LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Pendahuluan a. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden R.I Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan JDIHN; 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor PHN254.HN.02.01 Tahun 2015 tentang Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 . b. Latar Belakang Menjamin pelayanan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik secaratertib, terpadu, terintegrasi berkesinambungan, lengkap, akurat, diakses mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya tidaklah mudah, perlu kerja sama yang efektif, efisien dan bertanggung jawab antara masing-masing elemen, seperti pemerintah pusat dengan kantor wilayah Kemenkumham dan pemerintah daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan peraturan teknis turunannya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan JDIHN menuntut implementasi
berupa kegiatan sosialisasi. Sebagaimana
tercantum pada Pasal 8 ayat 2 Huruf D, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, BPHN sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 1
melaksanakan tugas sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggotanya. Guna melaksanakan hal tersebut diatas dan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Maluku Utaradan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasionaldi Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 Oktober 2015.
II.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : PHN-254.HN.02.01 Tahun 2015 tertanggal 6 Oktober 2015 Tentang Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015. Adapun susunan kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Pelaksana
:
Habel Way S.H., M.H.
Panitia Pelaksana
:
1.
Alice Angelica, S.H.,M.H.
2.
Yenti Kristina Dewi, S. Sos.
3.
M. Zahiruddin Nurdiansyah, S. Kom.
4.
Mursalim, S.H.
5.
Ermin Rasyim, S.T., S.H.
6.
Zulfikar Gailea, S.H.
Moderator
:
Wagirin, S.H., M.H. 2
Narasumber
A.
:
1.
Nandi Widyani, S.H., M.H.
2.
DR. Subianta Mandala, S.H., L.L.M.
3.
Hajerati, S.H., M.H.
4.
Yusuf Marsaoly, S.H., M.Si.
Pembukaan dan Kata Sambutan Pelaksanaan sosialisasi JDIHN Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di aula Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dan dimulai pada jam 09.00 WIT dengan didahului menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan laporan Ketua Panitia pelaksana oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, beliau menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH dikelola dengan baik sesuai teknis pendokumentasian hukum yang telah ditetapkan guna mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan pusat dan daerah serta dokumentasi hukum lainnya dalam mewujudkan suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat sesuai harapan pengguna sehingga tercapai visi dan misi kemenkumham untuk mendapatkan kemudahan dan kecepatan akses informasi hukum secara lengkap dan akurat. Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Maluku Utara sebanyak 60orang, terdiri dari : Pejabat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kantor
Wilayah
Kementerian
Hukum
dan
HAM
Maluku
Utarasertaperwakilaninstansi daerah dan perguruan tinggi terkait dengan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu Pemprov, Setda DPRD, Pengadilan Tinggi, Kejati, Polda, Pemkot Ternate, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polresta, Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah dan STAIN Maluku Utara. Setelah mendengarkan laporan Ketua Panitia dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum 3
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara sekaligusmembuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara,menyatakan bahwa forum sosialisasi
JDIHN
memberikan
pemahaman,memasyarakatkan
dan
memantapkan keberadaan JDIH guna menyamakan persepsi agar terdapat kesamaan visi dalam koridor kesisteman sehingga arti penting peranan JDIH masing-masing anggota jaringan dan pengelolaan teknis pendokumentasian hukum guna mendayagunakan bersama reformasi regulasi dokumentasi hukum jelas dilengkapi status peraturan perundang-undangan masih berlaku, sudah dicabut atau berubah, khususnya mencegah penyusunan peraturan perundangundangan pusat dan daerahtidak harmonis, tumpang tindih dalam mewujudkan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat terwujud seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat berakibat perubahan paradigma dari konvensional menjadi modernkarena sampai saat ini database peraturan perundang-undangan yang ada pada setiap anggota jaringan pusat maupun daerah belum terintegrasi dengan database hasil kelola website pusat JDIHN di BPHN. Keadaan ini mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan dokumentasi dan informasi hukum tidak efektif dan efisien. Sebagai langkah awal BPHN telah mengintegrasikan website JDIH Kanwil Kemenkumham sesuai amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat layanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum melalui sub domain website JDIH-nya yang dikelola sub bidang dokumentasi dan informasi hukum. Perkembangan TIK memberi peluang yang mendukung penyelenggaraan JDIHN secara terpadu dan terintegrasi. Sebaliknya jika pengelolaan belum terintegrasi menyebabkan pencari informasi harus membuka beberapa website anggota jaringan guna mendapatkan bahan yang dibutuhkan sehingga diharapkan 4
tanggapan positif berupa masukan terhadap upaya BPHN meningkatkan dan mengembangkan JDIH ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya Maluku Utara dan supaya Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara lebih memahami tugas dan fungsi serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum(Law Center) di wilayahnya karena itu perlu dijalin koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sekretariat DPRD serta perguruan tinggi guna bersama BPHN mempersiapkan rencana pengembangan dan pengelolaan JDIH yang terpadu, terintegrasi web JDIHN dalam rangka menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan diakses dengan cepat serta mudah. B.
