KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH SERTA DANA DESA. Disampaikan Pada: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH SERTA DANA DESA

Disampaikan Pada: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

OUTLINE Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Problem Mapping Keuangan Daerah Perkembangan Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Arah Kebijakan Transfer Ke daerah ke Depan Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2

HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 4

POKOK-POKOK PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.  Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.  Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional. 5

HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DAN PENGANGGARAN NASIONAL DAN DAERAH

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

RPJM

Nasional

Musrenbangnas Dijabarkan

Renja KL

RPJM Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

RKA-KL

Keppres Rincian APBN

RAPBN

APBN

Diacu

RKP

Diperhatikan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diselaraskan melalui Musrenbang Dijabarkan

Musrenbangda Pedoman

PLANNING

RKP Daerah

Pedoman KUA

RAPBD

Pedoman

RKA SKPD

APBD

Diacu

Renja SKPD

Kep KDH tentang Rincian APBD

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoma n

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

BUDGETING 6

6

RPJMN 2015 2015--2019

C M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

7

Relevansi Kebijakan HKPD Dengan Program Kabinet Kerja Jokowi (Nawacita Jokowi-JK)

1. Membangun dari pinggir dimaksudkan bahwa pembangunan dimulai dari daerah, utamanya daerah perbatasan; 2. Meningkatkan “kesempatan” bagi daerah untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakatnya; 3. Inovasi dan diskresi yang diberikan kepada Daerah harus didukung dengan pendanaan dari Pusat dan kewenangan daerah untuk mengelolanya.

8

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah • Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. • Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah

Interrelasi Kebijakan Makro

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Neraca Pembayaran

Kebijakan Moneter

Kebijakan Sektor Riil

9

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

10

KONSEPSI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA MENGIKUTI PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTION

• Hubungan keuangan pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan fungsi/urusan. • Fungsi/Urusan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah (6 urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sebagian besar menjadi urusan daerah dan sebagian lainnya menjadi urusan konkuren), namun tanggungjawab akhir tetap pada pemerintah pusat – UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan asas desentralisasi (urusan yang menjadi tanggungjawab daerah) dan tugas pembantuan (pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab pusat) 11

Cakupan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

• Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah (local taxing power) dan kewenangan dalam melakukan pinjaman; • Kebijakan transfer (revenue assignment); • Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment).

12

Penerapan Prinsip Money Follows Function

13

PROBLEM MAPPING KEUANGAN DAERAH

14

 Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% namun kecenderungannya menurun.  Proporsi belanja modal relatif cukup kecil, dimana berada pada tingkat terkecil pada struktur belanja secara keseluruhan, namun proporsinya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015.

Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)

2011

2012

Belanja Pegawai

26.859,6

30.579,2

33.342,7

36.058,9

41.689,9

Belanja Barang dan Jasa

10.688,6

11.662,4

13.279,1

17.224,2

20.003,9

Belanja Modal

7.291,6

9.680,5

11.146,3

15.094,8

17.963,2

Belanja Lain-Lain

9.371,8

12.436,8

14.818,2

14.827,9

21.506,8

54.211,7

64.359,0

72.586,4

83.205,8

101.163,8

Total

* 2011-2013 Data Realisasi; 2014-2015 Data Anggaran

2013

2014

2015

15

15

Peranan PAD (kemandirian daerah) masih relatif rendah khususnya kab/kota sehingga kurang menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan belanja.

Peranan PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh basis pajak daerah khususnya kab/kota yang masih terbatas.

16

NASIONAL

SE-PROVINSI JAWA TIMUR

• SiLPA di level nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kali lipat, SiLPA dari tahun 2009-2013 sebesar Rp52,2 triliun menjadi Rp100,58 triliun. • SiLPA se-Provinsi Jawa Timur juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, SiLPA dari tahun 20092013 sebesar Rp6,21 triliun menjadi Rp9,58 triliun. • Semakin besar SiLPA tahun berkenaan memberikan indikasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang kurang baik yang pada gilirannya berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 17

•

SiLPA tahun berkenaan masing-masing Pemerintah Daerah di Jawa Timur mempunyai pergerakan yang meningkat dan cukup beragam.

•

Semakin besar SiLPA tahun berkenaan memberikan indikasi semakin besarnya dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.

18

 Dana simpanan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami kenaikan secara signifikan.  Besarnya simpanan daerah menunjukkan perencanaan belanja yang kurang baik atau adanya kecenderungan daerah melakukan investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan berjangka.

Sumber: Bank Indonesia, 2014

19

475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 -

GRAFIK PENETAPAN APBD TA 2011-2015 PROV., KAB., DAN KOTA DI INDONESIA per Tanggal 24 Maret 2015

327

274 139

62

2012

211

156

2011

Apr

43

92 47

2013

2014

274

• APBD seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum TA berjalan;

Peb

270

58 10 2015

355

161

Des Thn Sblm Januari

• Per tanggal 24 Maret 2015 terdapat 528 daerah telah menyampaikan APBD-nya kepada Kemenkeu. Dari 482 daerah tersebut, yang menetapkan APBDnya tepat waktu (sebelum 31 Desember) sebanyak 458 daerah (87%) naik dari tahun 2014 yg mencapai 354 daerah (67%).

Februari

75

56

43

354

116

60

GRAFIK PENYAMPAIAN APBD TA 2011-2015 PROV., KAB., DAN KOTA DI INDONESIA per Tanggal 24 Maret 2015

181

Des Thn Sblm Jan

Mar

211 176

2011

225 200 175 150 125 100 75 50 25 -

458

87

91 55

2012

2013

2014

Maret

72 67

2015

20

• Hingga bulan Januari 2015, terdapat 36 daerah di Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan APBDnya dan terdapat 3 daerah menyampaikan pada bulan Februari 2015. Penyampaian APBD Prov. Jawa Timur 32

35 30

27

26

25

19

20

21

15 10 5

11

8

11

8

4 4 2 3 1

3

6

2 2 3

0 S.d Desember

Januari

Februari

Maret 2011

* Data Per 25 Maret 2015

0

2012

2013

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

April

Mei

Juni

Juli

2014

• Sementara itu terdapat 38 daerah telah menetapkan APBD tepat waktu dan 1 daerah yang menetapkan APBD pada Januari 2015.

2015

21

 Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka.  Untuk LKPD tahun 2013, dari 456 daerah yang telah diaudit oleh BPK, 98 daerah mendapatkan opini WTP, 56 daerah mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan, 277 daerah mendapatkan opini WDP, 7 daerah mendapatkan opini Tidak Wajar dan 18 daerah mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat.

22

 Akuntabilitas Provinsi Jawa Timur sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil opini BPK dimana pada 4 tahun berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2013 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur didominasi opini WDP, WTP DPP, dan WTP. Namun pada tahun 2013 terdapat penambahan 1 daerah yang memperoleh opini TW dan berkurangnya jumlah daerah yang memperoleh opini WTP. 23

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

24

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; 6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; 8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah.

25

• Dana Perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kempuan keuangan antar daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi dari 1.21 menjadi 0.68 (Data APBD TA.2013) 26

Postur Transfer ke Daerah TA 2014

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Perimbangan

DBH Pajak

Dana Transfer ke Daerah

Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum

DBH PBB

Dana Alokasi Khusus

DBH PPh

Dana Otsus PAPUA

Dana Alokasi Khusus

Dana Otsus

TRANSFER KE DAERAH

Dana Infras Otsus Papua

Dana Otsus PAPUA BRT

DBH CHT

Dana Otsus ACEH DBH SDA

Dana Infras Otsus PaBarat

Kehutanan

Dana Keistimewaan DIY

Pertum

DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DESA

Dana Otsus

Tamb Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru

Dana Inf. Otsus Papua Dana Inf. Otsus PaBarat

DBH SDA

Kehutanan Pertum

Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

Perikanan Migas Tamb Penghasilan Guru

Migas

Panas Bumi Tunjangan Profesi Guru

Panas Bumi Dana Transfer Lainnya

Bantuan Op Sekolah Dana Penyesuaian

DBH CHT

Dana Otsus ACEH

Perikanan Dana Otsus & Penyesuaian

DBH PBB DBH PPh

Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BRT

DBH Pajak

Bantuan Op Sekolah Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Dana Desa

Dana P2D2

Dana P2D2

27

Dalam Miliar Rupiah

2014 POSTUR

2015

APBNP

APBN

PERUBAHAN APBN-P*

APBNP 2015 – APBN 2015 Nominal

1. Transfer ke Daerah

%

596.504

637.975,1

643.834,5

5.859,40

0,9%

491.882

516.401,0

521.760,5

5.359,50

1,0%

117.663

127.692,5

110.052,0

-17.640,50

-13,8%

1.1.1.1. DBH Pajak

46.116

50.568,7

54.216,6

3.647,90

7,2%

1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam

71.547

77.123,8

55.835,4

-21.288,40

-27,6%

1.1.2. Dana Alokasi Umum

341.219

352.887,8

352.887,8

0,00

0,0%

1.1.3. Dana Alokasi Khusus

33.000

35.820,7

58.820,7

23.000,00

64,2%

16.148

16.615,5

17.115,5

500,00

3,0%

523

547,5

547,5

0,00

0,0%

87.948

104.411,1

104.411,1

0,00

0,0%

-

9.066,2

20.766,2

11.700,00

129,1%

596.504

647.041,3

664.600,7

17.559,40

2,7%

1.1. Dana Perimbangan 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

1.2. Dana Otonomi Khusus 1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.4. Dana Transfer Lainnya 2. Dana Desa JUMLAH

* Setelah penambahan optimalisasi sebesar Rp3 Triliun pada pagu DAK 28

1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil sebagai dasar penyaluran. 2. Menyalurkan alokasi DBH berdasarkan rencana penerimaan untuk menjamin kepastian jumlah dan waktu. 3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah. 4. Melakukan perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH dengan memperhitungkan penyaluran tersebut berdasarkan realisasi penerimaan. 5. Mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan.

29

KEBIJAKAN DAU 2015 1. Menerapkan formula DAU secara konsisten dengan penerapan prinsip Non Hold Harmless, melalui pembobotan dalam Formula DAU yaitu pada: o Alokasi Dasar; o Komponen Kebutuhan Fiskal; o Komponen Kapasitas Fiskal. 2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU dan total penurunannya relatif kecil. 3. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang. 30

Bobot Penghitungan Kapasitas Fiskal Dinaikkan Untuk Mengalokasikan DAU yang Lebih Besar Bagi Daerah yang Kapasitasnya Rendah

BOBOT VARIABEL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL - INDEKS JUMLAH PENDUDUK - INDEKS LUAS WILAYAH (LUAS LAUT) - INDEKS IKK - INDEKS IPM - INDEKS PDRB /cap VARIABEL KAPASITAS FISKAL - PAD - DBH PAJAK - DBH SDA

2014 PROVINSI KAB/KOTA 40% 49% 60% 51%

2015 PROVINSI KAB/KOTA 40% 49% 60% 51%

30% 14% 35% 27% 15% 14%

30% 13% 40% 28% 15% 14%

30% 14% 35% 27% 17% 12%

30% 13% 40% 28% 17% 12%

58% 55% 63%

60% 57% 57%

70% 100% 100%

65% 80% 95% 31

KEBIJAKAN DAK DALAM APBN 2015 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan; 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat; 3. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK; 4. Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah. 5. Perubahan jumlah bidang DAK dari 19 bidang pada APBN 2014 menjadi 14 bidang pada APBN 2015 6. Perubahan kriteria kewilayahan dari 6 kriteria (ketahanan pangan, rawan bencana, pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir kepulauan) pada APBN 2014 menjadi 3 kriteria (daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir kepulauan) pada APBN 2015 32

Kebijakan Afirmasi DAK dalam APBN 2015 Affirmative policy kepada 196 daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, melalui: 1. Pemberian alokasi DAK Tambahan bagi daerah tertinggal dan perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, yang diperuntukan bagi DAK Bidang Infrastruktur Dasar, yaitu:  Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan);  Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan  Infrastruktur Irigasi.

2. Dana Pendamping untuk DAK Tambahan diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu:  Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);  Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan  Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen). 33

KEBIJAKAN DAK DALAM APBN APBN--P 2015  Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaran layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satu mekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalah melalui DAK.  Untuk itu dalam APBN-P 2015, dialokasikan DAK Tambahan:  Untuk mengakomodasi berbagai program/kegiatan yang mendukung prioritas Kabinet Kerja (Kedaulatan Pangan, Revitalisasi Pasar Tradisional, Peningkatan Layanan Kesehatan, dan Peningkatan Konektivitas antar Wilayah), dialokasikan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) pada TA 2015;  Untuk mengakomodasi berbagai usulan daerah yang disampaikan melalui DPR-RI dan disetujui oleh DPR-RI.  DAK Tambahan dialokasikan pada bidang: 1) 2) 3) 4) 5)

Bidang Infrastruktur Irigasi Bidang Pertanian Bidang Sarana Perdagangan Bidang Kesehatan, dan Bidang Transportasi/jalan

 Pagu DAK Tambahan dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp23 Triliun.

34

Tunjangan Guru PNSD melalui Transfer ke Daerah Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 1. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tunjangan Guru PNSD

2. Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD 1. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan. 35

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah TA 2015 1.Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. 2.Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk:  Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan  Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). 4. Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

36

Dana Insentif Daerah (DID) Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri dari kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. No

Kriteria

Kriteria Kinerja Keuangan

Bobot Tahun 2014

Usulan Bobot Tahun 2015

50%

50%

1.

Opini BPK atas LKPD

35%

35%

2.

Penetapan Perda APBD tepat waktu

35%

35%

3.

Effort peningkatan PAD

15%

15%

4.

Penyampaian LKPD Tepat Waktu

15%

15%

100%

100%

Total Bobot Kriteria Kinerja Keuangan Daerah Kriteria Kinerja Pendidikan

25%

25%

1.

Partisipasi Sekolah (APK)

50%

50%

2.

Reduction Shortfall IPM

50%

50%

100%

100%

Total Bobot Kriteria Kinerja Pendidikan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan

25%

25%

1.

Pertumbuhan Ekonomi

30%

35%

2.

Penurunan Tingkat Kemiskinan

30%

30%

3.

Penurunan Tingkat Pengangguran

20%

20%

4

Kluster Kemampuan fiskal daerah (KFD)

20%

15%

100%

100%

Total Bobot Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan

37

DANA DESA

38

Peta Sebaran Desa Per Provinsi Aceh 6474

Kepri 275

Kaltara 447

Sumut 5389

Kalbar 1908

Malut 1063 PaBar 1628 Papua 5118

Kaltim 833

Kalteng 1434

Jambi 1398 Babel 309

Bengkulu 1341

Kalsel 1864

Sulbar 576 Sulsel 2253

Sumsel 2817

Sultra 1820

Lampung 2435 Banten 1238

Sulut 1490

Sulteng 1839 Riau 1592

Sumbar 880

Gorontalo 657

Jabar 5319

Jateng 7809

DIY 392

Jatim 7723

Bali 636

NTB 995

NTT 2950

Maluku 1191

Jumlah Desa 74.093 (Kemendagri)

39

KEBIJAKAN UMUM DANA DESA 1.

Menetapkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa (sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa);

2.

Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;

3.

Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer;

4.

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

40

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBN 2015 (BERDASARKAN PP 60/2014)

Keterangan: •Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk kabupaten/kota (sumber BPS) •Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota (sumber BPS) •Luas Wilayah adalah Luas Wilayah kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BIG) •IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS)

41

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBNP 2015 (BERDASARKAN REVISI PP 60/2014) MENTERI KEUANGAN APBN

Transfer ke Daerah

Dana Desa

DANA DESA PER KAB/KOTA 10 % Formula

90% Alokasi Dasar

BUPATI/WALIKOTA DANA DESA PER DESA 10 % Formula

90% Alokasi Dasar

25% x Jumlah Penduduk Desa

25% x Jumlah Penduduk Desa

35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa

35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa

10% x Luas Wilayah Desa

10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKK

30% x IKG

Keterangan: • Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS) • Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS) • Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BPS) •IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS)

42

Perbedaan Hasil Perhitungan Dana Desa APBN 2015 dan RAPBNP 2015 Berdasarkan pagu APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun, alokasi Dana Desa yang dihitung murni berdasarkan Formula Base diperoleh hasil: o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp124,29 juta : o alokasi terendah Rp41,26 juta, o alokasi tertinggi Rp287,46 juta., o rasionya 1 : 6,9 Berdasarkan pagu RAPBNP 2016 sebesar Rp20.766,2 Triliun, alokasi dana desa yang dihitung dengan menggunakan: 1. Murni Formula Base diperoleh hasil: o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp280,27 juta : o alokasi terendah Rp96,50 juta, o alokasi tertinggi Rp693,31 juta., o rasionya 1 : 7,2 2. Alokasi Dasar dan Formula Base diperoleh hasil:  90% pagu dana dibagi secara merata,  10 % pagu dana dibagi berdasarkan jumlah penduduk (bobot 25%), angka kemiskinan (bobot 35%), luas wilayah (bobot 10%), dan tingkat kesulitan geografis (bobot 30%) Diperoleh hasil: o rata-rata Dana Desa setiap desa sebesar Rp280,51 juta: o alokasi terendah Rp254,47 juta, o alokasi tertinggi Rp1.121,04 juta 43 o rasionya 1 : 4,4

KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBNAPBN-P 2015 1.

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.

2.

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU 6/2014, yakni anggaran Dana Desa dari APBN sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, Pemerintah sedang menyiapkan Road Map Dana Desa.

3.

Sesuai roadmap Dana Desa, dalam APBNP tahun 2015 diusulkan tambahan anggaran dana desa sebesar Rp11.700,0 miliar, sehingga total dana desa dalam APBNP 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar.

4.

Anggaran Dana Desa tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Alokasi dari Pusat ke kab/kota (ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN) b. Alokasi dari kab/kota ke desa (ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah)

5.

Untuk menghindari ketimpangan alokasi Dana Desa untuk setiap kab/kota dan setiap desa, penghitungan alokasi dana desa akan dilakukan berdasarkan: a. alokasi yang dibagi secara merata; dan b. alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa

APBN 2015

APBN-P 2015

Rp 9.066,2 miliar

Rp 20.766,2 miliar 44

PENYALURAN DANA DESA PEMERINTAH PUSAT (Mekanisme Transfer APBN) 1 KPA DJPK Menerbitkan SPM

2 KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Menerbitkan SP2D

Bank Operasional Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota (dari RKUN ke RKUD)

4

5

REKENING KAS DESA

3

Pemerintah Kab/Kota Melaksanakan Transfer DD ke Desa (dari RKUD ke RKUDes)

PEMERINTAH KAB/KOTA (Mekanisme Transfer APBD) 45

MEKANISME DAN JADWAL PENYALURAN DANA DESA TAHAPAN PENYALURAN DD URAIAN

Proporsi

KETERANGAN/ PERSYARATAN

TAHAP I

TAHAP 2

TAHAP 3

40%

40%

20%

Dasar: Perpres Alokasi Dana Desa

Minggu II Bulan Oktober

Persyaratan: Perda APBD thn berjalan; Perkada ttg tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap desa ; dan Laporan realisasi thn sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa dari PUSAT KE KAB./KOTA

Minggu II Bulan April

Penyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA

7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah

Minggu II Bulan Agustus



Persyaratan: • Tahap I: Penyampaian APB Desa; •Tahap II: Laporan penggunaan semester sebelumnya.

 Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;  Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;  Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan alokasi Dana Desa setiap Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.  Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.

46

Roadmap Dana Desa Dana Desa (DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp34.236,6 M Bagi Hasil PDRD: Rp4.109,3 M TOTAL= Rp59.112,1 M Rata2 perdesa: Rp797,8 juta

APBN-P 2015 Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database Target Keberhasilan

Dana Desa (DD): Rp47.684,7 M Rata-rata DD per Desa: Rp643,6 juta ADD: Rp37.564,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp4.270,3 M TOTAL= Rp89.519,4M Rata2 perdesa: Rp1.208,2 juta

Dana Desa (DD): Rp81.184,3M Rata-rata DD per Desa: Rp1.095,7 juta ADD: Rp42.285,9M Bagi Hasil PDRD: Rp4.975,9 M TOTAL= Rp128.446,3M Rata2 perdesa: Rp1.733,6 juta

2018

2017

2016 Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des

Dana Desa (DD): Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M Bagi Hasil PDRD: Rp5.680,1M TOTAL= Rp165.411,1M Rata2 perdesa: Rp2.232,5 juta

Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des

Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan

Dana Desa (DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD: Rp60.278,0 M Bagi Hasil PDRD: Rp6.384,6M TOTAL= Rp178.502,8 M Rata2 perdesa: Rp2.409,2 juta

2019 Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan

Jumlah Desa 47 74.093

47

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DEPAN

Dasar Penyusunan Kebijakan Transfer TA.2016

RPJM 2015-2019 RKP 2016 RAPBN 2016

• Kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. • Disusun dengan mengacu pada RPJM dengan targettarget yang lebih spesifik • Melanjutkan kebijakan transfer dalam APBN-P TA.2015 •Terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan desa disusun dengan mempertimbangkan : •Penerimaan Dalam Negeri sebagai Dasar Perhitungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan; dan •Jumlah daerah yang akan memperoleh alokasi dana transfer meningkat

49

Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA.2016

 Arahan Presiden agar alokasi Transfer ke Daerah bagi pembangunan infrastruktur daerah (Kab/Kota) terus ditingkatkan;  Melanjutkan affirmative policy terkait alokasi DAK;  Pengalokasian DAU dengan tetap mempertimbangkan agar semua daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang sama untuk membiayai urusan yang menjadi tanggungjawabnya.  Mengalokasikan dana desa dengan arah segera mencapai jumlah yang telah diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

50

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

1. Percepatan penyampaian informasi alokasi transfer ke daerah dan dana desa melalui pengunggahan dalam website DJPK segera setelah pengambilan keputusan dalam rapat kerja banggar DPR RI bersama pemerintah untuk mempermudah Daerah dalam menyusun APBD; 2. Percepatan penyampaian informasi penetapan rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam Peraturan Presiden melalui website DJPK. Kebijakan ini dilakukan juga dalam rangka mempermudah Daerah dalam menyusun APBD; 3. Pedoman penyusunan APBD harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kemenkeu dan Bappenas sebelum ditetapkan Kemendagri. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pusat dengan Daerah. (Pasal 308 UU 23/2014) 51

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (1) (DRAFT REVISI UU 28/2009)

Peningkatan Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas  Memperluas basis pajak daerah melalui pendaerahan PBB P3.  Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan opsen atas pajak pusat (PPh Orang Pribadi).  Menyederhanakan struktur pajak daerah dan retribusi daerah.

52


1. Reformulasi Sumber Pendanaan APBD a. Reformulasi DBH:  Memperkuat konsepsi by origin DBH (menghapus DBH yang tidak punya dampak signifikan terhadap penerimaan daerah namun menyalahi prinsip by origin), yaitu menghapus DBH Perikanan.  Penyaluran DBH menggunakan mekanisme prognosa pada akhir tahun, yang selanjutnya selisihnya dengan realisasi akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. b. Reformulasi DAU:  Menghapus alokasi dasar (belanja pegawai daerah), sehingga formula DAU hanya didasarkan pada Fiscal Gap, guna mengurangi dorongan inefisiensi belanja pegawai.  Penetapan bobot daerah berdimensi jangka menengah (3 tahun)  Kebutuhan fiskal diukur dengan ukuran kebutuhan riil (transisi penerapan 5 tahun) 53


c. Reformulasi DAK:  DAK Prioritas Nasional: DAK harus benar-2 tepat sasaran dan mendukung target prioritas program kerja pemerintah(i) prioritas bersifat fleksibel sesuai RKP; (ii) penentuan daerah berbasis pada kriteria prioritas pencapaian output; (iii) jumlah bidang per tahun relatif terbatas namun mempunyai dampak yg signifikan.  DAK untuk pencapaian SPM/SPN sektor layanan dasar (sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air minum dan irigasi).  DAK untuk pencapaian prioritas nasional (dapat ditentukan setiap tahun sesuai prioritas pemerintah)  berbasis prioritas kewilayahan dan/atau sektoral.  Konsep output based untuk mengurangi rigiditas petunjuk penggunaan dari Pusat (K/L terkait), namun digantikan dengan target output yang harus dicapai oleh daerah.  Penerapan kerangka pendanaan jangka menengah pada DAK.  Besaran DAK harus ditingkatkan secara signifikan agar arah pembangunan nasional dapat lebih terkendali  Tidak ada dana pendamping DAK d. Mengintegrasikan dana transfer lainnya (yang penggunaannya telah ditentukan, seperti TPG, BOS, dll) ke dalam DAK yang dapat digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik.

54


2. Penegasan mekanisme pendanaan sesuai urusan pemerintahan a. Urusan daerah didanai dari APBD, dan APBD dilarang mendanai urusan Pusat diserta dengan penerapan sanksi berupa pembatalan Perda APBD oleh Gubernur untuk APBD Kab/Kota dan Mendagri untuk APBD Provinsi apabila Daerah melanggar. b. Urusan Pusat didanai dari APBN, dan K/L dilarang mendanai urusan Daerah c. Pelanggaran dikenakan sanksi pemotongan anggaran tahun berikutnya. 3. Pengendalian pemekaran daerah Pengalokasian Dana Perimbangan kepada daerah otonom baru tidak secara otomatis setelah penetapan, namun baru dilakukan pada tahun kedua. 4. Pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan: a. kontrol terhadap dana idle daerah, bila Pemda mempunyai deposito jangka > 2 bulan sebesar >1/12 belanja APBD, maka transfer dapat digantikan dengan SUN. Hal ini dimaksudkan agar daerah lebih fokus pada belanja untuk peningkatan kuantitas dan kualitas public service delivery, dan mengurangi fokus daerah pada investasi financial; 55

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (5) (DRAFT REVISI UU 33/2004) b. c.

Pengendalian batas maksimal kumulatif defisit APBD; Pengaturan mengenai belanja, utamanya batas minimal untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan peningkatan kuantitas layanan publik dalam APBD.

5. Pengaturan mengenai Pinjaman Daerah a. Ruang yang lebih leluasa bagi daerah dalam melakukan pinjaman daerah  aturan tetap prudent namun tidak mempersulit daerah; b. Pengembangan Lembaga pembiayaan daerah semacam RIDF. 6. Surveillance serta reward and punishment Surveillance dilakukan secara berkala, sebagai salah satu alat untuk memberikan reward and punishment kepada daerah yang didasarkan pada kinerja keuangannya.

56

KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

57

PRINSIP DASAR PENDANAAN Pemerintah (K/L) berwenang menentukan lokasi lokasi,, anggaran dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaskan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara negara,, keseimbangan pendanaan di daerah daerah,, dan kebutuhan pembangunan daerah daerah.” .” ( PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 )

Penjelasan PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 • Kemampuan keuangan negara  pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L • Keseimbangan pendanaan di daerah  pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah • Kebutuhan pembangunan daerah  pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah 58

TUJUAN REKOMENDASI Berdasarkan Prinsip Dasar Pendanaan Dekon-TP tersebut, setiap tahun Kementerian Keuangan menerbitkan rekomendasi kepada K/L, dengan tujuan:

 Mewujudkan proporsionalitas agar sebaran alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu.  Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.  Memberi masukan kepada Kementerian/Lembaga dalam perencanaan lokasi dan anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PMK No. 156/PMK.07/2008 Sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 248/PMK.07/2010) 59

VARIABEL KESEIMBANGAN PENDANAAN Variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD)

Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah

Variabel Pembangunan di Daerah (IPM)

Sumber Data : - KFD dari Pemda (APBD) dan Kemenkeu - IPM dari BPS

 APBD : PAD dan Lain-Lain Pendapatan yg sah  Dana Perimbangan  Dana Otsus dan Dana Penyesuaian  Belanja PNSD

Indikator Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang :  Pendidikan,  Kesehatan dan  Kesejahteraan rakyat

Untuk rekomendasi alokasi Tahun 2016, data fiskal menggunakan data tahun 2014 dan IPM Tahun 2013 60

KELOMPOK DAERAH REKOMENDASI TAHUN 2015 IPM Nasional

Prioritas 2

Kuadran II

Kuadran I

IKFD rill perkapita di bawah rata rata--rata dan IPM di atas IPM Nasional

IKFD rill perkapita di atas rata rata--rata dan IPM di atas IPM Nasional

Non Prioritas

Rata2 IKFD rill per kapita

Prioritas 1

Kuadran III

Kuadran IV

IKFD rill perkapita di bawah rata rata--rata dan IPM di bawah IPM Nasional

IKFD rill perkapita diatas rata rata--rata dan IPM di bawah IPM Nasional

Non Prioritas

61

REKOMENDASI TAHUN 2015 Dalam Perencanaan Lokasi dan Alokasi Dana Dekon Dekon/TP /TP Tahun 2016 2016:: 1. Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan dan//atau dana tugas pembantuan T.A 2016 sebanyak 390 daerah daerah,, dengan rincian : – Prioritas 1: daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangan dibawah rata rata--rata nasional nasional,, dan tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat (IPM) dibawah IPM nasional nasional.. Kelompok daerah ini perlu mendapat perhatian melalui intervensi pemerintah pusat melalui kewenangan yang dimiliki sehingga dapat menstimulasi percepatan pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pembantuan.. Kelompok daerah ini sebanyak 242 daerah daerah,, yang terdiri dari 15 Provinsi dan 227 Kabupaten Kabupaten/Kota /Kota – Prioritas 2: daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangan dibawah rata rata--rata nasional nasional,, namun memiliki tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat (IPM) di atas IPM nasional nasional.. Kelompok daerah ini diasumsikan sebagai “daerah berkinerja baik baik”,”, karena walaupun memiliki tingkat kemampuan keuangan dibawah rata rata--rata nasional namun masih dapat secara efektif melalukan pembangunan daerah melalui kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik baik.. Kelompok ini perlu mempertahankan kinerjanya kinerjanya,, dengan diberikan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berkesinambungan berkesinambungan.. Kelompok daerah ini sebanyak 148 daerah,, yang terdiri dari 12 Provinsi dan 136 Kabupaten daerah Kabupaten/Kota /Kota 62

REKOMENDASI TAHUN 2015 2. Kementerian/ Kementerian/Lembaga wajib memperhatikan program/ program/kegiatan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah yang didanai melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara tertib,, dan taat pada peraturan perundang tertib perundang-undangan undangan.. 3. Kementerian/ Kementerian/Lembaga mempertimbangkan program/ program/kegiatan kegiatan tugas pembantuan dengan komposisi belanja modal yang lebih besar dari jenis belanja lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah daerah.. 4. Kementerian/ Kementerian/Lembaga melakukan langkah langkah--langkah percepatan penyerapan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional nasional.. 5. Kementerian/ Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan kepala daerah pada saat penyusunan Renja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembantuan.. 6. Kementerian/ Kementerian/Lembaga memberikan masukan kepada Kepala Daerah agar memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pembantuan,, terutama apabila pejabat dimaksud berpindah tugas atau promosi promosi.. 63

Terima Kasih Kementerian Keuangan Jl. DR Wahidin No. 1, Gd. Radius Prawiro Jakarta Pusat, Indonesia, 10710 Telp. +6221-3509442 Fax. +6221-3509443 Website : http://www. djpk.depkeu.go.id

Alokasi Transfer ke Daerah Jawa Timur Dalam APBN 2015 No

DBH PAJAK

DBH SDA

DAU

DAK

TRANSFER LAINNYA

2.360.556.945

497.015.297

1.587.261.707

66.039.190

3.701.477.027

DESA

JUMLAH

1

Provinsi Jawa Timur

- 8.212.350.166

2

Kab. Bangkalan

58.993.456

30.717.397

888.673.426

211.121.740

222.943.939

79.115.023

1.491.564.981

3

Kab. Banyuwangi

52.344.629

31.032.412

1.288.940.680

141.830.300

391.515.273

59.888.614

1.965.551.908

4

Kab. Blitar

32.812.302

28.266.695

1.037.911.125

145.856.470

361.497.606

62.103.692

1.668.447.890

5

Kab. Bojonegoro

241.685.999

949.170.738

895.987.113

67.346.180

312.542.329

116.539.758

2.583.272.117

6

Kab. Bondowoso

26.608.240

27.996.347

862.599.540

122.444.580

209.870.147

60.687.619

1.310.206.473

7

Kab. Gresik

127.581.957

27.840.008

873.265.959

110.844.780

251.330.481

91.691.495

1.482.554.680

8

Kab. Jember

59.647.855

28.652.927

1.586.836.602

208.153.250

467.188.346

71.400.973

2.421.879.953

9

Kab. Jombang

42.829.659

27.869.552

1.032.325.237

70.876.670

324.752.253

85.437.433

1.584.090.804

10 Kab. Kediri

42.776.579

28.023.217

1.177.392.295

94.367.170

356.321.847

97.418.474

1.796.299.582

11 Kab. Lamongan

44.949.106

28.164.502

1.064.300.915

154.244.850

327.076.433

127.056.805

1.745.792.611

12 Kab. Lumajang

32.938.720

28.638.830

923.492.395

92.841.390

260.055.965

57.562.288

1.395.529.588

13 Kab. Madiun

27.455.446

28.477.315

832.357.223

138.123.730

239.959.711

55.287.810

1.321.661.235

14 Kab. Magetan

25.205.387

27.746.666

856.278.521

83.460.730

281.727.549

56.708.716

1.331.127.569

15 Kab. Malang

58.352.960

28.081.439

1.613.161.777

153.350.440

470.101.642

109.423.772

2.432.472.030

16 Kab. Mojokerto

49.332.627

27.763.943

923.747.632

88.135.250

277.043.793

82.636.892

1.448.660.137

17 Kab. Nganjuk

35.667.467

28.001.790

1.024.223.014

76.950.740

344.204.370

75.231.367

1.584.278.748

18 Kab. Ngawi

31.545.014

28.301.789

995.119.303

104.967.240

325.300.324

61.959.247

1.547.192.917

19 Kab. Pacitan

24.264.163

27.878.503

714.847.233

95.364.070

233.458.728

46.754.834

1.142.567.531

20 Kab. Pamekasan

39.374.503

27.742.497

817.903.633

143.369.090

221.910.875

54.023.090

1.304.323.688 65

Alokasi Transfer ke Daerah Jawa Timur Dalam APBN 2015 No

DBH PAJAK

DBH SDA

DAU

DAK

TRANSFER LAINNYA

DESA

JUMLAH

21 Kab. Pasuruan

59.901.037

27.789.592

1.089.359.282

80.654.920

300.839.153

96.110.603

1.654.654.587

22 Kab. Ponorogo

33.614.279

28.127.479

993.319.105

89.213.600

314.436.595

78.829.344

1.537.540.402

23 Kab. Probolinggo

40.853.242

27.835.650

956.969.595

78.887.940

253.564.016

94.777.663

1.452.888.106

24 Kab. Sampang

43.355.678

27.742.497

788.345.170

229.951.050

169.581.504

58.384.564

1.317.360.463

127.010.080

28.203.926

1.206.659.789

67.159.110

402.714.305

91.414.871

1.923.162.081

26 Kab. Situbondo

30.131.093

27.812.010

787.728.919

123.132.470

203.315.617

38.962.693

1.211.082.802

27 Kab. Sumenep

95.039.792

27.841.974

1.010.159.421

195.609.160

239.972.235

94.880.517

1.663.503.099

28 Kab. Trenggalek

26.943.112

27.920.751

839.497.985

84.488.400

272.129.117

44.080.846

1.295.060.211

29 Kab. Tuban

75.974.399

33.507.820

955.939.873

66.605.040

302.587.953

88.124.523

1.522.739.608

30 Kab. Tulungagung

30.918.238

27.903.687

1.111.457.117

110.360.560

387.867.390

71.037.288

1.739.544.280

31 Kota Blitar

18.583.576

27.742.497

400.654.035

40.658.470

81.298.192

-

568.936.770

32 Kota Kediri

33.848.174

27.742.497

634.461.169

33.818.740

114.960.439

-

844.831.019

33 Kota Madiun

24.768.358

27.742.497

509.817.165

49.830.570

151.107.359

-

763.265.949

34 Kota Malang

52.253.466

27.742.497

818.758.893

21.842.860

224.002.501

- 1.144.600.217

35 Kota Mojokerto

21.387.837

27.742.497

382.373.637

31.249.630

74.803.100

-

537.556.701

36 Kota Pasuruan

24.284.125

27.742.497

399.095.322

40.221.040

60.722.444

-

552.065.428

37 Kota Probolinggo

24.896.544

27.742.497

463.649.666

46.543.730

105.523.823

-

668.356.260

291.566.436

27.742.497

1.147.385.486

12.955.800

487.828.199

- 1.967.478.418

18.849.096

27.746.850

413.219.693

43.377.140

55.476.876

25 Kab. Sidoarjo

38 Kota Surabaya 39 Kota Batu

6.484.041

565.153.696

66

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 21/2001

Dana Tambahan Infrastruktur: ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas

Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua dan Papua Barat tidak diatur secara detai dalam UU, namun diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti: jalan, jembatan, dermaga, sarana transprtasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya. 67

Dana Keistimewaan DIY (UU Nomor 13 Tahun 2012) DANA KEISTIMEWAAN DIY Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan ; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; 5. Tata Ruang.

68

Perkembangan Alokasi dan Pagu Alokasi Dana Keistimewaan DI Yogyakarta 2015 No.

Bidang Kewenangan

Alokasi (miliar Rupiah) 2014

1.

Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur

2.

2015 0,4

-

Kebudayaan

375,2

420,8

3.

Pertanahan

23,0

10,6

4.

Kelembagaan pemerintah

1,7

1,7

5.

Tata ruang

123,6

114,4

523,9

547,5

Jumlah

69

Otonomi Percontohan

UU No.5 Tahun 1974 UU Darurat No.11 &12 Tahun 1957

• Pajak (40 Jenis) dan Retribusi (150 Jenis) • Pelimpahan Pajak Pusat PKB/BBNKB • Open list • Pengendalian oleh pusat/provinsi

UU No.18 Tahun 1997

• Krisis Ekonomi tidak banyak berdampak terhadap peningkatan PAD • Membatasi Jenis Pajak dan Retribusi • Closed list • Pajak baru yang potensial PBBKB

UU No.22 /1999 UU No.25 /1999

UU No.34 Tahun 2000

• Open list • Pengendalian pungutan daerah yang bermasalah sulit dilakukan

Memperkuat Otonomi

UU No.28 Tahun 2009

• Closed list • Ada Pajak baru yaitu, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Rokok

70

TAX RATIO DAN ELASTISITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2011 Nasional Provinsi Kab Tax Ratio (%) Tax Elasticity

1,45

Kota

0,39

Kota

1,12

0,43

0,79

1,66

1,17

0,50

0,87

2,52 2,11 2,96 5,57 1,69 Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis

1,51 Elastis

2,28 Elastis

2,11 Elastis

1,63 Elastis

1,39 Elastis

2,56 Elastis

1,76 Elastis

2011 Prov Kab

0,70

Kota

2013 Nasional Provinsi Kab

1,56

Se-Prov Kalteng

1,07

2012 Nasional Provinsi Kab

Kota

Se-Prov Kalteng

2012 Prov Kab

Kota Se-Prov Kalteng

2013 Prov Kab

Kota

Tax Ratio

1,84

1,45

0,39

0,77

1,92

1,51

0,41

0,94

1,94

1,54

0,38

0,99

Tax Elasticity

3,52

4,03

1,85

2,98

1,35

1,31

1,29

2,80

1,09

1,19

0,53

1,40

 Secara Nasional, rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) masih sangat rendah meskipun terus mengalami peningkatan selama periode 2011 – 2013 dari sebesar 1,45% pada tahun 2011 menjadi 1,66% pada tahun 2013.  Adapun tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB secara Nasional dapat dikatakan cukup baik meskipun hanya sebesar 1,63 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan PDRD relatif lebih baik. 71

PERANAN DANA DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH YANG SEMAKIN MENURUN  Secara Nasional, peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah terus mengalami penurunan dari 68,3% tahun 2010 menjadi 55,3% pada tahun 2015.  Peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah di provinsi/kab/kota juga mengalami penurunan dari 82,2% pada tahun 2010 menjadi 73,8% pada tahun 2015.

72

9 (NINE) POINT TEST PROVINSI JAWA TIMUR

73

Tren Rasio Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Provinsi

Rata-rata kab/kota di dalam Provinsi


 Rasio pendapatan per penduduk memberikan gambaran besaran dana yang digunakan untuk memberikan pelayanan dasar per-jiwa.  Dibanding dengan rata-rata nasional baik provinsi ataupun kab/kota, daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki tren rasio pendapatan per jumlah penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi secara nasional. Demikian juga dengan rataan tren rasio pendapatan per kapita di Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita kab/kota di seluruh Indonesia. .  Hal ini mengindikasikan bahwa isu pemerataan pemberian layanan dasar per jiwa masih perlu ditingkatkan di Provinsi Jawa Timur mengingat jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata penduduk 74 daerah lainnya.

Rasio PAD/Total Pendapatan Daerah Provinsi



 Semakin besar rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah semakin kecil.  Jika dibanding dengan rata-rata provinsi lainnya, rasio PAD Provinsi Jawa Timur lebih besar. Hal tersebut disebabkan transfer ke Provinsi Jawa Timur tidak sebesar rasio daerah lainnya. Hal yang sama juga terjadi atas rataan PAD kab-kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. 75

Rasio Ruang Fiskal thd Total Pendapatan Provinsi





Ruang fiskal merupakan gambaran pendapatan daerah yang peruntukannya masih bisa ditentukan pemerintah daerah secara bebas. Ruang fiskal merupakan pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang bersifat earmarked (sudah ditentukan peruntukannya) dan belanja rutin (belanja pegawai dan bunga)



Ruang fiskal Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dari provinsi lainnya, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur cenderung lebih leluasa dalam menentukan peruntukan belanjanya. Sedangkan kab/kota di dalam Provinsi Jawa Timur memiliki rasio Ruang Fiakal yang masih rendah, hal ini dikarenakan salah satu pendapatan terbesar (otsus dan penyesuaian) menjadi salah satu pengurang di kab/kota yang ada di Provinsi Jawa 76 Timur.

Perbandingan Pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Provinsi



 Rasio pajak dan retribusi terhadap Pendapatan domestik bruto masih relatif cukup kecil, terlebih untuk kab/kota yang lebih rendah dari satu persen.  Rasio provinsi lebih rendah dibanding dengan kab/kota, namun untuk Provinsi Jawa Timur masih cukup kecil. Pajak provinsi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor dimana jumlah kendaraan bermotor di Prov. Jawa Timur masih lebih sedikit dibanding provinsi lainnya. 77

Perbandingan Belanja Modal terhadap total Belanja Provinsi



• Belanja modal merupakan belanja yang identik dengan belanja yang diperuntukkan untuk pelayanan ke masyarakat. • Tahun 2015 rasio belanja modal terhadap total pendapatan cenderung meningkat karena dalam realisasi APBD belanja daerah khususnya belanja modal mempunyai penyerapan yang lebih rendah dari belanja lainnya. • Belanja modal kab/kota cenderung meningkat dari tahun 2010, sama halnya dengan rasio belanja modal Provinsi Jawa Timur.

78

Perbandingan Pendapatan terhadap total Belanja Provinsi



• •

•

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerahnya. Pada Tahun 2012 dan 2013, rasio pendapatan terhadap total belanja di atas pengeluaran belanja, sementara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, rasionya tidak mencapai 100%, artinya pada 2 tahun terakhir ada bagian defisit pada APBD yang ditutup melalui pembiayaan. Demikian juga pada rata-rata kab/kota di dalam provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebagian belanja daerah ditutup dari pembiayaan. 79

Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja Provinsi



 Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah mengalokasikan belanja pegawai terhadap total belanjanya. Semakin tinggi rasio belanja pegawai menunjukkan semakin sempitnya ruang gerak belanja pemda.  Rasio belanja pegawai Provinsi Jawa Timur cenderung lebih rendah dan kab/kota di Jawa Timur cenderung lebih tinggi dibanding daerah lainnya.  Rasio belanja kab/kota di Jawa Timur cenderung menurun, sama dengan tren rata-rata kab/kota lainnya. 80

Perbandingan SiLPA tahun Sebelumnya Terhadap Total Belanja • Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan.

Provinsi

• Rasio SiLPA yang besar menggambarkan besaran dana yang belum digunakan untuk pelayanan dasar ke masyarakat. • SiLPA provinsi cenderung menurun sejak tahun 2010, sedangkan untuk kab/kota cenderung meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Linear dengan ratarata kab/kota secara nasional, kab/kota di Aceh mempunyai rasio SiLPA yang meningkat. • Rasio TA 2014 dan 2015 cenderung turun karena tahun tersebut masih menggunakan data anggaran, dimana anggaran SiLPA selalu lebih rendah realisasi APBD.



81

Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan Provinsi


 Transfer Ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian.  Transfer daerah yang rendah menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin rendah maka daerah semakin mandiri dan semakin tinggi semakin tergantung pada Pemerintah Pusat.

82


Perbandingan Pembayaran Pokok Bunga dan Utang terhadap Pendapatan Provinsi



 Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah membayar pokok utang dan bunga dari pendapatan daerahnya dalam satu periode.  Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 2015 cenderung berada di kisaran angka 0%.  Kab/kota di Jawa Timur mempunyai rasio yang berbeda dengan provinsi, secara ratarata kab/kota di Jawa Timur mempunyai rasio pembayaran pokok pinjaman dan bunga diatas 0,1%. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata kab/kota secara nasional.  Rasio yang rendah tersebut ditengarai karena besaran pendapatan dan SILPA yang cukup tinggi sehingga potensi pinjaman masih terbilang rendah.

83

Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja Provinsi



• Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja barang dan jasa terhadap total belanjanya. • Rasio belanja barang dan jasa per total belanja Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Pada penganggaran tahun 2014 dan 2015, Provinsi Jawa Timur cenderung menetapkan proporsi anggaran belanja barang dan jasanya lebih rendah dari pada realisasi Sedangkan pada anggaran 2013 menunjukkan peningkatan. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada rasio barang dan jasa terhadap total belanja kab/kota di Provinsi Jawa Timur.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH SERTA DANA DESA. Disampaikan Pada: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Recommend Documents