LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DANA PERIMBANGAN (Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian) TAHUN
2008 ( AUDITED )
2008Audited BA71Tahun Keuangan Laporan
NGJAWAB TANGGU PERNYATAAN
Neraca,dan Anggaran, BA 71 yangterdiri dari: LaporanReatisasi LaporanKeuangan tertampir, 2008(Audited)sebagaimana TahunAnggaran CatatanatasLaporanKeuangan Keuangan, adatah merupakantanggungjawab DirektoratJenderaIPerimbangan Keuangan. JenderalPerimbangan sumberdataberasaldari Direktorat mengingat
Jakarta, & Mei2009 Keuangan, Perimbangan DirekturJenderaI 4-SetakuKPATransferke Daerah
Mardiasmo NIP131285927
NERACA BAGIANANGGARAN71 DIREKTORATJENDERALPERIMBANGANKEUANGAN PER 31 DESEMBER2OO8DAN 2OO7 (dalamRupiah) KHUSUS BAGIAN ANGGARAN : (071)DANAOTONOMI & PENYESUAIAN Jum
CATATANI
31-Des-2008(Audited)
UtanqPerhitunqanFihak Ketiqa 41.435.198.382
K
BelaniaPemerintahPusatvano masih Harus D Transferke Daerahvanq masih harusd yanq masihharusdibayar Belaniadanaperimbanqan masihharus Belaniaotonomikhususdan JUMLAH KEWAJIBANJANGKA PENDEK
41.435.198.382 41.435.198.382
.4
-SiLPA-
harusdisediakanuntukpembayaran ra yang harusdisedii
n
9r?!_49!9_{9!919!1
ffi-LTNCA-
-(41738i3
JUMLAH EKUITASDANA JUMLAH KEWAJIBANDAN EKUITASDANA
n Jakarta,) Mei 2009 DirekturJenderalPerimbangan Keuangan , ft-Selaku KPA Transferke Daerah
Mardiasmo NtP131285927
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
DAFTAR ISI Halaman Pernyataan Tanggung Jawab
i
I. Ringkasan
1
II. Laporan Realisasi Anggaran
1
III. Neraca
2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan
3
A. Penjelasan Umum
3
A.1. Dasar Hukum
3
A.2. Kebijakan Teknis Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71)
3
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
5
A.4. Kebijakan Akuntansi
6
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Alokasi Transfer ke Daerah
9 10
B.1.1. Penjelasan Alokasi Transfer Dana Otonomi Khusus
10
B.1.2. Penjelasan Alokasi Transfer Dana Penyesuaian
10
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
11
B.2.1. Realisasi Dana Otonomi Khusus
12
B.2.2. Realisasi Dana Penyesuaian
13
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca DAFTAR LAMPIRAN
16 18
3
I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (6) PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) wajib memproses Dokumen Sumber untuk
menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja yang disampaikan setiap semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BAPP Bagian Anggaran 71 berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan semester dan tahunan tersebut. Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),namun belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa data pagu anggaran dan data realisasi BA 71 atas transfer langsung dari Rekening Kas Negara yang dikelola Dit. Pengelolaan Kas Negara – Ditjen Perbendaharaan ke Rekening Kas Daerah.
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran BA 71 menggambarkan perbandingan antara pagu alokasi Tahun Anggaran (TA) 2008 dengan realisasinya selama satu tahun anggaran. Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) ke Daerah TA 2008 adalah sebesar Rp13.718.821.748.655 atau mencapai 98,08% dari anggarannya. Jumlah realisasi tersebut terdiri dari realisasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp7.510.285.794.000 atau 100 % dari anggarannya, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp6.208.535.954.655 atau 95,86% dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagai berikut:
1
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
DANA OTSUS &PENYESUAIAN Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
Anggaran
TA 2008 Realisasi
13.986.677.539.000 7.510.285.794.000 6.476.391.745.000
13.718.821.748.655 7.510.285.794.000 6.208.535.954.655
Anggaran
(dalam rupiah) TA 2007 Realisasi
9.593.208.776.400 9.296.004.920.133 4.045.748.000.000 4.045.748.000.000 5.547.460.776.400 5.250.256.920.133
III. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2008. Jumlah Aset per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp NIHIL; yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp NIHIL; dan Aset Tidak Lancar sebesar Rp NIHIL. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp41.435.198.382,- yang merupakan kurang bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya 2007 (PMK Nomor 72/PMK.07/2009). Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya 2007 yang dicantumkan dalam UU 41/2008 tentang APBN 2009 sebesar Rp96.747.100.000,-. Berdasarkan data yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), alokasi Kurang Bayar DISP sebesar Rp41.435.198.382,-. Hasil verifikasi dan validasi BPKP inilah yang menjadi dasar penetapan PMK Nomor 72/PMK.07/2009. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2008 adalah sebesar negatif (Rp41.435.198.382,-) yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar berupa dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar negatif (Rp41.435.198.382,-) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp NIHIL. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah)
Nilai kenaikan/ (penurunan)
31-12- 2008
31-12-2007
Nihil Nihil
Nihil Nihil
-
41.435.198.382
Nihil
-
(41.435.198.382) Nihil
Nihil Nihil
-
Aset Aset Lancar Aset Tidak Lancar Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi
2
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum dan laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
penjelasan pos-pos
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (2) menetapkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (Audited) disusun berdasarkan LKPP (Audited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
3
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Keuangan Pemerintah Pusat.
Akuntansi
dan
Pelaporan
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 24/PB/ tahun 2006 tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN (BA 71) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, kebijakan penyaluran Dana Perimbangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) TA 2008 meliputi : Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Dana Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) TA 2008 meliputi : Dana Otsus NAD dan Papua, Dana Otsus Tambahan Infrastruktur Papua, DPDAU,DPTundik, DPSarana dan Prasarana Papua Barat, DPInsfrastuktur Sarana dan Prasarana, dan DPAlokasi Cukai
Otonomi Khusus Papua, Dana Otonomi Khusus Tambahan Infrastruktur Papua, Dana Penyesuaian Penyeimbang Dana Alokasi Umum (DP - DAU), Dana Penyesuaian, Dana Penyesuaian Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat, Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana, dan Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008. Dana Otonomi Khusus Aceh digunakan untuk membantu daerah dalam rangka membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008. Dana Otonomi Khusus Papua digunakan terutama untuk
4
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited pendanaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dana tambahan infrastruktu Papua digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur provinsi papua. Alokasi DP - DAU dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2008 kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. DP-DAU dialokasikan sebesar 25% dari DAU Tahun 2007 kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dalam perhitungan Alokasi DAU Tahun 2008 DAU-nya nol atau mengalami penurunan perolehan DAU lebih dari 75%. Alokasi DP-Kependidikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2007. DP-Kependidikan dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota guna membantu keuangan daerah yang digunakan khusus untuk pendanaan belanja pegawai dalam rangka pemberian bantuan atas kenaikan tunjangan kependidikan bagi guru PNSD. Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 yang penggunaannya untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik. Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana dialokasikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Panitia Anggaran DPR-RI. Dana Penyesuaian Alokasi Cukai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 Alokasi Dana Transfer TA 2008 meningkat Rp5,54 triliun atau 65,56% terhadap TA 2007
Alokasi Dana Transfer ke Daerah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (BA 71) TA 2008 adalah sebesar Rp13,99 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi BA 71 TA 2007 sebesar Rp8,45 triliun berarti terjadi peningkatan pengalokasian Dana Transfer sebesar Rp5,54 triliun atau 65,56%. Dari pagu alokasi tersebut di atas, berdasarkan data realisasi, telah dicairkan/direalisasikan sebesar Rp13,72 triliun atau mencapai 98,08%
5
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
Realisasi Transfer TA 2008 meningkat Rp4,44 triliun atau 47,84% terhadap TA 2007
dari anggarannya. Jumlah realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp4,44 triliun atau 47,84% jika dibandingkan dengan realisasi BA 71 TA 2007 sebesar Rp9,28 triliun. Peningkatan alokasi anggaran dan realisasi Transfer untuk Daerah terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk (i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (ii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja. Jumlah Pemerintah Daerah penerima Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2008 adalah sebanyak 484 Daerah, yang terdiri dari 33 daerah Provinsi dan 451 daerah Kabupaten/Kota.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Sumber Data : - Dari DJPK Untuk Yang dicairkan melalui Dit. PKN- DJPBN.