Penyampaian Materi Penyampaian materi secara panel dengan Wagirin, S.H., M.H.sebagai moderator yang meliputi : 1.
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, olehNandi Widyani, S.H., M.H., antara lain: Kegiatan Sosialisasi ini dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman kepada setiap anggota jaringan tentang kebijakan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5
Diawali dengan pengenalan LOGO JDIHN, berupa gambar:
Makna Logo : 6 garis menggambarkan 6 aspek dari JDIH. Garis paling besar adalah Organisasi. Lalu diikuti oleh aspek SDM, Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum, Koleksi Dokumen Hukum, Sarana Prasarana dan Pemanfaatan TIK. Dibuat melingkar seperti bola dunia untuk menggambarkan wadah dan jaringan. (networking) Warna biru menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, ketulusan dan ketenangan. Biru juga diasosiasikan dengan otoritas, komunikasi dan inovasi teknologi. Tulisan JDIHN menggambarkan Pusat JDIH Nasional. (sebagai wadah pendayagunaan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat) Warna merah bermakna dinamis, berani dan percaya diri. Pulau menggambarkan semua anggota jaringan, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warna Hijau bermakna kesuburan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, BPHN telah menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar teknis administrasi untuk meningkatkan daya aksessibilitas dan menjamin keterpaduan langkah pengolahan dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur standarisasi pengolahan teknis JDIH.
6
Standarisasi pengolahan teknis JDIH, meliputi: pengadaan dokumen hukum, pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, katalog, abstrak, monografi hukum, penyusunan indeks majalah hukum, kliping koran, pelayanan informasi hukum, website, monitoring dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan penyelenggaraan JDIHN. Saat ini BPHN sedang berupaya mengintegrasikan website JDIH dengan harapan dokumen dan informasi peraturan perundang-undangan terintegrasi dan anggota jaringan dapat saling sharing serta meng-up date data dokumen hukum sehingga perkembangan website masing-masing anggota jaringan diketahui melalui indikator warna merah, kuning, hijau (tabel monev JDIHN). Guna mengetahui secara nyata kegiatan standarisasi pengolahan teknis JDIH dapat mengikuti bimbingan teknis/bimtek JDIH di BPHN secara gratis, namun biaya akomodasi ditanggung instansi peserta.
2.
Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui JDIHN, olehDR. Subianta Mandala, S.H.,L.L.M., antara lain : Secara umum menyampaikan kebijakan pengelolaan JDIHN yang dilakukan
pusat dokumentasi dan informasi hukum sesuai tugas pokok dan fungsi BPHN sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional yang salah satunya adalah melakukan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan perpustakaan, penerbitan produk hukum, pembuatan database peraturan perundang-undangan berbasis IT dan website BPHN yang merupakan pengembangan sistem hukum secara sub sistem. Sub sistem pembangunan hukum menurut teori hukum Friedman sudah tidak memadai yang meliputi, struktur hukum, budaya hukum, substansi hukum dan sarana hukum sehingga dalam ilmu hukum dikenal ada adagium atau fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Ini berarti bahwa masyarakat yang terjerat hukum tidak boleh berdalih bahwa ia tidak tahu ada undang-undang 7
yang mengatur perbuatan tersebut. Contoh ada kasus di kota Bandung, dimana seorang bendaharawan terkena kasus hukum yang menyatakan bahwa dia tidak tahu ada undang-undang tentang Bendahara Negara, dalam hal ini dia tidak dapat berdalih bahwa dia tidak tahu ada undang-undang tersebut. Berkaitan dengan fiksi hukum tersebut, maka di sinilah peran penting adanya informasi hukum hasil pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di suatu instansi karena hak setiap orang untuk memperoleh informasi ( UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan masyarakat yang wellinformed cenderung lebih taat hukum. Dalam hal ini JDIHN sebagai wadah kerjasama pendayagunaan bahan dokumentasi dan informasi hukum dalam suatu jaringan secara terpadu dan berkesinambungan antara pusat dengan anggota jaringan memegang peranan penting untuk menyebarkan informasi hukum. Setiap instansi otomatis menjadi anggota jaringan berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012 dengan pembinaan kepada anggota jaringan melalui 6 aspek, yaitu organisasi, sumber daya manusia, koleksi, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan teknologi informasi melalui pengembangan website guna terwujudnya integrasi informasi yang lengkap, akurat, diakses cepat dan mudah melalui bimtek, pengelolaan bersama, pengembangan website dan monitoring evaluasi,
terutama
sekarang
ini
sedang
dikembangkan
pengelolaan
JDIHNberbasis TI yang terpadu dan terintegrasi ke semua anggota jaringan baik instansi pusat maupun daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Dasar hukum pemanfaatan TIK tertuang pada Pasal 10 ayat 2b Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota JDIH membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Perkembangan TIK yang pesat memberikan peluang bagi perbaikan dan peningkatan teknik pelayanan dokumentasi dan informasi hukum karena pemanfaatan TIK dapat meningkatkan sistem simpan dan temu kembali serta mempunyai media penyimpanan yang ringkas namun memuat kapasitas yang 8
besar dan kecepatan proses yang tinggi sehingga mempercepat penemuan kembali dokumen untuk layanan informasi hukum serta membuktikan bahwa TIK merupakan sistem pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih cepat, mudah, lengkap, akurat, terpercaya dan nyaman. Diharapkan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dapat bekerjasama membangun website yang terpadu dan terintegrasi guna pelayanan prima bagi pencari informasi. 3.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) di Kantor Wilayah Maluku Utara, oleh: Hajerati, S.H., M.H., antara lain: Pengertian umum pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sedangkan secara khusus adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, penelitian pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk perpustakaan hukum kanwil kemenkumham Maluku Utara yang mengacu pada standarisasi pengelolaan teknis JDIH dengan maksud sebagai pedoman pengelolaan JDIHN dalam rangka pengembangan JDIHN dan bertujuan untuk menngkatkan mutu koleksi guna pelayanan informasi hukum. Kondisi pengelolaan JDIH di kanwil kemenkumham Maluku Utara pada tahun 2009 perpustakaan hukum letaknya masih di belakang kantor. Setelah ada program kemenkumham, kanwil sebagai lawcenter, mulai ada perbaikan perpustakaan dan ditempatkan di bagian kantor depan agar nyaman dan mudah dilayanimeskipun
berupa
ruangansempit.
