Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF La aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi

Sulawesi

Selatan

Tahun

2011

merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2011. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja BPKP tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah 179% atau sangat baik, yang terdiri dari Sasaran Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP mencapai 337%, Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas

Teknis Lainnya

mencapai

100%,

dan

Sasaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara mencapai 100%. Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, reviu,evaluasi,sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis antara lain: a.

Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp9.457.908.659,27 dari temuan hasil audit dan monitoring.

b.

Sebanyak 2 Pemda berhasil memperoleh opini WTP dan 18 Pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari hasil Audit BPK.

c.

Sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang SPIP.

d.

Penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 17 Kabupaten/Kota.

e.

Sebanyak 7 PDAM mendapat predikat Sehat.

f.

Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2011 sebesar Rp31.905.130.103,80

Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

i


g.

Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar Rp57.398.508.313,30.

Selain itu, keberhasilan

lain dalam tahun 2011 berupa penghargaan-

penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dan pegawainya, sebagai berikut: a.

Terbaik II Pegawai Teladan PFA 2011

b.

Juara III kategori majalah internal

c.

Juara II kategori cindera mata

d.

Juara I pembentuk opini terbaik Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi

dan kerja sama dengan pihak-pihak lain (stake holders) dalam memberikan layanan jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi

perbaikan

manajemen,

khususnya

sebagai

auditor

yang

mendukung akuntabilitas Presiden. Laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011 oleh segenap jajaran pegawai, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tak luput dari berbagai kendala yang dihadapi dan dengan itu kami akan terus berupaya mengatasi

hambatan

untuk

lebih

meningkatkan

kinerja

pada

masa

mendatang. Kepala Perwakilan,

Abi Rusman Tjokronolo NIP 19531227 197511 1 001


ii

L Laporan Akun ntabilitas Kine erja Tahun 201 11

BADAN PEN NGAWASAN N KEUANGAN DAN PEM MBANGUNAN N PERW WAKILAN PR ROVINSI SULAWESI SELLATAN

KAT TA PENGAN NTAR Sesuai Instrukssi Presiden n (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 1 tenta ang A Akuntabilitas s Kinerja Instansi Pemerintah P dan Pera aturan Me enteri Nega ara P Pendayagun naan Apara atur Negara a dan Refo ormasi Biro okrasi Nom mor 29 Tah hun 2010 tangga al 31 Dese ember 2010 0 tentang Pedoman Penyusuna an Penetap pan K Kinerja dan Pelaporan Akuntabilittas Kinerja Instansi Pe emerintah, menetapkkan se etiap instan nsi pemerin ntah sebag gai unsur penyelengg p gara pemerrintahan wa ajib m melaporkan pertanggun ngjawaban atas pelakksanaan tug gas dan fun ngsinya dala am Laporan Aku untabilitas Kinerja K Insttansi Pemerintah (LAK KIP). Berka aitan

deng gan

kewa ajiban

tersebut,

se erta

diland dasi

deng gan

an LAKIP yang berfu ungsi seba agai media akuntabilittas pentingnya penyusuna an balik pe engambilan keputusan n yang berrmanfaat bagi kinerja dan alat umpa erwujudnya a good governance, maka disu usunlah LA AKIP Perw wakilan BPKP te P Provinsi Sulawesi Sela atan Tahun 2011. P ini meng ginformasika an upaya-u upaya yang g telah dila akukan dala am LAKIP ra angka pen ncapaian kinerja k ou utput kegia atan yang telah ditetapkan dan d dukungan pencapaian n indikatorr kinerja outcome yang dapat diukur di P Perwakilan pada saatt ini, berdasarkan su umber dayya yang dimiliki seca ara trransparan dan d akuntab bel. Semo oga LAKIP ini menjadi bagian da ari kecukup pan Akuntabilitas Kine erja P Perwakilan BPKP B Prov vinsi Sulawe esi Selatan n, serta berm manfaat ba agi Perwakilan B BPKP Provinsi Sulawe esi Selatan dalam rang gka mening gkatkan kin nerja di massam masa mend datang dan n bagi BP PKP secarra keseluru uhan serta a pihak ya ang berkepenting gan dalam m menilai Akuntabillitas Perw wakilan BP PKP Provinsi S Sulawesi Se elatan. Makassa ar, 26 Janua ari 2012

Kepa ala Perwakkilan

Abi Ru usman Tjokronolo NIP 1953 31227 1975 511 1 001 Perwakilan BPKP Sulaw wesi Selatan n

iii


DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan A. Gambaran Singkat Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Struktur Organisasi B. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana dan Prasarana 3. Keuangan BAB II Perencanaan Kinerja A. Pernyataan Visi B. Pernyataan Misi C. Tujuan Strategik D. Sasaran Strategis F. Target Kinerja Tahun 2011 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja 2011 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP Lampiran : I Rencana Strategik II Penetapan Kinerja Tahun 2011 III Capaian Kinerja Output IV Anggaran dan Realisasi Keuangan


Halaman i iii iv 1 1 1 3 3 3 5 5 6 6 7 9 9 10 11 11 12 48 49

iv


BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Singkat Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP

Nomor

955/K/SU/2011

tanggal

15

Agustus

2011,

Perwakilan

merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 2 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah daerah dan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 6 pemerintah daerah. Namun demikian dengan dibukanya kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan tersebut di atas maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 15 Agustus 2011 hanya mencakup Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Tugas dan Fungsi Tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan

pengawasan

keuangan

dan

pembangunan

serta

penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


1


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta

pengurusan

barang

milik/kekayaan

daerah

atas

permintaan daerah; 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; 5) Pemberian

asistensi

penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

pemerintah pusat dan daerah; 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; 7) Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) Evaluasi

terhadap

pelaksanaan

good

governance

dan

laporan

akuntabilitas kinerja pada badan usaha miliki Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan-badan

lain

yang

didalamnya

negara/pemerintah, pemeriksaan

terdapat

kepentingan

terhadap hambatan kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

2


10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 2.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1). Bagian Tata Usaha 2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4). Bidang Akuntan Negara 5). Bidang Investigasi 6). Kelompok Jabatan Fungsional Perubahan manajemen selama tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No

Jabatan

Pejabat Lama

Pejabat Baru

Tanggal Pelantikan

1

Kepala Perwakilan

Wawan Ridwan

12 September 2011

2

Kepala Bagian Tata Usaha

Didi Suyadi

Abi Rusman Tjokronolo Charli Dharmansyah

3

Kepala Bagian Tata Usaha

Charli Dharmansyah

27 Desember 2011

4

Kepala Bidang IPP

J.B. Simbolon

5

Kepala Bidang APD

Muh. Sugeng

Karya Bhakti Mangaradja Surjadi Hutagaol Jamason Sinaga

6

Kepala Bidang AN

Ikhsan Riyandi

Yuler Bastian

12 September 2011

31 Januari 2011

31 Januari 2011 12 September 2011

B. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 31 Desember 2011 sebanyak 174 orang terdiri atas :


3


No

Uraian

Jumlah

1

Struktural

10

2

PFA

3

Fungsional Lainnya

5

4

Fungsional Umum

42

117

Jumlah

174

Komposisi SDM yang dimiliki belum cukup memadai dari segi kuantitas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP yang kegiatannya semakin meningkat dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik di bawah ini : 3%

21% 34%

S1/D4 S2 DIII SLTA SLTP

37%

5%

2. Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

4


Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, inventaris/ peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :

No 1

Uraian

Jumlah 41.292

Tanah

Satuan m2

2

Bangunan

68

unit

3

Kendaraan Dinas

13

Buah

Sarana dan prasarana tersebut di atas telah kurang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Jumlah dan luas tanah dan bangunan

tersebut di atas termasuk kantor penghubung yang berada di

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

3. Keuangan Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar Rp18.827.045.000,00 bersumber dari DIPA tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut: No

Sasaran

1

Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

3

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Jumlah


Anggaran (Ribuan Rp) 4.815.772

13.302.307 708.966 18.827.045

5


BAB II PERENCANAAN BAB I DAN PENETAPAN KINERJA A. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi

BPKP

tersebut

dimaksudkan

untuk

membantu

pemerintah

mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder.

Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, INTERAKTIF DAN TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT


6


B. PERNYATAAN MISI Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1.

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah MISI yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah

Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan

sebagai

Auditor

Presiden

dalam

melaksanakan

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu, misi ini menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan masukan kepada Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.


7


Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan

kepemerintahan

yang

baik,

bersih

dan

kredibel,

serta

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi

Barat

dalam

rangka

membangun

sistem

dukungan

pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Sistems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

8


negara di Provinsi

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang berbasis

web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

C. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Tujuan strategis berdasarkan Renstra Perwakilan BPKP Sulsel 2010-2014 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah

D. SASARAN STRATEGIS Sasaran

strategis

merupakan

ukuran

pencapaian

dari

tujuan

dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis yang telah dtetapkan dalam Renstra 2010-2014 sebagai berikut: Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

9


Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan TUJUAN 1. 2. 3.

4.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan SPIP

5.

Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional & kompeten

6.

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden /pemerintah

SASARAN STRATEGIS Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dari BPK RI Persentase instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD yang menerapkan good governance

Indeks persepsi korupsi

Persentase K/L dan Pemerintah Daerah yang menye-lenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase SDM pengawasan (APIP) yang profesional dan kompeten Tersedianya informasi yang komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan Presiden

TARGET 2010 2014 65%

95%

50%

80%

2,8

5

20%

70

55%

80%

4 4 Sistem Sistem

Sasaran serta target yang ingin dicapai dalam periode 2010-2014 yang juga sebagai dasar perencanaan Tahun 2011 dapat dilihat dalam Lampiran I Rencana Stratejik tahun 2010-2014. Namun demikian sasaran tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.

F. TARGET KINERJA TAHUN 2011 Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun 2011, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai yang didasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah 620 Laporan dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 22 unit dengan anggaran sebesar Rp18.827.045.000,00. Namun demikian sesuai dengan perubahan PKP2T Tahun 2011 target output yang ditetapkan dalam PKP2T adalah sebanyak 658 Laporan, namun perubahan PKP2T tersebut tidak merubah Target Kinerja Tahun 2012. Target Kinerja Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran II Penetapan Kinerja Tahun 2011. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:

Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I II III IV

Lebih besar dari 85% 70% sampai dengan 85% 55% sampai 70% Kurang dari 55%

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

A.CAPAIAN KINERJA 2011 Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2011, Penetapan Kinerja Tahun 2011 mencakup pelaksanaan atas 24 kegiatan dalam 3 sasaran strategis. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah sebesar 179% atau tergolong “Sangat Baik” yang terinci sebagai berikut: No

Sasaran

Capaian (%)

1


337

2

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

100

3

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

100

Rata-Rata


179

11


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari 3 sasaran yang ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2011 tingkat capaian tergolong sangat baik. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini: 1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Keberhasilan sasaran ini didukung oleh 24 kegiatan. Ringkasan capaian output kegiatan sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 12 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 13 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

11


Satuan

target

Realisasi

%

Laporan

15

16

107%

Laporan

3

9

300%

Laporan

1

1

100%

Laporan

15

56

373%

Laporan

135

158

117%

Laporan

82

82

100%

Laporan

12

29

242%

Laporan

19

48

253%

Laporan

3

4

133%

Laporan

1

39

3900%

Laporan

5

5

100%

Laporan

104

121

116%

Laporan

14

46

329%

12


14 15 16 17 18 19 20 21

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 22 Laporan hasil kajian pengawasan 23 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 24 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Sub Jumlah

Laporan

38

39

103%

Laporan

12

12

100%

Laporan

40

92

230%

Laporan

4

11

275%

Laporan

19

68

358%

Laporan

16

34

213%

Laporan

5

5

100%

Laporan

3

4

133%

Laporan

1

1

100%

Laporan

7

13

186%

Laporan

66

77

117%

620

970

157%

Capaian untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran 3. Penjelasan atas pelaksanaan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah melalui kegiatan Audit Kinerja Ketahanan Pangan dan Evaluasi Kebijakan/Policy Evaluation

(PE)

dan

Evaluasi

Pengelolaan

(EP)

Program

Pengentasan/Penanggulangan Kemiskinan (Pro Job). Capaian kinerja ini dengan melaksanakan Audit Kinerja Ketahanan Pangan atas Pogram Pengelolaan Lahan dan Air, Program dan Tananaman Pangan dan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dan 12 Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

13


Kabupaten yaitu Enrekang, Jeneponto, Toraja Utara, Bantaeng, Luwu, Sinjai, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, Pangkep dan Soppeng. Sedangkan Evaluasi Kebijakan (PE) dan Evaluasi Pengelolaan (EP) Program Pengentasan/Penanggulangan Kemiskinan (Pro Job) tidak terealisasi. Jumlah laporan terbit sebanyak 16 laporan dari target sebanyak 15 laporan atau mencapai 107 % dari target. 2) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKK Bidang Perekonomian Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Inventarisasi BMN pada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian serta Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang terlaksana yaitu Pendampingan Laporan Keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Inventarisasi BMN pada Kementerian Kehutanan dan Pertanian tidak teralisasi. Sedangkan kegiatan Inventarisasi BMN pada Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian tidak terlaksana disebabkan adanya pembatalan dari BPKP Pusat. Jumlah laporan terbit sebanyak 9 laporan dari target 3 laporan atau dengan capaian sebesar 300%. 3) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah melalui penugasan optimalisasi penerimaan negara pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan.


14


Kegiatan yang dilaksanakan adalah Audit Operasional Pengelolaan PNBP pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan atau mencapai 100% dari target. 4) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Kegiatan Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta pada 14 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 21 laporan. Selain itu, terdapat penugasan lain yang mendukung capaian kinerja ini, antara lain yaitu: (1) Reviu atas Rencana Pembangunan gedung di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan jumlah output sebanyak 8 laporan (2) Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA T.A 2011 ( s.d Triwulan III ) pada Satker Kementerian Pertanian, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Transmigrasi dan Perhubungan

dengan jumlah

output sebanyak 28 laporan. (3) Inventarisasi Produksi Penjualan, PNBP dan Inventarisasi Mineral dan Batubara IUP dengan jumlah output sebanyak 2 laporan. (4) Reviu atas rencana pembangunan Gedung Negara pada Badan Pusat Statistik di 3 Kabupaten dengan dengan jumlah output sebanyak 3 laporan. (5) Inventarisasi atas asset Kementerian ESDM yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dengan jumlah output sebanyak 3 laporan.