Laporan Keuangan BA 71 TA 2008 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh dana transfer ke daerah untuk Tahun 2008, yang pencairannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) – Ditjen Perbendaharaan. Laporan Keuangan BA 71 ini telah disusun dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan berdasarkan data sumber yang berada pada Ditjen Perimbangan Keuangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan jumlah pagu alokasi Dana Transfer ke Daerah beserta Realisasinya dalam Tahun 2008. Nilai Realisasi dari Dana Transfer dalam Laporan Keuangan BA 71 TA 2008 Audited ini dapat memberikan keyakinan yang memadai, mengingat tersedianya data sumber yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini. 2. Neraca Neraca untuk Laporan Keuangan BA 71 TA 2008 ini mempunyai saldo nihil untuk kelompok aset, sementara untuk kelompok kewajiban mempunyai saldo Rp Rp41.435.198.382 dan untuk kelompok ekuitas mempunyai saldo Rp (Rp41.435.198.382).
6
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 71 TA 2008 ini adalah : (1) Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran Pemerintah Daerah, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Transfer ke Daerah disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut jenis Dana Transfer ke Daerah.
7
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited (2) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. (3) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
8
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. (4) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
9
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH Total Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Rp13,99 triliun
Total Pagu Alokasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) adalah sebesar Rp13.986.677.539.000 . Alokasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) ke Daerah TA 2008 terdiri dari alokasi Dana Otonomi Khusus NAD dan Papua serta tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp7.510.285.794.000 ; Dana Penyesuaian Penyeimbang Dana Alokasi Umum (DP - DAU) sebesar Rp242.835.500.000 ; Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan sebesar Rp1.199.976.245.000 ; Dana Penyesuaian Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat sebesar Rp670.000.000.000 ; Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana sebesar Rp4.163.580.000.000 ; dan Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp200.000.000.000 . Komposisi alokasi Transfer ke Daeah BA 71 TA 2008 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini : Jenis Dana Transfer
Pagu Alokasi
DANA OTSUS & PENYESUAIAN
13.986.677.539.000
Dana Otsus NAD, Papua & tamb. Infrastruktur
7.510.285.794.000
DP-DAU
1.199.976.245.000
DP-Tunj. Kependidikan
670.000.000.000
DP-Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat DP-Infrastruktur Prasarana
Sarana
242.835.500.000
dan
4.163.580.000.000 200.000.000.000
DP-Alokasi Cukai
10
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
DP-DACHT 1%
DP-ISP 30%
DP-SP Prov Papua Barat 5%
D. Otsus NAD, Papua & tamb. Infrastruktur 54%
DPKependidikan 8% DP-DAU 2%
Grafik : Alokasi Transfer ke Daerah TA 2008 B.1.1 PENJELASAN ALOKASI TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS Dana Otonomi Khusus Papua telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan NAD serta Dana Tambahan Infratruktur Papua Rp7.510,29 miliar.
Tahun Anggaran 2008, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.07/2008. Dana Otonomi Khusus untuk Papua yang besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu DAU Nasional yaitu sebesar Rp3.590.142.897.000 serta Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp330.000.000.000 . Sedangkan Dana Otonomi Khusus Aceh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.07/2008 besarnya juga setara dengan 2 (dua) persen dari pagu DAU Nasional yaitu sebesar Rp3.590.142.897.000 .
B.1.2 PENJELASAN ALOKASI TRANSFER DANA PENYESUAIAN Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Penyesuaian Penyeimbang Dana Alokasi Umum (DP - DAU); Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan; Dana Penyesuaian Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat; Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana; dan Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau.
11
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
B.1.2.1 Alokasi DP-DAU Alokasi DP-DAU 242,84 miliar
Alokasi DP-DAU Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp242.835.500.000 yang terdiri dari alokasi DP-DAU untuk daerah provinsi sebesar Rp29.985.750.000 dan alokasi DP-DAU untuk kabupaten/kota sebesar Rp212.849.750.000 . DP-DAU Tahun 2008 dialokasikan kepada 1 (satu) daerah provinsi dan kepada 5 (lima) daerah kabupaten/kota yang yang dalam perhitungan Alokasi DAU Tahun 2008 DAU-nya nol atau mengalami penurunan perolehan DAU lebih dari 75%. DP-DAU untuk daerah provinsi diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota diberikan kepada Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Natuna dan Kab. Kutai Kartanegara.
B.1.2.2 Alokasi DP-Kependidikan Alokasi DPKependidikan Rp1.199,98 miliar.
Alokasi DP-Kependidikan Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp1.199.976.245.000 yang terdiri dari alokasi DP-Kependidikan untuk daerah provinsi sebesar Rp34.397.542.400 dan alokasi DP-Kependidikan untuk daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1.165.578.702.600 . DP-Kependidikan
dialokasikan
kepada
daerah
provinsi
dan
daerah
kabupaten/kota guna membantu keuangan daerah yang digunakan khusus untuk pendanaan belanja pegawai dalam rangka pemberian bantuan atas kenaikan tunjangan kependidikan bagi guru PNSD, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
B.1.2.3 Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat Alokasi DP-SP Prov. Papua Barat Rp670 miliar
Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp 670.000.000.000 Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.
12
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited B.1.2.4 Alokasi DP-INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA Alokasi DP-ISP Rp4.165,58 miliar.
Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp4.163.580.000.000 (empat triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah). Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana dialokasikan untuk daerah tertentu sebagai penguat desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik serta pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. Meliputi pemerintahan, transportasi, pendidikan, perdagangan, dan lingkungan hidup.
infrastruktur, prasarana kesehatan, pertanian,
B.1.2.5 Alokasi Dana Penyesuaian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Alokasi DP-DACHT Rp200 miliar.
Alokasi Dana Penyesuaian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau (DP-DACHT) untuk Propinsi Penghasil sebesar Rp60.000.436.827 (30%), untuk Kabupaten dan Kota Penghasil sebesar Rp59.676.612.284 (29,84%) dan untuk Kabupaten dan Kota lainnya sebesar Rp80.322.950.889 (40,16%).
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Total Realisasi Transfer ke Daerah Rp13,72 triliun (98,08%)
Dari Total Pagu Alokasi Transfer ke Daerah BA 71 TA 2008 adalah sebesar Rp13.986.677.539.000 realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) ke Daerah TA 2008 adalah sebesar Rp13.718.821.748.655 atau 98,08% dari anggarannya, terdiri dari realisasi Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Tambahan Infrastruktur Prov Papua sebesar Rp7.510.285.794.000 atau sebesar 100 % dari pagu alokasi; Dana Penyesuaian Penyeimbang Dana Alokasi Umum (DP - DAU) sebesar Rp242.835.500.000 atau sebesar 100 % dari pagu alokasi; Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan sebesar Rp1.199.976.245.000 atau sebesar 100 % dari pagu alokasi; Dana Penyesuaian Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat sebesar Rp569.500.000.000 atau sebesar 85 % dari pagu alokasi; Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana sebesar Rp4.006.939.652.000
atau sebesar 96,24% dari pagu
alokasi; dan Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp189.284.557.655 atau sebesar 94,64% dari pagu alokasi.
