KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam UndangUndang
Nomor
Penyelenggara
24
Tahun
Jaminan
2011
Sosial
tentang telah
Badan
ditetapkan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja
Tim
Penyiapan
Pelaksananaan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menambah dan/atau mengubah Anggota Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang ...
-23. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Tim
Penyiapan
Pelaksanaan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT
TENTANG
PENYIAPAN
TIM
NOMOR
17
TAHUN
PELAKSANAAN
2012 BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.901 Pertama ...
-3Pertama
: Mengubah Anggota Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan
Penyelenggara
Lampiran
Jaminan
Keputusan
Menteri
Sosial
pada
huruf
Koordinator
B
Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tim Penyiapan Sosial,
Pelaksanaan
sehingga
Badan
susunan
Penyelenggara
Pelaksana
Tim
Jaminan Penyiapan
Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 4. Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd.
H.R. AGUNG LAKSONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Indroyono Soesilo
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL B. PELAKSANA 1. BIDANG BPJS KESEHATAN: Ketua
: Wakil Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua I
: Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan
Wakil Ketua II
Masyarakat, Kementerian Kesehatan. : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota
: 1.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
2.
Perumahan
Rakyat,
Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 3.
Rakyat; Deputi
Bidang
Perundang-undangan,
Kementerian Sekretariat Negara; 4.
Deputi
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
dan
Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden; 5.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6.
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja
7.
dan Transmigrasi; Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
8.
Direktur
Jenderal
Kekuatan
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan; 9.
Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Direktur ...
-510. Direktur
Jenderal
Anggaran,
Kementerian
Keuangan; 11. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Direktur Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; 14. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 15. Deputi Bidang Sumber Daya Kebudayaan,
Manusia
Kementerian
dan
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas; 16. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
Bappenas; 17. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 18. Deputi Bidang
Usaha dan Jasa, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara; 19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 20. Ketua
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
dan
Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan; 21. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI; 22. Dr.
Fachmi
Idris,
M.Kes.,
Anggota
Dewan
Jaminan Sosial Nasional. a. Kelompok
Kerja
Fasilitas
Kesehatan,
Sistem
Rujukan
dan
Infrastruktur: Ketua
: Direktur
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua ...
-6Wakil Ketua I : Direktur
Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian
Dalam Negeri. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan. Sekretaris
: Direktur
Bina
Upaya
Kesehatan
Rujukan,
Kementerian Kesehatan; Anggota
: 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Deputi Kesehatan,
Urusan
Penguatan
Kementerian
Pelayanan
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat; 3. Asisten Bidang
Deputi Politik
Urusan Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat,
Kementerian Sekretariat Negara; 4. Direktur
Urusan
Pemerintahan
Daerah
II,
Kementerian Dalam Negeri; 5. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan; 6. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan; 7. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 9. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan; 11. Kepala
Biro
Perencanaan
Kementerian Kesehatan; 12. Direktur Kesehatan dan Kementerian
Perencanaan
dan Gizi
Anggaran, Masyarakat,
Pembangunan
Nasional/Bappenas; 13. Kepala Pusat Kesehatan Indonesia, Mabes TNI;
Tentara
Nasional
14. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI;
15. Kepala ...
-715. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan. b. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan, dan Program: Ketua
: Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I
: Sekretaris
Eksekutif
Tim
Nasional
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan. Wakil Ketua II : Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sekretaris
: Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
Anggota
: 1. Asisten
Deputi
Urusan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan; 3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri; 7. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan;
dan
Anggaran,
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan; 9. Direktur
Perlindungan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas; 10. Asisten
Deputi
Urusan
Perencanaan
Usaha
Jasa
III,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 11. Kepala Pusat Kesehatan Indonesia, Mabes TNI;
Tentara
Nasional
12. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI; 13. Kepala Bagian Analisis Keuangan Perasuransian, Kementerian Keuangan; 14. Kepala ...
-814. Kepala Bidang Analisis Risiko Ekonomi Keuangan dan Sosial, Kementerian Keuangan; 15. Kepala Subdirektorat Harmonisasi
Peraturan
Jaminan Sosial, Kementerian Keuangan. c. Kelompok Kerja Regulasi Ketua
:Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat
Wakil Ketua I
:Staf Ahli Kesehatan.
Wakil Ketua II
:Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pendaya-
Kabinet. Bidang
Mediko
Legal,
Kementerian
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris
: Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
Anggota
: 1. Asisten
Deputi
Urusan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Deputi Urusan Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara; 3. Asisten Deputi Bidang Perancangan PerundangUndangan Bidang Sekretariat Kabinet;
Kesejahteraan
Rakyat,
4. Asisten Deputi Urusan Perumusan Kebijakan Kelembagaan,
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan; 6. Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan; 8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri; 9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara 11. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 12. Kepala ...
-912. Kepala
Biro
Perasuransian,
Kementerian
Keuangan; 13. Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan I, Kementerian Keuangan; 14. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H., MM., Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional; 15. Drs. Timoer Soetanto, ChFC,
CLU., Anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional. d. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building Ketua
: Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I : Deputi
Bidang
Kementerian
Sumber
Daya
Pendayagunaan
Manusia
Aparatur
Aparatur,
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris
: Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Anggota
: 1. Asisten
Deputi
Kementerian Rakyat; 2. Direktur
Urusan
Koordinator
Peningkatan
Jaminan
Bidang
Kapasitas
Sosial,
Kesejahteraan dan
Evaluasi
Kinerja Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan; 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas;
Pembangunan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 8. Kepala ...
- 10 8. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 10. Kepala
Pusat
Kesehatan
Tentara
Indonesia, MABES TNI; 11. Kepala Subbidang Risiko
Nasional
Keuangan
dan
Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan; 12. Drs. Ridwan Monoarfa, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional). e. Sekretariat Ketua
: Kepala Pusat Pembiayaan Kementerian Kesehatan.
Anggota
: 1. Kepala
Bidang
Kerja
Jaminan
Sama
Kesehatan,
Jaminan
Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Kepala Bidang Pembiayaan
Pembiayaan Kesehatan,
Pusat
Jaminan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan; 3. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 4. Kepala Bagian Perancangan Perundang-undangan I, Biro Hukum, Transmigrasi;
Kementerian Tenaga Kerja dan
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum
dan
Organisasi,
Kementerian
Kesehatan; 6. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 7. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 8. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; 9. Kepala Subbidang Cakupan Pelayanan, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 10. Kepala ...
- 11 10. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Pengganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 11. Kepala
Subdirektorat
Pengawasan
Norma
Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Kepala Subbdirektorat Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. BIDANG BPJS KETENAGAKERJAAN: Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang
Wakil Ketua II
Kesejahteraan Rakyat. : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota
: 1. Wakil Sekretaris Kabinet; 2. Deputi
Bidang
Perundang-Undangan,
Kementerian Sekretariat Negara; 3. Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
dan
Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 6. Direktur
Jenderal
Kekuatan
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan; 7. Direktur Jenderal Peraturan PerundangUndangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Direktur
Jenderal
Keuangan; 9. Direktur Jenderal
Anggaran,
Kementerian
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 10. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Direktur ...
- 12 11. Direktur
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; 12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 13. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 14. Deputi Bidang Kelembagaan,
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 15. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 17. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal,
Kementerian
Keuangan; 18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan; 19. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI; 20. Harris
Eko
Santoso,
FSAI.,
Anggota
Dewan
Jaminan Sosial Nasional. a. Kelompok Kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat: Ketua
: Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Transmigrasi.
Wakil Ketua
Tenaga
Kerja
dan
: Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris
: Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Anggota
: 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi,
Transmigrasi; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, POLRI; 3. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten ...
- 13 4. Asisten
Deputi
Perundang-undangan
Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara; 5. Sekretaris
Direktorat
Pengawasan
Jenderal
Ketenagakerjaan,
Pembinaan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Direktur Pengawasan Norma
Kesehatan
Keselamatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 8. Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 12. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 13. Direktur
Perlindungan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas; 14. Kepala
Biro
Dana
Pensiun,
Perencanaan Kementerian
Keuangan; 15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16. Kepala
Pusat
Pengelolaan
Risiko
Fiskal,
Kementerian Keuangan; 17. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 18. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 19. Direktur ...
- 14 19. Direktur
Gaji
dan
Kesejahteraan,
Badan
Kepegawaian Negara; 20. Kepala Subbidang Risiko Ekonomi, Kementerian Keuangan 21. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Kementerian Keuangan
dan
Kematian,
22. Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K); 23. Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Bantuan Sosial Kesehatan Untuk Keluarga Miskin, Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K); 24. Prof. Dr. Bambang Purwoko, MA., Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional; 25. Ir. Haryadi B Sukamdani, MM., Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. b. Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program Ketua
: Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Wakil Ketua
: Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris
: Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota
: 1. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 3. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, POLRI; 4. Asisten
Deputi
Urusan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 5. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan, Sekretariat Kabinet; 6. Direktur ...
- 15 6. Direktur Urusan Otonomi Daerah II, Kementerian Dalam Negeri; 7. Direktur Sumber Jenderal
Daya
Kekuatan
Manusia,
Pertahanan,
Direktorat
Kementerian
Pertahanan; 8. Direktur Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan; 10. Kepala Biro Dana
Pensiun,
Kementerian
Jenderal
Pembinaan
Keuangan; 11. Sekretaris
Direktorat
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Direktur
Kelembagaan
dan
Pemasyarakatan
Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan; 16. Kepala Pusat Pembiayaan dan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 17. Asisten
Deputi
kelembagaan,
Perumusan Kementerian
Jaminan Kebijakan
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 18. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas 19. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 20. Direktur
Tenaga
Kerja
dan
Pengembangan
Kesempatan Kerja, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas
Perencanaan 21. Asisten ...
- 16 21. Asisten
Deputi
bidang
Usaha
Jasa
III,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 22. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 23. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24. Direktur Hukum
dan
Peraturan
Perundang-
undangan, Badan Kepegawaian Negara; 25. Kepala
Bagian
Hukum
Jasa
Keuangan
dan
Perjanjian, Kementerian Keuangan; 26. Kepala Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun, Kementerian Keuangan; 27. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Kementerian Keuangan; 28. Ir.
Tianggur
Sinaga,
MA.,
Hari
Anggota
Tua, Dewan
Jaminan Sosial Nasional. c. Sekretariat Ketua
: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota
: 1. Sekretaris
Direktorat
Pengawasan
Jenderal
Ketenagakerjaan,
Kerja,
Pembinaan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; 4. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan I Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan II Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Kepala ...
- 17 6. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan,
Pembinaan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 9. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 10. Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan; 11. Kepala Bagian
Persidangan
dan
Informasi,
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; 12. Kepala
Subdirektorat
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja Dalam Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Kepala Subdirektorat Analisis dan Informasi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Kepala
Subdirektorat
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja Luar Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; 15. Kepala
Subdirektorat
Organisasi
Pekerja
dan
Pegusaha, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 16. Kepala Subdirektorat Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja,
Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Kepala ...
- 18 17. Kepala
Subdirektorat
Pengawasan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Norma
Kementerian
18. Kepala Subbidang Kerja Sama Luar Negeri, Deputi Bidang
Koordinasi
Perlindungan
Perumahan Rakyat, Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Sosial
dan
Koordinator
19. Penganalisis Kebijakan Program Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3. BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI Ketua
: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua I
: Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
Wakil Ketua II
dan Hak Asasi Manusia. : Sekretaris Kementerian
Sekretaris
: Sekretaris
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Direktorat
Komunikasi Publik, Informatika. Anggota
Jenderal Kementerian
Informasi
dan
Komunikasi
dan
: 1. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional; 2. Asisten
Deputi
Kementerian Rakyat;
Urusan
Koordinator
Jaminan
Bidang
Sosial,
Kesejahteraan
3. Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan
Perundang-undangan,
Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan; 5. Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Direktur ...
- 19 8. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Direktur Pengelolaan Media Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 11. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 12. Kepala Negeri;
Pusat
Penerangan,
Kementerian
Dalam
13. Kepala
Pusat
Komunikasi
Publik,
Kementerian
Komunikasi
Publik,
Kementerian
Pertahanan; 14. Kepala Pusat Kesehatan;
15. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI; 17. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara, Kementerian Keuangan. Sekretariat Ketua
:
Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan
Anggota
:
Informatika. 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan; 3. Kepala Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Farmasi,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat; 4. Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Resiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 5. Kepala
Subdirektorat
Harmonisasi
Peraturan
Jaminan Sosial, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
6. Kepala ...
- 20 6. Kepala Bidang Pendapat Umum dan Media Massa, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan;
Upaya
Kesehatan,
Kementerian
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal
Gizi
dan
Kesehatan
Ibu
dan
Anak,
Kementerian Kesehatan; 10. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; 11. Kepala
Subdirektorat
Informasi
Kesejahteraan
Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 12. Kepala Subdirektorat Media Online, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Kepala
Subdirektorat Media
Cetak, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. H.R. AGUNG LAKSONO
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Indroyono Soesilo
