Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kebijakan Penganggaran TA 2018
Jakarta, 14 Juni 2017
1
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kemendes PDT dan Trans
Pertemuan Tiga Pihak
Forum Penelaahan
Kemendes PDT dan Trans
Forum Penelaahan
Kemendes PDT dan Trans
2
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Perkembangan APBN 4 Tahun Kabinet Kerja dan Rencana Tahun 2018 Fokus memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur yang diikuti upaya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat Konsumtif menjadi Produktif melalui Reformasi Subsidi Energi dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun percepatan penyerapan anggaran, melalui perubahan regulasi dalam mendorong percepatan lelang pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, terutama belanja infrastruktur. Tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran yang dirancang agar APBN lebih realistis, kredibel dan efisien.
Memacu Investasi dan infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataankredibel dan efisien.
3
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Asumsi Dasar dan Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak transisi tax amnesty terhadap perekonomian
5,2 5,1 6,0
4,0 4,0 4,0
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Inflasi (%, yoy)
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)
40 45 40
13.500 13.300 13.300 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
5,5 5,3 5,3
Harga Minyak (US$/Barrel)
APBN-P 2016
APBN 2017
1.150 1.150 1.150
820 815 815 Lifting Minyak (Ribu Barrel/Hari)
Lifting Gas (MPOEPD)
R-APBN 2018 4
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Arah Kebijakan Belanja K/L 20181 KL
Bersifat Melanjutkan kebijakan yang telah diambil sebelumnya (tidak ada Baseline kebijakan baru) dan memperhatikan hasil reviu baseline K/L
(berdasarkan realisasi 2016, outlook 2017, parameter, volume output).
Penerapan UU Terkait pelimpahan wewenang untuk pemerintahan No 23 Tahun 2014 konkuren dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat Ttg Pemda PNS Daerah menjadi PNS Penyuluh KB 15.000 Pembayaran Gaji di bebankan pada BKKBN Penyuluh Perikanan
Belanja Pegawai
Rp
3.200
PNS Daerah menjadi PNS Pembayaran Gaji di bebankan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline) dan pencadangan untuk mempertahankan kesejahteraan PNS seperti tahun-tahun sebelumnya (kenaikan gaji pokok atau pemberian THR). 5
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Arah Kebijakan Belanja K/L 20182 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja K/L
1
Reviu Belanja Barang berbasis realisasi 2016
2
Penerapan Cap Policy Belanja Barang Operasional 2018
Realisasi 2016
Potensi efisiensi kebutuhan belanja operasional
Pagu 2017
SEWA
Menetapkan batas maksimal belanja aparatur
6
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Arah Kebijakan Belanja K/L 20183
3
Penguatan dan Perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Efisiensi Belanja Modal Diarahkan untuk belanja modal produktif antara lain pariwisata, infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi dan listrik), sarana dan prasarana ekonomi produktif (pasar) serta daerah perbatasan
4
Penghematan Belanja Barang Non Operasional Pembatasan belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Belanja Produktif, termasuk menambah volume output prioritas • • • • • •
Kegiatan yang terpusat Frekuensi Jumlah pegawai Optimalisasi IT untuk Monev Pengurangan konsumsi Pemanfaatan waktu yang efektif
Belanja Honor Tim • Hanya untuk tambahan penugasan tidak terkait tusi • Pembatasan honor (jumlah keanggotaan) yang rasional Belanja Bahan dan Non • Go Green dengan pengurangan ATK Operasional Lainnya • Upaya ramah lingkungan
7
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Arah Kebijakan Belanja K/L 20184
5
6
Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial dan menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan basis data terpadu Refocusing anggaran prioritas terkait K/L Pendidikan
7
Kesehatan
Infrastruktur
Pemanfataan sistem pemantauan berbasis on-line seperti SMART
8
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jakarta, 14 Juni 2017
9
