IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro. Selaras dengan hal tersebut program prioritas yang berpihak terhadap koperasi dan UMKM sesuai RPJMD 2010-2015 adalah 1) Peningkatan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 2) Pengembangan usaha masyarakat, melalui peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran. 3) Kerjasama pembangunan, melalui penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, industri, pariwisata). Dengan prioritas pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 adalah 1) Meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. 2) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM. 3) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada tujuan utama meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp. 7.250.434.500,- atau sebesar 0,70% dari total APBD Tahun 2012. Dari alokasi tersebut terealisasi Rp. 7.137.331.970 atau 98,54%. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
112
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Tabel IV.B.10.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2012 No. A 1.
2.
3. 4. 5.
B 1
2 3
Program Belanja Langsung Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Hibah dan Sosial Belanja Tak Terduga Jumlah total
Alokasi (Rupiah) 5.214.406.500
Realisasi (Rupiah) 5.166.960.233
4.620.000.000
4.580.963.350
195.000.000
194.545.000
195.000.000
191.965.000
134.337.500
131.161.271
70.069.000
68.325.621
2.036.028.000 1.832.028.000 1.651.928.000 180.100.000 204.000.000 -
1.970.371.737 1.970.371.737 1.610.196.737 156.175.000 204.000.000 -
7.250.434.500
7.137.331.970
Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: Pelatihan Kewirausahaan (DBHCHT), untuk 80 orang/12 kelompok Pelatihan Manajemen bagi UMKM Komoditi Unggulan Daerah, bagi 20 kelompok UMKM. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, untuk 30 orang/22 kelompok. Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Jaringan Usaha, untuk 60 UMKM/56 kelompok Penguatan Kelompok UMKM, untuk 30 UMKM/28 kelompok Pelatihan Kelompok Ekonomi Produktif, untuk 25 UMKM/22 kelompok. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
113
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Kemitraan UMKM dengan Perusahaan Potensial (DBHCHT), berupa kegiatan pertemuan 30 UMKM dengan buyer potensial. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Buruh Gendong/Kuli/Pemuda Putus Sekolah (DBHCHT), untuk 60 orang buruh gendong/kuli/pemuda putus sekolah melalui fasilitasi permodalan dan peralatan usaha. Penguatan Kapasitas Industri Anyaman Bambu (DBHCHT) Dukungan Penguatan Kapasitas Usaha bagi Sektor Informal (DBHCHT) Promosi Potensi Daerah yang Berdaya Saing (DBHCHT), melalui pameran Wonosobo Expo. Pameran Skala Nasional-Regional, melalui pameran Batam dan Jakarta Inacraft. Pelatihan dan Sosialisasi Produsen Sertifikat Halal bagi UMKM (DBHCHT) Pengembangan Sistem Usaha bagi UMKM Lomba Makanan Khas se Jawa Tengah serta Pameran Koperasi dan UMKM Festival ke-10 Tahun 2012 Pelatihan Teknis dan Penyediaan Dukungan Sarana Usaha bagi UMKM Pengembangan Jaringan Kemitraan UMKM dengan Pembiayaan Produktif Pelatihan Kelompok Usaha UMKM dengan Fasilitasi Penguatan Modal Usaha (DBHCHT) Penguatan Manajemen dan Pengembangan Koperasi dan Kelompok Usaha Masyarakat Pengembangan Usaha One Village One Product Perluasan Pelayanan Pembiayaan bagi UMKM Pelatihan Packaging Produk UMKM Gelar Kreatif dan Inovatif Produk UMKM Pelatihan Manajemen Perkoperasian (DBHCHT), dengan peserta 60 orang dari 30 koperasi se Kabupaten Wonosobo. Fasilitasi Pengembangan Pembentukan Koperasi Baru dan Penguatan Modal Usaha, dengan peserta 12 pra koperasi yang terfasilitasi badan hukum koperasi dan penguatan modal. Pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi, dengan peserta 15 orang/koperasi yang nantinya mampu menggunakan sistem aplikasi akuntansi koperasi untuk menyusun pembukuan keuangan. Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Usaha Mikro Kecil
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
114
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa : Bintek Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan Produk Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Industri Rumah Tangga Peningkatan Kualitas Produk dengan Peralatan Teknologi Tepat Guna Bintek Peningkatan Kompetensi dan Penguatan Produk Unggulan OVOP (DBHCHT) Pembuatan WEB dan Toko On Line UMKM (DBHCHT)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat. Melalui progam ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu : Fasilitasi Pengembangan Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, utuk 80 koperasi se Kabupaten Wonosobo di mana yang mendapat penilaian dengan predikat sehat sebanyak 22 KSP/USP koperasi dan cukup sehat 68 KSP/USP koperasi. Peningkatan Kualitas Administrasi Koperasi, dengan peserta 20 orang dari 10 koperasi. Penyuluhan Pembentukan Koperasi (LKM menjadi Koperasi) Pelatihan Akutansi Dasar bagi Pengawas/Karyawan Koperasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Sarana Usaha bagi UMKM Makanan di Daerah Penghasil Tembakau Sosialisasi dan Fasilitasi Sarana UMKM
Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM, didukung oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan uraian sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
115
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KOPERASI DAN UMKM Tabel IV.B.10.2 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1
Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100%
2
Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil / Jumlah seluruh usaha mikro dan kecil x 100%
Capaian Kinerja 2011 2012 200 ------ x 100% 57,27% 339 = 59,00% 57,18 ------- x 100% 99,98% 57,19 = 99,98%
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Tabel IV.B.10.3 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015
No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Pembangunan 2011
2012
55.909
57.192
1
Jumlah UMKM
2
Jumlah Koperasi
330
339
3
Jumlah Koperasi aktif
189
200
4
Jumlah aset koperasi (juta)
560
748
5
Jumlah asset UMKM (juta)
29,35
32,21
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
116
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah koperasi dan jumlah UMKM. Sampai tahun 2012 perkembangan Koperasi di Kabupaten Wonosobo sebanyak 339 unit dengan rincian kategori aktif 200 koperasi atau 59,00%, tidak aktif 139 koperasi. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2012 berjumlah 200 dari 339 koperasi, kondisi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2011 sebesar 5,82% Demikian pula untuk asset koperasi pada tahun 2012 sejumlah 748 juta sehingga ada peningkatan sebesar 33,57% dibanding tahun 2011. Peningkatan ini terjadi karena pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan koperasi sudah meningkat lebih baik serta sebagian besar 82,60% merupakan koperasi non pertanian yang sebagian besar merupakan koperasi simpan pinjam. Sedangkan jumlah UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebanyak 57.192 di mana yang terbanyak adalah UMKM sektor pertanian diikuti industri, perdagangan dan jasa/aneka usaha. Jumlah UMKM tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yaitu bertambah 1.273 UMKM atau 2,31% dengan jumlah asset UMKM tahun 2012 sebesar 32,21 milyar. Nilai asset UMKM ini sudah melebihi target indikator RPJMD 20102015. Berikut adalah data perkembangan jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo : Tabel IV.B.10.4 Data Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo Jumlah No.
Jenis Koperasi, UMKM
2011
2012
Koperasi 1
KUD
13
13
2
Kop. Pertanian
46
46
3
Kop. Non Pertanian
271
280
330
339
Jumlah UMKM berdasarkan sektor 1
Perdagangan
12.362
13.139
2
Industri
14.429
14.517
3
Jasa / Aneka Usaha
2.423
2.845
4
Pertanian
26.705
26.691
55.919
57.192
Jumlah UMKM dibina
14.984
15.996
UMKM belum dibina
40.935
41.196
Asset (Rp Juta)
29.354
32.213
Omset (Rp Juta)
56.988
67.422
173.480
176.445
Jumlah
Tenaga Kerja (Orang) Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
117
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang muncul pada urusan koperasi dan UMKM antara lain : Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar. Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi dan informasi. Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya. Akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah. Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan koperasi dan UMKM adalah : Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. Peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang kaya inovasi produk. Fasilitasi promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran. Fasilitasi pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE dsb). Peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR, dan berbagai bentuk skim lainnya yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Koperasi dan UMKM, termasuk pembiyaan setelah sertifikasi tanah.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
118