as
_
WAllKOTA TERNATE KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA TERNATE WALIKOTA Menlmbang
DAERAH
TERNATE
a. bahwa denqan ditetapkannya Peraluran Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2003 Ter.tang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate ; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Temate.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat " Ternate [Letnbarati :N!-gara 'Iahun 1999 'J.{pmor 45, 'Iambahan. Lemharun. 'J{f.gnra :J,(pmor 3824),. 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lelllvaron 9V..Jgara Tahun. 1999 'J.f..omor 60, 'Tamb ah.an Lemb araii 'J.f..egara 'J.f..omor 3838); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lem6aran 9XJgara 'Iahun. 1999 ?(plllor 72, 'lamoafian Lembaran. '.N'sgara'J.{ptnCJr3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lem6aran ~gara Tahun. .2000'J.{plllor 54, Tam6a(,Q./( Lembara« 'J.{I,:gara'J.{pIllCJr 3952 ) . 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate ; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATc TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI . BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE.
78
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Temate; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate: c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah heserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebcaga! Badan Eksekutif Daerah Kota Temate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pernerintahan olen Pemerintah kepada Daeran Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus k6P~ntinyan masyarakat setempat menu rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesua: den~an peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate; g. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate ; h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota remate ; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang keoudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya daiam suatu satuan orqanisasi yar.g dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrarnpilan tertentu. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal2 Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretarts Daerah.
Pasal3 Badan rnernpunyai tugas membantu Kepala Daerah calarn penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Pasal4 Dalam menyelenggarakan tug as sebagaimana dimaksud paca Pasal 3, 8adan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pernbanqunan daerah : b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pernertntahan daerah ; c. penyusunan rencana umum program dan xeqiatan perencanaan penqernbanqan dibidan~ ekonomi dan peneli.ian, sosial budaya, sumber daya alarn, permukirr.an dan prasarana wiilayah sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah ; d. perumusan rencana program dan kebijakan prioritas dalam bentuk dokumen perencanaan, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang ; e. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan ; f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan data base dalarn rangka pengendalian. pengembangan clan kajian kelayakan setiap kornponen kebijakan, program dan keqlatan ; g. penyusunan dan pembahasan rencana program dan keqiatan dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; h. penyelenggaraan tata usaha Badan ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Oaerah.
79
Susur
a. Kel b. Sal
c. Bid d. Bid e. Bid Will
f. Kel (£)
Bagan I<eputl
Bagian Tat~ organisasi ~
Untuk men~ fungsi: a. penyw
b.
pelaks
c. d. e.
pelaks pelaksl pengUi
f.
pelaks
g. h.
peiaks peiaks petaks pelaks
i. j.
Bagian Tate
s.
Sub Be
o.
Sub Be
Sub Baglar
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasa!5
lainsebcga! ada Oaeran kepentinyan suaidengan
ate: cucukannya anisasi yar.g n tcrtentu.
(1) Susunan Organisasi Baden, terdlrl dari : a. Kepala Badan ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Perencansan Penqernbanqan Ekonomi dan Penelitian ; d. 61dang Pcrencanaan Pengembangan Sosial Budaya; e. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam, Permukiman dan Prasarana Wilayah; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (~) Bagan Struktur Orqanisasl Badan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I<eputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. BABIV rUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL Bagian Pertama Baglan Tata Usaha
Pasal6 BagianTata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungar. Badan.
palaBaden, aris Daerah.
ban Daerah
unyaifungsi:
anj ekonorni layahsesuai canaan,baik an k6giCitan; ngendalian, n keqlatan ; ngkatdaerah
Pasal7 Ur.tukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ; b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian ; c. pelaksanaan urusan keuanqan ; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan serta perlengkapan Badan ; e. pengumpulan, pengolahan, , penyajian data dan informasi Badan; f. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Badan ; g. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah ; h. pelaksanaan pendataan program dan kegiatan pembangunan daerah ; i. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan ; J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8 BagianTam Usaha, terdiri dari : a. Sub Baglan Umum can Keuangan ; o. Sub Bagian Penyusunan Program, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 1 Sub Baglan Umum dan Keuangan
Pasalg SubBaglan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat80
Pengambar menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, urusan administrasi kepegawaian serta urusan administrasi keuangan.
a. b.
peliYU pelaks
c.
Pasal10
d.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pad a Pasal 9, Sub Bagian Umurn dar Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian umum dan keuangan Badan; b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Badan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga 8adan ; d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Badan; e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, yang meliputl pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban Badan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
e.
pelaks bldong pelaks penelil pelaks !airmyc
Paragraf 2 Sub Baglan Penyusunan Program, Evaluasl dan Pelaporan Pasal11
Pendataan,
Sub Bagian Penyusunan Program, Pendataan, Evaluasi dan peiaporan mempunyai tugas rnelskukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, menyusun rencana dan program kerja, sorta melakukan penyusunan laporan Badon.
f.
pelaks ekonot
g.
penyu~ pelaks
h.
Bidang Per a. Sub Bi b. Sub Bi
Sub Bidang pembangur
Pa5al12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 11, Sub Baqian Penyusunan Program, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Pendataar., Evaluasi dan Pelaporan; b. pengumpulan dan penqolahan data dan informasi dalarn ranqka oenyusunan rencana dan program; c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka pendek, menenqah dan panjanc Badan; d. pelaksanaan pendataan dalam ranqka penyusunan porencanaan pernoanqunan daerah ; e. penyiapan bahan dan data dalam rangka evaluas: pelaksanaan program kerja Badan ; f. pelaksanaan panyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Bidang Perencanaan Fengembangan Ekonomi dan Penelltlan Pasal 13 Bidang Perencanaan Penqernbanqan Ekonomi dan Penelitian rnernpunyai tuyas melakukan perumusan dan penetapan kebijaksanaan pembangunan, koordinasi dan pernbinaan proqrarn perencanaan pembangunan bidanq ekonomi dan penelitian. Pasal14 Untuk menyelenggarakan
tugas sebaqaimana
dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perencanaan 81
Untuk men) Ekonomim Q. penyu!
b.
pengur
c.
penyia
d.
e.
pelaks pelaks
f.
pelaks
g.
pelaks
Sub Bidang biaang pen
Dalam mer mempunya
a.
penyu
awaian
urn dan
Penqernbanqan Ekonomi dan Penelitian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana keqiatan Bidang Perencanaon Pengembangan Ekonomi dan Penelitian ; b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan penelitian ; c. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit terkaitguna memadukan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan penelitian ;' , d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan penelitian serta merumuskan langkah -Iangkah pemecahannya ; e. pelaksanaan pengembangan sistem penelitian melalui kerjasama dengan lembaqa-lernbaqa !ainnya; f. pelaksanaan penelitian dan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi can penelitian ; g. penyusunan (aporan pelaksanaan tugas ; , h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
raan dan Pasal15 Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Penelitian, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ; b. Sub Bidang Penelitian.
elakukan
Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Pasal16
rla, scrta Sub Bidang Pengembangan Ekonorni mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang ekonomi. Pasal17 nyusunan luasidan cane dan n paruanc rah; n;
Untuk menyelenggaraknn tugas sebaqatmana dirnaksud pada Pasal 16, Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi : . a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ; b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang ekonomi; c. penyiapan bahan koordlnasl perencanaan pembangunan bidang ekonomi ; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang ekonomi ; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi ; f. pelaksanaan evaluasl dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi ; g.. pelaksanaan tllgas-tugas lain yang diberlkan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bidang Penelitian Pasal18 Sub Bidang Peneli!ian mernpunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan pembangunan biaang penelitian.
erumusan encanaan
Pasal19 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub Bidang Penelitian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang penelitian ;
encanaan
82
b. c. d. e.
f. g.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistern penelitian ; penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan untuk perencanaan pembangunan daerah ; penyiapan bahan kerjasama penelitian dengan lembaga-Iembaga lainnya ; penyiapan bahan perumusan kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama pembangunan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang per.elitian ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikar. oleh atasan. Bagian Ketiga '. Bidang Perencanaan Pengombangan Pasal20
Sosial Budaya
a.
pen'
b.
pen! agar
\J,
pem
f.
kess pel a kesE pela agar pela
g.
pela
d. e.
Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai .tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijaksanaan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
Sub Bidar perencan
Pasal21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya ; b. pengolahan dan penganalisaan data bahan penyusunan perencanaan pembanyunan biuang sosial budaya ; c. penyusunan bahan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan bidang sosial budaya ; d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosiat budaya ; e. penyelenggaraan evaluasi kegiatan pembangunan bidang sosial budaya sebagai bahan p~ngl(ajjan dan pengembangan; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas : g. pelaksanaan .tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam mE den Kepe a. peny b. peng dan ~ c. peny d. pelak e. pelak dan ~ f. pslak g. pelak
Pasal22 Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya, terd:ri dari : a. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraar. Sosial ; b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan. Paragraf 1 Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kasajahteraan
Soslal
Pasal23
Bidang Pe rnernpuny dan pemb
dan prase Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahleraan Sosial mempunyai tuqas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan program pembangunan bidang pendidikan, agama dar. kesejahteraan sosial.
Untuk me Pasal24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 23, Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
83
Penqernb a. peny Perm
a. b. asanuntuk ". bangunan;
n;
d. e.
f. g.
musandan
rencanaan
penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial ; pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang pendidikan, agama dan kesejahteraan sosial ; penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, aqarna dan kesejahteraan sosial ; petaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pendidikan, agama dan kesejanteraan sosial ; pelaksanaan pengawasan dan penqendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, agama dan kesejahteraan sosial ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Pasal25 Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan prograrn pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan.
rencanaan
a; nanbidang ganbidang el'
,
~ng~ajjan
Pasal26 Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada Pasal 25, Sub Bidang Pemerintahan cen :<ependudukar. mempunyai fungsi : a. penyusunan rer.cana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan ; b. penqumpulan dan pengolahan data perencanaan dan proqrarn pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan ; 1':. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan ; f. pslaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan. tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Oaya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wnayah Pasal27 Bidang Perencanaan Pengernbar.gan Sumber Oaya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan perumusan dan penctapan kebijaksanaan pembangunan, koordinasi can pembinaan program perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan permukiman dan prasarana wllayah. pkanbahan
selahteraan
Pasal28
Pencidikan,
Untuk menye\enggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada Pasa\ 27, Bida'19 ?erencanaan Pengembangan surnber Oaya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi : 3. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Oaya Alam dan Permuklrnan dan Prasarana Wilayah ;
. 84
b. pengolahan dan penganalisaan data bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah; c. penyusunan bahan dan petunjuk teknis perencanaan .pembangunan dan pengembangan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah; d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alarn, permukiman dan prasarana wilayah ; e. penyelenqqaraan evaluasi kegiatan pembangunan bidang surnber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah ; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal29 Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam, Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari: a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam ; b. Sub Bidang Perencanaan Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Sumber Oaya Alam Pasal30 Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinast dan perencanaan program pembangunan bidang sumber daya alam
Untuk mer . Permukim:
a. penyus b. pengurr
dan pra c. penyiat wilayah
d. pelakss wilayah
e. pelaksa
dan pra
f. pelaksa g. pelaksa
,.. )
\ I
(2) (3)
Pasal31
(4)
Dalam menyelenggarckan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub 8idang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Surnber Daya Alam ; b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pernbanqunan bidang surnber daya alam ; c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan bidanq sumber daya alam ; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pernbangunan bidang surnber daya alam ; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidanq sumbor daya alam; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(5)
Paragraf 2 Sub Bidang Perer.canaan Permuk!man dan Prasarana Wilayah Pasal32 Sub Bidang Perencanaan Perrnukirnan dan Prasarana Wilayeh rnempunyai tugas rnenyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan program pembangunan bidang perrnukirnan dan prasarana wilayah.
85
Pad a Kelo: 8ada
Kelel seer, jawal Kelel
tena:
Juml
(6) Kelo
deng (7)
Pem
yang
nalam ml Kepala Sl dan kerjD
Dengan I tentang T tidak berl
-~
~~~
~~~~~~~
~-
-
Pasal33 bidang nbidang
a alam, imandan
Wilayah,
Untuk menyelenggarakan tuqas sebagairnana dimaksud pada Pasal 32, Sub Bidang Perencanaan .Permukiman dan Prasarana Wilayah, mernpunyal fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Permukiman dan Prasarana Wilayah ; b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah ; c. penyiapan bahan kcordinasi perencanaan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah; d. pelaksanaan tnventarisasi permasalahan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah ; f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal34
,
dinasidan
rsncanaan
ng surnber ya alam ; ya alarn ; mbordaya
(1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Funqslonal ; (2) Kelompok Jaoatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi da!am Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (5) Jumlah tenaqa fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. . (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABVI TATA KERJA
Pasal35 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kflpa:aSub Bagian dan Kepala Suh Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjosama fungsional denqan sebaik-balknya. BAB VII KETENTUANPENUTUP
pkanbahan nawilayah.
Pasal36 Denganberlakunya Keputusan lnl, maka Keputusan Walikota Temate sebelumnya yang mengatur tentangTugas Po!
LAMPIRA NOMOR TANGGAI
Pasal37 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam l.ernbaran Daerah Kota Ternate.
8AGAN~ BADAN F
Dltetapkan dl Ternats pada tanggal 18 Oktobar 2004 WALIKOTA TERNATE TTD Dlundangkan Pada tanggal
di
: Tarnate : 18 Oktober 2004
Drs, H. SYAMSIR ANDILI
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE TTD
Drs. FACHRY AMMARI
Letnbaran. 'Daerafi 'l(pta 'Ietnate rr'aliun 2004 'J\[sJmor11 Seri '1)
KEL< JABi FUNG~
1t-+--lH-I
87
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2004 TANGGAL : 24 MEI 2004 getahuinya. ran Daerah
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
r2004
I
DAERAH KOTA TERNATE ,
I
KEPAlA
BAGIAN TATA USAHA
LI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAG IAN PENYUSUNAN PROG. PENDATAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
K E LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
--
I I
BiDANG PERENCANAAN PENGEMB. EKONOMI DAN PENELITIAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
I-
I '-
SUB BIDANG PENELITIAN
•...
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDA DAN KIMPRASWIL
SUB BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG PERENCANAAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
WAll KOTA TERNATE TTD Drs. H. SYAMSIR ANDILI
88
