I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara maritim terbesar
Indonesia yang pernah menguasai lautan dan
di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang
bahkan pernah menjelma menjadi kekuatan
membentang dari barat sampai timur dengan
laut yang cukup disegani di Asia dan dunia.
panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km
Mungkin tidak banyak yang mengetahui
2
serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km .
bahwa
Saat ini, pemerintah dan bangsa Indonesia
Sriwijaya, Majapahit hingga Demak sebagai
sedang
segera
penguasa lautan yang diakui dan disegani
kemaritiman
berbagai bangsa saat itu, yang menunjukkan
sebagai bagian integral dari pembangunan
penguasaan lautan secara defacto melebihi
nasional. Minimal terdapat lima program
sekedar konsepsi kewilayahan dan hukum saat
utama yang cukup strategis dan akan dicapai
ini. Oleh karena itu, pembangunan maritim
dalam implementasi visi kemaritiman ini,
berarti pula sebagai upaya mengembalikan
yaitu (1) Penguatan Budaya dan Sumberdaya
kembali semangat kelautan Bangsa Indonesia
Manusia Bidang Kemaritiman, yang selama
yang ditopang utamanya oleh penguatan
ini „nyaris‟ hilang oleh pembangunan budaya
budaya dan sumberdaya manusia kemaritiman.
dan sumberdaya manusia yang berorientasi
Pengembangan
pada pembangunan wilayah darat (upland
menjadi unsur yang sangat penting dalam
development); (2) Penguatan Nelayan dan
proses penyiapan sumberdaya manusia yang
Masyarakat Pesisir sebagai pilar kedaulatan
berkualitas, tangguh dan terampil sehingga
pangan
Pembangunan
dapat lebih produktif dan berdaya bersaing
Infrastruktur Maritim (Tol Laut - Integrated
tinggi serta memliki sikap mental maritime
Maritime National System); (4) Penguatan
yang
Keamanan Laut Terintegrasi dengan pola
sumberdaya
navigasi maritime dan sistem zonasi laut; dan
merupakan salah satu faktor penentu dalam
(5) Penguatan Diplomasi Maritim, dengan
mencapai keberhasilan program pembangunan
menggunakan posisi geografis Indonesia yang
kemaritiman nasional.
merencanakan
mengimplementasikan
nasional;
dan visi
(3)
akan
strategis menjadi kekuatan diplomasi. Apabila dikaji lebih mendalam, akan
sejarah
mencatat
masa
Pendidikan
tangguh.
Kemaritiman
Peningkatan
manusia
kejayaan
kualitas
kemaritiman
ini
Merujuk pada semangat bangsa Indonesia untuk membangun kembali maritim, dan
terlihat bahwa „maritim‟ sebenarnya adalah
dalam
semacam jiwa atau semangat yang telah
manusia kemaritiman yang mampu bekerja
tertanam lama pada diri Bangsa Indonesia
dengan integritas yang tinggi serta mampu
sejak
menghadapi situasi perubahan saat ini, maka
masa
lalu.
Sehingga
mendorong
rangka
menyiapkan
pembangunan maritim akan lebih mengarah
melalui
kepada
digagas Pendirian Politeknik Maritim yang
mengembalikan kejayaan Bangsa
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Kerjasama
sumberdaya
Utara-utara
Sulawesi
Page 1
akan menyelenggarakan pendidikan vokasi
Perguruan Tinggi baik di wilayah Provinsi
berbasis kompetensi bidang kemaritiman.
Gorontalo, Sulawesi Tengah maupun Provinsi
Gagasan ini merupakan upaya strategis hasil
Sulawesi Utara, namun demikian masih belum
sebuah komitmen yang kuat dari Pemerintah
terasa nuansa dan semangat maritim dalam
Daerah Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah),
pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut
Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo), dan
secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga,
Kabupaten
Utara
pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa
secara
lingkungan
(Provinsi
Bolaang Sulawesi
bersama-sama
Mongondow Utara)
untuk
mendorong
maritim
masih
menghadapi
akselerasi
berbagai masalah dan belum berdampak
pembangunan di Kawasan Utara Sulawesi
signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi
termasuk pembangunan di bidang pendidikan
masyarakat, iklim usaha serta kelestarian
yang tidak terpisahkan dari pembangunan
sumberdaya laut.
pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, maka
Terkait
dengan
keberadaan
Sekolah
Politeknik Maritim Negeri ini akan dinamakan
Tinggi bidang kemaritiman yang masih sangat
Politeknik Maritim Negeri Utara Sulawesi dan
minim di Sulawesi bahkan di Indonesia, maka
diusulkan untuk didirikan di Boroko, ibukota
pendirian Polimar-NUSA Boroko ini menjadi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tempat
sangat strategis dan perlu mendapat dukungan
lahirnya gagasan pendirian politeknik ini.
dari berbagai pihak termasuk Kementrian
Sehingga secara lengkap nama perguruan
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
tinggi yang diusulkan adalah Politeknik
Melalui
Maritim Negeri Utara Sulawesi Boroko atau
muatan pendidikan tentang konsepsi Indonesia
Polimar-NUSA Boroko.
sebagai negara maritim untuk memperkuat
Hingga saat ini, di Sulawesi tercatat hanya
Polimar-NUSA
Boroko,
maka
jiwa dan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari
tiga perguruan tinggi setingkat akademi pada
akan
bidang maritim, yaitu Akademi Maritim
Polimar-NUSA Boroko ini juga didukung
Indonesia
dan
oleh posisi geografis Kawasan Utara Sulawesi
Akademi Maritim Indonesia Aipi, Makassar,
dimana garis pantainya berhadapan langsung
serta Akademi Maritim Indonesia Veteran,
dengan Laut Sulawesi, yang secara geo-
Makassar (Sulawesi Selatan). Sedangkan yang
ekonomi maupun geo-politik berpeluang untuk
setingkat Politeknik, hanya terdapat satu, yaitu
berkembang menjadi kawasan strategis untuk
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Sulawesi
perkembangan ekonomi nasional dan juga
Selatan) dan di tingkat nasional, saat ini yang
diplomasi kemaritman.
Bitung
(Sulawesi
Utara)
tercatat dan secara resmi berjalan adalah Politeknik (PoliMARI)
Maritim Semarang,
Negeri Jawa
semakin
besar.
Usulan
pendirian
Posisi geografis ini juga akan menjadi
Indonesia
peluang yang sangat besar sejalan dengan
Tengah.
implementasi dari Program Nasional Tol Laut
Terdapat juga Fakultas dan Jurusan pada
yang
bidang Perikanan dan Kelautan di beberapa
Sulawesi menjadi salah satu penunjang utama
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
akan
mendorong
Kawasan
Utara
Page 2
jalur tol laut menuju Pelabuhan Bitung. Oleh
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka
karena itu, pembangunan penunjang yang
perlu disusun Dokumen Studi Kelayakan
mencakup pengembangan aktivitas ekonomi
Pendirian Polimar-NUSA Boroko yang akan
baik
mengklarifikasi terhadap beberapa pertanyaan
perikanan
pengolahan
tangkap,
hasil
budidaya
perikanan
dan yang
berikut
ini,
(1)
Bagimanakah
deskripsi
dikembangkan dalam bentuk industri strategis
kompetensi lulusan Polimar-NUSA Boroko
maritim sangat potensial untuk dikembangkan
yang
di
Bagaimanakah
kawasan
ini.
Begitu
pula
dengan
dibutuhkan
oleh
pasar
kerja;
(2)
potensi kebutuhan lulusan
pengembangan jasa lingkungan kelautan yang
Polimar-NUSA Boroko oleh pasar kerja; (3)
mencakup
bahari,
Bagaimanakah potensi lulusan SMU atau
konservasi, transportasi dan pelabuhan serta
SMK yang relevan untuk melanjutkan studi
galangan
pada
penelitian,
kapal.
wisata
Akselarasi
pembangunan
Polimar-NUSA
Boroko;
(4)
kemaritiman di kawasan ini tentunya akan
Bagaimanakah kesiapan stakeholder, termasuk
sangat membutuhkan dukungan sumberdaya
Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow
manusia yang terampil dan memiliki wawasan
Utara
kemaritiman yang luas akan menjadi tugas
Boroko;
utama dari Polimar-NUSA Boroko.
kebutuhan calon mahasiswa pada Polimar-
dalam
mengelola
(5)
Berapa
Polimar-NUSA
besarkah
proyeksi
NUSA Boroko.
1.2 Tujuan Penyusunan Studi Kelayakan Tujuan dari Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan
Pendirian
(4) mendeskripsikan Daerah
Polimar-NUSA
Boroko ini adalah:
dalam
(1) mendapatkan informasi tentang deskripsi
Boroko,
kompetensi
lulusan
Bolaang
kesiapan
Pemerintah
Mongondow
mengelola
Utara
Polimar-NUSA
Polimar-NUSA
(5) memperoleh gambaran terkait dengan
Boroko yang dibutuhkan oleh pasar kerja,
proyeksi calon mahasiswa yang bisa
(2) mendapatkan informasi tentang potensi kebutuhan
lulusan
diterima pada Polimar-NUSA Boroko..
Polimar-NUSA
Boroko oleh pasar kerja, (3) mendapatkan informasi tentang potensi lulusan SMU atau SMK yang relevan untuk melanjutkan studi pada PolimarNUSA Boroko,
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 3
II. 2.1
METODOLOGI
Waktu dan Lokasi Penyusunan Proses Penyusunan Dokumen Studi
Kelayakan
Pendirian
Polimar-NUSA
Boroko ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan
2.2
yang cakupan kajiannya meliputi sebagian besar
wilayah
Kabupaten
Bolaang
Mongondow Utara.
Tahapan Penyusunan Tahapan Penyusunan Dokumen Studi
Kelayakan
Pendirian
Polimar-NUSA
tahap kegiatan, seperti yang diuraikan pada Tabel 1 berikut.
Boroko ini dilaksanakan dalam beberapa
Tabel 1. Tahapan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko Tahapan
Aktivitas
Output
Persiapan
Koordinasi internal tim penyusun dan dengan pemberi tugas
SK Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 104 Tahun 2106 Tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Bagi Tim Kerja Pendirian Politeknik Maritim Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Presentasi Pendahuluan
Penyampaian informasi awal terkait dengan rencana Pendirian Politeknik Maritim. Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Pendahuluan.
Materi Presentasi
Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder yang bersumber dari data pada instansi dan SKPD serta media online
Data Awal Kajian
Pengumpulan Data Primer
Survey Lapangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai aspek dalam penyusunan studi kelayakan
Data hasil survey
Kompilasi dan Analisis Data
Input data survey lapangan dan analisis sesuai dengan instrumen dan metodologi yang digunakan
Profil Awal Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim
Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan
Kompilasi data dan informasi survey lapangan dengan memfokuskan kepada kelayakan
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 4
BAB III ASPEK LEGALITAS 3.1 Tinjauan Regulasi Nasional No.
Regulasi
Tentang
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014
Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
10.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013
Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
11.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013
Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri
12.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013
Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
13.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
14.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/Dikti/Kep/2001
Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 5
15.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014
Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
3.2 Tinjauan Yuridis Pembangunan Kemaritiman Upaya membangun Indonesia sebagai
sebagaimana diamanahkan oleh Alinea ke-4
sebuah negara maritim yang kuat dan tangguh
dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain
sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai
pembangunan
Poros Maritim Dunia harus dilaksanakan
kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yakni:
dalam konteks Indonesia sebagai negara
tujuan pertahanan keamanan; kesejahteraan
hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanahkan
umum;
dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa upaya
internasional.
ke arah pembangunan Negara Maritim harus
kemaritiman
edukasi;
Konsep
dan
sekurang-
tujuan
kemaritiman
perdamaian
dan
kelautan
didukung dan didasarkan pada peraturan-
merupakan konsep yang multidimensi, yang
peraturan hukum yang memberikan legitimasi
meliputi
yang
pemangku
dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi
kepentingan dalam menjalankan perannya
sosial budaya. Begitu juga lingkup hukum
masing-masing.
yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum
kuat
kepada
semua
dimensi
pertahanan
keamanan,
Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4
nasional, tetapi acapkali bersentuhan dengan
tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara
hukum internasional dengan perubahan dan
Kesatuan Republik Indonesia didirikan adalah:
percepatan substansi regulasi yang demikian
(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
cepat. Oleh karena itu, landasan hukum dalam
seluruh
tumpah
memajukan
darah
Indonesia,
(2)
pengembangan
umum,
(3)
kemaritiman
kesejahteraan
hukum dan
dan
kelautan
kebijakan
harus
dapat
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut
bergerak seiring dengan percepatan perubahan
melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan
peta regulasi global sedemikian sekaligus
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.
dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat
Pasal
nasional dan daerah.
