I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberi pelayanan, peningkatan peran serta peningkatan peran serta prakarsa
dan
pemberdayaan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
rakyat.
maka dilaksanakan pula prinsip
yang
Sejalan
bertujuan
dengan
hal
untuk
tersebut,
otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa
urusan
pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan
tugas,
wewenang dan tanggung jawab. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara
mudah,
murah,
cepat,
dan
ramah
yang
pada
akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinan
pengelolaannya mulai terbitnya
dokumen
dari
dan
non
tahap
perizinan
permohonan
yang
sampai
ke
proses tahap
dilakukan dalam satu tempat. Dalam Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk,
hal ini berarti penyederhanaan
pelayanan. Pemberlakuan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu (PTSP) ini
diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan.
Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah
dan murah, maka dari hal tersebut dibentuklah Pemerintah Kabupaten
1
Pamekasan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tepatnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan Peraturan
Bupati
Pamekasan
Nomor
40
Tahun
2011,
tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, dalam merencanakan pembangunan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pamekasan kedepan,
sistem perencanaan berdasarkan Rencana Strategis merupakan jalan keluar terbaik yang dapat ditawarkan karena perencanaan ini dipandu oleh Visi yang telah ditetapkan, Misi yang dipikirkan secara matang serta alternatif strategi yang kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan
yang
realistis,
sederhana
serta
lebih
diperhitungkan
keterpaduannya.
1.2.
Landasan Hukum
Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2013-2018 ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
2
atas
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah,
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah,
dan
Informasi
Lapuran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Permendagri
Nomor
13
Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah
2006
tentang
Pedoman
Sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
terakhir
telah
dirubah
dan
disempurnakan
dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2010; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
3
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan 1. Sebagai arah dan pedoman peningkatan Pelayanan Perizinan di Pamekasan, sehingga tujuan dan sasaran dari pembangunan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Pamekasan. 3. Memudahkan monitoring dan evaluasi baik awal sampai akhir pelaksanaan program sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan mendatang.
1.4.
Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan mencakup beberapa pokok bahasan dengan kerangka sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Mengemukakan organisasi
tentang
Kantor
tugas,
fungsi
Pelayanan
dan
Perizinan
struktur Terpadu;
Sumberdaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Kinerja Pelayanan
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu;
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan Visi an Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Strategi dan Kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. BAB V.
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF. BAB VI.
INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
5
BAB
II.
GAMBARAN
PELAYANAN
KANTOR
PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Pamekasan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangannya; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan
administrasi
pelayanan
perizinan
dan
penanaman modal; e. Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
perizinan
dan
penanaman modal; f. Pelaksanaan penatausahaan dan administrasi perkantoran; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Kepala kantor dibantu oleh 4 orang pejabat eselon 4 terdiri dari satu orang Kasubbag Tata Usaha dan 4 orang Kepala Seksi.
6
Sekretaris Kasubbag Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan surat menyurat, perlengkapan kearsipan, serta urusan rumah tangga; 2. Pengelolaan
administrasi
kepegawaian
serta
upaya
peningkatan kesejahteraan karier pegawai; 3. Penyusunan program dan
pelaporan , dukumentasi dan
Statistik; 4. Pelaksnaan pembinaan tatalaksana koordinasi; 5. Penyusunan rencana anggaran , pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaanya; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan
Terpadu
sesuai
dengan
bidang
tugasnya;
Kepala Seksi Dalam melaksanakan tugas teknis, kepala Kantor dibantu oleh beberapa Kepala Seksi diantaranya : a. Kepala Seksi Perizinan Tertentu; b. Kepala Seksi Perizinan Usaha; c. Kepala Seksi Penanaman Modal.
A.
Kepala Seksi Perizinan Tertentu, mempunyai tugas : 1. Pelaksanaan pelayanan
koordinasi
dan
pemrosesan
administrasi
perizinan yang terdiri dari Izin Perubahan
7
Perubahan Status Tanah Sawah, SIPA, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Reklame, Izin Galian Golongan C, Izin Lembaga Latihan Swasta, Izin Sewa Gedung Serba Guna dan Gedung lainnya milik Pemerintah Daerah, Izin Tontonan, Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat,
Izin
Pemasangan
Penggunaan Lampu
Tanah/Penutupan
Penerangan
Jalan
Jalan,
Izin
Umum,
Izin
Mendirikan Satuan Pendidikan, dan Izin Mendirikan Tempat Kursus; 2. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu; 3. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan sebagai
bahan
bagi
perangkat
daerah
teknis
untuk
melaksanakan pembinaan teknis; dan 4. Penyiapan bahan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan arsip inaktif perangkat daerah; 5. Pelaksnaan Pelayanan
tugas
lain
Perizinan
yang
Terpadu
diberikan sesuai
Kepala
Kantor
dengan
bidang
tugasnya.
B.
Kepala Seksi Perizinan Usaha, mempunyai tugas : 1. Pelaksanaan
koordinasi
dan
pemrosesan
administrasi
pelayanan perizinan usaha yang terdiri dari Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin Trayek, Izin Sarana Pariwisata, serta perizinan usaha bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan; 2. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
8
3. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan sebagai
bahan
bagi
perangkat
daerah
teknis
untuk
melaksanakan pembinaan teknis; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan
Terpadu
sesuai
dengan
bidang
tugasnya.
C.
Kepala Seksi Penanaman Modal, mempunyai tugas : 1. Penyusunan Program dan petunjuk teknis penanaman modal; 2. Pengkoordinasian pengembangan,
dan
melaksanakan
program
monitoring
evaluasi
promosi,
dan
penanaman modal; 3. Penyusunan
laporan
pengembangan,
pelaksanaan
promosi,
monitoring
tugas dan
dibidang evaluasi
penanaman modal; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan
Terpadu
sesuai
dengan
bidang
tugasnya;
D.
Kelompok Jabatan Fungsional : Melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
9
10
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PAMEKSAN A. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU HERMAN SUKAMTO, S. Sos
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha JAB. FUNGSIONAL
ARIF RACHMAN SYAH
SIHMIR M NINGSIH ABDUL HAFI
KASI PERIZINAN TERTENTU
KASI PERIZINAN USAHA
KASI PENANAMAN MODAL
MISDIYINO, S.Sos
DASRILWAN, S.Sos
MOH. SLAMET ASMIN
ASMO‘I
SYAIFULLAH, S.Sos
R. MOH. URIP. B
RUSMANDAR
15
SATIK UMI SALAMAH
2.2. Sumber Daya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan didukung oleh sumber daya sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia/ aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan saat ini berjumlah 12
orang
terdiri dengan perincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No. Jabatan
Jumlah
1.
Kepala Kantor
1
2.
