MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang . a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-03/M.EKON/01/2011 telah ditetapkan Tim Persiapan National Single Window; b.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER1 1/ M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terjadi perubahan nomenklatur jabatan keanggotaan Tim Persiapan National Single Window;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Persiapan National Single Window;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012; 3. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -23.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6.
Keputusan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor : PER-11 / M . EKON / 08 / 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
PEREKONOMIAN TENTANG TIM PERSIAPAN
BIDANG NATIONAL
SINGLE WINDOW. Pasal 1 Membentuk Tim Persiapan
National Single Window
yang
selanjutnya disebut Tim NSW. Pasal 2 Tim NSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan dan memberikan arahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan penerapan sistem National Single Window (NSW) dan integrasi ke dalam sistem ASEAN Single Window (ASW); b. memantau ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3b. memantau,
mengevaluasi,
dan
mengendalikan
perkembangan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan penerapan sistem NSW serta integrasi ke dalam ASW; c. melaporkan pelaksanaan tugas dalam rangka pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan penerapan sistem NSW serta integrasi ke dalam sistem ASW kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah Tim NSW; dan d. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan penerapan sistem NSW serta integrasi ke dalam sistem ASW.
Pasal 3 Susunan Keanggotaan Tim NSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut : Pengarah
: Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian; Ketua
Menteri Keuangan;
Wakil Ketua I
Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua II
Menteri Perhubungan;
Ketua Pelaksana Harian
: Deputi
Bidang
Koordinasi
Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua Pelaksana Harian I Wakil Ketua Pelaksana Harian II Wakil Ketua Pelaksana Harian III
: Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4 Anggota
:
1.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2.
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Kementerian
Perhubungan; 4.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
5.
Kepala
Badan
Karantina
Pertanian,
Kementerian
Pertanian; 6.
Direktur
Jenderal
Perdagangan
Kerjasama
Internasional,
Kementerian Perdagangan; 7.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8.
Direktur
Jenderal
Bina
dan
Alat
Kefarmasian Kesehatan,
Kementerian
Kesehatan; 9.
Direktur
Jenderal
Telekomunikasi,
Po s
dan
Kementerian
Komunikasi dan Informatika; 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 11 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 12. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;
13. Direktur ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -513. Direktur
Jenderal
Pertahanan,
Sarana
Kementerian
Pertahanan; 14. Deputi
Bidang
Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
Kementerian
Lingkungan Hidup; 15. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan,
Markas
Be sar
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan penerapan sistem NSW, Tim NSW dibantu oleh Komite Pengendali Internal. Pasal 5 Komite Pengendali Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan,
pengembangan, dan penerapan sistem NSW di Indonesia; b. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua Tim NSW untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas Tim NSW; c.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim NSW; dan
d.
melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Ketua Tim NSW. Pasal 6 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 6 Susunan
Keanggotaan
Komite
Pengendali
Internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut : Ketua
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua
: Wakil Sekretaris Kabinet;
Anggota
: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 3. Direktur
Jenderal
Telematika,
Aplikasi
Kementerian
Komunikasi dan Informatika; 4. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Deputi
Bidang
Koordinasi
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Deputi
Bidang
Koordinasi
Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 7. Deputi
Bidang
Pendanaan
Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Deputi
Bidang
Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 9. Ketua ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7-
9. Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim NSW membentuk : 1. Tim Manajemen Operasional; 2. Kelompok Ahli; 3. Kelompok Kerja, yang terdiri dari: a) Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi; b) Kelompok Kerja Bidang Proses Bisnis; c) Kelompok Kerja Bidang Hukum; d) Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan; 4. Pelaksana Teknis Pembangunan
National Single
Window. (2) Susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Ketua Tim NSW berdasarkan usulan Ketua Pelaksana Harian.
Pasal 8 Tim NSW dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengundang atau menunjuk Narasumber, akademisi, praktisi atau pihak lain yang terkait.
Pasal 9 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal 9 Tim NSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktuwaktu diperlukan.
Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim NSW dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 11 (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP03 / M. EKON/ 01/ 2011 tentang Tim Persiapan National Single Window sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP20/M.EKON/04/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP03 / M. EKON/ 01/ 2011 tentang Tim Persiapan National Single Window sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP20/M.EKON/04/2012, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim NSW sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
Pasal 12 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -9Pasal 12
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Ilubun as arakat,
Elen Setia, 1, S. .,M.S.E. NIP 197109011996031001