25A
amandemen
Undang-undang ke-IV,
Dasar
bahwa
Salah satu aspek hukum yang perlu
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
mendapat perhatian dari Pemerintah adalah
sebuah Negara
Kepulauan yang berciri
ketentuan Article 62 dari UNCLOS 1982 yang
Nusantara dengan wilayah dan batas-batas
berisikan ketentuan kewajiban negara pantai
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
untuk memberikan kesempatan kepada negara
kedudukan
lain dalam pemanfaatkan sumber daya hayati
Indonesia sebagai Negara Maritim harus
perikanan di perairan ZEE, dalam hal negara
digunakan sebagai modal kekayaan pemberian
pantai tidak mampu mengeksploitasi secara
undang”.
Dengan
menyatakan
1945
demikian,
Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 6
penuh sumber daya perikanan di perairan
merupakan dasar dari dilahirkannnya Badan
yuridiksi ZEE-nya.
Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pengganti
Ketidakakurasian data hasil tangkapan dari
pelabuhan-pelabuhan
Indonesia,
menyebabkan
perikanan
kesulitan
untuk
menentukan besaran hasil tangkapan untuk
dari
Badan
Koordinasi
Keamanan
Laut
(Bakorkamla) yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
menetapkan Maximum Sustaibale Yield (MSY)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
dan Total Allowabel Catch (TAC), dimana data
tentang
ini berserta dengan data armada tangkap
Panjang Nasional 2005-2025 pada bagian
merupakan indikator penting yang dapat
Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan
menunjukkan
dalam
Nasional Tahun 2005 – 2025 ditetapkan
memanfaatkan potensi sumber daya hayati
bahwa visi pembangunan Indonesia pada
yang ada di perairan yurisdiksi ZEE.
kurun waktu 2005 – 2025 adalah Indonesia
kemampuan
Sebagai
negara
negara
yang
telah
Rencana
Pembangunan
Jangka
yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
memperjuangkan aspek legal status wilayah
Untuk
nasionalnya sebagai Negara Kepulauan sejak
ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan
Deklarasi Djuanda tahun 1957, sampai dengan
nasional. Misi ke-tujuh dari pembangunan
saat ini perkembangan yuridis sebagai dasar
nasional 2005–2025 adalah “mewujudkan
diberdayakannya potensi kemaritiman dan
Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang
kelautan
mandiri,
Indonesia
terus
berjalan
dan
mewujudkan
maju,
visi
kuat,
tersebut
dan
telah
berbasiskan
mengalami perkembangan yang cukup pesat
kepentingan nasional”. Makna misi ini adalah
seiring dengan proses dinamika kebangsaan
menumbuhkan
dan
perkembangan
masyarakat dan pemerintah agar pembangunan
lingkungan strategis baik regional maupun
Indonesia berorientasi kelautan; meningkatan
global.
kapasitas
dipengaruhi
oleh
Diundangkannya
Undang-Undang
wawasan
sumberdaya
bahari
manusia
bagi
yang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang
berwawasan kelautan melalui pengembangan
merevisi beberapa ketentuan yang terdapat
pengetahuan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
mengelola
tentang
setidaknya
mepertahankan kedaulatan dan kemakmuran;
penyelenggaraan kelautan Indonesia diarahkan
dan membangun ekonomi kelautan secara
pada aspek (1) Wilayah laut; (2) Pembangunan
terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan
kelautan;
sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Perairan
(3)
Indonesia
Pengelolaan
kelautan;
(4)
Pengembangan Kelautan; (5) Pengelolaan
dan wilayah
teknologi laut
kelautan;
nasional
untuk
Misi ini didorong oleh kondisi faktual
Ruang dan perlindungan laut; (6) Pertahanan,
bahwa
keamanan, penegakan hukum dan keselamatan
memanfaatkan sumberdaya kelautan secara
di laut serta tata kelola kelembagaan. Undang-
optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara
Undang
lain: (1) belum adanya penataan batas maritim
Nomor
32
Tahun
2014
juga
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
bangsa
Indonesia
belum
bisa
Page 7
dan kelautan; (2) adanya konflik dalam
aspek-aspek yang sangat relevan dengan
pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya
Amanah Alinea Ke-4 dari Pembukaan UUD
jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4)
1945.
adanya otonomi daerah menyebabkan belum
identifikasi berbagai permasalahan krusial
adanya pemahaman yang sama terhadap
dalam
pengelolaan
kemaritiman dan kelautan.
sumber
daya
maritim
dan
kelautan; (5) adanya keterbatasan sumber daya manusia
dalam
maritim
dan
mengelola
ini
upaya
juga
telah
memanfaatkan
memberikan
sumberdaya
Multidimensi pengelolaan kemaritiman
daya
dan kelautan pada gilirannya mendorong
belum
pengambil kebijakan di bidang kemaritiman
optimalnya dukungan penelitian, dan ilmu
dan kelautan untuk melakukan harmonisasi
pengetahuan
dan
kelautan;
dan
dan teknologi
sumber
UU
(6)
maritim dan
sinkronisasi
peraturan
perundang-
kelautan. Dengan demikian UU No. 17 Tahun
undangan di bidang kemaritiman dan kelautan
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menuju pada unifikasi hukum kemaritiman
Panjang
telah
dan kelautan nasional yang saat ini begitu
pembangunan
terfragmentasi dalam berbagai institusi baik
memberikan
Nasional arahan
2005–2025 bagi
kemaritiman dan kelautan yang meliputi
nasional maupun di daerah.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 8
BAB IV ASPEK KELEMBAGAAN 4.1 Bentuk Perguruan Tinggi Berdasarkan uraian pada bagian latar
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 8
belakang dan tujuan pendirian perguruan
Tahun 2012 Tentang KKNI dan Peraturan
tinggi maka bentuk perguruan tinggi yang
Kementrian Pendidikan
akan didirikan Politeknik Negeri yang akan
No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
Bidang Pendidikan Tinggi, maka lulusan yang
berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau
akan dihasilkan oleh perguruan tinggi ini
Teknologi bidang kemaritiman. Politeknik ini
adalah Diploma Empat (D4) yang lulusannya
merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri
mendapat sebutan Sarjana Sains Terapan
yang
program
(SST), yang setara Strata 1 (S1) Plus. Jenjang
pendidikan terapan dalam sejumlah bidang
pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan
program studi. pendidikan terapan yang
profesional yang mempunyai beban studi
dimaksud
serta
minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan
berorientasi pada kebutuhan industri. Bentuk
maksimal 160 sks dengan kurikulum 8
perguruan
mampu
semester dan lama program antara 8 sampai 14
menghasilkan lulusan yang dapat secara
semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat
langsung
Atas.
akan
menyelenggarakan
bersifat
tinggi
menerapkan
professional,
diharapkan
keahliannya
pada
Dan Kebudayaan
bidang pembangunan maritim.
4.2 Nama Perguruan Tinggi Nama perguruan tinggi yang diusulkan
menghasilkan lulusan yang berkompetensi di
adalah Politeknik Negeri Maritim Boroko
bidang
atau disingkat Polimar-NUSA Boroko, yang
melaksanakan
menggambarkan identitas perguruan tinggi
Politeknik Negeri Maritim Boroko didukung
sebagai Politeknik Negeri dengan tujuan
dan ditunjang oleh lembaga penting dalam
utama
pengembangan
perguruan tinggi yaitu; 1) Lembaga penunjang
industri kemaritiman dan memperbaiki mutu
akademik, 2) Lembaga Penelitian dan lembaga
pengelolaan
pembangunan
pengabdian
terdapat
Boroko
untuk
di
mendukung
maritim
Kabupaten
yang
Bolaang
Mongondow Utara. Pendirian
Polimar-NUSA
kemartiman. Tri
kepada
Untuk
itu
dalam
Dharma
ini,
maka
masyarakat.
Ketiga
lembaga ini memiliki fungsi untuk menunjang visi misi Polimar-NUSA Boroko. Secara
Boroko
khusus ketiga lembaga ini memiliki tugas dan
didasari dengan semangat untuk melaksanakan
fungsinya
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat
bersinergi.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
masing-masing
namun
saling
Page 9
4.3 Tujuan Pendirian Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan
5.
Menghargai
keanekaragaman
budaya,
Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan
pandangan, kepercayaan, dan agama serta
oleh
pendapat/temuan orisinal orang lain
Pembukaan
mencerdasakan
UUD
1945
kehidupan
mengembangkan
adalah
bangsa
manusia
dan
6.
Indonesia
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta
memiliki
semangat
untuk
seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa
mendahulukan kepentingan bangsa serta
terdahadap Tuhan Yang Maha Esa, dan
masyarakat luas.
berbudi
pekerti
luhur,
serta
memiliki
Oleh
karena
itu,
lembaga
pendidikan
tinggi
pendidikan
yang
pengetahuan dan keterampilan, dan tanggung
merupakan
jawab kepada masyarakat dan bangsa. Untuk
mempunyai tujuan umum, sebagali berikut:
mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka
1.
Menyiapkan
peserta
menjadi
yang
memiliki
seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang ada
anggota
harus berupaya semaksimal mungkin untuk
kemampuan
mengembangkan secara seimbang seluruh
propesional
aspek kepribadian peserta didik, termasuk di
mengembangkan dan/atau memperkaya
dalamnya kecerdasan intelektul, kepekaan hati
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi
nurani, dan berketrampilan.
dan/atau kesenian.
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 ini
2.
masyarakat
didik
akademik yang
dapat
dan/atau menerapkan,
Mengembangkan dan menyebarkan ilmu
dan juga sesuai dengan budaya Bangsa
pengetahuan, teknologi dan atau kesenian
Indonesia,
serta
maka
implementasi
sistem
mengupayakan
penggunaannya
pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja
untuk meningkatkan
yang dilakukan di Indonesia pada setiap level
masyarakat dan memperkaya kebudayaan
kualifikasi
nasional.
mencakup
proses
yang
menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut:
3.
taraf
kehidupan
Memberikan kepada mereka kemampuan
1.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
intelektual, dengan demikian lulusan
2.
Memiliki moral, etika dan kepribadian
diharapkan
yang
intelektul yang tinggi dan handal, mampu
3.
di
dalam
menyelesaikan
kemampuan
tugasnya
melakukan perencanaan yang baik serta
Berperan sebagai warga negara yang
melaksanakan dengan efektif dan efisien,
bangga
4.
baik
mempunyai
dan
cinta
tanah
air
serta
4.
Mengendalikan sumberdaya manusia dan
mendukung perdamaian dunia
alam dengan baik, mengambil keputusan
Mampu bekerja sama dan memiliki
dengan
kepekaan sosial dan kepedulian yang
pengawasan dengan tegas. Berdasarkan
tinggi
tersebut di atas, maka bagi semua pihak
terhadap
masyarakat
dan
lingkungannya
menjadi
tepat,
dapat
kewajiban
memberikan
baginya
untuk
mengimplementasikan tujuan pendidikan
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 10
tersebut
kepada
masyarakat
menuju
bidang kemaritiman secara mendalam,
terciptanya kehidupan yang lebih baik.
serta
Secara khusus, pendirian Polimar-NUSA
memformulasikan
penyelesaian masalah secara efektif dan
Boroko ini bertujuan untuk: 1.
mampu
efesien sesuai prosedural.
Menghasilkan lulusan sarjana terapan
3.
Mampu mengambil keputusan yang tepat
yang mampu mengaplikasikan bidang
berdasarkan analisis informasi dan data,
keahliannya
memanfaatkan
dan mampu memberikan petunjuk dalam
menyelesaikan
memilih berbagai alternatif solusi.
IPTEK
dengan dalam
permasalahan secara adaptif dan terpadu di bidang kemaritiman. 2.
Menguasai
konsep
teoritis
bidang
pengetahuan kemaritiman secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
4.4 Lembaga Penunjang Akademik Kegiatan pembelajaran
di
pendidikan
mengembangkan
keprofesionalan
dosen
Boroko
dengan proses pembelajaran yang inovatif.
merupakan kegiatan utama dalam melahirkan
Dalam melaksanan perannya tentunya lembaga
lulusan yang berpretasi dan berdaya saing.
ini memiliki asas keadilan dan merata,
Tentunya
kegiatan
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya lembaga
pendidikan dan pembelajaran formulasinya
ini tidak membeda-bedakan latar belakang
berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang
peserta didik, atau calon tenaga pendidik dan
Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12
juga latar belakang sosial ekonomi orang tua.
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan
Untuk menunjang semua aspek dalam kegiatan
Perpres No. 4 Tahun 2014. Oleh karena itu
akademik maka di Polimar-NUSA Boroko
lembaga
terdapat beberapa lembaga penting yaitu;
dalam
ini
merencanakan,
Polimar-NUSA
dan
melaksanakan
memiliki
tugas
melaksanakan
untuk dan
a.
mengevaluasi layanan pendidikan sehingga dapat
mengembangkan
mutu
layanan
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pemebelajaran
b.
pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik.
Lembaga Administrasi Akademik dan kemahasiswaan
Untuk terciptaanya atmosfer akademik yang
c.
UPT Perpustakaan
memenuhi syarat sistem pembelajaran di
d.
UPT Puskom
perguruan tinggi maka lembaga penunjang
e.
UPT Laboratorium Maritim Terpadu.
akademik
ini
pun
akan
bertugas
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 11
4.5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sesuai dengan semangat dan cita-cita
networking
melalui
kerja
sama
dengan
Polimar-NUSA Boroko untuk menghasilkan
pengembang IPTEKS kemaritiman di level
lulusan yang dapat membangun kejayaan
regional dan international. Dalam mencapai
maritim
bermartabat
target sebagai Maritim Inovation Centre maka
khususnya di Sulawesi dan umumnya di
Lembaga Penelitian ini akan ditunjang oleh
Indonesia, maka politeknik ini didukung
pusat-pusat pengembang penelitian di bidang
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kemaritiman.
yang
tangguh
dan
Kepada Masyarakat (LP2M). Keberadaan
Peranan penting dari LP2M lainnya adalah
lembaga ini penting di sebuah perguruan
mengkoordinasi,
tinggi sesuai dengan Permendikbud No. 139
memonitoring serta mengevaluasi kualitas
Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan
akademik
Organisasi
Semangat
masyarakat. Lembaga ini menjadi pelopor
pendirian Politeknik Negeri Maritim Boroko
dalam mengembangkan dan menerapkan hasil-
ini
hasil penelitian di bidang kemaritiman kepada
Perguruan
diantaranya
Tinggi.
adalah
penyelenggaraan
dan
melaksanakan
layanan
kepada
penelitian dengan keterlibatan dosen dan
masyarakat
mahasiswa,
penelitian,
kegiatan pendidikan dan penelitian. Oleh
pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan
karena itu LP2M Polimar-NUSA Boroko
intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan
memiliki kewajiban penting dalam melakukan
dengan penyelenggaraan penelitian yang dapat
dukungan administrasi kepada unsur dosen
membangun
dan
publikasi
hasil
kekuatan
dan
martabat
sebagai
umum
dan
mahasiswa
penyempurnaan
dalam
dari
mengaplikasikan
kemaritiman Indonesia. Oleh karena itu LP2M
pengetahuan dan peneltian kepada masyarakat,
ini menjadi pusat untuk menciptakan inovasi-
industri dan pengembang Iptek kemaritiman.
inovasi
berbagai
Disamping itu pengembangan kerja sama
penelitian antar dosen, dan dosen dengan
dengan berbagai sektor di bidang kemaritiman
mahasiswa baik lokal, regional maaupun
menjadi bagian penting yang akan ditempuh
international. Lembaga ini bertugas untuk
oleh Polimar-NUSA Boroko sehingga dapat
mengkoordinasi, membentuk Rencana Induk
membangun kekuatan sumberdaya manusia
Pengembangan
(RIP)
yang berpengalaman dan mampu memberikan
Pengabdian
Kepada
yang
memonitoring
dihasilkan
dari
Penelitian
dan
dan
Masyarakat,
solusi
untuk
berbagai
mengevalusi
kemaritiman. Untuk itu dalam merespon
pengembangan penelitian di Polimar-NUSA
tantangan
Boroko. Disamping itu guna meningkatkan
kemaritiman maka LP2M Polimar-NUSA
peran politeknik ini lebih luas ke dunia
Boroko
industri maritim maka LP2M ini juga bertugas
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
untuk
mengembangkan
dan
yang
ditunjang
dihadapi
permasalahan
dengan
di
bidang
pusat-pusat
memperluas
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 12
4.6 Program Studi Yang Akan Diselenggarakan Berdasarkan PP No.4 Tahun 2014
memberikan
dampak positif pada dunia
Pendidikan
lapangan pekerjaan, dimana lalusannya akan
Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi
terserap dalam dunia kerja., selain karena
Pada
sumberdaya
Tentang
Penyelenggaraan
Bab
Umum,yang
I
Mengenai
dimaksud
Ketentuan
di
wilayah
tersebut
Program
memberikan peluang pengembangan program
Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
studi, juga salah satunya, karena sejalan
dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum
dengan
dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu
daerah,
jenis
pekerjaan yang nyata bagi lulusan program
pendidikan
dengan
alam
akademik,
pendidikan
program sehingga
profesi, dan/atau pendidikan vokasi.Sejalan
studi
dengan hal tersebut, makan Program Studi
penganggur baru.
yang
diusulkan
dalam
Polimar-NUSA
Boroko ini terdiri dari 3 (tiga) Program Studi, yaitu: 1.
2.
memberikan
dan
tidak
dan
prospek
menimbulkan
Selain itu, pemberian nama program studi yang diusulkan juga didasarkan dan
Program Studi Administrasi Perniagaan
Polimar-NUSA Boroko yang akan didirikan.
dan Bisnis Terapan;
Oleh karena penggunaan „maritim‟ yang
Program Studi
Teknologi Informasi
Program
Studi
Teknologi
Industri
Teknologi Konservasi
Ekosistem.
sesuai dengan pertimbangan yang terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
108/Dikti/Kep/2001
Nomor:
Tentang
Program
Jurusan
dan
Menteri
Pendidikan
Pedoman
Studi
berdasarkan
Dan/Atau Keputusan
Nasional
Nomor
234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi, yaitu adanya potensi bahwa program studi
yang
luas
cakupannya
dari
bidang
perikanan dan kelautan, maka penamaan
sedikit berbeda dengan nomenklatur program studi yang terdapat pada fakultas lain yang
Usulan pendirian Program Studi tersebut
Republik
lebih
program studi yang diusulkannya pun akan
Program Studi
Pembukaan
melekat kepada Program Studi yang diusulkan ini
Maritim; dan 4.
tersebut
pusat
disesuaikan dengan Perguruan Tinggi, yaitu
Pelabuhan; 3.
pemerintah
akan
dibuka
tersebut
akan
telah ada. Perbedaan penamaan ini sangat dianjurkan oleh pemerintah seperti yang tertuang
dalam
Jenderal
Keputusan DIKTI
108/Dikti/Kep/2001 Pembukaan
Nomor:
Tentang
Program
Direktur
Studi
Pedoman Dan/Atau
Jurusan, bahwa pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan, yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya
atau di
wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehatantar perguruan tinggi.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 13
Implementasi dari empat Program Studi ini
ekonomi
nantinya
industri dan usaha perikanan yang berwawasan
dilaksanakan
dengan
menggali
masyarakat
lingkungan,
kewenangan Nasional dan Perguruan Tinggi
kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut.
mengenai penyelenggaraan pendidikan yang
Sumberdaya manusia yang akan dihasilkan
bekerjasama
stakeholder
tersebut, diharapkan dapat mengembangkan
peningkatan
sumberdaya wilayah pesisir laut Sulawesi dan
terkait
untuk
seluruh
mendorong
Timur
untuk
peningkatan
kekuatan dan kemandirian melalui pendekatan
dengan
serta
pesisir,
mempertahankan
sumberdaya manusia yang handal di bidang
Kawasan
Indonesia
kemaritiman sehingga akan berdaya guna
pengelolaan yang adil dan lestari.
menuju
dalam meningkatkan pemberdayaan sosial dan
No. Nama Perguruan Tinggi
Provinsi
Kategori Status
Jml Dosen Tetap
Jml Mhs
Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
1
Politeknik Negeri Ambon Prop. Maluku Negeri
Aktif
245
1.787
1 : 7.3
2
Prop. Politeknik Negeri Ujung Sulawesi Pandang Selatan
Negeri
Aktif
294
2.258
1 : 7.7
3
Politeknik Negeri Manado
Prop. Sulawesi Utara
Negeri
Aktif
303
3.146
1 : 10.4
4
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Prop. Sulawesi Selatan
Negeri
Aktif
158
290
1 : 1.8
5
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Prop. Nusa Tenggara Timur
Negeri
Aktif
153
2.607
1 : 17
6
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Prop. Maluku Negeri
Aktif
87
110
1 : 1.3
7
Politeknik Negeri Nusa Utara
Prop. Sulawesi Utara
Aktif
41
781
1 : 19
Negeri
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 14
BAB V ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA 5.1 Tenaga pendidik (dosen) Di lingkungan perguruan tinggi, tenaga
4.
pendidik atau dosen merupakan salah satu
Memiliki
tanggung
jawab
atas
pelaksanaan tugas keprofesionalan;
kebutuhan utama sebagai penggerak berbagai
Disamping itu dalam melaksanakan tugas
hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan
keprofessionalan, dosen berkewajiban:
akademis. Proses transformasi pengetahuan,
1. Melaksanakan
pendidikan,
keterampilan dan perbaikan tingkah laku
dan
sangat ditentukan oleh kemampuan dosen
merencanakan,
melaksanakan
secara
pembelajaran,
serta
profesional
menciptkan
lulusan
perguruan tinggi yang berdaya saing. Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
pengabdian
kepada
penelitian, masyarakat;
menilai
proses dan
mengevaluasi hasil pembelajaran; 2. Meningkatkan
dan
mengembangkan
Dosen pada pasal 1 disebutkan bahwa “Dosen
kualifikasi akademik dan kompetensi
adalah pendidik profesional dan ilmuwan
secara
dengan
perkembangan
tugas
utama
mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
berkelanjutan sejalan dengan ilmu
pengetahuan,
teknologi dan seni; 3. Bertindak
obyektif
dan
tidak
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
diskriminatif atas dasar pertimbangan
masyarakat”. Dosen sangat menentukan mutu
jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi
pendidikan dan lulusan yang dilahirkan di
fisik tertentu, atau latar belakang sosio
suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu
ekonomi
sebagai
pembelajaran
profesi
yang
memiliki
prinsip
keprofesional dalam melaksanakan tugasnya
peserta
didik
dalam
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang
maka dosen memiliki prinsip :
undangan, hukum, dan kode etik, serta
1.
nilai nilai agama dan etika; dan
Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan
Memiliki komitmen untuk meningkatkan
kesatuan bangsa.
mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan,
3.
Prinsip dan azas serta aturan yang
dan akhlak mulia;
ditetapkan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005
Memiliki kualifikasi akademik dan latar
tentang Guru dan Dosen ini menjadi pedoman
belakang
bagi
pendidikan
bidang tugas; d.
sesuai
dengan
Polimar-NUSA
untuk
pendidik
yang
Memiliki kompetensi
menyiapkan
yang diperlukan sesuai dengan bidang
professional.
tugas;
Kepmendiknas RI No. 234/U/2000 tentang Pedoman
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
tenaga
Boroko
Kemudian
Pendirian
berdasarkan
Perguruan
Tinggi,
Page 15
terutama pada pasal 8 yaitu dosen tetap pada
yang
perguruan tinggi yang baru didirikan untuk
pemenuhan tenaga dosen ini masih kerjasama
setiap program studi sekurang-kurangnya 6
dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
(enam)
belakang
sehingga dosen yang berasal dari UNG akan
pendidikan sama/sesuai dengan program studi
melaksanakan pembelajaran sebagai dosen
yang diselengarakan dan dengan kualifikasi
kontrak,
yang memenuhi syarat. Namun Polimar-
sebagaimana
NUSA Boroko masih merupakan perguruan
234/U/2000 pasal 8 ayat 3.
orang
dengan
latar
mandiri.
dan
Oleh
hal
karena
ini
itu
dalam
dimungkinkan
Kepmendiknas
RI
No.
tinggi baru didirikan yang pada awalnya ini
Berikut ini kualifikasi dan jumlah
masih akan bekerja sama dengan perguruan
dosen untuk setiap program studi di Polimar-
tinggi lain untuk menuju perguruan tinggi
NUSA Boroko.
Tabel 2. Jumlah dosen berdasarakan kualifikasi untuk setiap program studi
No.
Program Studi
Kualifikasi Dosen
Jumlah
1.
Program Studi Administrasi Perniagaan dan Bisnis Terapan
S3
2
S2
3
S1
2
S3
1
S2
3
S1
2
S3
2
S2
3
S1
2
S3
2
S2
3
S1
2
2.
3.
4.
Program Studi Teknologi Informasi Pelabuhan
Program Studi Teknologi Industri Maritim
Program Studi Teknologi Konservasi Ekosistem
Total
7
6
7
7
5.2 Tenaga Penunjang Akademik Tenaga seseorang
penunjang yang
akademik
berdasarkan
adalah
persyaratan
menunjang
kegiatan
pembelajaran,
maka
unsur
dan
penunjang
pendidikan, keahlian, dan kemampuannya
akademik
bekerja pada Universitas untuk memberikan
penunjang akademik ini bertugas di setiap
pelayanan
atas
program studi untuk membantu dosen dalam
pranata
memanajemen adminsitrasi akademik dan
Dalam
pelayanan
pustakawan, komputer,
akademik,
yang
laboran, analis,
dan
terdiri
arsiparis, teknisi.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
sangat
pendidikan
kepada
dibutuhkan.
mahasiswa.
Tenaga
Untuk
Page 16
menciptakan atomosfer akademik dan layanan
dengan kepakaran di bidang kemaritiman.
pendidikan yang merata, maka Politeknik
Adapun pengembangan profesi dosen yang
Negeri Maritim Boroko menempatkan tenaga
akan diupayakan meliputi empat kompetensi,
penunjang akademik di setiap program studi
yaitu:
dan unit-unit penunjang akademik lainnya
1.
seperti perpustakaan, laboratorium, puskom dan
bidang
adminsitrasi
kemahasiswaan
Kompetensi pedagogis atau kemampuan dosen mengelola pembelajaran
2.
lainnya.
Kompetensi kepribadian atau standar kewibawaan,
Politeknik Negeri Maritim Boroko akan terus bertekad untuk membangun SDM yang
kedewasaan,
dan
keteladanan 3.
Kompetensi profesional atau kemampuan
professional dalam menjamin lahirnya lulusan
dosen untuk menguasai content dan
yang berprestasi dan handal
metodologi pembelajaran
kemaritiman.
Atas
pengembangan pendidik
(dosen)
di
bidang
dasar
itulah,
profesionalisme
tenaga
dan
tenaga
4.
Kompetensi dosen
penunjang
sosial
untuk
masyarakat luas.
rangka
Disamping
kualitas
kemampuan
melakukan
komunikasi
sosial, baik dengan mahasiswa maupun
akademik menjadi upaya yang penting dalam peningkatan
atau
Politeknik
itu
untuk
mendukung
Nergeri Maritim Boroko dengan membentuk
pengembangan profesionalnya dosen maka
sebuah pusat pengembangan profesi dan
perlu juga untuk melatih dosen agar mampu
peningkatan kualitas dosen yang disebut
mempublikasikan
dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan
kemampuan untuk menerapkan kepakaran.
dan Pembelajaran (LP3). Selain itu Politeknik
Upaya
Negeri Martim Boroko akan membentuk
dosen secara kontinu akan dilaksanakan oleh
jaringan organisasi jaminan mutu dosen
Polimar-NUSA Boroko.
5.3
karya
ilmiah,
untuk pengembangan
dan
professional
Struktur Organisasi Susunan organsisasi Poilteknik Negeri
Sub
Bagian
Keuangan,
Sub
Bagian
Maritim Boroko terdiri dari Direktur dan
Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dan
Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil
Rumah Tangga, Kepala Laboratorium, Kepala
Direktur
dan
Perpustakaan dan Ketua Program Studi serta
Keuangan, Bagian Administrasi Akademik,
Sekretaris Program Studi. Pada Tabel 2 berikut
Sub Bagian Data Akademik dan Regristrasi,
diuraikan tugas personil sumberdaya manusia
Sub Bagian Sarana Akademik, Sub Bagian
yang telah disampaikan di atas.
III,
Bagian
Administrasi
Administrasi, Kemahasiswaan dan Alumni,
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 17
Tabel 3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Jabatan No.
Jabatan
Tugas Pokok
1. Direktur
Bertanggung jawab atas berjalannya seluruh kegiatan di kampus, disamping kedudukannya selaku pimpinan Politeknik Negeri Maritim Boroko
2. Wakil Direktur I
Unsur pimpinan yang membidangi akademik (Pendidikan dan Pengajaran) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dan apabila Direktur berhalangan bertugas mewakili Direktur dalam kegiatan akademik dan pengajaran yang telah direncanakan dan dalam melakukan komunikasi dengan pihak di luar kampus.
3. Wakil Direktur II
Unsur pimpinan yang membidangi keuangan dan administrasi umum, bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dan apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili dalam pengelolaan administrasi kampus.
4. Wakil Direktur III
Unsur pimpinan yang membidangi akademik kemahasiswaan dan bertangung jawab langsung kepada Direktur serta apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili seperti kegiatan untuk pengembangan aktivitas, kreativitas mahasiswa internal maupun hubungan kemahasiswaan lainnya.
5. Wakil Direktur IV
Unsur pimpinan yang membidangi kerjasama dan bertangung jawab langsung kepada Direktur serta apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili seperti kegiatan untuk pengembangan kerjasama, baik kerjasama pendanaan kegiatan atau program, kerjasama antar lembaga dalam proses penempatan kerja almuni, dan kerjasama dalam bidang penelitian serta pengembangan.
6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Unsur wakil pimpinan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I
7. Sub Bagian Data Akademik dan Regristrasi Kemahasiswaan
Unsur pelaksanaan dibidang data akademik dan registrasi, pengelolaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, administrasi kemahasiswaan dan alumni yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan (BAAK).
8. Ketua Program Studi
Unsur pelaksana program studi ditingkat program studi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
9. Sekretaris Program Studi
Unsur pelaksana program studi ditingkat program studi dan bertanggung jawab langsung kepada ketua program studi yang ada dilingkungan
10. Kepala Laboratorium
Wakil pimpinan di bidang pengelolaan kegiatan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I
11. Perpustakaan
Unsur penunjang akademik, dikelola oleh pustakawan dan dipimpin oleh seorang kepala, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari sehari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 18
STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI MARITIM BOROKO DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR I Bidang Akademik
WAKIL DIREKTUR II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
WAKIL DIREKTUR III Bidang Kemahasiswaan
Pusat Pelayanan dan Pengadaan
LP2M
WAKIL DIREKTUR IV Bidang Kerjasama
Unit Kegiatan Kemahasiswaan
LP3 Unit Pelayanan
Dept. Administrasi Maritim
Unit Penempatan Kerja dan Alumni
Unit Pengadaan
Program Studi Administrasi Perniagaan dan Bisnis Terapan
BAUK
Unit Kerjasama Penempatan Kerja
Subag Keuangan
Dept. Teknologi Pelabuhan
Subag Kepegawaian
Unit Kerjasama Pendanaan
Subag Umum Program Studi Teknologi Informasi Pelabuhan
Unit Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Dept. Teknologi Industri Maritim Program Studi Teknologi Industri Maritim
Dept. Teknologi Konservasi Program Studi Teknologi Konservasi Ekosistem
Perpustakaan BAAK Akademik Kemhasiswaan
LP2M LP3 BAUK BAAK
= = = =
Keterangan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Badan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 19
BAB V ASPEK KEUANGAN dan RENCANA PENDANAAN SELAMA LIMA TAHUN Untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Polimar-NUSA Boroko, maka masalah pembiayaan merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat yang pada dasarnya biaya tersebut merupakan jantung dari kemajuan dari suatu perguruan tinggi. Sumber dana yang rencananya akan dikelola oleh Polimar-NUSA Boroko adalah: 1.
Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).
2.
Bantuan dari pemerintah (Kementerian Ristek dan Dikti).
3.
Bantuan dari pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara.
4.
Lembaga Pemerhati Pendidikan dan pihak swasta yang tidak mengikat. Sumber sumber dana ini akan berkesinambungan selama lima tahun dan seterusnya. Dari
berbagai sumber pendanaan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional pendidikan dan pengembangan pendidikan. Tabel 4. Proyeksi arus kas Polimar-NUSA Boroko Keterangan
2017
Saldo Awal
2018
2019
2020
2021
0
(5.410.000.000)
(390.000.000)
(520.000.000)
1.350.000.000
Subsidi Pemerintah Daerah
1.000.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
Subsidi Pemerintah Pusat APBN
-
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
Peneriman SPP
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Penerimaan Hibah
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Dana Lestari dari Alumni
-
-
-
-
-
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.600.000.000
6.400.000.000
5.550.000.000
4.700.000.000
3.850.000.000
Penerimaan Kas
Total Penerimaan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi
360.000.000
540.000.000
720.000.000
900.000.000
1.080.000.000
Pengeluaran Operasional Penelitian
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 20
Pengeluaran Operasional tidak langsung
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
910.000.000
1.140.000.000
1.370.000.000
1.600.000.000
1.830.000.000
6.000.000.000
5.500.000.000
4.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Subtotal Pengeluaran Investasi
6.100.000.000
5.650.000.000
4.700.000.000
1.750.000.000
1.800.000.000
Total Pengeluaran
7.010.000.000
6.790.000.000
6.070.000.000
3.350.000.000
3.630.000.000
Surplus/defisit
(5.410.000.000)
(390.000.000)
(520.000.000)
1.350.000.000
220.000.000
Saldo Akhir
(5.410.000.000)
(390.000.000)
(520.000.000)
1.350.000.000
220.000.000
Subtotal Pengeluaran Operasional Pengeluaran Investasi Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 21
BAB VI ASPEK SARANA FISIK Sebagai penggagas pendirian Polimar-NUSA Boroko, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara telah mempersiapkan dan membangun sarana prasaran penunjang pendidikan yakni: 1.
Sebuah Gedung 1 lantai dengan status milik sendiri (sertifikat terlampir);
2.
Lahan Pendukung sebagai lokasi pengembangan 3.000 m2
3.
Kendaraan operasional kampus;
4.
Ruangan kuliah/lokal (10 ruangan)
5.
Aula 1 ruangan
6.
Ruangan sivitas akademis (Direktur dan Wakil Direktur, BAAK, dan Ruang Dosen)
7.
Ruangan Perpustakaan, Laboratorium dan Komputer, Ruangan Ibadah
8.
Kursi atau Bangku kuliah untuk ruangan kuliah dengan jumlah 360 unit, meja dosen dan mahasiswa 20 unit, whiteboard 12 unit, komputer 10 unit
9.
Ruangan full AC
10. Lapangan parkir motor dan mobil yang cukup, dan berbagai fasilitas lainnya termasuk yang akan dikembangkan.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 22
BAB VII KESIMPULAN dan SARAN 7.1 Kesimpulan Berdasarkan pengkajian pada beberapa aspek yang diduga mempengaruhi tingkat kelayakan rencana Pendirian Polimar-NUSA Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1.
Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, melalui Bupati dan jajaran SKPD memberikan dukungan sepenuhnya untuk pendirian Polimar-NUSA Boroko;
2.
Kebijakan nasional yang mendorong pembangunan maritim dan penyediaan sumberdaya manusia yang dapat mengelola kemaritiman menjadi lebih baik merupakan pendorong semangat yang kuat bagi pendirian Polimar-NUSA Boroko;
3.
Aspek legalitas yang memberikan peluang berdirinya Perguruan Tinggi yang mempunyai ciri khas tertentu menjadi pengungkit yang besar bagi berdirinya Polimar-NUSA Boroko;
4.
Secara kelembagaan dan keuangan, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, dan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Riset dan Dikti, berpotensi untuk mampu mengelola dan menjalankan Polimar-NUSA Boroko;
7.2 Saran Agar rencana Pendirian Polimar-NUSA Boroko ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian perencana dan pengelola adalah: 1.
Kesiapan aspek keuangan dan pengadaan sarana prasarana, terutama yang bersumber dari daerah yang dananya dianggarkan di APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari DPRD.
2.
Upaya promosi mengenai rencana Pendirian Polimar-NUSA Boroko harus terus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga sekaligus memperoleh dukungan dari seluruh kalangan.
3.
Sebagai tindak lanjut dan untuk menyempurnakan dokumen usulan Pendirian Polimar-NUSA Boroko, maka perlu dilakukan studi banding dan koordinasi ke daerah lain yang telah memiliki Politeknik Maritim.
Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri Boroko
Page 23