15


Jumlah laporan yang terbit atas penugasan tersebut sebanyak 35 laporan sehingga jumlah seluruh laporan terbit termasuk laporan kompilasi atas indikator ini sebanyak 56 laporan dari target sebanyak sebanyak 15 laporan atau mencapai 373 %. 5) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD, Loan IDA dan ADB. Kegiatan audit PHLN yang dilaksanakan, antara lain : (1) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources and Irigation Sector Management Project ( WISMP) IBRD Loan No 4711 IND Cr IDA No 3807 IND Grant TF No 052124 pada Dinas PU/SDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta pada 15 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yaitu Gowa, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Luwu Utara, Luwu, Takalar, Jeneponto, Wajo, Barru, Polman, Majene, Mamuju dan Bantaeng. (2) Audit Keuangan atas Second Eastern Indonesia Regional Transport Project (EIRTP) Loan IBRD No. 4744 IND pada SNVT Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Selatan dan pada 8 Kabupaten yaitu Majene, Bantaeng, Bulukumba, Maros, Sinjai, Mamuju dan Toraja. (3) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II)

IDA Cr. 3910/L

4740/TF-53350 2nd Coral Reef Rehabilitation & Management pada Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Pangkep dan Selayar. (4) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan JICA IP-543 Regional

Infrastructure for Social Economic (RISE) pada Kabupaten Bone, Sinjai dan Mamuju. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

16


Jumlah realisasi output

kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 158

laporan dari target sebanyak 135 laporan atau mencapai 117 % dari target. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp6.797.560.122,27 dari 153 kejadian atas temuan hasil audit proyek PHLN.

6) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah : (1) Audit Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan Nasional, Dinas Tata Ruang dan Dinas Cipta Karya untuk dana Dekon Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial TA. 2011 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah laporan terbit sebanyak 8 laporan. (2) Audit kinerja atas Program Jamkesmas dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Mamuju, Mejene, Polman, Jeneponto, Tana Toraja, Bantaeng, Toraja Utara dan RSUD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 8 laporan. (3) Audit kinerja Bantuan Operasional Sekolah untuk mendukung capaian kinerja ini dilaksanakan pada Kabupaten Mamuju Utara, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Barru, Toraja Utara. Kota Makassar dan Parepare dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 9 laporan. (4) Audit Operasional atas Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun yang dilaksanakan pada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto dan Kota Makassar, dengan jumlah laporan terbit termasuk kompilasi atas kegiatan ini sebanyak 3 laporan.


17


(5) Audit Operasional atas Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Sinjai, Bone dan Kota Makassar, dengan jumlah laporan terbit termasuk kompilasi atas kegiatan ini sebanyak 5 laporan. (6) Audit Kinerja atas Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Kementerian Agama yang dilaksanakan pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Kabupaten Polman, Takalar dan Soppeng, dengan jumlah laporan terbit termasuk kompilasi atas kegiatan ini sebanyak 8 laporan. (7) Audit Operasional atas Program Pendidikan Menengah pada Kementerian

Agama

untuk

mendukung

capaian

kinerja

ini

dilaksanakan pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Kabupaten Jeneponto dan Polman, dengan jumlah laporan terbit termasuk kompilasi atas kegiatan ini sebanyak 4 laporan. (8) Audit

Operasional

atas

Program

Pendidikan

Tinggi

pada

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan output laporan terbit sebanyak 1 laporan. Jumlah laporan terbit atas penugasan ini sebanyak 82 laporan dari target 82 laporan atau mencapai 100 % dari target. Penjelasan atas pelaksanaan penugasan ini adalah sebagai berikut: (1) Terdapat pembatalan PP dalam revisi PKP2T oleh Rendal

sebanyak 43 PP yaitu: -

Audit

operasional

atas

Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu SD (DAK) sebanyak 22 PP -

Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 4 PP

-

Evaluasi Program Imunisasi Anak sebanyak 4 PP


18


-

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana Dekon tahun 2010 sebanyak 2 PP

-

Audit Kinerja atas keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebanyak 2 PP

-

Audit Kinerja atas Keberhasilan Peningkatan Ketersediaan Obat sebanyak 2 PP

-

Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN sebanyak 2 PP

-

Audit Kinerja atas Program Parenting Education pada BKKBN sebanyak 2 PP

-

Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial sebanyak 3 PP

(2) Terdapat penambahan 30 PP yaitu Evaluasi Penyerapan Anggaran

yang indikator kinerja outputnya tidak terdapat dalam Tapkin awal namun tetap direalisasikan. Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA dilaksanakan pada Lingkungan Kementerian Kesehatan, Agama, Pendidikan, Hukum dan HAM serta Kejaksaaan dan Kepolisian. (3) Verifikasi tenaga honorer dan KPRS sebanyak 4 PP.

7) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melalui Audit Operasional Bantuan Raskin pada Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 29 laporan terdiri atas 2 laporan audit Operasional Bantuan Raskin pada Kementerian Kesejahteraan Rakyat

dan

27

laporan

Monitoring

Pelaksanaan

Prioritas

Pembangunan Nasional sehingga dengan target sebanyak 12 laporan capaian kinerjanya mencapai 242%.


19


Audit Operasional Bantuan Raskin pada Kementerian Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dilaksanakan atas Proses Kegiatan Kementerian Pertanian dengan Rencana Aksi Terselesaikannya Perbaikan JITU dan JIDES Tahun 2010 di 12 Kabupaten serta Monitoring UK-PPP pada 3 Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

8) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan adalah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan, KPU Sulawesi Selatan, KepoIisian Daerah Sulawesi Selatan,

Lingkungan

Kementerian

Pendidikan

Nasional

dan

Kementerian Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, untuk mendukung capaian kinerja indikator ini dilaksanakan kegiatan

Inventarisasi

BMN

Dana

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Perbantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Kode-04) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Reviu Laporan Keuangan UAKPA/B Dana Dekonsentrasi Semester I Tahun 2011 pada Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan atas UAKPA/B Dana Dekonsentrasi Semester I Tahun 2011 pada Kementerian Sosial. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 48 laporan sehingga dengan target 19 laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 253%. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

20


9) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah Audit Operasional atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Makassar dan Mamuju, PNBP pada Asrama Haji di Kanwil Kementerian Agama dan pengelolaan PNBP Kementerian Perhubungan Laut pada Kantor Syahbandar Utama Makassar dan UPT DJPL di Wilayah Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit sebanyak 4 dari target sebanyak 3 laporan atau mencapai 133% dari target. 10) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat penugasan Non PKPT yang mendukung capaian kinerja ini antara lain: a) Reviu atas Rencana Pembangunan Gedung Negara pada KPUD, Kantor Imigrasi dan Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, dengan jumlah laporan terbit sebanyak 12 laporan.

b) Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit sebanyak 8 laporan. Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 39 laporan dari target sebanyak 1 laporan atau mencapai 3.900% dari target. 11) Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah melalui kegiatan analisis dan evaluasi pemerintah

daerah


dan

pusat

atas hubungan program/kegiatan terhadap

program

prioritas 21


pembangunan Tahun 2011 yang dilaksanakan pada 5 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Pangkep serta Kota Makassar. Jumlah laporan hasil pengawasan yang terbit sebanyak 5 laporan dari target 5 laporan atau dengan capaian output kegiatan sebesar 100% Hasil kegiatan analisis dan evaluasi atas hubungan program/kegiatan pemerintah daerah dan pusat tahun 2011 antara lain sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Persentase Dukungan Pemerintah Daerah 79,08%

42,78%

21,48%

18,29%

24,90%

29,46% 20,31%

15,50%

17,98% 7,74%

5,26%

APBD

Program Mamuju

Pemprov Sulsel

13,04%

Kegiatan Pangkep

Kota Makassar

Secara umum dari hasil kegiatan tersebut terlihat dukungan Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan yang ada dalam RKP tahun 2011 masih dibawah 45%. Rata-rata dukungan atas program sebesar 25,87% dan dukungan atas kegiatan sebesar 17,06%. 12) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah kegiatan Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Monitoring Pengelolaan DAK dan Dana Transfer Lainnya. Jumlah Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

