LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI GIANYAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI GIANYAR

TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI GIANYAR Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali Telp./Fax. (0361 ) 943016 http://www. pn-gianyar.go.id 1

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Gianyar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar disusun, semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Gianyar, 30 Januari 2017 Pengadilan Negeri Gianyar Ketua,

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. NIP. 19710703 199903 2 003

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016 ini disusun. LKjIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016. Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan

10 (sepuluh) sasaran stategis yang

ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Gianyar selama kurun waktu tahun 2016 telah berusaha memenuhi 10 (sepuluh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Tugas Pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Gianyar adalah menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusa (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengadilan Negeri Gianyar akan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

ii

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………………

i

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY ) ………………………….

ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………

iii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

A. Latar Belakang …..………………………………………………….

1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi …...…………………………

2

C. Struktur Organisasi .…………………………………………………

5

D. Strategic Issued ……………………………………………………..

7

E. Sistematika Penyajian Laporan ……………………………………..

9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………… A. Rencana Strategis 2015-2019 ……………………………………….

10

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar …………..

13

C. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………

14

D. Rencana Kinerja Tahun 2016 …..…………………………………...

16

E. Perjanjian

BAB III

BAB IV

10

Kinerja

(Dokumen

Penetapan

Kinerja)

Tahun

2016….…………………………………….………………………...

18

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………...

21

A. Pengukuran Capaian Kinerja …..………………………………........

21

B. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………

22

C. Realisasi Anggaran ………………………………………………….

52

PENUTUP ………………………………………………………………

56

A. Kesimpulan …………………………………………..……………..

56

B. Saran-Saran ….……………………………………………………...

59

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Indikator Kinerja Utama 2. Matriks Renstra 2015-2019. 3. Rencana Kinerja 2016. 4. Rencana Kinerja 2017. 5. Rencana Kinerja 2018. 6. Perjanjian Kinerja 2016. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dimandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

1

tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itulah Pengadilan Negeri Gianyar membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan Negeri Gianyar yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2016.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Gianyar Pengadilan Negeri Gianyar merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gianyar bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Pengadilan Negeri Gianyar berkedudukan di Kota Gianyar Provinsi Bali, dengan alamat di Jalan Ciung Wanara No. 1B, Telpon (0361) 943016, Fax

(0361)

943016,

Website:

www.pn-gianyar.go.id,

E-Mail:

[email protected]. a. Letak Geografis Kabupaten Gianyar terletak pada bagian selatan Pulau Bali pada koordinat 80 180 520 Lintang Selatan, 1150 050 290 dan 1150 220230 Bujur Timur. Kota Gianyar berjarak ± 40 Km dari Ibukota Provinsi Bali (Denpasar). Luas wilayah Kabupaten Gianyar adalah 368 Km2 atau 36.800 Ha. b. Batas-batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Gianyar yakni : 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan : Selat Badung

: Kabupaten Bangli


2



Sebelah Barat



Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli

: Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Pengadilan Negeri Gianyar harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gianyar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Gianyar bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata) yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Kemuspidaan; IKAHI; Dharmayukti; Koperasi; Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut. 1). Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri Gianyar).  Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.  Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.  Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.  Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan,

Ketua Pengadilan

menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.


3

2). Majelis Hakim.  Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3). Panitera.  Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.  Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.  Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.  Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.  Pelaksanaan mediasi.  Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 4). Sekretaris.  Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.  Pelaksanaan urusan kepegawaian.  Pelaksanaan urusan keuangan.  Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.  Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.  Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gianyar.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

4

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1). Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan; 2). Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3). Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4). Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5). Tersedianya sistem pengelolaan organisasi; 6). Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar memiliki susunan organisasi dalam mejalankan tupoksi tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut.


5

Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar terdiri dari : 1. Pimpinan Pengadilan Gianyar yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang 3 (tiga) orang Kasub.Bag. yaitu Kasub.Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan Kasub.Bag. Umum dan Keuangan.


6

D. Strategic Issued Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Gianyar menghadapi

beberapa

permasalahan

utama

(strategic

issued)

yang

dapat

dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu: 1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Gianyar antara lain : 1). Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Negeri Gianyar, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Gianyar senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur ber-acara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

2). Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Gianyar sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara online

melalui aplikasi direktori putusan

mahkamah agung.


7

3). Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Gianyar relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan Negeri Gianyar antara lain : 1). Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Gianyar didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan

Negeri

Gianyar.

Keberadaan

elemen-elemen

tersebut

sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Gianyar pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.


8

2). Mewujudkan SDM yang Profesional,

Berintegritas dan Berbasis

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Gianyar dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahanpengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar secara umum selama tahun 2016. Sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menyajikan secara ringkas mengenai penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016;

Bab III

Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016.

Bab IV

Penutup, simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Gianyar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 1. Visi dan Misi a. Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar. Visi dari Pengadilan Negeri Gianyar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GIANYAR YANG

AGUNG” b. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Gianyar; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gianyar; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

10

4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk menjalankan visi dan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gianyar yang meliputi: 1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2). Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3). Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas. Tujuan-tujuan tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen Pengadilan Negeri Gianyar yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung yang merupakan Rencana Capaian Jangka Menengah (RPJM) yang juga mengarah pada jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan 6 (enam) sasaran strategis pada bidang Kepaniteraan dan 4 (empat) sasaran strategis pada bidang Kesekretariatan yang meliputi : a. Bidang Kepaniteraan meliputi : 1). Meningkatkan penyelesaian perkara; 2). Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4). Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6). Meningkatnya kualitas pengawasan. b. Bidang Kesekretariatan meliputi : 1). Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan. 2). Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. 3). Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum. 4). Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif.


