KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu dibentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang ...
-22. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERTAMA: ...
-3PERTAMA
: Membentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS.
KEDUA
: Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
: Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS diktum PERTAMA mempunyai tugas:
sebagaimana
dimaksud
a. Pengarah: memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan regulasi BPJS. b. Pelaksana: 1. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan meliputi penyiapan fasilitas kesehatan dan rujukan, pembiayaan dan transformasi program, menyusun regulasi dan kelembagaaan, sumber daya manusia dan capacity building; 2. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pembiayaan, iuran dan manfaat, menyusun regulasi, transformasi kelembagaan dan program; 3. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana dimaksud diktum KETIGA terdiri atas:
sebagaimana
a. Bidang BPJS Kesehatan, meliputi: 1. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur, mempunyai tugas: a) menyiapkan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan;
b) menyiapkan ...
-4b) menyiapkan pedoman sistem rujukan; c) melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; d) melakukan penyusunan standar-standar pelayanan; dan e) menyiapkan sistem pendukung lainnya.
informasi
kesehatan
serta
2. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas: a) menyiapkan penyusunan manfaat paket pelayanan; b) membuat pedoman tarif; c) melakukan penyusunan sistem pembayaran, termasuk case mix dan INA CBGs; d) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan; e) menyiapkan sistem monitoring pembiayaan kesehatan; dan f) melakukan penghitungan dana dan sumber dana. 3. Kelompok Kerja Regulasi, mempunyai tugas: a) mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan; b) menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; c) menyusun rancangan Jaminan Kesehatan;
Peraturan
Presiden
tentang
d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan; dan e) menyusun peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
terkait
4. Kelompok ...
-54. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, mempunyai tugas: a) membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia beserta jenis-jenisnya dalam berbagai tingkatan; b) melakukan penyiapan pendidikan sumber daya manusia; dan
dan
pelatihan
c) menyusun kebutuhan dan pemenuhan verifikator dan tenaga pendukung lain penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan.
tenaga dalam
b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, meliputi: 1. Kelompok kerja Pembiayaan, mempunyai tugas:
Iuran,
dan
Manfaat,
a) merumuskan mekanisme pembayaran, iuran, dan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; dan b) menyiapkan mekanisme operasionalisasi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan. 2. Kelompok kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas: a) mengidentifikasi, mengevaluasi, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan; b) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan; c) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan; dan d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. c. Bidang ...
-6c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mempunyai tugas: 1. membuat pedoman kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi; dan 2. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. KELIMA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan para pakar dan/atau instansi terkait.
KEENAM
: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS, masing-masing Bidang membentuk Tim Pendukung Sekretariat, yaitu: a. Bidang BPJS Kesehatan;
Kesehatan
yang
ditetapkan
oleh
Menteri
b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. KETUJUH
: Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah melalui Sekretaris Pengarah.
KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. KESEMBILAN: Biaya yang diperlukan guna mendukung kegiatan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS yang terkait dengan: a. Bidang BPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan;
dibebankan
kepada
DIPA
b. Bidang ...
-7b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi kepada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika. dan sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KESEPULUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 4. Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. H.R. AGUNG LAKSONO Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ttd. Indroyono Soesilo
-8LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2012
TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL A. PENGARAH Ketua
:
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris
:
Sekretaris
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. Anggota
:
1.
Menteri Sekretaris Negara;
2.
Menteri Dalam Negeri;
3.
Menteri Pertahanan;
4.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.
Menteri Keuangan;
6.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7.
Menteri Kesehatan;
8.
Menteri Sosial;
9.
Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 11. Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 13. Sekretaris ...
-913. Sekretaris Kabinet; 14. Kepala Polisi Republik Indonesia. B. PELAKSANA 1. BIDANG BPJS KESEHATAN: Ketua : Wakil Menteri Kesehatan. Wakil Ketua I
:
Staf
Ahli
Bidang
Pembiayaan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua II
:
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota
:
1.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan
Rakyat,
Kementerian
Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2.
Deputi
Bidang
Kependudukan Kementerian
Koordinasi dan
Keluarga
Koordinator
Bidang
Kesehatan, Berencana, Kesejahteraan
Rakyat; 3.
Deputi Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara;
4.
Deputi
Bidang
Penanggulangan
Kesejahteraan Kemiskinan,
Rakyat
Sekretariat
dan Wakil
Presiden; 5.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6.
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
8.
Direktur
Jenderal
Kekuatan
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan; 9.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Direktur ...
-1010. Direktur
Jenderal
Anggaran,
Kementerian
Keuangan; 11. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Direktur
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; 14. Direktur
Jenderal
Perlindungan
dan
Jaminan
Sosial, Kementerian Sosial; 15. Deputi Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 16. Deputi Bidang
Usaha dan Jasa, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara; 17. Kepala
Badan
Kebijakan
Fiskal,
Kementerian
Keuangan; 18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan; 19. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI; 20. Dr. Fachmi Idris, M.Kes. (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional). a. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur: Ketua
:
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I
:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua ...
-11Wakil Ketua II
:
Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan.
Sekretaris
:
Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
Anggota
:
1.
Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat; 2.
Asisten
Deputi
Kesehatan,
Urusan
Kementerian
Penguatan
Pelayanan
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat; 3.
Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
4.
Direktur
Urusan
Pemerintahan
Daerah
II,
Kementerian Dalam Negeri; 5.
Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
6.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Penganggaran,
Kementerian Keuangan; 7.
Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8.
Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9.
Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan; 11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan; 12. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, MABES TNI; 13. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI. b. Kelompok ...
-12b. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan, dan Program: Ketua
:
Staf
Ahli
Bidang
Pembiayaan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua I
:
Sekretaris
Eksekutif
Tim
Nasional
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan. Wakil Ketua II
:
Deputi Bidang
Usaha dan Jasa, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara. Sekretaris
:
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
Anggota
:
1.
Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2.
Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
3.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4.
Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan;
5.
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 6.
Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
7.
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
8.
Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan;
9.
Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa III, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, MABES TNI; 11. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI.
c. Kelompok ...
-13c. Kelompok Kerja Regulasi Ketua
:
Deputi
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat,
Sekretariat
Kabinet. Wakil Ketua I
:
Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua II
:
Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris
:
Kepala
Biro
Hukum
dan
Organisasi,
Kementerian
Kesehatan. Anggota
:
1.
Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2.
Asisten Deputi Urusan Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
3.
Asisten
Deputi
Bidang
Perancangan
Perundang-
Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet; 4.
Asisten
Deputi
Urusan
Perumusan
Kebijakan
Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5.
Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
6.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Penganggaran,
Kementerian Keuangan; 8.
Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
9.
Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 11. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H.,MM ...
-1411. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H., MM (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional); 12. Drs. Timoer Soetanto, ChFC, CLU (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional). d. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building Ketua
:
Kepala
Badan
Pemberdayaan
dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua I
:
Deputi
Bidang
Kementerian
Sumber
Daya
Pendayagunaan
Manusia
Aparatur
Aparatur,
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Wakil Ketua II
:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris
:
Sekretaris Badan
Pemberdayaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan Anggota
:
1.
Asisten
Deputi
Kementerian
Urusan
Koordinator
Jaminan
Bidang
Sosial,
Kesejahteraan
Rakyat; 2.
Direktur
Peningkatan
Kapasitas
dan
Evaluasi
Kinerja Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3.
Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
4.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5.
Direktur
Kelembagaan
dan
Pemasyarakatan
Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6.
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Sekretaris ...
-157.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
8.
Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
9.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10. Kepala
Pusat
Kesehatan
Tentara
Nasional
Indonesia, MABES TNI; 11. Drs. Ridwan Monoarfa (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional). e. Sekretariat Ketua
:
Kepala
Pusat
Pembiayaan
Jaminan
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan. Anggota
:
1.
Kepala
Bidang
Kementerian
Kerja
Sama
Koordinator
Jaminan
Bidang
Sosial,
Kesejahteraan
Rakyat; 2.
Kepala
Bidang
Pembiayaan
Pembiayaan
Jaminan
Kesehatan,
Kesehatan,
Pusat
Kementerian
Kesehatan; 3.
Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5.
Kepala Bagian Perancangan Perundang-undangan I, Biro
Hukum,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 6.
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
7.
Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 8. Kepala ...
-168.
Kepala Subbidang Cakupan Kepesertaan, Deputi Bidang
Koordinasi
Perlindungan
Sosial
dan
Perumagan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 9.
Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan,
Direktorat
Pengganggaran,
Harmonisasi
Direktorat
Jenderal
Peraturan Anggaran,
Kementerian Keuangan; 10. Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Kepala
Subbdirektorat
Jaminan
Sosial
Dalam
Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. BIDANG BPJS KETENAGAKERJAAN: Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Wakil Ketua I
:
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua II
:
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota
:
1.
Wakil Sekretaris Kabinet;
2.
Deputi Bidang Perundang-Undangan, Sekretariat Negara;
3.
Deputi
Bidang
Penanggulangan
Kesejahteraan Kemiskinan,
Rakyat
Sekretariat
dan Wakil
Presiden; 4.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 6. Direktur ...
-176.
Direktur
Jenderal
Kekuatan
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan; 7.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8.
Direktur
Jenderal
Anggaran,
Kementerian
Keuangan; 9.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
10. Direktur
Jenderal
Ketenagakerjaan,
Pembinaan
Pengawasan
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; 11. Direktur
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; 12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 13. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 14. Deputi
Bidang
Kelembagaan,
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 15. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha
Kecil
Menengah,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 17. Kepala
Badan
Kebijakan
Fiskal,
Kementerian
Keuangan; 18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan; 19. Kepala ...
-1819. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI; 20. Harris Eko Santoso, FSAI (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. a. Kelompok Kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat: Ketua
:
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Wakil Ketua
:
Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris
:
Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; Anggota
:
1.
Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat; 2.
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
3.
Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
4.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5.
Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan
Jaminan
sosial
Tenaga
Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Direktur ...
-197.
Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
8.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9.
Direktur
Perlindungan
Masyarakat,
Badan
dan
Kesejahteraan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional; 10. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal
dan
Lembaga
Keuangan,
Kementerian
Keuangan; 11. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Kementerian Keuangan; 13. Kepala
Pusat
Penelitian
dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
Pengembangan
Tenaga
Kerja dan
Jaminan
Kesehatan,
Transmigrasi; 14. Kepala
Pusat
Pembiayaan
Kementerian Kesehatan; 15. Direktur Gaji dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian Negara; 16. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, POLRI; 17. Prof. Dr. Bambang Purwoko, MA (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional); 18. Ir. Haryadi B Sukamdani, MM (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional); 19. Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional Penanggulangan
dan
Pengentasan
Kemiskinan
(TNP2K); 20. Ketua ...
-2020. Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Bantuan Sosial Kesehatan Untuk Keluarga Miskin, Tim Nasional Penanggulangan
dan
Pengentasan
Kemiskinan
(TNP2K). b. Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program Ketua
:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Wakil Ketua
:
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris
:
Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota
:
1.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2.
Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3.
Asisten
Deputi
Bidang
Perundang-Undangan
Perancangan Bidang
Peraturan
Kesejahteraan,
Sekretariat Kabinet; 4.
Direktur Urusan Otonomi Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
5.
Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
6.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7.
Direktur
Harmonisasi
Peraturan
Penganggaran,
Kementerian Keuangan; 8. Kepala ...
-218.
Kepala Biro Dana Pensiun, Kementerian Keuangan;
9.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Direktur
Kelembagaan
dan
Pemasyarakatan
Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan; 14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 15. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 16. Direktur
Perlindungan
Masyarakat,
Badan
dan
Perencanaan
Kesejahteraan Pembangunan
Nasional; 17. Direktur
Tenaga
Kesempatan
Kerja
Kerja,
dan
Pengembangan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 18. Asisten Deputi bidang Usaha Jasa III Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
20. Direktur ...
-2220. Direktur
Hukum
dan
Peraturan
Perundang-
undangan, Badan Kepegawaian Negara; 21. Kepala
Biro
Sumber
Daya
Manusia,
Kepolisian
Negara Republik Indonesia; 22. Ir. Tianggur Sinaga, MA (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional). c. Sekretariat Ketua
:
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota
:
1. Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan I Biro
Hukum,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 6. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan II Biro
Hukum,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 7. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Kepala ...
-238.
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat
Jenderal
Pembinaan
Ketenagakerjaan, Kementerian
Pengawasan
Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi; 9.
Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan; 11. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam
Hubungan
Kerja,
Direktorat
Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 12. Kepala
Subdirektorat
Pengupahan
dan
Analisis
Jaminan
dan
Sosial,
Informasi
Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar
Hubungan
Kerja,
Direktorat
Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; 14. Kepala
Subdirektorat
Organisasi
Pekerja
dan
Pegusaha, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 15. Kepala Jenderal
Subdirektorat
Pemasyarakatan,
Pembinaan Hubungan
Direktorat
Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Kepala ...
-2416. Kepala Subbidang Kerja Sama Luar Negeri, Deputi Bidang
Koordinasi
Perlindungan
Sosial
dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 17. Penganalisis Kebijakan Program Jaminan Sosial, Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat. 3. BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI Ketua
: Direktur Jenderal
Informasi
dan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Ketua I
: Direktur
Pengundangan,
Publikasi,
dan
Kerja
Sama
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wakil Ketua II
: Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris
: Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Anggota
: 1.
Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2.
Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan;
4.
Direktur
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5.
Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial,
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 6. Direktur ...
-256.
Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7.
Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8.
Direktur Pengelolaan Media Publik,
Kementerian
Komunikasi dan Informatika; 9.
Kepala
Biro
Hubungan
Pendayagunaan
Aparatur
Masyarakat, Negara
Kementerian
dan
Reformasi
Birokrasi; 10. Kepala
Biro
Umum
dan
Hubungan
Masyarakat,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 11. Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri; 12. Kepala
Pusat
Komunikasi
Publik,
Kementerian
Komunikasi
Publik,
Kementerian
Pertahanan; 13. Kepala
Pusat
Kesehatan; 14. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 15. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI. Sekretariat Ketua
: Kepala
Biro
Hukum,
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika. Anggota
: 1.
Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
3.
Kepala Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Farmasi,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat; 4. Kepala ...
-264.
Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Resiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5.
Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
6.
Kepala Bidang Pendapat Umum dan Media Massa, Pusat
Hubungan
Masyarakat,
Kementerian
Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; 7.
Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan,
Kementerian
Kesehatan; 9.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal
Gizi
dan
Kesehatan
Ibu
dan
Anak,
Kementerian Kesehatan; 10. Kepala Subdirektorat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kepala
Subdirektorat
Media
Online,
Kementerian
Cetak,
Kementerian
Komunikasi dan Informatika; 12. Kepala
Subdirektorat
Media
Komunikasi dan Informatika. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Indroyono Soesilo
ttd. H.R. AGUNG LAKSONO
