan cepat
-
Dalam melakukan amandemen terhadap UU 42/1999 perlu kiranya diadopsi dua jenis Jaminan Fidusia sebagaimana dikenal dalam common law system, yaitu fixed charge dan floating charge.
-
Fixed charge diberlakukan terhadap barang yang telah tertentu dan keberadaannya tidak berubah; Hanya dalam hal terjadi perubahan atas keberadaan barang tersebut, maka Penerima Fidusia wajib mendaftarkan perubahannya kepada KPF.
-
Floating charge diberlakukan terhadap barang yang sering/selalu berubah (seperti stok barang). Terhadap perubahan barang-barang tersebut tidak diwajibkan bagi Penerima Fidusia untuk mendaftarkan kepada KPF.
54
BAB VI PENUTUP
Simpulan : 1. Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM
Jawa
Tengah di Semarang telah sesuai dengan UU No : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2.Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendafataran jaminan fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM
adalah letak kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia hanya ada di
wilayah propinsi Jawa Tengah,terbatasnya sarana pendukung pelaksanaan tugas, .bentuk perjanjian fidusia yang tidak dibuat dengan akta otentik tidak memenuhi syarat setelah dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM.
menyediakan kantor pendaftaran di wilayah kabupaten/kota
Penyediaan sarana pendukung yang lengkap seperti komputerisasi yang on-line,
Pemberian kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam penyelesaian pendaftaran jaminan fidusia,
Saran : -
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak saja hanya menguasai Peraturan di bidang fidusia, tetapi juga peraturan di bidang lainnya, seperti: peraturan perundang-undangan tentang agraria, hak tanggungan, rumah susun, dan perumahan dan permukiman, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya tentang Hak Kebendaan dan Hak perorangan dan perikatan.
-
Membangun/membuat data base atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
melalui
sistem
otomasi,
yaitu
komputerisasi,
mulai
proses
55
pendaftarannya sampai proses pendokumentasiannya, sehingga mudah untuk melakukan penelusuran atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia -
UU 42/1999 harus diamandemen demi memenuhi kebutuhan dunia usaha.
-
Mengoreksi ketentuan yang tercantum dalam SE Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departeman Hukum dan HAM RI No. C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia yang salah memahami pengertian hak kebendaan dan hak perorangan.
-
Mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Keppres atau Kepmen) yang mewajibkan KPF mendaftar setiap Akad Jaminan Fidusia yang membebankan Jaminan Fidusia terhadap objek apa pun (termasuk pesawat terbang yang tidak terdaftar dan kapal laut dengan isi 20M3 atau lebih) sepanjang menurut UU tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan dan Hipotek.
-
Memperbanyak jumlah KPF di seluruh Indonesia secepat mungkin, yaitu tidak hanya membatasi keberadaannya di Ibukota Propinsi (sesuai Keppres No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia).
-
Para petugas KPF di seluruh Indonesia harus diberi pemahaman yang baik mengenai UU 42/1999 dan peraturan pelaksanaannya oleh Dep. Hukum dan HAM bekerja sama dengan Fakultas-fakultas hukum di daerah kerja KPF.
56
PERSONALIA PENELITIAN. 1. Ketua Peneliti a. N a m a
: Dharu Triasih, SH MH
b. Golongan dan NIS
: III C/ 06557003801008
c. Jabatan
: Dosen Biasa / Lektor
d. Fakultas
: Hukum
e. Perguruan Tinggi
: Universitas Semarang
f. Bidang Keahlian
: Keperdataan
g. Waktu Penelitian
: 20 jam/minggu
2. Anggota .a. N a m a
: Endah Pujiastuti, SH MH
b. Golongan dan NIS
: III d / 06557003801015
c. Jabatan
: Dosen Biasa / Lektor Kepala
d. Fakultas
: Hukum
e. Perguruan Tinggi
: Universitas Semarang
f. Bidang Keahlian
: HAN
g. Waktu Penelitian
: 15 jam/minggu
57
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung ------------, 1996, Rahasia Bank ( Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia ), Citra Aditya Bhakti, Bandung Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta Guse Prayudi, 2008, Jaminan dalam Perjanjian Utang piutang, Merkid Press, Yogyakarta. J. Satrio,2005, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Lexy J. Maleong, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Mariam Darus Badrulzaman, 1989, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung M. Bahsan, 2007,
Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja
Grafindo Perkasa, Jakarta Munir Fuady 1999,Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung ……………, 2000, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, buku ketiga, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang) FH Undip, Semarang
58
Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ronny Hanintyo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,Jakarta. -----------, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta Subekti,2000, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke –20, Alumni, Bandung.
MAKALAH/ARTIKEL MAJALAH Direktur Perdata Hukum dan HAM RI, Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI dalam Pelaksanaan Lembaga Fidusia di Indonesia, Seminar Nasional, FH USM, Semarang, 2009. Sutan Remy Syahdeini, Problematika Jaminan Fidusia Dalam Dunia Bisnis dalam Pelaksanaan Lembaga Fidusia di Indonesia , Seminar Nasional, FH USM, Semarang, 2009. Tan Kamelo, Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI dalam Pelaksanaan Lembaga Fidusia di Indonesia, Seminar Nasional, FH USM, Semarang, 2009. Warta Konsumen, Mei 1999/ No.05
59