11

3. Program dan Kegiatan Pokok Sepuluh sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan. a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1). Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata; 2). Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata; 3). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4). Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099842/2016 tanggal 7 Desember 2015 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 60.042.000,- (Enam Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1). Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2). Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 3). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

12

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2016 tanggal 7 Desember 2015 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 5.798.520.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua Puluh Ribu Rupiah). c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2016 tanggal 7 Desember 2015 mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 5.006.000.000,(Lima Milyar Enam Juta Rupiah) yang digunakan untuk melakukan pengadaan Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Kantor; dan Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Informasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut. 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:


13

a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar dapat dilihat sebagai berikut. NO.

KINERJA UTAMA

BIDANG KEPANITERAAN 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam


14

jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2.

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

3.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

4.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

BIDANG KESEKRETARIATAN 7.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan

a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar. b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan. c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana. d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan


15

pegawai (SOP). 8.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Penyusunan program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi. c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan.

9.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran. b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat. d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN. e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat.

10.

Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif

a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan). b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal / internal.

D. Rencana Kinerja Tahun 2016 Berikut in disajikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016. NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

3% 3%


98 % 90 % 80 % 90 % 16

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

85 % 3%

2.

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


90 %

3.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

95 %

4.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

99 % 70 %

100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz.

0%

c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

X

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


90 %

6.



0% 0%

aran Strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

17

E. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gianyar menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. (dokumen penetapan kinerja 2016 terlampir)

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar sebagai berikut. NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3% 3%

Bidang Kepaniteraan 1.

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

100 % 100 %

80 % 90 % 90 % 15 %

2.



90 %

3.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

95 %


18

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 4.

Peningkatan Aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang Masyarakat Terhadap diselesaikan. Peradilan (Acces to b. Persentase perkara yang dapat Justice) diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 % 80 %

100 %

0% X 100 %

5.

Meningkatnya Kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas Terhadap Putusan putusan perkara perdata yang berkekuatan Pengadilan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

90 %

6.

Meningkatnya Pengawasan

0%

Kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

0%

Bidang Kesekretariatan 7.

8.


a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar. b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan. c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana. d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP).

100 %


a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

20 %


100 % 30 % 100 %

19

9.

10.



b. Penyusunan program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi. c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan.

20 %


100 %


100 %


10 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gianyar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Sebagai wujud

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencanaan Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Gianyar.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.


21

Pengukuran capaian kinerja merupakan kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kelompok input, output, outcome, benefits, dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator kinerja utama; dan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, Pengadilan Negeri Gianyar memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja utama yang hendak dicapai.

B. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja pada tahun 2016 diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

Bidang Kepaniteraan

1.


a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

3%

3,17 %

105,6 %

3%

1,59 %

53 %

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %

80 % 90 % 90 %

82,1 % 81 % 91,2 %

102,6 % 90 % 101,4 %


22

2.

3.

4.

5.

6.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

15 %

8,8 %

58,7 %


90 %

84,1 %

93,4 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

95 %

100 %

105,3 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

125 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi Meningkatnya atas putusan perkara perdata Kepatuhan yang berkekuatan hukum tetap Terhadap Putusan yang ditindaklanjuti. Pengadilan

90 %

0%

0%


0%

0%

100%

0%

0%

100%



a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan Peningkatan cara sitting plaatz. Aksesibilitas c. Persentase amar putusan Masyarakat perkara yang menarik Terhadap Peradilan perhatian masyarakat yang (Acces to Justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.



23

Bidang Kesekretariatan

7.

8.

9.




a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar. b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan. c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana. d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP).

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

30 %

30 %

100 %

100 %

100 %

100 %


20 %

11,1 %

55,5 %

20 %

31,5 %

157,5 %

10 %

3,7 %

37 %


100 %

92 %

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


24

10.



100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

RATA-RATA CAPAIAN

92,9 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Gianyar pada Tahun 2016 sebesar 92,9 %, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 10 (sepuluh) sasaran strategis dalam 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan

Cukup

Berhasil

tersebut

diperoleh

dari

skala

ordinal

dengan

kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No.

Skala Nilai Ordinal

Interpretasi Simpulan

Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP

Sangat Berhasil

Biru

1.

> 125%

2.

100% - 125%

Berhasil

Hijau

3.

75% - 99,99%

Cukup Berhasil

Kuning

4.

30% - 74,99%

Kurang Berhasil

Merah

5.

0% - 29,99%

Tidak Berhasil

Merah

Tabel Skala Nilai Ordinal

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.


25

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3% 3%

3,17 % 1,59 %

105,6 % 53 %

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %

80 % 90 % 90 %

82,1 % 81 % 91,2 %

102,6 % 90 % 101,4 %

15 %

8,8 %

58,7 %

Rata-Rata Capaian

88,7 %

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 88,7%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”.


26

Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Presentase mediasi yang diselesaikan Sampai akhir tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara perdata gugatan sebanyak 168 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang melalui tahap mediasi sebanyak 63 perkara. Dari 63 perkara yang dimediasi hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan. Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Sehingga pada tahun 2016 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan 3% dan dapat direalisasikan sebesar 3,17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 105,6% atau target terpenuhi.

b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara perdata gugatan sebanyak 168 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang melalui tahap mediasi sebanyak 63 perkara. Yang berhasil menjadi akta perdamaian hanya 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Sehingga pada tahun 2016 indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 3 % dan dapat direalisasikan sebesar 1,59%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 53%.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)  Perdata Perkara perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap


27

pemeriksaan, ada juga yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 59 perkara yang terdiri dari 58 perkara perdata gugatan dan 1 perkara perdata permohonan. Pada tahun 2016 dapat diselesaikan sebanyak 58 perkara (57 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan) dan sisa 1 perkara (1 perkara gugatan), sehingga realisasinya sebesar 98,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 98,3%.  Pidana Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara pidana tahun 2015 sebanyak 22 perkara pidana biasa dan pada tahun 2016 diselesaikan sebanyak 22 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaiakan (pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%.

Penyelesaian sisa perkara 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 sudah mencapai target yang ditetapkan untuk perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdata sudah mencapai 98,3% dan sisa perkara yang belum diselesaikan akan berusaha diselesaikan pada tahun 2017.

d. Persentase perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)  Perdata Perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 313 perkara yang terdiri dari 168 perkara perdata gugatan dan 145 perkara perdata permohonan. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 257 perkara (121 perkara gugatan dan 136 perkara permohonan) dan sisa 56 perkara (47 perkara gugatan dan 9 perkara permohonan). Dari data tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

28

realisasi perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah 82,1%. Jadi dapat

disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang

diselesaiakan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 102,6%.  Pidana Perkara pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 195 perkara yang terdiri dari 190 perkara pidana biasa dan 5 perkara pidana anak. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 158 perkara (153 perkara pidana biasa dan 5 perkara pidana anak) dan sisa 37 perkara (37 perkara pidana biasa dan 0 perkara pidana anak). Dari data tersebut, persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah 81%. Jadi dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 90%.

Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian target untuk perkara perdata dan pidana sudah hampir mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar telah berjalan dengan baik dan lancar.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 90%. Dalam realisasinya jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan pada tahun 2016 sebanyak 392 perkara yaitu 160 perkara pidana dari 168 perkara pidana yang sudah minutasi dan 232 perkara perdata dari 262 perkara yang sudah minutasi, sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 91,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 101,4% atau target terpenuhi.


29

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 15%. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan pada tahun 2016 sebanyak 38 perkara yaitu 8 perkara pidana dari 168 perkara pidana yang sudah minutasi dan 30 perkara perdata dari 262 perkara yang sudah minutasi, sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 8,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 58,7% atau target tidak terpenuhi.

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


90 %

84,1 %

93,4 %

Rata-Rata Capaian


93,4 %

30

Grafik Capaian Sasaran Strategis Pertengahan Tahun 2016 “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim”

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

Target Capaian

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 96,2%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Sampai akhir tahun 2016 jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah 508 perkara (pidana dan perdata) dan sudah diputus sebanyak 415 perkara (257 perkara perdata dan 158 perkara pidana). Dari jumlah perkara yang sudah diputus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK adalah sebagai berikut.  Perkara perdata yang diputus sebanyak 257 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 32 perkara, kasasi sebanyak 20 perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 6 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 199 perkara.  Perkara pidana yang diputus sebanyak 158 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara, kasasi sebanyak 4 perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 150 perkara.


31

Jadi total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 349 perkara dari 415 perkara yang sudah diputus, sehingga realisasinya sebesar 84,1%. Dari realisasi tersebut dibandingkan target yang sudah ditetapkan sebesar 90% maka capaian indikator kinerjanya menjadi 93,4%.

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


95 %

100 %

105,3 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

125 %

100 %

100 %

100 %

Rata-Rata Capaian

107,58 %

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” 100 90 80 70 60 50

Target

40

Capaian

30 20 10 0


32

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 107,58%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Pada tahun 2016 indikator kinerja ”persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap” ditargetkan sebesar 95%. Dalam realisasinya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap sebanyak 30 berkas dari jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak 30 berkas. Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 100%. Jadi capaian indikator kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 105,3%.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pada tahun 2016 indikator persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 508 berkas dari jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 508 berkas, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau target terpenuhi.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak Pada tahun 2016 indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 80%. Dalam realisasinya jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 495 berkas dari 495 berkas jumlah putusan. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator

Kinerja


Utama 33

Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 125% atau target terpenuhi.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pada tahun 2016 indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2016 sebanyak 223 berkas dari jumlah penyitaan sebanyak 223 berkas. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau target terpenuhi.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaat. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

Rata-Rata Capaian


100%

34

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan” 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

a

b

c

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada tahun 2016 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%. Dalam realisasinya tidak ada perkara prodeo yang masuk sepanjang tahun 2016 (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaiakan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gianyar hanya sedikit bahkan tidak ada yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaat Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaat yaitu tidak ada karena tidak dilakukan sidang keliling di Pengadilan Negeri Gianyar.


35

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Selama tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar tidak terdapat amar putusan perkara yang menarik perhatian publik. Namun selama ini amar putusan perkara di Pengadilan Negeri Gianyar sudah di upload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


90 %

0%

0%

Rata-Rata Capaian

0%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”

100 80 60

Target

40

Capaian

20 0 Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 0%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Tidak Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut.