Kasubag Tata Usaha
1
3.
Kepala Seksi
3
4.
Staf Tata Usaha
2
5.
Staf Perizinan Tertentu
2
6.
Staf Perizinan Usaha
2
7.
Staf Penanaman Modal
1
8.
Jabatan Fungsional
-
Jumlah
12
Keterangan
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No
Golongan
Jumlah
1.
Golongan IV/a
1
2.
Golongan III/c
3
3.
Golongan III/b
1
4.
Golongan III/a
3
5.
Golongan II/d
2
6.
Golongan II/a
1
7.
Golongan I/b
1
Jumlah
12
16
Keterangan
Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan No
Pendidikan
Jumlah
1.
Magister S-2
1
2.
Sarjana S-1
5
3.
SLTA
3
4.
SLTP
1
5.
SD
2
Jumlah
12
Keterangan
2. Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Data Inventaris Barang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Barang
Jumlah
2 Papan Pengumuman Kursi Tunggu (besi) Kursi Tunggu (kayu) Lukisan Meja Direksi Note Book Meja Samping Direksi Kursi Direksi Jam Dinding Lemari Es Kursi dan Meja Tamu Direksi Air Conditioner Lambang Garuda Gambar Presiden Gambar Wakil Presiden Tempat Sampah
2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 7
17
3 buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
Baik 6 B B B B B B B B B B B B B B B B
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.3.
Kursi Lipat Meja Kursi Meja Kaki besi Komputer Printer Canon IP2770 Printer Canon MP285 Printer Epson R230 Mesin Ketik Kipas Angin Dispenser Televisi Kursi Oscar Hitam Lemari Buku Papan Kegiatan Pimpinan Piala Meja Telephon Telephon Sepeda Motor Mobil
6 buah 22 buah 18 buah 4 buah 9 buah 3 buah 1 buah 5 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 4 buah 7 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 Unit 1 Unit
B B B B B B B B R B B B B B B B B B B B
Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Menjelaskan tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan sasaran/target Renstra Kantor periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan format sebagai berikut :
18
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan
NO
Indikator Kinerja
Target
Target
sesuai Tugas dan
SPM
IKK
(3)
(4)
Fungsi
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
SKPD
***) (1)
(2)
1.
Meningkatnya
(5) Tercapainya setoran retribusi perizinan,
pelayanan
a. IMB
267.927
340
perizinan
b. Izin Trayek
39.891
252,1
c. Sewa Gedung Serba Guna
79.235
316,94
d. Izin HO
103.485
275,96
perizinan
e. Izin LLS
760
760
usaha
f. Izin Pendidikan
2.780
2.780
g. Izin Perikanan
70.322
187,96
h. Izin lain-lain
105
105
tertentu,
penanaman
dan
modal
19
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan
Anggaran pada Tahun keUraian ***)
(1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(Ribuan Rp.)
Rasio antara Realisasi dan
(Ribuan Rp.)
Rata-rata
Anggaran Tahun ke- (%)
Pertumbuhan (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah -
Restribusi Daerah
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung -
Belanja Pegawai
Belanja Langsung -
Belanja Pegawai
50.650.000
50.650.000
0
100
100
-
Belanja Barang dan Jasa
288.594.642
250.000.000
100
87
-13
-
Belanja Modal
150.000.000
100.000.000
100
66.6
-33.3
20
21
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
2.4.1. Analisa Jenis Perizinan yang Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah
Pelayanan
serta
Peningkatan
Pengaduan
Pelayanan
Masyarakat
dan
Perizinan
Melalui
Pelaksanaan
Survey
Kepuasan Masyarakat.
Pelayanan Perizinan pada Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pamekasan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian izin baru, perubahan izin, perpanjangan / her-registrasi/ daftar ulang perizinan dan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, lokasi, sumberdaya air tanah, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika. Perizinan
bidang
penanaman
modal,
kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, meliputi : 1. Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha; 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Tanda Daftar Gudang (TDG); 5. Izin Usaha Kepariwisataan (IUK); 6. Izin Penyelenggaraan Reklame;dan 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 8. Izin KESEHATAN meliputi : a. Izin Optik Swasta b. Izin Laboratorium Swasta c. Izin Apotek d. Izin Klinik e. Izin Toko Obat f. Izin Toko Alat Kesehatan
21
perdagangan,
industri,
g. Izin Pengobat Tradisional h. Izin Mendirikan Rumah Sakit i. Izin Operasional Rumah Sakit j. Surat Izin Perawat k. Surat Izin Bidan l. Surat Izin Kerja Apoteker m. Surat Izin Praktek Dokter n. Surat Izin Kerja Refraksionis Optik o. Surat Izin Kerja Perawat Gigi p. Surat Izin Kerja Radiografi q. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 9. Izin Penanaman Modal 10. Izin Usaha Tetap.
Dari 10 (sepuluh) daftar perizinan bidang di atas terdapat 2 (dua) jenis perizinan yang penerbitan izinnya diambil alih kembali ke dinas teknisnya yaitu Izin usaha kepariwisatan dan Izin usaha jasa konstruksi, kemudian yang dalam prakteknya dalam pemberian pelayanan perizinan bidang kesehatan juga tidak dapat diakomodir oleh KPPT secara maksimal karena keterbatasan jumlah tenaga loket dan pengetahuan aparatur KPPT , maka dari itu KPPT dalam pengawasan dan penertiban izinnya tidak maksimal sehingga pemasukan berupa retribusi kepada daerah dari bidang izin tersebut juga tidak dapat dimaksimalkan. Perizinan
bidang
penataan
konstruksi,pertanahan,pendidikan meliputi : 1. Izin Lokasi; dan 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Izin Pemanfaatan Ruang (Prinsip) 4. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
22
ruang,
bangunan,
5. Izin Tontonan 6. izin Galian Golongan C 7. Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS) 8. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan 9. Izin Mendirikan Tempat Kursus
Perizinan bidang komunikasi dan informasi serta perhubungan, meliputi : 1. Izin Trayek;dan 2. Izin pembangunan menara Telekomunikasi.
Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi : Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon; Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan, media on-line. Pada
KPPT
Pamekasan
pelaksanaan
penanganan
pengaduan
masyarakat baru dibuatkan mekanismenya pada Tahun 2013 ini sehingga penanganan pengaduan masyarakat di ambil alih langsung oleh seorang Kepala KPPT dimana hal ini sangat tidak efektif dalam mencapai dan menjawab ketidakpuasan pemohon izin. Dengan adanya mekanisme yang baik terhadap penanganan pengaduan masyarakat maka proses peningkatan pelayanan kedepan
23
dapat dilakukan dari hasil analisis data keluhan dari para masyarkat. Pun juga dengan dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga KPPT dapat mengukur sejauh mana pemohon pelayanan izin itu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur KPPT itu sendiri. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat di KPPT sendiri hanya ada pada Tahun 2010 saat masih berbentuk Unit Pelayanan Teknis, sehinga perlu dilaksanakan survey kepuasan masyarakat oleh KPPT sendiri bekerjasama
dengan
pihak
independen
yang
berkompeten
yang
dilaksanakan setiap tahun karena manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut : a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan; b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan.
24
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan
Kebijakan dan strategi dalam membangun Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pamekasan ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Untuk itu KPPT berusaha melakukan kajian faktorfaktor kekuatan, kelemahan peluang maupun tantangan. Beberapa hal pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang menggambarkan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dalam lingkungan internal adalah sebagai berikut : 1. Kompetensi, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang; 2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai; 3. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai; 4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja; 5. Keterbatasan anggaran untuk Sosialisasi dan Promosi Investasi; 6. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment; 7. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama.
Selain
Permasalahan
dalam
kondisi
internal
juga
terdapat
Permasalahan dalam kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap
25
pelaksanaan peran KPPT yaitu : 1. Tim Teknis yang belum terbentuk sehingga tugas pokok dan fungsinya
untuk
memudahkan
pelayanan
perizinan
belum
maksimal; 2. Kebijakan yang tumpang tindih dengan Dinas Teknis dan sering berubah; 3. Minimnya kesadaran masyarakat dan para pengusaha untuk mengurus izin sebagai sebuah kebutuhan dalam ber usaha. 4. Tarik ulur penanganan perizinan antara KPPT dengan Dinas Teknis; 5. Koordinasi yang belum berjalan efektif antara KPPT dengan Dinas Teknis dan Satpol PP sebagai instansi penegak Perda terutama dalam pelaksanaan penertiban usaha atau produk-produk usaha yang tidak berizin.
Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan di atas, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut : 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 2. Peningkatan dan penambahan kapasitas SDM aparatur guna menunjang
keberhasilan
pelaksanaan
keseluruhan
proses
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan
perizinan
terpadu
satu
Teknologi Sistem Informasi Manajemen.
26
pintu
dengan
penerapa
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan KPPT. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian. 5.
Peningkatan
intensitas
koordinasi
dan
konsultasi
dengan
dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal.
Hal
ini
bermanfaat
dalam
memecahkan
berbagai
permasalahan dan hambatan yang dihadapi. 6. Peningkatan fungsi-fungsi Tim Teknis dan staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27
Visi : “Terwujudnya Pamekasan yang bersih , sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang professional” Misi No
dan
Program KDH Wakil
Permasalahan
Faktor
Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
dan KDH
terpilih 1.
a. Kuantitas
Misi 6 : Meningkatkan
Kualitas
Kemudahan
aparatur
Pelayanan
kurang.
Publik
Yang
dan a. SDM
Minimnya pegawai yang memiliki kompetensi
kantor
khusus
pelayanan
b. Penggunaan
a.
perizinan
Komitmen
pimpinan
dalam
dibidang
peningkatan
kualitas pelayanan dan
dan
kosongnya formasi pegawai pada
peningkatan
KPPT.
PAD.
setoran
Cepat,
teknologi
dalam b.
Rata rata Usia Aparatur KPPT
Sederhana
pelayanan
masih
yang tidak muda mempengaruhi
jenis
Serta Murah
kurang.
kecepatan pelayanan.
berkembang di daerah
c. Keterbatasan sarana prasarana
c. dan
Kantor
b.
Semakin
banyaknya usaha
Minimnya pegawai KPPT yang
dan
dapat
usaha di daerah yang
memanfaatkan
teknolgi
masih
komputer dan Sistem Informasi
belum
Pelayanan
Manajemen.
sehingga
Perizinan Terpadu. d.
KPPT
d. Revisi
Perda
yang
belum
memiliki
mengurus
setoran
kantor
banaknya
izin
potensi PAD
masih
terbuka.
sendiri dan masih pinjam pakai
tentang KPPT dan
kantor milik Dispenduk capil.
Perlu
Perda yang mengatur khusus
kinerja pelayanan publik
Perda khusus yang
tentang Pelayanan Terpadu Satu
dari tingkat regional dan
mengatur
Pintu
nasional
Penanaman Modal
belum ada.
adanya e.
dan
Penanaman
c.
modal
Adanya penilaian rutin
serta
dari
lembaga
Independen
sehingga
memotivasi
KPPT
untuk
berubah
semakin baik. d.
Jenis
jenis
perizinan
lainnya yang masih bisa digali dan di buatkan Perda
guna
meningkatkan PAD. e.
Ketersediaan dukungan anggaran Pemerintah Daerah
28
dari
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN DAN STRATEGI
4.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode
perencanaan.
Berdasarkan
kondisi
umum,
potensi,
permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, KPPT Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu memiliki visi sebagai berikut : “Terwujudnya Layanan Publik Terpercaya dalam kerangka
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berkualitas di Bidang Perizinan”. Penjabaran makna dari Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut adalah sebagai berikut : Layanan Publik yang terpercaya adalah proses pelayanan perizinan mulai dari pendaftaran oleh pemohon sampai keluarnya produk izin dari KPPT sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP), terbuka dan akuntable . Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berkualitas adalah Pelayanan yang profesional, mudah, memanfaatkan teknologi dan tepat waktu. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Perizinan
tersebut,
maka
perlu
dirumuskan
MISI
Pelayanan yang
dapat
menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Dalam merumuskan misi tersebut perlu diperhatikan beberapa hal antara lain : pengalaman pelaksanaan di masa lalu, potensi
29
daerah yang sangat besar baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan tersedianya teknologi produksi yang cukup memadai. Untuk itu disusunlah
Misi
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Pamekasan sebagai berikut : 1. Mengembangkan dan menjalankan program pada pelayanan perizinan terpadu; 2. Kemudahan dalam Layanan Perizinan. 3. Sistem Informasi dan Operasional perizinan secara benar sesuai dengan jenis dan karakternya. 4. Administrasi/Dokumentasi dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan sistematis. 5. Melayani secara profesional dan humanis (senyum, sapa dan santun).
4.2. Tujuan dan Sasaran Sejalan dengan visi dan misi pembangunan diatas, maka tujuan pembangunan
Pelayanan Perizinan
Pelayanan Perizinan periode 2013-
2018 adalah : 1. Meningkatkan Kinerja Perkantoran. 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu. 3. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha. 4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, yang dilakukan secara terpadu dan sistematis, dan 5. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan Prima.
30
Tabel 11.Tujuan dan sasaran Jangka Menegah Pelayanan SKPD Tujuan
dan
sasaran
Jangka
Menegah
Pelayanan
SKPD
:
KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PAMEKASAN
Indikator
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Sasaran
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
1. Peningkata n Kinerja Aparatur dan Laporan Administra si Perkantora n.
1. Laporan
6 laporan
6 laporan
6 laporan
8 laporan
8 laporan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
1.meningkatny a jumlah pelayanan penerbitan izin tertrentu
Jumlah 800 izin
800 izin
800 izin
900 izin
1000 izin
600 izin
600 izin
600 izin
600 izin
600 izin
-
1
1
2
2
No
Tujuan
Sasaran
1
2
1
Meningkatk an Kinerja Perkantora n
2
3
4
Meningkatk an Pelayanan Perizinan Tertentu
Meningkat kan Pelayanan Perizinan Usaha
1.
Meningkatk 1. an Pelayanan Penanaman Modal
perkantoran yang dan
baik wajar
tanpa pengecualia n.
Penerbitan Produk
Izin
Tertentu
meningkatn ya jumlah pelayanan penerbitan izin usaha
Jumlah
meningkatn ya jumlah pelayanan penerbitan izin Penanaman Modal
Jumlah
Penerbitan Produk
Izin
Usaha
penerbitan produk
izin
Penanaman Modal
31
4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi Pembangunan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan berdasarkan misi kantor dan misi pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan
Visi “Terwujudnya Layanan Publik Terpercaya dalam kerangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang Berkualitas di Bidang Perizinan”. Misi 1. Mengembangkan dan menjalankan program pada pelayanan perizinan terpadu Tujuan Meningkatkan Kinerja Perkantoran
Sasaran
Stategi
Peningkatan
Kinerja Aparatur
dan
Laporan
Melakukan pelaporan administrasi perkantoran secara baik dan tertib
Administrasi Perkantoran
Kebijakan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan
Optimalisasi penggunaan sarana teknologi untuk meningkatkan kinerja
dan modernisasi Sarana
dan
prasana perkantoran Pendidikan dan pelatihan Sumber
Daya
Manusia Pelayanan Perizinan Misi 2. Kemudahan dalam Layanan Perizinan. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu, Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
1.meningkatnya jumlah pelayanan penerbitan izin tertrentu, izin usaha
dan
penanaman modal
32
reformasi prosedur dan mekanisme layanan perizinan tertentu, perizinan usaha dan penanaman modal.
Perbaikan SOP Perizinan Promosi Investasi Koordinasi dan fasilitasi Perizinan
Misi 3. Sistem Informasi dan Operasional perizinan secara benar sesuai dengan jenis dan karakternya Produk Perizinan yang berkualitas
Meningkatnya
Menyebarluaskan
Sosialisasi
pengguna
informasi tentang
Perizinan
layanan
perizinan terpadu
Penggunaan teknologi online
Pembuatan
perizinan secara online
website yang bisa
dalam perizinan Studi
digunakan pelayanan
izin
yg
online
banding
ke kantor PTSP berpredikat
juara. Misi 4. Administrasi/Dokumentasi dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan sistematis. Database perizinan tersusun dan tersimpan
Adanya
dengan baik, mudah diakses.
satu
Penggunaan
Menggunakan kansultan
perizinan yang
penyusunan
Sistem
terintegrasi
sistem
Informasi
dan
yang baik
tersusun
dalam
teknologi
database
database
Manajemen
dengan baik. Misi 5. Melayani secara profesional dan humanis Meningkatkan kepuasan masyarakat
Mengetahui
masyarakat
pendidikan
formal Sumber
terhadap
karakter aparatur
Daya
pelayanan
KPPT
Pelayanan
Membentuk
dan
pelatihan
outbond
perizinan
Pendidikan dan
Melakukan
penilaian
tim
Manusia
Perizinan Peningkatan
Menangani dan
penanganan
meminimalisir
pengaduan
karakter
masyarakat
kapasitas
pengaduan masyarakat
Melakukan survey kepuasan masyarakat
33
pelayanan Survey IKM
dan
BAB
V.
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program Penyusunan program peningkatan Pamekasan
tahun
2013
–
2018
Pelayanan Perizinan Kabupaten diselaraskan
dengan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan serta
dengan
misi
6
Kabupaten
Pamekasan
yaitu
Meningkatkan
Kemudahan Pelayanan Publik Yang Cepat, Sederhana Serta Murah yang mencakup bidang Pelayanan Perizinan dengan 4 (empat) program prioritas, antara lain : (1). Program Peningkatan Pelayanan Perizinan , (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perizinan, (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Perizinan, dan (4). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas tentu kegiatan-kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari kebijakan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan yang difokuskan
dengan
mengakomodir
masukan
dan
perbaikan
SOP
Pelayanan.
5.2. Rencana Kegiatan
Dalam mewujudkan program-program tersebut di atas yaitu akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.
1.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dilaksanakan melalui kegiatan: • Pembuatan Buku Profil, Brosur dan SOP KPPT • Sosialisasi perizinan melalui media cetak dan elektronik
34
• Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan • Penyusunan database investasi • Koordinasi dan pendataan perizinan dan investasi • Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat • Penyusunan SPM • Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan PTSP • Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Peninjauan Lapangan 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perizinan, dilaksanakan melalui kegiatan: • Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional • Pemeliharaan Rutin Gedung/Kantor • Pemeliharaan Rutin Peralatan gedung/kantor • Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional • Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu • Rehabilitasi Loket Kantor • Pembuatan Baliho Perizinan
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan:
4.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur
Peningkatan Karakter dan kapasitas Pelayanan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
dilaksanakan melalui kegiatan: • Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah • MONEV • Pendukung Pelayanan Adm. Perkantoran • Promosi investasi dan Penanaman Modal • Studi Banding ke PTSP Juara
35
Perkantoran,
5.3.
Indikator Kinerja Sebagai tolok ukur kinerja Peingkatan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Pamekasan selama periode waktu 2013–2018, perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator Kinerja pembangunan sektor Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut:
36
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan Tujuan :
Meningkatnya Kinerja Perkantoran
Sasaran : Peningkatan Kinerja Aparatur dan Laporan Administrasi Perkantoran Indikator Sasaran : Laporan Perkantoran yang baik dan wajar tanpa pengecualian
Kode
(1) 2
Indikator
Program dan Kegiatan
kinerja
Program
dan Kegiatan
(2)
pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
tahun 2013
2014
Unit 2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir
2017
periode Renstra SKPD
perencanaan
(3)
01 01 Peningkatan
Data Capaian
(4)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
•
Rapat
Jawab (19)
Pelayanan Out Come :
Administrasi Perkantoran Koordinasi
Kantor dan
Konsultasi Keluar Daerah
Tercapainya perjalanan konsultasi
keluar 1 paket
40.000.000 1 paket
50.000.000 1 paket
50.000.000 1 paket
60.000.000 1 paket
60.000.000
1 paket
70.000.000
1 paket
Pelayanan Perizinan
daerah yang tertib
Terpadu Kabupaten
•
MONEV
evaluasi 1 paket
Tercapainya dan
1 paket
55.000.000
1 paket
75.000.000
1 paket
85.000.000
1 paket
85.000.000
1 paket
100.000.000
Pendukung Pelayanan Adm.
1 paket
100.000.000
1 paket
120.000.000
1 paket
130.000.000
1 paket
140.000.000
1 paket
150.00.000
Perkantoran
1 paket
50.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
125.000.000
1 paket
125.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
40.000.000
100.000.000
1 paket
160.000.00
1 paket
150.000.000
1 paket
40.000.000
pengendalian
program kegiatan •
1 paket
Tercapainya pelayanan 1 paket administrasi perkantoran yang baik dan wajar
•
Promosi
investasi
dan
Penanaman Modal
Terlaksananya kegiatan 1 paket promosi dan investasi penanaman modal baik skala regional maupun internasional
•
Studi Banding ke PTSP Juara
Terlaksananya kegiatan 1 paket studi
banding
ke
daerah yang PTSP nya menjadi juara
Output :
Perjalanan
dinas
ke
luar daerah
Terlaksananya
37
Kerja
Penanggung
Pamekasan
Tujuan :
Meningkatnya Kinerja Perkantoran
Sasaran : Peningkatan Kinerja Aparatur dan Laporan Administrasi Perkantoran Indikator Sasaran : Laporan Perkantoran yang baik dan wajar tanpa pengecualian
Kode
Indikator
Program dan Kegiatan
(1)
kinerja
Program
dan Kegiatan
(2)
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
tahun 2013
Unit
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir
2017
periode Renstra SKPD
perencanaan
(3)
(4)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
Kerja
Penanggung Jawab (19)
monitoring
Administrasi perkantoran
berjalan
lancar
Terlaksananya kegiatan promosi investasi
Terlaksananya kegiatan studi banding
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu, Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Sasaran : meningkatnya jumlah pelayanan penerbitan izin tertrentu, izin usaha dan penanaman modal Indikator Sasaran : Jumlah Penerbitan Produk Izin Tertentu
Kode
(1) 2
Indikator
Program dan Kegiatan
kinerja
Program
dan Kegiatan
(2)
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
tahun 2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja Penanggung
2017
periode Renstra SKPD
perencanaan
(3)
(4)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
01 01 Peningkatan Produksi Pelayanan
Pembuatan
Perizinan Buku
Profil, Out Come :
Brosur dan SOP KPPT
•
Informasi
dan
standar 1 paket
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
40.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
40.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
Output : •
Terlaksananya pembuatan buku profil & brosur, SOP KPPT
Sosialisasi perizinan melalui media cetak dan elektronik
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pamekasan
pelayanan perizinan
•
(19) Kantor
Perizinan •
Jawab
Outcome :
1 paket
Penyebarluasan informasi perizinan Output :
38
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu, Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Sasaran : meningkatnya jumlah pelayanan penerbitan izin tertrentu, izin usaha dan penanaman modal Indikator Sasaran : Jumlah Penerbitan Produk Izin Tertentu Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
(1)
Indikator
Program dan Kegiatan
kinerja
Program
dan Kegiatan
(2)
pada
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja Penanggung
2017
periode Renstra SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 paket
1 paket
75.000.000
75.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
1 paket
15.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
1 paket
40.000.00
1 paket
50.000.000
1 paket
1 paket
1 paket
40.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
(4) Terlaksananya
tahun 2013
perencanaan
(3)
Data Capaian
kegiatan
sosialisasi perizinan •
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Pelayanan Perizinan
Outcome : Penyebarluasan informasi 1 paket
1 paket
75.000.000
1 paket
75.000.000
1 paket
75.000.000
perizinan Output : Terlaksananya
kegiatan
sosialisasi perizinan •
Penyusunan
Database
Investasi
Outcome : Data
investasi
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
yang
terintegrasi Output : Terlaksananya
kegiatan
penyusunan database •
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Outcome : KPPT
termotivasi
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
untuk
meningkatkan pelayanan Output : Terlaksananya
kegiatan
survey IKM •
Penyusunan SPM
Outcome : Terdapat
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
standar
pelayanan yg disepakati masyarakat Output : Terlaksananya
kegiatan
penyusunan SPM •
Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan PTSP
Outcome : Terdapat
standar
pelayanan yg disepakati masyarakat Output : Terlaksananya
kegiatan
penyusunan SPM
39
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
Jawab
(19)
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu, Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Sasaran : meningkatnya jumlah pelayanan penerbitan izin tertrentu, izin usaha dan penanaman modal Indikator Sasaran : Jumlah Penerbitan Produk Izin Tertentu Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
(1)
Indikator
Program dan Kegiatan
Program
dan Kegiatan
(2) •
kinerja
Koordinasi
Teknis
dan
Tim
tahun 2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja Penanggung
2017
periode Renstra SKPD
(4)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
50.000.000
Outcome :
Peninjauan Tercapainya
Lapangan
pada
perencanaan
(3) Rapat
Data Capaian
ketertiban 1 paket
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
perizinan di lapangan Output : Terlaksananya rakor tim teknis
dan
peninjauan
lapangan •
Pembuatan pemeliharaan Informasi Pelayanan
dan
Outcome :
Sistem Tercapainya Manajemen
1 paket
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
ketertiban
perizinan di lapangan Output : Terlaksananya rakor tim teknis
dan
peninjauan
lapangan
40
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
Jawab
(19)
Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur •
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Aparatur Indikator Sasaran : Menurunya Angka Keluhan Masyarakat Dan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
(1) 2
Indikator
Program dan Kegiatan
Program
dan Kegiatan
(2) 01 01
kinerja
pada
tahun 2013
2014
2015
2016
Kondisi
2017
(4)
Kinerja
pada
akhir Unit Kerja Penanggung
periode Renstra SKPD
perencanaan
(3)
Peningkatan
Data Capaian
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
Kapasitas
Perizinan Out Come :
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Aparatur
•
Peningkatan Karakter dan
(19) Kantor
Sumberdaya Aparatur
•
Jawab
Kinerja Aparatur KPPT 1 paket
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
Terbentuknya karakter 1 paket
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
aparatur yang baik dan ramah
Output :
Terlaksananaya kegiatan
pendidikan
dan pelatihan formal aparatur
Terlaksananya kegiatan peningkatan dan
Terpadu
Kabupaten Pamekasan
meningkat
Kapasitas Pelayanan
Pelayanan
karakter kapasitas
pelayanan
41
Tujuan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran •
Sasaran : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkantoran Indikator Sasaran : Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Masih Belum Lengkap Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
(1) 2
Indikator
Program dan Kegiatan
Program
dan Kegiatan
(2) 01 01
kinerja
Sarana
pada
tahun 2013
2014
2015
2016
Kondisi
2017
(4)
Kinerja
pada
akhir Unit Kerja Penanggung
periode Renstra SKPD
perencanaan
(3)
Peningkatan
Data Capaian
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
dan
Perizinan Out Come : Rutin
Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan dinas layak 1 paket
1 paket
25.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
10.000.000
1 paket
15.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
-
1 paket
200.000.000
-
-
-
-
-
1 paket
200.000.000
pakai dan terpelihara
Rutin
Gedung/Kantor
/
kantor 1 paket
terawat dengan baik
• Pemeliharaan Rutin Peralatan
Peralatan perkantoran 1 paket terawat dengan baik
gedung/kantor
• Pengadaan Kendaraan Dinas
Kendaraan Operasional
-
-
pendataan perizinan
Operasional
• Pengadaan
Gedung
Pakaian
Dinas
• Rehabilitasi perKantoran
Performen yang baik
1 paket
1 paket
5.000.000
1 paket
20.000.000
-
-
1 paket
20.000.000
-
-
1 paket
30.000.000
1 paket
1 paket
100.000.000
-
-
1 paket
100.000.000
-
-
1 paket
100.000.000
-
-
bagi aparatur
Hari-hari Tertentu
Kenyamanan kantor
Output :
Terlaksananaya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan
Terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan operasional
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pamekasan
dengan baik
• Pemeliharaan
(19) Kantor
Prasarana Aparatur
• Pemeliharaan
Jawab
Terlaksananya kegiatan
42
Tujuan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran •
Sasaran : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkantoran Indikator Sasaran : Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Masih Belum Lengkap Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
(1)
Program dan Kegiatan
(2)
Indikator
kinerja
Program
dan Kegiatan
Data Capaian pada
2014
2015
Kondisi
2017
(4)
Kinerja
pada
periode Renstra SKPD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
pakaian
dinas
2016
perencanaan
(3) pengadaan
tahun 2013
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi perkantoran
43
akhir Unit Kerja Penanggung Jawab
(19)
BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, maka indikator kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 2. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal aparatur 3. Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran 4. meningkatnya jumlah pelayanan perizinan Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut :
41
.
42
-
Tabel 14. Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggung
Jawab Indikator (outcome)
(3)
Kinerja
Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun dasar)
(4)
Terselenggaranya Program ini telah berjalan dengan baik selama 3 tahun pelayanan sejak berubahnya SOTK UPT administrasi menjadi KPPT guna perkantoran selama menunjang kelancaran lima tahun, antara pengelolaan administrasi lain: jasa surat perkantoran, namun terdapat kekurangan terkait program menyurat, kegiatan konsultasi keluar operasional rutin daerah yang anggarannya kantor 10 paket, ATK sangat kecil sehingga dan barang cetakan pelaksanaan konsultasi & 5 paket, rapat-rapat koordinasi yg bersifat penting koordinasi, konsultasi seringkali terlewati karena habisnya anggaran sebelum keluar daerah. tutup tahun.
.
Program rehabilitasi loket Terlaksananya baru berjalan pada tahun pembangunan dan 2013 ini karena ruang loket rehabilitasi loket 2 dan ruang pengolahan data paket. pemeliharaan tidak terpisah. Pengadaan rutin gedung 5 paket, kendaraan operasional dilakukan pada tahun ini perlengkapan, karena tidak adanya peralatan gedung 5 kendaraan operasional roda paket. Pengadaan dua disebabkan KPPT adalah kendaraan dinas lembaga baru. operasional 2 paket. dan kegiatan lainnya telah berlangsung sejak 2012 Serta terlaksananya pembuatan baliho perizinan 5 paket.
2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018
RPJMD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
- realisasi pengelolaan administrasi 215.000.000 perkantoran dapat terpenuhi 100% - realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah > 4 kali/tahun -realisasi promosi investasi 100%
- realisasi 192.463.000 rehabilitasi loket terpisah dengan ruang pengolahan data. - realisasi pengadaan kendaraan operasional roda 2 menjadi 4 kendaraan. - realisasi pemeliharaan rutin gedung 100% - realisasi pemeliharaan
realisasi pengelolaan administrasi perkantoran dapat terpenuhi 100%
300.000.000
- realisasi pengelolaan administrasi perkantoran dapat terpenuhi 100%
ditambah belanja modal peralatan kantor yg kurang.
ditambah belanja modal sarana ruang tunggu pelayanan.
- realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah dapat meningkat menjadi 12 kali/ tahun. -realisasi promosi investasi 100%
- realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah menjadi 12 kali/ tahun. realisasi promosi investasi 100%
- realisasi pemeliharaan 200.000.000 rutin gedung
meningkat karena adanya dampak rehabilitasi ruang loket - realisasi pemeliharaan peralatan
meningkat karena adanya dampak pengadaan peralatan kantor baru. - realisasi pemeliharaan
- realisasi
300.000.000
pengadaan 300.000.000 kendaraan dinas operasional roda 4 humas perizinan 1 unit.
- realisasi pemeliharaan rutin gedung meningkat
karena adanya dampak rehabilitasi ruang loket - realisasi pemeliharaan
- realisasi pengelolaan administrasi 350.000.000 perkantoran dapat terpenuhi 100%
- realisasi pengelolaan administrasi 350.000.000 perkantoran dapat terpenuhi 100%
- realisasi pengelolaan administrasi perkantoran dapat terpenuhi 100%
ditambah belanja modal sarana ruang informasi publik
ditambah belanja modal sarana ruang pengolahan data pelayanan
ditambah belanja modal sarana sistem informasi manajemen pelayanan publik.
- realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah menjadi 16 kali/ tahun. -realisasi promosi investasi 100%
- realisasi pemeliharaa 200.000.000 n rutin gedung 100% - realisasi pemeliharaa n peralatan meningkat karena adanya dampak pengadaan
sarana ruang informasi publik - realisasi pemeliharaa
42
- realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah menjadi 16 kali/ tahun. realisasi promosi investasi 100%
realisasi rehabilitasi 300.000.000 kantor tahap II dan penataan ulang kantor - realisasi pemeliharaa n rutin gedung
meningkat karena adanya rehabilitasi kantor tahap II. - realisasi pemeliharaa n peralatan
400.000.000
- realisasi MONEV 100% - realisasi konsultasi keluar daerah menjadi 18 kali/ tahun. - realisasi promosi investasi 100%
- realisasi pengelolaan 400.000.000 administrasi perkantoran dapat terpenuhi 100% dan sarana peralatan kantor, sarana ruang tunggu, sarana ruang informasi publik, sarana ruang pengolahan data dan sistem informasi manajemen pelayanan publik terpenuhi. - realisasi MONEV 100% - Intensitas konsultasi keluar daerah menjadi 18 kali/ tahun. - realisasi promosi investasi 100%
realisasi pemeliharaan 200.000.000 rutin gedung
mencakup seluruh perubahan yang ada di kantor - realisasi pemeliharaan peralatan
- realisasi
rehabilitasi kantor 200.000.000 tahap I & II terlaksana serta penataan ulang kantor100%
- realisasi pemeliharaan rutin gedung
mencakup seluruh perubahan yang ada di kantor
mencakup seluruh perubahan yang ada di kantor
- realisasi pemeliharaan peralatan
- realisasi pemeliharaan kendaraan
mencakup seluruh perubahan yang
(19)
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator
Kinerja
SKPD Jawab
Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(outcome)
(3)
(Tahun dasar)
(4)
2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018
RPJMD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
peralatan 100% - realisasi pemeliharaan kendaraan dinas 100% realisasi pembuatan baliho 100%
kendaraan dinas
peralatan
n kendaraan dinas 100% realisasi pembuatan baliho 100%
meningkat karena adanya dampak pengadaan sarana ruang tunngu pelayanan
meningkat karena dampak pengadaan kendaraan operasional thn 2013. realisasi pembuatan baliho
- realisasi pemeliharaan kendaraan dinas meningkat
meningkat untuk sosialisasi perizinan
meningkat karena adanya dampak pengadaan
dinas 100% - realisasi pembuatan baliho 100%
sarana ruang pengolahan data pelayanan.
ada di kantor - realisasi pemeliharaan kendaraan dinas 100% -realisasi pembuatan baliho 100%
- realisasi pemeliharaa n kendaraan dinas 100% realisasi pembuatan baliho 100%
karena dampak pengadaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 thn 2013. realisasi pembuatan baliho meningkat untuk sosialisasi perizinan
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 3 paket dan pakaian khusus 3 paket.
Program pengadaan pakaian -realisasi
Terlaksananya sosialisasi perizinan melalui media massa 5 paket, penyusunan database investasi 5 paket, fasilitasi pelayanan perizinan 5 paket dan pendataan perizinan 5 paket. Pembuatan sistem informasi manajemen perizinan 3 paket serta pengadaan sarana & prasarana serta Pengembangan media center pelayanan terpadu KPPT pelayanan
dinas baru dilaksanakan pada 5.000.000 pengadaan tahun 2013 ini dan PDH untuk 14 direncanakan akan adanya orang pegawai pengadaan pakaian khusus kantor dibutuhkan untuk petugas loket pelayanan.
Program ini telah berlangsung sejak tahun 2012 dan sangat efektif untuk melampaui target PAD dari sektor pelayanan perizinan satu pintu, kekurangan yang ada adalah minimnya fasilitas penunjang pelayanan baik pada loket, kantor dan ruang tunggu masyarakat.
- realisasi sosialisasi 174.400.000 perizinan melalui media massa 100% - realisasi penyusunan database investasi 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan 100% - realisasi koordinasi pendataan perizinan 100%.
20.000.000 - realisasi pengadaan Pakaian khusus petugas loket 18 orang -realisasi pakaian dinas hari-hari tertentu untuk 18 orang pegawai kantor
- realisasi 250.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap I 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap I 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap I 100% - realisasi koordinasi pendataan perizinan tahap I 100%.
-
0
realisasi 300.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap II 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap II 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap II 100% - realisasi
- realisasi 20.000.000 pengadaan Pakaian khusus petugas loket 18 orang realisasi pakaian dinas harihari tertentu untuk 18 orang pegawai kantor
- realisasi 300.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap III 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap III 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap III 100%
43
-
0
- realisasi 300.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap IV 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap IV 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap IV 100%
- realisasi 30.000.000 pengadaan Pakaian khusus petugas loket 20 orang - realisasi pakaian dinas hari-hari tertentu untuk 20 orang pegawai kantor
- realisasi 300.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap V 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap V 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap V 100% - realisasi koordinasi pendataan perizinan
- realisasi 30.000.000 pengadaan Pakaian khusus petugas loket 3 paket dalam 5 tahun terlaksana 100% - realisasi pakaian dinas hari-hari tertentu 3 paket terlaksana 100%
- realisasi 300.000.000 sosialisasi perizinan melalui media massa tahap I s.d tahap V 100% - realisasi penyusunan database investasi tahap I s.d Tahap V 100% - realisasi fasilitasi & koordinasi perizinan tahap I s.d tahap V 100% - realisasi koordinasi pendataan
(19)
Penanggung
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator
Kinerja
SKPD Jawab
Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(outcome)
(3)
(Tahun dasar)
2013
(4)
2014
RPJMD
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Pelaksanaan bimtek, Program ini berjalan sejak - realisasi diklat , workshop 20 tahun 2012 dan baru pelaksanaan 10.000.000 orang dalam 5 tahun terealisasi untuk 2 orang saja diklat 2 orang
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 paket.
Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018
target
koordinasi pendataan perizinan tahap II 100%.
pengadaan program sistem informasi manajemen pelayanan tahap I 100%
pertahun. Padahal idealnya / tahun realisasi semua pegawai KPPT mendapatkan diklat perizinan singkronisasi / study banding dalam kurun waktu 2 tahun belum untuk pemberian pelayanan PTSP dianggarkan yang prima. tahun ini. Program singkronisasi / study belum
2017
Rp
- realisasi
banding
2016
target
perizinan 3 paket
Sinkronisasi / studi banding pelayanan terpadu PTSP untuk 20 orang dalam 5 tahun * tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket . dokumen laporan keuangan 5 paket.
2015
realisasi pengadaan program sistem informasi manajemen pelayanan tahap II 100%
-
- realisasi koordinasi pendataan perizinan tahap III 100%. - realisasi
pengadaan program sistem informasi manajemen pelayanan tahap III 100% realisasi pengadaan sarana pengembang an media center pelayanan tahap I 100%
- realisasi koordinasi pendataan perizinan tahap IV 100%.
realisasi pengadaan sarana pengembang an media center pelayanan tahap II 100%
-
tahap V 100%.
perizinan tahap I s.d tahap V 100%. - realisasi
- realisasi
pengadaan sarana pengembangan media center pelayanan tahap III 100%
pengadaan program sistem informasi manajemen pelayanan tahap I s.d tahap III 100% realisasi pengadaan sarana pengembangan media center pelayanan tahap I s.d tahap III 100%
- realisasi 60.000.000 pelaksanaan diklat untuk 4 orang / tahun - realisasi singkronisasi / study banding PTSP 4 orang/tahun
realisasi 80.000.000 pelaksanaan diklat untuk 4 orang / tahun realisasi singkronisasi / study banding PTSP 4 orang/tahun
realisasi 80.000.000 pelaksanaan diklat untuk 4 orang / tahun realisasi singkronisasi / study banding PTSP 4 orang/tahun
- realisasi 80.000.000 pelaksanaan diklat untuk 4 orang / tahun realisasi singkronisasi / study banding PTSP 4 orang/tahun
10.000.000 - realisasi dokumen laporan capaian kinerja paket ke-1 100% - realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-1 100%
- realisasi 10.000.000 dokumen laporan capaian kinerja paket ke-2 100% realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-2 100%
- realisasi 10.000.000 dokumen laporan capaian kinerja paket ke-3 100% realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-3 100%
- realisasi 10.000.000 dokumen laporan capaian kinerja paket ke-4 100% realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-4 100%
- realisasi dokumen laporan capaian kinerja paket ke-5 100% - realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-5 100%
realisasi 10.000.000 dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket ke-2 100%
realisasi 10.000.000 dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket ke-3
realisasi 10.000.000 dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket ke-4
- realisasi 10.000.000 dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket ke-5 100%
terlaksana
- realisasi pelaksanaan diklat untuk 4 orang / tahun - realisasi singkronisasi / study banding PTSP 4 orang/tahun
80.000.000
- realisasi 80.000.000 pelaksanaan diklat untuk 20 orang dalam 5 (lima) tahun realisasi singkronisasi / study banding PTSP 20 orang/ 5 tahun
10.000.000
- realisasi 10.000.000 dokumen laporan capaian kinerja paket ke-1 s.d paket ke-5 terlaksana 100%
tahun ini.
- dokumen
Program ini belum ada tahun laporan
0
2013 ini, namun realisasi dan capaian laporan keuangan tetap kinerja belum dilaksanakan. Kedepan akan dianggarkan dibuatkan program tersendiri pada tahun terkait pelaporan dan capaian ini -dokumen kinerja laporan keuangan belum dianggarkan tersendiri pada tahun ini.
-dokumen
Jumlah investor Program ini belum ada pada jumlah investor 10.000.000 berskala nasional tahun 2013 ini karena belum dan nilai (PMDN/PMA) 5 paket ada investor yang akan investasi menanamkan modalnya yang berskala berskala nasional, namun nasional belum akan dianggarkan pada tahun dianggarkan 2014 pertahun 1 paket. pada tahun ini
- realisasi dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket
10.000.000
44
realisasi dokumen laporan keuangan paket ke-1 s.d paket ke5 terlaksana 100%
realisasi 10.000.000 dokumen jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional paket ke1 s.d paket ke-5 terlaksana 100%
(19)
Penanggung
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator (outcome)
(3)
Kinerja
SKPD Jawab
Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun dasar)
(4)
2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018
RPJMD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
ke-1 100% -realisasi
Jumlah investasi Program ini belum ada pada penyediaan 50 0 tahun 2013 karena minimnya berskala nasional buku pegawai KPPT yang handal (PMDN/PMA) 5paket masterplan dalam bidang penanaman pengembanga * meningkatnya iklim modal dan minimnya investasi investasi dan realisasi anggaran untuk program n dan buku data investasi melalui pengembangan iklim pengembanga investasi. penyediaan 50 buku n PMA/PMDN masterplan belum dianggarkan pengembangan tahun ini. investasi , penyediaan 50 buku data perkembangan PMA/PMDN 5 paket
50.000.000 - realisasi penyediaan 50 buku masterplan pengembanga n investasi paket ke-1 100% - realisasibuku data pengembangan PMA/PMDN paket ke-1 100%
realisasi penyediaan 50.000.000 50 buku masterplan pengembang an investasi paket ke-2 100% - realisasibuku data pengembanga n PMA/PMDN paket ke-2 100%
100% - realisasi penyediaan 50.000.000 50 buku masterplan pengemban gan investasi paket ke-3 100% realisasibuku data pengembang an PMA/PMDN paket ke-3 100%
45
100% - realisasi penyediaan 50.000.000 50 buku masterplan pengemban gan investasi paket ke-4 100% realisasibuku data pengembang an PMA/PMDN paket ke-4 100%
50.000.000 - realisasi penyediaan 50 buku masterplan pengembanga n investasi paket ke-5 100% - realisasibuku data pengembangan PMA/PMDN paket ke-5 100%
50.000.000 - realisasi penyediaan 50 buku masterplan pengembangan investasi paket ke-1 s.d paket ke-5 terlaksana 100% realisasibuku data pengembangan PMA/PMDN paket ke-1 s.d paket ke5 terlaksana 100%
(19)
Penanggung
BAB VII. PENUTUP
Rencana Strategi (RENSTRA) merupakan bentuk perencanaan program peningkatan peran kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan yang disusun atas dasar: visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan serta mengacu pada hasil analisa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan
mempertimbangkan
potensi yang
ada, sarana dan
prasarana yang tersedia serta kemampuan dan kebersamaan untuk mencapainya, menjadi pendorong untuk meningkatkan peran Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, mudah dan cepat. Hal yang patut menjadi perhatian lebih, dalam melaksanakan visi, misi dan kegiatan aksi diatas, yang pertama adalah membangun sumberdaya aparatur yang handal, melengkaspi sarana dan prasarana yang masih kurang untuk memperlancar pelayanan,serta disamping menata
kembali
organisasi
dan
lembaga
yang
sekiranya
akan
menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan.
Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) dapat bermanfaat bagi kita semua.
43
Draft
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN
43
KATA PENGANTAR Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, merupakan rujukan rencana dari pada program serta kegiatan dimasa mendatang.
Proses perencanaan strategis berorientasi pada keinginan
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala ( Kelemahan dan tantangan ) yang mempengaruhi kelangsungan proses pencapaian tujuan. Kami menyadari dalam penyampaian Renstra ini masih terdapat kekurangan,
kami sangat mengharapkan koordinasi dan kerja sama
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada, guna mengoptimalkan kinerja dalam menyusun Rencana Strategis pada masa-masa yang akan datang. Demikian,
semoga
bermanfaat
bagi
semua
pihak
yang
membutuhkannya. Pamekasan,
Juli 2013
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan
Drs. MOH. AMIN NIP. 19600831 198602 1 002
i
44