13
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited Komposisi realisasi Transfer BA 71 ke Daerah TA 2008 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini : Jenis Dana Transfer
Pagu Alokasi
DANA OTSUS & PENYESUAIAN
Realisasi
13.986.677.539.000
13.718.821.748.655
Dana Otsus NAD, Papua & tamb. Infrastruktur
7.510.285.794.000
7.510.285.794.000
242.835.500.000
242.835.500.000
DP-DAU
1.199.976.245.000
1.199.976.245.000
670.000.000.000
569.500.000.000
4.163.580.000.000
4.006.939.652.000
200.000.000.000
189.284.557.655
DP-Tunj. Kependidikan DP-Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat DP-Infrastruktur Prasarana
Sarana
dan
DP-Alokasi Cukai
Tabel : Komposisi Realisasi Transfer BA 71 ke Daerah TA 2008
8.000.000.000.000 6.000.000.000.000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0 D. Otsus
DP-DAU DP-Kepend.
Anggaran
DP-SP DP-ISP Papua Barat
DP-DACHT
Realisasi
Grafik : Realisasi Transfer BA 71 ke Daerah TA 2008 B.2.1 REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS Berdasarkan Permenkeu Nomor: 57/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Papua disalurkan melalui 4 tahap, untuk tahap I sebesar 15%, tahap II sebesar 30%, tahap III sebesar 40%, dan tahap IV sebesar 15%.
14
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
Realisasi Dana Otsus Papua Rp3,59triliun (100%) Realisasi Dana Tambahan Infrastruktur Papua Rp330 miliar (100%)
Realisasi Dana Otsus Aceh Rp3,59triliun (100%)
Pencairannya dilaksanakan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah penerima, jumlah realisasi penyaluran Dana Otsus Papua sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp3.590.142.897.000 atau 100% dari anggarannya. Sedangkan jumlah realisasi penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp330.000.000.000 atau 100% dari anggarannya. Berdasarkan Permenkeu Nomor 56/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Dana Otonomi Khusus Aceh disalurkan melalui 4 tahap, untuk tahap I sebesar 15%, tahap II sebesar 30%, tahap III sebesar 40%, dan tahap IV sebesar 15%. Dana Otonomi Khusus Aceh sampai dengan 31 Desember 2008 telah terealisasi sebesar Rp3.590.142.897.000 atau 100% dari anggarannya. B.2.2 REALISASI DANA PENYESUAIAN B.2.2.1 Realisasi DP - DAU Penyaluran
DP-DAU
untuk
masing-masing
daerah
provinsi
atau
kabupaten/kota penerima dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari alokasi
Realisasi DP-DAU Rp242,84 miliar (100%)
daerah bersangkutan, bersamaan dengan penyaluran DAU daerah provinsi/kebupaten/kota bersangkutan. Pencairannya dilaksanakan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah penerima , jumlah realisasi penyaluran DPDAU sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp242.835.500.000 atau 100% dari anggarannya yang terdiri dari DP-DAU untuk daerah provinsi sebesar Rp29.985.750.000 Rp212.849.750.000 .
dan DP-DAU untuk kabupaten/kota sebesar
B.2.2.2 Realisasi DP - Kependidikan Penyaluran DP-Kependidikan untuk masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota penerima dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari alokasi Realisasi DPKependidikan Rp1,20 triliun (100%)
daerah bersangkutan. Pencairannya dilaksanakan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah penerima, jumlah realisasi penyaluran DP-Kependidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp1.199.976.245.000 atau 100% dari anggarannya yang terdiri dari DP-Kependidikan untuk daerah provinsi sebesar Rp34.397.542.400 dan DP-Kependidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp1.165.578.702.600
15
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited B.2.2.3 Realisasi Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua barat disalurkan melalui 4 tahap, untuk tahap I sebesar 15%, tahap II sebesar 30%, tahap III sebesar 40%, dan tahap IV sebesar 15%.
Realisasi DP-SP Prov. Papua Barat Rp569,50 miliar (85%)
Pencairannya dilaksanakan dengan cara transfer langsung dari Rekenig Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah penerima, jumlah realisasi penyaluran Dana Sarana dan Prasaran Papua Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp569.500.000.000 atau 85% dari anggarannya.
B.2.2.4 Realisasi DP – Infrastruktur Sarana dan Prasarana
Realisasi DP-ISP Rp1.665,43 miliar
Dari total alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana sebagaimana disebutkan di atas, dalam TA 2008 telah direalisasikan sebesar Rp1.665.432.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sebesar 40 % dari pagu Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana.
B.2.2.5 Realisasi DP Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Penyaluran Dana Penyesuaian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau (DP DACHT) dilaksanakan setiap Triwulan. Realisasi DP-DACHT Rp189,28 miliar (94,64%)
Berdasarkan data pada SPM dan SP2D yang telah diterbitkan, realisasi penyaluran DP DACHT sebesar Rp189.284.557.655 atau 94,64% dari anggarannya, terdiri dari DP-DACHT Propinsi Penghasil sebesar Rp59.857.737.755, untuk DP-DACHT Kabupaten dan Kota penghasil sebesar Rp55.572.815.296, dan DP-DACHT untuk Kabupaten dan Kota lainnya Rp73.854.004.604.
c. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2008. Jumlah Aset per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp NIHIL; yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp NIHIL; dan Aset Tidak Lancar sebesar Rp NIHIL. Jumlah
Kewajiban
per
31
Desember
2008
adalah
sebesar
Rp41.435.198.382,- yang merupakan kurang bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya 2007 (PMK Nomor 72/PMK.07/2009).
16
Laporan Keuangan BA 71 Tahun 2008 Audited
Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya 2007 yang dicantumkan dalam UU 41/2008 tentang APBN 2009 sebesar Rp96.747.100.000,-. Berdasarkan data yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), alokasi Kurang Bayar DISP sebesar Rp41.435.198.382,-. Hasil verifikasi dan validasi BPKP inilah yang menjadi dasar penetapan PMK Nomor 72/PMK.07/2009. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2008 adalah sebesar negatif (Rp41.435.198.382,-) yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar berupa dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar negatif (Rp41.435.198.382,-) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp NIHIL. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) 31-12- 2008
31-12-2007
Nihil Nihil
Nihil Nihil
41.435.198.382
Nihil
(41.435.198.382) Nihil
Nihil Nihil
Aset Aset Lancar Aset Tidak Lancar Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi
17
Realisasi Tahun Anggaran 2008 BA 071 No.
MAK
Uraian MAK
ANGGARAN
Realisasi
%
SISA ANGGARAN
1
2
3
4
5
6(5/4)
7(4-5)
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PENYESUIAAN A. DANA OTONOMI KHUSUS
13.986.677.539.000
98,08
267.855.790.345
7.510.285.794.000
13.718.821.748.655
7.510.285.794.000 100,00
-
1
621112
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
3.590.142.897.000
3.590.142.897.000 100,00
-
2
621111
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
3.590.142.897.000
3.590.142.897.000 100,00
-
3
621113
Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
330.000.000.000
330.000.000.000 100,00
-
B. DANA PENYESUAIAN (DP)
6.476.391.745.000
1. DP-PENYEIMBANG DAU a.
622111
Transfer Dana Penyesuaian untuk Provinsi(Dana Penyeimbang DAU)
b.
622112
Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota(Dana Penyeimbang DAU)
ii. DP-DANA ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU (DP-DACHT)
6.208.535.954.655
95,86
267.855.790.345
242.835.500.000
242.835.500.000 100,00
-
29.985.750.000
29.985.750.000 100,00
-
212.849.750.000
212.849.750.000 100,00
200.000.000.000
189.284.557.655
94,64
10.715.442.345
a.