36

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Pada tahun 2016 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 90%. Dalam realisasinya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 0 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 1 permohonan eksekusi yang masuk tahun 2016, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 masih dalam proses untuk segera ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


0%

0%

100%

0%

0%

100%

Rata-Rata Capaian

100%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” 1 0.8 0.6 0.4

Target

0.2

Capaian

0 Persentase Pengaduan Persentase Temuan Hasil Masyarakat Yang Pemeriksaan Eksternal Ditindak Lanjuti Yang Ditindaklanjuti

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”.


37

Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pada tahun 2016, dalam realisasinya tidak terdapat pengaduan yang masuk. Sehingga berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pada tahun 2016 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0%. Pada tahun 2016, dalam realisasinya temuan hasil pemeriksaan eksternal sebanyak 0 pengaduan. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator

Kinerja

Utama

Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencpai 100%.

7. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar. b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan. c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana. d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

30 %

30 %

100 %

100 %

100 %

100 %


38

masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP). Rata-Rata Capaian

100%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan” 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

a

b

c

d

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar Pada tahun 2016 Program dan Rencana Kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2017 sudah mulai disusun. Penyusunan Pagu Indikatif untuk DIPA 01 dan 03 menjadi salah satu perencanaan yang mulai dilakukan. Pagu Indikatif 2017 DIPA 01 (099841) untuk Belanja Pegawai dan Barang sebesar Rp. 5.397.555.000,- sedangkan Pagu Indikatif 2017 DIPA 03 (099842) sebesar Rp.

54.800.000,-. Selain penyusunan rencana kerja pagu indikatif 2017,

Pengadilan Negeri Gianyar juga mengusulkan Belanja Modal untuk tahun 2017 sebesar Rp. 15.105.912.000,-. Selain itu juga sudah disusun Usulan Rencana Kegiatan Anggaran untuk tahun 2018 untuk DIPA 01 (09841) yang disusun pada bulan Desember 2016 yang sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk diteruskan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Besar Rencana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

39

Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 11.211.022.000,- yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun 2016 terus dilakukan terutama oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan bersama Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang di organisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Gianyar mencapai 92 % untuk DIPA 01 (099841) dan 91 % untuk DIPA 03 (099842). Sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100 %.

c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang operasional Pengadilan Negeri Gianyar terus dilakukan. Pada tahun 2016, melalui DIPA 01 (009841) Pengadilan Negeri Gianyar melakukan pengadaan Belanja Modal Pengolah Data dan Informasi yang sudah selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi tersebut untuk mendukung pelaksanaan operasional berbasis Teknologi Informasi yang sudah mulai dilakukan oleh Mahkamah Agung. Perangkat Pengolah Data tersebut berupa : 

1 (satu) unit Scanner merk Fujitsu.



5 (lima) unit Personal Komputer merk Lenovo.



2 (dua) unit Laptop merk Fujitsu.



1 (satu) unit Router merk Mikrotik.



3 (tiga) unit Printer merk Brother.

Selain Belanja Modal Pengolah Data dan Informasi, pada tahun 2016 juga terdapat Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap I dimana pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Gianyar memperoleh dana untuk melanjutkan Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap II sebesar Rp. 9.999.999.000,-. sesuai dengan DIPA nomor SP DIPA005.01.2.099841/2017 tanggal 7 Desember 2016.


40

Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor Pengadilan Negeri Gianyar dirasa masih kurang untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini sudah berusia cukup tua sehingga kurang maksimal dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor dan sudah perlu dilakukan penghapusan. Untuk itu pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Gianyar mengusulkan Belanja Modal sebesar Rp. 15.105.912.000,- untuk Belanja Modal: 

Mobil Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dengan usulan dana sebesar masing-masing Rp. 250.000.000,-.



Meubelair dengan usulan dana sebesar Rp. 1.483.340.000,-



Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap II dengan usulan sebesar Rp. 13.122.572.000,-

Pada bulan Desember 2016 juga diusulkan Belanja Modal untuk tahun 2018 yang meliputi : 

Pengadaan Teknologi Informasi dengan usulan dana sebesar Rp. 403.840.000,-



Pengadaan

Kendaraan

Bermotor

dengan

usulan

sebesar

Rp.

486.840.000,

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi dengan usulan sebesar Rp. 803.000.000,-



Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan usulan sebesar Rp. 2.651.551.000,-



Pengadaan

Gedung/Banguna

dengan

usulan

sebesar

Rp.

1.023.334.000,

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP dengan usulan sebesar Rp. 59.930.000,-

Dari data tersebut, realisasinya mencapai 30 %. Jadi dapat disimpulkan capaian indikator kinerja penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana sudah mencapai 100 % atau target terpenuhi.

d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP) Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar pelayanan terhadap masyarakat sudah berdasarkan SOP yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

41

tahun 2016 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar baik itu

dibidang

penanganan

perkara

maupun

bidang

pelayanan.

Untuk

meningkatkan kedisiplinan, Pengadilan Negeri Gianyar sudah menggunakan absensi sidik jari. Dengan absensi sidik jari maka tidak ada manipulasi dalam kehadiran pegawai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

8. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


20 %

11,1 %

55,5 %

20 %

31,5 %

157,5 %

10 %

3,7 %

37 %

Rata-Rata Capaian

83,3%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana” 35 30 25 20

Target

15

Capaian

10 5 0 a

b

c


42

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 83,3%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pada tahun 2016 indikator persentase program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ditargetkan sebesar 20%. Sedikitnya persentase

yang ditargetkan dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Dalam realisasinya pada tahun 2016 terdapat 5 (lima) pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari 54 pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah : 1) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia yang diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Ibu. Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja,S.H.,M.H. 2) Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan LI s/d LIII Tahun 2015 yang diikuti oleh Ida Bagus Dony Prawita,A.Md. 3) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan II yang diikuti oleh Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. 4) Diklat Lokakarya Hukum Persaingan Usaha yang diikuti oleh Aryo Widiatmoko, S.H. 5) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Penegak Hukum Seluruh Indonesia yang diikuti oleh Ni Luh Putu Partiwi, S.H. 6) Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Gelombang I di Wilayah Bali, NTB, dan NTT yang diikuti oleh I Gusti Agung Bagus Adiputra, S.E. Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 11,1%. Jadi capaian indikator kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 55,5%.


43

b. Penyusunan program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi Pada tahun 2016 indikator persentase program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi ditargetkan sebesar 20%. Dalam realisasinya pada tahun 2016 ada 17 (tujuh belas) pegawai yang mengikuti sosialisasi dari 54 pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar. Pegawai yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. 1)

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum. mengikuti sosialisasi : 

Pembinaan dan Pengarahan ISO 9001.



Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Bagi Ketua Pengadilan Negeri.



Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Wilayah Hukum Bali dan NTB.

2)

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. 


3)

Danu Arman, S.H., M.H. 

Sosialisasi Aplikasi SIWAS MA-RI di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar.

4)

Anak Agung Gede Putra Suarjana,S.H. mengikuti sosialisasi : 

Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2015 dan Strategi

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. 

Alokasi Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan TA 2017.




 5)

Pembinaan dan Konsultasi Program Anggaran dan RKBMN.

I Wayan Dirga, S.H. 




Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Bagi Admin dan User Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar.


44

6)

Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H. 





7)

I Gusti Ayu Indira Maharani,S.Kom.,S.H. mengikuti sosialisasi : 

FGD Penyusunan Spending Reviu.



Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 Wilayah Bali.



Alokasi Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan TA 2017.



Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2016.

 8)

Pembinaan dan Konsultasi Program Anggaran dan RKBMN.

I Wayan Agus Rudiartama,S.T.,S.H.,M.T. mengikuti sosialisasi : 

Tata Cara Revisi Anggaran T.A. 2016 dan Bimtek Aplikasi RKA-KL DIPA 2016.

9)

Ida Ayu Ratnadi Sriyani,S.S. mengikuti sosialisasi : 

Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum.

10) I Gusti Agung Bagus Adiputra,S.E. mengikuti sosialisasi : 

FGD Penyusunan Spending Reviu.



Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2015 dan Strategi

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. 11) I Gusti Ayu Suary Dewi,S.E. mengikuti sosialisasi : 

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan T.A. 2015.



Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 005.01 Semester I Tahun 2016 pada Pengadilan se-Bali.



Monev Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 Bagian Anggaran 005.01 pada Pengadilan Wilayah Bali.


45

12) Komang Devi Mahardiani,S.H. mengikuti sosialisasi : 

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan T.A. 2015.



Peraturan Barang Milik Negara dan Lelang Dilingkungan Wilayah Kerja KPKNL Denpasar.



Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 005.01 Semester I Tahun 2016 pada Pengadilan se-Bali.



Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2016 DIPA 03.



Monev Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 Bagian Anggaran 005.01 pada Pengadilan Wilayah Bali.

13) I Gede Wayan Eka Sukadana,S.Kom. mengikuti sosialisasi : 

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.1.1.

14) Wahyu Krisna Mijaya,S.H. mengikuti sosialisasi : 

Tata Cara Revisi Anggaran T.A. 2016 dan Bimtek Aplikasi RKA-KL DIPA 2016.

15) I Made Aryadi Premana Putra,S.H. mengikuti sosialisasi : 

Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum.

16) I Ketut Arnawa,S.E. mengikuti sosialisasi : 

Bimbingan Teknis Aplikasi SAIBA 2016.

17) Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. 

Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 Wilayah Bali.







Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 31,5%. Jadi capaian indikator kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 157,5%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

46

c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar terdapat 2 (dua) pegawai yang mengajukan usulan ijin belajar/kuliah dari 54 pegawai. Pegawai yang mengikuti peningkatan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. 1) I Gusti Ayu Suary Dewi,S.E. mengikuti pendidikan S1 untuk jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ngurah Rai. 2) Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. mengikuti pendidikan S1 untuk jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ngurah Rai. Jenjang pendidikan pegawai di Pengadilan Negeri Gianyar sudah hampir seluruhnya sudah menempuh pendidikan Strata 1 (S1). Hanya 2 (dua) pegawai yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S1). Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 3,7%. Jadi capaian indikator kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 37%.

9. Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


100 %

92 %

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rata-Rata Capaian


98,4%

47

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum” 100 98 96 Target

94

Capaian

92 90 88 a

b

c

d

e

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 98,4%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran Pada tahun 2016 indikator persentase penyerapan anggaran ditargetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 mendapatkan anggaran total dari DIPA 01 (099841) dan DIPA 03 (099842) sebesar Rp. 10.864.562.000,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut yang terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.013.025.939,- dengan rincian melalui DIPA 01 (099841) dengan anggaran Rp. 10.804.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.958.321.439,- dan DIPA 03 (099842) dengan anggaran Rp. 60.042.000,terealisasi

sebesar

Rp.

54.704.500,-.

Berdasarkan

penjelasan/formulasi

perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 92 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 92 %.


48

b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku tepat pada waktunya. Laporan-laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara bulanan, triwulan, dan semester. Jadi dapat disimpulkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu sudah terealisasi sebesar 100 %.

c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat Tata persuratan yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar dilaksanakan dan dikelola berdasarkan SOP yang sudah dibuat. Selama tahun 2016 terdapat 1.955 surat masuk yang sudah didisposisi ke masing-masing bagian sesuai perihal surat dan 2.630 surat keluar yang sudah dikirim baik melaui pos/ jasa pengiriman surat/ diantarkan langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN Pada tahun 2016 indikator persentase program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN sudah dilaksanakan. Pemeliharaan BMN terus dilaksanakan secara berkala, hal ini dapat dilihat pada DIPA 01 (099841) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016 terdapat anggaran untuk melaksanakan pemeliharaan BMN seperti : 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebesar Rp. 49.500.000,-.



Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi sebesar Rp. 26.350.000,-.



Pemeliharaan Barang Persedian berupa kunci dan lampu sebesar Rp. 1.376.000,-.

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan BMN telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap 6 (enam) bulan diadakan rekonsiliasi pelaporan dan pertanggungjawaban BMN yang di lakukan oleh Mahkamah Agung. Selain itu juga terdapat laporan bulanan yang setiap bulan dilaporkan oleh operator


49

SIMAK-BMN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat Pengadilan Negeri Gianyar dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalu melakukan koordiansi dengan instansi terkait lainnya. Hal ini tidak luput dari sistem pemerintahan birokrasi dimana setiap instansi saling terkait dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya maksyarakat pencari keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

10. Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif” adalah sebagai berikut. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rata-Rata Capaian

100%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif”

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Capaian

a

b


50

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut. a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan) Di Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 selama ini sudah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya yang dilakukan dalam rapat bulanan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selain rapat bulanan juga diadakan pengawasan dan evaluasi oleh Hakim Pengawas Bidang yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan Surat Keputusan Nomor W24-U7/68/KP.01.2/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gianyar. Maka dari pada itu dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala sudah mencapai 100 %.

b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal / internal Pada tahun 2016 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%. Sampai akhir tahun 2016, dalam realisasinya terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 April 2016 dan 5 Desember 2016. Temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti

dan

dilakukan

penyelesaian

perbaikan

sehingga

segera pada

pemeriksaan kedepannya tidak terdapat lagi temuan yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal/internal pada tahun 2016 mencapai 100%.


51

C. Realisasi Anggaran 1. Uraian Anggaran Program Kegiatan a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099841 pada tahun 2016 berdasarkan revisi DIPA terakhir memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.804.520.000,- yang terdiri dari : 1). Belanja Barang Non Operasional Rp. 73.825.000,- yang terdiri dari : a) Belanja Bahan Rp. 21.105.000,- untuk Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah

Jabatan,

Jamuan

Tamu,

Rapat-Rapat,

Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi. b) Belanja Jasa Rohaniawan Rp. 1.600.000,- untuk Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan. c) Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 51.120.000,- untuk koordinasi / konsultasi / pembinaan dan jasa rohaniawan. 2). Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.254.379.000,3). Belanja Barang Operasional Rp. 470.316.000,- yang terdiri dari : a) Belanja Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran Rp. 174.540.000,- untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan honorarium tenaga kontrak (pramubakti, satpam dan supir). b) Belanja Langganan Daya dan Jasa Rp. 96.884.000,- untuk langganan listrik, air, dan telpon. c) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 4.546.000,-. d) Belanja Langganan Koran, Web Hosting, dan Internet untuk keperluan perkantoran Rp. 19.700.000,e) Belanja Mobilisasi Pindah Kantor Rp. 23.120.000,f) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 48.960.000,- untuk honor KPA, PPK, Penguji SPP / Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelolaan Keuangan. g) Belanja Barang Operasional Lainnya Rp. 25.340.000,- untuk belanja pakaian dinas pegawai non hakim. h) Belanja Pemeliharaan Rp. 77.226.000 yang terdiri :


52

 Belanja Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa CCTV, TV Media, Touchscreen, Mesin Foto Copy, Finger Print, AC Split, Printer, Laptop, dan PC Rp. 26.350.000, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Rp. 49.500.000, Belanja Pemeliharaan Barang Persedian berupa kunci dan lampu Rp. 1.376.000,4). Belanja Modal Rp. 5.006.000.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 5.006.000.000,- untuk pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Rp. 4.900.000.000,- dan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 106.000.000,-.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099842 memperoleh anggaran berdasarkan revisi DIPA terakhir sebesar Rp. 60.042.000 di tahun 2016 yang terdiri dari : 1) Belanja Bahan untuk Fotocopy/ Penggadaan Rp. 435.000,2) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 650.000,3) Belanja ATK Rp. 19.657.000,- untuk kegiatan Pos Pelayanan Hukum, Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Tepat Waktu dan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara. 4) Belanja Honor Advokat Rp. 28.800.000,-. 5) Belanja Konsumsi untuk Terdakwa Rp. 8.700.000,6) Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 1.800.000,- untuk biaya panggilan dan pemberitahuan.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gianyar selaku satuan kerja dan koordinator wilayah memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) awal pada tahun 2016 yang terdiri dari :


