HK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN KREDITUR DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. NIAGA – MEDAN)

TESIS

Oleh

SOPHIA 097005084/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN KREDITUR DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. NIAGA – MEDAN)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

SOPHIA 097005084/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


Nama Mahasiswa

KREDITUR DALAM : KEWENANGAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEW PUTUSAN AJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI TERHADAP PENGADILAN NIAGA No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. NIAGA – MEDAN) : Sophia

Nomor Pokok

: 097005084

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Tesis

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum) Anggota Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum) Anggota Dekan

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal lulus : 11 Juli 2011


Telah diuji pada

Tanggal 11 Juli 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 2. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum


ABSTRAK Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan Hukum Kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU, Sursence van Betaling, Suspension of Payment) merupakan suatu lembaga dalam Hukum Kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap Debitur yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan beritikad baik. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab III, yaitu mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, dapat diajukan oleh Debitur atau oleh Kreditur. Permasalahan dalam penelitian tesis ini mengenai latar belakang diberikannya kewenangan kepada kreditur untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam UU No. 37 Tahun 2004, mekanisme Rencana Perdamaian di dalam PKPU, dan menganalisis penerapan Hukum Kepailitan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan pada Putusan perkara No. 05/ PKPU/ 2010/ PN.Niaga - Medan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penelitian dalam Tesis ini bersifat Deskriptif Analitis, menguraikan atau memaparkan, sekaligus menganalisa sejauhmana kewenangan Kreditur untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dengan studi terhadap Putusan Perkara PKPU No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan, metode penulisan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dengan alat penelitian berupa studi dokumen terutama putusan pengadilan niaga dalam perkara-perkara kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan wewenang kepada kreditur untuk memohonkan PKPU berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3), didasarkan pada pertimbangan dimana para Kreditur memberikan kesempatan kepada Debiturnya untuk merestrukturisasikan utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga ada kemungkinan dibayarkan piutangnya dari Debiturnya secara penuh. Rencana Perdamaian agar dibuat oleh debitur, untuk hal ini perlu dibuat insolvency test untuk membuktikan bahwa debitur benar-benar dalam keadaan insolvent dari sisi finansial atau benarbenar tidak mampu membayar utangnya, sehingga pailitnya debitur akan sesuai dengan filosofi Hukum Kepailitan. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 05/ PKPU/2010/ PN. Niaga - Medan adalah tidak sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004, karena dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menurut UU No. 37 Tahun 2004, tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kata Kunci: kreditur, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


ABSTRACT Along with the development of trade in large and global scale, the problem of debt and credit of a company or an individual becomes more complicated so that it needs effective legal provisions. The development of global economy needs bankrupty law which can fulfill the need of law for businessmen in handling their debt and credit in which the globalization of law is in accordance with the global economy. There fore, the old bankrupty law is considered out of date so that it cannot fulfill the need of law for businessmen who want the process of bankrupty to run speedily, transparently, effectively, equitably, and be able to quarantee legal certainty. Therefore, the government made the policy to revise faillisement verordening by enacting perpu (Government Regulation) No.1/1998 which was then ratified to law No.4/1998. on october18, 2004 it was revamped to law No.37/2004 on bankruptcy and postponement of the obligation of paying off debt (henceforth PKPU). PKPU in law No.37/2004 is regulated in capter III, from article 222 to article 294, which can be filed by debitor or by creditor. A good debitor has the right to file the PKPU to his creditor. But in law No.37/2004, a creditor can also file the PKPU to his debitor when he is sure enough that the debitors can pay up their matured debt and it can be pay able, according to the agreed PKPU. The research was descriptive analytic which described and analyzed to what extent the creditors authority in filing the PKPU as it was stipulated in law No.37/2004 on bankruptcy and PKPU by studying the verdict on PKPU case No.05/PKPU/2010/PN.Niaga-Medan. The type of the research was the written method with judical normative approach, ie, a research which was referred to judical norms found in the legal provisions with a normative base witch came from general premise and came to a specific conculation. The data were collected by using library research in order to obtain theoretical concept or doctrine, conceptual ideas, and preliminary research which were related to the subject matter of the research such as legal provisions and other scientific works.

Key Words : Creditor, Postponement of the obligation of paying off debt


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: “Kewenangan Kreditur dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan).” Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Peneliti menyadari sepenuhnya, Tesis ini tidak akan tersusun dengan baik dan selesai pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak pendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, CTM (K), Sp.A (K), 2. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, atas pemberian kesempatan menjadi mahasiswi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 3. Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.Hum., yang juga sebagai Penguji, telah memberikan petunjuk serta saran yang bermanfaat dan sangat mendukung dalam penyelesaian Tesis ini, 4. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini,


5. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi, bimbingan, petunjuk, saran dan arahan, dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini, 6. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum, Komisi Pembimbing III Tesis yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk mengoreksi isi dan juga cara penulisan, serta memberikan sumbang saran, arahan dan petunjuk, dalam penelitian Tesis ini, 7. Dr. Deddi Harianto, S.H., M.Hum, Panitia Penguji Tesis yang telah memberikan petunjuk dan saran dalam menyelesaikan Tesis ini, 8. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya, 9. Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan, 10. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Orangtua tercinta ayahanda D. Eddy dan Ibunda Linda, atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, adik-adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih, 11. Teristimewa kepada: Suami tercinta Prof. Dr. dr. Hadyanto Lim, M.Kes., Sp. FK., FESC, FIBA, yang dengan penuh cinta kasih, kesabaran, dalam memberikan segala dukungan yang sangat berarti, dorongan semangat belajar dan pengorbanan yang tiada terhingga, demikian juga anak-anak saya, sehingga menjadi motor penggerak tersendiri untuk keberhasilan studi Peneliti. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang tidak dapat diucapkan


namanya satu persatu, dan juga semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini. Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Tesis ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka. Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud

penelitiannya, dan dapat

bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati dan melindungi, serta memberikan anugerahnya bagi kita semua, mahkluk hidup yang disayangiNya. Amin.

Medan,

Mei 2011.

Sophia


RIWAYAT HIDUP

Nama

:

Sophia

Tempat/Tanggal Lahir

:

Tebing Tinggi Deli, 12 Oktober 1971

Jenis Kelamin

:

Wanita

Agama

:

Kristen Protestan

Jabatan/ Pekerjaan

:

Advokat

Alamat

:

Jl Ibus Raya, No. 110, Medan.

Pendidikan

:

SD Methodist II, Tebing Tinggi Deli, Lulus Tahun 1979, SMP Methodist II, Tebing Tinggi Deli, Lulus Tahun 1982, SMA Negeri 1, Tebing Tinggi Deli, Lulus Tahun 1985, Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Lulus Tahun 2009, Strata Dua (S2) Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Lulus Tahun 2011.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .................................................................................................................. i ABSTRACT .................................................................................................................. ii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Permasalahan ................................................................................... 6 C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7 D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 7 E. Keaslian Penelitian .......................................................................... 8 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ......................................................... 10 1. Kerangka Teori .......................................................................... 10 2. Kerangka konsepsi .................................................................... 19 G. Metode Penelitian ............................................................................ 23 1. Jenis dan Sifat Penelitian .......................................................... 23 2. Sumber Bahan Hukum .............................................................. 25 3. Tehnik Pengumpulan Data ........................................................ 26 4. Analisis Data ............................................................................. 27


BAB II KEWENANGAN KREDITUR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERDASARKAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .................. 29 A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU, Surseance van Betaling, Suspension of Payment) ........................................... 29 B. Permohonan PKPU Dalam Hukum Kepailitan Sebelum Keluarnya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .......................................................... 33 C. Permohonan PKPU Dalam Hukum Kepailitan Setelah Keluarnya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ......................................................... 38 D. Alasan Kewenangan Kreditur mengajukan PKPU Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .............................................................................. 42 1. Filosofi Kewenangan Kreditur Dalam Mengajukan PKPU .......... 48 2. Pengertian dan latar belakang dilakukannya restrukturisasi Utang ............................................................................................. 51 3. Pihak-Pihak yang mengajukan PKPU Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 berdasarkan pasal 222 s/d 294 uu No.37 Tahun 2004 diatur mengenai PKPU ……………………………. 59


BAB III MEKANISME RENCANA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .................. 62 A. Maksud Dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.... 63 B. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Utang ................................................................................................ 65 C. Perdamaian (accord) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ................................................................................................. 71 D. Status Hukum Debitur Selama Berlangsungnya PKPU ................... 84 E. Akibat Hukum Perdamaian Dan Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ....................................... 86 BAB IV PENERAPAN HUKUM KEPAILITAN DALAM PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITUR PADA PUTUSAN PERKARA NO. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan ............................................ 90 A. Kronologis Perkara No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan ...... 90 B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan ....................................... 96 1. Permohonan PKPU Tidak Memenuhi Persyaratan Jumlah Kreditur ......................................................................................... 96 2. Debitur Tidak Dapat Dinyatakan Pailit, Jika Tidak Ada Perdamaian .................................................................................. 97 3. Sifat utang Tidak didasarkan Atas Suatu Perjanjian .................... 98 4. Pembuktian Utang Tidak Sederhana ............................................ 98 5. Persyaratan Penjatuhan Pailit Tidak Terpenuhi ........................... 99


C. Putusan Perkara No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan ............. 90 D. Analisa Kasus Dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 05/ PKPU/2010/ PN. Niaga – Medan ............................................... 100 1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara No. 05/ PKPU/ 2010/ PN.

Niaga – Medan Tidak Tepat Berdasarkan UU

No. 37 Tahun 2004 ........................................................................ 100 2. Majelis Hakim Tidak Berwenang Untuk Membatalkan PKPU .... 107 3. Majelis Hakim Menggunakan Pertimbangan Syarat-Syarat Kepailitan........................................................................................ 108 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 110 A. Kesimpulan ......................................................................................... 110 B. Saran .................................................................................................. 112 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 114


HK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents