HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari – April 2012 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari – April 2012

Volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Departemen Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Christina Sani, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe Pemimpin Redaksi Libraliana Badilangoe Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Imam Subarkah, Sukarelawati Permana, Amsal C. Appy, Rosalia Suci, Arief R. Permana, Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti Redaksi Pelaksana Agus Susanto Pratomo, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto, Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

DARI MEJA REDAKSI

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari s.d April 2012 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya dalam format dan nuansa baru. Penerbitan kali ini merupakan edisi khusus dalam rangka memperingati Kartini. Sebagai bentuk ekspresinya, seluruh penulis dalam edisi kali ini adalah perempuan dengan segala keindahan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Topik utama Buletin menyoroti mengenai Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan, yang ditulis oleh Dr. Tini Kustini, SH. Dalam rangka penanganan Tipibank, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk penegakan hukum di lingkungan perbankan mengingat bank dapat digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran Tipibank, dan agar industri perbankan menjadi bersih dari praktik penyimpangan yang dilakukan oleh bank ataupun Tipibank, serta untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan Tipibank. Selain itu, dalam edisi kali ini Buletin juga menurunkan 4 artikel lainnya, yaitu : 1. Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking, Prof. Dr. Etty S.Suhardo, SH, MS. 2. Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Go Lisanawati SH, MH. 3. Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank, Dyah Pratiwi, SH, MH (Analis Hukum Senior) dan Ayu Deviana, SH (Penasehat Hukum Yunior). 4. Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK, Fransiska Ari Indrawati, SH, (Analis Bank Muda), Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan April 2012, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca. Jakarta, April 2012 Redaksi

i


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN VOLUME 10, NOMOR 1, JANUARI – APRIL 2012 Halaman Dari Meja Redaksi...................................................................................................................................

i

Daftar Isi.................................................................................................................................................

iii

Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan........................................................................................................................

1 - 12

Dr. Tini Kustini, SH, (Analis Bank Madya Senior), Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking..............................................................................

13 - 28

Prof. Dr. Etty S. Suhardo, SH, MS, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan ..............................

29 - 40

Dr. Go Lisanawati SH, MH, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita PajakTerhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank.............................................................

41 - 46

Dyah Pratiwi, SH, MH (Analis Hukum Senior) dan Ayu Deviana, SH (Penasehat Hukum Yunior), Departemen Hukum, Bank Indonesia Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK...............................................................................

47 - 54

Fransiska Ari Indrawati, SH, (Analis Bank Muda), Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2012..............

55 - 58

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum, Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2012........

59 - 85

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)

iii


NOTA KESEPAHAMAN BANK INDONESIA, KEPOLISIAN, DAN KEJAKSAAN SEBAGAI BENTUK KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN Oleh : Dr. Tini Kustini, SH, Analis Bank Madya Senior, Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia Abstrak MoU-Tipibank-Koordinasi. Nota Kesepahaman Penanganan Tipibank merupakan suatu MoU dengan bentuk gentlemen’s agreement yang pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik (good faith), sehingga mempunyai kekuatan mengikat secara moral (moral obligation).

A. PENDAHULUAN

maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Perkembangan dalam industri perbankan dan teknologi informasi, disamping berdampak positif

Tindak pidana perbankan melibatkan dana

dapat pula menimbulkan dampak negatif berupa

masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya

semakin beragamnya tindak pidana perbankan

Tipibank merugikan kepentingan berbagai pihak,

(Tipibank).

baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas

Bank sering dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran

perbankan, pemerintah dan masyarakat luas, sehingga

untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau

memerlukan penanganan yang tuntas.

kelompok tertentu secara melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan komisaris,

Bank Indonesia ikut serta dalam penegakan hukum

direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan/atau

(law enforcement) dalam bentuk investigasi dan/atau

pemegang saham baik dilakukan secara sendiri-

pemeriksaan forensik terhadap Tipibank yang terjadi

sendiri maupun bersama-sama dengan pihak di luar

pada suatu bank. Hasil investigasi dilaporkan kepada

bank.

penegak hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan pada akhirnya menghasilkan suatu

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas bank,

putusan pengadilan.

Bank Indonesia dapat menemukan adanya dugaan Tipibank yang selanjutnya penanganannya akan

Peranan perbankan yang strategis dan karakteristik

ditindaklanjuti melalui proses hukum.

bank sebagai lembaga kepercayaan, maka setiap hal yang mengganggu kegiatan perbankan seperti

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang

Tipibank memerlukan penanganan yang baik.

pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan

Mengingat, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan

Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah

untuk melakukan penyidikan, maka penanganan

subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang

dugaan Tipibank memerlukan koordinasi dengan

bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan,

lembaga lain, salah satunya adalah koordinasi antara

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012

Bank Indonesia dengan penegak hukum. Selanjutnya,

2) Tindak pidana yang dilakukan dalam

untuk memperlancar, mempercepat, dan

menjalankan fungsi dan usahanya sebagai

mengoptimalkan penanganan Tipibank dilakukan

bank berdasarkan Undang-Undang

koordinasi antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara

Perbankan.4

Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah: 1) Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang

B. TINDAK PIDANA PERBANKAN

berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai

Pemakaian istilah Tipibank dan tindak pidana di bidang

sasaran maupun sebagai sarana.5

perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila

2) Tindak pidana yang tidak hanya mencakup

ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan

pelanggaran terhadap Undang-Undang

perundang-undangan yang memberikan pengertian

Perbankan saja, melainkan mencakup pula

tentang Tipibank dengan tindak pidana di bidang

tindak pidana penipuan, penggelapan,

perbankan.1

pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.6

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian

Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut

yang berbeda untuk kedua Tipibank dan tindak

di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar.

pidana di bidang perbankan,

yaitu2

Secara terminologis, istilah Tipibank berbeda dengan

a. Tindak pidana perbankan adalah:

tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana

1) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan

di bidang perbankan mempunyai pengertian yang

perundang-undangan sebagaimana diatur

lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-

(Undang-Undang

Perbankan).3

peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus,

1

selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian MasalahMasalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68. Istilah tindak pidana di bidang perbankan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam UndangUndang tersebut tidak terdapat definisi atau pengertian tentang tindak pidana di bidang perbankan.

2

Ibid., bandingkan dengan Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14, yang mengemukakan bahwa perbedaan yang cukup mendasar atas pengertian tindak pidana di bidang perbankan dan Tipibank adalah: a. Tipibank merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). b. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, KUHP, dan Peraturan Hukum Pidana Khusus, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Subversi, dan Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

3

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir ..... op.cit., hlm. 18.

2

yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan

4

Ibid, hlm. 8. H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 44, menyebut tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan perbankan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Istilah kejahatan perbankan digunakan mengingat belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Selain itu kejahatan perbankan mempunyai arti luas, karena dapat berarti bank sebagai korban maupun bank sebagai pelaku.

5

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir ..... op.cit., hlm. 18.

6

Ibid, hlm.12-13.


menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.7 Artinya

Dalam pengertian sempit, Tipibank hanya terbatas

tindak pidana di bidang perbankan menyangkut

kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai

perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan

perbuatan pidana menurut Undang-Undang

diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam

Perbankan. Sementara dalam pengertian luas,

peraturan lain,8 atau disamping merupakan perbuatan

Tipibank tidak terbatas hanya kepada yang diatur

yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang

oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup

Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah,

pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam

juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan

perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi

di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang

secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal

Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti money laundering dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, Tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.9

(capital market crime), kejahatan komputer (computer crime), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (custom crime).11 Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian Tipibank, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan

Sementara itu, Moch. Anwar membedakan pengertian Tipibank dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.10 Khusus untuk Tipibank, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas.

pengertian Tipibank sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

7

H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana ... Op. Cit., hlm. 44. Bandingkan dengan M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11, yang menyatakan bahwa istilah tindak pidana perbankan sebenarnya terkandung tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan, melainkan juga Undang-Undang Bank Indonesia, KUHP, dan peraturan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak PidanaPencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa, dan Undang-Undang Anti Subversi.

8

Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 274.

9

Ibid, hlm. 274.

10 Istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, H.A.K. Moch Anwar, Tindak Pidana ..... op.cit. Lihat pula Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 74.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu

11 N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 212.

3


negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak

miliar,13 dengan beberapa sanksi yang diatur dalam

pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika,

peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-

namun dapat pula berlangsung beberapa lama.

Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana

Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang hanya

di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan

mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama

lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat

20 tahun ditambah denda tertinggi sebesar Rp.10

berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup

miliar,14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang

dengan lembaga keuangan lainnya.

mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan pengenaan pidana penjara

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi

terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup

pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan

ditambah denda terendah sebesar Rp.50 juta dan

pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan

tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan sanksi tertinggi

kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46,

pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda

47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara

paling banyak Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif

itu, Tipibank dengan kategori pelanggaran dengan

dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama

sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana

3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.150

yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu

juta, kumulatif dan alternatif pidana penjara terendah

pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan Tipibank

1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana

ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan

denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi

ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Harapan penggolongan Tipibank sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.12 Sementara Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi Tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan tertinggi sebesar Rp.200

12 Pasal 51 berikut penjelasannya Undang-Undang Perbankan.

4

13 Undang-Undang Perbankan mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan secara kumulatif, sementara perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran secara alternatif dan kumulatif, yaitu: 1. Kumulatif: a. Pidana penjara: 5 s.d 15 tahun ditambah pidana denda: Rp.10 s.d Rp.200 miliar (Pasal 46); b. Pidana penjara: 2 s.d 4 tahun ditambah pidana denda: Rp.10 s.d Rp.200 miliar (Pasal 47 ayat (1)); c. Pidana penjara: 2 s.d 4 tahun ditambah pidana denda: Rp.4 s.d Rp.8 miliar (Pasal 47 ayat (2)); d. Pidana penjara: 2 s.d 7 tahun ditambah pidana denda: Rp.4 s.d Rp.15 miliar (Pasal 47A); e. Pidana penjara: 2 s.d 10 tahun ditambah pidana denda: Rp.5 s.d Rp.100 miliar (Pasal 48 ayat (1)); f. Pidana penjara: 5 s.d 15 tahun ditambah pidana denda: Rp.10 s.d Rp.200 miliar (Pasal 49 ayat (1)); g. Pidana penjara: 3 s.d 8 tahun ditambah pidana denda: Rp.5 s.d Rp.100 miliar (Pasal 49 ayat (2)); h. Pidana penjara: 3 s.d 8 tahun ditambah pidana denda: Rp.5 s.d Rp.100 miliar (Pasal 50); i. Pidana penjara: 7 s.d 15 tahun ditambah pidana denda: Rp.10 s.d Rp.200 miliar (Pasal 50A); 2. Kumulatif dan Alternatif: Pidana kurungan: 1 s.d 2 tahun dan/atau pidana denda: Rp.1 s.d Rp.2 miliar (Pasal 48 ayat (2)). 14 Undang-Undang PPTPPU mengatur sanksi pidana secara kumulatif, namun hanya mengatur sanksi tertinggi, sehingga sanksi terendah diserahkan kepada pengadilan, yaitu: 1. Pidana penjara: paling lama 20 tahun ditambah pidana denda: paling banyak Rp.10 miliar (Pasal 3); 2. Pidana penjara: paling lama 20 tahun ditambah pidana denda: paling banyak Rp.5 miliar (Pasal 4); 3. Pidana penjara: paling lama 5 tahun ditambah pidana denda: paling banyak Rp.1 miliar (Pasal 5).


Rp.1 miliar,15 dan KUHP, seperti penggelapan yang

Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang

mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama

dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Tujuan

4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.900,-, maka

dari koordinasi tersebut adalah untuk penegakan

sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang

hukum di lingkungan perbankan mengingat bank

Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang

dapat digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran

dengan pengaturan dalam Undang-Undang PPTPPU,

Tipibank, dan agar industri perbankan menjadi bersih

Undang-Undang Tipikor, dan KUHP, sementara untuk

dari praktik penyimpangan yang dilakukan oleh bank

sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan

ataupun Tipibank, serta untuk memperlancar,

mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bisa

mempercepat dan mengoptimalkan penanganan

mencapai Rp.200 miliar.

Tipibank.

C. KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Koordinasi antara Bank Indonesia dan penegak hukum telah dilaksanakan sejak tahun 1997 dengan penetapan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung

Dalam rangka penanganan Tipibank, Bank Indonesia

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

melakukan koordinasi dengan beberapa instansi

Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP-

terkait, antara lain dengan Kepolisian Negara Republik

126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, No.30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan,

15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi pidana secara kumulatif dan gabungan antara kumultatif dan alternatif, yaitu: 1. Kumulatif: a. Pidana penjara: 4 s.d 20 tahun ditambah pidana denda: Rp.200 juta s.d Rp.1 miliar (Pasal 2); b. Pidana penjara: 3 s.d 15 tahun ditambah pidana denda: Rp.150 juta s.d Rp.750 juta (Pasal 6); c. Pidana penjara: 2 s.d 7 tahun ditambah pidana denda: Rp.100 juta s.d Rp.350 juta (Pasal 7); d. Pidana penjara: 3 s.d 15 tahun ditambah pidana denda: Rp.150 juta s.d Rp.750 juta (Pasal 8); e. Pidana penjara: 1 s.d 5 tahun ditambah pidana denda: Rp.50 juta s.d Rp.250 juta (Pasal 9); f. Pidana penjara: 2 s.d 7 tahun ditambah pidana denda: Rp.100 juta s.d Rp.350 juta (Pasal 10); g. Pidana penjara: 1 s.d 5 tahun ditambah pidana denda: Rp.50 juta s.d Rp.250 juta (Pasal 11); h. Pidana penjara: seumur hidup atau pidana penjara 4 s.d 20 tahun ditambah pidana denda: Rp.200 juta s.d Rp.1 miliar (Pasal 12); i. Pidana penjara: 4 s.d 20 tahun ditambah pidana denda: Rp.200 juta s.d Rp.1 miliar (Pasal 12B). 2. Kumulatif dengan sanksi tertinggi: Pidana penjara: paling lama 3 tahun ditambah pidana denda: paling banyak Rp.50 juta(Pasal 12A). 3. Kumulatif dan Alternatif dengan sanksi tertinggi: a. Pidana penjara: paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda: paling banyak Rp.150 juta(Pasal 13); b. Pidana penjara: paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda: paling banyak Rp.150 juta(Pasal 24). 4. Kumulatif dan Alternatif: a. Pidana penjara: 1 s.d 20 tahun dan/atau pidana denda: Rp.50 juta s.d Rp.1 miliar (Pasal 3); b. Pidana penjara: 1 s.d 5 tahun dan/atau pidana denda: Rp.50 juta s.d Rp.250 juta (Pasal 5); c. Pidana penjara: 3 s.d 12 tahun dan/atau pidana denda: Rp.150 juta s.d Rp.600 juta (Pasal 21); d. Pidana penjara: 3 s.d 12 tahun dan/atau pidana denda: Rp.150 juta s.d Rp.600 juta (Pasal 22); e. Pidana penjara: 1 s.d 6 tahun dan/atau pidana denda: Rp.50 juta s.d Rp.300 juta (Pasal 23).

yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2004 diganti dengan Surat Keputusan Bersama No.KEP902/A/J.A/12/2004; No.POL:Skep/924/XII/ 2004; dan No.6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (SKB Tipibank),16 dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 2011 diganti dengan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia No.13/104/KEP.GBI/2011, No.B/31/XII/2011, No.Kep-261/A/JA/ 12/2011 tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan (NK Penanganan Tipibank).17

16 SKB Tipibank merupakan ketentuan baku dalam penanganan Tipibank, hal ini diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menyampaikan Surat No.S-241/M.EKON/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 kepada Presiden Republik Indonesia yang menginformasikan bahwa Bank Indonesia, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI sepakat penyelesaian dugaan Tipibank mengacu pada SKB Tipibank. 17 Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini selama tiga tahun terhitung sejak penandatanganan tanggal 19 Desember 2011, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Lihat Praemisi NK Penanganan Tipibank yang menyatakan bahwa para pihak adalah: “a. Darmin Nasution selaku Gubernur Bank Indonesia, selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

5


SKB Tipibank merupakan ketentuan baku dalam

Bank Indonesia melakukan investigasi atas dugaan

penanganan Tipibank, hal ini diakui oleh Menteri

Tipibank pada bank, selanjutnya hasil investigasi

Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat No.

dibahas pada rapat Tim Kerja dan apabila diperlukan

S-241/M.EKON/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005

dibahas pula pada rapat Tim Pleno. Apabila hasil

kepada Presiden Republik Indonesia yang

pembahasan terdapat indikasi kuat adanya dugaan

menginformasikan bahwa Bank Indonesia, Kejaksaan

Tipibank, maka selanjutnya Bank Indonesia melaporkan

RI, dan Kepolisian Negara RI sepakat penyelesaian

kepada penyidik disertai informasi antara lain jenis

dugaan Tipibank dengan mengacu pada SKB

pelanggaran, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar,

Tipibank, yang berlaku pula untuk NK Penanganan

barang bukti, dan pelaku.

Tipibank sebagai pengganti dari SKB Tipibank. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan NK Nota Kesepahaman Penanganan Tipibank terdiri dari

Penanganan Tipibank, pelaksanaan koordinasi NK

7 Bab dan 28 Pasal, dengan ruang lingkup koordinasi

Penanganan Tipibank dilakukan oleh Tim Koordinasi

antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik

dengan dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan

Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

oleh Bank Indonesia.19 Tim Koordinasi terdiri atas

penanganan Tipibank sebagaimana diatur dalam

Tim Pengarah, Tim Koordinasi Tingkat Pusat dan Tim

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang

Koordinasi Tingkat Daerah, yang masing-masing

Perbankan, atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66

terdiri dari Tim Pleno dan Tim Kerja.20 Tim Pleno dan

Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan bentuk

Tim Kerja terdiri dari perwakilan dari Bank Indonesia,

koordinasi meliputi pembahasan dan pelaporan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan

dugaan Tipibank, penyediaan saksi dan ahli,

Republik Indonesia.

pemblokiran rekening, penyitaan uang dan dokumen, tukar menukar informasi, evaluasi, dan kegiatan

Tim Pengarah terdiri dari atas tiga anggota, yaitu

lainnya.18

Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik

Maksud NK Penanganan Tipibank adalah sebagai

Indonesia. Tim Pengarah mempunyai tugas

landasan bagi Bank Indonesia, Kepolisian Negara

memberikan arahan dan/atau keputusan yang bersifat

Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia

strategis.21

untuk melakukan koordinasi memperkuat penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih di

Tim Pleno dibagi menjadi Tim Pleno Tingkat Pusat

lingkungan Bank Indonesia, Kepolisian Negara

dan Tim Pleno Tingkat Daerah, yang menyelenggarakan

Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Adapun tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya koordinasi dalam rangka memperlancar,

Tim Pleno Tingkat Pusat terdiri atas anggota tetap

mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan

dan anggota tidak tetap.22 Anggota tetap Tim Pleno

Tindak Pidana Perbankan.

Tingkat Pusat mempunyai hak suara dan wewenang

b.

c.

JENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. BASRIEF ARIEF selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.”

18 Pasal 2 NK Penanganan Tipibank.

6

19 Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 10 s.d Pasal 12 NK Penanganan Tipibank. 20 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) NK Penanganan Tipibank. 21 Pasal 5 NK Penanganan Tipibank. 22 Pasal 6 ayat (1) NK Penanganan Tipibank.


memutus,23 sedangkan anggota tidak tetap Tim

memutus,27 sedangkan anggota tidak tetap Tim Kerja

Pleno Tingkat Pusat memberikan masukan kepada

Tingkat Pusat dapat hadir pada rapat Tim Kerja

anggota tetap Tim Pleno Tingkat Pusat.24

Tingkat Pusat dan memberikan masukan kepada anggota tetap Tim Kerja Tingkat Pusat sepanjang

Tim Pleno Tingkat Daerah terdiri atas Pemimpin Bank

ditunjuk oleh Ketua Tim Kerja Tingkat Pusat.28

Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala

Sementara Tim Kerja Tingkat Daerah terdiri atas

Kejaksaan

Tinggi.25

perwakilan masing-masing lembaga.29

Tim Pengarah atau Tim Pleno dapat melakukan siaran

Tim Kerja menyelenggarakan rapat sekurang-

pers terkait penanganan Tipibank sesuai dengan tugas

kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk

dan wewenang masing-masing lembaga, dengan

mengevaluasi tindak lanjut atau perkembangan

mempertimbangkan dampak bagi kelangsungan

penanganan dugaan Tipibank yang sedang diproses

usaha bank dan industri perbankan pada umumnya.

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

Tim Kerja dibagi menjadi Tim Kerja Tingkat Pusat yang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya

Dalam rangka pelaksanaan dari NK Penanganan

empat kali dalam setahun dan Tim Kerja Tingkat

Tipibank, maka diterbitkan ketentuan pelaksana

Daerah yang menyelenggarakan rapat sekurang-

yang mengatur pelaksanaan koordinasi, yaitu

kurangnya dua kali dalam setahun.

Petunjuk Pelaksanaan No.13/10/KEP. DpG/2011; No.B/4768/XII/2011/Bareskrim; No.Kep-04/E/EJP/12/

Tim Kerja Tingkat Pusat terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak

tetap.26

2011; No.Juk 12/F/Fsp/12/ 2011 tanggal 19 Desember

Anggota tetap Tim Kerja

2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi

Tingkat Pusat mempunyai hak suara dan wewenang

Penanganan Tindak Pidana Perbankan. Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur antara lain persiapan dan pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi, tata cara

23 Pasal 6 ayat (2) NK Penanganan Tipibank yang berbunyi: “Anggota tetap Tim Pleno Tingkat Pusat mempunyai hak suara dan wewenang memutus, terdiri atas empat anggota, yaitu: a. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahkan Bidang Investigasi; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia; d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.” 24 Pasal 6 ayat (3) NK Penanganan Tipibank yang berbunyi: “Anggota tidak tetap Tim Pleno Tingkat Pusat memberikan masukan kepada anggota tetap Tim Pleno Tingkat Pusat, terdiri atas delapan anggota, yaitu: a. Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia; b. Direktur Hukum Bank Indonesia; c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya; d. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; e. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Direktur Tindak Pidana Korupsi pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan h. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.” 25 Pasal 7 ayat (1) NK Penanganan Tipibank. 26 Pasal 8 ayat (1) NK Penanganan Tipibank.

pelaksanaan koordinasi meliputi antara lain pembahasan dugaan Tipibank, pelaporan dugaan

27 Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) NK Penanganan Tipibank yang menyatakan bahwa Tim Kerja Tingkat Pusat terdiri atas 17 anggota, yaitu Kepala Biro Investigasi Perbankan Bank Indonesia, sebagai Ketua, dan beranggotakan perwakilan dari masing-masing lembaga Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI. 28 Pasal 8 ayat (6) NK Penanganan Tipibank yang menyatakan bahwa terdiri atas 9 (sembilan) anggota dari perwakilan masing-masing lembaga. 29 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) NK Penanganan Tipibank yang berbunyi: “(1) Tim Kerja Tingkat Daeraj terdiri atas sebanyak-banyaknya tujuh anggota, yaitu: a. Deputi Pemimpin Bank Indonesia yang membawahkan Bidang Perbankan; b. Pejabat Kantor Bank Indonesia yang membawahkan Bidang Perbankan dan/atau Pejabat Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi Sekretariat Tingkat Daerah; c. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah; d. Kepala Sub Direktorat yang menangani Perbankan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah; e. Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi; dan f. Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi. (2) Tim Kerja Tingkat Daerah diketuai oleh Deputi Pemimpin Bank Indonesia yang membawahkan Bidang Perbankan.”

7


Tipibank, penyediaan saksi dan ahli, pemblokiran

agreement. An implied agreement resulting from

rekening, penyitaan uang dan dokumen, tukar

the express terms of another agreement, whether

menukar informasi, evaluasi, kegiatan lainnya, dan

written or oral.31

siaran pers. Wikipedia menyatakan bahwa: A Memorandum of D. KEKUATAN MENGIKAT NOTA KESEPAHAMAN

Understanding is a document describing a bilateral or multilateral agreement between parties. It expresses

Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana

a convergence of will between the parties, indicating

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)

an intended common line of action. It most often is

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang

used in cases where parties do not intend to imply a

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri

legal commitment. It is a more formal alternative to

dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/

a gentlemen's agreement. In some cases, depending

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

on the exact wording, MoUs can have the binding

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

power of a contract; as a matter of law, contracts do

Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/

not need to be labeled as such to be legally binding.

Kota, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR/DPR/

Whether or not a document constitutes a binding

DPD/MA/MK/BPK/KY/BI/Menteri/badan/lembaga atau

contract depends only on the presence or absence

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

of well-defined legal elements in the text proper of

Undang/Pemerintah atas perintah Undang-Undang/

the document (the so-called "four corners"). This can

DPRD Provinsi/Gubernur/DPRD Kabupaten/Kota/

include express disclaimers of legal effect, or failure

Bupati/Walikota/Kepala Desa atau yang setingkat.

of the MoU to fulfill the elements required for a valid

Kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-

contract (such as lack of consideration in common

undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Artinya,

law jurisdictions). For example, a binding contract

Nota Kesepahaman bukan merupakan salah satu

typically must contain mutual consideration - a legally

jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya

enforceable obligations of the parties, and its formation

timbul suatu pertanyaan, jenis apakah Nota

must take place free of the so-called real defenses to

Kesepahaman? dan bagaimana kekuatan mengikat

contract formation (fraud, duress, lack of age or

dari suatu Nota Kesepahaman?

mental capacity, etc.).32

Nota Kesepahaman adalah sama dengan

MoU merupakan suatu dokumen hukum yang

Memorandum of Understanding (MoU) yang sering

menjelaskan persetujuan para pihak, namun MoU

menjadi dasar bagi suatu kerjasama diantara beberapa

tidaklah seformal sebuah perjanjian.

lembaga. Memorandum of Understanding dibuat antara subyek Memorandum of Understanding berasal dari kata

hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya,

Memorandum dan Understanding. Pengertian

baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk

Memorandum dalam Black’s Law Dictionary adalah

melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kegiatan

a brief note, in writing, of some transaction or an

dengan jangka waktu tertentu. Dasar penyusunannya

outline of some intended instrument drawn up in

adalah sama dengan perjanjian atas dasar hasil

brief and compendious form.30 Sementara, pengertian Understanding adalah in the law of contracts, an 31 Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, 1997, hlm.1526.

30 Black’s Law Dictionary, Third Edition, New York, 1991, hlm.295.

8

32 Dikutip pada http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding (14 Februari 2012).


permufakatan para pihak. Namun demikian, MoU

MoU, atau LoI sering dirujuk sebagai MoU dan

bukanlah merupakan suatu perjanjian secara utuh,

demikian sebaliknya MoU sering dirujuk sebagai LoI.

namun merupakan suatu perjanjian pendahuluan,

MoU vice versa LoI sebagai perjanjian pendahuluan

dalam arti akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian

dan bukan sebagai suatu perjanjian yang formal

lain yang mengatur secara lebih terinci. Oleh

tercermin dalam pengertian dan karakteristik suatu

karenanya, MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.

LoI, yaitu ”LoI is a document outlining an agreement

Dengan perkataan lain, MoU merupakan suatu

between two or more parties before the agreement

dokumen yang memuat saling pengertian di antara

is finalized. The concept is similar to a heads of

para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU

agreement. Such agreements may be Asset Purchase

harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga MoU

Agreements, Share Purchase Agreements, Joint-

mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini sesuai dengan

Venture Agreements and overall all Agreements which

pendapat beberapa pakar, yaitu Munir Fuady yang

aim at closing a financially large deal. LoI is resemble

menyatakan bahwa MoU merupakan perjanjian

written contracts, but are usually not binding on the

pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan

parties in their entirety. Many LoI, however, contain

diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat

provisions that are binding, such as non disclosure

aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu

agreements, a covenant to negotiate in good faith,

materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja. Selanjutnya,

or a “stand stil”l or “no-shop” provision promising

Erman Radjagukguk menyatakan bahwa MoU

exclusive rights to negotiate. A LoI may sometimes

merupakan dokumen yang memuat saling pengertian

be interpreted by a court of law as binding the parties

dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan

to it, if it too closely resembles a formal contract.”35

dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sepesifik

dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi

antara MoU dan LoI, yaitu LoI menguraikan maksud

kekuatan yang mengikat.

dari salah satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian, dan dapat ditandatangani

Di Inggris, MoU sering dinamakan dengan concordat

hanya oleh pihak yang mempunyai maksud tersebut,

yang merupakan perjanjian sukarela (voluntary

sementara MoU harus ditandatangani oleh semua

agreement).33

pihak agar menjadi sah sebagaimana halnya suatu

Sementara dalam Hukum Perdata

Amerika, MoU biasanya dipersamakan dengan letter of intent

(LoI).34

perjanjian.

Tujuan lembaga menggunakan MoU

adalah untuk menetapkan koordinasi. LoI vice versa

Beberapa unsur yang terdapat dalam MoU adalah: (1) MoU merupakan perjanjian pendahuluan; (2) Materi muatan MoU merupakan hal-hal yang pokok;

33 Dikutip pada http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding (14 Februari 2012), An example is the 2004 The Concordat between bodies inspecting, regulating and auditing health or social care is a "voluntary agreement between organisations that regulate, audit, inspect or review elements of health and healthcare in England". It is made up of 10 objectives designed to promote closer working between the signatories. Each objective is underpinned by a number of practices that focus developments on areas that will help to secure effective implementation. The term is often used in the context of devolution, for example the 1999 concordat between the central Department for Environment, Food and Rural Affairs and the Scottish Environment Directorate. 34 Dikutip pada http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding (14 Februari 2012), In private U.S. law, MoU is a common synonym for a letter of intent. One example is the MoU between Bush and Kerry for the 2004 debates iii.

(3) Materi muatan MoU akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian. Mengingat perjanjian (meskipun MoU dikategorikan sebagai perjanjian pendahuluan) berada dalam ranah Hukum Perdata, maka MoU tunduk pada ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam Buku Ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya, syarat sahnya MoU

35 Dikutip http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding (14 Februari 2012),

9


sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian

pengaturan MoU tunduk pada ketentuan perikatan

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,

dalam KUHPerdata. Dengan perkataan lain, MoU

yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

merupakan gentlemen’s agreement berisi pernyataan

(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3)

kesepakatan dari para pihak yang pelaksanaannya

suatu hal yang tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

didasarkan pada suatu itikad baik (good faith),

Perjanjian yang bertujuan untuk mengatur hubungan

sebagaimana halnya suatu gentlemen’s agreement

hukum dan melahirkan seperangkat hak dan

is generally an unsigned and unforceable agreement

kewajiban diantara para pihak, sehingga hanya

made between parties who expect its performance

mengikat para pihak yang mengadakan

kesepakatan,36

because of good faith.38 Mengingat MoU merupakan

mengakibatkan semua perjanjian yang dibuat secara

perjanjian pendahuluan dimana kesepakatan para

sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak

pihak hanya bersifat ikatan moral (moral obligation),

yang

membuatnya.37

maka harus ditindaklanjuti dengan perjanjian agar mengikat para pihak secara hukum. Apabila terjadi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kekuatan

pelanggaran atau kelalaian atas MoU dari salah satu

mengikat dan memaksa suatu MoU dapat ditinjau

pihak, maka para pihak tidak dapat melakukan upaya

dari dua hal, yaitu perjanjian dan perjanjian

hukum.

pendahuluan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka NK Penanganan Dalam hal MoU disamakan dengan perjanjian, maka

Tipibank merupakan MoU yang disamakan dengan

MoU mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa

perjanjian pendahuluan atau merupakan gentlemen’s

yang sama dengan perjanjian, yaitu MoU yang dibuat

agreement yang hanya bersifat ikatan moral (moral

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

obligation), dengan dasar penyusunan perjanjian atas

para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur

dasar hasil permufakatan Bank Indonesia, Kepolisian

dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Artinya, MoU yang

Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik

telah dibuat secara sah memenuhi persyaratan sesuai

Indonesia yang pelaksanaannya didasarkan pada

dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka MoU tersebut

itikad baik (good faith). Hal ini sesuai dengan praemisi

mempunyai kekuatan mengikat dapat disamakan

NK Penanganan Tipibank bahwa NK dilaksanakan

dengan sebuah Undang-Undang yang memiliki

sesuai dengan tugas dan wewenang para pihak

kekuatan mengikat dan memaksa atas muatan materi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

dalam MoU. Apabila terjadi pelanggaran atau

undangan. Artinya pelaksanaan tugas dan wewenang

kelalaian atas MoU dari salah satu pihak, maka upaya

para pihak tetap berlandaskan pada peraturan

hukum yang dapat dilakukan adalah pihak yang lain

perundang-undangan bukan pada NK Penanganan

dapat melakukan upaya Hukum Perdata atas dasar

Tipibank. Dengan perkataan lain, NK Penanganan

wanprestasi.

Tipibank tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang para pihak.

Dalam hal MoU disamakan dengan perjanjian

Disamping itu untuk memperkuat bahwa NK

pendahuluan, sebagai bukti awal suatu kesepakatan

Penanganan Tipibank berbeda dengan perjanjian,

dengan muatan materi hal-hal pokok, serta harus

maka dapat ditinjau pula dari Pasal 31 ayat (1) Undang-

diikuti oleh perjanjian lain, maka MoU mempunyai

Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,

kekuatan mengikat hanya sebatas moral, meskipun

dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang

36 Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 9. 37 Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

10

38 Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, 1997, hlm.686.


menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan

4. Nota Kesepahaman Penanganan Tipibank

dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang

merupakan suatu MoU dengan bentuk

melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah

gentlemen’s agreement yang pelaksanaannya

Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau

didasarkan pada itikad baik (good faith), sehingga

perseorangan warga Negara Indonesia.39 Artinya,

mempunyai kekuatan mengikat secara moral

pengertian antara nota kesepahaman dibedakan

(moral obligation).

dengan perjanjian, karena disebutkannya keduanya

5. Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian atas

dalam satu klausul, sehingga bukan merupakan suatu

NK Penanganan Tipibank, maka para pihak tidak

kesetaraan.

dapat melakukan upaya hukum.

E. PENUTUP Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai penutup dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, oleh karenanya penanganan dugaan Tipibank memerlukan koordinasi dengan lembaga lain antara lain penegak hukum. 2. Koordinasi penanganan Tipibank ditetapkan dalam suatu Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Tujuan Nota Kesepahaman Penanganan Tipibank adalah untuk memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan tipibank.

39 Pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi: “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam notakesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaganegara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembagaswasta Indonesia atau perseorangan warga negaraIndonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asingditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebutdan/atau bahasa Inggris.” Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi: “Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat olehpemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjekhukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalambahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalambahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/ataubahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.”

11

DAFTAR PUSTAKA

1. BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992. 2. Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 4. H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Cet.2, Alumni, Bandung, 1986 3. Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 5. N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008 6. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, Prof. Dr. Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, 7. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, 1997, 8. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. 9. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. 10. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 11. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

12

ASPEK HUKUM TRANSAKSI BISNIS PADA INTERNET BANKING Oleh : Prof. Dr Etty S.Suhardo, SH, MS *) Abstrak Pemanfaatan teknologi informasi dalam beberapa waktu terakhir sangat berkembang, khususnya pada pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang diakses melalui internet, kondisi ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional, khususnya dalam rangka menghadapi perdagangan bebas. Dalam perkembangnya industri perbankan sebagian besar telah menggunakan teknologi informasi dan media elektronik sebagai basis layanannya. Sesuai dengan tuntutan dari sebagian besar nasabah bank, pelayanan internet banking memberikan pelayanan berupa Anjungan Tunai Mandiri ( ATM) dan Short Message Service (SMS) Banking. Dalam kaitan hal ini perlu diperhatikan aspek hukum dari transaksi transaksi pada internet banking, SMS maupun ATM. Aspek hukum transaksi elektronik diawali dengan perjanjian yang dilakukan pada internet banking. Perjanjian tersebut dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak (UU ITE Ps.18 (1) ), dengan demikian seperti yang diatur pada Ps 1338 KUH Pdt bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keabsahan pada transaksi Internet Banking terletak pada Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE)

A. PENDAHULUAN

semuanya sudah serba transparan yang mempengaruhi dunia perdagangan pada umumnya dan perbankan

Dunia pebankan saat ini telah berkembang

pada khususnya. Dalam upaya meningkatkan

sedemikian pesat, seiring dengan berkembangnya

pelayanan global, bank dituntut untuk mengakomodasi

bidang teknologi dan informasi. Perkembangan

kebutuhan nasabah, baik berupa sarana maupun

teknologi informasi yang sangat pesat tersebut telah

prasarana yang memadai, dengan berbasiskan

mempengaruhi sebagian besar bangsa di dunia,

perangkat teknologi.

termasuk masyarakat Indonesia yaitu adanya perubahan pola kehidupan yang terjadi hampir di

Sejalan dengan berkembangnya industri perbankan

semua bidang, baik sosial, budaya, maupun bidang

sebagian besar telah menggunakan teknologi

politik dan ekonomi.

informasi dan media elektronik1 sebagai basis layanannya. Teknologi informasi telah digunakan

Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang khususnya pada pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang diakses melalui internet mempunyai

*) Prof.Dr.Etty S.Suhardo, SH.MS, Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP

peranan penting dalam meningkatkan perdagangan

1

dan perekonomian nasional, khususnya dalam rangka menghadapi perdagangan bebas. Saat ini dunia sudah mengglobal, tidak ada lagi batas-batas negara dan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah merubah total sistem perbankan konvensional, pada sistem ini selalu diikuti dengan dokumen pada kertas tertentu disertai tanda tangan, dalam perkembangannya pada transaksi elektronik, dokumen tanpa kertas dan pesan-pesan elektronik dianggap sebagai dasar untuk keabsahan suatu transaksi perbankan, hal ini telah berlaku sebagai suatu kebiasaan.

13


sebagai salah satu pelayanan dari Bank, yang

Tujuan lain diantaranya untuk mempermudah para

menyediakan fasilitas bagi nasabah pengguna, berupa

pebisnis dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis

tabungan, simpanan, dan fasilitas lain yang disediakan

sehingga lebih efektif dan efisien, karena dapat diakses

sebagai sarana yang saling menguntungkan bagi

secara mudah dan cepat.

pengguna fasilitas perbankan maupun bagi bank itu sendiri.

Perkembangan teknologi perbankan pada internet banking membuat pihak bank harus memperhatikan

Sesuai dengan tuntutan dari sebagian besar nasabah

aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan

bank, pelayanan internet banking memberikan

yang berhubungan dengan privasi nasabah. Keamanan

pelayanan berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

layanan online ada empat, yaitu: - keamanan koneksi

dan Short Message Service (SMS) Banking. Interaksi

nasabah, - keamanan data transaksi, keamanan

melalui teknologi tidak lagi secara fisikal sebagaimana

koneksi server, dan - keamanan jaringan sistem

yang telah dilakukan selama ini, namun interaksi

informasi dari server. Selain itu aspek penyampaian

tersebut dilakukan secara virtual yaitu bertransaksi

informasi produk perbankan sebaiknya disampaikan

pada dunia maya (cyberspace) yang berkolaborasi

secara proporsional, artinya bank tidak hanya

pada media komputer untuk mengakses data melalui

menginformasikan keunggulan atau kekhasan

internet2.

produknya saja, tapi juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan.

Electronic Banking (e-banking) memberikan layanan melalui Internet, sehingga istilah yang digunakan

Saat ini msih banyak nasabah yang kurang yakin

adalah Internet Banking yaitu sebagai media alternatif

untuk menggunakan i-banking dengan berbagai

yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi

alasan, karena masyarakat belum memahami apa dan

nasabah suatu bank hal ini menjadi solusi yang cukup

bagaimana i-banking. Tidak percaya pada kapasitas

efektif, yang tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan

jaringan internetnya, jika banyak pihak yang mengakses

yang dimiliki oleh internet itu sendiri, dimana

pada bank yang sama dalam waktu yang bersamaan,

seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui

maka dimungkinkan akan bermasalah.

layanan i-banking, dapat melakukannya dimana dan kapan saja.

Keadaan tersebut sangat mempengaruhi nasabah bank yang tidak yakin untuk melakukan transaksi

Tujuan dari suatu bank dalam memperluas layanan jasanya melalui internet banking, antara

lain3:

1. Produk-produk yang lebih kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang sama

elektronik, khususnya yang berhubungan dengan simpanan uangnya di kas bank, kekhawatirannya adalah salah tekan tombol, sehingga uangnya menghilang dari rekening Bank.

dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar;

Nasabah bank sebagai pengguna i-banking, walaupun

2. Dapat melakukan hubungan di setiap tempat dan

belum semua nasabah memahami tentang rangkaian

dimana saja, baik pada waktu siang dan malam.

kegiatan yang dilakukan, akan tetapi untuk nasabah tertentu karena kebutuhan akan praktis dan efisiennya penggunaan i-banking, maka para nasabah pengguna i-banking tetap menggunakan i-banking dalam

2

Etty Susilowati Suhardo, Kemampuan Ilmu Hukum mengantisipasi Hak Kekayaan Intelektual pada Realitas Dunia Maya, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, 6 Desember 2008, hal. 2.

3

Juergen Seitz dan Eberhard Stickel “Internet Banking: An Overview” http://www.arraydev.com/commerce

14

bertransaksi. Pada transaksi perbankan pada umumnya secara riil selalu ada dokumen-dokumen disertai tanda tangan


petugas Bank dan nasabah yang bersangkutan serta

Pengertian transaksi electronik adalah:

cap dari Bank, sedangkan pada i-banking hanya ada

A transaction formed by electronic messages in which

dokumen-dokumen tanpa kertas (paperless) serta

of one or both parties will not be ret be reviewed by

pesan-pesan elektronik saja, tanpa ada tanda tangan,

an individual as an expected step in forming a

tanpa cap lembaga bank, untuk itu kita akan melihat

contract6.

bagaimana aspek hukum transaksi elektronik pada Internet Banking, khususnya meninjau dari segi hukum

Pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi No.

keabsahan transaksi elektronik tersebut.

11 Tahun 2008, Pasal 1 point 1 pengertian informasi elektronik sebagai berikut:

B. Transaksi Electronic Commerce dan Internet

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan

Banking

data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

Transaksi bisnis senantiasa membutuhkan media bank

electronic data interchange (EDI), surat elektronic

yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur

(electronic mail), telegram, teleks, atau sejenisnya,

dana masyarakat, serta jasa-jasa Bank lainnya.

huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi

Pada perkembangannya bidang perbankan telah

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

menerapkan dan memanfaatkan media elektronik,

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

khususnya di dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas, yaitu transaksi elektronik berupa

Pengertian yang dikemukakan oleh ECEG Australia,

layanan internet banking. Para pelaku bisnis

e-commerce adalah transaksi perdagangan melalui

bertransaksi untuk melakukan penawaran dan

media internet, juga meliputi media elektronik lainnya

permintaannya melalui perangkat lunak yang tersedia

seperti facsimile, EDI dan telepon. Pengertian ini

sehingga dapat bertransaksi di dunia maya.

mempunyai makna bahwa e-commerce pada suatu transaksi perdagangan dapat dilakukan melalui

Transaksi bisnis melalui e-commerce merupakan

internet, hal ini seperti yang dikemukakan oleh UU

kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen

Informasi dan Teknologi No. 11 Tahun 2008, tentang

(consumers), manufaktur (manufactures), services

Informasi Elektronik meliputi semua data elektronik,

providers dan pedagang perantara (intermediateries)

yang dikemukakan secara luas, sedang menurut ECEG

dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer

lebih singkat, akan tetapi mempunyai makna yang

yaitu

internet4.