53

a. DIPA 01 (099841) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan

Belanja

Barang

dan

Belanja

Modal

dengan

Nomor

DIPA

005.01.2.099841/ 2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan total pagu Rp. 10.804.520.000,b. DIPA 03 (099842) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dengan Nomor DIPA 005.01.2.099842/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan total pagu Rp. 60.042.000,Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO

PAGU

REALISASI BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA

REALISASI NETTO

PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)

10.804.520.000

9.958.321.439

0

9.957.105.411

92%

847.414.589

5.254.379.000

4.809.766.639

1.216.028

4.808.550.611

92%

445.828.389

-Belanja Barang

544.141.000

507.854.150

0

507.854.150

93%

36.286.850

-Belanja Modal

5.006.000.000

4.640.700.650

0

4.640.700.650

93%

365.299.350

60.042.000

54.704.500

0

54.704.500

91%

5.337.500

60.042.000

54.704.500

0

54.704.500

91%

5.337.500

URAIAN

SISA ANGGARAN

DIPA – 1

005.01.2.099841 / 2016 (BUA) -Belanja Pegawai

DIPA – 2

005.01.2.099842 / 2016 (BADILUM) -Belanja Barang

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut. a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA -005.01.099841 / 2016 (BUA) Rp. 9.312.000,- yang terdiri dari : 1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (423141) yang berupa rumah dinas dan kantin sebesar Rp. 9.312.000,-


54

b. Penerimaan DIPA–005.03.2.099842 / 2016 (DITJEN BADILUM) Rp. 47.615.400,- yang terdiri dari : 1) Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) Rp. 15.670.000,2) Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan (423412) sebesar Rp. 525.000,3) Pendapatan Ongkos Perkara (423415) sebesar Rp. 13.120.000,4) Pendapatan

Kejaksaan dan Peradilan

Lainnya (423419)

Rp.

18.300.400,-


55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016

merupakan

gambaran

capaian

kinerja

yang

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pada tahun berikutnya. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

Bidang Kepaniteraan

1.

2.



a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

3%

3,17 %

105,6 %

3%

1,59 %

53 %

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %

80 % 90 % 90 %

82,1 % 81 % 91,2 %

102,6 % 90 % 101,4 %

15 %

8,8 %

58,7 %

90 %

84,1 %

93,4 %


56

3.

4.

5.

6.

95 %

100 %

105,3 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

125 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100%

X

X

X

100 %

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi Meningkatnya atas putusan perkara perdata Kepatuhan yang berkekuatan hukum tetap Terhadap Putusan yang ditindaklanjuti. Pengadilan

90 %

0%

0%


0%

0%

100%

0%

0%

100%

a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar. b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan. c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

30 %

30 %

100 %



a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan Peningkatan cara sitting plaatz. Aksesibilitas c. Persentase amar putusan Masyarakat perkara yang menarik Terhadap Peradilan perhatian masyarakat yang (Acces to Justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


Bidang Kesekretariatan

7.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan


57

Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan

8.

9.

10.




d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP).

100 %

100 %

100 %


20 %

11,1 %

55,5 %

20 %

31,5 %

157,5 %

10 %

3,7 %

37 %

a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran. b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat. d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN. e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat. a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan). b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal / internal.

100 %

92 %

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

RATA-RATA CAPAIAN


92,9 %

58

Dalam pelaksanaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gianyar diantaranya: 

Perkara yang masuk pada akhir tahun 2016 cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara.

B. Saran-Saran Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).



Memberikan arahan kepada bawahan atau staf pada Pengadilan Negeri Gianyar akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.


59

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan

Jml perkara yg diselesaikan secara mediasi x 100 % Jml perkara yg masuk Ctt : perkara perdata yg masuk

 Hakim Mediasi/ Laporan Bulanan dan Mediator Laporan  Panitera Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. x 100% Jumlah perkara yang di mediasi

 Hakim Mediasi/ Laporan Bulanan dan Mediator Laporan  Panitera Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

 Majelis Hakim  Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml perkara yang diselesaikan x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan x 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100% f. Persentase perkara yang Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan



Ctt : dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% Jumlah putusan

 Majelis Hakim


3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

 Panitera


b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

 Panitera


Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B x 100%

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu x 100% Jml putusan

 Panitera  JuruSita


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat x 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

 Panitera  JuruSita


a. Persentase perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi zitting plaatz x dapat diselesaikan di 100% zitting plaatz Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara zitting plaatz



c. Persentase amar putusan Jumlah amar putusan perkara yang di website x 100% perkara yang menarik Jumlah putusan perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on Catatan: line dalam waktu Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang maksimal 1 hari kerja menarik perhatian masyarakat (publik) sejak diputus

 Kepaniteraan  Kesekretariatan


Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti x 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan Jml pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% masyarakat yang Jumlah pengaduan yang diterima ditindaklanjuti

 Ketua Pengadilan  Panitera






Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase temuan hasil Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti x 100% pemeriksaan eksternal Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti.