622113
Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Penghasil
60.000.436.827
59.857.737.755
99,76
142.699.072
b.
622114
Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
59.676.612.284
55.572.815.296
93,12
4.103.796.988
c.
622115
Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
80.322.950.889
73.854.004.604
91,95
6.468.946.285
iii. DP-DANA INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA (DP-DISP) 622116
Transfer Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
iv. DP-KEPENDIDIKAN v. DP-SARANA DAN PRASARANA PROV PAPUA BARAT 622119
Transfer Dana Penyesuaian Lainnya (Tundik+Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat)
4.163.580.000.000
4.006.939.652.000
96,24
156.640.348.000
4.163.580.000.000
4.006.939.652.000
96,24
156.640.348.000
1.199.976.245.000
1.199.976.245.000 100,00
-
670.000.000.000
569.500.000.000
85,00
100.500.000.000
1.869.976.245.000
1.769.476.245.000
94,63
100.500.000.000
Lampiran 1 LAPORAN REALISASI Transfer Dana Otonomi Khusus TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No.
MAK
Uraian MAK
Pagu
Realisasi
1
2
3
4
5
1
621112 Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
3.590.142.897.000
3.590.142.897.000
2
621111 Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
3.590.142.897.000
3.590.142.897.000
3
621113 Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
330.000.000.000
330.000.000.000
7.510.285.794.000
7.510.285.794.000
Jumlah
1/1
Lampiran 2 LAPORAN REALISASI Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota (Dana Penyeimbang DAU)]
TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No.
MAK
Daerah
Pagu
Realisasi
1
2
3
4
5
1
622111
2 3
29.985.750.000
29.985.750.000
622112 Kab. Bengkalis
51.680.750.000
51.680.750.000
980095 Kab. Rokan Hilir
22.962.000.000
22.962.000.000
980100 Kab. Siak
23.902.250.000
23.902.250.000
5
980121 Kab. Natuna
39.851.250.000
39.851.250.000
6
992101 Kab. Kutai Kartanegara
74.453.500.000
74.453.500.000
242.835.500.000
242.835.500.000
4
Provinsi DKI Jakarta
Jumlah
1/1
Lampiran 3 LAPORAN REALISASI MAK : 622113 (Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Penghasil) TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No.
Daerah
Pagu
Realisasi
1
2
3
4
1
Provinsi Sumatera Utara
428.097.200
285.398.132
2
Provinsi Jawa Barat
2.843.336.960
2.843.336.958
3
Provinsi Jawa Tengah
15.659.166.167
15.659.166.165
4
Provinsi DI Yogyakarta
314.880.000
314.880.000
5
Provinsi Jawa Timur
40.754.956.500
40.754.956.500
Jumlah
60.000.436.827
59.857.737.755
1/1
Lampiran 4 LAPORAN REALISASI MAK : 622114 (Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil) TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No. 1
Daerah 2
Pagu 3
Realisasi 4
1
Kota Medan
161.652.200
107.768.132
2
Kota Pematang Siantar
426.268.200
426.268.200
3
Kab. Bekasi
2.273.866.200
1.515.910.800
4
Kota Cirebon
1.627.860.700
1.627.860.699
5
Kota Tasikmalaya
116.856.100
116.856.099
6
Kab. Cilacap
526.317.712
526.317.711
7
Kab. Kudus
17.207.191.978
17.207.191.977
8
Kota Pekalongan
878.700.436
878.700.435
9
Kota Semarang
870.685.528
870.685.527
10 Kota Surakarta
1.233.647.499
822.431.666
11 Kota Tegal
550.858.231
550.858.230
12 Kota Yogyakarta
115.456.000
115.455.999
13 Kab. Bojonegoro
3.877.084.000
3.877.083.999
14 Kab. Gresik
1.072.499.000
1.072.498.998
15 Kab. Situbondo
1.259.484.000
839.656.000
16 Kab. Sumenep
3.045.516.000
2.030.344.000
17 Kab. Tulungagung
2.882.407.000
2.882.406.999
18 Kota Blitar
1.304.088.000
1.304.088.000
19 Kota Kediri
9.481.172.000
9.481.171.998
20 Kota Madiun
1.109.918.000
1.109.917.998
21 Kota Malang
4.050.158.500
4.050.158.499
22 Kota Pasuruan
1.267.700.000
1.267.699.998
23 Kota Probolinggo
1.098.467.000
732.311.332
24 Kota Surabaya
3.238.758.000
2.159.172.000
59.676.612.284
55.572.815.296
Jumlah
1/1
Lampiran 5 LAPORAN REALISASI MAK : 622115 (Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya) TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Daerah 2 Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Kab. Bandung Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali
Pagu 3 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 17.123.850 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 453.666.452 457.014.593 450.055.994 449.626.443 590.501.405
Realisasi 4 11.415.900 11.415.900 11.415.900 17.123.850 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 17.123.850 11.415.900 17.123.850 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 11.415.900 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 113.733.480 302.444.300 457.014.591 450.055.992 299.750.962 590.501.403 1/2
No. 1 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Daerah 2 Kab. Brebes Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Salatiga Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bondowoso Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kota Mojokerto Kota Batu Jumlah
Pagu 3 463.697.906 544.318.902 566.177.728 741.558.215 467.368.376 451.956.666 682.667.749 557.863.450 565.674.691 851.466.745 451.835.374 460.174.388 448.440.190 452.722.271 448.736.753 458.596.269 535.120.235 450.679.708 448.440.190 785.456.624 449.626.443 687.983.620 449.181.598 448.588.471 209.920.000 104.960.000 157.440.000 146.944.000 1.106.602.000 1.194.348.000 1.834.141.000 1.725.129.000 1.798.418.000 1.937.048.000 9.332.287.000 1.698.700.000 1.265.195.000 1.334.136.000 1.264.871.000 5.289.587.000 1.351.604.000 1.845.273.000 1.763.815.000 1.253.270.000 4.353.664.000 8.879.604.000 1.326.625.000 2.231.554.000 1.381.825.000 2.150.458.000 1.274.827.000 1.454.917.000 1.234.060.000 1.125.689.000 80.322.950.889
Realisasi 4 309.131.936 362.879.268 377.451.818 741.558.213 311.578.916 301.304.444 455.111.832 371.908.966 377.116.460 567.644.496 301.223.582 460.174.386 448.440.189 452.722.269 448.736.751 458.596.269 356.746.822 450.679.707 298.960.126 785.456.622 299.750.962 687.983.619 449.181.597 299.058.980 209.919.999 104.959.998 104.960.000 146.943.999 1.106.601.999 1.194.348.000 1.834.140.999 1.150.086.000 1.798.417.998 1.291.365.332 9.332.286.999 1.698.699.999 1.265.194.998 889.424.000 1.264.870.998 5.289.586.998 1.351.603.998 1.845.273.000 1.175.876.666 1.253.269.998 4.353.663.999 8.879.604.000 1.326.624.999 2.231.553.999 921.216.666 2.150.457.999 1.274.826.999 1.454.916.999 822.706.666 750.459.332 73.854.004.604
2/2
Lampiran 6 LAPORAN REALISASI MAK : 622116 (Transfer Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana) TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Daerah 2 Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tengah Kab. Bireun Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Labuhan Batu Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Padang Sidempuan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Padang Pariaman Kota Sawahlunto Kab. Dharmasraya Kab. Indragiri Hilir Kab. Kampar Kab. Rokan Hulu Kota Dumai Kota Pekanbaru Kota Batam Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan
Pagu 3 8.944.110.000 3.975.200.000 3.975.200.000 35.775.720.000 5.714.300.000 8.937.900.000 24.575.800.000 40.248.540.000 25.938.000.000 26.832.420.000 3.975.200.000 27.687.310.000 20.571.480.000 16.875.800.000 14.410.000.000 19.317.700.000 31.304.520.000 34.119.000.000 26.832.330.000 33.291.940.000 16.804.200.000 1.565.190.000 4.969.000.000 4.472.100.000 4.472.100.000 19.575.800.000 1.987.600.000 17.888.220.000 22.360.320.000 9.900.000.000 22.360.410.000 31.304.430.000 44.720.640.000 53.664.750.000 35.776.530.000 12.522.110.000 8.944.110.000 19.676.380.000 13.416.210.000 8.944.110.000 42.931.800.000 24.149.430.000 30.641.580.000 20.281.950.000 3.577.680.000 2.683.260.000 3.577.680.000 25.043.580.000 15.801.310.000 14.640.390.000 4.533.570.000 4.969.000.000 20.124.300.000
Realisasi 4 8.944.110.000 1.590.080.000 3.975.200.000 35.775.720.000 5.714.300.000 8.937.900.000 24.575.800.000 40.248.540.000 18.156.600.000 26.832.420.000 3.975.200.000 27.687.310.000 20.571.480.000 15.188.220.000 14.410.000.000 19.317.700.000 31.304.520.000 34.119.000.000 24.149.097.000 33.291.940.000 16.804.200.000 1.565.190.000 3.478.300.000 4.472.100.000 4.472.100.000 19.575.800.000 1.391.320.000 17.888.220.000 20.124.288.000 3.960.000.000 22.360.410.000 31.304.430.000 44.720.640.000 53.664.750.000 35.776.530.000 11.269.899.000 8.944.110.000 19.676.380.000 13.416.210.000 8.049.699.000 42.931.800.000 24.149.430.000 30.641.580.000 20.281.950.000 3.577.680.000 2.683.260.000 1.431.072.000 25.043.580.000 15.801.310.000 14.640.390.000 1.813.428.000 1.987.600.000 20.124.300.000 1/4
No. 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Daerah 2 Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Jawa Barat Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kota Tasikmalaya Kab. Lebak Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Purbalingga Kab. Sragen Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Surakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kota Yogyakarta Kab. Bangkalan Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Mojokerto Kab. Pamekasan Kab. Trenggalek Kota Blitar Kota Probolinggo Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kab. Melawi Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kota Banjarmasin Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara
Pagu 3 17.888.220.000 52.774.740.000 5.439.150.000 3.975.000.000 17.888.220.000 26.832.420.000 3.975.200.000 4.472.100.000 19.075.000.000 13.813.100.000 17.888.220.000 9.937.000.000 8.944.110.000 35.776.530.000 17.888.220.000 1.987.600.000 16.323.030.000 15.652.260.000 1.987.600.000 35.776.530.000 21.031.600.000 1.987.600.000 49.011.600.000 28.173.960.000 13.416.210.000 5.714.300.000 1.788.840.000 8.944.110.000 36.201.330.000 29.812.000.000 13.416.210.000 1.987.600.000 41.098.230.000 9.975.000.000 31.326.840.000 52.561.500.000 13.416.210.000 27.530.010.000 1.987.600.000 13.416.210.000 17.877.510.000 16.323.030.000 44.711.640.000 31.291.020.000 1.987.600.000 44.716.140.000 24.596.370.000 26.832.420.000 26.832.420.000 4.472.100.000 6.956.000.000 6.956.000.000 2.236.050.000 8.943.600.000 40.695.750.000 26.832.420.000 25.938.000.000 19.875.800.000 2.683.260.000
Realisasi 4 17.888.220.000 52.774.740.000 4.895.235.000 3.975.000.000 17.888.220.000 24.149.178.000 3.975.200.000 4.472.100.000 17.167.500.000 13.813.100.000 17.888.220.000 9.937.000.000 8.944.110.000 35.776.530.000 17.888.220.000 1.987.600.000 16.323.030.000 15.652.260.000 1.987.600.000 35.776.530.000 21.031.600.000 1.987.600.000 49.011.600.000 28.173.960.000 13.416.210.000 5.714.300.000 1.788.840.000 8.944.110.000 36.201.330.000 29.812.000.000 13.416.210.000 1.987.600.000 41.098.230.000 9.975.000.000 31.326.840.000 21.024.600.000 13.416.210.000 27.530.010.000 1.987.600.000 12.074.589.000 16.089.759.000 16.323.030.000 31.298.148.000 31.291.020.000 1.987.600.000 44.716.140.000 24.596.370.000 26.832.420.000 26.832.420.000 4.472.100.000 6.260.400.000 6.260.400.000 894.420.000 8.943.600.000 40.695.750.000 26.832.420.000 25.938.000.000 7.950.320.000 1.073.304.000 2/4
No. 1 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Daerah 2 Kab. Bolaang Mongondow Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Tojo Una Una Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. M a r o s * Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Tana Toraja Kota Palopo Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima
Pagu 3 9.937.900.000 26.832.420.000 4.720.500.000 19.677.060.000 1.987.600.000 29.813.000.000 26.832.420.000 3.975.200.000 45.217.500.000 26.832.420.000 8.944.110.000 32.344.800.000 53.270.330.000 39.087.130.000 34.862.000.000 8.944.110.000 26.894.800.000 18.882.100.000 19.875.800.000 2.683.260.000 19.677.060.000 19.875.800.000 4.248.450.000 9.391.320.000 46.931.750.000 1.987.600.000 22.360.320.000 53.664.660.000 1.987.600.000 10.931.710.000 4.962.800.000 53.863.510.000 47.304.030.000 26.832.330.000 27.031.180.000 19.875.730.000 2.906.820.000 29.813.800.000 5.043.500.000 8.273.340.000 4.472.100.000 13.912.710.000 13.416.210.000 19.875.800.000 4.472.100.000 40.203.810.000 4.969.000.000 8.944.110.000 35.776.110.000 8.609.000.000 49.192.650.000 1.987.600.000 5.273.340.000 8.946.360.000 8.273.000.000 18.819.110.000 8.944.000.000 3.975.200.000 13.175.000.000
Realisasi 4 3.975.160.000 26.832.420.000 4.720.500.000 19.677.060.000 1.391.320.000 29.813.000.000 26.832.420.000 3.975.200.000 40.695.750.000 26.832.420.000 8.944.110.000 29.110.320.000 53.270.330.000 39.087.130.000 34.862.000.000 3.577.644.000 26.894.800.000 18.882.100.000 19.875.800.000 2.414.934.000 19.677.060.000 19.875.800.000 4.248.450.000 9.391.320.000 46.931.750.000 795.040.000 20.124.288.000 53.664.660.000 1.391.320.000 10.931.710.000 4.962.800.000 53.863.510.000 42.573.627.000 26.832.330.000 27.031.180.000 19.875.730.000 1.162.728.000 26.832.420.000 5.043.500.000 8.273.340.000 4.472.100.000 13.912.710.000 13.416.210.000 19.875.800.000 4.024.890.000 40.203.810.000 4.969.000.000 6.260.877.000 35.776.110.000 8.609.000.000 49.192.650.000 1.987.600.000 5.273.340.000 8.946.360.000 8.273.000.000 18.819.110.000 8.944.000.000 3.975.200.000 13.175.000.000 3/4
No. 1 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
Daerah 2 Kab. Belu Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Jayapura Kab. Mimika Kab. Puncak Jaya Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kab. Raja Ampat Kab. Kaimana Jumlah
Pagu 3 1.987.600.000 4.969.000.000 26.832.420.000 3.975.200.000 4.472.100.000 1.987.600.000 4.472.100.000 29.113.000.000 3.975.200.000 2.981.000.000 22.360.320.000 4.472.100.000 13.416.210.000 1.987.600.000 39.751.700.000 53.266.900.000 6.708.060.000 25.043.000.000 12.516.210.000 59.324.500.000 25.924.000.000 29.813.000.000 33.490.880.000 49.192.740.000 59.627.000.000 13.416.210.000 28.844.110.000 12.745.350.000 52.323.120.000 59.616.000.000 49.127.000.000 34.881.410.000 66.186.100.000 53.629.020.000 36.962.600.000 8.944.110.000 4.163.580.000.000
Realisasi 4 1.987.600.000 4.969.000.000 26.832.420.000 3.975.200.000 4.024.890.000 1.391.320.000 4.472.100.000 29.113.000.000 3.975.200.000 2.981.000.000 22.360.320.000 4.472.100.000 13.416.210.000 1.987.600.000 39.751.700.000 53.266.900.000 6.708.060.000 25.043.000.000 12.516.210.000 59.324.500.000 25.924.000.000 29.813.000.000 33.490.880.000 34.434.918.000 59.627.000.000 13.416.210.000 28.844.110.000 12.745.350.000 52.323.120.000 59.616.000.000 49.127.000.000 34.881.410.000 66.186.100.000 53.629.020.000 36.962.600.000 8.944.110.000 4.006.939.652.000
4/4
Lampiran 7 LAPORAN REALISASI MAK : 622119 [Transfer Dana Penyesuaian Lainnya (Tunjangan Pendidikan dan Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat)] TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah) No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Daerah 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Aceh Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu bara Provinsi Sumatera Barat
Pagu 3 1.731.501.200 3.191.916.000 1.933.539.400 687.848.200 1.807.902.200 1.623.869.000 2.209.485.200 3.402.404.200 3.437.317.000 3.708.057.600 616.132.400 2.528.791.200 445.478.800 1.298.252.800 993.363.800 1.103.312.600 646.367.800 786.999.200 578.424.600 1.315.711.800 1.603.461.600 441.825.800 972.948.600 33.046.000 3.510.161.200 2.613.031.200 7.361.983.200 1.188.031.000 4.759.188.200 5.885.919.000 2.539.550.000 3.938.833.600 6.196.697.000 4.054.887.200 2.323.565.400 4.222.025.600 2.553.519.800 1.640.106.000 7.972.369.600 1.836.153.800 900.471.000 903.117.800 1.018.040.400 1.750.650.200 445.057.600 871.647.400 1.381.920.800 2.545.836.800 1.180.056.800 1.522.911.000 34.780.200
Realisasi 4 1.731.501.200 3.191.916.000 1.933.539.400 687.848.200 1.807.902.200 1.623.869.000 2.209.485.200 3.402.404.200 3.437.317.000 3.708.057.600 616.132.400 2.528.791.200 445.478.800 1.298.252.800 993.363.800 1.103.312.600 646.367.800 786.999.200 578.424.600 1.315.711.800 1.603.461.600 441.825.800 972.948.600 33.046.000 3.510.161.200 2.613.031.200 7.361.983.200 1.188.031.000 4.759.188.200 5.885.919.000 2.539.550.000 3.938.833.600 6.196.697.000 4.054.887.200 2.323.565.400 4.222.025.600 2.553.519.800 1.640.106.000 7.972.369.600 1.836.153.800 900.471.000 903.117.800 1.018.040.400 1.750.650.200 445.057.600 871.647.400 1.381.920.800 2.545.836.800 1.180.056.800 1.522.911.000 34.780.200 1/9
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Daerah 2 Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Provinsi Riau 1 Kab. Bengkalis 2 Kab. Indragiri Hilir 3 Kab. Indragiri Hulu 4 Kab. Kampar 5 Kab. Kuantan Singingi 6 Kab. Pelalawan 7 Kab. Rokan Hilir 8 Kab. Rokan Hulu 9 Kab. Siak 10 Kota Dumai 11 Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau 1 Kab. Bintan (Kepulauan Riau) 2 Kab. Natuna 3 Kab. Karimun 4 Kota Batam 5 Kota Tanjung Pinang 6 Kab. Lingga Provinsi Jambi 1 Kab. Batanghari 2 Kab. Bungo 3 Kab. Kerinci 4 Kab. Merangin 5 Kab. Muaro Jambi 6 Kab. Sarolangun 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 9 Kab. Tebo 10 Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan 1 Kab. Lahat 2 Kab. Musi Banyuasin 3 Kab. Musi Rawas 4 Kab. Muara Enim 5 Kab. Ogan Komering Ilir 6 Kab. Ogan Komering Ulu 7 Kota Palembang 8 Kota Pagar Alam 9 Kota Lubuk Linggau
Pagu 3 3.413.857.200 3.939.481.000 558.870.000 3.690.627.200 3.342.040.000 3.944.431.400 2.492.765.600 1.303.842.800 3.646.182.800 1.006.759.000 666.515.200 5.399.446.000 1.159.867.800 671.858.200 3.753.640.800 1.089.540.400 1.738.113.000 1.196.065.000 969.147.400 10.647.000 3.319.394.000 3.088.794.800 2.255.539.000 4.132.619.400 2.426.808.800 1.256.335.600 1.163.705.400 1.955.639.400 1.213.893.200 1.358.674.200 3.661.296.600 1.181.832.600 660.691.200 1.150.918.600 842.379.200 1.145.079.000 93.462.200 16.255.200 1.600.071.200 2.005.819.400 2.969.608.200 2.404.461.800 1.959.279.400 1.675.835.200 1.303.941.600 1.384.169.800 1.613.601.600 3.171.251.200 9.227.400 3.218.672.600 2.848.710.800 2.740.189.400 3.564.147.600 3.653.465.400 2.037.092.200 7.082.522.200 906.783.800 1.510.173.600
Realisasi 4 3.413.857.200 3.939.481.000 558.870.000 3.690.627.200 3.342.040.000 3.944.431.400 2.492.765.600 1.303.842.800 3.646.182.800 1.006.759.000 666.515.200 5.399.446.000 1.159.867.800 671.858.200 3.753.640.800 1.089.540.400 1.738.113.000 1.196.065.000 969.147.400 10.647.000 3.319.394.000 3.088.794.800 2.255.539.000 4.132.619.400 2.426.808.800 1.256.335.600 1.163.705.400 1.955.639.400 1.213.893.200 1.358.674.200 3.661.296.600 1.181.832.600 660.691.200 1.150.918.600 842.379.200 1.145.079.000 93.462.200 16.255.200 1.600.071.200 2.005.819.400 2.969.608.200 2.404.461.800 1.959.279.400 1.675.835.200 1.303.941.600 1.384.169.800 1.613.601.600 3.171.251.200 9.227.400 3.218.672.600 2.848.710.800 2.740.189.400 3.564.147.600 3.653.465.400 2.037.092.200 7.082.522.200 906.783.800 1.510.173.600 2/9
No. 1 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Daerah 2 Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi
Pagu 3 1.090.442.600 3.383.348.800 2.648.497.800 3.120.007.800 640.060.200 717.711.800 2.169.645.400 1.099.373.600 888.895.800 155.084.800 628.607.200 335.134.800 744.055.000 1.838.891.600 3.046.539.600 2.998.985.600 1.969.549.400 595.743.200 1.136.720.000 656.726.200 640.569.800 631.748.000 8.517.600 2.298.834.200 5.743.371.400 9.084.797.800 8.881.129.400 3.215.934.800 5.640.627.200 2.899.746.200 1.808.734.200 4.078.406.800 1.671.368.400 33.393.196.200 127.054.200 10.570.523.600 7.304.351.600 7.766.340.400 9.157.410.600 7.789.186.600 9.131.088.200 8.723.527.800 6.411.035.800 6.560.457.800 6.466.600.400 6.933.534.400 3.566.141.800 5.736.312.400 7.002.247.200 5.892.229.200 6.212.167.000 6.502.139.800 4.075.458.400 3.913.621.400 2.032.323.800 2.973.404.200 1.351.376.000
Realisasi 4 1.090.442.600 3.383.348.800 2.648.497.800 3.120.007.800 640.060.200 717.711.800 2.169.645.400 1.099.373.600 888.895.800 155.084.800 628.607.200 335.134.800 744.055.000 1.838.891.600 3.046.539.600 2.998.985.600 1.969.549.400 595.743.200 1.136.720.000 656.726.200 640.569.800 631.748.000 8.517.600 2.298.834.200 5.743.371.400 9.084.797.800 8.881.129.400 3.215.934.800 5.640.627.200 2.899.746.200 1.808.734.200 4.078.406.800 1.671.368.400 33.393.196.200 127.054.200 10.570.523.600 7.304.351.600 7.766.340.400 9.157.410.600 7.789.186.600 9.131.088.200 8.723.527.800 6.411.035.800 6.560.457.800 6.466.600.400 6.933.534.400 3.566.141.800 5.736.312.400 7.002.247.200 5.892.229.200 6.212.167.000 6.502.139.800 4.075.458.400 3.913.621.400 2.032.323.800 2.973.404.200 1.351.376.000 3/9
No. 1 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Daerah 2 Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso
Pagu 3 2.425.576.400 3.989.177.400 1.090.767.600 4.051.044.400 40.458.600 6.521.611.200 7.283.549.000 8.048.193.400 7.291.824.800 2.073.791.200 4.114.515.600 76.658.400 4.032.501.200 6.832.337.200 3.047.595.200 4.046.881.800 5.666.934.000 5.668.189.800 6.353.989.200 3.391.505.000 4.927.499.200 3.989.177.400 4.684.677.400 5.495.401.600 4.079.150.400 7.599.212.400 3.763.097.000 7.525.476.400 5.015.082.800 3.426.090.200 4.642.796.600 3.776.957.600 4.678.593.400 3.007.162.600 4.409.397.200 5.483.140.000 4.828.590.000 5.624.936.200 3.075.560.800 6.135.880.400 3.569.087.600 1.394.151.200 1.368.377.400 1.321.507.200 5.351.933.600 4.201.618.200 1.363.658.400 435.263.400 4.905.139.200 5.513.557.400 3.601.231.400 6.096.820.600 3.235.934.000 46.334.600 3.684.517.200 7.177.222.000 6.748.370.200 5.528.879.200 3.673.077.200
Realisasi 4 2.425.576.400 3.989.177.400 1.090.767.600 4.051.044.400 40.458.600 6.521.611.200 7.283.549.000 8.048.193.400 7.291.824.800 2.073.791.200 4.114.515.600 76.658.400 4.032.501.200 6.832.337.200 3.047.595.200 4.046.881.800 5.666.934.000 5.668.189.800 6.353.989.200 3.391.505.000 4.927.499.200 3.989.177.400 4.684.677.400 5.495.401.600 4.079.150.400 7.599.212.400 3.763.097.000 7.525.476.400 5.015.082.800 3.426.090.200 4.642.796.600 3.776.957.600 4.678.593.400 3.007.162.600 4.409.397.200 5.483.140.000 4.828.590.000 5.624.936.200 3.075.560.800 6.135.880.400 3.569.087.600 1.394.151.200 1.368.377.400 1.321.507.200 5.351.933.600 4.201.618.200 1.363.658.400 435.263.400 4.905.139.200 5.513.557.400 3.601.231.400 6.096.820.600 3.235.934.000 46.334.600 3.684.517.200 7.177.222.000 6.748.370.200 5.528.879.200 3.673.077.200 4/9
No. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Daerah 2 Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau
Pagu 3 4.017.228.800 8.036.740.400 4.594.522.400 6.321.439.800 5.250.520.600 3.991.608.400 3.783.730.600 4.466.948.200 8.885.011.200 3.887.798.200 5.912.498.800 4.983.045.600 2.942.581.200 3.534.039.600 5.151.143.400 5.318.718.600 1.767.022.400 3.108.838.200 5.732.248.600 2.952.497.600 4.247.822.800 4.174.240.200 3.961.089.600 6.007.513.200 1.324.159.200 2.354.731.600 2.091.871.600 3.022.320.600 998.631.400 1.200.417.400 3.653.863.200 7.414.009.200 767.130.000 1.419.600 1.109.734.600 1.853.017.400 2.006.617.600 2.416.299.600 4.218.864.000 3.212.125.800 2.798.021.200 2.639.005.200 3.100.201.000 1.181.531.000 437.996.000 1.082.091.400 462.371.000 1.424.844.200 1.179.347.000 2.465.075.600 1.402.954.800 2.036.613.800 2.175.602.000 1.064.993.800 911.770.600 1.131.101.400 1.135.282.200 743.852.200
Realisasi 4 4.017.228.800 8.036.740.400 4.594.522.400 6.321.439.800 5.250.520.600 3.991.608.400 3.783.730.600 4.466.948.200 8.885.011.200 3.887.798.200 5.912.498.800 4.983.045.600 2.942.581.200 3.534.039.600 5.151.143.400 5.318.718.600 1.767.022.400 3.108.838.200 5.732.248.600 2.952.497.600 4.247.822.800 4.174.240.200 3.961.089.600 6.007.513.200 1.324.159.200 2.354.731.600 2.091.871.600 3.022.320.600 998.631.400 1.200.417.400 3.653.863.200 7.414.009.200 767.130.000 1.419.600 1.109.734.600 1.853.017.400 2.006.617.600 2.416.299.600 4.218.864.000 3.212.125.800 2.798.021.200 2.639.005.200 3.100.201.000 1.181.531.000 437.996.000 1.082.091.400 462.371.000 1.424.844.200 1.179.347.000 2.465.075.600 1.402.954.800 2.036.613.800 2.175.602.000 1.064.993.800 911.770.600 1.131.101.400 1.135.282.200 743.852.200 5/9
No. Daerah 1 2 12 Kab. Sukamara 13 Kab. Katingan 14 Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar 2 Kab. Barito Kuala 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 5 Kab. Hulu Sungai Utara 6 Kab. Kota Baru 7 Kab. Tabalong 8 Kab. Tanah Laut 9 Kab. Tapin 10 Kota Banjarbaru 11 Kota Banjarmasin 12 Kab. Balangan 13 Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur 1 Kab. Berau 2 Kab. Bulungan 3 Kab. Kutai Kartanegara 4 Kab. Kutai Barat 5 Kab. Kutai Timur 6 Kab. Malinau 7 Kab. Nunukan 8 Kab. Paser 9 Kota Balikpapan 10 Kota Bontang 11 Kota Samarinda 12 Kota Tarakan 13 Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara 1 Kab. Bolaang Mongondow 2 Kab. Minahasa 3 Kab. Sangihe 4 Kota Bitung 5 Kota Manado 6 Kab. Kepulauan Talaud 7 Kab. Minahasa Selatan 8 Kota Tomohon 9 Kab. Minahasa Utara 10 Kota Kotamubagu 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 12 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 13 Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Gorontalo 1 Kab. Boalemo 2 Kab. Gorontalo 3 Kota Gorontalo 4 Kab. Pohuwato 5 Kab. Bone Bolango 6 Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah 1 Kab. Banggai 2 Kab. Banggai Kepulauan 3 Kab. Buol 4 Kab. Toli-Toli 5 Kab. Donggala 6 Kab. Morowali
Pagu 3 434.733.000 1.335.144.200 609.668.800 10.002.200 2.365.534.600 1.649.154.000 2.190.970.600 2.275.431.600 2.239.720.600 1.482.941.200 1.688.021.400 1.775.891.000 1.420.000.400 1.068.449.200 2.324.992.800 724.201.400 1.138.209.800 2.129.400 1.290.957.200 1.378.314.600 4.001.244.000 1.236.827.800 1.324.203.400 631.464.600 516.812.400 1.399.535.800 2.061.482.800 627.450.200 3.607.549.400 875.183.400 746.556.200 826.927.400 2.857.384.400 2.212.366.000 1.047.020.000 3.284.229.000 816.023.000 1.793.025.000 830.208.600 1.228.845.800 2.407.490.800 957.652.800 645.330.400 741.504.400 2.238.763.800 1.822.093.000 568.568.000 929.830.200 659.542.000 57.538.000 2.679.375.400 1.157.083.200 1.261.603.200 1.356.994.600 4.246.717.800 1.707.269.200
Realisasi 4 434.733.000 1.335.144.200 609.668.800 10.002.200 2.365.534.600 1.649.154.000 2.190.970.600 2.275.431.600 2.239.720.600 1.482.941.200 1.688.021.400 1.775.891.000 1.420.000.400 1.068.449.200 2.324.992.800 724.201.400 1.138.209.800 2.129.400 1.290.957.200 1.378.314.600 4.001.244.000 1.236.827.800 1.324.203.400 631.464.600 516.812.400 1.399.535.800 2.061.482.800 627.450.200 3.607.549.400 875.183.400 746.556.200 826.927.400 2.857.384.400 2.212.366.000 1.047.020.000 3.284.229.000 816.023.000 1.793.025.000 830.208.600 1.228.845.800 2.407.490.800 957.652.800 645.330.400 741.504.400 2.238.763.800 1.822.093.000 568.568.000 929.830.200 659.542.000 57.538.000 2.679.375.400 1.157.083.200 1.261.603.200 1.356.994.600 4.246.717.800 1.707.269.200 6/9
No. 1 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Daerah 2 Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s * Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima
Pagu 3 2.191.859.800 3.152.648.200 1.991.493.400 1.239.173.000 1.419.600 1.005.355.000 1.608.861.800 5.229.484.000 3.071.120.000 1.667.845.400 3.187.633.800 1.975.857.000 1.678.755.000 2.202.707.000 1.883.039.600 2.460.135.600 2.248.976.600 902.499.000 1.723.105.800 1.891.167.200 2.283.444.800 1.847.487.200 3.452.233.200 2.751.541.000 1.191.208.200 5.272.789.600 1.155.887.200 1.159.797.600 1.524.096.600 1.893.665.800 2.582.346.000 745.719.000 276.564.600 31.231.200 3.330.441.400 1.610.182.600 1.975.061.400 2.701.665.200 2.151.237.400 1.386.850.400 1.557.813.400 761.277.400 805.875.200 586.497.600 194.022.400 173.503.200 2.129.400 2.176.647.200 1.410.962.800 4.215.117.400 2.542.859.800 1.476.662.200 2.636.415.600 1.259.546.600 2.877.841.200 2.388.331.400 4.258.800 4.512.177.800
Realisasi 4 2.191.859.800 3.152.648.200 1.991.493.400 1.239.173.000 1.419.600 1.005.355.000 1.608.861.800 5.229.484.000 3.071.120.000 1.667.845.400 3.187.633.800 1.975.857.000 1.678.755.000 2.202.707.000 1.883.039.600 2.460.135.600 2.248.976.600 902.499.000 1.723.105.800 1.891.167.200 2.283.444.800 1.847.487.200 3.452.233.200 2.751.541.000 1.191.208.200 5.272.789.600 1.155.887.200 1.159.797.600 1.524.096.600 1.893.665.800 2.582.346.000 745.719.000 276.564.600 31.231.200 3.330.441.400 1.610.182.600 1.975.061.400 2.701.665.200 2.151.237.400 1.386.850.400 1.557.813.400 761.277.400 805.875.200 586.497.600 194.022.400 173.503.200 2.129.400 2.176.647.200 1.410.962.800 4.215.117.400 2.542.859.800 1.476.662.200 2.636.415.600 1.259.546.600 2.877.841.200 2.388.331.400 4.258.800 4.512.177.800 7/9
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah 2 Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom
Pagu 3 1.646.483.800 3.248.050.000 4.380.771.200 4.682.449.200 2.969.174.000 2.111.384.600 1.565.935.800 613.584.400 1.480.993.800 2.741.970.400 2.166.174.400 1.441.125.400 2.246.153.000 1.232.498.800 3.220.253.400 1.030.762.200 1.756.786.200 864.419.400 1.179.594.000 2.657.358.600 1.551.648.800 2.341.814.800 605.729.800 969.597.200 862.817.800 649.966.200 648.440.000 20.194.200 2.183.121.200 5.893.014.400 2.064.272.600 1.002.406.600 3.244.781.800 1.939.753.400 418.113.800 553.030.400 35.781.200 635.271.000 2.862.028.000 1.507.708.800 186.440.800 1.166.289.800 915.772.000 1.158.989.000 1.224.241.200 1.377.864.800 2.469.805.000 1.029.792.400 1.370.670.600 515.691.800 1.287.054.600 516.380.800 185.185.000 697.832.200 1.677.689.000 131.440.400 654.404.400
Realisasi 4 1.646.483.800 3.248.050.000 4.380.771.200 4.682.449.200 2.969.174.000 2.111.384.600 1.565.935.800 613.584.400 1.480.993.800 2.741.970.400 2.166.174.400 1.441.125.400 2.246.153.000 1.232.498.800 3.220.253.400 1.030.762.200 1.756.786.200 864.419.400 1.179.594.000 2.657.358.600 1.551.648.800 2.341.814.800 605.729.800 969.597.200 862.817.800 649.966.200 648.440.000 20.194.200 2.183.121.200 5.893.014.400 2.064.272.600 1.002.406.600 3.244.781.800 1.939.753.400 418.113.800 553.030.400 35.781.200 635.271.000 2.862.028.000 1.507.708.800 186.440.800 1.166.289.800 915.772.000 1.158.989.000 1.224.241.200 1.377.864.800 2.469.805.000 1.029.792.400 1.370.670.600 515.691.800 1.287.054.600 516.380.800 185.185.000 697.832.200 1.677.689.000 131.440.400 654.404.400 8/9
No. 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Daerah 2 Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Jumlah
Pagu 3 370.674.200 120.143.400 114.761.400 146.556.800 191.180.600 365.263.600 49.179.000 155.017.200 51.961.000 670.000.000.000 853.808.800 1.268.254.000 924.986.400 1.155.060.400 173.240.600 185.450.200 249.631.200 184.223.000 278.782.400 1.869.976.245.000
Realisasi 4 370.674.200 120.143.400 114.761.400 146.556.800 191.180.600 365.263.600 49.179.000 155.017.200 51.961.000 569.500.000.000 853.808.800 1.268.254.000 924.986.400 1.155.060.400 173.240.600 185.450.200 249.631.200 184.223.000 278.782.400 1.769.476.245.000
9/9
Lampiran 8 DAFTAR KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA (DPIL) TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK PROV/KAB/KOTA NO
NAMA DAERAH
JUMLAH
1.
Kota Medan
3.091.971.205
2.
Kab. Solok Selatan
7.188.201.000
3.
Kota Bandung
3.403.488.671
4.
Kab. Semarang
341.603.000
5.
Kab. Kotawaringin Timur
427.609.999
6.
Kab. Sangihe
418.125.000
7.
Provinsi Sulawesi Selatan
8.
Kab. Manggarai
9.
Kab. Manggarai Barat
10.
Kab. Timor Tengah Selatan
4.888.013.307
11.
Kab. Maluku Tengah
1.115.578.000
12.
Kab. Sorong Selatan
841.726.000
Total
18.046.139.600 1.577.807.600 94.935.000
41.435.198.382
