INSPEKTORAT KOTA BANDUNG KATA PENGANTAR

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih sayang-Nya sehingga Laporan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat tersusun Laporan ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan

good governance di lingkungan

Inspektorat Kota Bandung yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Laporan ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 ini. Semoga dapat bermanfaat.

Bandung, Februari 2016 INSPEKTUR KOTA BANDUNG

KOSWARA, SE.Ak., MM., CFrA Pembina Utama Muda NIP. 19620407 198302 1 002

LKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

i


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Inspektorat Kota Bandung merupakan laporan pertangungjawaban kinerja Inspektorat Kota Bandung dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2015 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kota Bandung. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja, seperti terlihat pada gambar di atas, Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : a.

Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja (89%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian : ∑ 6 (enam) indikator kinerja capaiannya melebihi target; ∑ 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target. b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target, yakni Indikator kinerja Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah. Penyebab utama tidak tercapainya target di atas adalah pemahaman SKPD akan admnistrasi barang masih belum optimal. Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan agar SKPD memahami akan administrasi barang tidak dapat dilakukan sekaligus, akan tetapi memerlukan pembinaan yang terus-menerus. Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut : 1. Melakukan rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat baik pada saat melakukan general audit maupun pada saat melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 2. Berupaya secara terus menerus untuk melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah.


ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

...........................................................................

i

Ringkasan Eksekutif

...........................................................................

ii

...........................................................................................

iii

Daftar Isi

Daftar Lampiran BAB I

.................................................................................

PENDAHULUAN

.................................................................

1.1. Latar Belakang

BAB II

...........................................................

1

.............................................

2

1.3. Isu Strategis Inspektorat

.............................................

3

...................................................

4

.......................................................

4

PERENCANAAN KINERJA

2.2. Indikator Kinerja Utama

.............................................

7

2.3. Perjanjian Kinerja 2015

...............................................

9

...................................................

12

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Utama

...............................................

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja PENUTUP

12

.................

16

.............................................

35

...........................................................................

37

3.3. Akuntabilitas Keuangan BAB IV

1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1. Rencana Strategis

BAB III

iv


iii


DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran Perencanaan Strategis 2. Lampiran Indikator Kinerja Utama 3. Lampiran Pengukuran Kinerja


iv


BAB I 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


1


Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.2.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

INSPEKTUR SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

SUB. BAGIAN PERENCANAAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

SUB. BANGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

SUB. BANGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandung


2


1.3.

Isu Strategis Inspektorat Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kota Bandung dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya temuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK RI); 2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP; 3. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di SKPD; 5. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan SAKIP; 6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kota Bandung; 7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh SKPD.


3


BAB II 2.1.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pada bulan Maret 2015. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kota Bandung. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Inspektorat Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 khususnya pada Misi ke-2 RPJMD yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani. Disamping itu pula, Renstra Inspektorat Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bandung telah melalui tahapantahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


4


2.1.1

Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera “Bandung Juara”. Visi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik.”

2.1.2

Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal; 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2.1.3

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kota Bandung, yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja; 3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan 4. Menjadikan aparat Inspektorat Kota Bandung yang dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Bandung merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan sasaran: 1) Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi kasus tindak pidana korupsi, dengan indikator kinerjanya:  Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material. 2) Meningkatnya implemetasi SPIP, dengan indikator kinerjanya:  Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang.


5


3)

4)

Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dengan indikator kinerjanya:  Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.  Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti. Meningkatnya tertib administrasi barang, dengan indikator kinerjanya:  Persentase SKPD yang tertib admnistrasi barang/aset daerah.

2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan indikator kinerjanya:  Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B. 3. Mewujudkan pelayanan yang prima, dengan sasaran: Meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan indikator kinerjanya:  Jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 4. Menjadikan aparat Inspektorat Kota Bandung yang dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis, dengan sasaran: 1) Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi, dengan indikator kinerjanya:  Persentase aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi. 2) Meningkatnya kepuasan Stakeholder, dengan indikator kinerjanya :  Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung;  Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari.


6


Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. 2.2.

Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kota Bandung Nomor : 061/128.1-Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung tahun 2015 adalah sebagai berikut :


7


Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Menurunnya Temuan Persentase SKPD yang tidak mendapat Pemeriksaan Berindikasi temuan berindikasi tindak pidana Kasus Tindak Pidana Korupsi korupsi yang material

2.

Meningkatnya mengimplementasi SPIP

3.

Meningkatnya kepatuhan Persentase rekomendasi terhadap penyelesaian tindak pemeriksaan internal yang lanjut hasil pemeriksaan ditindaklanjuti internal dan eksternal. Persentase rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

hasil telah

4.

Meningkatnya administrasi barang

tertib

5.

Meningkatnya Akuntabilitas Persentase SKPD yang memiliki Nilai Kinerja di lingkungan Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal Pemerintah Kota Bandung B

6.

Meningkatnya zona-zona Jumlah unit kerja di lingkungan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Meningkatnya kepuasan Persentase SKPD yang menyatakan puas stakeholder atas layanan Inspektorat Kota Bandung

7.

Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang

tertib Persentase SKPD yang administrasi barang/aset daerah

hasil telah

Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari Sumber Data : Inspektorat Tahun 2015


8


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bandung NO. 1.

2.3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Aparat Persentase Aparat Pengawas Intern Pengawas Intern Pemerintah Pemerintah (APIP) yang memiliki standar (APIP) yang memiliki standar kompetensi kompetensi

Perjanjian Kinerja 2015 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Inspektorat Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

NO. 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Menurunnya Temuan Pemeriksaan Berindikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya mengimplementasi SPIP

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang Meningkatnya Persentase rekomendasi kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan internal penyelesaian tindak yang telah ditindaklanjuti lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.


SATUAN

TARGET

%

77,05

%

50

%

19,74

9


NO.

4.

5.

6.

7.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti Meningkatnya tertib Persentase SKPD yang administrasi barang tertib administrasi barang/aset daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Meningkatnya kepuasan stakeholder

Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari

SATUAN

TARGET

%

15,49

%

50

%

44,26

%

51,67

%

68

%

100

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut : Tabel 2.4 Program Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 NO.

URAIAN PROGRAM

A.

PROGRAM UTAMA

1.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2.


JUMLAH ANGGARAN (Rp)

10.402.415.775 864.099.600

10


NO.

URAIAN PROGRAM

B.

PROGRAM PENUNJANG

1. 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemangfaatan Teknologi Informasi JUMLAH

JUMLAH ANGGARAN (Rp) 1.257.962.472 1.823.180.000 230.101.250 66.800.000 278.300.000 282.400.000 15.205.259.097

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran Inspektorat terdapat 2 (dua) indikator yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, khususnya Misi-2 RPJMD yakni Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bandung dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Menurunnya Temuan Pemeriksaan Berindikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya mengimplementasi SPIP

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang


SATUAN

TARGET

%

77,05

%

50

11


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1.

Capaian Kinerja Utama Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Inspektorat Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.


12


Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kota Bandung Nomor : 061/128.1-Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kota Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 NO.

SASARAN

1.

Menurunnya Temuan Pemeriksaan Berindikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi

2.

INDIKATOR KINERJA

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material Meningkatnya Persentase mengimpleme SKPD yang ntasi SPIP telah mengimplement asikan SPIP pada level berkembang


REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN KINERJA 2015

93,44%

77,05 %

80,33%

104,26%

37,70%

50%

52,46%

104,92%

13


NO.

SASARAN

3.

Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

4.

5.

6.

Meningkatnya tertib administrasi barang

INDIKATOR KINERJA Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti

REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015


6,14%

29,82%

76,90%

257,88%

15,14%

15,14%

100%

50%

41,38%

82,76%

44,26 %

57,38%

129,64%

N/A

68 %

100%

147,09%

100%

100 %

100%

100%

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 11,50% eksternal yang telah ditindaklanjuti Persentase SKPD yang tertib 22,95% administrasi barang/aset daerah Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP 16,39% oleh Inspektorat Minimal B

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Meningkatnya Persentase kepuasan SKPD yang stakeholder menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari


14


Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015


1.

Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi

Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi

20%

51,67%

53,33%

103,21%

Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : a. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja (89%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :  6 (enam) indikator kinerja capaiannya melebihi target;  2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target. b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target. 3.2.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.


15


Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara : 1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. 4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. 3.2.1. Pencapaian Sasaran Menurunnya Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Temuan

Pemeriksaan

Kasus

Sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi merupakan sasaran dari Misi 1 Inspektorat, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material. Capaian kinerja indikator ini sebesar 104,26%, dalam arti indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 80,33%. sehingga di tahun 2015 telah terjadi penurunan kasus berindikasi tindak pidana korupsi. Penurunan terjadi pada jumlah SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi. Dengan meningkatnya jumlah SKPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi, secara langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan temuan berindikasi tindak pidana korupsi tersebut. Kriteria indikator ini adalah SKPD yang memiliki temuan BPK RI yang material sebesar ≥ 1% dan SKPD dikatakan tidak lagi mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, jika SKPD tersebut pada tahun penetapan pencapaian indikator, tidak lagi memiliki temuan BPK RI yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang terbit pada tahun tersebut. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non kumulatif. Capaian Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut :


16


Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Realisasi s.d Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)=(5/6)

(8)

Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD) (9)

93,44

77,05

80,33

104,26

80,33

86,89

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

1.

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

%

No

Target Jumlah SKPD yang termasuk ke dalam kriteria indikator Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material di tahun 2015 adalah sebesar 77,05% (47 SKPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material dari 61 SKPD), realisasinya mencapai 80,33% (49 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 104,26 % (melebihi target). Capaian kinerja sasaran yang melebihi target ini diperoleh juga pada tahun 2014. Dimana pada tahun 2014 capaian kinerja sasarannya sebesar 126,66 % (target 73,77 %, realisasinya 93,44%). Meskipun demikian, terdapat penurunan realisasi yang dicapai pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material sebanyak 49 SKPD dari 61 SKPD sedangkan di tahun 2014, jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material sebanyak 57 SKPD dari 61 SKPD. Adanya perbedaan sasaran kinerja dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, menyebabkan realisasi sasaran kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi tersebut. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi sasaran ini belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2018. Target di Tahun 2018 adalah sebesar 86,88% (53 SKPD dari 61 SKPD). Terdapat peningkatan pencapaian target sebesar 6,56% (dari 86,88% menjadi 93,44%) yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material.


17


Penurunan realisasi sasaran kinerja ini di tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014 secara langsung menunjukkan terjadinya peningkatan temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan, meskipun pembinaan telah dilakukan oleh Inspektorat baik dalam bentuk Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran SKPD untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap peraturan perundang-undangan.

140.00%

126.66%

120.00% 77.05%

100.00%

80.00%

68.85%

73.77%

104.26%

93.44% 80.33%

86.88%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material Data Awal Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2015

Gambar 2.

Target Tahun 2014 Realisasi Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014 Target Tahun 2018

Grafik Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi


18


Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sasaran kinerja ini. Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan umum (general audit) yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu. Inspektorat berusaha untuk terus meningkatkan fungsi Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst baik melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi maupun melalui pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu : 1)

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan : (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; (2) Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.

2)

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

3)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

3.2.2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya implementasi SPIP Sasaran Meningkatnya implementasi SPIP merupakan sasaran kedua dari Misi 1 diperoleh melalui indikator kinerja Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang. Capaian kinerja indikator ini sebesar 104,92%, dalam arti indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 52,46%. Selama tahun 2015 SPIP telah disusun oleh SKPD untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, diukur dari persentase SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif.


19


Adanya SOP dapat memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam tahapan level berkembang, SKPD telah mulai menyusun infrasutruktur dalam pengendalian kegiatan. Infrastruktur yang dimaksud dalam indikator ini adalah adanya SOP Core Bussines pada setiap SKPD. Target dan realisasi SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya implementasi SPIP, secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Realisasi sd Tahun 2015

(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


37,70

50

52,46

104,92

52,46

100

Indikator Kinerja

Satuan


(1)

(2)

(3)

1.

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang

%

No

Selama tahun 2015, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, SKPD yang telah menyusun SOP sebesar 52,46% (32 SKPD dari 61 SKPD) dari target sebesar 50% (30 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan. 114.24% 120.00%

104.92%

100.00%

100.00% 80.00% 60.00%

50.00% 33.00%

52.46% 37.70%

40.00% 20.00% 0.00%

3.28%

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang Data Awal Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2015

Target Tahun 2014 Realisasi Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014 Realisasi s.d Tahun 2018

Gambar 3. Grafik Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP


20


Realisasi sasaran kinerja ini, jika dibandingkan dengan realisasi di tahun lalu, menunjukkan peningkatan sebesar 14,76% (dari 23 SKPD di Tahun 2014 menjadi 32 SKPD di tahun 2015). Semakin banyak SKPD yang telah menyusun SOP yang akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pemahaman SKPD akan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) semakin meningkat, demikian juga dengan kesadaran SKPD akan pentingnya penerapan SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga semakin meningkat. Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, karena tidak adanya kesamaan sasaran yang dimiliki instansi tersebut. Jika dibandingkan dengan target di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, capaian sasaran ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Target di Tahun 2018 adalah sebesar 100% (seluruh SKPD telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang). Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan evaluasi Standar Operasional Prosedur. Evaluasi ini akan dilakukan secara bertahap dalam setiap tahunnya. Dan di tahun 2015 baru 28 SKPD yang diundang. Pada kegiatan ini diundang narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Selain itu pembinaan juga dilakukan pada saat Pemeriksaan Reguler (Komprehensif) yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Bandung kepada SKPD. Implementasi SPIP pada setiap SKPD dimonitoring. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan : (3) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; (4) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; (5) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; (6) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; (7) Penyelesaian Reformasi Birokrasi. 2)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.


21


3.2.3. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal merupakan sasaran ke-3 pada Misi 1, sasaran ini diperoleh melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 257,88% (realisasi melebihi target yang telah ditetapkan) dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 100% (realisasi sesuai dengan target). Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. Tercapainya sasaran kinerja ini memberikan indikator adanya itikad baik dari SKPD untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dijadikan acuan untuk tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Realisasi indikator kinerja Secara rinci, capaian kedua indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Tahun 2015 No (1) 1.

2.

Indikator Kinerja (2) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


%

6,14

29,82

76,90

257,88

76,90

26,32

%

11,50

15,14

15,14

100

15,14

28,70

Satuan


(3)



22


Realisasi untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 76,90% dalam arti pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 68 temuan mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai” dan realisasi yang dicapai melebihi target yaitu sebanyak 94 temuan internal yang telah mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai”. Sementara itu, untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasi pemeriksaan ekternal yang telah ditindaklanjuti, realisasi di tahun 2015 adalah sebesar 15,14% dalam arti sebanyak 61 temuan, sesuai dengan target yang ditetapkan, telah mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “selesai”. Di tahun 2015 kerjasama antara Inspektorat dengan SKPD untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasi pemeriksaan internal dan eksternal berjalan jauh lebih baik. Di tahun 2014 realisasi indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti tidak mencapai target (target 7,14%;realisasi 6,14%), sedangkan untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasi pemeriksaan ekternal yang telah ditindaklanjuti mencapai target akan tetapi realisasi yang dicapai persentasenya lebih rendah di tahun 2014 dibandingkan dengan di tahun 2015 (persentase reealisasi di tahun 2014 sebesar 11,50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

300.00%

257.88%

250.00% 200.00% 150.00%

100.00%

76.90% 82.31%

100.00% 29.82% 7.46%

50.00%

0.00%

26.32%

6.14% Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti Data Awal Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2015



23

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG 100.00%

100.00% 100.00% 90.00%

100.00%

80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 28.70%

40.00% 30.00%

11.50%

20.00%

15.14%

15.14%

10.00% 0.00%

11.50% Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti Data Awal Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2015

Gambar 4.