Sumber
koleksi
dokumen
hukumdiperoleh melalui pembelian buku dari anggaran Kanwil kemenkumham Maluku Utara, langganan koran, hibah buku dari divisi pemasyarakatan dan sumbangan BPHN. Sarana prasarana kurang memadai disebabkan ruang baca
9
masih bergabung dengan ruang kerja pegawai. Lemari, rak, meja, dan kursi beserta komputer-printer terbatas serta website JDIH belum ada. Sumber daya manusia rendah jumlah dan kualitasnya karena belum ada tenaga operator website dan tidak ada pegawai sub bidang JDIH yang pernah ikut diklat JDIH sehingga pengelolaan JDIH di kanwil kemenkumham Maluku Utara belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum serta perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat terutama kementerian hukum dan HAM R.I dalam program kerja pembangunan hukum menjangkau kanwil di provinsi Maluku Utara sehingga cita-cita negara R.I yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. 4.
Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Daerah, oleh: H. Yusuf Marsaoly, S.H., MSi., antara lain: Pengelolaan JDIH pemda provinsi Maluku Utara berdasarkan pada Perpres
Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH meskipun masih sistem manual walaupun seiring perkembangan zaman ada tuntutan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Keadaan ini dipicu akses internet terbataskarena letak geografisyang terpencil dan berbentuk kepulauan serta belum adanya anggaran pengadaan TIK, baru tahun 2015 diajukan ke pemerintah pusat dan akan dibentuk tim pembina JDIH dengan SK Gubernur Maluku Utara. Seiring dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2034, diharapkan akan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah dan masyarakat) agar cita-cita dan tujuan pembangunan daerah tercapai, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk pembangunan bidang hukum secara umum dan JDIH khususnya. 10
Keanggotaan JDIH Pemda Provinsi Maluku Utara, meliputi: forum pimpinan daerah provinsi(Kodam Pattimura, Kejari, Kejati, PN, PT, Polda), kanwil kementerian dan instansi non pemerintah, dinas, badan dan kantor di lingkungan pemprov Malut, biro hukum Setda Provinsi Malut, perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri dan swasta serta pemkab/pemkot. Tugas dan kewajiban JDIH Pemda Provinsi Maluku Utara sebagai organisator, motivator, inovator, dinamisator, edukator dan katalisator, antara lain: penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum dengan pengumpulan bahan dokumentasi hukum, pengolahan dan penyebarluasan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital yang belum dilakukan secara maksimal disebabkan kurang koordinasi dan tidak aktifnya hubungan antar instansi terkait, kurang sosialisasi JDIH, keterbatasan dana, rendahnya kualitas dan kuantitas pegawai/SDM, kurangnya sarana dan prasarana serta letak geografis yang tidak mendukung (terpencil/kepulauan) sehingga menghambat kemajuan dan modernisasi JDIH wilayah Maluku Utara. Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Maluku Utara mengharapkan ke depannya perlu ditetapkan kebijakan, antara lain: menetapkan landasan hukum sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH, berupa perda yang ditetapkan Gubernur guna mengatasi masalah dana, sarana dan prasarana, mengembangkan teknis pengolahan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan berbasis TIK, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum (kualitas dan kuantitas SDM) dengan diklat/bimtek JDIH, menyebarluaskan dokumentasi dan informasi hukum melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat (perpustakaan, koleksi buku, website, pembagian produk hukum daerah) serta melakukan evaluasi dan monitoring pembinaan kepada anggota jaringan (pemkab/pemkot).
11
C.
Diskusi Tanya Jawab Pertanyaan: 1. Hardi, STAIN Maluku Utara: Sesuai dengan perkembangan zaman, kami dari STAIN Maluku Utara – Ternate, sesungguhnya saat ini membutuhkan informasi hukum, tetapi terkendala keterbatasan informasi, kurangnya sarana - prasarana dan tidak adanya akses internet. Namun dengan mengikuti kegiatan sosialisasi JDIH ini, kami mendapatkan informasi. Pertanyaan kami, bagaimana cara memperoleh informasi yang diperlukan? 2. Tajuddin, Polda Maluku Utara: Bahwa kegiatan ini adalah program kegiatan pemerintah, namun perlu diingat saat ini pemerintah sedang melancarkan program revolusi mental sebagaimana dicanangkan bapak Presiden, bagaimanapun suatu kegiatan tanpa didasari oleh revolusi mental tidak akan berhasil dengan baik, karena itu kita perlu melakukan revolusi mental agar ada perubahan. Sekarang ini pembinaan hukum banyak menimbulkan polemik karena banyak peraturan perundang-undangan di dalam pasalnya saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron tersebut, menyulitkan para penegak hukum di lapangan, terutama polisi, sehingga banyak aturan hukum yang tidak dapat ditegakkan karena tidak sinkron, untuk itu tolong ajak pihak kepolisian dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan dan jangan buat hukum yang rancu dengan akibat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Mohon tanggapan.
3. Toto, Pemkot Ternate: Saya lihat undang-undang tentang publik sudah demikian terbuka untuk halhal yang harus diketahui publik. Menurut saya, jujur saja penegakan hukum kita tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Seharusnya penegakan hukum itu mampu mewujudkan keadilan masyarakat. Apakah penegakan hukum seperti itu disebabkan oleh aparat atau sistem yang dibangun memang dikondisikan demikian? 12
4. Dian, Biro Pusat Statistik Maluku Utara: Menurut saya apa yang disampaikan Bapak dari Polda dan Pemkot berbeda dengan maksud dan tema dari acara ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak dari Polda dan Pemkot adalah mengenai penegakan hukum sedangkan materi acara ini adalah terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Saya sangat setuju mengenai sosialisasi JDIH ini, harapan saya ada kelanjutan dari kegiatan ini berupa penyampaian materi informasi peraturan perundangundangan. Mohon tanggapan.
Jawaban : 1. DR. Subianta Mandala, S.H., L.L.M.: •
Pertanyaan bagaimana memperoleh informasi, dapat melakukan koordinasi dengan sesama anggota jaringan. Pada saat ini koordinasi banyak dilakukan antara pusat dan daerah namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran. Memang diakui belum banyak melibatkan perguruan tinggi. Seharusnya ada sesi khusus tentang sosialisasi ini yang bekerja sama dengan kalangan kampus.
•
Apa yang disampaikan Bapak dari Polda adalah masalah kita bersama dan acara ini adalah cara kita untuk berkumpul menyampaikan informasi hukum sebagai salah satu wadah mengelola informasi hukum. Contoh informasi: masalah penegakan hukum.
2. H. Yusuf Marsaoly, S.H., MSi.: Bahwa kita tahu bahwa pembuatan produk hukum pada dasarnya tidak boleh bertentangan antara hukum yang lebih rendah dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dalam teori ilmu hukum, pada prinsipnya penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
13
3. Hajerati, S.H.,M.H.: Guna menghindari kerancuan hukum, pembuatan peraturan perundangundangan sebaiknya melibatkan para perancang (legal drafter). Maksud dilibatkannya legal drafter agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak tumpang tindih. Diharapkan tercipta kerja sama pada Pemprov Maluku Utara untuk pembuatan peraturan perundangundangan.
D.
Acara Penutupan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi JDIHN di Provinsi Maluku Utara ditutup oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku Utara pada jam 12.00 WIT dengan ucapan terima kasih atas peran serta semua pihak baik panitia pusat maupun daerah danpeserta sosialisasi sehingga acara dapat berlangsung lancar, aman dan terkendali. Kepala Bidang Hukum menyampaikan sambutan penutupannya sebagai berikut : Demikian acara sosialisasi pelaksanaan JDIHN di jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Tahun 2015. Semoga segala paparan yang telah disampaikan para nara sumber dapat bermanfaat dan diterapkan di instansi para peserta. Segala saran dan tanggapan dari nara sumber dan peserta harus menjadi masukan bagi perkembangan JDIH di masa depan. Saya selaku ketua panitia pelaksana kegiatan sosialisasi pelaksanaan JDIHN di Provinsi Maluku Utara secara resmi menutup kegiatan dimaksud dengan harapan kegiatan ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian. Ternate, 9 Oktober 2015
14