22


laporan terbit dari kedua kegiatan tersebut sebanyak 121 laporan terdiri atas 9 laporan Verifikasi Advance Payment dan 112 laporan hasil Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya atau mencapai 116, 3% dari target 104 laporan. Kegiatan Verifikasi Advance Payment DAK dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan 5 Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Majene dan Polewali

Mandar. Jumlah laporan yang terbit

sebanyak 6 laporan dari target sebanyak 6 laporan atau mencapai 100% dari target. Sementara itu, kegiatan Monitoring DAK dan Dana Transfer lainnya mencakup 10 bidang meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, Infrastruktur Jalan dan Irigasi, Infrastruktur dan Prasarana Pedesaan, Kehutanan dan Perikanan dan Kelautan pada 8 Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaten Barru, Pangkep, Jeneponto, Bulukumba, Sidrap, Luwu Utara, Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah Laporan hasil pengawasan yang terbit termasuk laporan kompilasinya sebanyak 112 laporan dari target laporan 98 laporan atau dengan capaian output kegiatan sebesar 114,28 %. Hasil dari Monitoring Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Lainnya sebagai berikut: (1)

Pemerintah Daerah tidak melaporkan penyerapan dana DAK/ Dana Transfer lainnya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan.

(2)

Hasil Kegiatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.399.371.082,00

(3)

Terdapat alokasi dana DAK digunakan untuk membiayai kegiatan non DAK


23


(4)

Pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi fisik dengan nilai temuan

atas

pekerjaan

yang

tidak

sesuai

sebesar

Rp2.660.348.537,00 (5)

Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan.

13) Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Evaluasi Penyusunan APBD, Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Kinerja

Keuangan

Pemerintah

Daerah,

Sosialisasi

Kegiatan

Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP, dan Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah. Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 46 dari target sebanyak 14 Laporan atau mencapai 329%. Rincian dari target dan realisasi sebagai berikut: Target

Realisasi

Capaian (%)

Evaluasi Penyusunan APBD TA. 2011 Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah

8

11

137

1

0

0

3 4

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP

2

4

200

1

1

100

5

Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah Jumlah

2

30

1500

14

46

329

No 1 2

Kegiatan

(1) Evaluasi Penyusunan APBD TA 2011 Kegiatan evaluasi penyusunan APBD dilakukan untuk menganalis tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Pemerintah Daerah yang terlambat menetapkan Perda APBD-nya. Evaluasi dilaksanakan pada 9 Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

24


yaitu Kabupaten Jeneponto, Mamuju, Polman, Soppeng, Wajo, Gowa, Takalar, Kota Parepare dan Palopo. Jumlah laporan yang terbit beserta kompilasinya sebanyak 11 laporan atau mencapai 137,5 % dari target. Penyebab keterlambatan penyusunan APBD yang diperoleh dari hasil evaluasi penyusunan APBD adalah: a. Keterlambatan penetapan RKPD, KUA dan PPAS. b. Pergantian pejabat bupati dan atau pejabat eselon II, III, IV c. Keterlambatan musrenbang d. Keterlambatan penyerahan renja SKPD ke Bappeda

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak teralisasi sehingga dengan target sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja output sebesar 0%. Kegiatan tidak terealisasi karena adanya pembatalan dari unit Rendal.

(3) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan

Analisis

Kinerja

Keuangan

Pemerintah

Daerah

dilaksanakan berupa kompilasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jumlah laporan terbit sebanyak 4 laporan atau mencapai 200% dari target Tapkin sebanyak 2 laporan. Dari 14 LKPD tahun 2010 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikompilasi, dapat dijelaskan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: a. Rata-rata pertumbuhan Total Aset adalah sebesar 9,33%; b. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap adalah sebesar 8,65%; c. Rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah sebesar 34,42%; Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

25


d. Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota secara umum dibawah 10% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 60,28%. e. Derajat ketergantungan daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum dibawah di atas 80% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40%. f. Derajat kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum antara 3% s.d. 17%,

sedangkan Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar 151%. g. Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 80,43%. h. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 19,45%. i.

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 52,13%.

(4) Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP Kegiatan

sosialisasi

pengelolaan

keuangan

daerah

oleh

Perwakilan pada APIP dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kota Makassar. Jumlah laporan terbit sebanyak 1 laporan sehingga dengan target sebanyak 1 laporan capaian kinerja output sebesar 100%. (5) Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah. Kegiatan penyusunan profil Pemerintah Daerah dilaksanakan atas profil 24 Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil

dari

Penyusunan

Profil

Pemerintah

Daerah

dapat

dipergunakan untuk melihat kondisi capaian pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kesehatan dan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

26


Pendidikan, Jumlah Nilai Investasi dan Dokumen Perencanaan Yang Dimiliki. Namun demikian, masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi data-data yang diminta dalam penyusunan profil tersebut. Target laporan penyusunan profil Pemerintah Daerah sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 30 laporan sehingga capaian kinerjanya mencapai sebesar 1500%.

14) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi AKIP, Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD, Kajian Current Issues, dan Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP. Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah terbit sebanyak 39 laporan dari target sebanyak 38 atau mencapai 103%. Target dan realisasi dari indikator ini adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5

Kegiatan

Target

Realisasi

%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

27

27

100

Evaluasi AKIP

7

7

100

1

2

200

1

2

200

2

2

100

38

39

103

Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD Kajian Current Issues Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP

Jumlah

Penjelasan target dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut:


27


(1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan pada

Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

mencakup 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Target laporan yang terbit sebanyak 27 laporan dengan realisasi sebanyak 27 laporan atau mencapai 100%. (2) Evaluasi AKIP Kegiatan Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan permintaan Menteri Birokrasi.

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Dalam tahun 2011 evaluasi dilakukan terhadap 7

Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Selayar, Bulukumba, Tana Toraja, Sidrap, Sinjai, Luwu Timur, dan Pangkep. Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 7 laporan dari target sebanyak 7 laporan atau mencapai 100%. Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas 7 Pemerintah Daerah yang dievaluasi mendapat kategori ‘cukup’ sebanyak 1 Pemerintah Daerah, ‘agak kurang’ sebanyak 2 Pemerintah Daerah dan ‘kurang’ sebanyak 4 Pemerintah Daerah. Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi sistem AKIP dan untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Rendahnya hasil evaluasi menunjukkan banyaknya kelemahan implementasi sistem AKIP, diantaranya sebagai berikut: a. Pemerintah daerah belum menyusun Penetapan Kinerja b. RPJMD/Renstra/RKPD/Renja tidak memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) c. RPJMD belum selaras dengan dokumen RPJMN


28


d. RPJMD

belum

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan tahunan e. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik f. Pemerintah daerah maupun SKPD belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja g. Rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti (3) Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD Kegiatan Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) bertujuan untuk memetakan potensi PAD yang dapat ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Kegiatan optimalisasi OPAD terlaksana di Pemerintah Kota Parepare bersinergi dengan Inspektorat Kota Parepare. Jumlah laporan terbit sebanyak 2 laporan atau sebesar 200 % dari target 1 laporan. (4) Kajian Current Issues Kajian current issues dilaksanakan untuk memetakan hasil dan pelaksanaan kebijakan yang ada di daerah. Kajian Curent Issues yang dilakukan adalah Kajian atas Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kota Makassar dan Kajian atas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Program Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Jumlah laporan yang terbit atas kegiatan ini sebanyak 2 laporan dan dengan target sebanyak 1 laporan, sehingga capaian output kegiatan ini mencapai 200%. (5) Kajian Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP Kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

Tahun

2011

untuk

mendukung capaian laporan Kajian Pengawasan Pengadaan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

29


Barang dan Jasa oleh APIP adalah melaksanakan Telaah atas Prosedur

Pengadaan

Barang/Jasa

yang

bersumber

dari

Pendapatan Operasional BLU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Kajian atas KAK kegiatan Festival Fort Rotterdam 2011 dan deliminasi situs-situs purbakala di kawasan Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 2 laporan atau mencapai 100 % dari targetnya sebanyak 2 laporan. 15) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang

Keuangan Daerah Kegiatan

yang

mendukung

capaian

indikator

laporan

hasil

pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah adalah Analisis Kinerja Pelayanan pada Kabupaten Jeneponto dan Polewali Mandar. Analisis kinerja di atas meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Pekerjaan Umum dan Catatan Sipil. Analisis yang dilakukan adalah dengan menilai sejauh mana capaian bidang-bidang tersebut terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan menilai akuntabilitas dan transparansi

atas

pelayanan

yang

diberikan.