Penyelenggaraa n Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan

a. Penyusunan Program dan Prosentase penyelesaian program dan rencana kerja tahunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Gianyar Pengadilan Negeri Gianyar

 Ketua Pengadilan  Sekretaris


b. Penyusunan Program Prosentase penyelesaian penyusunan program kerja dan rencana Kerja dan Rencana anggaran tahun berjalan tepat waktu Anggaran Tahun Berjalan



Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan

8.

Penyelenggaraa n Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

c. Penyusunan Program Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana



d. Penyusunan Program Prosentase penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan Ketepatan Waktu administrasi kepegawaian dan kedisisiplinan pegawai tepat Penyelesaian Pelayanan waktu sesuai SOP Terhadap Masyarakat dan Administrasi Kepegawaian dan Kedisiplinan Pegawai (SOP)

 Sekretaris


a. Penyusunan Program Prosentase Aparatur Peradilan yang mengikuti pendidikan dan Aparatur Peradilan Yang pelatihan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

 Sekretaris


b. Penyusunan Program Prosentase Aparatur Negara yang mengikuti sosialisasi Aparatur Negara Yang Mengikuti Sosialisasi

 Sekretaris


c. Penyusunan Program Prosentase pelaksaanaan program peningkatan kenaikan jenjang Peningkatan Kenaikan pendidikan sumber daya aparatur peradilan Jenjang Pendidikan Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Sekretaris


9.

Penyelenggaraa n Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

10. Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

a. Penyusunan Tercapainya Anggaran

Program Prosentase penyerapan anggaran Penyerapan

 Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Penyusunan Program Prosentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pengguna Penyampaian Laporan anggaran tepat waktu Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

 Sekretaris

c. Penyusunan Program Prosentase pengelolaan tata persuratan dan pengarsipan surat Penyelesaian Tata sesuai SOP Persuratan dan Pengarsipan Surat

 Sekretaris


d. Penyusunan Program Prosentase pemeliharaan dan penyusunan pertanggungjawaban Pemeliharaan dan BMN tepat waktu Pertanggungjawaban BMN

 Sekretaris


e. Penyusunan Program Prosentase pelaksanaan kordiansi dengan instansi Pelaksanaan Kordinasi terkait/masyarakat Dengan Instansi Terkait/Masyarakat

 Sekretaris


a. Penyusunan Program Prosentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala Pelaksanaan Pemantauan (setiap triwulan) dan Evaluasi Secara Berkala (Setiap Triwulan)

 Sekretaris


Yang Efektif

b. Penyusunan Program Jumlah temuan eksternal/internal yang ditindaklanjuti x 100% Penyelesaian Temuan Jumlah temuan eksternal/internal Hasil Pemeriksaan Eksternal / Internal



LAMPIRAN 2 MATRIKS RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA 2016


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

3% 3%



2.


3.


4.

5.

6.


Meningkatnya Terhadap Pengadilan Meningkatnya Pengawasan

Kepatuhan Putusan Kualitas

100 % 100 % 80 % 90 % 90 % 15 % 90 %

95 % 100 % 80 %

100 % 0% X 100 %

90 %

0% 0%


8.

9.

10.





a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Gianyar b. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan c. Penyusunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana d. Penyusunan Program Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Terhadap Masyarakat dan Administrasi Kepegawaian dan Kedisiplinan Pegawai (SOP) a. Penyusunan Program Aparatur Peradilan Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan b. Penyusunan Program Aparatur Negara Yang Mengikuti Sosialisasi c. Penyusunan Program Peningkatan Kenaikan Jenjang Pendidikan Sumber Daya Aparatur Peradilan a. Penyusunan Program Tercapainya Penyerapan Anggaran b. Penyusunan Program Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran c. Penyusunan Program Penyelesaian Tata Persuratan dan Pengarsipan Surat d. Penyusunan Program Pemeliharaan dan Pertanggungjawaban BMN e. Penyusunan Program Pelaksanaan Kordinasi Dengan Instansi Terkait/Masyarakat a. Penyusunan Program Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala (Setiap Triwulan) b. Penyusunan Program Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal / Internal

100 % 100 % 30 % 100 %

20 % 20 % 10 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Gianyar, 15 Pebruari 2016 Ketua

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. NIP. 19621231 199603 1 003


RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2018 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


3% 3%



2.


3.


4.

5.

6.




100 % 100 % 80 % 90 % 90 % 15 % 90 %

95 % 100 % 80 %

100 % 0% X 100 %

90 %

0% 0%


8.

9.

10.






100 % 100 % 30 % 100 %

20 % 20 % 10 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Gianyar, 3 Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Gianyar,

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. NIP. 19710703 199903 2 003

LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KINERJA 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: I WAYAN PAGEH, S.H., M.H. : Panitera Pengadilan Negeri Gianyar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan

: DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUARJANA, S.H. : Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan

: DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GIANYAR NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


3% 3%



2.


3.


4.

5.

6.




100 % 100 % 80 % 90 % 90 % 15 % 90 %

95 % 100 % 80 %

100 % 0% X 100 %

90 %

0% 0%


8.

9.

10.





Jumlah Anggaran Kepaniteraan


Rp. 60.042.000,-

Jumlah Anggaran Kesekretariatan Rp. 10.804.520.000,-

100 % 100 % 30 % 100 %

20 % 20 % 10 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Recommend Documents