LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan
Surat
Tugas
Inspektur
Nomor:
ST
207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah melakukan evaluasi atas LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Deputi III) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2015 yang disajikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Deputi III dengan nilai sebesar 85.33% (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai -1-
sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi III, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai. IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja: Informasi keuangan masih belum menjelaskan dan memerinci anggaran tiap indikator kinerja. Masing-masing Asisten Deputi belum menjelaskan pencapaian dan realisasi anggaran. LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. d. Evaluasi Kinerja: Supervisi belum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan LAKIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.
-2-
LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan
kinerja
dan
peningkatan
kinerja
untuk
tahun
berikutnya. Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. e. Capaian Kinerja: Capaian kinerja telah dicapai dan terdapat perbaikan dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan
yang telah dikemukakan
di atas, kami
merekomendasikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. b. Pengukuran Kinerja: Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Penyusunan kinerja secara terstruktur dan periodik diharapkan dapat menjelaskan peran masing asisten deputi, penajaman output, serta menentukan outcome. c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
-3-
d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Tidak terdapat rekomendasi.
-4-
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. h. Surat
Tugas
Inspektur
Nomor
ST-207/INS.M.EKON/07/2016,
tanggal 20 Juli 2016.
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2015.
3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas -5-
aparatur
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam
dan
Lingkungan
Hidup
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang
lingkup
evaluasi
adalah
kegiatan
evaluasi
terhadap
perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh (unit organisasi yang dievaluasi) dengan nilai sebesar 84.95% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
-6-
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Deputi III untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:
No.
Komponen yang dinilai
Bobot
Hasil Evaluasi
1
Perencanaan Kinerja
30
26,92
2
Pengukuran Kinerja
25
21,30
3
Pelaporan Kinerja
15
13,07
4
Evaluasi Kinerja
10
7,67
5
Pencapaian Kinerja
20
16,00
100
84,95
Jumlah
(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja: Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. b. Pengukuran Kinerja: Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data
kinerja
belum
terstruktur
dan
belum
menjabarkan
mekanisme yang memadai. IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan. c. Pelaporan Kinerja: Informasi keuangan masih belum menjelaskan dan memerinci anggaran tiap indikator kinerja. Masing-masing Asisten Deputi belum menjelaskan pencapaian dan realisasi anggaran. LAKIP belum menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.
-7-
Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. d. Evaluasi Kinerja: Supervisi belum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan LAKIP serta
pemantauan
mengenai
kemajuan
kinerja
beserta
hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi
mengenai
keberhasilan
atau
kegagalan
program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. e. Capaian Kinerja: Capaian
kinerja
telah
dicapai
dan
terdapat
perbaikan
dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Deputi III, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja: Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. b. Pengukuran Kinerja: Perlu
adanya
pedoman
atau
SOP
tentang
mekanisme
pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP. Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini. Penyusunan kinerja secara terstruktur dan periodik diharapkan dapat menjelaskan peran masing asisten deputi, penajaman output, serta menentukan outcome.
-8-
c. Pelaporan Kinerja: LAKIP harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). LAKIP harus menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi. d. Evaluasi Kinerja: Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan. LAKIP
harus
dapat
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Capaian Kinerja: Tidak terdapat rekomendasi.
-9-
BAB III PENUTUP
Inspektorat kerjasama
dari
menyampaikan seluruh
terima
kasih
pejabat/pegawai
atas
pada
bantuan
Deputi
III
dan atas
kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2015.
-10-