Pengertian e-commerce adalah

sama.

pembelian dan penjualan barang dan jasa konsumen melalui online di internet. Model transaksi seperti ini

Pemahaman informasi elektronik menurut penulis

dikenal dengan istilah transaksi e-commerce.

lebih tepat seperti yang dikemukakan oleh UU ITE Pasal 1 point 1, hanya perlu ditambahkan bahwa

Istilah e-commerce menurut ECEG (Electronic

untuk mengakomodasi perkembangan teknologi

Commerce Expert Group)

secara luas hendaknya disebutkan uraian jenis

Electronic Commerce is a broad concept that covers

teknologi yang digunakan, sehingga mempunyai

any commercial transaction that is effected via

makna yang cukup luas, utamanya supaya hukum

electronic means and would include such means as

dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi,

faxcimile, telex, EDI, internet and the telephone5.

walaupun demikian jenis informasinya tetap harus disebutkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

4

Abdulhalim Barkatulah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005 hal. 10.

5

http: //www. Law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm diakses 10 Oktober 2011.

6

Ibid, 1999, page 530.

15


Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat

umum sebagai berikut:

disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan bisnis dapat

-

dilakukan melalui transaksi elektronik, walaupun

Trading partners berkomunikasi tentang bisnis dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.

sama sekali tidak menyebutkan tentang “program

-

Pertukaran yang dilakukan berulang-ulang dan

komputer”, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan

berkala, dengan format data yang telah disepakati,

apakah rangkaian kegiatan tersebut termasuk dalam

menggunakan system dan standar yang sama,

pengertian informasi elektronik.

-

Para pelaku bisnis tidak harus menunggu partners untuk mengirimkan data,

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun

-

Model yang digunakan adalah peer to peer dimana

2002, program komputer termasuk pada Hak cipta

processing intelegence dapat didistribusikan pada

atas ciptaan (Pasal 30), secara harfiah yang dimaksud

kedua pelaku bisnis7.

dengan hak cipta atas komputer adalah : “suatu program yang dibuat untuk tujuan tertentu sesuai

Karakteristik dari para pelaku bisnis kepada konsumen

dengan program yang dikehendaki, sehingga

dengan sistem e-banking diantaranya mempunyai

memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu”.

ciri-ciri sebagai berikut:

Pada UU ITE rumusan tentang Informasi Elektronik

-

Informasi terbuka untuk umum

-

service yang diberikan bersifat umum, sehingga

yang diakses melalui komputer termasuk program

mekanisme dapat digunakan oleh umum,

komputer merupakan sekumpulan data elektronik,

-

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

service diberikan atas dasar permintaan konsumen, yang telah disediakan oleh jasa-jasa Bank

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

-

pendekatan dilakukan client-server, pihak

interchange (EDI), surat elektronic (electronic mail),

konsumen sebagai klien menggunakan sistem

telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang

kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah,

atau jasa (bussines procedure) berada pada pihak

hal ini akan mempunyai makna yang multitafsir,

server,

apakah juga termasuk program komputer. Menurut penulis program komputer termasuk juga disini,

Peran strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan

walaupun diciptakan khusus untuk program tertentu,

i-banking sebagai sarana yang memadai dalam

hal ini mempunyai makna yang cukup luas sehingga

transaksi bisnis untuk mengakomodasi kebutuhan

memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.

para nasabah bank, sebagian besar bank saat ini mengandalkan teknologi informasi dan media

Ruang lingkup e-commerce meliputi tiga aspek, yaitu:

elektronik sebagai basis layanannya. Masyarakat pada

1. bussines to bussines (sistem komunikasi bisnis

umumnya dan pebisnis pada khususnya merasa lebih

antara para pelaku bisnis).

aman setelah terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun

2. bussines to consumer (sistem komunikasi antara

2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik,

pebisnis dengan konsumen)

walaupun masih minim yang mengatur tentang

3. consumer to consumer (sistem komunikasi antar

bisnis, akan tetapi ketentuan ini setidaknya dapat

konsumen).

melengkapi Undang-Undang Perbankan, sehingga dapat melindungi masyarakat yang menggunakan

Dari ke tiga ruang lingkup e-commerce tersebut,

e-commerce dalam rangka kepastian hukum yang

e-banking termasuk pada lingkup sistem komunikasi

sangat dibutuhkan pada transaksi bisnis.

antara pelaku bisnis dan sistem komunikasi antara pebisnis dan konsumen. Karakteristik antara para pelaku bisnis pada e-banking mempunyai ciri-ciri

16

7

Dianalisis dari Onno W Purbo, Aang Arif Wahyudi Mengenal E-Commerce, 2001 PT. Elax Media Komputerindo, Jakarta. 2001 hal. 5 - 7.


Pihak perbankan saat ini telah berlomba-lomba untuk

Ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut

memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya

merupakan aturan yang dapat digunakan sebagai

dan bahkan tidak menutup kemungkinan dengan

dasar kesepakatan para pihak, sedangkan

internet banking, keuntungan (profits) dan pembagian

perjanjian itu sendiri menjadi tolok ukur untuk

pasar (marketshares) akan semakin besar dan luas,

menentukan sejauh mana kewenangan dan

disamping keuntungan tersebut internet banking

tanggung jawab para pihak. yaitu hak dan

memiliki beberapa kelemahan yang ditandai dengan

kewajiban masing-masing pihak.

banyaknya modus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam

Pada layanan Internet Banking, perjanjian antara

hal ini pihak perbankan seringkali tidak dapat

pihak bank dengan nasabah tidak berbeda dengan

mengatasi secara cepat, walaupun sudah merugikan

perjanjian pada umumnya. Pihak bank telah

pihak nasabah Bank.

membuat syarat dan ketentuan yang dibakukan pada suatu formulir perjanjian (dalam hal ini

C. Aspek Hukum Transaksi Bisnis pada Internet Banking,

termasuk syarat dan ketentuan yang terdapat dalam screen ATM dari bank yang bersangkutan dan situs internet bank yang bersangkutan) untuk

1. Perjanjian Dasar pada Internet Banking

disetujui oleh nasabah, hampir tidak memberikan kebebasan kepada pihak nasabah untuk

Perjanjian antara bank dengan nasabah, dapat

melakukan negosiasi atas syarat dan ketentuan

dilihat dari formulir yang dibuat oleh pihak Bank

tersebut, dalam hal ini take it or leave it bagi

dan diisi oleh nasabah pengguna, selanjutnya

pengguna i-banking, karena Bank lain yang

ditanda tangani sebagai tanda setuju atas syarat-

menawarkan hal yang sama masih banyak, tinggal

syarat yang dikemukakan oleh pihak bank.

pilih yang sesuai dengan keinginannya.

Kesepakatan yang tercantum pada isi formulir pendaftaran ditentukan bahwa bank menerima

Bagi nasabah yang sudah setuju dengan syarat

dan menjalankan setiap instruksi dari nasabah

dan ketentuan tersebut secara sukarela telah

sebagai instruksi yang sah berdasarkan

mengikatkan diri, maka dianggap bahwa nasabah

penggunaan user ID dan PIN.

telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank. Konfirmasi dari nasabah dalam melakukan

Perjanjian dasar pada Internet Banking senantiasa

transaksi pada i-Banking adalah ketika nasabah

mengacu pada Pasal 1338 KUH Pdt, Pasal 1313

menekan tombol "kirim". Untuk itu nasabah tidak

KUH Pdt dan 1320 KUH Pdt. Bank tidak

dapat membatalkan semua transaksi yang telah

mempunyai kewajiban untuk meneliti atau

diinstruksikan kepada bank, kecuali instruksi

menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau

tersebut dibatalkan oleh nasabah dengan menekan

kewenangan pengguna user ID dan PIN atau

tombol "batal" sebelum nasabah menekan tombol

menilai maupun membuktikan sebaliknya. Untuk

"kirim".

melakukan instruksi transaksi finansial nasabah harus memasukkan PIN sebagai tanda persetujuan.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang sah nya perjanjian

Instruksi tersebut bersifat sah dan mengikat

sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang

nasabah pada saat transmisi diterima oleh pihak

digunakan dalam transaksi, dengan kata lain Pasal

bank, walaupun pelaksanaannya baru terjadi

1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk

pada saat bank telah mendapat konfirmasi dari

dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi,

nasabah mengenai instruksi transaksi yang ingin

dengan demikian dapat saja dilakukan secara

dilakukan.

langsung oleh para pihak maupun secara elektronik.

17


Pada asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH

berhak untuk menikmati fasilitas Internet

Perdt, para pihak dapat dengan bebas menentukan

Banking.

dan membuat suatu perjanjian yang dilakukan

b. Untuk dapat menggunakan fasilitas Internet

dengan itikad baik, sebagaimana disebutkan dalam

Banking tersebut, nasabah harus memiliki

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

identitas pengguna Internet Banking (user ID) dan Personal Identification Number (PIN) yang

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Dokumen

diperoleh pada saat nasabah melakukan

Perusahaan dalam, melaksanakan kegiatan

registrasi di mesin ATM tersebut.

transaksi bisnis dapat dilakukan dengan corak

c. User ID yang diberikan pihak bank bersifat

apapun seperti yang tersirat pada Pasal 1 angka

permanen dan tidak dapat diubah kecuali

2 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang

nasabah mengganti kartu yang dapat digunakan

Dokumen Perusahaan yang menyebutkan bahwa:

untuk melakukan transaksi perbankan di ATM

“Data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat

karena rusak atau hilang. Sehingga pihak yang

atau diterima oleh perusahaan dalam rangka

dapat menggunakan fasilitas Internet Banking

pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas

yang ditawarkan pihak bank penyedia layanan

kertas atau sarana lain maupun terekam dalam

Internet Banking tersebut hanya nasabah bank

bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca

yang bersangkutan saja. Untuk itu nasabah

atau didengar”.

tersebut harus tunduk pada ketentuanketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak bank8.

Pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: a) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam

Ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut

mikrofilm atau media lainnya.

merupakan aturan yang dapat digunakan sebagai

b) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam

landasan atau dasar, sedangkan perjanjian itu

mikrofilm atau media lainnya sebagaimana

sendiri menjadi tolok ukur untuk menentukan

dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak

sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab

dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh

masing-masing pihak.

perusahaan yang bersangkutan. Pada layanan Internet Banking, nasabah dan bank Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan

yang setuju dan sepakat menggunakan layanannya

dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH

harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah

Pdt maka transaksi melalui media elektronik

ditetapkan dalam perjanjian, karena syarat dan

adalah sah menurut hukum, demikian juga pada

ketentuan tersebut bersifat mengikat dan sah

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan

demi hukum. Dalam hal salah satu pihak di dalam

yang menyebutkan dapat dialihkan pada dokumen

perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak

lainnya.

lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur

Pada perjanjian internet banking, disebutkan

hukum yang berlaku.

mengenai persyaratan nasabah untuk menggunakan fasilitas internet banking yang ditawarkan oleh

Perjanjian Internet Banking dibuat dalam bentuk

bank tersebut. Adapun persyaratan tersebut berupa:

formulir-formulir yang telah dibakukan secara

a. Setiap nasabah yang menyimpan dana di bank dan mempunyai kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM,

18

8

http://www.internetbanking.html/virtual_banks/, hoc. Cit. Diakses Tanggal 21 Oktober 2011,


cermat dan rinci. Dalam perjanjian Internet

Kedudukan nasabah disini sangat lemah sehingga

Banking, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh

ia menerima saja aturan dan syarat-syarat yang

pihak bank. Nasabah tinggal menyetujuinya saja

disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak

apabila nasabah bersedia menerima aturan atau

demikian tidak akan mendapatkan pelayanan jasa

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan

Internet Banking. Hal ini menunjukkan ketidak

serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara

seimbangan antara pihak bank dengan pihak

sepihak oleh bank.

nasabah di dalam membuat perjanjian dahulu dengan pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap

Setelah formulir diisi oleh nasabah tersebut,

telah menyetujuinya.

selanjutnya hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8

internet banking di bank tersebut. Nasabah tidak

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mempunyai kewenangan untuk mengajukan

maka perjanjian dengan klausula baku telah

syarat-syarat yang diinginkannya, perjanjian baku

dilarang. Larangan membuat atau mencantumkan

yang sifatnya “take it or leave

it”9.

tanpa ada

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

negosiasi sebelumnya. Perjanjian yang demikian

perjanjian diatur dalam Pasal 18 ayat (1), berupa:

itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab

baku10.

pelaku usaha. b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah

menolak penyerahan kembali barang yang

dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk

dibeli konsumen.

formulir. Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian

c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan

menolak penyerahan kembali uang yang

akan mengikat antara pihak yang saling

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam

dibeli konsumen.

suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen

oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya

kepada pelaku usaha baik secara langsung

terlebih dahulu.

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 point 10 Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk

suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat

mengurangi manfaat jasa atau mengurangi

dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Yang

harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek

dibakukan dalam perjanjian tersebut adalah

jual beli jasa.

klausul-klausulnya bukan perjanjiannya”.

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan

9

Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 53.

10 Ibid 2001

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

19


h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa

pada dunia usaha, walaupun demikian diperlukan

kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak

batasan-batasan tertentu sehingga adanya

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

keseimbangan bagi para pihak yang terkait.

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada perjanjian Internet Banking antara bank dengan nasabah banyak ditemukan syarat-syarat

Pasal 18 ayat (2)

baku yang sangat merugikan kepentingan nasabah

“pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula

tersebut. Perjanjian dengan syarat-syarat baku

baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat,

yang telah memuat syarat-syarat yang membatasi

atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

kewajiban kreditur. Syarat ini dinamakan eksonerasi

pengungkapannya sulit dimengerti”.

klausul, hal ini berarti tanggung jawab salah satu pihak yang dibatasi.

Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa: “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh

Beban tanggung jawab yang mungkin diberikan

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang

oleh peraturan perundang-undangan dihapus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

terhadap penyusun perjanjian dengan syarat-

pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi

syarat eksonerasi11. Hal ini dapat ditemui dalam

hukum”.

perjanjian Internet Banking berupa: (1) Bank tidak bertanggung jawab terhadap

Diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun

segala akibat apapun yang timbul karena

1999 tentang Perlindungan Konsumen,

ketidaklengkapan, ketidakjelasan data atau

memberikan pemahaman bahwa perjanjian

ketidaktepatan instruksi dari nasabah.

dengan klausula baku telah dilarang khususnya

Sehingga ini menjadi tanggung jawab nasabah

tentang segala sesuatu yang pengungkapannya

yang melakukan transaksi Internet Banking

sulit dimengerti dan apabila dilakukan maka

itu sendiri.

perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum

(2) Bank tidak bertanggung jawab atas segaia

(Pasal 18 ayat (3). Hal Ini merupakan penegasan

kegagalan pengiriman informasi ke alamat

kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang

e-mail nasabah yang terjadi bukan karena

diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yo Pasal

kesalahan atau kelalaian Bank.

1337 KUH Perdata. Artinya perjanjian yang

(3) Bank tidak berkewajiban untuk menyimpan

memuat klausula baku dilarang oleh Pasal 18

dan/atau mengirimkan ulang informasi yang

ayat (1) atau yang memiliki format seperti ayat

gagal dikirim ke alamat e-mail nasabah.

(2), UUPK No. 8 Tahun 1999 dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak.

Bank dapat mengelak atas semua tanggung jawab, sekiranya Bank dapat membuktikan bahwa

Pada kenyataannya perjanjian ini masih

kesalahan bukan pada pihak Bank, sehingga

dipergunakan oleh dunia usaha, bahkan telah

nasabah harus menanggung semua transaksi atas

menjadi kebiasaan bisnis termasuk dalam perjanjian

kasalahannya.

Internet Banking, walaupun larangan yang sulit dipahami oleh konsumen sebagai klausula baku

Hubungan kontraktual antara bank dengan

tidak ditaati oleh pihak pembuat perjanjian yang

nasabah merupakan suatu bentuk kontrak

tentunya ada pada pihak yang lebih kuat. Untuk itu eksistensi perjanjian baku masih tetap eksis karena cukup praktis dan masih tetap dibutuhkan

20

11 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Cet. I, Jakarta : Daya Widya,1999 ,hal. 104


campuran, yaitu disatu pihak terjadi kontrak pada sisi lain memperlihatkan ciri-ciri perjanjian

2. Keabsahan Perjanjian pada Transaksi Internet Banking

pemberian kuasa (lastgeving), sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Hal ini tercantum

Transaksi bisnis secara on line yang menggunakan

dalam perjanjian Internet Banking, bahwa nasabah

internet banking secara yuridis maupun ekonomis

memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet

sebenarnya sangat riskan, terlalu banyak risiko

rekening nasabah sesuai dengan transaksi yang

yang timbul, baik bagi lembaga perbankan

diinstruksikan nasabah dan untuk pembayaran

maupun bagi nasabah bank, utamanya hal ini

biaya atas transaksi. Pemberian kuasa oleh

ketika belum diberlakukannya UU ITE No. 11

nasabah ini tidak akan berakhir selama nasabah

Tahun 2008 yaitu tentang validitas keabsahan

masih memiliki kewajiban terhadap bank.12

dari pesan elektronik sebagai alat bukti seperti yang dimaksud oleh Buku ke IV BW dan HIR/Rbg.

Pemberian kuasa yang diberikan oleh nasabah

Alat bukti mempunyai peran yang sangat sentral

kepada Bank sesuai dengan kuasa yang diberikan

dalam memberikan keamanan dan sarana

kepada Bank, sehingga diberlakukan Pasal-Pasal

perlindungan pada transaksi elektronik.

1792 sampai dengan Pasal 1819 KuH Pdt, tentang pemberian kuasa.

Pesan elektronik digunakan pada transaksi elektronik berupa “massage” yang dikirim dan

Perjanjian antara Bank dan nasabah pengguna

langsung ada yang menerima, maka validitasnya

internet Banking akan berakhir sesuai dengan

dianggap sah menurut hukum apabila electronic

perjanjian yang dilakukan, seperti juga yang diatur

massage yang dimaksud masih utuh artinya tidak

pada Pasal 1381 KUH Perdata, Perikatan hapus

ada yang mengubah substansinya, sehingga

karena adanya: 1. pembayaran, 2. penawaran

penerima akan percaya penuh atas massage yang

pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

dikirim oleh pengirim. Informasi elektronik dapat

atau penitipan, 3. pembaharuan utang, 4.

berupa data elektronik, pesan electronik (electronic

perjumpaan utang atau kompensasi, 5.

massage) dan rekam elektronic (electronic record).

pencampuran utang; 6. pembebasan utang; 7. musnahnya barang yang terutang, 8. kebatalan

Electronic Massage yang dikirim dan diterima oleh

atau pembatalan, 9. berlakunya suatu syarat

pihak lain maksudnya adalah merupakan data

pembatalan dan 10. karena kadaluwarsa.

yang diakses, dan digunakan dalam ruang lingkup komersial perdagangan, sepanjang sudah ada

Berakhirnya perjanjian antara bank dan nasabah

kata penerimaan oleh pihak penerima massage

pengguna internet banking menunjukkan bahwa

(yang diajukan oleh pihak pengirim), maka sudah

tidak ada lagi hubungan hukum diantara

terjadi kata sepakat, sehingga informasi elektronik

keduanya. Nasabah akan mengakhiri penggunaan

sudah dianggap sah. Pada UU ITE terdapat pada

kartu ATM dan menutup semua rekening yang

Pasal 6, diantaranya dikatakan bahwa:

terhubung pada kartu ATM yang disediakan oleh

“........informasi elektronik dan/atau Dokumen

layanan internet Banking, maka e-mail yang

elektronik dianggap sah, sepanjang informasi yang

diterima oleh nasabah berakhir satu bulan setelah

tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan,

layanan internet banking berakhir.

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pelayanan jasa internet bagi nasabah Bank

12 Ibid hal. 126

memberikan layanan perbankan yang dapat

21


diakses secara langsung sesuai kebutuhan,

Ditinjau dari segi perbankan pemanfaatan layanan

sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi

internet banking menjadikan lembaga perbankan

di segala bidang. Aktivitas pelayanan jasa internet

tidak lagi memerlukan pengembangan kantor

diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor

baru atau wilayah layanan baru, dimana biaya

6/18/DPNP/2004 tentang Penerapan Manajemen

yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini

Risiko, yang dimaksud dengan Internet banking

didukung semata-mata karena adanya inovasi

adalah:

pada perusahaan yang memungkinkan

“Salah satu pelayanan jasa bank yang akan

berinteraksinya secara lebih baik dan sekaligus

memungkinkan nasabah untuk memperoleh

dapat mempromosikan layanannya sendiri14.

informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

bukan merupakan bank yang menyelenggarakan

dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum

layanan perbankan melalui internet, sehingga

yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE), apabila ditinjau

pendirian dan kegiatan Internet Online Bank tidak

dari Hukum Pembuktian Perdata berarti bahwa

diperkenankan.”

essensi perdagangan pada e-commerce terletak pada informasi elektronik dan electronic signature

Layanan yang diberikan internet banking kepada

sebagai kunci pengamanannya. Keabsahan

nasabah berupa transaksi pembayaran tagihan,

electronic signature (termasuk digital signature)

informasi rekening, pemindah bukuan antar

sama dengan tanda tangan biasa karena belum

rekening, informasi terbaru mengenai suku bunga

ada acuan baku untuk menandatangani sesuatu

dan nilai tukar valuta asing, administrasi mengenai

dengan menggunakan tinta berbasis kertas,

perubahan Personal Identification Number (PIN),

Keabsahan suatu tanda tangan pada dasarnya

alamat rekening atau kartu, data pribadi dan lain-

adalah berhubungan dengan otentisitas, keaslian

lain, terkecuali pengambilan uang atau penyetoran

suatu akta, dokumen atau surat.

uang, karena pengambilan yang masih memerlukan layanan ATM dan penyetoran uang masih

Pada perjanjian yang dilakukan pada e-commerce

memerlukan bantuan bank cabang lainnya13.

dikatakan bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP/2004

para pihak (UU ITE Pasal 18 (1)), dengan demikian

tentang Penerapan Manajemen Risiko Pasal 1,

seperti yang diatur pada Pasal 1313 KUH Pdt

menyebutkan bahwa:

bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

“Internet banking merupakan suatu pemanfaatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

media internet oleh bank untuk mempromosikan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik produk yang sifatnya komersial maupun yang

Perjanjian tersebut “Sah” apabila memenuhi syarat

baru. Internet banking merupakan salah satu

seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Pdt,

pelayanan perbankan tanpa cabang, yaitu berupa

yaitu:

fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk

1. Syarat subyektif yang meliputi kata sepakat

melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang”.

dan cakap bertindak, 2. Syarat obyektif berisi hal tertentu dan kausa yang halal,

13 Ono W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenai E-Commerce, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, hal. 85.

22

14 Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. hal. 15.


Pada sahnya suatu perjanjian apabila diterapkan

elektronik, bukan bagian dari substansi/transaksi

pada transaksi e-commerce,

dari suatu kontrak, hanya sebagai bagian dari bentuk

1. Kesepakatan dapat terjadi bilamana masing-

transaksi. Untuk e-commerce hal ini berlaku juga

masing pihak (pengirim dan penerima data)

yaitu berupa digital signature sebagai sandi dari

melakukan pernyataan kehendaknya atas

informasi elektronik (kriptografi). Pesan/tanda

penawaran dan penerimaan yang akan

elektronik dalam transaski elektronik diamankan

menimbulkan hubungan hukum, walaupun

dengan proses enkripsi, sehingga data/pesan tersebut

kedua orang yang bertransaksi tersebut tidak

disamarkan dan tidak terbaca oleh pihak lain, hanya

saling bertemu muka.

akan terbaca melalui proses deskripsie.

2. Cakap bertindak untuk bertransaksi, pada Pasal 1329 KUH Pdt disebutkan bahwa setiap orang

Pada transaksi e-commerce digital signature tidak

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika

berbasis kertas, digital elektronic tidak dapat

ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak

dipalsukan, sehingga dapat menjamin keaslian serta

cakap. Pada transaksi e-commerce syarat ini

mencerminkan keutuhan data yang dikirim oleh

harus dipenuhi, walaupun masing-masing tidak

pengirim kepada penerima.

saling bertatap muka. 3. Hal tertentu diatur pada Pasal 1333 KUH Pdt,

Ditinjau dari Pasal 164 HIR (Ps. 283 Rbg) dan Pasal

Suatu perjanjian mempunyai sebagai pokok,

1866 KUH Pdt, alat bukti yang dapat dihadirkan

suatu barang yang paling sedikit ditentukan

sebagai alat bukti di Pengadilan, diantaranya pada:

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa

1. alat bukti tertulis, 2. bukti dengan saksi, 3.

jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu

persangkaan-persangkaan, 4. pengakuan, dan 5.

terkemukakan dapat ditentukan atau dihitung.

sumpah. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan

Pada transaksi e-commerce, obyek hukum yang

bahwa yang termasuk dalam katagori alat bukti

ditawarkan harus ada dalam arti jelas dan riil

adalah: 1. keterangan saksi, 2. keterangan ahli, 3.

apa yang menjadi obyek hukum perjanjian.

surat, 4.petunjuk, 5. keterangan terdakwa.

4. Sebab yang halal, tentu saja pada transaksi e-commerce tidak boleh bertentangan dengan

Pasal-Pasal yang menyangkut alat bukti diatas

Undang-Undang dan kepentingan umum.

memperlihatkan bahwa digital signature tidak ada pada katagori tersebut, hal ini akan sulit apabila ada

Esensi kontrak sebagai suatu perjanjian selalu

sengketa antara pengirim dan penerima pesan/data,

harus memenuhi empat syarat tersebut diatas,

sehingga keberadaan digital signature sebagai alat

selanjutnya mengikat para pihak. Demikian juga

bukti secara hukum masih ambivalensi untuk suatu

pada e-commerce, kontrak tersebut mengikat dan

kebenaran tanda tangan elektronik.

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dalam pelaksanaannya harus tetap dibatasi oleh

Ditinjau dari UU ITE No. 11 Tahun 2008, diharapkan

itikad baik, sebelum, selama ataupun berakhirnya

mampu mengakomodir penggunaan tanda tangan

suatu kontrak. Apapun bentuk dan media dari

digital sebagai alat bukti di Pengadilan, khususnya

kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat

seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan 12 UU ITE

para pihak karena perikatan tersebut merupakan

dengan kriteria dan persyaratan serta pengecualian

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

tertentu. Pasal 11 ayat (2) UU ITE, dinyatakan bahwa:

(Pasal 1338 ayat (1)).

“Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada setiap kontrak senantiasa dibubuhi tanda tangan

diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

para pihak.Tanda tangan tersebut menunjukkan kesepakatan para pihak dan berfungsi sebagai

Hanya saja sampai pada saat ini belum ada Peraturan

pengakuan dan penerimaan atas isi informasi

yang secara spesifik mengatur tentang tanda tangan

23


digital sepertii yang dimaksud oleh Pasal 11 ayat

jawab yang harus dipenuhi oleh bank sebagai pemberi

(2)’ sehingga belum dapat meyakinkan para pihak

layanan Internet Banking antara lain:

pada penggunaan tanda tangan digital tersebut,

1. Pengamanan terhadap data-data nasabah

walaupun demikian sampai saat ini tetap digunakan

Pengamanan ini bertujuan untuk menghindari

dalam pelaksanaan transaksi bisnis secara on line,

penggunaan data nasabah oleh pihak yang tidak

bahkan saat ini semakin marak bisnis on line tersebut,

bertanggung jawab dengan melakukan kegiatan

selain cukup praktis juga saling menguntungkan.

yang diluar wewenang, terutama melakukan transaksi finansial tanpa sepengetahuan nasabah

Pada perjanjian internet banking telah ditentukan layanannya akan berakhir jika nasabah mengakhiri

pemilik data. 2. Bank bertanggung jawab terhadap setiap

penggunaan kartu ATM dan menutup semua rekening

pemberian perintah dari nasabah, wajib

yang terhubung di kartu ATM pada bank penyedia

melaksanakan setiap perintah yang diberikan

layanan Internet Banking tersebut. Selain itu, dengan

oleh nasabah dalam penggunaan fasilitas Internet

berakhirnya layanan Internet Banking, maka e-mail

Banking tanpa harus memeriksa kebenaran

yang diterima oleh nasabah akan berakhir satu bulan

identitas nasabah tersebut. Hal ini yang membuat

setelah layanan internet banking berakhir.

bank selalu menganjurkan kepada nasabah untuk selalu berhati-hati pada saat menggunakan

Hubungan hukum antara bank dan nasabah terdapat

fasilitas Internet Banking, karena apabila data

pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

nasabah bersangkutan digunakan oleh pihak lain

Perlindungan Konsumen, sejak tahun 2001 aspek

maka hal tersebut merupakan tanggung jawab

pengaturan perbankan diperluas dengan aspek

dari nasabah yang bersangkutan.

perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Undang-Undang

Dalam penggunaan teknologi sistem informasi

perlindungan konsumen diberlakukan guna melakukan

terdapat risiko yang bersifat teknis dan khusus yang

perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan, khususnya

berbeda dengan penggunaan sistem manual. Risiko

untuk kepentingan para pengguna jasa perbankan.

yang dimaksud antara lain resiko kekeliruan pada tahap pengoperasian, risiko akses oleh pihak yang

Fasilitas Internet Banking yang dihadirkan oleh suatu

tidak berwenang, risiko kehilangan dan risiko

bank mempunyai tanggung jawab yang harus

kerusakan data. Selain itu kemungkinan adanya

dipenuhi bank. Tanggung jawab maksudnya disini

pengacakan dari para “hacker”, yang membuat

adalah suatu keadaan yang membuat bank wajib

pengguna internet kebingungan dalam mengakses

memenuhi standar keamanan dan kenyamanan

transaksi-transaksi yang dilakukan.

dalam pemberian layanan kepada nasabah pengguna fasilitas Internet Banking.

Tanggung jawab penanggulangan risiko dalam transaksi Internet Banking dicantumkan dalam

Tanggung jawab di dalam jasa perbankan yang berupa

ketentuan Force Majeure, dinyatakan bahwa nasabah

Internet Banking dapat dilihat dari Undang-Undang

pengguna akan membebaskan bank dari segala

No. 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen,

tuntutan apapun, dalam hal ini bank tidak dapat

dari segi standar keamanan dan kenyamanan dalam

melaksanakan perintah dari nasabah pengguna (baik

pemberian layanan kepada nasabah pengguna

sebagian maupun seluruhnya), karena kejadian

fasilitas Internet Banking. Bank mempunyai beberapa

kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau

tanggung jawab yang harus dijalankannya.

kemampuan bank dan tidak terbatas pada segala gangguan virus computer atau system Trojan Horses

24

Kegagalan terhadap pelaksanaan tanggung jawab

atau komponen membahayakan yang dapat

dapat memberikan akibat dan berpengaruh terhadap

mengganggu layanan Internet Banking, web browser

kredibilitas bank sebagai pemberi layanan. Tanggung

atau computer sistem bank, nasabah atau Internet


Services Provider, karena bencana alam, perang,

Bank wajib menyelenggarakan sistem yang lancar

keadaan peralatan, sistem atau transmisi yag tidak

untuk menjalankan perintah nasabah. Selain itu,

berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi,

bank juga sudah mendapat hak dari nasabah berupa

kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau

kuasa untuk mendebet rekening nasabah untuk

sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan

pembayaran administrasi maupun biaya transaksi.

bank15.

Pemberian kuasa tersebut memberikan kebebasan kepada bank untuk mendebet dalam batas yang

Pada pelaksanaan tanggung jawab terhadap Internet

wajar sesuai dengan kebutuhan bank dalam

Banking, peristiwa Force Majeur dapat terjadi

menyelenggarakan transaksi secara lancar.

sewaktu-waktu, karena merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, hal ini dapat digunakan

Hak bank telah dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah

sebagai alasan terjadinya wanprestasi bagi para

berhak pula mendapatkan pemenuhan kewajiban

pihak yang terkait. Dalam hal ini, pihak bank tidak

bank secara lancar dan tepat waktu. Jika kewajiban

ingin dipersalahkan, karena menurutnya peristiwa

bank tidak dipenuhi, maka nasabah dapat menuntut

server down timbul di luar kemauan dan kemampuan

bank atas dasar wanprestasi yang bukan terjadi

pihak bank.

karena Force Majeur, melainkan kesalahan bank.

Server down dapat digolongkan ke dalam Force

D. Kesimpulan

Majeur yang bersifat subjektif/relative dan sementara. Bersifat subjektif karena penyediaan kualitas akses

1. -

Aspek hukum transaksi elektronik diawali dengan

server tergantung pada pihak bank. Bank masih

perjanjian yang dilakukan pada internet banking.

mungkin menyediakan kualitas akses server yang

Perjanjian tersebut dituangkan ke dalam kontrak

lebih baik dan lebih terjamin, agar bank dapat

elektronik yang mengikat para pihak (UU ITE

memenuhi perintah dari setiap nasabah dengan

Ps.18 (1)), dengan demikian seperti yang diatur

lancar. Hal ini bank mempunyai konsekuensi, harus

pada Ps 1338 KUH Pdt bahwa semua perjanjian

mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

operasionalnya. Bersifat sementara karena transaksi

undang bagi mereka yang membuatnya.

tidak menjadi batal tetapi akan diproses kembali setelah sistem normal.

-

Kesepakatan antara bank dan nasabah, dapat dilihat pada substansi formulir pendaftaran yaitu

Force Majeur yang terjadi karena server down

bahwa bank menerima dan menjalankan setiap

merupakan yang bersifat subjektif/relatif, maka

instruksi dari nasabah sebagai instruksi yang sah

seharusnya bank sebagai penyedia layanan internet

berdasarkan penggunaan user ID dan PIN.

banking dapat mengadakan sistem (Internet System Program) yang menjamin kelancaran proses transaksi.

-

Pesan elektronik digunakan pada transaksi

Hal ini berkaitan dengan kewajiban dan hak bank

elektronik berupa “massage” yang dikirim dan

yang tercantum dalam syarat dan ketentuan maupun

langsung ada yang menerima, maka validitasnya

perjanjian. Bank telah menyatakan kemampuannya

dianggap sah menurut hukum apabila electronic

untuk menerima dan menjalankan setiap perintah

massage yang dimaksud masih utuh artinya tidak

dari nasabah pengguna dan pelanggan16.

ada yang mengubah substansinya, sehingga penerima akan percaya penuh atas massage yang dikirim oleh pengirim. Informasi elektronik dapat

15 Syarat dan Ketentuan Internet Banking, bagian VI diakses tanggal 22 Oktober 2011. 16 Syarat dan Ketentuan Internet Banking., bagian III No. 6 Diakses tanggal 22 Oktober 2011.

berupa data elektronik, pesan electronik (electronic massage) dan rekam elektronic (electronic record).

25


2. -

Keabsahan pada transaksi Internet Banking terletak pada Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE), apabila ditinjau dari Hukum Pembuktian Perdata berarti bahwa essensi perdagangan pada e-commerce terletak pada informasi elektronik dan electronic signature sebagai kunci pengamanannya. Keabsahan electronic signature (termasuk digital signature) sama dengan tanda tangan biasa karena belum ada acuan baku untuk menandatangani sesuatu dengan menggunakan tinta berbasis kertas, Keabsahan suatu tanda tangan pada dasarnya adalah berhubungan dengan otentisitas, keaslian suatu akta, dokumen atau surat.

-

Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh bank pada fasilitas yang diberikan Internet Banking adalah suatu keadaan yang membuat bank wajib memberikan pelayanan maksimal pada standar keamanan dan kenyamanan kepada nasabah pengguna fasilitas Internet Banking.

26

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Ronald A. Business Law, South Western Pblishing Co. Ohio: Cincinnati, 1978. Abdulhalim Barkatulah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Cet. I, Jakarta: Daya Widya,1999. Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994. Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Djoni S.Gazali, dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Etty Susilowati, Kemampuan Ilmu Hukum mengantisipasi Hak Kekayaan Intelektual pada Realitas Dunia Maya, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, 6 Desember 2008. Fuady, Munir, Arbitrase Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Harahap, M Yahya, ADR Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan, Yogyakarta 2003. Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung Karen, et.al, “Internet Banking: Developmentand Prospect,” Program on Information Resources Policy, Harvad University, 2002. Ono W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenai E-Commerce, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001.

Interenet http://www.internetbanking.html/virtual_banks/, hoc. Cit. Juergen Seitz dan Eberhard Stickel “Internet Banking: An Overview” http://www.arraydev.com/commerce

27


Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi ke 27, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP/2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

28

TELAAH ATAS EKSISTENSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR MENURUT UU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, UU BANK INDONESIA DAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN Oleh : Dr. Go Lisanawati, SH, MH, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak Tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya mengancam suatu negara tertentu saja, tetapi sudah meluas menjadi ancaman serius bagi seluruh bangsa. Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undang menunjukkan komitmen untuk serius di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,. Hal ini dilakukan dengan melakukan perubahan atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU). Pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi kepada Pihak Pelapor. Bagi sektor Perbankan, berdasarkan UU Bank Indonesia, maka yang ditetapkan sebagai LPP adalah Bank Indonesia. Dalam perkembangannya berdasarkan UU Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya memerlukan deskripsi kewenangan, batasan persinggungan tanggungjawab dan bentuk koordinasi lembaga terkait dengan PPATK.

A. Pendahuluan

oleh Pemerintah negara-negara dunia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah suatu tindak

uang menjadi suatu perhatian menarik dari

pidana yang biasa dan yang tidak memerlukan banyak

masyarakat. Goodwill dari Pemerintah dan seluruh

energi untuk memberantasnya. Perkembangan tindak

bangsa-bangsa di dunia untuk mencegah dan

pidana pencucian uang bukanlah semakin berkurang,

memberantas tindak pidana ini harus didukung oleh

melainkan semakin meningkat dan berkembang

seluruh komponen dan elemen masyarakat, berikut

pesat. Tidak sedikit upaya terpadu yang telah diambil

perangkat hukum dan peraturan-peraturannya.

oleh masyarakat Internasional, Regional, maupun Nasional untuk melakukan pencegahan dan

Tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering

pemberantasannya. Setiap upaya yang diusahakan

pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang

29


tidak hanya mengancam suatu negara tertentu saja,

Melihat sifat meluasnya tindak pidana pencucian

tetapi sudah meluas menjadi ancaman serius bagi

uang, N.H.T Siahaan memberikan penjelasan:

seluruh bangsa. Chibuike U. Uche memandang Money

“Berhubung money laundering merupakan salah satu

Laundering dari suatu perspektif yang menarik untuk

aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu,

dipahami, sebagai berikut:

bangsa, dan negara maka pada gilirannya, sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-

This is because money laundering is truly an

batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan

international phenomenon. Money launderers are

saja nasional, tetapi juga masalah regional dan

always looking for ways of disguishing the true source

internasional...2”. Alasan-alasan yang dikemukakan

of their wealth. Some developing countries have

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak

characteristic that money launderes find attractive.

pidana pencucian uang yang saat ini giat dilakukan

Understanding the social, political and economic

oleh seluruh pemerintah negara-negara di dunia

environment of these developing countries is therefore

adalah terkait dengan sifat kriminalitas yang dimiliki

a vital ingridient in the war against money

dari tindak pidana pencucian uang. Setiap pencucian

laundering... It argues that the greatest danger to

uang pada hakikatnya hendak mencuci uang-uang

the success of international efforts to tackle money

yang diperoleh dari harta kekayaan.

laundering is the ever increasingly disparity in the structure of the financial systems of both developed

Salah satu hal yang membuat negara-negara peduli

and developing countries. The greatest threat to the

dengan upaya pencegahan dan pemberantasan

business of laundering is documentation. Even after

tindak pidana pencucian uang adalah bahwa negara-

the launderers have beaten the system, their success

negara akan menjadi self victim atas tindak pidana

well be

temporary.1

tersebut. Dengan atau tanpa persetujuan, negara akan tetap menjadi korban atas tindak pidana

Tindak pidana pencucian uang yang berdimensi

pencucian uang apabila tindak pidana tersebut tetap

internasional sesungguhnya juga terkait dengan

berlangsung, langsung ataupun tidak langsung.

karakteristik nasionalnya. Konsekuensi logis yang terjadi bahwa sesungguhnya upaya pencegahan dan

Sebagaimana dipahami dalam konstruksi pencucian

pemberantasan tindak pidana pencucian uang

uang adalah mengenai sulitnya mengurai tahapan di

membutuhkan perspektif nasional, sebagai negara

dalam tindak pencucian uang yang sangat kompleks

berkembang dengan kebutuhannya sendiri, di tengah-

pada setiap tahapannya. Hal tersebut mengakibatkan

tengah pergulatan dimensi internasionalnya, yang

memang tidak mudahnya mengungkapkan mengenai

banyak dipengaruhi oleh insight dari negara maju.

tindak pidana pencucian uang. Tahapan pencucian

Perspektif internasional di tengah keberagaman

uang pada hakikatnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

perspektif nasional akan mempengaruhi tingkat

a. Placement atau penempatan; b. Layering atau

keberhasilan pencegahan dan pemberantasan tindak

pelapisan; dan c. Integration atau integrasi. Yang

pidana pencucian uang.

dimaksud dengan Placement menurut Sutan Remy Sjahdeini dijelaskan sebagai: “tahapan untuk

1

Namun demikian di sisi lain tetap perlu dipahami

menempatkan uang haram ke dalam sistem keuangan

bahwasanya tindak pidana pencucian uang juga

(financial system)”3 Pada tahap Placement, uang yang

sudah berkembang dengan sangat meluas.

telah ditempatkan di dalam sistem keuangan akan

Chibuike U. Uche. “Money Laundering: A View From a Developing Country”, Papers, disseminate in The 9th International Anti-Corruption Conference, downloaed from http://9iacc.org/papers/days2/ws7/d2ws7_ cuuche.html

30

2

N.H.T Siahaan. 2008. Money Laundering dan Kejahatan Perbankan. Jala, Jakarta, h. 3

3

Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, h.33


dapat dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada

UU PPTPPU). Beberapa materi yang diatur di dalam

di dalam domestik, maupun bank di luar negeri.

UU PPTPPU ini menunjukkan beberapa perubahan

Tahap Layering, atau pelapisan, menurut Adrian

pentinguntuk memenuhi kepentingan nasional dan

Sutedi, dimaknakan sebagai “memisahkan hasil

standar Internasional. Pada penjelasan Umum UU

tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya

PPTPPU, materi perubahan tersebut antara lain

melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk

mengenai pengukuhan penerapan prinsip mengenali

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; dan penataan

dana.”4 Pada tahap layering terjadi suatu proses yang

mengenai Pengawasan Kepatuhan. Yunus Husein

ditujukan untuk melakukan pemindahan atas suatu

menjelaskan bahwa sasaran pembentukan Undang

dana yang berasal dari beberapa rekening atau

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru,

tempat lainnya, yang dihasilkan dari tahap placement

salah satunya adalah “meningkatkan koordinasi

sebelumnya. Tahap terakhir adalah yang disebut

penegakan hukum dalam pencegahan dan

dengan tahap Integration. Menurut Adrian Sutedi,

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”6,

Integration adalah “upaya menggunakan harta

dengan mengingat inti dari permasalahan yang ada

kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati

di dalam TPPU yaitu meluasnya jenis kejahatan lanjutan

langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk

ini, yang secara signifikan membawa dampak atas

kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan

stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana”.5

Berdasarkan penjelasan Umum UU PPTPPU, terdapat

Berdasarkan penjelasan tersebut, apapun yang

beberapa hal penting yang perlu dibahas lebih

dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mencuci

mendalam, yaitu terkait dengan adanya upaya

uang hasil kejahatannya, hal terakhir yang harus

penataan mengenai pengawasan kepatuhan, dan

dilakukan adalah dapat mempergunakan harta-harta

pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna

yang sudah nampak sah tersebut untuk melakukan

jasa. Lembaga pengawas dan pengatur sebelumnya

kegiatannya. Selalu ada hasil yang diharapkan dengan

belum pernah dikenal eksistensinya, tetapi dengan

dilakukannya pencucian uang.

diberikannya kewenangan untuk mengawasi kepatuhan dari pihak Pelapor, Lembaga Pengawas

Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-

dan Pengatur memperoleh fungsi penting. Salah satu

undang menunjukkan komitmen untuk serius di dalam

lembaga tersebut adalah Bank Indonesia. Dimana

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

kedudukan Bank Indonesia sebagai pengawas

uang, sekalipun tidak dipungkiri bahwa jenis tindak

penyedia jasa keuangan bank.

pidana ini juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kehendak baik yang dilakukan oleh

Yang menjadi isu hukum untuk dibahas di dalam

Pemerintah Indonesia adalah melakukan perubahan

tulisan ini adalah mengenai fungsi pengawasan dan

atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

pengaturan oleh Bank Indonesia dalam rangka

Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencucian Uang untuk Penyedia Jasa Keuangan, dan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

terkait pula dengan keberadaan Orotitas Jasa

Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut dengan

Keuangan.

4

Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19 - 20

5

Ibid, h. 21

6

Yunus Husein. 2010. “Langkah Progresif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010”. Makalah, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2010, Surabaya, Hotel Bumi, 2-3 Desember 2010, h. 5

31


B. Fungsionalisasi Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Koordinasinya dengan PPATK

dengan Pihak Pengguna Jasa, yaitu pihak yang menggunakan Jasa Pihak Pelapor. (vide Pasal 1 angka 12 UU PPTPPU). Berdasarkan ketentuan-ketentuan

Pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mengatur bahwa yang

tersebut memunculkan interpretasi ganda, yaitu: (i).

dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur

Apakah semua Pihak Pelapor wajib melaporkan

adalah lembaga yang memiliki kewenangan

kepada PPATK secara langsung?; dan (ii). Apakah

pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi

Pihak Pelapor yang telah memiliki LPP juga harus

kepada Pihak Pelapor. Definisi tersebut memberikan

melaporkan kepada PPATK?. UU PPTPPU belum secara

penjabaran bahwasanya diberlakukannya UU PPTPPU

jelas membedakannya, sehingga seolah-oleh

telah memberikan suatu pengaturan mengenai

memunculkan tumpang tindih kewenangan antara

adanya lembaga baru dengan tugas, fungsi dan

LPP dengan PPATK. Apakah posisi PPATK berada di

kewenangan yang meliputi pengawasan, pengaturan,

atas dibandingkan dengan LPP, ataukah berada sejajar.

bahkan menjatuhkan sanksi bagi Pihak Pelapor yang

Beberapa ketentuan pasal di atas menunjukkan betapa

melanggar ketentuan. Fungsi yang dilakukan oleh

sulitnya menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan,

Lembaga Pengawas dan Pengatur (selanjutnya disebut

audit kepatuhan, bahkan pengenaan sanksi tersebut.

dengan LPP) adalah untuk melakukan Pengawasan

Konstruksi koordinasi yang bagaimanakah yang dapat

Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilakukan oleh instansi tersebut.

angka 18 UU PPTPPU. Untuk pelaksanaan fungsi ini, UU mengamanatkan dilakukan oleh LPP dan PPATK.

Mengenai Pihak Pelapor, Bab IV UU PPTPPU tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan menjelaskan

Menilik ketentuan di atas memberikan suatu

mekanisme pelaporan dan pengawasan kepatuhan.

pemahaman bahwa eksistensi LPP tidaklah berdiri

Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor pada hakikatnya

secara sendirian, tetapi berdampingan dengan PPATK,

meliputi 2 kelompok, yaitu kelompok Penyedia Jasa

yang berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b, juga

Keuangan, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa

melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan atas

lainnya. (Vide Pasal 17 UU PPTPPU).

pihak pelapor. Namun demikian UU PPTPPU tidak secara eksplisit metegaskan mengenai pemisahan

Tugas LPP sebagaimana telah ditentukan di dalam

ataupun pembagian kewenangannya. Ketentuan

Pasal 18 UU PPTPPU pada hakikatnya meliputi

Pasal 30 ayat (1) dan (2) hanya menegaskan bahwa

penetapan mengenai ketentuan prinsip mengenali

sejauh LPP itu belum terbentuk, maka PPATK yang

Pengguna Jasa. Lembaga ini pula yang berkewajiban

akan mengenakan sanksi administratif kepada pihak

untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak

Pelapor. Ketentuan tersebut hanya memberikan

Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali

penekanan atas pengenaan sanksi administratif,

Penguna Jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat

padahal LPP berfungsi pula melakukan pengawasan

(1) UU PPTPPU, tugas dari LPP selanjutnya adalah

dan pengaturan.

menjatuhkan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor.

Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU adalah setiap

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU PPTPPU kembali

Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib

menegaskan bahwasanya dalam hal belum

menyampaikan laporan kepada PPATK. Yang

terbentuknya LPP, maka yang berkewajiban

dimaksud dengan setiap Orang adalah orang

mengenakan sanksi administratif kepada Pihak

perseorangan atau Korporasi (vide Pasal 1 angka 9

Pelapor adalah PPATK. Penegasan dari Pasal 30 ayat

UU PPTPPU). Di sisi lain, UU PPTPPU juga

(3) UU PPTPPU, memberikan penjelasan mengenai

memperkenalkan pihak lain, yaitu yang disebut

sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan

32


oleh PPATK. Namun demikian tidak jelas bentuk

Dengan demikian dapat dijelaskan koordinasi antara

sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan

Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap PPATK

oleh LPP.

dapat bersifat koordinatif horizontal dan koordinatif vertikal.

Eksistensi LPP menurut UU PPTPPU juga ditunjukkan melalui fungsi Pengawasan Kepatuhan. Ketentuan

C. Penguatan Customer Due Diligence dan Enhance

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU mengatur

Due Diligence Dalam Tindak Pidana Pencucian

mengenai fungsi pengawasan kepatuhan sebagaimana

Uang

dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut dilakukan LPP. PPATK baru akan bertindak sebagai

Salah satu instrumen penting di dalam mencegah

lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan

dan memberantas tindak pidana pencucian uang

kepatuhan apabila belum terdapat atau terbentuk

adalah bagaimana setiap sektor bisnis, baik oleh

lembaga pengawas dan pengatur tersebut. Hasil

Penyedia Jasa Keuangan berupa bank ataupun non

pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang telah

bank, dan juga Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat

dilaksanakan oleh LPP harus disampaikan kepada

mengenali pengguna jasanya. Istilah Pengguna Jasa

PPATK.

ini lebih luas dibandingkan dengan istilah nasabah yang ada di dalam undang-undang tindak pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU PPTPPU dapat

pencucian uang yang sebelumnya. Makna pengguna

dipahami bahwa sebenarnya terdapat koordinasi

jasa ini akan meliputi secara keseluruhan atas orang

yang harus dilakukan oleh LPP dengan PPATK.

yang menjadi nasabah di dalam suatu kegiatan

Koordinasi tersebut berupa suatu kewajiban yang

perbankan, maupun pembeli pada kegiatan sektor

harus dilaksanakan oleh LPP dalam hal ditemukannya

lainnya.

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, maka

Istilah yang sebenarnya sama yang dipergunakan

Lembaga Pengawas dan Pelapor itulah yang harus

sebagai instrumen untuk penerapan UU di bidang

menyampaikan laporannya kepada PPATK. Secara

pencucian uang adalah prinsip mengenali nasabah

umum, ketentuan Pasal 33 UU PPTPPU mengatur

(know your customer principle), atau dalam terjemahan

bahwasannya LPP sangat berkewajiban untuk

lain juga disebut dengan prinsip mengenali Pengguna

memberitahukan perihal kegiatan ataupun Transaksi

Jasa. Beberapa pengaturan mengenai KYC yang sudah

Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya

ada, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor

dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung

3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana

dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001

Pencucian Uang.

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan

Hasil Pengawasan Kepatuhan

Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan

LPP

PPATK

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi

Pihak Pelapor

Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan

Skema 1: Hubungan antara Pihak Pelapor - LPP - PPATK

Analisis Transaksi Keuangan Nomor

33


2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara

Rekomendasi tersebut menyatakan:

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi

“The customer due diligence (CDD) measures to be

Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat

taken are as follows:

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor

a) Identifying the customer and verifying that

3/I/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan

customer’s identity using reliable, independent

Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya

source documents, data or information

Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the

Pasal 18 UU PPTPPU yang mengatur mengenai

beneficial owner such that the financial institution

penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

is satisfied that it knows who the beneficial owner

meletakkan kewajiban kepada LPP untuk menetapkan

is. For legal persons and arrangements this should

ketentuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna

include financial institutions taking reasonable

Jasa. Jacky Uly dan Bernard L. Tanya menambahkan

measures to understand the ownership and

bahwa: “setiap LPJK (Lembaga Penyedia Jasa

control structure of the customer.

Keuangan, cetak miring oleh penulis) dianjurkan untuk senantiasa melakukan identifikasi terhadap para nasabah/klien, dan menolah setiap tranaksi yang mencurigakan”.7

Untuk itu Pihak Pelapor wajib

c) Obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship. d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken

menerapkan prinsip tersebut. Untuk itu pula LPP yang

throughout the course of that relationship to

wajib melaksanakan pengawasannya atas kepatuhan

ensure that the transactions being conducted are

Pihak Pelapor di dalam menerapkan prinsip Mengenali

consistent with the institutions knowledge of the

Pengguna Jasa. Hanya saja tidak secara tegas

customer, their business and risk profile, including,

dinyatakan dan digambarkan bagaimana mekanisme

where necessary, the sources of fund”.

pengawasan yang dimaksud, sedangkan di satu sisi bagi pengguna jasa yang belum ditetapkan LPP-nya,

Yang paling penting dilakukan di dalam kaitannya

maka fungsi pengawasannya dilakukan oleh PPATK.

dengan Customer Due Diligence ini adalah bahwa

Secara a contrario pernyataan tersebut dipahami dari

Pihak Pelapor dapat sewaktu-waktu melakukan

Pasal 18 ayat (6), dengan suatu pemahaman dasar

pemeriksaan atas hubungan usaha dan analisis

bahwa Pihak Pelapor yang diwajibkan untuk

transaksi-transaksi yang dilakukan. Usaha tersebut

menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa harus

harus dilakukan secara menyeluruh guna menjamin

bertanggungjawab kepada PPATK.

transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas

Setidaknya ada 3 hal yang harus diutamakan di

nasabah, kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk

dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yaitu a.

sumber dana jika diperlukan. Kemutakhiran data

Identifikasi Pengguna Jasa; b. Verifikasi Pengguna

Pengguna Jasa harus selalu dijamin oleh Pihak Pelapor.

Jasa; dan c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam konteks

Namun demikian apabila penerapan CDD berdasarkan

inilah yang disebut dengan Customer Due Diligence

poin a sampai dengan d di atas berhadapan dengan

(CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD). Hal tersebut

suatu resiko yang lebih besar, maka penerapan yang

sejalan dengan Rekomendasi Nomor 5 Financial

harus dilakukan adalah dengan Enhance Due

Action Task Force on Money Laundering.

Diligence, yaitu sebagai berikut: “Financial institutions should apply each of the CDD

7

Jacky Uly dan Bernard L. Tanya. 2009. Money Laundering. Laros, Surabaya, hal. 49

34

measures under (a) to (d) above, but may determine


the extent of such measures on a risk sensitive basis

tempat yang cukup beresiko dan disukai oleh para

depending on the type of customer, business

pencuci uang. Namun demikian UU PPTPPU tidak

relationship or transaction. The measures that are

menempatkan Lembaga Keuangan Bank saja yang

taken should be consistent with any guidelines issued

harus berperan aktif, tetapi kepada semua pihak

by competent authorities. For higher risk categories,

Pelapor, yang meliputi Penyedia Jasa Keuangan Bank

financial institutions should perform enhanced due

dan Non Bank, serta Penyedia Barang dan/atau Jasa

diligence. In certain circumstances, where there are

lainnya.

low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or simplified measures.”

Mengingat bahwa LPP diberikan tempat dan peran yang sangat penting di dalam UU PPTPPU, maka harus

Namun demikian apabila Lembaga Keuangan melihat

dipahami betul fungsi dan peranannya terkait dengan

terdapatnya kemungkinan resiko yang besar, berikut

peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi sektor

juga dengan jenis nasabah dan hubungan

Perbankan, berdasarkan UU Bank Indonesia, maka

transaksinya, maka perlu ditingkatkan upaya kehati-

yang ditetapkan sebagai LPP adalah Bank Indonesia.

hatiannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 24

tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana

petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dan diubah

Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan

dengan UU 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia,

harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

yang menekankan pada adanya Fungsi Mengatur

Dengan demikian apabila dalam situasi tertentu

dan Mengawasi Bank, sebagaimana ditentukan dalam

ditemukan suatu fakta bahwa apabila terdapat risiko

Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia tersebut. Ketentuan

rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa

Pasal 24 tersebut memberikan tugas kepada Bank

lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-

Indonesia untuk mengadakan peraturan-peraturan

tindakan yang disederhanakan. Hal tersebut yang

terkait dengan kewenangannya mengawasi Bank,

membedakan antara CDD dan EDD.

dan juga menjatuhkan sanksi kepada Bank. Pembedaan fungsi Bank Indonesia terjadi di dalam 2 hal, yaitu

Prinsipnya pada upaya mengenali pengguna jasanya,

Fungsi pengaturan dan Fungsi pengawasan.

ketentuan Pasal 19 mempertegas bahwasanya masalah penginformasian mengenai identitas, sumber

Pelaksanaan tugas mengatur Bank, Pasal 25 ayat (1)

dana, dan tujuan dilakukannya Transaksi menjadi

UU Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada

sesuatu yang harus diberikan oleh setiap Orang yang

Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan-

melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor. Dengan

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-

demikian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini menjadi

hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud di sini

suatu prinsip yang selalu harus dikedepankan di dalam

adalah termasuk pula dengan apa yang dimaksudkan

upaya penanganan tindak pidana pencucian uang.

di dalam UU Perbankan. Selanjutnya pelaksanakan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan

D. Lembaga Pengawas dan Pengatur atas Pihak

Bank Indonesia (vide Pasal 25 ayat (2) UU Bank

Pelapor Bank berdasarkan UU Bank Indonesia -

Indonesia). Pengawasan tersebut akan dilakukan

UU Transfer Dana - UU Otoritas Jasa Keuangan

secara langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 27 UU Bank Indonesia), yang selanjutnya mewajibkan

Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan

Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan

arti yang sangat penting kepada Sektor Perbankan,

penjelasan sesuatu dengan tata cara yang ditetapkan

mengingat dalam setiap tahapan pencucian uang

oleh Bank Indonesia (vide Pasal 28 ayat (1) UU Bank

masih menempatkan Lembaga Keuangan sebagai

Indonesia). Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)

35


UU Bank Indonesia pula dapat dipahami bahwasanya

Bank Indonesia, akan dilaksanakan oleh lembaga

dalam hal terdapat suatu transaksi yang patut di

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen

duga merupakan tindak pidana di bidang perbankan,

yang dibentuk dengan undang-undang. Mutatis

maka Bank Indonesia dapat memerintahkan bank

mutandis dengan hal tersebut, Pasal 35 UU Bank

untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh

Indonesia menekankan sepanjang belum diadakannya

transaksi tertentu tersebut.

lembaga pengawasan yang dimaksud, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan

Terkait dengan pemberian tugas sebagai LPP menurut

oleh Bank Indonesia.

UU PPTPPU, maka sesungguhnya fungsi pengawasan oleh BI terkait dengan upaya pencegahan dan

Permasalahan mengenai entitas Lembaga Pengawas

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU

Penunjukkan Bank Indonesia sebagai LPP untuk

Bank Indonesia dan UU PPTPPU ini berkembang

Penyedia Jasa Keuangan sektor Perbankan seharusnya

terkait pula dengan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan

sejalan dengan fungsi pengawasannya di dalam UU

(selanjutya disebut dengan OJK), sebagaimana

Bank Indonesia. Kewenangan yang diberikan UU

dimaksud di dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang

PPTPPU cukup terbatas dengan adanya keberadaan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai

PPATK yang juga melaksanakan fungsi pengawasan

UU OJK). Pasal 1 menentukan bahwasanya OJK

dan pengaturan manakala LPP tersebut belum

merupakan lembaga yang independen dan bebas

terbentuk. Permasalahannya justru UU PPTPPU belum

dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

memberikan batasan kewenangan yang sama

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

besarnya dengan PPATK, atau paling tidak menunjukkan

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (vide

distinct yang tegas bagaimana sifat koordinatif antara

Pasal 1 angka 1 UU OJK). Permasalahan selanjutnya

Bank Indonesia sebagai LPP dengan keberadaan

adalah bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Jasa

PPATK, salah satu contoh adalah terkait dengan

Keuangan di dalam undang-undang tersebut adalah

kewenangan menjatuhkan sanksi bagi Pihak Pelapor

meliputi pelaksanaan kegiatan di sektor Perbankan,

yang ternyata tidak tegas.

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiataan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Ketentuan Pasal 33 UU Bank Indonesia menegaskan

(vide Pasal 1 angka 4 UU OJK). Pasal 1 angka 10 UU

apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat

OJK selanjutnya juga memuat mengenai Lembaga

suatu keberlangsungan usaha Bank yang bersangkutan

Jasa Keuangan lainnya, yang ternyata akan meliputi

dan/atau membahayakan sistem perbankan atau

pula lembaga penggadaian, lembaga penjaminan,

terjadi sutau kesulitan bagi perbankan yang

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan

membahayakan perekonomian nasional, maka Bank

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang

Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana

melaksanakan pengelolaan dana masyarakat yang

diatur di dalam undang-undang tentang perbankan

bersifat wajib, meliputi penyelenggara program

yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut,

jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

yang menjadi rambu-rambu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud baik oleh UU Bank Indonesia,

Fungsi OJK selanjutnya ditentukan di dalam Pasal 5

UU Perbankan, maupun UU PPTPPU, yaitu sistem

UU OJK, bahwasanya OJK berfungsi menyelenggarakan

perbankan dan perekonomian nasional.

sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

Pasal 34 UU Bank Indonesia selanjutnya menjelaskan

keuangan. Pasal 7 selanjutnya menjelaskan mengenai

bahwa tugas pengawasan atas Bank sebagaimana

pembagian fungsi pengaturan dan pengawasan, yang

dimaksud sebelumnya yang akan dilakukan oleh

meliputi:

36


a. Pengaturan dan pengawasan mengenai

interpretasi yang muncul dari ketentuan UU OJK ini

kelembagaan bank.

cukup menyulitkan untuk memahami dan menyelami

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan

fungsi sebagai LPP itu berada di pihak siapa. Begitu

bank

luasnya perihal yang ingin diatur dan diawasi oleh

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek

OJK, semakin menunjukkan inkonsistensi kewenangan

kehati-hatian bank, meliputi:

mana yang harusnya dilimpahkan kepada OJK, dan

1. manajemen risiko;

manakah yang tetap pada Bank Indonesia. Mengingat

2. tata kelola bank;

kompleksitas macam aturan yang harus dipertegas

3. prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian

dalam kerangka tindak pidana pencucian uang dan

uang, dan

berbagai rambu-rambu kehati-hatian yang harus

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan

senantiasa diperlihatkan dan diperhatikan oleh sektor

kejahatan perbankan, dan

perbankan, maka perlu dipikirkan tugas OJK sebagai

d. Pemeriksaan bank

LPP.

Berdasarkan ketentuan di atas, OJK yang bertugas

Pada intinya masih terdapat tumpang tindih yang

untuk mengawal pelaksanaan prinsip mengenal

tetap terjadi, yaitu sebenarnya Bank Indonesia

nasabah dan anti pencucian uang. Ketidak konsistenan

sebetulnya akan mengawasi mengenai sektor

penggunaan peristilahan prinsip mengenali nasabah

perbankan dengan segala keluasan kewenangan yang

berbeda dengan peristilahan yang terdapat di dalam

diberikan oleh UU Perbankan dan UU Bank Indonesia,

UU PPTPPU, yaitu prinsip mengenali pengguna jasa.

tetapi terbatas saat ini dengan OJK. Nindyo Pramono

Dengan demikian jelas terlihat bahwa fungsi LPP

pernah menuliskan pada saat dibuatnya RUU OJK

sebagaimana dimaksud di dalam UU PPTPPU telah

sebagai berikut: “Saya kawatir kehadiran OJK yang

dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.

mengambil fungsi pengawasan BI atas Bank-bank Umum, akan tetap tumbuh atau bertabrakan dengan

Ketentuan selanjutnya yang terkait adalah Pasal 39

fungsi pengaturan BI yang secara tidak langsung akan

UU OJK, yang menegaskan bahwa berhubungan

bersinggungan dengan fungsi pengawasan

dengan pelaksanaan tugas, maka OJK akan

(macroprudential)”8

berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, tetapi

Namun OJK juga masih dapat meminta bantuan dari

tidak berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan

Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi pengawasan

prinsip mengenali Pengguna Jasa dan anti pencucian

dan pengaturannya, hanya tidak dapat meliputi

uang. Pasal 40 UU Otoritas Jasa Keuangan menegaskan

penilaian mengenai kesehatan bank. Secara asas, UU

untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya

OJK ini adalah UU khusus yang baru saja dibentuk,

memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank

tetapi tidak merupakan lex specialis terhadap UU

tertentu, Bank Indonesia dapat (cetak miring oleh

Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan cakupan

penulis) melakukan pemeriksaan langsung terhadap

tugas pengawasan dan pengaturan oleh OJK terlalu

bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan

luas, dan tidak melulu menyangkut perbankan,

secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Namun

tetapi sektor keuangan. Cakupan tersebut akan

sayangnya Pasal 40 ayat (2) memberikan pembatasan atas apa yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (1), maka Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Berbagai

8

Nindyo Pramono. “Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI”. Artikel, dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010, h. 7

37


menempatkan OJK menjadi super supervisory body

Secara keseluruhan UU OJK ini lebih memberikan

atas suatu lembaga yang memang sudah terbentuk

perhatian pada sektor perbankan, dibandingkan

terlebih dahulu dengan undang-undang yang lainnya.

dengan sektor keuangan lainnya. Muncullah pula

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank

sebuah pemikiran, dengan demikian apakah OJK

Indonesia juga cukup spesifik, dibandingkan dengan

juga akan mampu melaksanakan secara keseluruhan

apa yang diatur di dalam UU OJK.

tugasnya yang begitu luas untuk menjadi LPP sebagaimana dikehendaki oleh UU PPTPPU dan UU

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU

OJK di bidang pencucian uang untuk sektor keuangan

Perbankan Syariah, terdapat kewajiban dari Bank

secara keseluruhan.

Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyampaikan mengenai segala keterangan dan penjelasan yang

Kesulitan lainnya apabila terlalu luasnya ketentuan

berkenaan dengan usahanya kepada Bank Indonesia.

pengawasan dan pengaturan oleh Otoritas Jasa

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 52 ayat (3)

Keuangan, adalah apa yang terkait dengan rambu-

selanjutnya memberikan kewenangan kepada Bank

rambu kehati-hatian sebagaimana dimaksud di dalam

Indonesia untuk melakukan beberapa hal yang

UU Perbankan, UU Bank Indonesia, dan UU OJK, yang

menyangkut dengan fungsi pengawasan. Nampaknya

nantinya berkorelasi pula dengan UU Transfer dana.

kewenangan pengawasan ini telah menjadi kewenangan penyidikan oleh OJK (lihat Pasal 49 UU

Ketentuan UU Transfer Dana sendiri pada hakikatnya

OJK). Dengan demikian dapat dipahami betul bahwa

sangat berhubungan erat dengan kegiatan TPPU.

pelaksanaan fungsinya sudah berbeda. Sekedar

Sebagaimana dipahami, kekurang hati-hatian dalam

mengingatkan bahwasanya kewenangan OJK meliputi

pengelolaan dan pelaksanaan transfer dana akan

3 hal, yaitu fungsi pengawasan, pengaturan, dan

mengakibatkan ditempatkannya Bank maupun

penyidikan.

lembaga transfer dana lain bukan bank sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Untuk itu

Keberadaan Lembaga semacam OJK di Inggris

kegiatannya harus dipantau. Ketentuan 72 UU

dimaksudkan sebagai Financial Services Authority

Transfer Dana mengatur mengenai kegiatan

(FSA), yang sebenarnya tidak ditujukan untuk

pemantauan transfer dana, yang dilakukan oleh Bank

mengontrol pelaksanaan UU pencucian uang atas

Indonesia. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa

bidang perbankan, melainkan atas sektor keuangan

di dalam melaksanakan fungsi pemantauan tersebut,

seperti untuk mengendalikan leasing companies,

Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan otoritas

commercial finance providers, safe custody services,

pengawas terkait. Namun demikian masih perlu

lending, offering guarantees and commitments,

ditelaah lagi apakah yang dimaksudkan adalah OJK

participation in securities issues, advising on capital

sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK. Bismar

sturctures, money broking, portofolio management

Nasution menambahkan “Masalah utama yang

and advice, safekeeping and administration of

dihadapi industri keuangan khususnya perbankan

secutirities, trading for own

9

account.9

Berdasarkan

saat ini bukanlah telah semakin menyatunya dengan

hal tersebut sebaiknya perlu ditegaskan kembali LPP

industri keuangan lainnya, tetapi lemahnya penerapan

untuk Penyedia Jasa Keuangan Bank demi kepentingan

good corporate governance. Masalah good corporate

pelaksanaan UU PPTPPU itu seharusnya diberikan

governance tidak akan selesai dengan beralihnya

kepada siapa.

kewenangan pengawasan”10. Dengan demikian

Lihat dalam Financial Services Authority. 2007. The FSA’s New Role Under the Money Laundering Regulation 2007 : Our Approach, http://www.fsa.gov.uk, diakses tanggal 2 Februari 2012

38

10 Bismar Nasution. “Implementasi Pasal 34 Undang Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan”, Artikel, dimuat pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010, h. 13


kehadiran OJK dengan kewenangannya yang terlampau luas, menyisakan suatu perenungan mengenai diselesaikannya setiap tugas-tugas yang diembannya, dengan mendasarkan pada realitas semakin kompleks, rumit, dan tumpang tindihnya kewenangan yang diberikan oleh setiap undangundang yang berlaku. Kesimpulan Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya memerlukan deskripsi kewenangan, batasan persinggungan tanggungjawab dan bentuk koordinasi dengan PPATK. Terkait dengan hal tersebut adalah pada pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank seharusnya membutuhkan ketelitian yang lebih lagi. Oleh karena itu tidak dapat serta merta dialihkan kepada OJK. Mengingat spesifiknya pengaturan mengenai perbankan, dan pentingnya peran perbankan di dalam suatu proses pencegahan pencucian uang, berikut juga meluasnya tanggungjawab OJK sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK, maka perlu dipikirkan kembali apakah menempatkan Bank Indonesia tetap sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dikehendaki di dalam UU PPTPPU, ataukah menyerahkan tugas tersebut kepada OJK.

39

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung, Citra Aditya Bakti Bismar Nasution. “Implementasi Pasal 34 Undang Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan”, Artikel, dimuat pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010 Chibuike U. Uche. “Money Laundering: A View From a Developing Country”, Papers, disseminate in The 9th International Anti-Corruption Conference, downloaed from http://9iacc.org/papers/days2/ws7/d2ws7_cuuche.html Financial Services Authority. 2007. The FSA’s New Role Under the Money Laundering Regulation 2007: Our Approach, downloaded from http://www.fsa.gov.uk, tanggal 2 Februari 2012 Jacky Uly, dan Bernard L. Tanya. 2009. Money Laundering. Laros, Surabaya Nindyo Pramono. “Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI”. Artikel, dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010 N.H.T Siahaan. 2008. Money Laundering dan Kejahatan Perbankan. Jala, Jakarta Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti Yunus Husein. 2010. “Langkah Progresif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010”. Makalah, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2010, Surabaya, Hotel Bumi, 2-3 Desember 2010

40

EFEKTIVITAS PEMBLOKIRAN DAN UPAYA PENYITAAN OLEH JURU SITA PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN SITA AGUNAN OLEH BANK Oleh : Dyah Pratiwi, SH, MH (Analis Hukum Senior) dan Ayu Deviana, SH (Penasehat Hukum Yunior), Departemen Hukum, Bank Indonesia Abstrak Pemblokiran-Penyitaan-Pajak Sebagai bagian dari awal proses penyitaan harta kekayaan Penangung Pajak yang tersimpan di Bank, pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak menjadi proses yang sangat krusial. Untuk menjamin proses pemblokiran dapat berjalan efektif, diperlukan kerjasama yang baik antara dirjen pajak dan pihak perbankan.

A. Pendahuluan

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaatan hukum tetap dan tidak dapat

Dalam perspektif Penagihan Pajak, investasi oleh

diajukan banding sehingga surat paksa langsung

Wajib Pajak dalam bentuk rekening, simpanan, giro,

dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai

deposito berjangka dan bentuk investasi lainnya di

pelelangan barang Penanggung Pajak.

bank, telah memunculkan peluang pencairan tunggakan pajak melalui penyitaan harta kekayaan

B. Agunan Tunai (Cash Collateral)

Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank Bank adalah lembaga mediasi yang menghimpun UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

UU No. 19 Tahun 2000 (UU Penagihan Pajak),

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka

diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk menjaga

yang timbul berkenaan dengan tunggakan pajak

kepercayaan masyarakat berkaitan dengan simpanan

serta dapat memberikan motivasi peningkatan

tersebut, maka Bank dituntut untuk menerapkan

kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak,

prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan

sehingga dapat memberikan penekanan yang lebih

usahanya. Untuk itu, Bank sangat memperhatikan

seimbang antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak

adanya agunan sebagai faktor yang harus

dan kepentingan negara. UU Penagihan Pajak dengan

dipertimbangkan dalam memberikan kredit.

Surat Paksa telah mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa

Dalam praktek perbankan, agunan tunai (cash

penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat

collateral) seperti giro, deposito, tabungan, setoran

paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau

jaminan dan atau emas, lazim digunakan dalam

penyanderaan, serta pelelangan. Bahkan surat paksa

pemberian kredit oleh Bank. Memperhatikan sifat

diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum

agunan yang sangat “likuid” tersebut, Bank Indonesia

41


melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005

bahwa obyek sita adalah barang penanggung pajak

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum telah

yang dapat dijadikan jaminan utang pajak, yaitu

mengatur mengenai persyaratan agunan dan

barang milik penanggung pajak, termasuk yang

pencairan agunan tunai dimaksud dalam

penguasaannya berada di tangan pihak atau

hal terjadi wanprestasi, yaitu 7 hari kerja setelah

dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu,

debitur dinyatakan wanprestasi (event of default).

yang antara lain dapat berupa deposito berjangka,

Dalam hal ini, agunan tunai yang dipergunakan

tabungan, saldo rekening koran, giro, atau

tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat

UU Penagihan Pajak hanya mengecualikan obyek

kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk

sita pajak berupa barang milik Penanggung Pajak

keuntungan Bank Penerima Agunan, termasuk

yang dipergunakan untuk hidup, dan bahkan dibatasi

pencairan sebagian untuk membayar tunggakan

dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.

angsuran pokok atau bunga;

20.000.000,- (vide Pasal 15 UU Penagihan Pajak).

2. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu aktiva produktif . 3. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally

Pengaturan dalam UU Penagihan Pajak Sita Pajak tersebut bersifat memaksa. Meskipun demikian UU

enforceable) sebagai agunan, bebas dari segala

Penagihan Pajak memberikan perlindungan hukum

bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak

baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga

sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk

berupa hak untuk mengajukan gugatan. Dalam hal

tujuan penjaminan yang jelas, dan

ini, bank sebagai pihak ketiga dapat mengajukan

4. disimpan pada Bank penyedia jasa atau pada prime bank.

gugatan kepada pengadilan negeri terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, sita atau lelang diajukan berkaitan

Lebih lanjut, PBI mengatur bahwa agunan harus

kepemilikan barang yang disita.

bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan, harus dapat dicairkan selambat-lambatnya

Dalam hal ini pengadilan negeri merupakan tempat

7 hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan

untuk menguji dan memberikan prioritas terhadap

sebagian untuk membayar tunggakan angsuran

kepentingan perlindungan bagi pemegang hak

pokok atau bunga serta tidak dijamin kembali (counter

agunan ataukah mengutamakan “sifat pajak” yang

quarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang

berdasarkan UU harus selalu didahulukan.

bukan prime bank. C. Pemblokiran dan Pemindahbukuan Dalam hal deposito tersebut telah diserahkan kepada bank sebagai agunan tunai, maka sebenarnya telah

UU tentang Bank Indonesia dan UU tentang

terjadi penyerahan “kepemilikan”, yaitu bahwa

Perbankan tidak mengatur pemberian kewenangan

agunan tunai tersebut berada dalam “penguasaan

kepada Bank Indonesia untuk dapat memerintahkan

bank” dan sewaktu-waktu dapat dicairkan apabila

pemblokiran kepada Bank. Pemberian kewenangan

terjadi wanprestasi. Pengaturan mengenai agunan

kepada Bank Indonesia untuk dapat memerintahkan

tunai tersebut dilakukan dalam rangka memberikan

dilakukannya pemblokiran kepada Bank, baru

perlindungan dan menempatkan bagi bank sebagai

diberikan oleh Pasal 52 ayat (3) huruf c UU tentang

“kreditur preferent”.

Perbankan Syariah.

Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun

“Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan

2000 (UU Penagihan Pajak), mengatur secara definitif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

42


Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank

4. Untuk kepentingan penagihan pajak dengan surat

melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik

paksa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19

rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.”

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan

Kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran

UU Nomor 19 Tahun 2000.

oleh Bank Indonesia kepada Bank, dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh

Dalam proses pemblokiran selain harus memperhatikan

Bank Indonesia. Adapun cakupan dari rekening

peraturan perundang-undang yang berlaku, bank

simpanan maupun rekening pembiayaan yang dapat

juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian

diblokir adalah meliputi rekening-rekening, baik yang

(prudentiality). Dalam hal ini, pada saat bank

ada pada bank yang diawasi/diperiksa maupun pada

menerima perintah dari pejabat pajak, bank tetap

bank lain yang terkait dengan objek pengawasan/

harus melakukan verifikasi kembali terhadap

pemeriksaan Bank Indonesia.

kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam surat perintah dengan data dan informasi nasabah

Pada hakekatnya, pemblokiran rekening pada dasarnya

yang dimilikinya. Hal dimaksud perlu dimengerti

adalah tindakan pengamanan, yang dilakukan dengan

mengingat bank akan terpapar dengan risiko hukum

tujuan agar terhadap simpanan tersebut tidak terdapat

dalam hal bank melaksanakan pemblokiran ketika

perubahan/mutasi selain penambahan jumlah atau

terdapat ketidaksesuaian antara data dan informasi

nilai.

yang dimintakan dengan data dan informasi yang dimiliki bank. Risiko hukum tersebut antara lain

Dalam hal ini, terdapat beberapa pengaturan tentang

gugatan dari pemilik rekening dan/atau sanksi pidana

pemblokiran yang dapat dilakukan terhadap simpanan

bagi manajemen bank sebagaimana diatur dalam

nasabah pada bank, yang pengaturannya berada

Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

pada level Undang-Undang, dan memberikan kewenangan kepada instansi atau lembaga aparat

Namun demikian, dalam hal data dan informasi yang

penegak hukum tertentu untuk dapat melakukan

disampaikan oleh pejabat pajak telah sesuai dengan

pemblokiran atas rekening simpanan, dan dilakukan

data dan informasi yang dimiliki bank maka pada

untuk kepentingan publik tertentu, misalnya :

prinsipnya tidak ada alasan bagi bank untuk tidak

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau

melaksanakan perintah pejabat pajak. Demikian pula

pemeriksaan dalam penanganan perkara tindak

terkait dengan perintah pemindahbukuan atas

pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

giro atau bentuk simpanan lainnya di bank yang

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

sebelumnya telah dilakukan pemblokiran. Sesuai

2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau

dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal

pemeriksaan dalam perkara tindak pidana

Pajak Nomor: KEP-627/PJ./2001 tanggal 24 September

terorisme sebagaimana diatur dalam UU No. 15

2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemblokiran

Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1

dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan

Terorisme, Menjadi Undang-undang;

Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa apabila

3. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan

penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan

penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang

biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 (empat

ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

belas) hari sejak penyitaan, pejabat pajak segera

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun

meminta kepada pimpinan bank untuk memindah-

2002;

bukukan harta kekayaan penanggung pajak yang

43


tesimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang

dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka

tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

memperlancar proses penagihan pajak yang diawali dengan pelaksanaan pemblokiran adalah menerbitkan

Terkait ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

surat yang ditujukan kepada bank di seluruh Indonesia,

pada prinsipnya bank tidak dapat menolak untuk

yaitu surat Deputi Gubernur Nomor 2/35/DpG tanggal

melakukan pemindahbukuan ke kas negara dalam

30 Mei 2000, yang intinya menghimbau perbankan

hal pejabat pajak dapat menyampaikan bukti bahwa

nasional untuk dapat melaksanakan aturan-aturan

penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan

sebagaimana terdapat dalam UU tentang Penagihan

biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 (empat

Pajak dengan Surat Paksa dan peraturan

belas) hari sejak penyitaan. Penyampaian bukti

pelaksanaannya, sebagai respon dari permintaan

dimaksud sangat penting bagi bank guna meyakini

dukungan yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak

bahwa pemindahbukuan secara hukum dapat

kepada Bank Indonesia. Perihal yang sama ditegaskan

dilaksanakan mengingat sebagaimana telah

kembali oleh Bank Indonesia kepada perbankan

dikemukakan sebelumnya bahwa apabila bank tidak

nasional melalui surat Deputi Gubernur Senior Bank

memiliki alas hak untuk melakukan pemindahbukuan

Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP pada tahun 2006.

maka bank terpapar dengan risiko hukum. Selain itu, sebagai salah satu bentuk respon yang D. Dukungan Bank Indonesia

dilakukan oleh BI dalam memberikan solusi alternatif atas persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan

Bank Indonesia selaku otoritas pengaturan dan

yang dihadapi oleh pejabat pajak maupun oleh Bank,

pengawasan perbankan pada prinsipnya senantiasa

khususnya terkait dengan adanya praktek yang berbeda

mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian

antara pengaturan dalam Lampiran I Keputusan

Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP:627/PJ./2001

wajib pajak termasuk upaya paksa untuk pelunasan

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan

utang pajak.

Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Indonesia yang mewajibkan

Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia telah

pencantuman nomor rekening wajib pajak dalam

menerbitkan beberapa ketentuan yang mewajibkan

perintah pemblokiran, dengan praktek penerbitan

bank dalam menjalankan bisnisnya untuk senantiasa

perintah pemblokiran oleh pejabat Pajak kepada

patuh terhadap peraturan perundang-undangan

bank yang tidak menyebutkan nomor rekening,

lainnya di luar peraturan perundang-undangan di

melalui surat No.7/4/DGS/DHk tanggal 24 November

bidang perbankan. Pengaturan mengenai hal tersebut

2005, Bank Indonesia menyarankan perlunya

antara lain tercermin dalam Pasal 49 Peraturan Bank

amandemen atas Lampiran I Keputusan Direktur

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Jenderal Pajak Nomor KEP:627/PJ./2001 tersebut,

Good Corporate Governance bagi Bank Umum

dengan menghapus kewajiban pencantuman nomor

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank

rekening dalam surat perintah pemblokiran.

Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang mewajibkan bank untuk tidak hanya patuh pada ketentuan yang

Selanjutnya dalam rangka memperoleh informasi

dikeluarkan oleh Bank Indonesia namun juga patuh

terkait dengan kepatuhan bank terhadap perintah

terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

pemblokiran yang diajukan oleh pejabat pajak, yang

yang berlaku.

merupakan salah satu jenis risiko (risiko kepatuhan/ compliance risk) yang harus dikelola oleh bank, Bank

Selain dalam bentuk ketentuan, wujud konkrit

Indonesia telah menginformasikan kepada Direktur

dukungan Bank Indonesia terhadap upaya yang

Jenderal Pajak (dhi melalui Sekretaris Direktorat

44


Jenderal Pajak) melalui surat No.12/470/DHk tanggal 19 November 2010 agar tembusan-tembusan perintah pemblokiran dapat ditembuskan kepada satuan kerja pengawasan bank di Bank Indonesia. E. Penutup Masih banyaknya pertanyaan tertulis yang diajukan oleh perbankan kepada Bank Indonesia terkait dengan tindak lanjut perintah pemblokiran dari pejabat pajak kepada bank, menunjukkan bahwa aturan-aturan terkait dengan pemblokiran dalam konteks penagihan pajak dengan surat paksa, belum tersosialisasi secara optimal. Permasalahan yang muncul di lapangan tersebut diantaranya meliputi: 1. Ketidakcocokan antara identitas data nasabah pada bank dengan identitas data penanggung pajak yang diminta untuk diblokir; 2. Jangka waktu pemblokiran; 3. Perlakuan atas saldo rekening koran yang merupakan rekening pinjaman nasabah pada bank; 4. Permintaan pemblokiran yang diikuti dengan permintaan kepada bank agar menyampaikan laporan pelaksanaan pemblokiran kepada pejabat pajak disertai dengan pemberian data dan keterangan mengenai simpanan yang diblokir; 5. Permintaan pemblokiran oleh KPP kepada Bank Indonesia atas rekening giro salah satu bank. Memperhatikan banyaknya permasalahan tersebut, maka diperlukan sosialisasi bagi Pejabat Pajak dan bank berkenaan implementasi berbagai pengaturan terkait Penagihan Pajak tersebut, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaannya dilapangan.

45

DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. 2. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. 3. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. 4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 5. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. 6. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 7. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 8. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

46

MENCERMATI CELAH INDEPENDENSI OJK DALAM UU OJK Oleh : Fransiska Ari Indrawati, SH, Analis Bank Muda, Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia Abstrak UU No. 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Independen-OJK)

A. Pendahuluan

Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

Setelah wacana pembentukan “mega” otoritas

terhadap:

untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

dengungkan, akhirnya pada bulan November 2011

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun

c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang

dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga

mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa

jasa keuangan lainnya.

Keuangan (OJK). Mungkin tidak berlebihan bila disebut dengan istilah “mega” mengingat nantinya

OJK dibentuk dan dilandasari dengan prinsip-prinsip

lembaga OJK ini akan memiliki kewenangan terhadap

tata kelola yang baik, yang meliputi independensi,

sektor-sektor penting yang menunjang perekonomian

akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan

Indonesia yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian,

kewajaran (fairness)2. Secara kelembagaan, OJK

dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga

berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa

keuangan lainnya.

OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah3. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya

keuangan1:

OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan

a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan

yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter4.

akuntabel; b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

Pasal 2 ayat (2) UU OJK menegaskan bahwa OJK

c) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan

merupakan lembaga yang independen dalam

masyarakat.

1

Pasal 4 UU OJK.

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari

2

PenjelasanUmum Paragraf 9 UU OJK.

3

Penjelasan Umum Paragraf 10 UU OJK.

4

Ibid.

47


campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang

is explicitly and prominently part of the central bank

secara tegas diatur dalam UU OJK.

statute7.”

Asas independensi secara lebih tegas dituangkan

Independen secara politik oleh Bade and Perkin

dalam Penjelasan Umum UU OJK yang menyatakan

diartikan bahwa bank sentral memiliki kemampuan

bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya

untuk menentukan kebijakan tanpa pengaruh dari

berlandaskan antara lain asas independensi yaitu

Pemerintah. Penilaian tersebut didasarkan pada faktor

independen dalam pengambilan keputusan dan

sebagai berikut : (i) apakah dewan gubernur dipilih

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK,

oleh Pemerintah, (ii) bagaimana jangka waktu

dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan

penunjukkannya, (iii) apakah Pemerintah menjadi

yang berlaku5.

duduk dalam dewan pada bank sentral, (iv) apakah persetujuan Pemerintah diperlukan untuk kebijakan

Sebelum menelaah independensi OJK dari sisi

moneter dan (v) apakah stabilitas harga merupakan

pengaturan dalam UU OJK, perlu dipahami terlebih

tujuan utama bank sentral.

dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan independensi secara umum.

Seorang pakar, Fabian Amtenbrink, menguraikan bahwa pendekatan secara hukum mengenai

Independensi dalam Black’s Law Dictionary diartikan

independensi suatu otoritas keuangan, dalam hal ini

sebagai “Independent : not dependent, not subject

bank sentral, dilihat dari segi independensi institusi,

to control, restriction, modification or limitation from

fungsi, organisasi dan keuangan/finansial (institutional

a given outside source”6. Dalam kamus tersebut,

independence, functional independence,

independensi dipahami sebagai suatu kondisi yang

organisational independence, and financial

terbebas dari ketergantungan, terbebas dari kontrol,

independence)8. Kemandirian institusi yang dimaksud

modifikasi atau pembatasan dari pihak lain.

adalah terpisahnya suatu bank sentral dari kekuasaan eksekutif dan kewenangan legislatif. Sedangkan

Bade and Parkin (1982) mengartikan independensi

untuk kemandirian fungsi dinilai dari kebebasan

pada suatu lembaga negara, misalnya bank sentral,

institusi memilih instrumen yang diperlukan untuk

dikaitkan dengan terbebasnya dari pengaruh politik

mencapai tujuannya. Kemandirian organisasi dalam

dan hubungan dengan kepemerintahan.

hal ini dihubungkan dengan susunan personalia dari organ-organ yang ada di bank sentral dan sistem

“Political Independence is defined essentially as in

pengangkatan dan pemberhentian karyawannya.

Bade and Parkin (1982), as the ability of the central

Sementara itu kemandirian finansial dihubungkan

bank to select its policy objectives without influence

dengan anggaran yang disusun tersendiri dan terlepas

from the government. This measure is based on

dari persetujuan Pemerintah.

factors such as whether or not its governor and the board are appointed by the goverment, the length

Dari beberapa pengertian independensi tersebut,

of their appointments, whether government

dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan

representatives sit on the board of the bank, whether

suatu keadaan yang terbebas dari pengaruh apapun

goverment aproval for monetary policy decisions is

baik dari kekuasaan pemerintah ataupun pihak lainnya

required and whether the “price stability” objective

termasuk dari sisi anggaran yang dimiliki atau dikelola.

5

Penjelasan Umum Paragraf 14 UU OJK.

6

Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, Henry Campbell Black, M.A, St. Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1997, hlm. 472.

48

7

Bade, Robert, and Michael Parkin, “Central Bank Laws and Monetary Policy.” Unpublished, 1982.

8

Fabian Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks, Hart Publishing Ltd Oxford UK, 1999, hal 18 -21


Tulisan ini selanjutnya akan mencermati pokok-pokok

kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor jasa

pengaturan dalam UU OJK yang dirasa dapat

keuangan. Namun demikian, dalam rangka menjaga

memberikan celah untuk timbulnya campur tangan

independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan

dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas dan

kewenangannya tersebut, sebaiknya teknis pelaksanaan

kewenangan OJK, yaitu pengaturan mengenai (1)

hubungan antar instansi tersebut dituangkan secara

hubungan antar instansi/kelembagaan, (2) komposisi

tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan

Dewan Komisioner OJK dan (3) anggaran.

agar menjadi jelas batasan-batasannya.

B. HUBUNGAN ANTAR INSTANSI/KELEMBAGAAN

Dari hubungan antar instansi tersebut, terdapat dua titik rawan pada hubungan kelembagaan yang dapat

Sesuai dengan UU OJK, OJK akan melaksanakan

mempengaruhi OJK dalam melaksanakan tugas dan

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan

kewenangannya secara mandiri, yang lebih lanjut

jasa keuangan di seluruh sektor jasa keuangan yaitu

diuraikan berikut ini.

di perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan

1. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan

lainnya. Apabila dicermati lebih mendalam, hubungan atau koordinasi OJK dengan lembaga negara lainnya

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK

dapat dilihat dari segi pelaksanaan tugas sebagai

berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam

berikut:

menyusun pengaturan tertentu terkait pengawasan

1. Tugas pengaturan dan pengawasan

perbankan9,

di bidang perbankan. Selain itu, Pasal 40 UU OJK

yang akan terkait dengan lembaga:

lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan

a. Bank Indonesia;

fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam

b. LPS.

rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank

2. Tugas penyidikan10, yang akan terkait dengan

Indonesia tetap berwenang untuk melakukan

lembaga:

pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain;

secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

b. Kejaksaan; c. Kepolisian;

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) huruf (a) UU OJK

d. Pengadilan. 3. Menjaga Stabilitas Sistem

menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam Keuangan11,

yang akan

mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan

terkait dengan:

ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan

a. Menteri Keuangan;

yang berkaitan dengan microprudential.

b. Gubernur Bank Indonesia;

Sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas

c. Ketua Dewan Komisioner LPS.

pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal ini, jelas bahwa tugas

Hubungan dengan seluruh instansi tersebut tidak

pengaturan perbankan tidak sepenuhnya

langsung diartikan bahwa OJK sebagai lembaga

dilaksanakan secara independen oleh OJK karena

negara yang tidak independen. Hubungan dan

pengaturan microprudential dan macroprudential

koordinasi dengan lembaga lain tetap diperlukan

akan sangat berkaitan.

dalam rangka koordinasi, kerjasama dan harmonisasi Dalam pengaturan tersebut, kita juga dapat melihat bahwa OJK masih memiliki “hubungan 9

Lihat Pasal 39 s.d Pasal 43 UU OJK.

10 Lihat Pasal 51 UU OJK. 11 Lihat Pasal 44 Ayat 1 UU OJK.

khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

49


Bagaimanapun Bank Indonesia sebagai bank

2. Tugas Penyidikan

sentral, dimana sebelum diterbitkannya UU OJK dan pengalihan pada akhir Desember 2013,

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh OJK diatur

mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan

dalam Pasal 49 s.d Pasal 51 UU OJK. Dalam

dan pengawasan bank dan memiliki pengalaman

pelaksanaan tugas penyidikan tersebut, Pegawai

lebih lama dalam mengatur dan mengawasi

Negeri yang telah diangkat menjadi Penyidik

perbankan sehingga masukan pengaturan yang

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan

disampaikan oleh Bank Indonesia akan memiliki

kewenangan penyidikan dalam UU OJK. Pasal 49

pengaruh yang besar dalam pengaturan yang

Ayat (3) huruf i UU OJK lebih lanjut mengatur

dilakukan oleh OJK.

bahwa PPNS di sektor jasa keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain

Selain itu, “hubungan khusus” antara OJK dengan

dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.

Bank Indonesia lainnya dapat dilihat dari Pasal 41 Ayat 2 UU OJK, dimana OJK menginformasikan

Dalam hal ini, yang perlu mendapatkan perhatian

kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-

adalah Pasal 51 UU OJK yang menyebutkan

langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan

bahwa PPNS yang dipekerjakan di OJK hanya

likuiditas atau memburuknya kesehatan pada

dapat ditarik dengan pemberitahuan paling

bank. Yang dimaksud dengan langkah-langkah

singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan

tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan

tidak sedang menangani perkara. Hal ini dapat

jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank

diartikan bahwa dimungkinkan adanya PPNS yang

Indonesia sebagai lender of last resort12.

merupakan penugasan dari instansi lain misalnya penyidik dari Kepolisian Negara RI13 atau Badan

Berdasarkan hal tersebut, maka bila bank

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

mengalami kesulitan likuiditas atau memburuknya

(disingkat Bapepam-LK)14 yang dipekerjakan di

kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat

OJK.

memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Dengan adanya penugasan bersifat sementara

Dengan demikian, tidak dipungkiri bahwa

dari instansi lain tersebut, tugas penyidikan

keberadaan Bank Indonesia sebagai lender of last

menjadi tidak murni dilakukan oleh OJK karena

resort masih sangat diperlukan di sektor perbankan

adanya campur tangan dari instansi/lembaga lain

dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada

mengingat pejabatnya dipekerjakan di OJK.

Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank. Hal-hal semacam inilah yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap independensi OJK secara institusi/kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam sektor perbankan karena masih terdapat hubungan yang erat antara OJK terhadap Bank Indonesia.

12 Penjelasan Pasal 41 Ayat (2) UU OJK.

50

13 Pasal 6 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah 14 Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana


Jika dibandingkan pengaturan penyidikan pada

Pengertian independen terkait dengan komponen

instansi lain, misalnya Bapepam-LK, Bapepam-LK

Dewan Komisioner OJK tersebut menjadi dipertanyakan

yang bukan merupakan lembaga independen

mengingat terdapat unsur Bank Indonesia dan

negarapun,pelaksanaan tugas penyidikannya

Kementerian Keuangan dalam Dewan Komisioner

diatur secara independen, dalam artianterbebas

OJK. Seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi pun

dari campur tangan pihak lain.

berasal antara lain dari unsur Pemerintah sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa anggota

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam-

Dewan Komisioner OJK yang terpilih nantinya

LK, penyidik hanya dibatasi dari lingkungan

merupakan hasil negosiasi politik yang akan membawa

Bapepam-LK. Lebih lanjut diatur bahwa dalam

kepentingan tertentu.

rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut Bapepam-LK dapat meminta bantuan

Namun demikian, Pasal 22 UU OJK telah mengantisipasi

dari aparat penegak hukum lainnya misalnya

agar anggota Dewan Komisioner terbebas dari

Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

pengaruh politik ataupun pengaruh lainnya dalam

Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan

melaksanakan tugasnya. Dalam ketentuan tersebut,

Agung15. Dari pengaturan tersebut, dapat

tersebut diatur bahwa anggota Dewan Komisioner

diartikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh

dilarang:

penyidik lain sifatnya berupa “bantuan”tanpa

a. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa

harus dipekerjakan atau menjadi bagian dari Bapepam-LK.

keuangan yang diawasi oleh OJK; b. Menjadi penggurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan;

C. KOMPOSISI DEWAN KOMISIONER

c. Menjadi pengurus partai politik; dan d. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, OJK

dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan

dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri atas 9

wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan

(sembilan) anggota Komisioner yang terdiri atas 7

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tujuh) anggota yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden, dan 2

Sehubungan dengan hal tersebut dan melihat

(dua) anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang

pengaturan komposisi Dewan Komisioner OJK saat

merupakan anggota dewan Gubernur Bank Indonesia

ini, diharapkan agar Dewan Komisioner OJK yang

dan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan16.

akan dipilih nantinya dapat bersikap independen

Keseluruhan anggota Dewan Komisioner lebih lanjut

dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mengemban

memiliki hak suara yang sama.

amanat demi kepentingan OJK sebagai lembaga negara yang independen demi perkembangan sektor

Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan

jasa keuangan di Indonesia.

Komisioner dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang terdiri

D. ANGGARAN

atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia dan masyarakat.

Pengaturan tentang anggaran OJK diatur pada Pasal 34 s.d Pasal 37 UU OJK. Pasal 34 UU OJK mengatur bahwa anggaran OJK bersumber dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

15 Lihat Pasal 101 Ayat (6) UU Pasar Modal dan Penjelasannya.

dan/atau

16 Lihat Pasal 10 UU OJK.

51


2. Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara

di sektor jasa keuangan,yaitu Lembaga Jasa

dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan

Keuangan dan/atau orang perseorangan atau

negara dengan berpedoman kepada rencana kerja

badan hukum yang melakukan kegiatan disektor

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya

jasa keuangan.

tujuan bernegara19.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan operasional

Apabila anggaran OJK berasal dari APBN, maka dapat

OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana

dikatakan pula bahwa OJK merupakan bagian

awal ke

OJK17.

dari pemerintahan karena pada hakekatnya APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

Anggaran OJK tersebut nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai

berikut18:

1. Kegiatan operasional, mencakup kegiatan

pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.OJK dikhawatirkan juga akan rentan terhadap tekanan politik dari

penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang

Pemerintah mengingat kegiatan OJK dibiayai oleh

OJK, antara lain pengaturan, pengawasan,

APBN tersebut. Dengan demikian, dikhawatirkan

penegakan hukum, edukasi dan perlindungan

OJK akan kehilangan kemandiriannya sebagai suatu

konsumen;

insitusi.

2. Kegiatan administratif, mencakup kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan,

Demikian halnya jika Pemerintah melakukan

pengembangan organisasi dan sumber daya

penempatan dana awal pada OJK, maka sudah

manusia;

sewajarnya jika Pemerintah merasa ikut andil dalam

3. Kegiatan pengadaan aset, mencakup aset lancar dan aset non lancar antara lain persediaan, gedung,

pembiayaan OJK sehingga dapat melakukan kontrol terhadap OJK.

peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.

E. PENUTUP

4. Kegiatan pendukung lainnya. OJK diamanatkan dalam UU OJK sebagai lembaga Dengan adanya pengaturan anggaran OJK yang

memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

demikian, maka dapat diartikan bahwa pelaksanaan

dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor

tugas dan wewenang OJK bergantung kepada APBN

jasa keuangan secara terpadu, independen dan

yang disetujui oleh DPR dan/atau Pihak yang diawasi

akuntabel.

oleh OJK, serta Pemerintah. Hal yang perlu dicermati lebih lanjut adalah apabila anggaran OJK sepenuhnya berasal dari APBN ataupun dari penempatan dana awal dari Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN disusun sesuai dengan

17 Lihat Pasal 35 Ayat (3) UU OJK. 18 Lihat Pasal 35 jo Penjelasan Pasal 35 UU OJK

52

19 Pasal 12 UUKN berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12 (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat..”


Pengaturan dalam UU OJK tentang koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga lain sebenarnya tidak serta merta menjadikan OJK menjadi institusi yang tidak mandiri mengingat kewenangan sepenuhnya masih tetap berada pada OJK. Namun demikian, apabila OJK ingin menjadi lembaga yang independen sepenuhnya, maka pelaksanaan kewenangan OJK harus dilaksanakan seutuhnya oleh OJK dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dan kerjasama dengan pihak lainnya. OJK juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen meskipun anggota Dewan Komisioner OJK nantinya akan berasal dari unsur Pemerintah, Bank Indonesia dan masyarakat. Dewan Komisioner diharapkan dapat mengedepankan kepentingan OJK dan meniadakan kepentingan instansi/lembaga yang diwakilinya ataupun kepentingan politik tertentu. Dari aspek anggaran, pengaturan dalam UU OJK telah mengatur bahwa anggaran OJK antara lain dapat bersumber dari APBN ataupun dapat berupa penempatan dana awal dari Pemerintah. Meskipun demikian, diharapkan OJK dapat ditempati oleh pejabat yang profesional sehingga dapat melakukan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi dari Pemerintah maupun lembaga negara lainnya sehingga tujuan pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen sebagaimana diamanahkan dalam UU OJK dapat terwujud.

53

DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan 2. Black’s Law Dictionary, 6th edition, henry Campbell Black, MA, St Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1997 3. Bade, Robert, and Michael Parkin, “Central Bank Laws and Monetary Policy”, unpublished, 1982. 4. Fabian Atembrink, The Democratic Accountability of central Banks, Hart Publishing Ltd Oxford UK, 1999.

54

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) JANUARI - APRIL 2012 Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

14/3/PBI/2012

29/03/2012

DASP

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

14/2/PBI/2012

6/01/2012

DASP

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

14/1/PBI/2012

4/01/2012

DPbS

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

55


56

DAFTAR SURAT EDARAN EKSTERN (SE) BANK INDONESIA JANUARI - APRIL 2012 Peraturan

Tanggal

Satker

14/14/DASP

18/04/2012

DASP

Perihal Tata Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara.

14/13/DPNP

9/04/2012

DPNP

Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 Perihal Kegiatan Bank Di Pasar Modal

14/12/DSM

21/03/2012

DSM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank

14/11/DPM

21/03/2012

DPM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank.

14/10/DPNP

15/03/2012

DPNP

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

14/9/DPM

9/03/2012

DPM

Perubahan Ketiga atas Surat Edaran BI No.12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

14/8/DPNP

6/03/2012

DPNP

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum

14/7/DPbS

29/02/2012

DPbS

Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

14/6/DPM

13/02/2012

DPM

Tata Cara Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Secara Outright Dari Bank Indonesia di Pasar Sekunder Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah

14/5/DSM

27/01/2009

DSM

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum

14/4/DPNP

25/01/2012

DPNP

Bank Umum

57


Peraturan

Tanggal

Satker

14/3/DPM

4/01/2012

DPM

Perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank

58

14/2/DPM

4/01/2012

DPM

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

14/1/DPM

4/01/2012

DPM

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA JANUARI - APRIL 2012 Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/3/PBI/2012

29 Maret 2012

1. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Saat ini program APU dan PPT telah diterapkan pada penyelenggara jasa sistem pembayaran yaitu bank umum dan BPR. Oleh karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan aturan bagi pihak selain Bank. 2. Yang dimaksud sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (Penyelenggara) dalam PBI ini adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Kewajiban untuk menerapkan program APU dan PPT khususnya berlaku bagi Penyelenggara Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai: a. penerbit dan/atau acquirer kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK); b. penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan Uang Elektronik; dan c. penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). 3. Terdapat 4 (empat) besaran dari program APU dan PPT yang harus diterapkan oleh Penyelenggara, yaitu: a. tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif dewan komisaris; b. kebijakan dan prosedur tertulis; c. pengendalian internal; dan d. sumber daya manusia. 4. Tanggung jawab Direksi Penyelenggara antara lain mencakup: a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT; b. memastikan penerapan program APU dan PPT; c. memastikan penyampaian laporan kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

59


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Di sisi lain, tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: d. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan e. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. 5. Kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank mencakup: a. Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD); b. Penatausahaan dokumen; c. Penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi pengguna jasa; d. Penolakan dan penghentian hubungan usaha; e. Kebijakan dan prosedur transfer dana; dan f. Pelaporan kepada PPATK. 6. Yang dimaksud dengan CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa yang dilakukan Penyelenggara untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil pengguna jasa. Sedangkan EDD pada prinsipnya merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara pada saat berhubungan dengan pengguna jasa yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik dalam pelaksanaan CDD maupun EDD, Penyelenggara diharuskan untuk meminta berbagai dokumen yang berguna dalam melakukan identifikasi dan penyusunan profil pengguna jasa, seperti dokumen identitas, dan melakukan pencatatan informasi terkait transaksi yang dilakukan pengguna jasa, seperti nilai dan tanggal transaksi. 7. Untuk memenuhi kewajiban terkait pengendalian internal, Penyelenggara harus menyusun kebijakan pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT, serta melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. 8. Terkait sumber daya manusia, Penyelenggara diwajibkan untuk: a. melakukan prosedur penyaringan (screening) penerimaan pegawai baru;

60


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan c. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT di Penyelenggara. 9. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan program APU dan PPT dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha Penyelenggara; c. pembatalan izin; dan/atau d. pencabutan izin. 10. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya PBI ini wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT yang dimilikinya menjadi sesuai dengan PBI ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PBI ini.

14/2/PBI/2012

06 Januari 2012

1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 2. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain meliputi: a. penegasan definisi Acquirer dalam rangka memperjelas peran dan cakupan kegiatan Acquirer, serta pencantuman definisi Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yang dikenal dengan Alih Daya. b. pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia. c. pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum Penerbit yang dapat memberikan fasiltas Kartu Kredit yang akan diatur secara rinci dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

61


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

d. penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu. e. pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada PBI tentang Alih Daya (outsourcing) terutama yang terkait dengan penagihan utang Kartu Kredit. f. pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit. g. kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan. h. penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK. 3. Pengaturan mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit berlaku secara efektif per 1 Januari 2013. 4. Dalam rangka pengaturan persyaratan pemberian fasilitas Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan melakukan pembaruan data Pemegang Kartu seperti data pendapatan per bulan. Disamping itu Penerbit juga diwajibkan melakukan penyesuaian fasilitas Kartu Kredit yang telah diperoleh dengan diberikan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. 5. Beberapa ketentuan lain secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tata cara penyampaian informasi, penentuan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan pokok-pokok etika penagihan Kartu Kredit.

14/1/PBI/2012

04 Januari 2012

1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini dilakukan dalam rangka mendorong dan mengembangkan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), melalui penyempurnaan mekanisme transaksi PUAS. 2. Perubahan yang terjadi dalam PBI ini mencakup: a. Peserta Transaksi PUAS dan Perusahaan Pialang 1. Diperjelasnya keikutsertaan Bank Asing dalam transaksi PUAS. 2. Diperjelasnya peran Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang) dalam transaksi PUAS.

62


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. Pengalihan Kepemilikan Instrumen PUAS Mengatur mekanisme terkait pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dengan cara jual beli. Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali instrumen PUAS yang telah dialihkan pada harga yang disepakati di awal. c. Pengaturan mengenai sanksi 1. Sanksi terkait pelanggaran perizinan instrumen PUAS dan transaksi instrumen PUAS yang belum memperoleh izin dari BI akan dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). 2. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan penempatan pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing, sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terminologi dalam PBI Dilakukan penyesuaian istilah dalam PBI dengan mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu semua penyebutan “Bank Syariah” dalam PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya harus dimaknai sebagai “BUS”. 3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

63


RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA JANUARI - APRIL 2012 Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/14/DASP

18 April 2012

1. Penerbitan SE BI ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang. Dalam PMK tersebut, terdapat penambahan ketentuan yang memungkinkan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui metode lelang SBSN tambahan atau green shoe option. Bank Indonesia sebagai Agen Lelang dalam hal ini harus menyesuaikan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Lelang SBSN, mengingat ketentuan sebelumnya, yaitu SE BI No.12/31/DASP tanggal 10 November 2010, belum memuat mengenai mekanisme lelang tambahan atau green shoe option tersebut. 2. Lelang SBSN Tambahan (green shoe option) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang tambahan. Mekanisme lelang tambahan ini perlu ditambahkan dalam mekanisme lelang yang telah ada sebelumnya dalam rangka mempercepat pengembangan pasar SBSN dan mendorong pasar keuangan syariah pada umumnya. 3. Sebagaimana diatur dalam Butir II.A.14, Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepesertaan lelang SBSN Tambahan terbatas hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS, dan/atau peserta lelang, yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN; b. Peserta lelang SBSN Tambahan mengajukan penawaran pembelian dalam lelang SBSN; c. Total penawaran masing-masing peserta lelang SBSN tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran masing-masing peserta tersebut pada lelang SBSN sebelumnya, dan d. Penawaran pembelian dalam lelang SBSN Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia.

65


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Sebagai agen lelang untuk melaksanakan lelang, Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBSN tambahan yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. Jenis dan seri; b. Peserta lelang; c. Waktu pelaksanaan lelang; d. Jangka waktu; e. Tanggal penerbitan; f. Tanggal setelmen; g. Tanggal jatuh waktu; h. Jenis mata uang; dan i. Waktu pengumuman hasil lelang. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang tersebut setelah penetapan Lelang SBSN oleh Menteri Keuangan c.q DJPU. 5. Setelmen hasil lelang SBSN tambahan tidak mengalami perubahan dan tetap dilakukan pada hari yang sama dengan setelmen hasil lelang SBSN sebelumnya yaitu: a. Setelmen hasil lelang SBSN jangka pendek dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2). b. Setelmen hasil lelang SBSN jangka panjang dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanan lelang (T+5). 6. Dalam hal Menteri Keuangan c.q. DJPU melakukan pembatalan Lelang SBSN atau menolak seluruh penawaran pembelian Lelang SBSN, Bank Indonesia akan mengumumkan pembatalan atau penolakan tersebut melalui BI-SSSS dan LHBU atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. 7. Dengan diterbitkannya SE BI ini, maka SE BI No.12/31/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8. Penerbitan SEBI ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang. Dalam PMK tersebut, terdapat penambahan ketentuan yang memungkinkan penjualan Surat Berharga Syariah Negara melalui metode lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan atau green shoe option. Bank Indonesia sebagai Agen

66


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Lelang dalam hal ini harus menyesuaikan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Lelang SBSN, mengingat ketentuan sebelumnya, yaitu SEBI No. 12/31/DASP tanggal 10 November 2010, belum memuat mengenai mekanisme lelang tambahan atau green shoe option tersebut. 9. Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang tambahan. Mekanisme lelang tambahan ini perlu ditambahkan dalam mekanisme lelang yang telah ada sebelumnya dalam rangka mempercepat pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dan mendorong pasar keuangan syariah pada umumnya. 10. Sebagaimana diatur dalam Butir II.A.14, Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai beikut: a. Kepesertaan lelang SBSN Tambahan terbatas hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS dan/atau peserta lelang, yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN; b. Peserta lelang SBSN Tambahan mengajukan penawaran pembelian dalam lelang SBSN; c. Total penawaran masing-masing peserta lelang SBSN tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran masing-masing peserta tersebut pada lelang SBSN sebelumnya, dan d. Penawaran pembelian dalam lelang SBSN Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia. 11. Sebagai agen lelang untuk melaksanakan lelang, Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBSN tambahan yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. Jenis dan seri; b. Peserta lelang; c. Waktu pelaksanaan lelang; d. Jangka waktu; e. Tanggal penerbitan; f. Tanggal setelmen; g. Tanggal jatuh waktu; h. Jenis mata uang; dan i. Waktu pengumuman hasil lelang.

67


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

12. Setelmen hasil lelang SBSN tambahan tidak mengalami perubahan dan tetap dilakukan pada hari yang sama dengan setelmen hasil lelang SBSN sebelumnya yaitu: a. Setelmen hasil lelang SBSN jangka pendek dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2) b. Setelmen hasil lelang SBSN jangka panjang dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanan lelang (T+5). 13. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka SEBI No. 12/31/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14/13/DPNP

09 April 2012

1. Surat Edaran (SE) ini diterbitkan untuk mencabut SE BI No.23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Kegiatan Bank di Pasar Modal. 2. SE No.23/15/BPPP merupakan surat penyampaian kepada bank umum, bank pembangunan, dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia terkait terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal. 3. Pencabutan SE No.23/15/BPPB dilakukan karena Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.1548/KMK.013/1990 yang menjadi dasar penerbitan SE tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan KMK No.645/KMK.010/1995 tanggal 30 Desember 1995. 4. Substansi pengaturan mengenai kegiatan di pasar modal selanjutnya mengacu kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal. 5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 201

14/12/DSM

21 Maret 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/12/DSM tanggal 21 Maret 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank.

68


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/33/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. 3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2012. 4. Perubahan dalam Surat Edaran ini meliputi: a. Batas waktu penggunaan sandi sementara untuk keterangan dan data yang belum diperoleh dari nasabah, yaitu sebelum berakhirnya MPL. b. Penggunaan sandi tertentu untuk informasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terkait kegiatan ekspor dengan PEB yang dikeluarkan sebelum 2 Januari 2012. 5. Sanksi ketidakbenaran laporan sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait ekspor nasabah mulai berlaku untuk data periode laporan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

14/11/DPM

21 Maret 2012

I.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan bagi kegiatan ekonomi di sektor riil yang membutuhkan valuta asing, khususnya terkait dengan kegiatan perdagangan internasional. Di samping itu, beberapa penyempurnaan pengaturan dalam ketentuan ini diharapkan juga dapat mendukung upaya pendalaman pasar valuta asing domestik dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah.

II.

Penyempurnaan pengaturan meliputi : 1. Pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen underlying, kecuali untuk valuta asing yang likuiditasnya tidak tersedia di pasar keuangan domestik. 2. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD 100.000,00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing dengan jenis underlying “Penempatan pada simpanan dalam valas” dihapus. 3. Pengaturan mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah melalui Automated Teller Machine (ATM) dihapus.

69


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah dengan nilai nominal di atas USD100.000,00 (seratus ribu US Dollar), dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi. 5. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria berikut: a. pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara reguler dengan jumlah pembelian yang relatif tetap dari waktu ke waktu; b. pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen underlying; dan c. Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki track record Nasabah yang bersangkutan, dokumen yang dipersyaratkan untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dibuat 1 (satu) kali dalam satu tahun kalender atau sampai dengan jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk pembayaran sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying terpenuhi, tergantung mana yang lebih dahulu. 6. Dokumen transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah untuk kegiatan impor barang dan jasa antara lain berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Letter of Credit (L/C), invoice dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan invoice atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau list of invoices. 7. Dokumen underlying transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah untuk kegiatan impor barang dan jasa yang berupa list of invoices diatur sebagai berikut: a. list of invoices ditandatangani oleh pihak berwenang dari Nasabah; dan b. penyerahan list of invoices oleh Nasabah disertakan dengan invoices asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya invoices asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah;

70


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

8. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyediakan invoices asli sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan Bank (post audit).

14/10/DPNP

15 Maret 2012

A. Latar belakang Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB karena pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank. Sementara dari sudut pandang makroprudensial, pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang berlebihan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR dan Down Payment (DP) untuk KKB. B. Pokok-pokok ketentuan 1. Pengaturan Loan to Value (LTV) pada KPR: LTV paling tinggi 70% untuk kredit kepemilikan rumah dengan kriteria tipe bangunan diatas 70 m2. Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. 2. Pengaturan uang muka kredit atau Down Payment (DP) pada Kredit Kendaraan Bermotor:

Ketentuan

Keterangan

DP paling kurang 25%

untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.

71


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Ketentuan

Keterangan


untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.


untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat : • Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau • Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

3. Rasio LTV untuk KPR dan besaran DP untuk KKB sebagaimana terdapat dalam angka 1 dan angka 2 di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. 4. Besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB sesuai Surat Edaran ini mulai diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran (sejalan dengan pengaturan oleh Bapepam LK). 5. Besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB tidak berlaku untuk kredit yang sudah mendapat persetujuan Bank sebelum berlakunya sesuai Surat Edaran ini. 6. Sanksi pelanggaran atas : a. Pemberian KPR dan KKB dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, antara lain berupa:

72


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

1) Teguran tertulis; 2) Penurunan tingkat kesehatan Bank; 3) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 4) Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. b. Pelanggaran atas kewajiban penyampaian penyesuaian kebijakan dan prosedur dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. 7. SE ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012, sedangkan ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.

14/9/DPM

09 Maret 2012

Pada prinsipnya, penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan mekanisme pengajuan transaksi early redemption Term Deposit. yaitu yang semula diajukan secara manual, diubah, untuk diajukan melalui BI-SSSS Terminal (ST). Pengajuan early redemption melalui sistem mulai dilakukan sejak terbitnya Surat Edaran ini.

14/8/NP

06 Maret 2012

1. Penyempurnaan SE BI ini merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 (Perubahan PBI LBBU) dan dalam rangka menyesuaikan dengan format laporan dan melengkapi informasi yang diatur dalam ketentuan lainnya. 2. Pokok-pokok pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini adalah: a. menyempurnakan formulir laporan profil maturitas sesuai ketentuan mengenai manajemen risiko likuiditas dan formulir pos-pos neraca mingguan dalam rangka penyelarasan dengan format LBU yang baru; b. melakukan penambahan formulir laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sesuai ketentuan mengenai perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dan laporan suku bunga dasar kredit (SBDK) sesuai ketentuan mengenai transparansi informasi SBDK;

73


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

3. Pada saat SE BI ini mulai berlaku, kewajiban penyampaian laporan SBDK secara offline kepada Bank Indonesia sesuai SE BI No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya laporan perhitungan SBDK tersebut disampaikan secara online melalui LBBU. 4. SE BI ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 2012.

14/7/DPbS

29 Februari 2012

1. Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 3. Produk Qardh Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut: a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). b. Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana). c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga. e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. 4. Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

74


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. b. Memiliki kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. c. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM); dan untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. d. Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. e. Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau Financing to Value (FTV) paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. f. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas. 5. Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut. 6. Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan: a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini. b. jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.

75


Ringkasan

14/6/DPM

13 Februari 2012

1. Bank Indonesia melakukan transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara outright di Pasar Sekunder dalam rangka kontraksi moneter dan/atau ekspansi moneter serta dalam rangka menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai instrumen Operasi Moneter Syariah (OMS) dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia. 2. Bank yang dapat mengikuti transaksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan BI-RTGS; b. Tidak dalam masa penghentian sanksi sementara untuk mengikuti OMS; c. Memiliki Rekening Giro; dan d. Memiliki Rekening Surat Berharga. 3. Bank Indonesia dapat melakukan transaksi pada setiap hari kerja, melalui mekanisme lelang dan non lelang, serta mencakup SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek. a. Transaksi Lelang 1. Transaksi secara lelang dilakukan melalui BI-SSSS dengan metode harga tetap (fixed rate tender) atau harga beragam (variable rate tender) antara pukul 08.00-16.00 sesuai dengan pengumuman Bank Indonesia. 2. Pengajuan penawaran lelang dilakukan melalui BI-SSSS secara langsung atau melalui Lembaga Perantara. Penawaran yang diajukan Lembaga Perantara hanya untuk kepentingan Bank. Penawaran dimaksud mencakup kuantitas transaksi, untuk lelang dengan metode fixed rate tender atau kuantitas transaksi dan yield atau harga SBSN, untuk lelang dengan metode variable rate tender. 3. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang penjualan dan pembelian SBSN setelah window time ditutup secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS (mencakup nilai nominal dan yield atau harga yang dimenangkan) dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya (berupa nominal seluruh penawaran yang masuk, kisaran bid rate dan ratarata tertimbang tingkat yield). b. Transaksi Non Lelang Transaksi dilakukan oleh Bank Indonesia dengan counterparty Bank atau Lembaga Perantara melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) atau Bloomberg atau sarana lainnya.

76


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen pembelian SBSN secara outright di pasar sekunder atau memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder. 5. Setelmen transaksi dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS secara delivery versus payment (DVP) dengan mekanisme transaksi per transaksi (gross to gross). 6. Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga atau tidak memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder yang dilakukan sampai dengan cutoff warning Sistem BI-RTGS, transaksi dinyatakan batal dan Bank dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. 7. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2012.

14/5/DSM

27 Januari 2012

1. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No.12/2/PBI/2010. 2. Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/7/DSM tanggal 10 Maret 2010.

77


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

3. Surat Edaran mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012. 4. Perubahan dalam Surat Edaran ini adalah terkait dengan perubahan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Apabila terdapat pertanyaan yang terkait dengan teknis/sistem cara pelaporan, program data entry, dan sistem transmisi diajukan kepada Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta atau Kantor Bank Indonesia setempat. Sementara, apabila pertanyaannya terkait dengan materi pelaporan, PSAK, dan PAPI diajukan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan atau Direktorat Pengawasan Bank yang membawahi bank pelapor atau Kantor Bank Indonesia setempat.

14/4/DPNP

25 Januari 2012

1. Surat Edaran (SE) ini merupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (PBI). 2. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terkait anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang paling kurang mencakup: a. persyaratan dan tata cara pemilihan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan b. perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan memperhatikan: visi dan misi Bank, penilaian potensi ekonomi, penilaian kinerja kantor Bank, dan realisasi tahun sebelumnya atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank. 3. Bank wajib menyusun kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan berpedoman pada aturan yang dimuat dalam lampiran SE ini. Kajian tersebut wajib dicantumkan dalam lampiran rencana bisnis bank terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank.

78


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam SE ini. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam SE ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masingmasing Bank. 5. Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Selama laporan dimaksud belum dapat disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan kantor pusat bank umum maka laporan dimaksud wajib disampaikan secara offline setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan berpedoman pada Lampiran 35, Lampiran 35.a, dan Lampiran 37 SE, kepada Bank Indonesia dengan alamat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) ke Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. 6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14/3/DPM

04 Januari 2012

I.

UMUM 1. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan Komoditi di Bursa. 2. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing. 3. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah.

79


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (stock) komoditi di pasar komoditi syariah. 5. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli Komoditi di Bursa. 6. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Komersial dengan cara menerbitkan SiKA. II.

KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: 1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa dengan menggunakan akad Murabahah; 2. Diterbitkan dalam rupiah; 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless); 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai 365 hari; 5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya sepanjang belum jatuh waktu.

III. MEKANISME TRANSAKSI BURSA Peserta Pedagang Komoditi

SPAKT

Peserta Pedagang Komoditi

Rp100 tunai

Peserta Pedagang Komoditi

Rp100 tunai

SPAKT

PIALANG Rp100 + marjin, tangguh Peserta Komersial

SPAKT

Konsumen Komoditi

1. BUS atau UUS dapat menerbitkan SiKA (Konsumen Komoditi). 2. BUS, UUS, atau Bank Asing yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dapat membeli SiKA (Peserta Komersial). 3. Penerbit SiKA menginformasikan kepada Pembeli SiKA antara lain: informasi nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT); marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.

80


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (al bai’) sebesar nilai nominal komoditi. 5. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT. 6. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad Murabahah. 7. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad Murabahah dan menerbitkan SiKA. 8. Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang dengan akad Ju’alah. IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI 1. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi. 2. Pada saat SiKA diterbitkan, Peserta Komersial menyerahkan SPAKT kepada Konsumen Komoditi. 3. Pada saat penjualan Komoditi di Bursa oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Pedagang Komoditi melakukan transfer dana kepada Konsumen Komoditi sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT. 4. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal komoditi ditambah marjin perdagangan Komoditi di Bursa. V.

PELAPORAN BUS atau UUS yang melakukan transaksi SiKA wajib melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem LHBU. Namun demikian, dalam hal SiKA belum dapat dilaporkan secara online melalui Sistem LHBU, softcopy laporan disampaikan melalui e-mail dan hardcopy laporan disampaikan melalui faksimili kepada Direktorat Perbankan Syariah dan Direktorat Pengelolaan Moneter dengan format sebagaimana Lampiran Surat Edaran.

VI. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

81


Peraturan

Tanggal

14/2/DPM

04 Januari 2012

Ringkasan

I.

UMUM 1. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai transaksi di PUAS. 2. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shohibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

II.

KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: 1. Diterbitkan dengan akad Mudharabah; 2. Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing; 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless); 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai 365 hari; 5. Dapat dialihkan kepemilikannya sepanjang belum jatuh waktu; 6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; 7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.

III. MEKANISME TRANSAKSI 1. BUS atau UUS dapat menerbitkan SIMA. 2. BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat membeli SIMA. 3. Penerbit SIMA menginformasikan kepada Pembeli SIMA antara lain: nilai nominal investasi; nisbah bagi hasil; jangka waktu investasi; tingkat imbalan SIMA atau indikasi tingkat imbalan SIMA tergantung pada jenis aset yang menjadi dasar penerbitannya, dan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. 4. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA agar memudahkan penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan. 5. Dalam melakukan transaksi SIMA, peserta PUAS dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang dengan menggunakan akad Ju’alah.

82


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI 1. Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penerbit SIMA sebesar nominal SIMA. 2. Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA sebesar: a. nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tetap. b. nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap dan pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah SIMA jatuh waktu. 3. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan akad jual beli (al bai’) dan penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA, dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Para pihak yang bertransaksi menyepakati harga pada saat penjualan SIMA dan harga pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali pada awal transaksi. b. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan transfer dana ke rekening penjual SIMA sebesar harga yang disepakati. c. Pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana ke rekening pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal V.

PELAPORAN BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

VI. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012. VII. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No.9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

83


Peraturan

Tanggal

14/1/DPM

04 Januari 2012

Ringkasan

I.

UMUM 1. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. 2. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS

II.

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN INSTRUMEN PUAS 1. BUS atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM). 2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut; d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut

III. MEKANISME TRANSAKSI INSTRUMEN PUAS 1. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS 2. BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

84


Peraturan

Tanggal

Ringkasan

3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat menggunakan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang). 4. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah. IV. TATA CARA PELAPORAN BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai LHBU. V.

TATA CARA PENGENAAN SANKSI 1. BUS atau UUS yang tidak menaati ketentuan tatacara penerbitan Instrumen PUAS dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). 2. BUS atau UUS yang melakukan Penempatan dana pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing dalam transaksi PUAS yang tidak memenuhi prinsip syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

VI. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012. VII. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No.9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

85


HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents