LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

1

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2015 Nomor :516-1/SEK/KU.01/11/2015 perihal

Penyampaian

LKjIP

Tahun

2015

dan

Dokumen

Perjanjian Kinerja tahun 2016, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha

Negara

Palembang

Tahun

2015

disertai

dengan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahun 2017, Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Dokumen Rencana Strategis Taun 2015-2019. Dalam

LAKjIP

tersebut

ini

disamping

laporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palermbang yaitu

menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara, juga kami laporkan pelaksanaan Kegiatan program yang tertuang dalam

DIPA

Tahun

Anggaran

2015

sebagai

pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015. Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

2 3 4

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

6 6

BAGIAN KEDUA PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1.Visi dan Misi 2.Tujuan dan Sasaran Strategis 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja Tahunb 2015

9 9 10 11 14

BAGIAN KETIGA AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

17 38

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran

40 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Lampiran 1 : Materik Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Lampiran 2 : Matriks Renstra Kinerja 2015-2019 Lampiran 3 : Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 2015-2016 Lampiran 4 : SK.Penunjukan Tim Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Lampiran 5 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran 2015

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta mencermati tantangan yang dihadapi, maka program kerja akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap, namun pada hakekatnya secara menyeluruh target penetapan kinerja 2015 telah terlaksana dengan maksimal terutama penyelesaian perkara dan dibidang pemberdayaan hakim pengawas, penertiban administrasi perkara dan umum, keterbukaan informasi, penataan perpustakaan dan kearsipan, perlengkapan infrastruktur gedung dan bangunan kantor serta peningkatan kualitas SDM secara bertahap terutama masalah kedisiplinan pegawai. Dengan terlaksananya hal tersebut diharapkan akan lebih cepat dan mudah menghasilkan lembaga Peradilan yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, masih dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana/prasarana yang siap pakai serta memadai. Peningkatan Sumber Daya dan Pengawasan akan mendorong terlaksananya pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima. Permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi oleh Pengadilan TUN Palembang adalah : 1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai khususnya yang menangani bidang Teknis Yudisial, Administrasi perkara dan Administrasi Umum lainnya masih perlu ditambah dan ditingkatkan. 2. Untuk itu masalah SDM tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus terus diupayakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas menuju lembaga Peradilan yang profesional. 3. Dalam bidang sengketa TUN terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi. 4. Jumlah Pegawai / staf pada sub.bagian di Pengadilan TUN Palembang masih kurang terutama untuk pengeloaan TI, yang selama ini diperjakan tenaga honorer

4

5. Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan TI, kami membutuhkan pembaharuan peralatan seperti komputer, laptop, printer dan pembaharuan program memerlukan penambahan anggaran pada DIPA. 6. Fasilitas kantor yang kurang memadai salah satunya Bangunan Gedung yang belum protype dan kondisi bangunan sekarang banyak yang rusak, sedangkan biaya pemeliharaan

yang disediakan setiap tahun tidak

mencukupi. 7. Setiap pembahasan anggaran kami selalu mengusulkan untuk rehab bangunan gedung dan penambahan peralatan dan mesin untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi, namun karena dibatasi anggaran belanja modal oleh Mahkamah Agung sehingga kami tidak dapat melaksanakan perbaikan bangunan gedung kantor

dan penambahan peralatan fasilitas

perkantoran menggantikan yang rusak secara menyeluruh.

Dengan adanya pengungkapan permasalahan yang dihadapi, kami berharap ke depan ada penyelesaian dan solusinya, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terwujud sejalan dengan visi Mahkamah Agung : “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

5

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara

merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku kawal depan Mahkamah Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, meliputi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama yang bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Wakil Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi

pengadilan

secara

tertib

demi

mendukung

kelancaran

penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani bidang teknis dan administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan menangani bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

dipimpin oleh seorang Sekretaris.

6

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara ; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara,

penyajian data

perkara dan transparansi perkara ; 4. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perfundang-undangan

,

minutasi,

evaluasi

dan

administrasi

kepaniteraan ; 5. Pelaksanaan mediasi ; 6. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan ; 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ; Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas : a. Panitera Muda Perkara dan : b. Panitera Muda Hukum. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

7

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasdi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Dalam melaksanakan tugasnya kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; 3. Pelaksanaan urusan keuangan ; 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik ; 6. Pelaksanaan urusan surat memnyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan,

keprotokolan,

hubungan

masyarakat

dan

perpustakaan ; 7. Penyiapam bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretarian Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas : a. Sub bagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan : b. Sub bagian kepegawaian, oragnisasi, dan tata laksana c. Sub bagian umum dan keuangan. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

8

BAGIAN KEDUA PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadian Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 – 2019 melanjutkan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Palembang adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9

Misi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga membawa misi, yaitu: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 10

6. Meningkatnya kualitas informasi peradilan 7. Meningkatnya kualitas pengawasan 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun anggaran 2015 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masingmasing sebagai berikut : 1. DIPA – 005.01.2.526750/2015

: Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 6.733.659.000 2. DIPA – 005.01.2.526750/2015

: Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 40.000.000. 3. DIPA – 005.05.2.526751/2015 : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.31.800.000 Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - Dan lain-lain 11

2. Peningkatan aksepbilitas Hakim

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan hukum: - Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas banding,kasasi dan PK secara lengkap

yang diajukan yang disampaikan

Banding 12

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

- Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase sidang tepat waktu e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan terhadap perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan putusan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti 6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

13

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang , sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain b. Persentase perkara yang diselesaikan. - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain

100 %

85 %

95 %

14

Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan Peningkatan efektifitas - Kades pengelolaan penyelesaian - PAW perkara. - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Kasasi Peningkatan aksesibilitas - Pertanahan masyarakat terhadap - Kepegawaian peradilan (acces to justice) - Perijinan - Kades - PAW Meningkatnya kepatuhan - Keterbukaan Informasi Publik terhadap putusan - dan lain-lain pengadilan. - Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian Meningkatnya kualitas - Perijinan

70 %

50 %

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

15

pengawasan

-

Kades PAW Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase sidang tepat waktu e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan

100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 %

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100 %

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100 %

b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.

temuan eksternal

hasil yang

90 % 100 % 90 %

100 %

16

BAGIAN KETIGA AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan

yang

telah

ditetapkan

dalam

mewujudkan

visi

dan

misi

organisasi.Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%) 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase perkara diselesaikan -

sisa yang

100

REALiSASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

Pertanahan Kepegawaian Perijinan Kades PAW Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain

17

b. Persentase perkara yang diselesaikan -


c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


Persentase upaya hukum: - Banding -

-

-

78 66 80 83 100 100 60

100

100

100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100


100


- Peninjauan Kembali -

78 66 80 83 100 100 60

penurunan

- Kasasi -

100 100 100 100 100 100 100

100


18

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 100

100

100

100

100

100

100

100

100

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100

100

100

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase sidang tepat waktu e. Presentase respoden yang puas pelayanan proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100

100

100

100

95

95

100

95

95

100

100

100

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line

100

100

100

-Banding -


-Kasasi -


-Peninjauan Kembali -

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


19

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya Kualitas pengawasan

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara diselesaikan -

sisa yang

TARGET (%) 100

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

80

80


b. Persentase perkara yang diselesaikan -


20

-

c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan -

100

100

100

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100


-

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. INDIKATOR KINERJA Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -


-

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara

Tata Usaha Negara tahun 2014 ditargetkan

selesai 100 % pada tahun 2015, dapat tercapai. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

21

b.Persentase perkara yang diselesaikan INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100 100 100 100 100 100 100

78 78,04 66,66 80 83,33 100 60

78 78,04 66,66 80 83,33 100 60

.Persentase perkara yang diselesaikan -


-

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar sebesar

60

78

%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi

perkara dengan perkara yang diregister sebesar

perkara dan dicabut

4 perkara sebesar 5,1

78

%.

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 78 %. Sedangkan sisa perkara di tahun 2015 sebesar

18

perkara, hal ini

dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara Tata Usaha Negara yang masuk diawal tahun 2015 Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan -

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2013

Capaian 2012

Capaian 2012

100

100

100 %

100 %

100 %


-

22

Keadaan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015, berikut tabel keadaan perkara :

Klasifikasi : Pertanahan

: 33 Perkara

Kepegawaian

: 9 Perkara

Perizinan

: 4 Perkara

Kades

: 4 Perkara

PAW

: 2 Perkara

KIP

: 3 Perkara

Dan lain-lain

: 7 perkara

Sisa 2014 dan Masuk Perkara 2015

Putus

Cabut

Sisa akhir

78

56

4

18

23

Sisa Tahun 2014

16

Masuk Tahun 2015

62

Putus Tahun 2015

56

Cabut

4

Sisa Tahun 2015

18

2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim sebagai berikut : KINERJA UTAMA Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding -

TARGET

REALiSASI

CAPAIAN (%)

100 %

35,49 %

35,49 %


24

Kasasi -


Peninjauan kembali -


100 %

51,62 %

51,62 %

100 %

93,55 %

\93,55 %

Persentase penurunan upaya hukum : -

Banding (Dicantumkan amar putusan tingkat banding maupun pertama serta majelis hakimnya) Persentase kenaikan upaya hukum banding tahun 2015 adalah sebesar 17%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 35 perkara dengan perkara yang deregister 54 perkara. Persentase penurunan upaya hukum banding yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 64,81%. Dan sisa perkara banding tahun 2015 sebesar 19 perkara.

Berikut tabel rekapitulasi perkara di tingkat banding tahun 2015 :

Sisa 2014 dan Masuk 2015

Putus

Cabut

Sisa akhir

54

34

1

19

25

Sisa Tahun 2014

14

Masuk Tahun 2015

40

Putus Tahun 2015

34

Cabut

1

Sisa Tahun 2015

19

a. Sudah dikirim

12

b. Belum dikirim

7

26

Kasasi (Dicantumkan amar putusan tingkat kasasi , tingkat banding maupun pertama serta majelis hakimnya)

Persentase penurunan upaya hukum kasasi di tahun 2015 adalah sebesar

40,74 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi

sebesar 22 perkara dengan perkara yang deregister 54 perkara dan dicabut perkara sebesar 0%. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 40.74 %. Dan sisa perkara kasasi di tahun 2015 sebesar 32 perkara

Berikut tabel rekapitulasi perkara ditingkat kasasi tahun 2015

Masuk

Putus

Cabut

Sisa

Sisa Tahun 2014

Sisa akhir Tahun 2015

32

21

1

24

24

32

Sisa Tahun 2014

: 24

Masuk Tahun 2015

: 30 27

-

Putus Tahun 2015

: 21

Cabut

: 1

Sisa Tahun 2015

: 32

a. Sudah dikirim

: 26

b. Belum dikirim

6

Peninjauan Kembali (Dicantumkan amar putusan peninjauan kembali , kasasi , banding maupun pertama serta majelis hakimnya)

Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di tahun 2015 yaitu perbandingan perkara yang diminutasi dengan perkara yang deregister 14 perkara. Persentase penurunan upaya hukum PK yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 39,71%. Dan

sisa

perkara

peninjauan

kembali

di

tahun

2015

sebesar 9 perkara.

Berikut tabel rekapitulasi perkara ditingkat PK tahun 2015 Masuk

Putus

Cabut

Sisa

Sisa tahun 2014

4

5

0

9

10

Sisa akhir Tahun 2015

9

28

Sisa Tahun 2014 Masuk Tahun 2015

10 4

Putus Tahun 2015

5

Cabut

-

Sisa Tahun 2015

9

a. Sudah dikirim

9

b. Belum dikirim

-

29

Sisa Tahun 2014

10

Masuk Tahun 2015

8

Dalam Proses

15

3. SASARAN PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

EFEKTIFITAS

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap -Banding -

PENGELOLAAN

(%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TARGET


-Kasasi -

-


-Peninjaun Kembali -


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

30

d. Presentase sidang tepat waktu e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan

100

95

95

100

100

100

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap INDIKATOR KINERJA Persentase berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Banding -

-

-

-

Capaian 2013

100

100

100

100

90

100

100

100

100

80

100

100

100

95

75


-Peninjaun Kembali -

Capaian 2014

REALISASI


-Kasasi -

(%)

Capaian 2015

TARGET (%)


Indikator ini ditargetkan 100% telah tercapa 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2015. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 31

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi maupun PK yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.

b. Persentase berkas yang diregister dan sikap didistribusikan ke Majelis INDIKATOR KINERJA Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

TARGET (%)

REALI SASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

100

100 %

100%

100%

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan sikap diditribusikan ke Majelis tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100.%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistrbusikan kepada Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara INDIKATOR KINERJA Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

100

100%

100 %

100 %

Indikator kinerja persentase rasio majelis hakim terhadap perkara tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100% .

32

d. Presentase sidang tepat waktu INDIKATOR KINERJA Prosentase tepat waktu

sidang

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

95

95 %

95 %

95 %

Indikator kinerja persentase sidang tepat waktu

tahun 2015 yang

ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 95%.

e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan INDIKATOR KINERJA Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

90

90%

100%

100%

Indikator kinerja persentase responden yang puas pelayanan proses peradilan tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 90 %.

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 78% ini menggambarkan bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan TUN Palembang sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang diterima dapat diperiksa, diselesaikan dan diputus, kecuali perkara─perkara yang masuknya diakhir tahun.

33

4. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) PENINGKATAN PENYESAIAN PERKARA a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan INDIKATOR KINERJA

Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

100

100

-

-

perkara prodeo tahun 2015 yang masuk ada 1 (satu) orang. b. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus INDIKATOR KINERJA Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

TARGET (%)

REALI SASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

90

90 %

80 %

100 %

Indikator kinerja persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus tahun 2015 ditargetkan

100%

ternyata dapat tercapai 90% ini menggambarkan bahwa proses penginputan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat kedalam web site di Pengadilan TUN Palembang sudah berjalan, namun belum maksimal.

34

5. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

90

90 %

90 %

90%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara PTUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Pengandilan TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tahun 2015 ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 90%, ini menggambarkan bahwa semua permohonan eksekusi atas putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditindak lanjuti sebagaimana mestinya yaitu dikirim ke pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bahkan ke Persiden dan DPR. 6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

REALISASI (%)

Capaian 2015

100

95

95 %

100

95

95 %

TARGET (%)

35

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

95

95 %

100 %

100 %

yang

Indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 90.% ini menggambarkan bahwa semua pengaduan masyarakat baik melalui surat, lisan maupun email telah ditindak lanjuti sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.

TARGET (%)

REALISASI (%)

Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian 2013

100

95

95 %

100 %

100 %

Indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di targetkan 100 % ternyata dapat tercapai 95%, ini menggambarkan bahwa semua temuan hasil permeriksaan eksternal baik oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI telah ditindak lanjuti oleh masingmasing bidang

36

B.

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2015 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Tahun Anggran 2015 : No

Pagu

Program/Kegiatan

(Rp)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya

6.773.659.000

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

40.000.000

2

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

31.800.000

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan tahun Anggaran 2015 : No

1

Program

Dukungan

Sisa

%

Anggaran

Sisa

(Rp)

Anggaran

98,85

117.531.273

1,75

39.900.000

99,75

100.000

0,25

23.723.500

74,60

8.076.500

25,40

Pagu

Realisasi

%

(Rp)

(Rp)

Realisasi

6.773.659.000

6.656.027.727

40.000.000

31.800.000

Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya

2


3

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

37

Presentase (%) penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut : Sasaran Program/ Kegiatan

No

1

Indikator Kinerja

Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya

2


3

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Target

Realisasi

(%)

(%)

100

99,39

99

88,23

99

99,75

90

74,60

Presentase gaji, tunjangan yang dibayarkan tepat waktu Presentase penyelenggaraan operasional/pemeliharan perkantoran Presentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan Presentase berkas perkara kasasi,PK yang diselesaikan tepat waktu

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Tahun

2015

yang

disetorkan

ke

Kas

Negara

sebesar

Rp.14.653.400,- .Adapun rinciannya terlihat pada table berikut :

Jenis Penerimaan PNBP

Jumlah

No

MAP

1

423411

Pendapatan legalisasi tanda tangan

2

423412

Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan

3

423413

4

423414

Pendapatan hasil denda dan sebagainya

5

423415

Pendapatan ongkos perkara

4.950.000

6

423419

Pendfapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

5.929.400

Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera

(Rp) 3.630.000 0 144.000

Badan Peradilan

Jumlah

0

14.653.400

38

BAGIAN KELIMA PENUTUP A.

Kesimpulan Laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dana kegiatan Tahun Anggaran 2015. Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan satuan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian perlu ditingkatkan lagi guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B.

Saran Untuk ke depan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan merupakan pemekaran/pengembangan organisasi dan perlu

tata kerja, kami mengharapkan

peningkatan anggaran sarana dan prasarana perkantoran

guna

mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, meliputi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung.

Sehingga para pencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merasa terlayani dan merasa puas

39

LAMPIRAN 1 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)

PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan

Bulanan Laporan

40

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

- dan lain-lain c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan

Bulanan Laporan

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un1)dikali seratus persen

Hakim Majelis

Bulanan Laporan

Laporan dan Tahunan

- Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan 41

-

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kades PAW Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain

- Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain

Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

42

- Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain - Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kades - PAW - Keterbukaan Informasi Publik - dan lain-lain b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase tepat waktu

sidang

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan sidang yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu

Panitera

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

43

-Ada Anggota Majelis yang tidak ada -pihak-pihak yang tidak hadir

4.

5.

6.

e. Presentase reseponden yang puas pelayanan proses peradilan Peningkatan a. Persentase (amar) aksesibilitas putusan perkara (yang masyarakat menarik perhatian terhadap peradilan masyarakat) yang (acces to justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan responden yang puas dengan tidak puas Perbandingan amar putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah Tata Usaha Negara yang tidak ditayangkan.

Kepaniteraan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Presentase perkara Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan prodeo yang diselesaikan dengan yang masih berjalan/belum diselesaikan Meningkatnya Persentase permohonan Perbandingan perkara Tata kepatuhan eksekusi atas putusan Usaha Negara yang terhadap putusan perkara Tata Usaha ditindaklanjuti (dieksekusi) pengadilan. Negara yang dengan perkara Tata Usaha berkekuatan hukum tetap Negara yang belum yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti (dieksekusi) Meningkatnya a. Persentase Perbandingan jumlah kualitas pengaduan pengaduan yang pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti mengenai

Kepaniteraan

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Ketua Pengadilan Laporan dan dan Panitera/Sekretaris Tahunan

Bulanan Laporan

Ketua Pengadilan Laporan dan dan Panitera/Sekretaris Tahunan

Bulanan Laporan 44

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah Ketua Pengadilan Laporan pengaduan yang dan dan ditindaklanjuti mengenai Panitera/Sekretaris Tahunan perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Bulanan Laporan

45

LAMPIRAN 2 : MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3 Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memenuhibutir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2015 100 % 85 % 100 %

2. Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya aksepbilitas putusan hukum: Hakim. - Banding 80 % - Kasasi 100 % - Peninjauan Kembali 100 % 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK 100 % penyelesaian yang disampaikan secara lengkap. perkara. b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100 % didistribusikan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 100 % d. Presentase sidang tepat waktu 100 % 4. Peningkatan e. Presentase responden yang puas pelayanan 100 % aksesibilitas proses peradilan masyarakat

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

100 % 90 % 100 %

100 % 95 % 100 %

100 % 99 % 100 %

100 % 100 % 100 %

85 % 100 % 100 %

90 % 100 % 100 %

95 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 46

terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

47

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2015 DAN 2016

TARGET SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara

2015

2016

100 %

100 %

85 %

90 %

100 %

100 %

90 %

95 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2. Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

tidak

putusan Hakim.

hukum:

perkara

mengajukan

yang upaya

- Banding - Kasasi 3. Peningkatan

- Peninjauan Kembali

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis. c. Rasio

Majelis

Hakim

terhadap perkara 48

d. Presentase sidang tepat 4. Peningkatan aksesibilitas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

waktu e. Presentase

responden

masyarakat

yang

puas

pelayanan

terhadap peradilan

proses peradilan

(acces to justice) a. Presentase

perkara

prodeo yang diselesaikan

b. Persentase

(amar)

5. Meningkatnya

putusan

(yang

kepatuhan

menarik

terhadap putusan

masyarakat) yang dapat

pengadilan.

diakses secara on line

perkara

perhatian

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase eksekusi

permohonan atas

putusan

perkara Tata Usaha Negara yang

berkekuatan

hukum

tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal

yang ditindaklanjuti.

49

LAMPIRAN 4 :

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG NOMOR : W1-TUN.2/ 02 /OT.00.01/II/2016 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja, perlu ditunjuk tim ; b. Bahwa yang namanya tecantum dalam lampiran ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah.

50

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 perihal Penyampaian LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: : Membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

KEDUA

: Penyusunan Penetapan Kinerja, Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas dilakukan oleh Tim disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

51

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : W1-TUN.2/ 02 /OT.00.01/II/2016 Tanggal : 1 Pebruari 2016

TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No

Nama / NIP

1

Dra. Marsinta Uli Saragih, SH, MH 19660927 198903 2 002

2

Jabatan Dinas

Tim

Wakil Ketua

Ketua

Drs. Kiagus Mailan 19640217 198503 1 004

Sekretaris

Sekretaris

3

Mamik Hermindjaja, SH 19601202 198703 2 007

Panitera

Anggota

4

H. Husnuddin, SH 19610217 198303 1 004

Panmud Perkara

Anggota

5

Rina Zaleha, SH 19650513 199103 2 004

Panmud Hukum

Anggota

6

Hj. Wiratmi, S.Sos, SH, M.Si 19640725 198903 2 009

Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

52

LAMPIRAN 5 :

53

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents