K A T A P E N G A N T A R

KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung) Tahun 2014 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa Laporan Kinerja ini merupakan produk laporan pertama yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun pun demikian, kinerja yang diukur adalah kinerja yang ditetapkan dan diperjanjikan dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dengan demikian, masih terdapat beberapa transisi dan penyesuaian yang diakomodir dalam laporan ini. Penguatan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah merupakan harapan publik agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yaitu pemerintahan yang kinerjanya direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik pula. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintahan adalah melalui laporan kinerja ini. Oleh karena itu, dengan adanya Laporan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2014 ini, kiranya dapat dijadikan sebagai alat untuk pengelolaan (manajemen) kinerja dan juga alat pertanggungjawaban. Demikian agar laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pencerahan dan pembangunan kapasitas DISHUB Kabupaten Bandung maupun institusi lainnya di lingkungan pemerintahan. Soreang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk pengelolaan (manajemen) kinerja dan juga alat pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam hal ini DISHUB Kabupaten Bandung terhadap publik, dengan penjelasan, analisis dan evaluasi kinerja terhadap 9 sasaran yang ditargetkan di Tahun 2014 melalui 13 indikator. Capaian target kinerja (1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 100% (2) Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 173,25% (3) Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100% (4) Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100% (5) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten 100% (6) VCR dan LoS 94,67% (7) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 80,24% (8) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi KWU 100% (9) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 86,56% (10) Capaian target PAD Bidang Perhubungan 101,16% (11) Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 100% (12) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 100% (13) Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 119,6%. Membandingkan dengan kinerja dua tahun ke belakang, dari ke-13 indikator yang ada, 7 indikator meningkat capaian kinerjanya, 4 indikator memiliki kinerja tetap, dan 2 indikator menurun. Adapun 2 indikator kinerja yang capaiannya menurun adalah (1) persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor (2) jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara dari sisi tingkat efisiensi dan efektivitas, rata-rata kinerja di Tahun 2014 mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas cukup tinggi, yaitu pada angka 106,69% dan 103,63%. Namun pun demikian, secara nyata masih terdapat 4 indikator kinerja yang menunjukan angka efisiensi efektifitas di bawah 100%. (1) Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000; Tingkat efektifitas terhitung 91,67% dikarenakan alokasi anggaran yang ada tidak dapat menambah jumlah unit PKB. (2) Persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; alokasi anggaran sebesar Rp. 65.450.000,kurang dapat mendorong seluruh kendaraan wajib uji untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagai pemenuhan standar keselamatan bagi angkutan, hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh capaian indikator tersebut pada poin 1, sehingga tingkat efisiensi maupun efektifitas hanya menginjak angka 86,56%. (3) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas; Terlepas dari keterbatasan metode pengumpulan data yang dipakai dalam pengukuran kinerja, serta terlepas dari realita bahwa data kecelakaan lalu lintas melibatkan seluruh jenis kendaraan (bukan kendaraan yang ‘sementara’ dikategorikan wajib uji saja); boleh jadi kasus kecelakaan menjadi bertambah dikarenakan capaian kinerja tersebut pada poin 1 dan 2 tidak mencapai tingkat efektifitas 100%. (4) VCR dan LoS; indikator kinerja ini merupakan kinerja bersama penyelenggara perhubungan (bukan DISHUB saja), tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan outcome ini tidak terlalu rendah (96,61% dan 94,67%). Adapun terkait standar kinerja nasional (SPM, IKU, IKK, Data Pokok Perencanaan, program dan kegiatan urusan perhubungan), DISHUB Kab. Bandung menyampaikan pandangan terkait kendala orientasi hubungan garis lurus mulai dari sasaran, indikator, program, kegiatan sampai dengan anggaran; bahan koreksi indikator dalam SPM untuk dapat disejajarkan dengan tataran outcome sebagaimana data pokok perencanaan pembangunan daerah; penyesuaian data pokok perencanaan urusan perhubungan dengan literatur perencanaan perkotaan dan transportasi

penyesuaian yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas sebagai upaya peningkatan akurasi pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD.

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR LAMPIRAN

vi

BAB I

BAB II

BAB III

GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG

I-1

A.

Kelembagaan

I-1

B.

Kepegawaian

I-8

RENCANA DAN TARGET KINERJA 2014

II-1

A.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

II-1

B.

Penetapan Kinerja 2014 (Perjanjian Kinerja)

II-4

PENGUKURAN KINERJA

III-1

A.

Sasaran 1: Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

III-1

B.

Sasaran 2: Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

III-4

C.

Sasaran 3: Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

III-6

D.

Sasaran 4: Peneyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

III-9

E.

Sasaran 5: Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan

III-10

F.

Sasaran 6: Pengendalian Sistem LLAJ melalui Pengelolaan PAD

III-10

G.

Sasaran 7: Pengendalian komunikasi dan Informasi

III-11

H.

Sasaran 8: Pemberian Layanan Publik Bidang Perhubungan kepada Masyarakat

III-12

I.

Sasaran 9: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

III-13

BAB IV

BAB V

LAMPIRAN

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA A.

Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

IV-1

B.

Realisasi Kinerja Jangka Menengah 2010 – 2015

IV-5

C.

Efisiensi dan Efektifitas

IV-8

D.

Analisis Program Kegiatan atas Capaian Kinerja

IV-10

E.

Standar Kinerja Nasional (SPM, IKU, IKK, Data Pokok Perencanaan, Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan)

IV-13

PENUTUP A.

Kesimpulan

IV-1

B.

Saran

IV-3

DAFTAR

TABEL

Tabel I-1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

I-8

Tabel II-1

Indikator dan Kelompok Sasaran DISHUB Kabupaten Bandung

II-2

Tabel II-2

Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kabupaten Bandung

II-3

Tabel II-3

TAPKIN DISHUB Kabupaten Bandung TA. 2014

II-6

Tabel III-1 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1

III-2


III-4


III-6

Tabel III-4 Tingkat Pelayanan Jalan (LoS = Level of Service) pada Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder

III-7


III-9


III-10


III-11


III-11


III-13


III-13

DAFTAR

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Indikator SPM Bidang Perhubungan LAMPIRAN 2 Penetapan Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 LAMPIRAN 3 Daftar Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan dalam Permendagri LAMPIRAN 4 Data Pokok Perencanaan DISHUB Kab. Bandung

BAB I GAMBARAN UMUM DISHUB KABUPATEN BANDUNG A.

KELEMBAGAAN DISHUB Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berdasarkan

PERDA Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Kepala DISHUB Kabupaten Bandung membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi: ∑ koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; ∑ pelayanan

administratif

Dinas,

pengelolaan

administrasi

umum

kerumahtanggaan; ∑ pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; ∑ pengelolaan administrasi kepegawaian; ∑ administrasi pengelolaan keuangan;

dan

∑ pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

Gambar I-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Bandung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dengan fungsi: ∑ penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; ∑ penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; ∑ penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; ∑ penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; ∑ penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; ∑ penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; ∑ penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; ∑ penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; ∑ penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; ∑ penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; ∑ penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; ∑ penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif; ∑ pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas. 3. Bidang Angkutan, membawahkan:

dengan fungsi: ∑ penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; ∑ penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis; ∑ penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; ∑ penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; ∑ penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi; ∑ penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi; ∑ penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; ∑ penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang; ∑ penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek; ∑ penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; ∑ penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; ∑ penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; ∑ penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; ∑ penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau; ∑ penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; ∑ penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; ∑ penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; ∑ penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; ∑ pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan. 4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

∑ penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana; ∑ penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; ∑ penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; ∑ penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; ∑ pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; ∑ penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; ∑ penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; ∑ penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; ∑ penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; ∑ penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; ∑ penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; ∑ penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; ∑ penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; ∑ penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; ∑ penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); ∑ penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; ∑ penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); ∑ penetapan

pengawasan

/

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; ∑ penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; ∑ penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; ∑ penetapan

pemberian

izin

galian

untuk

keperluan

penggelaran

kabel

∑ penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset; ∑ penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; ∑ penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; ∑ pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan; dengan fungsi: ∑ penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; ∑ penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; ∑ penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; ∑ pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; ∑ penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan; ∑ pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; ∑ pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;

∑ pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum; ∑ pelaksanaan

pembinaan

operasional

bengkel

di

bidang

peningkatan

profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; ∑ pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; ∑ pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; ∑ pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan; ∑ pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan; ∑ pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; ∑ pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa DISHUB juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 3. Retribusi Terminal. 4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.

B.

KEPEGAWAIAN Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kabupaten Bandung pada posisi

Tanggal 31 Desember 2014 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1. Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan No.

Jabatan

Jlm

1

2

3

1

STRUKTURAL

21

2

FUNGSIONAL PKB PENYELIA

5

3

FUNGSIONAL PKB PELAKSANA

8

4

FUNGSIONAL PKB PEMULA

4

5

FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN

1

6

FUNGSIONAL UMUM

128

7

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

935

JUMLAH

1.102

Dari Tabel I-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (1.102 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya mencapai 15,15%, sisanya sebanyak 84,85% merupakan pegawai Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan.

BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA 2014

A.

RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kabupaten Bandung 2010 – 2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel II-1 dan Tabel II-2. Angka kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2013 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Sementara angka kinerja untuk Tahun 2014 dan 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan. Indikator kinerja sasaran mengadopsi penetapan SPM Bidang Perhubungan menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel II-1: Indikator dan Kelompok Sasaran DISHUB Kabupaten Tujuan

Sasaran Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Mengembangkan sistem lalu lintas dan Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD Mengendalikan sistem komunikasi dan Pengendalian Komunikasi dan Informasi informatika Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan Akuntabilitas kinerja dan keuangan


Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tabel II-2: Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kabupaten Bandung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Bandung dan RENSTRA Perubahan 2010

Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2010)

(1)

(2)

1

6

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)

7

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

8

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

No.

2 3 4 5

9

10 11 12 13 14


Target Kinerja 2011 (Tahun 1)

2012 (Tahun 2)

(3)

(4)

(5)

38,52%

38,52%

38,52%

1:12 0,37%

1:12 0,37%

1:19 0,37%

66,67%

66,67%

66,67%

0,35%

1,19%

3,04%

VCR 0,84 LoS D 539 kasus/th


33,33%

33,33%

33,33%

99,83%

95,84%

92,03%

68,65%

88,59%

78,47%

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

40,00%

40,00%

50,00%

50,00%

50,00%

75,00%

97,64%

90,01%


B.

PENETAPAN KINERJA 2014 (PERJANJIAN KINERJA) Penyusunan

Laporan

Kinerja

ini

didasarkan

pada

Peraturan

menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Walaupun Permen dimaksud mengamanatkan istilah Perjanjian Kinerja, namun Laporan Kinerja 2014 masih merupakan laporan atas capaian Penetapan Kinerja (istilah dalam PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, Tabel II-3 menampilkan Penetapan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2014 berdasarkan DPPA-SKPD Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2014 (dokumen TAPKIN berdasar DPA maupun DPPA di Lampiran I dan Lampiran II). Diinformasikan juga bahwa, penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja 2014 oleh Bupati Bandung difasilitasi Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Bandung setelah ditandatangani Kepala DISHUB Kabupaten Bandung.

Tabel II-3: TAPKIN DISHUB Kabupaten Bandung TA. 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Jaringan Tersedianya Prasarana terminal Angkutan Jalan angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

38,52%

1:15

1,47%

66,67%

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan penyusunan norma, kebijakan, standar dan 347.555.000 prosedur bidang perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana 153.865.000 pelayanan jasa angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur 233.414.000 Bidang Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak 145.000.000 kendaraaan angkutan umum teladan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan pembangunan halte bus, taksi gedung terminal

213.309.000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal 218.861.400 angkutan darat Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 459.151.900 terminal/pelabuhan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten

5,99%

VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)

VCR 0,84 LoS D


248 kasus/th

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)

33,33%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani

100,00%

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 598.960.000 jalan (DAK) Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan 355.505.845 jalan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan 63.601.000 fasilitas perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan 65.000.000 angkutan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan 380.060.000 angkutan jalan di kawasan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan 75.000.000 angkutan Kegiatan pengendalian disiplin 1.127.420.00 pengoperasian angkutan 0 umum di jalan raya Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 125.000.000 sarana alat pengujian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan 846.570.000 bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan uji petik 2.500.000 kendaraan bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

65.450.000

Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang Perhubungan

93,00%

Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi

75,00%

Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan

Target (3)

75,00%

Program/ Anggaran Kegiatan (4) (5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan barang cetakan dan 1.117.465.650 penggandaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan 82.750.000 prosedur bidang perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, 103.495.000 murah dan mudah Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan 150.820.000 bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

80.000.000

51.912.000 18.000.000 46.700.000 27.100.000 48.500.000 238.525.150 6.800.000 191.866.000 25.000.000 50.000.000

Kegiatan penyediaan makanan dan 135.960.000 minuman Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan 213.400.000 konsultasi ke luar daerah Kegiatan penyediaan tenaga pendukung 519.600.000 teknis dan administrasi perkantoran Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan 175.000.000 konsultasi ke dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1.405.175.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 133.300.000 Kegiatan pengadaan mebeleur 98.500.000 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 503.647.000 kendaraan dinas/operasional

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Akuntabilitas kinerja dan keuangan

JUMLAH

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

85,00%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 131.794.900 realisasi kinerja SKPD Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi 10.000.000 anggaran Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir 8.000.000 tahun 12.505.003.845

BAB III

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dalam rangka klarifikasi capaian output dan outcome yang ditargetkan merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (manajemen kinerja). Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat pencapaian sasaran dari masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Memperhatikan penetapan kinerja DISHUB Kabupaten Bandung TA. 2014 sebagaimana tertuang dalam Tabel II-3, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran melalui pengukuran 13 (tiga belas) indikator kinerja. Berikut adalah pengukuran kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2014.

A.

SASARAN 1: PERENCANAAN JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, melalui Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, melalui Kegiatan: a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan. b. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel III-1: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014

% PENCAPAIAN TARGET (5)

38,52%

38,52%

100,00%

1:15 atau 6,67%

1 : 56,07 atau 1,78%

173,25%

: :

Rp. 879.834.000,Rp. 866.936.917,- (98,53%)

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten’ dalam laporan ini adalah nisbah daripada ‘jumlah kendaraan angkutan umum yang sudah ada melayani jaringan trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung’ terhadap ‘jumlah kendaraan angkutan umum yang seharusnya ada melayani jaringan trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung’. Karakteristik indikator dimaksud yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maksimal 100,00%. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: a. b.

% = (Realisasi / Target) x 100% Sementara yang dimaksud dengan indikator ‘rasio jumlah pelayanan angkutan

terhadap penumpang’ adalah nisbah daripada jumlah pelayanan angkutan umum dalam trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung yang beroperasi selama satu hari terhadap jumlah penumpang. Range rasio ideal adalah 1:54 s.d. 1:108 dengan kriteria: 1. Asumsi waktu tempuh lintasan trayek adalah 2 jam, waktu operasi per hari selama 18 jam, maka jumlah rit per kendaraan adalah sebanyak 4,5 rit. 2. Jumlah penumpang berkisar antara 6 per rit (untuk rasio 1:54) dan 12 (untuk rasio 1:108). 3. Kapasitas kendaraan angkutan umum dalam trayek lokal Kabupaten Bandung

15 penumpang. Karakteristik indikator dimaksud yaitu semakin angka nisbah lebih besar dari 6,67% atau penumpang kurang dari 15 orang per hari, maka capaian target menjadi lebih buruk (kurang dari 100,00%). Semakin angka nisbah lebih kecil dari 6,67% atau penumpang melebihi dari 15 orang per hari sampai dengan maksimal 108 orang, realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik melebihi 100,00%. Namun jika jumlah penumpang lebih dari 108 orang atau nisbah lebih kecil dari 0,926%, maka pencapaian kinerja semakin buruk di bawah 100,00%. Cara penghitungan pencapaian target untuk indikator ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang’ yaitu: 1. Jika jumlah penumpang < 14. (1 : jumlah penumpang) – (1 : 15)

% = 100% –

(1 : 15)

x 100%

2. Jika 16 < jumlah penumpang < 108. (1 : 15) – (1 : jumlah penumpang)

% = 100% +

(1 : 15)

x 100%

3. Jika penumpang > 108. (1 : 108) – (1 : jumlah penumpang)

% = 100% –

(1 : 108)

x 100%

Memperhatikan Tabel III-1 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran ‘perencanaan jaringan pelayanan angkutan jalan’ tercapai dengan sangat baik pada kisaran 138,94% dengan jumlah realisasi anggaran 98,53%.

B.

SASARAN 2: PEMBANGUNAN JARINGAN PRASARANA ANGKUTAN JALAN Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, melalui Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, melalui Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan. 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung Terminal. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel III-2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 2 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan 1,47% umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di 66,67% wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek


: :

1,47%

66,67%

% PENCAPAIAN TARGET (5)

100,00%

100,00%

Rp. 891.322.300,Rp. 870.031.900,- (97,61%)

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ dalam laporan ini adalah nisbah daripada ‘jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan walkable distance + 200-400 meter’ di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik

dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%. Sementara indikator ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ adalah nisbah ‘terminal angkutan penumpang yang ada dan lahannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung’ yang berjumlah 6 terminal; terhadap ‘jumlah terminal angkutan penumpang di Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati’ yang berjumlah 9 terminal. Karakteristik kedua indikator tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maksimal 100,00%. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: % = (Realisasi / Target) x 100%

Memperhatikan Tabel III-2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian target sasaran ‘pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan’ melebihi 2,39% dari realisasi anggaran 97,61%.

C.

SASARAN 3: MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, meliputi Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yang terdiri dari Kegiatan: 1) Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. 2) Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya. 3) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. 3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, terdiri dari Kegiatan: a. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (APBD Kabupaten Bandung dan DAK). b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel III-3: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 3 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5,99%

5,99%



Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas


: :

100,00% 94,67% 80,24%

Rp. 2.665.546.845,Rp. 2.612.000.700,- (97,99%)

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya fasilitas perlengkapan jalan’ adalah rata-rata nisbah daripada ‘jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang berupa rambu, marka dan guardrail’ terhadap ‘jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan guardrail’ di Kabupaten Bandung. Indikator VCR adalah nisbah

Sementara LoS adalah tingkat pelayanan jalan yang dinilai berdasarkan VCR, kecepatan dan kepadatan lalu lintas, oleh karena itu indikator hasil berupa VCR dan LoS dinilai capaian targetnya berdasar LoS (fokus terhadap kecepatan). Gambaran tentang tingkat pelayanan jalan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III-4 berikut ini. Tabel III-4: Tingkat Pelayanan Jalan (LoS = Level of Service) pada Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder LoS A

Karakteristik Operasi Terkait ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B

C

D

E

F

Arus bebas Kecepatan perjalanan rata-rata > 80 km/jam VCR < 0,6 Derajat kejenuhan pada simpang = 0 Arus stabil Kecepatan perjalanan rata-rata menurun (80 km/jam > V > 40 km/jam) 0,6 < VCR < 0,7 Derajat kejenuhan pada simpang < 0,1 Arus stabil Kecepatan perjalanan berkisar antara 40 km/jam > V > 30 km/jam 0,7 < VCR < 0,8 Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,1 < DS < 0,3 Arus mendekati tidak stabil Kecepatan perjalanan berkisar antara 30 km/jam > V > 25 km/jam 0,8 < VCR < 0,9 Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,3 < DS < 0,7 Arus tidak stabil, terhambat dengan tundaan yang tidak dapat ditolerir Kecepatan perjalanan berkisar antara 25 km/jam > V > 15 km/jam Volume lalu lintas pada kapasitas Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,7 < DS < 1 Arus tertahan, macet Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 km/jam Volume lalu lintas permintaan melebihi kapasitas Simpang jenuh

Sumber: Permenhub Nomor KM. 14 Tahun 2006 Tanggal 6 Maret 2006

Adapun indikator jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah data kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh POLRES Bandung. Sampai dengan Karakteristik indikator pertama yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu:

Sementara indikator kedua (LoS) dikategorikan ke dalam level A (terbaik dengan nilai kuantitatif 6) sampai dengan level F (terburuk dengan nilai kuantitatif 1). Dalam penghitungan kuantitatif, rata-rata LoS jalan di Kabupaten Bandung mencapai angka 2,84 di mana tingkat pelayanan jalan bergerak dari LoS D (kuantitatif = 3) mendekati LoS E (kuantitatif = 2). Dengan demikian, cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: % = (2,84 / 3) x 100% Karakteristik indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas’ yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Cara penghitungan persentase pencapaian target adalah sebagai berikut: (realisasi) – (target)

%=

(target)

x 100%

Namun pun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini dibuat bahwa data terkait indikator dimaksud belum dapat diperoleh. Data yang diperoleh hanya angka peningkatan

kasus

kecelakaan

lalu

lintas

di

Wilayah

POLDA

Jawa

Barat

(http://news.detik.com/bandung/read/2015/01/02/144047/2941-orang-meninggalakibat-kecelakaan-lalulintas-selama-2014) bahwa kasus kecelakaan selama Tahun 2014 meningkat 4,22% dari Tahun 2013. Menindaklanjuti keterbatasan data dimaksud, maka angka kinerja ini tidak menjadi bahan pengukuran kinerja pada pembahasan selanjutnya dalam laporan ini. Memperhatikan Tabel III-3 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian target sasaran ‘manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan’ sebesar 91,64% masih tertinggal 6,35% dari realisasi anggaran sebesar 97,99%.

D.

SASARAN

4:

PENYEDIAAN

PELAYANAN

PENGUJIAN

KENDARAAN

BERMOTOR Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, meliputi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang meliputi Kegiatan: a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor. b. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel III-5: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 4 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000


33,33%

: :

33,33%

100,00%

Rp. 974.070.000,Rp. 951.200.000,- (97,65%)

Indikator ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000’ dihitung dengan cara: (jumlah unit PKB yang sudah ada)

%=

(jumlah kendaraan wajib uji / 4000)

x 100%

Berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Bandung, maka jumlah kebutuhan layanan PKB di Kabupaten Bandung adalah 6 (enam) unit. Dengan target penyediaan unit PKB sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) unit

, maka target

E.

SASARAN 5: PENGENDALIAN KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Adapun pencapaian sasaran ini adalah 86,56% sehingga masih tertinggal 11,78% dari yang ditargetkan, maupun dari realisasi anggaran yang mencapai angka 100,00%. Tabel III-6: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 5 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan Pengendalian umum yang melayani trayek di Keselamatan dalam Kabupaten (persentase Angkutan kendaraan wajib uji yang Jalan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)

100,00%


: :

F.

86,56%

86,56%

Rp. 65.450.000,Rp. 65.450.000,- (100,00%)

SASARAN 6: PENGENDALIAN SISTEM LLAJ MELALUI PENGELOLAAN PAD Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, yang meliputi Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yang meliputi Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah. 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang meliputi Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

Karakteristik indikator ‘capaian target PAD’ yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun pencapaian sasaran ini mencapai angka baik sebesar 101,16% dengan realisasi anggaran 89,27% sebagaimana tertuang dalam Tabel III-7. Tabel III-7: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 6 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang Perhubungan


G.

93,00% : :

94,50%

101,16%

Rp. 1.454.530.650,Rp. 1.298.509.050,- (89,27%)

SASARAN 7: PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Sasaran ini dicapai melalui Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Karakteristik indikator ‘terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi’ pada Tabel III-8 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun pencapaian sasaran ini mencapai angka 100,00% dengan realisasi anggaran 99,46%. Tabel III-8: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 7 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi


75,00% : :

75,00%

100,00%

Rp. 80.000.000,Rp. 79.565.000,- (99,46%)

H.

SASARAN 8: PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK BIDANG PERHUBUNGAN KEPADA MASYARAKAT Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari Kegiatan: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran; n. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari Kegiatan: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Pengadaan Mebeleur; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel III-9: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 8 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pemberian Layanan Publik Bidang Perhubungan kepada Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan

75,00%

75,00%

100,00%

SASARAN STRATEGIS


: :

Rp. 5.344.455.150,Rp. 5.254.908.041,- (98,32%)

Memperhatikan Tabel III-9 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran ‘pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat’ tercapai 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 98,32%.

I.

SASARAN 9: AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel III-10: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 9 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

85,00%

101,66%

119,60%


: :

Rp. 149.794.900,Rp. 149.723.900,- (99,95%)

BAB IV A.

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

PERBA NDIN

GAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA Pada Sub Bab ini, evaluasi dan analisis kinerja DISHUB Kabupaten Bandung didasarkan pada perbandingan kinerja Tahun 2014 dengan kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya. Tabel IV-1 menguraikan realisasi kinerja Tahun 2012 – 2014 untuk seluruh indikator kinerja. Tabel IV-1: Perbandingan Kinerja 2012 – 2014 Indikator Kinerja Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten


Keterangan Kinerja

Realisasi Kinerja pada Tahun 2012 2013 2014

38,52%

38,52%

38,52%

1:19 Atau 5,26%

1:53,87 atau 1,856%

1 : 56,07 atau 1,78%

0,37%

1,10%

1,47%

Meningkat

66,67%

66,67%

66,67%

Tetap

3,04%

4,24%

5,99%

Meningkat

VCR 0,84 LoS D

VCR 0,35 LoS D

VCR 0,28 LoS D

Tetap

Kinerja meningkat (jika angka kinerja menurun dari 6,67% s.d. 0,926%)

Nilai kuantitatif LoS 2013 adalah 2,73 (D menuju E), sementara kuantitatif LoS 2014 adalah 2,84. Dengan demikian kinerja Tahun 2014 meningkat

kecelakaan lalu lintas Indikator Kinerja Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

Realisasi Kinerja pada Tahun 2012 2013 2014

Keterangan Kinerja

33,33%

33,33%

33,33%

Tetap

92,03%

88,22%

86,56%

Menurun

78,47%

91,16%

94,50%

Meningkat

40,00%

75,00%

75,00%

Tetap di Tahun Terakhir

50,00%

70,00%

75,00%

Meningkat

90,01%

98,87%

100,89%

Meningkat

Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dari Tahun 2012 s.d. 2014 tidak berubah dikarenakan tidak terjadi penambahan kendaraan baru yang membuat Izin Trayek. Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun 2012 s.d. 2014. Namun pun demikian, realisasi rasio s.d. Tahun 2014 masih berada di bawah standar optimal, yaitu antara 1:54 s.d. 1:108. Pada kondisi rasio dimaksud, moda share atau penggunaan angkutan umum lokal mencapai angka 2,94% dari jumlah perjalanan di internal Kabupaten Bandung, dan mencapai angka 3,03% dari total perjalanan (tanpa perjalanan eksternal-eksternal). Dalam hal perencanaan kota, moda share angkutan umum sejatinya diakui beberapa literatur merupakan indikator kinerja utama, yang mana secara ideal berada pada kisaran 60% dengan toleransi minimal 40% dari total perjalanan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target kinerja LLAJ di Kabupaten Bandung masih jauh dari standar

Akan tetapi, pencapaian kinerja yang merupakan kinerja paling utama ini bukan hanya merupakan tanggung jawab DISHUB. Mengingat UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, bahwa penyelenggaran urusan LLAJ di Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa stakeholders: 1. DISHUB (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, manajemen rekayasa LLAJ); 2. Dinas Bina Marga (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang jalan); 3. Dinas Pertasih (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pengendalian ruang); 4. BAPPEDA (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ, pengendalian ruang dan agen kolaborasi perencanaan); 5. DISKOPERINDAG (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri LLAJ); 6. Kepolisian (penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas); 7. SATPOL PP (penanggung jawab urusab pemerintahan di bidang penertiban daerah). Dan hal yang paling urgensi adalah pengendalian ruang serta keselarasan kolaborasi perencanaan kota, sehingga dampak lalu lintas yang dibangkitkan ataupun ditarik oleh penggunaan ruang dimaksud terfasilitasi dengan baik oleh jalan, sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Indikator ketersediaan halte dan perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) meningkat capaian kinerjanya dari tahun ke tahun, dikarenakan pengadaan dan pemasangannya merupakan satu-satunya hal yang mudah dilakukan selama anggaran untuk kegiatan dimaksud teralokasikan. Walaupun indikator ini mempedomani indikator yang ditetapkan dalam Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; indikator ini dipertimbangkan kurang tepat untuk dijadikan sebagai gambaran

indikator kinerja utama dari keseluruhan indikator pada Tabel IV-1 di atas. Namun pun demikian, indikator ini tetap diakomodir dalam laporan kinerja dikarenakan indikator ini sudah terikat dalam kinerja yang dijanjikan dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015, RENJA dan DPA 2014. Pengadaan halte dan perlengkapan jalan merupakan bagian dari manajemen rekayasa lalu lintas, yang ditujukan untuk mengendalikan arus lalu lintas. Dan sebelum memasuki tahapan pengendalian arus lalu lintas, dilakukan upaya perencanaan ruang dan gerak dalam kota agar moda share angkutan umum mendominasi dari keseluruhan perjalanan dengan kendaraan bermotor. Dengan demikian, hal ini akan menghantarkan pada indikator kinerja utama berikutnya, yaitu tingkat pelayanan jalan (LoS). Sebagaimana diuraikan dalam tabel IV-1, bahwa rata-rata LoS Tahun 2014 meningkat dari Tahun 2013. Memperhatikan angka VCR yang mengecil sementara LoS membaik, dapat disimpulkan bahwa peningkatan LoS di Tahun 2014 disebabkan peningkatan kapasitas jalan secara signifikan (karena tidak mungkin terjadi penurunan volume lalu lintas). Adapun kecepatan rata-rata di Kabupaten Bandung Tahun 2014 adalah 26,78 km/jam. Mengingat indikator dalam SPM, bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang hanya dilihat berdasar jumlah terminal. Secara kuantitaif jumlah, dari 9 (sembilan) Terminal yang ditetapkan di Kab. Bandung bahwa 3 di antaranya masih berdiri di atas lahan desa, sehingga menghasilkan angka capaian kinerja 66,67%. Namun pun demikian, secara kualitas pelayanan terminal di Kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ruang terminal dalam melayani seluruh angkutan umum dan penumpangnya yang harus masuk ke terminal. Anggaran yang tersedia di DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2014 hanya mencukupi untuk memelihara bangunan yang ada serta membiayai uang sewa lahan, dalam rangka menjaga angka capaian SPM tidak menurun (tidak mencukupi untuk reformasi konstruksi fisik dan sistem pelayanan terminal). Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor (tetap dari Tahun 2012 sampai dengan 2014). Indikator jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas masih

indikator ini merupakan tanggungjawab bersama stakeholders penyelenggara urusan perhubungan. Indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) menunjukkan angka yang menurun dari Tahun 2012 s.d. 2014. Hal ini tentunya akan dijadikan sebagai landasan akselerasi kinerja DISHUB Kab. Bandung di tahun-tahun mendatang, baik terkait pengawasan kelaikan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; maupun pengawasan sinkronisasi administrasi data kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, dengan capaian target PAD yang terus meningkat, serta dengan kontrol penggunaan bahan baku pengujian pada Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa capaian target PAD dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sementara tahapan pengendalian komunikasi dan informasi masih berada pada titik yang sama. Dan terkait pelayanan bidang perhubungan, seiring dengan peningkatan belanja SKPD dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bertugas/bekerja; juga menunjukkan angka kinerja yang meningkat. Sebagai penutup, indikator persentase akuntabilitas kinerja juga menigkat, seiring dengan upaya pembenahan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di DISHUB Kab. Bandung.

B.

REALISASI KINERJA JANGKA MENENGAH 2010 – 2015 Sub Bab ini menggambarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun

2014 terhadap target kinerja yang direncanakan untuk jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2010 – 2015 sebagaimana telah dirubah di Tahun 2014. Memperhatikan Tabel IV-2, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja jangka menengah masih sesuai dengan target kinerja.

Tabel IV-2: Realisasi Kinerja Jangka Menengah 2010 – 2015 Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja s.d. 2014

Target Kinerja s.d. 2015

Capaian Kinerja Jangka Menengah


38,52%

38,52%

100,00%


Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)

Capaian kinerja sudah sangat jauh dari target (dipertimbangkan untuk revisi target rencana jangka menengah berikutnya, dengan paradigma optimis) Target 2015 sesuai dengan RPJMD, namun jika anggaran serta kolaborasi penyelenggaraan perhubungan diakselerasi, diharapkan berkisar pada rasio 1 : 54 Target: kinerja sesuai rencana

1 : 56,07 atau 1,78%

1 : 15

173,25%

1,47%

2,57%

57,20%

66,67%

66,67%

100,00%

Target:

5,99%

7,70%

77,79%

Target: kinerja sesuai rencana

94,67%

Target 2015 sesuai dengan RPJMD, namun jika anggaran serta kolaborasi penyelenggaraan perhubungan diakselerasi, diharapkan dapat mencapai LoS C pada kisaran VCR 0,74

VCR 0,28 LoS D


Target: stabilisasi kinerja, agar kapasitas angkutan umum setidaknya tidak meurun

VCR 0,84 LoS D

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja s.d. 2014

Target Kinerja s.d. 2015

Capaian Kinerja Jangka Menengah Catatan: target cukup sulit untuk dicapai, pendataan sulit, nomenklatur indikator dipertimbangkan kurang tepat. Langkah tahun mendatang: penghitungan target yang lebih realistis, atau penyesuaian nomenklator indikator. Target 2015 sesuai dengan RPJMD, namun serta kolaborasi penyelenggaraan perhubungan diakselerasi, diharapkan dapat mencapai angka ketersediaan 50%


447 kasus/th

248 kasus/th

80,24%

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000

33,33%

33,33%

100,00%

86,56%

100,00%

86,56%

Target akselerasi kinerja

94,50%

95,00%

99,47%

Target akselerasi kinerja

75,00%

75,00%

100,00%

Target: stabilisasi kinerja

75,00%

80,00%

93,75%

Catatan: pembenahan prosedur pengukuran kinerja

100,89%

85,00%

118,69%

Target: stabilisasi kinerja

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung


0,00%

10,00%

0,00%

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi ASDP baru dilaksanakan di tahun 2014. Target 2015 merupakan pelaksanaan setelah pelaksanaan pengkajian standar keselamatan di Tahun 2014

C.

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS Efisiensi kinerja merupakan perbandingan antara capaian kinerja (outcome

kegiatan) terhadap realisasi anggaran (input kegiatan). Sementara efektifitas kinerja merupakan perbandingan antara capaian kinerja (outcome kegiatan) terhadap realisasi pekerjaan (output kegiatan). Adapun capaian kinerja input, adalah didasarkan pada serapan anggaran per sasaran kinerja, yang mana satu sasaran kinerja dapat memiliki lebih dari satu indikator. Sementara capaian kinerja output, merupakan realisasi pekerjan untuk setiap kegiatan. Dan capaian kinerja outcome, adalah sebagaimana capaian target untuk setiap indikator yang dipaparkan dalam BAB III. Memperhatikan Tabel IV-3 yang menganalisa seluruh tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja per setiap indikator, dapat disimpulkan bahwa kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 atas pemenuhan target kinerja yang ditetapkan/dijanjikan dalam RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA adalah cukup efisien dan efektif, dengan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja di atas 100%. Tabel IV-3: Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Input Output Outcome

Tingkat Efisiensi

Tingkat Efektivitas


98,53%

100,00%

100,00%

101,49%

100%


98,53%

100,00%

173,25%

175,83%

173,25%

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

97,61%

100,00%

100,00%

102,45%

100,00%

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

97,61%

100%

100%

102,45%

100,00%

Capaian Kinerja Input Output Outcome

Indikator Kinerja

Tingkat Efisiensi

Tingkat Efektivitas

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (ratarata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten

97,99%

100%

100%

102,05%

100,00%


97,99%

100%

94,67%

96,61%

94,67%


97,99%

100%

80,24%

81,89%

80,24%

97,65%

10%

100%

102,41%

91,67%%

100%

100%

86,56%

86,56%

86,56%

89,27%

100%

101,16%

113,32%

101,16%

99,46%

100%

100%

100,54%

100,00%

98,32%

100%

100%

101,71%

100,00%

99,95%

100%

119,60%

119,66%

119,60%

106,69%

103,63%

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

Rata-rata

D.

ANALISIS PROGRAM KEGIATAN ATAS CAPAIAN KINERJA Memperhatikan tren realisasi kinerja dari Tahun 2012 s.d. 2014, dari ke-13

indikator yang ditetapkan/diperjanjikan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. 7 indikator kinerja meningkat. 2. 4 indikator kinerja tetap. 3. 2 indikator kinerja menurun. Sebagian besar indikator kinerja (53,85%) mengalami peningkatan, terutama dalam hal peningkatan jumlah pengguna angkutan umum, perbaikan tingkat pelayanan jalan, ketersediaan halte dan perlengkapan jalan, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta capaian target PAD. Program dan kegiatan pendorongnya adalah: 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan: a. Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan. b. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, melalui kegiatan: a. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan. b. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. c. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya. d. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. e. Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah. 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung Terminal. 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, melalui kegiatan: a. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (APBD Kabupaten Bandung dan DAK).

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, melalui kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor. Memperhatikan peningkatan kinerja atas pelaksanaan program kegiatan tersebut di atas, maka dinilai bahwa penganggaran program dan kegiatan dimaksud harus terus didorong. Sebanyak 30,77% dari total jumlah indikator menunjukan tren kinerja tetap, yaitu kinerja terkait jumlah layanan angkutan umum, jumlah terminal, jumlah unit pengujian kendaraan bermotor, serta kinerja sebagian urusan komunikasi dan informasi. Dan memang hal tersebut sudah sesuai dengan kinerja yang ditetapkan/diperjanjikan. Adapun menilai jumlah anggaran yang dialokasikan, bahwasanya memang tidak memungkinkan untuk menambah kuantitas indikator kinerja. Peningkatan kinerja dapat dicapai jika penganggaran untuk indikator dimaksud teralokasikan (kebutuhan berlipat dari nilai 100% anggaran belanja langsung) melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui kegiatan Pembangunan Gedung Terminal. 2. Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, melalui kegiatan: a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor. b. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. 3. Program Komunikasi dan Informatika, melalui kegiatan-kegiatan penunjangnya (terutama kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi). Sementara sebanyak 15,38% indikator kinerja menurun, terkait persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Kedua indikator tersebut jelas sangat berkaitan, walaupun data terkait kinerja penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang tersedia kurang akurat (angka statistik yang diperoleh umum untuk Provinsi Jawa barat, bukan spesifik lokus Kabupaten Bandung). Oleh karena itu, program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta kegiatan-kegiatan penunjangnya

Tahun 2015 (8 jenis kinerja atau 57,14% dari total 14 indikator). Dan sehubungan dengan tren capaian kinerja 2012 – 2014 yang menurun, terdapat dua jenis indikator kinerja yang harus diakselerasi di Tahun 2015 dan di periode perencanaan kinerja jangka menengah berikutnya (2016 – 2020) yaitu; persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 2 indikator (14,29% dari total 14 indikator) sudah tercapai di atas target kinerja jangka menengah, namum tidak berarti bahwa pelaksanaan dan penganggaran kinerja harus dihentikan karena stabilisasi kinerja pelayanan tetap harus dilanjutkan dan dijaga agar tidak menurun. Selebihnya 4 indikator (28,57%) berada pada posisi capaian kinerja jangka menengah 100%. Adapun terkait efisiensi dan efektifitas kinerja Tahun 2014, secara rata-rata memang kinerja di Tahun 2014 sudah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas cukup tinggi, yaitu pada angka 106,69% dan 103,63%. Namun pun demikian, secara nyata masih terdapat 4 indikator kinerja yang menunjukan angka efisiensi efektifitas di bawah 100%, yaitu: 1. Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000. Tingkat efektifitas terhitung 91,67% dikarenakan jumlah unit PKB tidak dapat bertambah hanya dengan alokasi anggaran yang ada (walaupun terserap 97,65% dari total anggaran Rp. 974.070.000,- dengan angka tingkat efisiensi 102,41%). Kebutuhan anggaran untuk menambah indikator ini berada di kisaran 2,5 Milyar untuk unit keliling dan kisaran 23 Milyar untuk unit statis (dengan catatan lahan sudah tersedia). 2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor). Walaupun alokasi anggaran sebesar Rp. 65.450.000,- terserap 100,00% dan output kegiatan juga terlaksana 100%, namun anggaran sebesar itu tidak dapat mendorong seluruh kendaraan wajib uji untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagai pemenuhan standar keselamatan bagi angkutan. Hal ini juga sangat

Terlepas dari keterbatasan metode pengumpulan data yang dipakai dalam pengukuran kinerja Tahun 2014, serta terlepas dari realita bahwa data kecelakaan lalu lintas melibatkan seluruh jenis kendaraan (bukan kendaraan yang ‘sementara’ dikategorikan wajib uji saja); boleh jadi kasus kecelakaan menjadi bertambah dikarenakan capaian kinerja tersebut pada poin 1 dan 2 tidak mencapai tingkat efektifitas 100%. Dan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, bahwa seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib laik jalan yang dibuktikan dengan lulus uji berkala. Namun memang hampir di seluruh wilayah Indonesia hal ini belum dapat direalisasikan, sehingga muncul kategori kendaraan wajib uji (angkutan penumpang umum dan angkutan barang). Dan secara bertahap, Kabupaten Bandung harus sudah mulai merencanakan pelaksanaan amanat UU dimaksud secara utuh, sebagaimana telah didorong oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan surat edarannya, bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan memperpanjang STNK-nya harus memiliki bukti lulus uji emisi (yang merupakan bagian dari uji berkala). Hal ini pun memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara layanan SAMSAT terkait STNK. 4. VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service). Sebagaimana telah dibahas pada Sub A BAB IV ini, bahwa indikator kinerja ini merupakan kinerja bersama penyelenggara perhubungan (bukan DISHUB saja). Berorientasi pada target, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan outcome ini tidak terlalu rendah (96,61% dan 94,67%).

E.

STANDAR KINERJA NASIONAL (SPM, IKU, IKK, DATA POKOK PERENCANAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERHUBUNGAN) Menindaklanjuti prosedur pengukuran kinerja yang harus dituangkan dalam

Laporan Kinerja sebagaimana diatur dengan ‘Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah’ seharusnya pengukuran kinerja merupakan hubungan garis lurus mulai dari sasaran, indikator, program, kegiatan sampai dengan anggaran (sebagai Gambar IV-1).

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Namun mengingat: 1. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Perbup Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung; Terdapat kendala dalam penyelarasan nomenklatur program dan kegiatan dalam Permendagri dimaksud dengan tugas fungsi setiap seksi/sub bagian, sehingga sampai dengan Tahun 2014 masih terdapat beberapa kegiatan yang memfasilitasi lebih dari satu seksi/sub bagian, sementara sistem keuangan (SIMDA) hanya mengakomodir satu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Hal ini berdampak pada perencanaan kegiatan di tahun berikutnya, yang mana diupayakan setiap seksi/sub bagian memiliki kegiatan terpisah satu sama lain, namun terdapat keterbatasan nomenklatur kegiatan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006. Terlebih lagi, secara nomenklatur masih terdapat program dengan orientasi output (output seharusnya merupakan orientasi untuk kegiatan) seperti Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Bertolak belakang dengan orientasi pengukuran kinerja pada Gambar IV-1, hal tersebut pada paragraph di atas menimbulkan kendala bahwasanya untuk mencapai suatu indikator bisa jadi harus didukung oleh satu atau lebih daripada kegiatan dan/atau program; dan satu kegiatan bisa jadi memiliki beberapa output yang merupakan cara untuk mencapai lebih dari satu indikator kinerja; maka pengukuran kinerja tidak berupa hubungan garis lurus mulai dari sasaran, indikator, program, kegiatan sampai dengan anggaran; akan tetapi lebih kepada berupa himpunan irisan.

Gambar IV-2: Ilustrasi Himpunan Irisan antara Kegiatan, Program dan Indikator Sasaran

INDIKATOR X

PROGRAM 1

KEGIATAN 1.A

SUB KEGIATAN / ANGGARAN Sub Kegiatan 1.A.i Sub Kegiatan 1.A.ii

KEGIATAN 1.B

INDIKATOR XX

PROGRAM 2

KEGIATAN A KEGIATAN B

INDIKATOR XXX

PROGRAM 3

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal

Bidang

Perhubuugan

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota; Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa indikator SPM masih cenderung berada pada tataran output (jumlah terminal, jumlah angkutan, jumlah perlengkapan jalan, jumlah unit pengujian kendaraan bermotor), yang seyogyanya dipertimbangkan lebih baik jika indikator SPM berada pada tataran outcome, karena memang dalam Perubahan RPJMD dan RESNTRA SKPD 2010 – 2015 yang dilaksanakan di Tahun 2013 indikator SPM didorong untuk dapat diakomodir sebagai indikator outcome. Outcome yang tepat untuk urusan perhubungan adalah sebagaimana dipersyaratkan sebagai data pokok perencanaan.

3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pada salah satu lampiran Permendagri dimaksud, diatur tentang data pokok perencanaan sebagaimana diulas pada poin 2 di atas. Namun pun demikian, terhadap data pokok perencanaan dalam Permendagri pun perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan literatur terkini dalam perencanaan perkotaan dan transportasi agar data tersebut dapat lebih ‘berbunyi’ dan bermanfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Data yang kami pertimbangkan lebih ‘berbunyi’ adalah rasio daya angkut public transport terhadap jumlah perjalanan, rasio daya angkut public transport terhadap jumlah penumpang angkutan umum, rasio pengguna angkutan penumpang umum terhadap jumlah perjalanan, rasio jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan terhadap total jumlah kendaraan bermotor, tingkat efektifitas simpul transportasi yang terbangun (kualitas layanan, bukan hanya kuantitas), ketersediaan angkutan barang, serta tingkat pelayanan jalan (fungsi dari 2 variabel, kecepatan dan rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan). Ke-7 jenis data tersebut kami usulkan untuk dapat diakomodir sebagai indikator kinerja utama urusan perhubungan/transportasi. 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bahwa di dalamnya diatur indikator kinerja kunci (IKK) penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu rasio jumlah angkutan terhadap jumlah penumpang. Menimbang bahwa jenis angkutan berbeda-beda jumlah kursinya (beda kapasitas), sehingga dipertimbangkan data yang lebih tepat adalah rasio daya angkut public transport terhadap jumlah penumpang angkutan umum (orientasi pada seat, bukan kendaraan) sebagaimana usulan jenis data pokok perencanaan tersebut pada poin 3.

BAB V

PENUTUP A.

KESIM PULAN Laporan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2014 mempedomani Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban DISHUB Kabupaten Bandung atas kinerjanya di Tahun 2014. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran kinerja yang ditargetkan di Tahun 2014 melalui 13 (tiga belas) indikator, dengan capaian target sebagai berikut: 1. 100% untuk ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten. 2. 173,25% untuk rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang. 3. 100% untuk ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4. 100% untuk ketersediaan terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5. 100% untuk ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten. 6. 94,67% untuk VCR dan LoS. 7. 80,24% jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. 8. 100% untuk ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi KWU. 9. 86,56% untuk terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.

12. 100% untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan. 13. 119,6% untuk persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan. Membandingkan dengan kinerja Tahun 2012 dan 2013, dari ke-13 indikator yang diukur, 7 (tujuh) indikator meningkat capaian kinerjanya, 4 (empat) indikator memiliki kinerja tetap, dan 2 (dua) indikator menurun. Adapun 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya menurun adalah: 1. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor). 2. Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Rata-rata kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas cukup tinggi, yaitu pada angka 106,69% dan 103,63%. Namun pun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang menunjukan angka efisiensi efektifitas di bawah 100%, yaitu: 1. Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor. Tingkat efektifitas terhitung 91,67% dikarenakan alokasi anggaran yang ada tidak dapat menambah jumlah unit PKB. 2. Persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sangat dipengaruhi oleh capaian indikator tersebut pada poin 1, sehingga tingkat efisiensi maupun efektifitas hanya menginjak angka 86,56%. 3. Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Terlepas dari keterbatasan metode pengumpulan data yang dipakai dalam pengukuran kinerja, serta terlepas dari realita bahwa data kecelakaan lalu lintas melibatkan

seluruh

jenis

kendaraan

(bukan

kendaraan

yang

‘sementara’

dikategorikan wajib uji saja); boleh jadi kasus kecelakaan menjadi bertambah dikarenakan capaian kinerja tersebut pada poin 1 dan 2 tidak mencapai tingkat efektifitas 100%. 4. VCR dan LoS.

atas indikator kinerja ini yaitu bahwa indikator ini merupakan kinerja bersama penyelenggara perhubungan (bukan DISHUB saja).

B.

SARAN Memperhatikan standar kinerja nasional seperti yang terakomodir dalam Standar

Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Data Pokok Perencanaan, nomenklatur Program dan Kegiatan urusan perhubungan; dalam proses perencanaan kinerja maupun pelaporan kinerja terdapat kendala terkait orientasi hubungan garis lurus mulai dari sasaran, indikator, program, kegiatan sampai dengan anggaran. Maka dalam kesempatan ini DISHUB Kabupaten Bandung mengusulkan beberapa poin saran kepada seluruh instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja di Tingkat Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Pemerintahan Pusat sebagai berikut: 1. Indikator dalam SPM untuk dapat disejajarkan dengan tataran outcome sebagaimana data pokok perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyesuaian data pokok perencanaan urusan perhubungan dengan literatur perencanaan perkotaan dan transportasi agar lebih ‘berbunyi’ sebagai indikator kinerja utama (IKU) urusan perhubungan/transportasi. 3. Metoda penghitungan indikator kinerja kunci (IKK) yang lebih berorientasi pada seat. 4. Mengakomodir poin 1, 2, dan 3 di atas pada tahun perencanaan kinerja yang akan datang, sehingga lebih tepat dalam menetapkan kinerja yang diperjanjikan dan dilaporkan pengukuran capaian kinerjanya.

Soreang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

LAMPIRAN III

LAMPIRAN II

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN I

K A T A P E N G A N T A R

Recommend Documents