Grafik Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, karena tidak adanya kesamaan sasaran yang dimiliki instansi tersebut. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasi pemeriksaan internal dan eksternal lebih ditingkatkan lagi dibandingkan dengan upaya yang dilakukan di tahun 2014. Surat yang disampaikan ke SKPD yang mengingatkan kembali SKPD untuk menyelesaikan temuan yang belum ditindaklanjuti berulang kali dikirimkan sampai SKPD dimaksud menindaklanjuti temuan tersebut. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari SKPD. Didukung pula oleh APIP Inspektorat yang secara terusmenerus meningkatkan perannya sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Hasil yang dicapai adalah capaian kinerja sasaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014. Pencapaian sasaran kinerja ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.


24


3.2.4. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Barang merupakan sasaran ke-4 pada Misi 1, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah. Capaian kinerja indikator ini di Tahun 2015 sebesar 82,76% (tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan). Kriterianya adalah dengan melihat SKPD yang tidak memiliki temuan dalam aspek barang daerah secara admnistrasi. Dengan berkurangnya temuan SKPD dalam aspek barang daerah, akan menunjukkan adanya peningkatan tertib administrasi barang di SKPD tersebut. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non kumulatif. Target dan realisasi indikator kinerja Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja


(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


22,95

50

41,38

82,76

41,38

100

Indikator Kinerja

Satuan


(1)

(2)

(3)

1.

Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah

%

No

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 50% (30 SKPD dari 61 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang tidak memiliki temuan dalam aspek tertib administrasi barang daerah), realisasi yang dicapai sebesar 41,38% (12 SKPD dari 29 SKPD yang tidak memiliki temuan dalam aspek tertib administrasi barang daerah). Adanya perbedaan jumlah SKPD pembagi, dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan isu strategis yang terjadi pada saat itu, sehingga di tahun 2015 jumlah SKPD yang dijadikan objek pemeriksaan hanya 29 SKPD. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014, sasaran kinerja di tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari capaian kinerjanya. Di tahun 2014, capaian kinerjanya sebesar 175,05% (realisasi 14 SKPD dari 61 SKPD yang tidak memiliki temuan dalam aspek tertib administrasi barang daerah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :


25


175.05% 180.00% 160.00% 140.00% 100%

120.00% 82.76%

100.00% 80.00%

50.00% 41.38%

60.00% 40.00%

22.95% 13.11%

20.00% 0.00%

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah Target Tahun 2014 Realisasi Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014 Target Tahun 2018

Gambar 5.

Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian Kinerja Tahun 2015

Grafik Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Barang

Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, karena tidak adanya kesamaan sasaran yang dimiliki instansi tersebut. Pemahaman SKPD akan admnistrasi barang masih belum optimal dengan adanya penurunan realisasi sasaran kinerja ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam rangka meningkatkan tertib admnistrasi barang, masih melakukan rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat baik pada saat melakukan general audit maupun pada saat melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, berupaya secara terus menerus untuk melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah. Upaya ini juga sebagai proses untuk dapat meraih opini BPK RI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan strategi ketujuh RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset dengan arah kebijakan mewujudkan opini BPK : WTP, pada misi 2 urusan: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian.


26


Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program : 1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan; 2) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 3.2.5. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Akuntabilitas

Kinerja

di

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan sasaran ke-5 pada Misi 1, sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B. Capaian kinerja indikator ini sebesar 129,64% (realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif. Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi indikator kinerja Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja


(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


16,39

44,26

57,38

129,64

57,38

96,83

Indikator Kinerja

Satuan


(1)

(2)

(3)

1.

Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B

%

No


27


Target indikator kinerja Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B di Tahun 2015 adalah sebesar 44,26% (27 SKPD dari 61 SKPD), realisasinya sebesar 57,38% (35 SKPD dari 61 SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B). Realisasi di tahun 2015 ini melebihi target yang telah ditetapkan. Berbeda nyata dengan realisasi di Tahun 2014 (untuk AKIP TA. 2013) yang tidak mencapai target, di tahun 2014, target 26,23% sedangkan realisasi 16,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini : 129.64% 140.00% 96.83%

120.00% 100.00% 80.00%

44.26%

60.00% 40.00%

18.00%

26.23%

57.38%

62.49%

16.39%

20.00% 0.00%

Gambar 6.

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B Data Awal

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015



Capaian Kinerja Tahun 2014

Capain Kinerja Tahun 2015

Target Tahun 2018

Grafik Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Karena sasaran kinerja ini, tidak sama dengan sasaran kinerja yang dimiliki oleh instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, maka sasran kinerja ini tidak memiliki pembanding.


28


Pencapaian sasaran ini yang di tahun 2014 mengalami hambatan, yaitu dengan adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya kerja sama dan kerja keras dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Bagian Organisasi dan Inspektorat) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki semua kelemahan yang terjadi di tahun 2014, di tahun 2015 dokumen SAKIP dapat tersusun dengan lebih baik. Disamping itu adanya asistensi dalam rangka memperbaiki dokumen SAKIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat dokumen SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadi sangat baik dibandingkan dengan dokumen SAKIP di tahun 2014. Hal tersebut yang menjadikan sasaran kinerja ini lebih baik di tahun 2015. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. 3.2.6. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) yang Memiliki Standar Kompetensi

Intern

Sasaran meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi merupakan sasaran ke-1 pada Misi 2, capaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102,57 % (realisasi melebihi target). Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi indikator kinerja Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :


29


Tabel 3.7 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Memiliki Standar Kompetensi Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja


(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


20

51,67

53,33

103,21

53

100

Indikator Kinerja

Satuan


(1)

(2)

(3)

1.


%

No

Realisasi indikator kinerja ini sebesar 53,33% (32 APIP dari 60 APIP). Di Tahun 2015 indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 51,67% (sebanyak 31 orang APIP dari 60 APIP). Dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi di tahun 2015 mengalami meningkat yang signifikan. Di tahun 2014 realisasi indikator kinerja ini sebesar 20% (sebanyak 12 APIP dari 60 APIP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

100.00%

120.00%

103.21%

100.00% 80.00%

51.67%

60.00%

20.00%

40.00%

Gambar 7.

20.00%

20.00%

0.00%

20.00% 0.00%

53.33%

Indikator Kinerja Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi

Data Awal

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015





Target Tahun 2018

Grafik Sasaran Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Memiliki Standar Kompetensi


30


Karena sasaran kinerja ini, tidak sama dengan sasaran kinerja yang dimiliki oleh instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, maka sasran kinerja ini tidak memiliki pembanding. Peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi sangat diperlukan, mengingat peran APIP pada paradigma pengawasan yang baru adalah sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Dalam mencapai sasaran ini tentunya tidak terlepas dari ketersediaan alokasi anggaran. Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Pada saat alokasi anggaran tidak mencukupi, Inspektorat mengajukan pembiayaan pengiriman peserta Diklat untuk dapat dibiayai oleh BKD. Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat atau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP di Ciawi untuk dapat mengundang APIP Inspektorat Kota Bandung pada saat ke-2 lembaga tersebut mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan. Dan pada tahun 2015, anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat mencukupi untuk peningkatan APIP sehingga memiliki standar kompetensi. Selain memiliki standar kompetensi, APIP juga harus memiliki rasio kecukupan. Dari hasil perhitungan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM) Inspektorat Kota Bandung, dari jumlah auditor yang ada pada saat ini sebanyak 18 orang, Inspektorat masih membutuhkan tambahan sebanyak 23 orang Auditor. Sementara itu jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah auditor. Berbeda dengan auditor, jumlah P2UPD ditentukan berdasarkan quota yang diberikan, untuk Pemerintah Kota Bandung, quota yang diberikan sebanyak 48 orang dan sekarang sudah terisi sebanyak 44 orang. Kekurangan APIP ini, terutama untuk auditor, telah diajukan kepada Walikota Bandung melalui Badan Kepegawaian Daerah. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional serta melalui kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.


31


3.2.7. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder merupakan sasaran ke-2 pada Misi 2, pada tahun 2015, capaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : 1. Indikator kinerja Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung; 2. Indikator kinerja Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari. Indikator kinerja Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung dikur berdasarkan jumlah SKPD yang menyatakan puas dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikalikan dengan 100%. Sementara itu indikator kinerja Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari diukur melalui jumlah aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari dibagi jumlah aduan masyarakat ats layanan publik yang diterima Inspektorat dikalikan dengan 100%. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif. Kepuasan stakeholder dapat terlihat dalam terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada saat ada aturan yang dilanggar, akan muncul pengaduan dari stakeholder yang menyatakan tidak puas atas layanan publik yang telah diberikan. Begitu juga dengan lamanya penanganan pengaduan yang dilaporkan. Semakin cepat penanganan pengaduan yang dilakukan, kepuasan stakeholder akan semakin meningkat. Selain itu dengan SKPD yang melakukan konsultasi, juga dapat dijadikan indikator kinerja untuk menyatakan kepuasan atas layanan Inspektorat dengan adanya peran APIP sebagai Consulting Partner. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan konsultasi Inspektoprat Kota Bandung adalah 147,09% (melebihi target yang telah ditetapkan) dalam arti seluruh SKPD yang berkonsultasi ke Inspektorat tidak ada yang menyatakan tidak puas. Capaian kinerja indikator Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari sebesar 100% (sesuai dengan target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat atas pelayanan publik ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari. Secara rinci, realisasi capaian sasaran kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


32


Tabel 3.8 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian Kinerja


(4)

(5)

6

(7)=(5/6

(8)


%

N/A

68

100

147,09

100

147,09

%

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja

Satuan


(1)

(2)

(3)

1.

Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat kota Bandung Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanju ti dalam waktu 14 hari

No

2.

Indikator kinerja Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan konsultasi Inspektorat Kota Bandung, merupakan indikator kinerja yang mulai ditargetkan pada Tahun 2015. Target di Tahun 2015 sebesar 68% (41 SKPD yang menyatakan puas atas layanan konsultasi Inspektorat Kota Bandung dari 61 SKPD yang berkonsultasi ke Inspektorat). Realisasi yang tercapai adalah sebesar 100% (dari 48 SKPD yang berkonsultasi ke Inspektorat, seluruhnya menyatakan puas). Untuk indikator kinerja Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari di Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%, artinya seluruh pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari. Realisasi yang dicapai sebesar 100%. Target dan realisasi yang sama dicapai juga pada tahun 2014. Perbedaan antara tahun 2014 dengan tahun 2015 terletak pada jumlah aduan yang datang.


33


Pada tahun 2015 jumlah aduan masyarakat atas pelayanan publik yang datang ke Inspektorat sebanyak 4 aduan, sedangkan jumlah aduan masyarakat atas pelayanan publik yang datang ke Inspektorat pada tahun 2015 sebanyak 6 aduan. Semoga dengan adanya penurunan jumlah aduan masyarakat atas pelayanan publik yang datang ke Inspektorat dapat dijadikan indikator terhadap semakin disiplinnya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dapat dilihat dalam grafik di bawah ini : 147.09% 150.00%

68.00%

100.00%

82.00%

100.00% 50.00% 0.00%

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung Target Tahun 2015



Target Tahun 2018

100.00% 80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

60.00% 40.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20.00% 0.00%

Gambar 8.

Indikator Kinerja Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari Data Awal

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015





Target Tahun 2018

Grafik Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder


34


Dengan tercapainya realisasi pada kedua indikator ini, dapat dijadikan indikator bahwa sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dapat diperankan oleh Inspektorat dengan baik. Sasaran kinerja ini, tidak dimiliki oleh instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat, sehingga sasaran kinerja ini tidak memiliki pembanding. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 3.3.

Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Bandung, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Total Anggaran Inspektorat Kota Bandung adalah sebesar Rp 26.424.651.533,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 23.868.275.351,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,33%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp 2.556.376.182,00. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran. Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp 26.424.651.533,00 terdiri dari : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.219.392.436,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.773.625.495,00 (96,03%); 2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 15.205.259.097,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.094.649.856,00 (86,12%) yang terbagi atas : 1) Anggaran untuk pelaksanaan 6 (enam) program untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 3.938.743.722,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.197.384.924,00 (81,18%); 2) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebesar Rp. 11.266.515.375,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.897.264.932,00 (87,85%). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kota Bandung tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


35


Tabel 3.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

NO.

1.

2.

3.

SASARAN

Menurunnya Temuan Pemeriksaan Berindikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya mengimplementasi SPIP Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

4.

Meningkatnya tertib administrasi barang

5.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Meningkatnya kepuasan stakeholder

6.

7.

INDIKATOR KINERJA

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari

REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015


PAGU ANGGARAN 2015

REALISASI ANGGARAN 2015

93,44%

77,05 %

80,33%

104,26%

5.725.707.275,00

5.569.376.387,00

97,27

37,70%

50,00%

52,46%

104,92%

1.040.275.000,00

831.828.249,00

79,96

6,14%

29,82%

76,90%

257,88%

1.479.550.000,00

1.096.299.505,00

74,10

156.953.500,00

128.449.000,00

81,84

%

11,50%

15,14%

15,14%

100%

22,95%

50,00%

41,38%

82,76%

16,39%

44,26 %

57,38%

129,64%

1.626.430.000,00

1.451.813.520,00

89,26

20%

51,67%

53,33%

103,21%

864.099.600,00

643.554.446,00

74,58

N/A

68 %

100,00%

147,09%

223.500.000,00

175.943.825,00

78,72

100%

100 %

100%

100%

11.266.515.375,00

9.897.264.932,00

87,85

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung pada tahun 2015. Adapun tingkat efisiensi terhadap aspek sumberdaya manusia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya ketersediaan jumlah auditor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah auditor yang ada pada saat ini sebanyak 18 auditor dan masih diperlukan sebanyak 22 auditor. Untuk analisis efisiensi, belum dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa sasaran yang dibiayai oleh alokasi anggaran yang sama. Hal ini telah menjadi catatan kami pada tahun 2016. Dimana di tahun 2016 akan terdapat revisi terkait sasaran dan program untuk mempermudah dalam melakukan analisis efisiensi.


36


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : a. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja (89%) capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :  6 (enam) indikator kinerja capaiannya melebihi target;  2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target. b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target. Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

NO.

SASARAN

1.

Menurunnya Temuan Pemeriksaan Berindikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya mengimpleme ntasi SPIP

2.

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material Persentase SKPD yang telah mengimplementasik an SPIP pada level berkembang


REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015


93,44%

77,05 %

80,33%

104,26%

37,70%

50,00%

52,46%

104,92%

37


NO.

SASARAN

3.


4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015


Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti

6,14%

29,82%

76,90%

257,88%

15,14%

15,14%

100%

50,00%

41,38%

82,76%

44,26 %

57,38%

129,64%

N/A

68 %

100%

147,09%

100%

100 %

100%

100%

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 11,50% eksternal yang telah ditindaklanjuti Persentase SKPD yang tertib 22,95% administrasi barang/aset daerah Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal 16,39% B

Meningkatnya tertib administrasi barang Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Meningkatnya Persentase SKPD kepuasan yang menyatakan stakeholder puas atas layanan Inspektorat Kota Bandung Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari


38

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG Tabel 4.2 Capaian Indikator Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

NO.

SASARAN

1.


INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014

TARGET 2015

REALISASI 2015



20%

51,67%

53,33%

103,21%

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target, yakni Indikator kinerja Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah. Penyebab utama tidak tercapainya target di atas adalah pemahaman SKPD akan admnistrasi barang masih belum optimal. Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan agar SKPD memahami akan administrasi barang tidak dapat dilakukan sekaligus, akan tetapi memerlukan pembinaan yang terus-menerus. Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut : 1. Melakukan rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat baik pada saat melakukan general audit maupun pada saat melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 2. Berupaya secara terus menerus untuk melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah. Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Inspektorat Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 26.424.651.533,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 23.868.275.351,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,33%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 kondisi anggaran adalah silpa Rp 2.556.376.182,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.


39


Dari anggaran belanja sebesar Rp 26.424.651.533,00 terdiri dari : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.219.392.436,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.773.625.495,00 (96,03%). 3,97% 96,03%

Gambar 9.

Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 15.205.259.097,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.094.649.856,00 (86,12%) yang terbagi atas : 1) Anggaran untuk pelaksanaan 6 (enam) program untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 3.938.743.722,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.197.384.924,00 (81,18%); 2) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebesar Rp. 11.266.515.375,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.897.264.932,00 (87,85%). 13,88% 86,12%

Gambar 10.

Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, Februari 2016 INSPEKTUR KOTA BANDUNG

KOSWARA, SE.Ak., MM., CFrA Pembina Utama Muda NIP. 19620407 198302 1 002 LKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015

40

LAMPIRAN I FORM RENSTRA

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Terwujudnya Pengawasan Internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1. Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi

1. Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pengawasan Internal secara Berkala

2. Meningkatnya implementasi SPIP

2. Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang


Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Daerah

3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti


Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti


Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4. Meningkatnya tertib administrasi barang

5. Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang/aset daerah


Pengawasan Internal secara Berkala

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

6. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B


Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

1 dari 2

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

3. Mewujud Pelayanan yang Prima

6. Meningkatnya zonazona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

7. Jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah kota Bandung yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)


4. Menjadikan Aparat Inspektorat Kota Bandung yang dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis

7. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi

8. Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan

8. Meningkatnya kepuasan stakeholder

9. Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat kota Bandung


Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda

10. Persentase Aduan masyarakat atas Pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari


Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda

2 dari 2


LAMPIRAN II FORM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO. 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material di bagi jumlah SKPD) dikali 100%

Tipe Perhitungan Komulatif

:

Sumber Data : BPK-RI

2.

Meningkatnya implementasi SPIP

Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang

Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD dibagi Jumlah Seluruh SKPD) dikali 100%


:

Sumber Data :

3.


Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti

Formulasi/Rumusan (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%


:

Sumber Data :

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti

Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN Tipe Perhitungan Komulatif

:


4.

Meningkatnya tertib Persentase SKPD yang Formulasi/Rumusan : (Jumlah administrasi barang tertib administrasi Perhitungan SKPD yang tidak barang/aset daerah

mempunyai temuan administrasi barang/aset dibagi Jumlah seluruh SKPD) dikali 100%


:


5.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B

Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B dibagi jumlah seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Bandung yang dievaluasi) x 100%


:


6.

Meningkatnya zonazona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat BK/WBBM dibagiJumlah unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBBM) dikali 100%

Tipe Perhitungan Komulatif Sumber Data : BPK-RI

:


NO. 7.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN



Formulasi/Rumusan Perhitungan : (Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi dibagi jumlah seluruh APIP Inspektorat) dikali 100%


:


8.

Meningkatnya kepuasan stakeholder

Persentase SKPD yang Formulasi/Rumusan : (Jumlah menyatakan puas atas Perhitungan layanan Inspektorat Kota SKPD yang menyatakan puas dibagi jumlah seluruh Bandung SKPD) dikali 100%


:


Persentase aduan Formulasi/Rumusan : Jumlah masyarakat atas Perhitungan aduan masyarakat atas pelayanan publik yang pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam ditindaklanjuti dalam waktu waktu 14 hari 14 hari dibagi jumlah aduan masyarakat atas layanan publik yang diterima Inspektorat

Tipe Perhitungan Komulatif Sumber Data : BPK-RI

Sumber Data : Inspektorat Tahun 2015

:

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 VISI

: Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik

MISI

: 1. Meningkatkan efektivitass pengawasan internal 2. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

INSTANSI

: INSPEKTORAT KOTA BANDUNG KEGIATAN PROGRAM

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nama Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% PENCAPAIAN TARGET

Ket.

2

3

4

5

6

7

8

Rp Orang

6,000,000 1

4,191,000 1

69.85 100.00

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

150,000,000 1

129,721,250 1

86.48 100.00

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

64,100,000 1

42,451,289 1

66.23 100.00

Paket Paket

1 1

1 1

100.00 100.00

%

100

100

100.00

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Surat yang Dikirimkan

Hasil : - Terlaksananya penyampaian 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

informasi kegiatan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkan3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

toran Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah peralatan kebersihan - Jumlah dekorasi kantor yang disediakan

Hasil : - Terciptanya kebersihan dan ke4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

indahan kantor Masukan :

1

2 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

3 - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah kendaraan yang terpelihara - Jumlah kendaraan yang diperpanpanjang Surat Kendaraan Bermotornya

Hasil : - Tersedianya kendaraan Dinas/ 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Operasional yang layak jalan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Cleaning Service

Hasil : - Meningkatnya kebersihan kan6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Pekerjaan

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tor Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Hasil : - Meningkatnya kelayakan peralatan dan perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah alat tulis kantor Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Cetakan dan Penggandaan Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran

4

5

6

7

Rp Orang

29,079,000 1

17,410,800 1

59.87 100.00

Buah

24

24

100.00

Buah

24

24

100.00

Buah

24

24

100.00

Rp Orang

98,110,650 3

73,239,950 3

74.65 100.00

Orang

3

3

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

30,000,000 1

18,080,000 1

60.27 100.00

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

89,050,000

89,017,210

99.96

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

80,000,000

79,789,140

99.74

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

8

1

2 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Surat Kabar/Majalah - Jumlah Iklan yang dipasang Hasil : - Meningkatnya informasi yang diterima pegawai Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah kegiatan koordinasi antar unit kerja yang dilaksanakan Hasil : - Meningkatnya informasi hasil koordinasi antar unit kerja Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Souvenir/Cinderamata Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran Masukan : - Dana

4

5

6

7

Rp

12,000,000

8,326,327

69.39

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

77,000,000

75,279,320

97.77

Paket Paket

1 1

1 1

100.00 100.00

%

100

100

100.00

Rp

108,254,026

89,557,047

82.73

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

197,400,000 20

197,147,790 20

99.87 100.00

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

3,000,000

2,997,500

99.92

Paket

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

83,700,000

82,000,100

97.97

8

1

2

3. Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Keluaran : - Jumlah komputer/PC - Jumlah monitor - Jumlah external hard disk - Jumlah jam dinding Hasil : - Terlaksananya kegiatan perkantoran Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah gedung yang dipeihara Hasil : - Meningkatnya kelayakan pemakaian gedung Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Hasil : - Tersedianya kendaraan Dinas/

4

5

6

7

Buah Buah Buah Buah

8 8 8 13

8 8 8 13

100.00 100.00 100.00 100.00

%

100

100

100.00

Rp

91,400,000

80,609,220

88.19

Buah

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp

451,600,000

407,378,031

90.21

Buah

24

24

100.00

Buah

24

24

100.00

Rp

11,250,000

6,600,000

58.67

Buah

30

30

100.00

%

100

100

100.00

Operasional yang layak jalan Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia

Hasil : - Meningkatnya disiplin aparatur melalui pemakaian seragam olahraga Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Terlaksananya Laporan Pengawasan Hasil Pemeriksaan Reguler Reguler dan Tertentu Hasil : - Meningkatnya pengawasan internal pada SKPD

Rp

###########

4,762,144,610

100.00

Orang

77

77

100.00

Laporan

86

86

100.00

SKPD

66

66

100.00

8

1

2 2. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala

3 Berkala Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Hasil : Meningkatnya disiplin pegawai Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Satuan Tugas SPIP yang mengikuti Bimtek SPIP - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegaahan dan Pemberantasan Korupsi - Jumlah Laporan Monitoring dan EvaluasiLaporan Gratifikasi Hasil : - Meningkatnya Pengetahuan

4. Inventarisasi Temuan Pengawasan

5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Tersedianya informasi mengenai ADPKK - Tersedianya informasi mengenai Gratifikasi Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Jumlah Objek Pemeriksaan yang Memiliki Temuan Hasil : Meningkatnya informasi hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengawasan Masukan : - Dana - SDM

4

5

6

7

Rp Orang

81,300,000 66

81,271,600 66

99.97 100.00

Kasus

12

12

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

463,017,200 130

455,806,570 130

98.44 100.00

Orang

100

100

100.00

Laporan

1

1

100.00

Laporan

1

1

100.00

Orang

100

100

100.00

Laporan

1

1

100.00

Laporan

1

1

100.00

Rp Orang

46,925,000 14

46,925,000 14

100.00 100.00

Objek Pemeriksaan

86

86

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

908,425,900 30

888,758,009 30

97.83 100.00

8

1

2

6. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

3 Keluaran : - Berkurangya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti Hasil : - Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Hasil : - Meningkatnya informasi hasil kegiatan pengawasan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja bagi objek pemeriksaan dan aparatur pengawas Inspekrat Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Entitas Pelaporan yang Direviu - Jumlah SKPD yang Dievaluasi Akip - Jumlah Aparat Pengawasan yang Mengikuti PKS Penyusunan LAKIP - Jumlah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Tertentu yang Disusun - Jumlah Dokumen LAKIP yang Disusun - Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pendampingan dalam rangka Persiapan Evaluasi AKIP dari Tim Kemenpan dan RB Hasil : - Meningkatnya Sistim Pengendalian

4

5

6

7

%

100

53.56

53.56

%

100

100.00

100.00

Rp Orang

126,680,000 20

117,555,173 20

92.80 100.00

Laporan

5

5

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

########### 86

1,074,696,038 86

95.32 100.00

Entitas Pelaporan SKPD

62

62

100.00

61

61

100.00

Orang

70

70

100.00

Ikhtisar

10

10

100.00

Dokumen

1

1

100.00

SKPD

4

4

100.00

%

100

100.00

100.00

8

1

2

8 Penyelesaian Reformasi Birokrasi

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

3 Intern Pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Persentase penyelesaian input Data dalam PMPRB on line - Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan pada Inspektorat Hasil : - Meningkatnya pelaksanaan penyelesaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung Masukan : - Dana - SDM Keluaran : - Jumlah Rapelwal PKPT yang Disusun - Jumlah Renstra yang Tersusun Hasil : - Terlaksananya kegiatan pengawasan Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Jumlah Aparat Pengawasan yangMemiliki Sertifikasi Hasil : Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan Masukan : - Dana Keluaran : Jumlah dokumen penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD Hasil : Meningkatnya tertib administrasi

4

5

6

7

Rp Orang

542,000,000 86

512,888,660 86

94.63 100.00

%

100

100

100.00

Dokumen

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

61,100,000 50

60,966,750 50

99.78 100.00

Dokumen

1

1

100.00

Dokumen

1

1

100.00

%

100

100

100.00

Rp Orang

541,985,000 86

487,166,900 86

89.89 100.00

Orang

60

40

66.67

%

100

100

100.00

Rp

107,000,000

70,150,000

65.56

Dokumen

30

30

100.00

%

100

100

100.00

8

1

2

3

4

5

6

7

8

penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan P2UPD Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan termuat dalam RPJM, Renstra dan RKA SKPD

Bandung, 5 Maret 2015 INSPEKTUR KOTA BANDUNG

KOSWARA, SE., Ak., MM, CFrA Pembina Utama Muda NIP. 19620407 198302 1 002

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG KATA PENGANTAR

Recommend Documents