Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
SELVIA RAHMA DEWITA 1110012111107
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg. 1/PID-02/V-2015
1
DIVERSION IMPLEMENTATION BY THE PROSECUTOR IN PADANG STATE ATTORNEY TO DO THE CRIME OF CHILD ABUSE Selvia Rahma Dewita1, Yetisma Saini1, Rianda Seprasia2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 kantor Advokat & Konsultan Hukum, Ardyan, SH, MH, Rianda Seprasia, SH, MH & Partner’s 1
ABSTRACT Crimes committed by children one of them is a criminal act of persecution, the child who committed the crime of persecution are given protection by the law is to resolve the case of the child through the process of diversion. Namely the transfer of the settlement diversion of children from the criminal justice process to outside the criminal court process. As stipulated in Article 1 paragraph 7 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA). Diversion process must be conducted at the level of investigation, prosecution, and courts. In the prosecution level Prosecution did diversion before bestowing his case to court. Formulation of the problem is 1) How is the implementation of diversion by the Public Prosecutor against children who commit criminal acts of persecution? 2) Are the constraints faced by the public prosecutor in conducting the diversion of children who committed the crime of persecution. This type of research is juridical sociological. Data sources include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. The collected data were analyzed qualitatively. It can be concluded 1) The State Attorney Padang diversion by starting with the transfer of the case by the investigator to the prosecutor until the special prosecutor ordered the child to process cases including conducting diversion. 2) Obstacles encountered is the lack of personnel trained prosecutors with regard to the implementation of the diversion to the public prosecutor in charge of children as child prosecutor and the difficulty of receiving diversion, especially on the part of the victim. Keywords: Diversion, the Prosecution, persecution, Son Pendahuluan Berlakunya Undang-undang Nomor 11
maksudnya penyelesaian perkara tindak
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
sebagai penganti Undang-undang Nomor 3
terkait
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
penyelesaian yang adil dengan menekankan
terdapat suatu perubahan yang fundamental
pemulihan kembali pada keadaan semula
antara
pendekatan
dan bukan pembalasan. Penyelesaian dengan
restorative justice melalui sistem diversi,
mengupayakan melalui jalur non formal
lain
digunakannya
2
untuk
bersama-sama
mencari
pada seluruh tahapan proses hukum yaitu
selanjutnya disebut anak adalah anak yang
mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
persidangan di pengadilan, sebagaimana
belum berumur 18 (delapan belas) tahun
disebutkan
Pasal 1 angka 6 UU SPPA,
yang diduga melakukan tindak pidana,
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
artinya seseorang baru dapat dikatakan anak
perkara tindak pidana dengan melibatkan
adalah setelah ia berusia 12 tahun tetapi
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
belum berumur 18 tahun apabila melakukan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
perbuatan pidana, maka ia akan di proses
mencari penyelesaian yang adil dengan
secara hukum sesuai menurut ketentuan UU
menekankan
SPPA.
pemulihan
kembali
pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan dan
Penyelesaian kasus anak dengan jalur
Pasal 1 angka 7 menyebutkan, diversi adalah
non formal atau diversi ini dapat di lihat
pengalihan penyelesaian perkara anak dari
dalam Pasal 7 UU SPPA yang menyebutkan:
proses peradilan pidana ke proses di luar
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
peradilan pidana.
dan pemeriksaan perkara Anak di
Penjelasan UU SPPA menyatakan
pengadilan negeri wajib diupayakan
anak adalah bagian yang tidak terpisahkan
Diversi.
dari kelangsungan hidup manusia dan
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.
ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak
Anak perlu mendapat perlindungan dari
pidana yang dilakukan :
dampak
a. diancam dengan pidana penjara di
negatif
perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di
bawah 7 (tujuh) tahun; dan
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan
b. bukan merupakan pengulangan tindak
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
pidana.
perubahan gaya hidup dan cara hidup
Pelaksanaan diversi ini telah dilakukan
sebagian orang tua yang telah membawa
oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan
perubahan sosial yang mendasar dalam
Negeri Padang, seperti kasus penganiayaan
kehidupan
sangat
yang dilakukan oleh seorang anak yang
berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.
berinisial “S” umur 15 tahun, terhadap
masyarakat
yang
melakukan
sepupunya inisial “R”, dimana S telah
perbuatan pidana disebut dengan anak yang
menganiayanya dengan cara memukul
berkonflik dengan hukum, ini ditegaskan
sehingga S luka-luka ringan. Perbuatan R
dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak
tersebut telah melanggar Pasal 80 Undang-
yang
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Seorang
anak
berkonflik
yang
dengan
hukum
yang 3
Perlindungan Anak Jo. Pasal 351 KUHP.
memahami
Sesuai ketentuan Pasal 7 UU SPPA proses
pelaksanaan diversi pada tingkat Jaksa
penegakan hukumnya harus dilakukan
Penuntut Umum dengan menuangkannya
terlebih dahulu diversi, dimana pada
dalam
tingkat penyidikan diversi tidak tercapai
berjudul:“PELAKSANAAN
kesepakatan, maka kejaksaan juga wajib
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
melakukan diversi dengan cara yaitu :1
KEJAKSAAN
1. Memanggil para pihak seperti
TERHADAP
a) Anak
yang
berhadapan
dengan
yang DIVERSI
NEGERI
PADANG
ANAK
YANG
TINDAK
PIDANA
PENGANIAYAAN”.
b) Anak korban dan orang tua/wali;
Tujuan Penelitian
c) Balai Pemasyarakatan (Bapas); sosialyang
bagaimanakah
skripsi
MELAKUKAN
hukum dan orang tua/wali;
d) Pekerja
tentang
1. Untuk
telah
ada
mengetahui
pelaksanaan
diversi oleh Jaksa Penuntut Umum
sertifikat dari dinas sosial;
di Kejaksaan Negeri Padang terhadap
e) Rukun Tetangga (RT);
anak yang melakukan tindak pidana
f) Tokoh masyarakat.
penganiayaan.
2. Setelah semua berkumpul dilakukan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala
diversi dengan meminta pendapat orang
yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut
tua anak yang berhadapan dengan
Umum di Kejaksaan Negeri Padang
hukum dan orang tua korban.
dalam melakukan diversi terhadap
3. Setelah dilakukan diversi pada kasus ini
anak yang melakukan tindak pidana
pihak keluarga korban tidak menerima diversi
tersebut
karena
penganiayaan.
merasa
Metode Penelitian
dirugikan, diversi tidak tercapai dan meminta
perkara
ke
Penelitian yang digunakan
proses
penulis skripsi ini adalah metode
pengadilan berdasarkan pertimbangan
pendekatan sosiologis yuridis, yaitu
hakim akhirnya diversi pun tercapai.
suatu metode pendekatan hukum
pengadilan.
Berdasarkan
Baru
latar
dilanjutkan
1. Jenis Penelitian
pada
belakang
sebagai fenomena sosial2, dimana
yang
penulis uraiakan di atas, maka penulis
peraturan
tertarik untuk lebih mengetahui serta lebih
kemudian
dan
teori
yang
dihubungkan
ada
dengan
1
Hasil wawancara Dwi Indah Puspa Sari, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Diversi di Kejaksaan Negeri padang pada hari jumat tanggal 7 november 2014, pukul 09.00. WIB.
2 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, hlm 167.
4
kenyataan atau fakta yang ada di
melakukan tanya jawab secara
masyarakat.
lisan.
2. Sumber Data
yang
digunakan dalam penelitian ini
a. Data Primer Sumber
Wawancara
adalah wawancara terstruktur, data
primer,
yaitu
yaitu
dilakukan
dengan
sumber data yang didapatkan langsung
mengajukan
dari sumbernya dengan melakukan
disusun
wawancara, observasi, maupun laporan
pertanyaan yang telah disiapkan
dalam bentuk dokumen yang kemudian
terlebih dahulu.4
pertanyaan
dalam
suatu
yang daftar
diolah oleh peneliti.3 Data diperoleh
b. Studi Dokumen
melalui wawancara dengan 2 orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan
Studi dokumen dilakukan
Negeri Padang yang bernama Dwi
dengan cara mempelajari bahan
Indah dan Rina, yang menangani
kepustakaan
kasus tindak pidana yang dilakukan
literatur yang ada, terdiri dari
oleh anak yang diselesaikan melalui
peraturan perundang-undangan,
diversi.
dokumen-dokumen, buku-buku
b. Data Sekunder
dan
diperoleh peneliti secara langsung dari Kejaksaan
Negeri
yang
literatur-
berkaitan
dengan penelitian.
Data sekunder adalah data yang
kantor
jurnal
atau
4. Analisis Data
Padang
Dari bahan-bahan dan data
dilihat dari data statisik kriminal mengenai tindak pidana anak yang
yang diperoleh dari data primer
melakukan
tindak
maupun
penganiayaan
yang
pidana
dari
data
sekunder
diselesaikan
kemudian setelah terkumpul data
melalui diversi dari tahun 2014 dan
tersebut dianalisa secara kualitatif,
tahun 2015 di Kejaksaan Negeri
sehingga
Padang.
kesimpulan yang sesuai dengan
diperoleh
suatu
permasalahan dan tujuan penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data
ini5
a. Wawancara Wawancara
akan
adalah
metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan
4
Bambang Sungguno, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 214. 5 Amirudin Dan Zainal Azkin, Op.Cit, hlm 56.
3 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106
5
HASIL PENELITIAN DAN Sumber: Kejaksaan Negeri Padang Tahun
PEMBAHASAN 2015
A. Pelaksanaan
Diversi
Oleh
Berdasarkan tabel di atas, dapat
Jaksa
dijelaskan bahwa jumlah perkara pidana
Penuntut Umum di Kejaksan Negeri Padang
Terhadap
Melakukan
Anak
Tindak
anak yang masuk ke Kejaksaan Negeri
Yang
Padang Tahun 2014 sebanyak 5 (lima)
Pidana
kasus, 4 (empat) kasus diselesaikan
Penganiayaan Semenjak
melalui upaya diversi sedangkan 1
diberlakukannnya
(satu) kasus di lanjutkan ke sidang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
pengadilan. Kasus yang masuk tahun
tentang SPPA pada bulan Juli Tahun
2015 sebanyak 2 (dua) kasus yang
2014 di Kejaksaan Negeri Padang,
diselesaikan melalui diversi dan tidak
pertengahan Juli Tahun 2014 hingga
ada kasus yang dilanjutkan pengadilan.
Maret Tahun 2015 terdapat jumlah
Jadi jumlah kasus yang masuk dari
perkara pidana anak yang diselesaikan
tahun 2014-2015 sebanyak 6 kasus,
melalui upaya diversi yang masuk
sedangkan 1 kasus lagi lanjut ke sidang
hingga berakhir di pengadilan sebagai
pengadilan.
berikut :
Diversi yang dilakukan oleh
Tabel
penyidik tidak tercapai maka penyidik
Perkara Pidana Anak Yang
melimpahkan
Diselesaikan Melalui Upaya Diversi
perkara
tersebut
ke
kejaksaan. Selanjutnya Jaksa Penuntut
Dari Tahun 2014 - Tahun 2015
Umum akan meproses perkara tersebut No
yang terlebih dahulu juga melakukan
Perkara Masuk
diversi. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa
Jenis Kejahatan
Diversi
Lanjut
1.
Penganiayaan
2
-
2.
Pencurian
1
-
3.
Melarikan
1
-
Penuntut Umum dalam kasus anak Nomor: Print-2402/491/Euh.02/09/2014 terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, proses diversi yang
Orang 4.
Cabul
2
-
5.
Narkotika
-
1
6
1
Jumlah
dilaksanakan
Jaksa
Penuntut
Umum sebagai berikut:6 6
Hasil wawancara Dwi Indah Puspa Sari, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Diversi di Kejaksaan Negeri padang pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015, pukul 09.00. WIB.
6
1.
Penyidik telah melakukan diversi
dan/atau
tetapi
dirahasiakan dari pemberitaan di
tidak
mendapatkan
hasil
kesepakatan Diversi maka penyidik melimpahkan
2.
berkas
wajib
perkara
5.
Hasil peneltian terhadap barang
tersebut ke kejaksaan.
bukti dicatat dalam berita acara
Setelah berkas perkara tersebut
penerimaan dan penelitian barang
dilimpahkan ke kejaksaan, kepala
bukti, kemudian dibuat label barang
Kejaksaan Negeri Padang segera
bukti dan dilengkapi dengan kartu
menerbitkan
barang bukti.
untuk
surat
perintah
mengikuti
6.
Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh
perkembangan
kali dua puluh empat jam) terhitung
penyidikan perkara tindak pidana
sejak tanggal penerimaan tanggung
(P-16)
jawab atas anak dan barang bukti,
Nomor
Print:
1406/N.3.10/Euh.1/05/2014.
penuntut umum melakukan upaya
Setelah
diversi dilakukan sebagai berikut:
mnerima
penyerahan
tanggung jawab atas anak dan
Musyawarah diversi
barang bukti (tahap II), kepala
4.
saksi
media cetak ataupun elektronik.
penunjukan Jaksa Penuntut Umum
3.
anak
a. Diversi
dilaksanakan
paling
Kejaksaan Negeri Padang segera
lama 30 (tiga puluh) hari sejak
menerbitkan
perintah
tanggal dimulainya diversi yaitu
penunjukan Jaksa Penuntut Umum
tanggal yang telah ditentukan
untuk penyelesaikan perkara tindak
penuntut
pidana
melakukan musyawarah diversi
surat
(P-16A)
Nomor
Print:
1406/N.3.10/Euh.1/05/2014.
dengan
Penuntut
berikut:
umum
menerima
umum
untuk
ketentuan
sebagai
penyerahan tanggung jawab atas
1) Penuntut umum mengirim
anak serta barang bukti di ruang
surat panggilan kepada para
khusus anak (RKA), kemudian
pihak
melakukan
diterima selambat-lambatnya
kebenaran
penelitian identitas
terhadap
anak
serta
yang
pelaksanaan
dan
diversi,
tersebut
dalam
hasil berita
penelitin acara
anak,
anak
musyawarah
dengan
membuat
tanda terima sebagai bukti
penerimaan dan penelitian anak. Identitas
sudah
3 (tiga) hari sebelum waktu
barang bukti dalam perkara anak mencatat
harus
panggilan yang sah.
korban, 7
2)
Para
sebagaimana
oleh penuntut umum sebagai fasilitator
dimaksud pada angka (1)
yang diwakili dengan perkenalan para
yaitu:
pihak.
a)
pihak
Anak
dan/atau
orang
menyampaikan
maksud dan tujuan dilaksanakannya
tua/wali;
musyawarah
b) Korban atau anak korban
fasilitator,
dan/atau orang tua/wali;
diversi, tata
peran
tertib
dari
musyawarah
untuk disepakati oleh para pihak dan
c) Pembimbing
penjelasan tentang waktu dan tempat
kemasyarakatan;
serta ringkasan dugaan tindak pidana
d) Pekerja sosial profesional.
yang didakwakan terhadap anak.
3) Dalam hal dikehendaki oleh anak
Fasilitator
dan/atau
d.
wali,
Pembimbing
kemasyarakatan
menjelaskan ringkasan hasil penelitian
pelaksanaan musyawarah
kemasyarakatan
diversi dapat melibatkan masyarakat
yang
dilakukan
terhdap anak.
yang terdiri atas:
c.
Pekerja sosial profesional menjelaskan
a) Tokoh Agama;
ringkasan laporan sosial terhadap anak
b) Guru;
korban dan/atau anak saksi.
c) Tokoh Masyarakat
d.
Dalam hal kesepakatan diversi tanpa
d) Pendamping dan/atau
memerlukan persetujuan korban atau
e) Advokat atau pemberi bantuan hokum
anak korban dan/atau orang tua/wali,
4) panggilan para pihak mencantumkan hari,
proses diversi dilaksanakan melalui
tanggal serta tempat dilaksanakannya
musyawarah
musyawarah diversi.
penuntut umum sebagai fasilitator dan
b. Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang
khusus
anak
(RKA)
dihadiri
yang
dipimpin
oleh
kemasyarakatan,
oleh
pembimbing anak
dan
orang
terdapat pada setiap satuan kerja di
tua/walinya serta dapat melibatkan
lingkungan kejaksaan negeri padang
masyarakat.
atau dalam keadaan tertentu dapat
c.
yang
e.
Musyawarah diversi dicatat dalam
dilakukan ditempat lain yang disepakati
berita acara diversi, ditanda tangani
oleh para pihak dengan persetujuan
oleh fasilitator serta para pihak yang
kepala kejaksaan negeri/kepala cabang
hadir dalam musyawarah diversi dan
kejaksaan negeri.
dilaporkan kepada kepala Kejaksaan
Musyawarah
diversi
sebagaimana
Negeri Padang.
dimaksud huruf b dibuka dan dipimpin 8
7. Dalam hal musyawarah diversi tindak
10. Setelah semua pihak hadir Hakim
pidana penganiayaan ini tidak tidak
berupaya melakukan diversi lagi
berhasil
mencapai
kesepakatan,
dan pada akhirnya diversi dalam
penuntut
umum
melimpahkan
perkara tindak penganiayaan ini
perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan
perkara
ke
tercapai di pengadilan.
acara
11. Hakim membuat berita acara dan
pemeriksaan biasa atau pelimpahan
meminta penetapan ke ketua
perkara acara pemeriksaan singkat
Pengadilan Negeri agar perkara
sesuai dengan ketentuan perundang-
dihentikan.
undangan.
12. Jaksa penuntut umum menunggu
8. Pelimpahan perkara sebagai mana
berkas
dikembalikan,
setelah
dimaksu dengan melampirkan:
berkas
dikembalikan
kepala
a) Surat pelimpahan.
kejaksaan negeri menerbitkan
b) Surat dakwaan.
surat
c) Berita
acara
pemeriksaan
ketetapan
penghentian
penuntutan:
tersangka (BA-15).
Dalam jangka waktu paling lama 5
d) Berita acara diversi
(lima) hari terhitung sejak tanggal
e) Hasil penelitian kemasyarakatan
kesepakatan
diversi
selesai
f) Surat perintah penunjukan jaksa
dilaksanakan,
kesepakatan
diversi
penuntut umum untuk mengikuti
berupa pembayaran ganti kerugian,
perkembangan penyidikan perkara
pengembalian pada keadaan semula,
(P-16).
atau pelayanan masyarakat;
g) Surat perintah penunjukan jaksa penuntut
umum
13.
untuk
sebagaimana
memuat penetapan status barang
meminta
bukti sesuai dengan Penetapan
penyidik menghadirkan kembali:
Ketua
a) Anak dan/atau orang tua/wali;
Padang.Surat
b) Korban
penghentian
atau
anak
penghentian
dimaksud pada angka 12 sekaligus
9. Setelah perkara dilmpahkan ke Hakim
ketetapan
penuntutan
menyelesaikan perkara (P-16A).
pengadilan
Surat
korban
dan/atau orang tua/wali;
Pengadilan
sebagaimana
Negeri ketetapan penuntutan
dimaksud
pada
c) Pembimbing kemasyarakatan;
angka 12 dikirim kepada ketua
d) Pekerja sosial profesional.
Pengadilan
Negeri
Padang
berserta laporan proses diversi dan 9
berita acara pemeriksaaan dengan
memahami
tembusan kepada anak dan orang
diversi tersebut.
tua/wali, korban, anak korban
b) Sulit menerima perlakuan yang
dan/atau orang tua/wali, penyidik,
telah dilakukan oleh pelaku kepada
pembimbing kemasyarakatan, dan
anak korban.
pekerja sosial.
tujuan
dan
kegunaan
A. Simpulan Dari
B.Kendala-Kendala Yang Dihadap Oleh
rumusan
masalah,
Dalam
berdasarkan pembahasan yang telah di
Melakukan Diversi Terhadap Anak
uraikan diatas maka penulis dapat
Yang
menarik simpulan sebagai berikut :
Jaksa
Penuntut
Umum
Melakukan
Tindak
Pidana
1. Penerapan
Penganiayaan Dalam pelaksanaannya jaksa juga terkendala
dalam
melakukan
diversi
oleh
Jaksa
Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
diversi
Padang telah dilakukan bedasarkan
tersebut.Kendala-kendala tersebut adalah:
UU SPPA, yang mana diawali
1. Kendala dari faktor internal kejaksaan
dengan pelimpahan perkara oleh
a) Belum adanya Surat Edaran atau
penyidik ke Kejaksaan, kemudian
peraturan pelaksana dari Jaksa
Kepala
Agung
mengeluarkan
Proses
Diversi
untuk
Kejaksaan
Negeri
Surat
dengan
menangani anak yang berhadapan
menunjuk dan memerintahkan Jaksa
dengan hukum sesuai dengan UU
khusus anak untuk memproses kasus
SPPA.
termasuk
b) Belum meratanya pelatihan untuk
melakukan
sebagaimana
diversi
menurut
ketentuan
melaksanakan UU SPPA terhadap
Pasal 7 ayat (2) Jo Pasal 42 UU
Jaksa Penuntut Umum anak, pada
SPPA.
hal di Kejaksaan Negeri Padang ada
2. Tidaklah
mudah
bagi
Jaksa
10 Jaksa Anak yang ditetapkan,
Kejaksaan Negeri Padang
namun
khusus
yang
baru
kesempatan pelatihan
mendapat
melaksanakan tentang
melakukan
mengenai diversi
di
yang
anak
untuk
dalam
kasus
pelaksanaan
penganiayaan, karena tidak hanya
diversi di tingkat penuntutan baru
datang dari internal kejaksaan saja
satu orang jaksa.
akan tetapi juga datang dari pihak-
2. Kendala dari pihak yang berkonflik
pihak yang berkasus. Dari tingkat
dengan hokum
internal dari 10 Jaksa yang di tetapkan
a) Faktor pendidikan sehingga sulit
sebagai jaksa anak hanya 1 orang jaksa 10
yang baru dilatih berkaitan dengan
Bambang
Sungguno,
2012,
diversi. Sementara itu kendala dari
Metodologi Penelitian Hukum,
pihak
PT.
yang
berpekara
sulitnya
menerima diversi terutama dari pihak
Zainuddin
kesempatan
ini
penulis
pihak-pihak
yang
penulis
sudah
Metode
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
yang dengan sabar membimbing dan memotivasi
penulis
dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
menyelesaikan skripsi. Pihak tersebut adalah: (1) Ibu Yetisma
Saini, S.H., M.H, selaku Pembimbing I (2) Bapak Rianda Seprasia S.H., M.H, selaku Pembimbing II. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, (3) Ibu Yetisma Saini, S.H., M.Hum, (4) Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., Hum selaku penguji I (4) Ibu Dr Fitriati, S.H., M.H, selaku Penguji II, (6) Ibu Syafridatati, S.H,. M.H., selaku penguji III (7) Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun materi. serta teman-teman seperjuangan. DAFTAR PUSTAKA A.Buku-Buku Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
2013,
selama
menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak
selalu
Ali,
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengucapkan terima kasih banyak
membantu
Persada,
Penelitian Hukum, Sinar
Ucapan Terima Kasih
kepada
Grafindo
Jakarta, hlm 214.
korban.
Pada
Raja
PT
Raja
Grafindo
Persada, hlm 167.
11
12