Hasil

analisis

menunjukkan kondisi sebagai berikut: (1) Target SPM belum dituangkan dalam dokumen perencanaan. (2) Transparansi

dan

akuntabilitas

pelayanan

masih

harus

ditingkatkan, khususnya terkait standar waktu maupun biaya pelayanan. (3) SKPD belum menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Dari 12 target laporan yang ditetapkan, 12 laporan analisis kinerja pelayanan telah diterbitkan atau dengan capaian sebesar 100%.


30


16) Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang

Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimtek SPIP, Sosialisasi SPIP pada Pemerintah Daerah, sosilisasi SPIP oleh perwakilan pada APIP, Sosialisasi Pedoman Audit PBJ dan Sosialisasi Juklak Evaluasi AKIP pada APIP. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 92 laporan dari target 40 laporan atau mencapai 230%. Target dan realisasi indikator ini, sebagai berikut: No

Penugasan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

12

18

150

2 3 4 5 6 7

Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah Bimtek SPIP (DA) Sosialisasi SPIP Sosialisasi SPIP Oleh Perwakilan pada APIP Sosialisasi Pedoman Audit PBJ pada APIP Sosialisasi Juklak AKIP pada APIP Jumlah

15 6 4 1 1 1 40

51 10 6 1 5 1 92

340 167 150 100 500 100 230

(1) Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan para pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan sosilisasi antara lain, berupa: a. Sosialisasi Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja pada Kabupaten Enrekang, Kota Makassar, Gowa, Mamuju Utara, Soppeng, Tana Toraja, Bantaeng. b. Memberikan

materi

pertanggungjawaban

keuangan

bagi

Kepala Puskesmas dan Bendahara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

31


c. Sosialisasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Maros d. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Takalar e. Sosialisasi Reviu LKPD Kabupaten Bantaeng. Jumlah seluruh laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 18 laporan atau sebesar 150% dari target sebanyak 12 laporan.

(2) Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan

bimbingan

teknis

pengelolaan

keuangan

daerah

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai

Pemerintah

Daerah

dalam

penyusunan

laporan

keuangan, penatausahaan keuangan daerah, reviu laporan keuangan, maupun pengelolaan aset/barang milik daerah. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut: a. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Daerah pada Kota Makassar dan Soppeng b. Pendampingan Pengelolaan Data Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa c. Asistensi Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Takalar d. Pendampingan Pelaksanaan SIMDA untuk tahap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, Takalar, Kota Makassar e. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palopo. f. Asistensi/Bimtek penyusunan LAKIP pada Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja Utara, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Pinrang, Soppeng, Luwu Timur, Kota Parepare dan Palopo


32


Jumlah seluruh laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 50 laporan atau 333% dari target sebanyak 15 laporan. Outcome dari kegiatan ini adalah LKPD Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP dan WDP. Pada tahun 2011 terdapat 2 Pemerintah Daerah yang memperoleh WTP, yaitu Luwu Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 18 Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dan 5 Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat. (3) Bimtek SPIP Kegiatan yang mendukung capaian laporan Bimtek SPIP melalui Diagnostic

Assesment

/

Pemetaaan

SPIP

dan

Monitoring

Perbaikan Hasil Pemetaan.Jumlah seluruh laporan yang terbit dari kegiatan ini sebanyak 10 laporan atau 167% dari target sebanyak 6 laporan. Kegiatan pemetaan telah dilaksanakan pada 6 Pemerintah Daerah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Parepare serta Dinas Tata

Ruang

dan

Bangunan

Kota

Makassar.

Pemetaan

dimaksudkan untuk melihat area of improvement atas sistem pengendalian intern yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah yang difokuskan pada Proses manajemen pengelolaan keuangan daerah

yaitu

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan/

penataushaan, pelaporan dan monitoring/ evaluasi. Hasil pemetaan menunjukkan adanya infrastruktur yang harus dibangun untuk meningkatkan efektivitias penyelenggaraan SPIP, telah direkomendasikan kepada kepala daerah, antara lain : a. Penerbitan surat edaran Kepala Daerah tentang tata cara penyusunan

RPJMD,

RKPD

dan

Renja

yang

memuat

kebijakan untuk melakukan penilaian risiko, penetapan target Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

33


kinerja, penetapan dan pemanfaatan indikator kinerja utama pemanfaatan, dan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengendalian dan evaluasi atas kebijakan perencanaan pembangunan daerah. b. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD, yang dilengkapi dengan pengaturan pengisian indikator dan target kinerja secara terukur. c. Penerbitan peraturan Kepala Daerah tentang pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan belanja hibah dengan mengacu pada ketentuan terbaru. d. Peraturan daerah yang mengatur tentang penyerahan fasilitas umum

dan

fasilitas

sosial

dari

pengembang

kepada

Pemerintah Daerah. e. Penetapan SOP tentang penatausahaan APBD, SOP Barang Milik Daerah, dan SOP Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Barang Daerah melalui Pola Kemitraan. Sesuai permintaan Pemerintah Kota Makassar Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan juga melakukan Bimbingan Teknis Pemetaan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Hasil pemetaan difokuskan pada penilaian atas sistem pengendalian intern pada pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan SPIP adalah monitoring perbaikan SPIP yang telah dilakukan pada 4 Pemerintah Daerah, yaitu Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.


34


(4) Sosialisasi SPIP Jumlah seluruh laporan sosialisasi SPIP yang terbit dari kegiatan ini sebanyak 6 laporan atau 150% dari target sebanyak 4 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, Luwu Timur, Polewali Mandar, Mamasa, Selayar dan Kabupaten Jeneponto dengan jumlah seluruh peserta sosilisasi sebanyak 581 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat/pegawai tentang SPIP secara umum termasuk unsur-unsur yang membentuk SPIP. (5) Sosialisasi SPIP oleh Perwakilan pada APIP Kegiatan sosialisasi oleh Perwakilan pada APIP dilaksanakan kepada Tim Penyusun SPIP Kota Makassar yang melibatkan pihak Inspektorat Kota Makassar.

(6) Sosialisasi Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP Kegiatan yang terkait dengan Pedoman audit pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 pada Pemerintah Kabuapten Takalar dan kegiatan Pendampingan Kegiatan Pelelangan Barang/Jasa Tahun 2011 serta

Telaah atas Sanggahan Banding pada ULP

Kabupaten Bantaeng. Kegiatan lainnya adalah melakukan telaah atas prosedur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan operasional BLU RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan kegiatan permintaan menjadi tenaga penguji calon kepala dan pejabat fungsional unit layanan pengadaan (ULP) pada Kota Parepare.


35


(7) Sosialisasi Juklak AKIP pada APIP Kegiatan Sosialisasi Juklak AKIP pada APIP dilaksankan pada Inspektorat Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dimaksudkan agar Inspektorat Kabupaten Pinrang dapat menyusun pedoman evaluasi sistem AKIP dan mampu melaksanakan evaluasi sistem AKIP SKPD. Kegiatan lain yang terkait dengan capaian kinerja ini adalah penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani Rencana Aksi atas perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 17 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana aksi tersebut memuat langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan yang diungkapkan BPK dalam hasil audit LKPD tahun 2010.

17) Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Dalam Tahun 2011, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 11 laporan atau 275,00% dari target sebanyak 4 laporan. Capaian indikator keluaran ini dicapai melalui kegiatan : (1) Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun 2009 sebanyak 1 laporan. (2) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebanyak 1 laporan. (3) Sosialisasi KPI pada PDAM Kabupaten Gowa sebanyak 1 laporan.


36


(4) Audit/Kaji Ulang Fungsi Audit Intern pada PT Bank Sulawesi Selatan

Tahun Buku

2008 sampai dengan 2010 sebanyak 1

laporan. (5) Reviu terhadap BPYDS menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara pada saham PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atas Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nunukan dan Pelabuhan Laut Manokwari tahun 2004 – 2007. (6) Evaluasi atas Rencana Penerimaan Bantuan Mesin/Peralatan untuk Pabrik Gula Takalar sebagai Penyertaan Modal Negara pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero). (7) Inventarisasi BMN KKKS Kanwil XV DJKN Makassar yang berasal dari KKKS Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty. Ltd. sebanyak 1 laporan. (8) Survey Kepuasan Pelanggan Vendor TA. 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar sebanyak 3 laporan. (9) Review atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011 pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebanyak 1 laporan. Berdasarkan hasil evaluasi BUMN/BUMD yang penerapan Good Corprate

Governance

mendapat

skor

baik

dapat

mendorong

pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2010. 18) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Dalam tahun 2011, pencapaian target laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD dengan capaian indikator hasil sebesar 357% sebagai berikut:


37


TARGET OUTPUT

PENUGASAN 1. Sosialisasi Corporate Plan PDAM Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Persyaratan Administratif BLUD Kabupaten/Kota 3. Audit Kinerja PDAM Kabupaten/Kota 4. Audit Kinerja PD Lainnya Kabupaten/Kota 5. Audit Kinerja BLUD RSD Kabupaten/Kota JUMLAH

REALISASI OUTPUT

SATUAN JUMLAH PKPT Laporan 1 1

NON JUMLAH 0 1

% 100

Laporan

4

4

44

51

1.275

Laporan

10

10

6

16

160

Laporan

1

0

0

0

0

Laporan

3

0

0

0

0

19

19

49

68

357

Capaian Indikator keluaran program ini dicapai melalui kegiatan : (1) Sosialisasi Corporate Plan PDAM Kabupaten Pinrang berupa

Evaluasi Awal Kinerja PDAM Kabupaten Pinrang Tahun Buku 2010 sebanyak 1 laporan. (2) Sosialisasi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD pada

19

RSUD

Kabupaten/Kota/Provinsi

dalam

bentuk

asistensi/bimbingan teknis pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD RSUD dengan jumlah laporan terbit sebanyak 51 laporan. Dengan adanya asistensi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD, terdapat 19 RSUD pada Kabupaten/kota/Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan telah siap dinilai dokumen persyaratan administratifnya oleh Tim Penilai yang dibentuk Pemerintah Daerah terkait. (3) Audit Kinerja pada 16 PDAM Kabupaten/Kota yaitu PDAM Kabupaten Pangkep, Gowa, Takalar, Mamuju, Polewali Mandar, Majene, Tana Toraja, Parepare, Maros, Palopo, Sidenrang Rappang, Enrekang, Takalar, Wajo, Barru dan Jeneponto dengan jumlah laporan terbit sebanyak 16 laporan. PDAM di Kabupaten/Kota yang telah dilakukan audit kinerja, yang memiliki kinerja minimal Cukup atau Baik sebanyak 81,25%, Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

38


dengan tingkat kesehatan sebanyak 43,75% dalam kondisi sehat sebagai berikut : a. Kinerja PDAM Kabupaten/Kota NO.

TINGKAT KESEHATAN

SKOR

JUMLAH

%

1 2 3

Baik Sekali Baik Cukup

> 75,00 61,00 - 75,00 46,00 - 60,00

0,00 1,00 12,00

0,00 6,25 75,00

4 5

Kurang 31,00 - 45,00 Tidak Baik < 30 Jumlah

2,00 1,00 16,00

12,50 6,25 100,00

KETERANGAN

PDAM Kabupaten Palopo PDAM Kabupaten Gowa, Mamuju, Polewali Mandar, Takalar, Jeneponto, Tana Toraja, Majene, Sidenreng Rappang, Wajo, Enrekang dan Barru PDAM Pangkep dan Maros PDAM Kabupaten Pinrang

b. Tingkat Kesehatan PDAM Kabupaten/Kota TINGKAT NO. KESEHATAN 1 Sehat

2

Kurang Sehat

3

Sakit Jumlah

SKOR > 2,80

JUMLAH 7,00

% 43,75

> 2,20 - 2,80

8,00

50,00

< 2,20

1,00 16,00

6,25 100,00

KETERANGAN PDAM Kabupaten Parepare, Gowa, Takalar, Palopo, Enrekang dan Sidenreng Rappang PDAM Kabupaten Gowa, Mamuju, Jeneponto, Tana Toraja, Majene, Wajo dan Barru PDAM Kabupaten Pinrang

4) Audit Kinerja pada perusahaan daerah lainnya tahun buku 2010 tidak terlaksana karena tidak ada permintaan. 5) Audit Kinerja BLUD RSUD Kabupaten/Kota

tidak terlaksana

karena belum terdapat RSUD yang statusnya PPK-BLUD pada tahun 2011


39


19) Laporan

Hasil Bimtek Keuangan BUMD

dan

Asistensi

Penyusunan

Laporan

Dalam tahun 2011, pencapaian target laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD dengan capaian indikator hasil sebesar 212,50%. Capaian Indikator keluaran kegiatan ini sebagai berikut: PENUGASAN 1. Sosialisasi BLUD Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi SIA PDAM Kabupaten/Kota 3. Bimtek Managent Asset BUMD Kabupaten /Kota 4. Audit Keuangan PDAM Kabupaten/Kota 5. Audit Keuangan PD Lainnya Kabupaten/Kota 6. Updating Profil

TARGET OUTPUT

REALISASI OUTPUT

SATUAN Laporan

JUMLAH 3

PKPT 3

NON 8

JUMLAH 11

% 366,67

Laporan

1

1

2

3

300,00

Laporan

1

1

0

1

100,00

Laporan

9

9

9

18

200,00

Laporan

1

0

0

0,00

Laporan

1

1

0

1

100,00

16

16

18

34

212,50

JUMLAH

Capaian Indikator keluaran dicapai melalui kegiatan : 1) Sosialisasi BLUD Kabupaten/Kota dengan capaian keluaran sebesar 366,67% atau sebanyak 11 laporan dari target 3 laporan, sebagai berikut: (1) Sosialisasi PPK-BLUD pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros sebanyak 1 laporan. (2) Bimtek/Asistensi pemenuhan persyaratan dokumen PPK-BLUD pada RSUD Haji Makassar sebanyak 1 laporan. (3) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Maserempulu Kabupaten Enrekang sebanyak 1 laporan. (4) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Pangkep Kabupaten Pangkep sebanyak 1 laporan. (5) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu sebanyak 1 laporan. (6) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng sebanyak 1 laporan. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

40


(7) Survey awal PPK-BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sebanyak 1 laporan. (8) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Sawerigading Kota Palopo sebanyak 1 laporan. (9) Sosialisasi Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Kabupaten Pangkep sebanyak 1 laporan. (10) Workshop implementasi PPK-BLUD pada RSUD Daya Kota Makassar sebanyak 1 laporan. (11)Pendampingan

studi

banding

RSUD

Pangkep

terhadap

implementasi PPK-BLUD pada RSUD Banten sebanyak 1 laporan. 2) Sosialisasi Sistem Iinformasi Akuntansi PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) laporan terdiri atas: (1) Monitoring Implementasi Accounting System dan Asistensi Implementasi Billing System pada PDAM Kabupaten Gowa. (2) Survey Awal Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada PDAM Polewali Mandar. (3) Pendampingan Studi Banding PDAM Gowa atas Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ke PDAM Karanganyar. 3) Bimtek manajemen aset berupa penugasan Bimtek Inventarisasi Aset dalam Rangka Penerapan Manajemen Aset pada PDAM Kota Palopo tahun 2011 sebanyak 1 laporan. 4) Audit keuangan pada BUMD pada 15 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Pangkep, Gowa, Takalar, Mamuju, Polewali Mandar (2009 dan 2010), Majene, Tana Toraja, Parepare, Maros Jeneponto (2009 dan 2010), Wajo, Sidrap, Barru, Enrekang, Palopo dan Sinjai dengan jumlah laporan sebanyak 17 laporan. PDAM di Kabupaten/Kota yang

yang telah dilakukan Audit

Umum/Keuangan sebanyak 100% dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP

sebanyak

55,56%

dan

Wajar

Dengan

Pengecualian/WDP sebanyak 44,44% sebagai berikut : Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

41


NO. OPINI 1 Wajar Tanpa Pengecualian

JUMLAH 8

% 44,44

2

Wajar Dengan Pengecualian

10

55,56

3 4

Tidak Wajar Tidak Memberi Opini Jumlah

0 0 18

0,00 0,00 100,00

KETERANGAN PDAM Kabupaten/Kota Parepare, Mamuju, Jeneponto 2009 dan 2010, Majene, Tana Toraja, Palopo dan Enrekang PDAM Kabupaten Gowa, Polewali Mandar 2009 dan 2010, Pangkep, Takalar, Maros, Sidenreng Rappang, Sinjai, Wajo dan Barru

5) Audit keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota Lainnya tidak terlaksana. 6) Updating Profil BUMN/BUMD pada Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 laporan. 20) Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Uraian untuk kegiatan tersebut sebagai berikut: a) Sosialisasi Anti Korupsi Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi yaitu mengenai penanganan,

penyebab

dan

dampaknya

bagi

masyarakat.

Sosialisasi ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup yaitu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 175 orang dari target sebanyak 150 orang atau sebesar 116,67% dari target. b) Koordinasi Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

42


Kegiatan koordinasi hasil pengawasan dilakukan melalui kegiatan penyamaan persepsi tentang terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa gelar kasus dan gelar perkara kepada instansi penyidik yakni Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resor. Kegiatan koordinasi hasil pengawasan direkapitulasi setiap bulan dan dilaporkan dalam Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan secara Triwulanan. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan dalam Tahun 2011 atau terealisasi sebesar 100% dari target sebanyak 4 laporan. Hasil ekspose selama Tahun 2011 dari instansi penyidik sejumlah 71 kali terdiri dari kejaksaan 39 dan kepolisian 32. Hasil ekspose yang telah ditindaklanjuti sejumlah 35 penugasan terdiri dari kejaksaan 19 dan kepolisian 16. Hasil ekspose tidak seluruhnya bisa ditindaklanjuti disebabkan masih belum

memenuhi

unsur-unsur

kerugian

negara

dan

alat

kelengkapan alat bukti yang masih dianggap kurang.

21) Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP. Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak 3 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi sebanyak 5 kegiatan dan telah terbit laporannya sebanyak 4 laporan terdiri dari 3 laporan sosialisasi FCP dan 1 laporan Diagnostic Assesment atau tercapai sebesar 133,33% dari target. Kegiatan Sosialisasi FCP sebanyak 3 kali diadakan di Polda Sulsel dengan jumlah peserta yang hadir sejumlah 145 orang, di Polres Gowa dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang dan di Rumah Sakit Andi Makkasau dengan peserta sejumlah 35 orang. Kegiatan Diagnostic Assesment

dilaksanakan pada Rumah Sakit

Umum Andi Makkasau Parepare sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis FCP sampai dengan saat ini masih berlangsung. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

43


Selain itu, dilaksanakan Anti Corruption Action Plan (ACAP) melalui evaluasi

atas semua aspek pengelolaan dan pelaksanaan proyek

guna meminimalkan praktik-praktik korupsi dengan indikator-indikator yang telah disepakati oleh BPKP dan Departemen PU yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Kegiatan ACAP untuk Tahun 2011 merupakan kegiatan non PKPT dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 1 laporan.

22) Laporan Hasil Kajian Pengawasan Kegiatan kajian pengawasan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berindikasi TPK. Target laporan hasil kajian pengawasan sebanyak 1 laporan telah direalisasikan berupa Penelahaan

Peraturan

atas

Pengenaan

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan pada RSUD Kabupaten Sidrap.

23) Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang ditangani dalam tahun 2011 sebanyak 14 kasus dengan jumlah laporan yang sudah terbit 13 laporan, sedangkan 1 laporan menjadi carry over tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target sebesar 7 laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 186%. Total nilai koreksi audit dibandingkan dengan pengajuan instansi yang mengajukan penyesuaian harga dan klaim (penghematan) adalah sebesar Rp31.905.130.103,80. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu pada kegiatan Pembangunan Pasar Siwa di Kabupaten Wajo, Pembangunan Jalan Kabupaten Luwu, Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pangkajene Kabupaten Sidrap, dan HKP PDAM Tana Toraja.


44


Audit Eskalasi dilaksanakan atas kontrak LOAN EINRIP BantaengBulukumba, Pembangunan Jalan Pare Pare - Polewali, Pembangunan Jalan Poros Barru - Pare Pare I, Pembangunan Jembatan Lintas Barat, Pembangunan Jalan Barru - Pare Pare III, Pembangunan Jalan Maros - Pangkep Periode Januari sampai dengan Desember 2010, Pembangunan Jalan Pangkep - Barru II. Sementara Audit Klaim dilaksanakan atas Pembangunan Pasar Siwa di Kabupaten Wajo. Terdapat 1 Laporan Carry Over dari tahun 2010 yang telah selesai dilaksanakan Tahun 2011 yaitu atas klaim Pembangunan Jalan Kabupaten Luwu

24) Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan

Ahli atas Permintaan Instansi

Penyidik Jumlah penugasan pada kegiatan ini sebanyak 92 penugasan. Rincian target output dan penugasan dari indikator kegiatan ini sebagai berikut:

No

Kegiatan

Target

Realisasi (Laporan)

1

AI

13

18

2

PKKN

20

13

3

PKA

33

46

66

77

Jumlah

Dari 92 penugasan yang dilaksanakan, terdapat 77 laporan yang sudah diterbitkan, sedangkan 15 laporan sisanya merupakan carry over . Dari 77 laporan yang diterbitkan, 18 laporan merupakan Laporan Hasil Audit Investigatif, 13 laporan merupakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan 46 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli. Dengan demikian jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 77 laporan atau 117% dari target 66 laporan. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

45


Selain itu, sebanyak 11 laporan yang terbit merupakan laporan carry over tahun 2010 dan tidak termasuk pada jumlah 77 laporan. Berdasarkan instansi pemohon bantuan penugasan perhitungan kerugian keuangan negara dan penugasan audit investigasi laporan yang terbit dapat dirinci sebagai berikut: No

Kegiatan

1

AI

2

Kepolisi an

Kejaks aan

Pengembangan Audit Reguler

Instansi Lain

Jumlah

10

15

2

2

29

5

-

-

17

20

2

2

46

PKKN

12

Jumlah

22

Jumlah kerugian negara dari penugasan Audit Investigasi (AI) dan PKKN sebesar Rp57.398.508.313,30 terdiri dari penugasan AI sebesar Rp55.064.154.389,11

dan

penugasan

PKKN

sebesar

Rp2.334.353.924,19. Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian negara, dapat dirinci sebagai berikut : No

Keterangan

Kepolisian

Kejaksaan

Instansi Lain

Jumlah

1

AI

4.988.547.645,00 50.075.606.744,11

‐

55.064.154.389,11

2

PPKN

1.593.092.655,67

‐

2.334.353.924,19

3

Jumlah

6.581.640.300,67 50.816.868.012,63

741.261.268,52

57.398.508.313,30

2. Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP terbit sebanyak 44 laporan dari target 44 laporan atau mencapai 100% dengan target dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut : No

Indikator

1 Rencana Kerja Tahunan 2 Penetapan Kinerja 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Output Target

Realisasi

%

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

46


Laporan Budaya Kerja (semester) Laporan GDN (bulanan)

4 5 6

Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) RAK – KL (sesuai pagu)

7 8

Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, (tahunan) Perencanaan Kebutuhan (tahunan) Laporan BMN (tahunan)

9 10 11

Laporan Penghematan Energi (semester) Laporan Kehumasan (triwulanan) Jumlah

12

2

2

100,00

12 2

12 2

100,00 100,00

3 14

3 14

100,00 100,00

1

1

100,00

1 2

1 2

100,00 100,00

4

4

100,00

44

44

100,00

Capain lain dari kegiatan ini yang diperoleh adalah sebagai : •

Juara II Pegawai Teladan PFA Tahun 2011

•

Juara III kategori Majalah Internal

•

Juara II Kategori Cindera Mata

•

Pembentuk Opini Terbaik

3. Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran adalah melalui pengadaan Personal Komputer, Printer, AC dan LCD, serta Pengecatan Gedung dan Pembuatan Talud .

Target kegiatan sebanyak 19 unit dan 3 paket yaitu pengecatan gedung, pembuatan talud dan penambahan daya listrik. Target tersebut telah terealisasi 100%. Hasil kegiatan telah dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan dalam kenyamanan bekerja.


47


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar Rp18.827.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.209.544.000,00

atau

sebesar 102,03%. Rincian dari anggaran dan realisasi dana dapat dilihat pada lampiran 4.


48


BAB IV PENUTUP Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

mendukung

tujuan

organisasi

serta

memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegitaan di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 dengan sangat baik. Capaian rata-rata pelaksanaan 3 sasaran dan mencakup 26 kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar 100 % tergolong dalam kriteria sangat baik. Capaian di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel, transparan dan independen sebagaimana visi BPKP. Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2011 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas

dan

dapat

digunakan

sebagai

sumber

informasi

dalam

pengambilan keputusan.


49

Lampiran I/1‐1

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010‐2014 PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS 1 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SASARAN 2 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga

2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP

3. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT

SATUAN

3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

TARGET

4 Lap Lap

2010 5 7 1

2011 6 8 1

2012 7 8 1

2013 8 9 1

2014 6 10 1

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

Lap

4

4

5

5

6

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian

Lap Lap

27 5

30 6

33 6

36 7

40 7

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Lap Lap Lap Lap

30 1 1 6

33 1 1 7

36 1 1 7

40 1 1 8

44 1 1 9

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Lap Lap

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah

Lap Lap Lap Lap

2 2 58 1

2 2 64 1

2 2 70 1

3 3 77 1

3 3 85 1

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap Lap

18 8

20 9

22 10

24 11

26 12

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Lap

32

35

39

43

47

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Lap Lap Lap

4 5 4

4 6 4

5 6 5

5 7 5

6 7 6

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Lap Lap Lap Lap Lap

6 2 1 2 23

7 2 1 2 25

7 2 1 2 28

8 3 1 3 31

9 3 1 3 34

Lap Laporan

2 1

2 1

2 1

3 1

3 1

Jumlah Sarana Prasarana

Unit

31

34

38

41

45

Lampiran II/1‐1

PENETAPAN KINERJA TAHUN TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

SASARAN STRATEGIS OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1

2


Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP JUMLAH ANGGARAN

Jumlah Sarana dan Prasarana

TARGET OUTPUT SATUAN 3

JUMLAH 4

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

15 3 1 15 135 82 12 19 3 1 5 104 14 38 12 40 4 19 16 5 3 1 7 66

Sub Jumlah

ANGGARAN (Rp000) 5 121,955 21,600 86,240 901,600 326,216 18,542 205,200 10,720 55,900 810,680 150,540 420,315 93,540 340,040 23,290 189,744 146,335 60,003 32,442 12,470 75,600 712,800

620

4,815,772

Laporan

44

13,302,307

Unit

22

708,966 18,827,045

Lampiran III/1‐1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT Realisasi SASARAN STRATEGIS OUTPUT Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

No Indikator Kinerja Output 1 Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

%

Satuan

target

Laporan

15

16

107%

Laporan

3

9

300%

Laporan

1

1

100%

Laporan

15

56

373%

Laporan Laporan

135 82

158 82

117% 100%

Laporan

12

29

242%

Laporan

19

48

253%

Laporan

3

4

133%

Laporan

1

39

3900%

Laporan

5

5

100%

Laporan

104

121

116%

Laporan Laporan

14 38

46 39

329% 103%

Laporan

12

12

100%

Laporan

40

92

230%

Laporan

4

11

275%

CAPAIAN KINERJA OUTPUT 18 19 20 21 22 23 24

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Sub jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana dan Prasarana

Capaian Rata‐Rata

Laporan Laporan

19 16

68 34

358% 213%

Laporan Laporan Laporan Laporan

5 3 1 7

5 4 1 13

100% 133% 100% 186%

Laporan

66

77

117%

620 44

970 44

337% 100%

22

22

100%

Laporan

179%

Lampiran IV/1‐1

PENETAPAN KINERJA TAHUN TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN / LEMBAGA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS OUTPUT 1 Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

INDIKATOR KINERJA OUTPUT 2 Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Sub Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah Sarana dan Prasarana JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN (Rp000)

REALISASI (Rp000)

%

4

5

3 121,955 21,600 86,240 901,600 326,216 18,542 205,200 10,720 55,900 810,680 150,540 420,315 93,540 340,040 23,290 189,744 146,335 60,003 32,442 12,470 75,600 712,800

230,383 24,840 78,733 712,173 322,874 8,370 228,406 128,080 238,631 559,470 155,067 216,504 116,678 234,727 1,260 192,304 221,589 147,397 71,765 12,962 110,483 644,461

188.91 115.00 91.30 78.99 98.98 45.14 111.31 1,195 426.89 69.01 103.01 51.51 124.74 69.03 5.41 101.35 151.43 245.65 221.21 103.95 146.14 90.41

4,815,772 13,302,307

4,657,157 13,847,208

96.71 104.10

708,966

705,179

99.47

19,209,544

102.03

18,827,045

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents