Edisi 123 TH. XLV, 2015

Edisi 123 TH. XLV, 2015

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya Naefuroji M. Andri Nurdriansyah SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

2

PARLEMENTARIA

EDISI 123 TH. XLV, 2015

Pengantar Redaksi Melemahnya nilai mata uang rupiah beberapa bulan terakhir menjadi keprihatinan kita. Pasalnya imbas dari lemahnya mata uang kita terhadap dolar berdampak besar bagi masyarakat yaitu kenaikan harga barang yang berbasis impor termasuk kebutuhan pokok seharihari. Kekhawatiran masyarakat terbukti dengan naiknya harga beras, kedelai, pupuk ditambah kenaikan BBM, listrik dan gas serta kenaikan tarif tol. Limbungnya rupiah pada Parlementaria edisi 123 ini dijadikan laporan utama sebab menyangkut hajat hidup bangsa ini, de ngan harapan Pemerintah tidak menganggap masalah “ ringan”. Justru kita berharap ada langkah-langkah cerdas yang dilakukan pemerintah. Memang pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) kebijakan untuk menangani pelemahan rupiah, namun kalangan DPR menilai terlalu reaktif dan terlambat. Bila paket dikeluarkan sejak lama mungkin dolar tidak

mengoyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu beberapa program pemerintah. Dewan berharap kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten sehingga dicapai kestabilan kurs rupiah yang pada gilirannya akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Masih terkait dengan melemahnya rupiah, dalam rubrik pengawasan diturunkan tulisan khususnya mengenai naiknya harga beras dan Tarif Dasar Listrik (TDL), ketahanan energi diturunkan dalam rubrik anggaran dan RUU Migas diturunkan sebagai laporan rubrik legislasi. Satu lagi laporan baru yang disajikan adalah masalah sosial media (sosmed) “ Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial”. Setahun sudah DPR membuka akun twitter, menyusul kemudian facebook dan youtube. Lewat sosmed itulah Dewan ingin lebih mendekatkan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta Stasiun Kereta Api Gambir Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV,5715350 2015 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOG

|8 PROLOG Episode Rupiah Limbung

LAPORAN UTAMA Pemerintah Tak Mampu Stabilkan Rupiah

sumbang saran Rupiah dan Proyeksi Infrastruktur Indonesia

Episode Rupiah Limbung Suasana perekonomian nasional beberapa bulan terakhir dibayangi kekhawatiran menurunnya nilai rupiah atas mata uang dolar Amerika. Kekhawatiran masyarakat itu tidak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan harga kebutuhan pokok. PROFIL

| 46

Kenaikan Harga Beras Tak Dirasakan Petani Akhirnya TDL Ikut Naik Juga

Muda, Cerdas dan Amanah, Itulah Tagline yang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik.

10 22 26 29

anggaran Kebijakan Energi Menuju Kemandirian Energi Nasional

LEGISLASI Masalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migas

FOTO BERITA kiat sehat

Teuku Riefky Harsya

PENGAWASAN

PENGAWASAN

8

Makanan Sehat

32 36 39 44

profil Teuku Riefky Harsya Yang Muda dan Cerdas dari Kota Serambi Mekkah

kunjungan kerja sorotan Antisipasi Penyebaran ISIS, Perppu Atau Revisi RUU Terorisme?

46 52 61

liputan khusus

| 26

Semarak dan Semangat Kartini di Gedung DPR

64

DPR Dorong Pemerintah Buat Peta Komprehensif

66

selebritis Ari Tulang Pengalaman Pertama Masuk Gedung DPR

pernik Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial

69 72

PARLEMEN DUNIA Kajian Keterbukaan Akses Informasi Publik Parlemen Afrika Selatan

pojok parle

Kenaikan Harga Beras Tak Dirasakan Petani Selama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

Selfie Bareng Ketua DPR

75 79

ASPIRASI

Penyelesaian Outsourcing PT.PLN (Persero) Saya selaku Presiden DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), surat ini ditujukan kepada Ketua Komisi IX DPR RI perihal penyelesaian permasalahan tenaga outsourcing yang terjadi di PT. PLN (Persero). Bahwa permasalahan outsourcing di lingkungan perusahaan BUMN pada kenyataannya lebih merugikan para buruh dan menguntungkan pihak perusahaan, diantaranya sebagai berikut: a. Arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi buruh b. Faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran c. Penegakan hukum yang amat lemah d. M inimnya mutu dan jumlah aparat Disnaker

e. Ketidakseimbangan posisi tawar antara serikat buruh dengan perusahaan f. Belum ditetapkannya jaminan sosial sebagai alat untuk melindungi buruh dalam kerangka kebijakan pasar kerja fleksibel. Oleh karena itu, saya sampaikan beberapa tuntutan para pekerja outsourcing di PT. PLN (Persero) antara lain : a. Meminta Presiden RI agar mengeluarkan INPRES untuk penghapusan sistem kerja outsourcing di Perusahaan BUMN. b. Mendesak Menneg BUMN segera menerbitkan SK Menneg BUMN yang ditujukan kepada Direksi PT. PLN (PLN) untuk segera mengangkat tenaga outsourcing dan pekerja kontrak menjadi pegawai tetap PT. PLN serta menghapus sistem kerja outsourcing.

c. Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN (Persero) segera membayar hak-hak para tenaga kerja sesuai hasil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN dan Hasil Raker antara Menneg BUMN dengan Komisi IX DPR RI tgl 4 Maret 2014. d. Meminta kepada Menneg BUMN agar memerintahkan Direksi PT. PLN untuk tidak melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan outsourcing. e. Mendesak Menneg BUMN untuk memberikan sanksi tegas kepada Direksi PT. PLN (Persero) karena tidak menjalankan hasil rekomendasi Panja Outsourcing tersebut. Saya berharap agar laporan tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan Komisi IX DPR RI dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan tersebut. Ahmad Fuad Anwar Jakarta Timur, DKI Jakarta

Permohonan Perlindungan Hukum pada Tanah Sengketa Saya mewakili masyarakat penggarap dan perangkat Desa Pasir Angin, Kab. Megamendung, Kab. Bogor, mengajukan permohonan perlindungan hukum atas tindakan Induk Koperasi Polri (Inkoppol) melaporkan masyarakat ke Polres Bogor terkait Sertifikat HGB No. 1 di Desa Cipayung, Megamendung, Kab. Bogor. Tanah sengketa seluas 22 Ha yang dikuasai oleh Inkoppol sejak tahun 1991 dengan Sertifikat HGB No. 1 atas nama Inkoppol sesungguhnya adalah tanah negara yang selama ini digarap oleh masyarakat Desa Pasir Angin. Sejak tahun 1991 masyarakat penggarap dilarang menggarap lahan tersebut. Pengadu mempertanyakan dasar terbitnya sertifikat HGB tersebut, karena selama ini tanah tersebut adalah tanah Negara. Bahwa Inkoppol kemudian melaporkan masyarakat penggarap ke Polres Bogor dengan sangkaan penyerobotan lahan. Penyidik Polres Bogor pada hari Kamis, tgl 13 Nopember 2014 telah melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan mengerahkan sebanyak 40 orang anggota Polri berseragam dan bersenjata laras panjang.

6

PARLEMENTARIA


Kami tidak mempermasalahkan kegiatan pengukuran batas tanah yang disengketakan tersebut, namun bahwa pengerahan pasukan yang berlebihan membuat masyarakat merasa terintimidasi oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak Inkoppol juga mengerahkan preman untuk jasa pengamanan dalam melakukan pemasangan patok tiang dilokasi yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran diatas lahan sengketa tersebut. Atas kejadian tersebut, masyarakat penggarap merasa terganggu dan terintimidasi. Pengadu berharap agar instansi kepolisian khususnya Polres Bogor dan Polsek Megamendung dapat memberikan perlindungan dan melayani masyarakat serta bersikap netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. James Masahengke Bogor, Jawa Barat

Aspirasi untuk Antisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Usulan ini saya tujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal masukan me ngenai maraknya pencurian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi maraknya pencurian kendaraan bermotor tersebut, antara lain : - Melakukan razia kendaraan secara intensif ke seluruh wilayah - Aktif melakukan perburuan komplotan pencuri kendaraan bermotor de

ngan melakukan penyebaran anggota reserse/intel - Melakukan penangkapan tidak hanya kepada pelaku pencuri saja, tetapi juga kepada para pemberi informasi. - Upaya penangkapan pelaku yang terlibat pencurian tidak pandang bulu, termasuk kepada oknum aparat yang terlibat baik dari sipil, TNI atau pun pemuka masyarakat. - Introspeksi diri ke dalam anggota aparat keamanan apakah ada anggotanya yang memiliki kendaraan

Bahwa kegiatan penambangan illegal tersebut telah menghilangkan akses masyarakat sekitar terhadap wilayah tersebut dan merusak tanah ulayat

serta tatanan kehidupan masyarakat adat. Seharusnya eksistensi tanah ulayat tersebut dijaga dan dilindungi, demi kelangsungan kehidupan masyarakat suku adat yang ada di wilayah tersebut. Namun upaya perlindungan tersebut memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak hanya Suku Maday dan Suku Mee saja, tetapi juga ketua adat/kepala adat, kepala desa serta pemerintah daerah. Bahwa permasalahan tersebut telah berulangkali disampaikan oleh masyarakat adat melalui kepala adat, pemerintah desa dan pemerintah distrik kepada DPRD Kab. Nabire agar Pemerintah Daerah Kab. Nabire bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada ma-

Penyampaian Pemekaran Wilayah Disampaikan saran dan masukan terkait pemekaran wilayah di NKRI, khususnya di 4 (empat) provinsi yang saat ini tengah ditunda yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Nias, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Ide atau saran yang diusulkan antara lain :

a. Tujuan pemekaran wilayah tersebut adalah untuk mencegah timbulnya

Saya memohon kepada Ketua Komisi III DPR RI agar dapat menerima masukan dan mengaplikasikan usulan tersebut dalam rangka mengurangi jumlah pencurian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Demikian untuk menjadi periksa dan terimakasih M. Sani, Jakarta Pusat, DKI Jakarta syarakat adat atas kerusakan kawasan hutan ulayat dan hak-hak masyarakat adat serta asset-asset yang rusak akibat kegiatan penambangan illegal tersebut.

Pengaduan Tuntutan Ganti Rugi Rusaknya Lahan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Saya adalah satu dari Kepala Suku dari 4 (empat) distrik di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyampaikan tuntutan ganti rugi atas kerusakan tanah ulayat milik masyarakat adat Suku Maday dan Suku Mee berupa lahan garapan, kawasan hutan ulayat, hutan lindung dan asset-asset desa di wilayah Epowa, di Distrik Dipa, Distrik Uwapa, Distrik Siliwo, dan Distrik Monou, Kab. Nabire akibat kegiatan penambangan rakyat illegal yang telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Nabire sejak tahun 1996.

bodong atau kendaraan yang tidak memiliki izin. - Dll.

gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI b. Sebaiknya tidak dilaksanakan Pemilu di wilayah yang sedang dalam proses pemekaran selama kurun waktu 5 tahun. c. Kepala Daerah ditunjuk langsung dari pemerintah pusat d. P erlu diterbitkan UU dan PP pada masa pembentukan daerah peme karan e. Dalam masa transisi, perlu dilakukan

Pada tahun 2012, masyarakat adat serta pemangku tanah ulayat melakukan demo di kantor Pemkab Nabire dan DPRD Kab. Nabire untuk menyampaikan aspirasinya agar Bupati Nabire mau bertanggungjawab atas kerusakan lahan milik adat tersebut, dan Bupati berjanji akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1 triliun, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Pelapor memohon agar Ketua DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi penegakan keadilan Yunus Maday, Nabire, Papua

pembangunan kantor pemerintahan daerah sementara dengan tenaga kerja perbantuan dari pusat untuk membangun wilayah yang sedang dalam pemekaran. Kiranya masukan tersebut mendapat perhatian Ketua DPR RI dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait masalah pemekaran wilayah. Djamian Sihite, Medan, Sumatera Utara

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

EPISODE RUPIAH LIMBUNG

S

uasana perekonomian nas i on a l b e b e r ap a b u l a n terakhir dibayangi kekhawatiran menurunnya nilai rupiah atas mata uang dolar Amerika. Kekhawatiran masyarakat itu tidak berlebihan sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan harga kebutuhan pokok. Khususnya barang-barang yang berbasis impor dan tak ketinggalan kebutuhan pokok sehari-hari. Sebut saja beras-sebagai makanan pokok melonjak hingga 30%, kedelai, gula dan komoditas lainnya, juga

8

PARLEMENTARIA


mengalami hal yang sama. Beban rakyat kian berat dengan kebijakan turun-naiknya harga BBM, tarif listrik dan tariff tol serta harga pupuk. Ternyata respon pasar atas peme rintahan baru dibawah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak sebaik yang diharapkan. Eskalasi yang begitu tinggi kian meredup seiring dengan perjalanan waktu yang belum menunjukkan prestasi sebagaimana harapan rakyat. Data yang dihimpun Parle meng ungkapkan, pergerakan rupiah atas dolar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2011 tertinggi Rp 8.483 dan terendah Rp 9.096, tahun 2012 tertinggi Rp 8.952 dan terendah Rp 9.708, tahun 2013 tertinggi Rp 9.653 dan terendah Rp 12.194. Tahun 2014 tertinggi Rp 11.313 dan terendah Rp 12.578 dan tahun 2015 posisi bulan lalu (Maret) mencapai Rp 13.183 sedangkan posisi awal tahun pada angka Rp 12.441. Menghadapi situasi ini, pemerintah merespon dan mengeluarkan 6 paket kebijakan. Empat di antaranya yang populer adalah pertama, peningkatan kadar bio-

fuel dalam biosolar dari 10 persen menjadi 15 persen. Kedua, penerapan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pe ngamanan. Ketiga, perjanjian bebas visa dengan 30 negara baru. Dan keempat, pemberian insentif pajak. Telat Dikeluarkan Kalangan DPR menilai, terlepas dari penilaian negatif, secara substansi paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menerapi rupiah yang limbung cukup baik. Hanya saja telat dikeluarkan. Men gapa paket kebijakan tersebut tidak dikeluarkan sedari dulu. Bila paket kebijakan tersebut dikeluarkan sejak lama, mungkin dolar tidak men goyak rupiah terlalu dalam sehingga mengganggu program pemerintah di berbagai sektor. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikeluarkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kementeriannya selama ini hanya menebar pencitraan, mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah. Yang penting sebetulnya pening katan produksi dan peningkatan ekspor. Kebijakan lain seperti bebas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang sangat bagus.

bisa mengoreksi nilai tukar rupiah, semuanya butuh waktu, kecuali menaikkan suku bunga. “Dalam jangka pendek itu tidak bisa. Kalau kebijakan intensif fiskal kemudian membuka visa, itu kan butuh waktu. Yang efektif jangka pendek itu menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dalam negeri BI dinaikkan, sektor riil terpukul sekali. Properti langsung kolaps, kredit usaha kecil tersendat. Supaya uangnya tidak lari ke luar negeri atau betah di dalam negeri, yang dalam teori moneter ‘disayang dan dimanja’ harus diberikan bunga tinggi,” ungkap politisi dari dapil Jateng X ini.

Kebijakan penggunaan biofeul 15 persen diyakini Pemerintah bisa menghemat devisa hingga mencapai US$ 1,3 miliar. Sementara kebijakan bebas visa untuk 30 negara baru, diharapkan menambah angka kunjungan hingga 1 juta wisatawan asing. Bila para wisatawan berkunjung selama seminggu, Pemerintah mengasumsikan satu wisatawan akan menghabiskan US$ 1.200 (sekitar Rp158,8 juta). Dengan begitu, dalam setahun ada pemasukan US$ 1 miliar atau sekitar Rp13 triliun.

Hal yang sama dikatakan, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno bahwa paket kebijakan Pemerintah untuk meng uatkan nilai tukar rupiah tersebut terlalu kecil dan telat. Ia mengatakan, Rekannya Gus Irawan Pasaribu dari dalam jangka pendek solusi yang F Gerindra menyatakan, terkait coba ditawarkan Pemerintah tak dengan 6 kebijakan yang dikeluar-

kan pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah, itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 kebijakan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik,” katanya. Lebih lanjut Gus Irawan menga takan, dari 6 kebijakan pemerintah itu, DPR akan melihat efektifasnya, apakah dilaksanakan dengan konsisten apa tidak. DPR akan mendorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, lalu Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasilnya sesuai yang diinginkan. Bila tidak, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian.

Pimpinan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini meminta, pernyataan-pernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hendaknya segera dihentikan.Sebaliknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan kebijakan yang dikeluarkan betulbetul dilaksanakan. “Saya kira kesungguhan pemerintah menangani masalah ini sangat ditunggu masyarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkahlangkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguat an nilai uang kita,” pungkas Gus Irawan. (tim)

PARLEMENTARIA


9

LAPORAN UTAMA

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Tak Mampu Stabilkan Rupiah

D

i tengah kesibukannya menerima banyak t a mu pent ing, Pa rlement ar ia berhasil menemui Ag us Hermanto Wakil Ketua DPR RI untuk sesi wawancara khusus di ruang

kerjanya. Bicara soal melemahnya rupiah, Politisi Partai Demokrat itu, mengaku sudah memprediksi jauhjauh hari. Tim ekonomi pemerintah dinilainya hanya menghabiskan waktu untuk pencitraan. Pemerintah tak mampu menyetabilkan ru-

RUPIAH 1997 Terendah DARI KRISIS Rp 2.350 Juni 1997 KE KRISIS SETIDAKNYA tiga gelombang krisis ekonomi menghantam rupiah selama 17 tahun terakhir membuat rupiah terseok mengejar dolar Amerika

10

PARLEMENTARIA

1998

piah dengan cepat dan efektif. Paket kebijakan pemerintah untuk menguatkan rupiah terhadap dolar terlalu telat dikeluarkan. Presi den Joko Widodo, kata Agus, justru mengambil paket kebijakan yang

2008

2010

Terendah

Terendah

Terendah

per dolar Amerika (Juni 1998)

Desember 2008

Januari 2010

Rp 14.600*

Rp 12.501

Rp 9.502

Tertinggi

Tertinggi

Tertinggi

Tertinggi

Desember 1997

per dolar Amerika (Okt. 1998)

Maret 2008

November 2010

Rp 5.915

Akhir Tahun

Rp 5.915


Rp 7.100

Akhir Tahun

Rp 7.550

Rp 9.069 Akhir Tahun

Rp 11.062

Rp 8.950

Akhir Tahun

Rp 9.044

sebenarnya sudah pernah diambil SBY. Saat ini, rupiah sedang memasuki masa kriits. Berikut petikan wawancara Agus Hermanto kepada reporter M. Husen dan fotografer Iwan Armanias, akhir Maret lalu.

gat bagus. Cuma ingat saja, ini bukan kebijakan Pak Jokowi, tapi kebijakan yang sudah diambil Pak SBY sebelumnya. Saya tahu itu, karena saya yang men getok undang-undang penanaman modal itu.

Sebenarnya pada saat mulai me rambah dari Rp11.000 terus naik R p1 2 .0 0 0, s ay a mu l a i c u r i ga . Ternyata kerja kementrian ekonomi selama ini hanya untuk pencitraan. Saya sudah memprediksi akan se perti ini. Sekarang ini sudah masuk titik kritis. Mereka harus setop blusukan. Blusukan hanya untuk peng awasan saja, karena perekonomian betul-betul sedang merosot. Dunia usaha juga mengalami kemerosatan, terutama perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor.

Produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menguatkan rupiah dinilai sebagai bentuk kepanikan. Komentar Anda? Kebijakan itu bagus, tapi kenapa tidak dari kemarin dikeluarkan. Tidak ada jeleknya kebijakan ini ada. Bahkan, kalau perlu harus ada kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatur urusan beras dan perikanan. Kalau kemen teriannya selama ini hanya menebar pencitraan, ya mustahil akan bisa menyelesaikan perekonomian kita yang sedang melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menghadapi melemahnya rupiah adalah keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, yang berorientasi ekspor, dan yang melakukan reinvestasi dividennya di Indonesia? Bagaimana penilaian Anda? Ya, ini adalah ide yang cukup bagus. Justru kalau menurut saya kenapa tidak dari kemarin hal sep erti ini diambil. Yang penting sebetulnya peningkatan produksi dan peningkatan ekspor. Kebijakan lain seperti bebas visa supaya turis lebih banyak masuk dan pelayanan terpadu satu pintu, semua ini kebijakan yang san-

2011

2012

Melemahnya rupiah ini diakui oleh para pelaku usaha di luar prediksinya. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap para pelaku usaha?

Dalam UU itu ada pelayanan terpadu satu pintu. Setelah saya ketok dan diundangkan investasi kita langsung leading 2000%. Ini akan membantu perekonomian kit a. Sekali lagi, apa yang diusahakan pemerintah ini sebenarnya sudah on the track. Laksanakan terus. Cuma masalahnya terlalu telat, karena lebih banyak pencitraan. Tapi tetap harus kita dukung. Kalau perlu ada restrukturisasi BUMN. Namun, jangan seenaknya seper ti yang dilakukan Mentri BUMN dengan mengganti para direksi. Tentu harus dipilih direksi yang kapabel. Saya menilai, tim ekonomi Pak Jokowi termasuk para menterinya tidak memiliki kapabi litas dan belum mampu menstabilkan harga rupiah.

2013

Perusahaan eksportir yang berbasis lokal ini justru sangat diuntungkann dengan menguatnya dolar. Sementara yang berbahan baku impor justru malah tertekan. Apa memang saatnya meningkatkan ekspor saat dolar menguat? Ibarat ada teman yang kecopetan Rp100 ribu, lalu saya lebih beruntung karena hanya dicopet Rp30 ribu. Menurut saya, kita jangan melihat ini dari sudut yang menguntungkan sebagaian kecil eksportir saja. Kita harus melihat secara luas. Eksportir berbahan baku lokal tidak begitu banyak. Bukan karena diuntungkan dolar yang sedang menguat terus dipelihara untuk meningkatkan ekspor. Ya janganlah. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

2014

2015

Terendah

Terendah

Terendah

Terendah

Terendah

Desember 2011

Desember 2012

Desember 2013

Desember 2014

Januari 2015

Rp 9.096

Rp 9.708

Rp 12.194

Rp 12.578

Rp 12.441

Tertinggi

Tertinggi

Tertinggi

Tertinggi

Tertinggi

Agustus 2011

Februari 2012

Januari 2013

April 2014

Maret 2015


Rp 9.096


Rp 9.708


Rp 12.149


Rp 12.441 PARLEMENTARIA

Rp 13.183 Per Maret 2015

Rp 13.183 EDISI 123 TH. XLV, 2015

11

Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

Tiga Instansi Perlu Bersinergi Perkuat Rupiah

P

aling tidak ada dua faktor yang menyebabkan rupiah kian melemah. Dari sisi eksternal karena ekonomi AS sedang membaik sehingga mata uangnya makin kuat. Sedangkan dari sisi internal, pada bulan-bulan ini hingga bulan Juni, kebutuhan dolar meningkat dibanding waktu-waktu biasa. Ada kewajiban korporasi membayar utang di awal tahun sampai pertengahan tahun. Juga ekspor kita belum mampu digenjot lebih besar, sebaliknya impor masih begitu besar sehingga terjadi defisit transaksi berjalan mapun transaksi perdagangan. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu dalam perbincangan dengan Parlementaria sehubungan makin me-

12

PARLEMENTARIA


lemahnya rupiah akhir-akhir ini. Faktor-faktor inilah, menurut politisi Gerindra dari Dapil Sumut, yang memengaruhi lemahnya rupiah di samping faktor momentum, bahwa dari awal hingga pertengahan tahun itu ada kebutuhan dolar yang semakin meningkat lebih dari biasanya. Kondisi itu diperparah dari kondisi ekonomi di AS tadi. Makanya kita wajib bersyukur pe merintah telah mengeluarkan 6 kebijakan. Dalam kaitan ini Komisi XI mengundang Kementerian Keuang an, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita ingin pastikan ketiga instansi ini sinergi untuk bersama-sama menyelesaikan penguatan rupiah,” tandas Gus Irawan.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, menerima keluhan ada nya pernyataan-pernyataan dari otoritas maupun pemerintah, tidak sinkron antara yang satu den gan yang lain. Ada pernyataan yang membuat spekulasi di pasar. Ketika didesak, apa pernyataannya, dia menjawab. “Saya kira jangan diulang lagi. Tapi okelah, dari OJK me ngatakan, ini kondisi masih tidak berbahaya, nanti kalau tembus Rp 15 ribu, berbahaya bagi perekonomian kita. Ini kan pernyataan dianggap teman-teman di Surabaya tadi bisa membuat spekulasi di pasar,” ungkap dia. Untuk itu dia sarankan, buatlah pernyataan yang membuat sejuk di pasar, membuat pasar tetap ter-

jaga sehingga tidak muncul spekulasi yang berakibat memperburuk situasi. Dalam jangka panjang, Gus Irawan mendesak pemerintah untuk mendorong ekspor kita bisa lebih besar. Di sisi lain melakukan substitusi impor supaya neraca perdagangan bisa surplus dan bisa memperkuat cadangan devisa kita sehingga pada gilirannya rupiah akan lebih baik dan ketahanan ekonomi lebih kuat. Saat ditanyakan adanya peraturan BI yang mewajibkan BUMN bertransaksi menggunakan rupiah, ia menyatakan makanya Komisi XI mengundang ketiga instansi tersebut untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, saling mendukung ja ngan saling melemahkan. “Seharusnya memang sudah ada protokol standar, sehingga jika terjadi se suatu sudah bisa segera mengantisipasinya,” katanya. Memang perlu ada political will yang kuat, BUMN itu milik negara. Jadi kalau negara mau, memang BUMN seharusnya bertransaksi dengan rupiah, jangan dengan dolar. “Kita berharap, apa yang dilakukan bisa menjaga stabilitas rupiah, maka lakukanlah,” tekan Gus Irawan.

Terkait dengan 6 kebijakan yang dikeluarkan pemerint ah untuk mengatasi pelemahan rupiah, ia menyatakan itulah yang baru bisa dilakukan. Ia mendesak, 6 kebijakan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik,” katanya lagi. L ebi h l a njut Gus Ir awa n me ngatakan, dari 6 kebijakan peme rintah itu, DPR akan melihat efektifasnya, apak a h dilaksanak an dengan konsisten apa tidak. Kebijakan harus dilakukan, baru akan kita lihat hasilnya. DPR akan mendorong agar kebijakan tersebut dilaksanakan, baru Dewan akan melakukan evaluasi, apakah hasilnya sesuai yang diinginkan. Bila tidak, maka harus ada penyesuaianpenyesuaian. Ditegaskan kembali, pernyataanpernyataan dari pejabat terkait yang tumpah tindih satu dengan yang lain, hendaknya segera dihentikan. Sebaliknya keluarkan pernyataan yang menyejukkan bagi pasar, dan kebijakan yang dikeluarkan betulbetul dilaksanakan. “Saya kira kesungguhan pemerintah menangani masalah ini sangat ditunggu ma-

syarakat. Kemudian, BUMN yang bertransaksi dolar, segera hentikan dan pakai rupiah. Itulah langkahlangkah yang harus dilakukan dan bisa berpengaruh pada penguatan nilai uang kita,” jelasnya. Pelemahan rupiah sekarang ini dibanding krisis tahun 1998 lalu, dalam pengamatan Gus Irawan, jauh berbeda. Perbedaannya, krisis tahun 1998 lalu diawali dengan krisis perbankan, atau dampak kumulatif dari kebijakan-kebijakan yang membuka seluas-luasnya untuk mendirikan bank, sampai seorang pedagang saja bisa punya bank, padahal pengelolaannya sangat beda, tidak seperti berdagang. “Sistem perbankan yang lalu sa ngat rapuh, sehingga sedikit kena goncangan, ya sudah bertumba ngan. Sedangkan sekarang, pondasi perbankan cukup kuat. Saya kira pemerintah sudah banyak belajar dari krisis 97-98, dan mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat otoritas keuangan kita,” pungkas Gus Irawan. (mp) foto: iwan armanias/ parle/hr

6 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Joko Widodo Tax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapa ngan kerja dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu juga Pemerintah berlakukan insentif PPn untuk industri gala ngan kapal.

1

Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

2

Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan

3

bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres berjalan yang akan diperkirakan bulan April, berarti akan ada turis dari 45 negara tanpa visa ke Indonesia. 4.Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 persen dengan tujuan mengurangi impor solar yang cukup besar.

4

5

5.Penerapan Letter of Credit (LC) untuk PARLEMENTARIA

produk sumber daya alam, seperti produk tambang, batubara, migas dan CPO. Pemerintah ingin tidak ada distorsi dalam hal ini. 6.Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi, dari 2 perusahaan, akan menjadi 1 perusahaan nasional.

6


13

LAPORAN UTAMA

TEKAN IMPOR, TINGKATKAN EKSPOR

N

ilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat melemah. Bahkan tercatat, menembus kurs di atas Rp 13.000 per 1 US$. Tentunya, lemahnya nilai tukar rupiah ini sa ngat berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan langkah- langkah kongkrit untuk mengatasi dampak dari melemahnya rupiah ini. A nggot a Komisi XI DPR RI Nurdin Tampubolon menyatakan Peme rintah harus

melakukan upaya untuk menekan impor dan harus berupaya keras untuk meningk atkan eskport, sehingga rupiah bisa kembali me nguat. “Sekarang ini, permintaan dolar Amerika sangat besar sekali, karena kondisi sekarang ini perdagangan kita mengalami defisit. Kalau perdagan gan kita mengalami def i s i t t e r u smenerus, maka rupiah bisa semakin ambruk,” jelas Nurdin, beberapa waktu yang lalu, d a r i G e du n g Nu santara. Po l i t i s i F-H a nu r a i n i menambahkan, langkah berikutnya yang bisa dilakukan

Pemerintah adalah membangun produkproduk substitusi yang akan meningkatkan sektor riil. Pemerintah har us membang un sektor riil dan dibantu dari segi permodalannya agar mampu meningkatkan daya saing. “Peningkata n daya saing itu diantaranya dengan menurunkan suku bunga, mengurangi birokrasi yang bertele-tele, meningkatkan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan infrastruktur,” imbuh Nurdin. Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini menilai, saat ini besaran impor Indonesia masih jauh lebih besar dibanding ekspor. Pasalnya, Indonesia mengalami defisit, karena uang yang harus dikeluarkan untuk membayar impor jauh lebih besar. Imbasnya, sangat berbahaya bagi jangka panjang.

CADANGAN DEVISA (MILLIAR USD) 108,78

JANUARI 2013

14

PARLEMENTARIA


104,8

MARET 2013

98,09

JUNI 2013

95,7

99,4

SEPTEMBER DESEMBER 2013 2013

102,6

MARET 2014

107,7

JUNI 2014

111,2

112

SEPTEMBER OKTOBER 2014 2014

111,1

111,9

NOVEMBER DESEMBER 2014 2014

114,2

JANUARI 2015

115,5

FEBRUARI 2015

“Kalau hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sejak dulu, saya yakin tidak akan terjadi pelemahan rupiah, karena rupiah kita cukup dan dolar tidak terlalu besar keluar. Kalau halhal itu dilakukan oleh pemerintah, saya optimis dan saya yakin rupiah tidak akan terpuruk,” tutup Nurdin.

jual beli barang dan jasa di dalam negeri wajib menggunakan rupiah. Saat ini masih banyaknya instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertransaksi dengan mata uang asing. (sf) foto: iwan armanias, naefurodji/parle/hr

Faktor Luar dan Dalam Negeri

Tujuh Kesimpulan Raker Komisi XI dan Pemerintah

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyatakan bahwa pelemahan mata uang rupiah terh adap dolar AS disebabkan oleh berbagai faktor luar dan dalam negeri, yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit). Pelemahan itu disebabkan tingginya arus finansial yang keluar dari Indonesia, yang tak diimbangi oleh produktivitas ekspor di dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, Agus menilai pelemahan itu diakibatkan dinamika perekonomian global di tengah membaiknya data-data ekonomi dan ketenagakerjaan AS. Ditambah Bank Sentral AS, The Fed, juga akan menaikkan suku bunga. Sementara di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah atas dolar AS semakin kuat karena investor asing membawa keuntungan usahanya di Indonesia dalam mata uang selain rupiah, atau sering disebut repatriasi. Waktu biasa terjadinya repatriasi pada Maret hingga Juni. Hal itu yang kemudian menyumbang kondisi CAD, di mana BI menemukan di akhir 2014 lalu saja, terjadi defisit neraca primer hingga US$ 26 miliar. Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan produktivitas. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditi tanpa nilai tambah. Agus menyatakan, hal itu berbanding terbalik de ngan Malaysia dan Thailand, yang sudah bisa memproses barang bernilai tambah. Agus yakin, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan Indonesia. Persoalan ini merupakan penyebab laten yang membuat nilai tukar rupiah tertekan. Sebagai kebijakan jangka pendek, Pemerintah dan BI sepakat untuk memperketat pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan tersebut, semua transaksi

Untuk membahas permasalahan melemahnya rupiah ini, Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beberapa waktu yang lalu. Rapat menghasilkan tujuh kesimpulan, yaitu:

1

Komisi XI DPR memandang kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah pada saat ini dalam rentang yang harus mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dan Bank Indonesia, karena sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia. Komisi XI DPR memint a pemerintah dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan perlu menjalankan paket kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan struktural dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2

Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah terkait dengan paket kebijakan yang mewujudkan L/C (Letter of Credit) untuk ekspor produk sumber daya alam diwajibkan adanya, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.

3

Komisi XI DPR meminta kepada pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan semua trasanksi jual beli barang di dalam negeri menggunakan rupiah. Sebab, masih banyak instansi

4

pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan dolar AS. Terkait hal itu, pemerintah juga diminta segera memerintahkan BUMNBUMN untuk mengakhirinya dan menggunakan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri subsitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan bahan baku dan penolong.

5

Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya khusus (peningkatan kepatuhan, perbaik an SPT, perluasan basis pajak) terkait dengan target penerimaan negara dari sektor pajak dan Bea dan Cukai dalam APBNP 2015.

6

Komisi XI DPR meminta kepada OJK dalam rangka mewujudkan sistem keuangan inklusif yang dilakukan dengan penyiapan kelembagaan sumber daya manusia dan aturan, agar kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM. (sf)

7

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin

Pelemahan Rupiah Pengaruhi Industri Nasional

M

elema hnya ni la i t u k a r r upiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang menembus hingga Rp 13.000 lebih per 1 US$, tak pelak menyebabkan pengaruh ke berbagai bidang. Tak terkecuali perindustrian dan perdagangan. Terutama, industri nasional yang menggunakan bahan baku impor. “Soal seberapa besar dampak melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dolar ini, memang kita lihat apakah bahan baku industri menggunakan bahan baku impor. Kalau menggunakan bahan baku impor, pasti akan sangat berpe ngaruh. Seperti industri tahu dan tempe, kedelainya impor, transaksi menggunakan dolar, pasti akan pengaruh ke harga jual ke konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi VI

16

PARLEMENTARIA


DPR Dodi Reza Alex Noerdin, saat ditemui Parlementaria, beberapa waktu yang lalu, di ruang kerjanya.

sektor-sektor selama ini bergerak dibidang ekspor,” tambah Politisi Fraksi Golkar ini.

Namun, tambah Politisi Golkar ini, justru yang tidak terpengaruh oleh melemahnya rupiah ini adalah Usa ha Kecil dan Menengah. Apalagi, UKM yang menggunakan bahan baku lokal, bisa dipastikan akan tetap stabil. Dengan melemahnya rupiah, justru malah menjadi ke sempatan untuk melakukan ekspor.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian Perdagangan, pihaknya mendesak kementerian yang dipimpin oleh Rachmat Gobel ini untuk meningkatkan ekspor dan mencapai target yang diharapkan. Pasalnya, neraca perdagangan ini berpengaruh ter hadap indikator makro ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kalau sekarang dolar sedang me nguat, kemudian kita melakukan ekspor dan meningkatkan dengan volume, berarti nilai ekspornya juga sangat besar, inilah opportunity yang harus kita ambil. Jadi, kita harus memanfaatkan situasi ini, sehingga memberikan multiplier effect yang lebih besar kepada

“Saat kami rapat ker ja dengan Mendag Rachmat Gobel, mereka sudah punya roadmap untuk meningkatkan ekspor kita kedepannya. Saya melihat bahwa ini (target ekspor) harus kembali kita kejar, karena dulu pada waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat terjadi surplus dari neraca

perdagangan kita, dan ini san gat ber pengar uh kepada indikator makro ekonomi kita. Termasuk PDB juga bergantung dari situ,” tambah Dodi. Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menambahkan, target ekspor ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan surplus yang lebih bagus lagi, sehingga target Peme rintahan Jokowi - JK bisa tercapai dalam kurun waktu yang tepat. Ketika ditanya mengenai enam paket kebijakan ekonomi yang digagas Pemerintahan saat ini, Dodi mengapresiasi langkah yang diambil. Namun, ia mengingatkan, jika membuat kebijakan jangan sepotong-sepotong. Terutama kebijakan bebas visa kepada 30 negara. “Kalau kita membuka akses sebesar-besarnya kepada wisatawan untuk membuka visa, ini kan yang menguntungkan bagi wisatawan adalah tidak perlu antri di visa on arrival atau di konsulat, dan tidak keluar biaya untuk visa, itu saja kan? Tapi sebetulnya yang harus dipikirkan Pemerintah untuk menarik wisatawan pertama adalah aksesnya, pelayanannya, dan infrastukturnya itu harus dibenahi,” himbau Dodi. Politisi yang juga putera dari Gubernur Sumatera Selatan ini menambahkan, jika permasalahan tempat wisata ini tidak dibenahi, dikhawatirkan upaya Pemerintah untuk menarik wisatawan tidak akan berhasil. Apalagi, biaya untuk berwisata di Indonesia bisa dikatakan tidaklah murah. “Wisatawan Indonesia saja lebih senang keluar negeri karena ongkos, misalnya ke Singapura atau Malaysia itu lebih murah dibanding ongkos wisata ke Bali atau Raja Ampat. Belum lagi masalah akses dan

transportasi yang masih terbatas, dan infrastuktur disana yang masih belum baik,” pungkasnya. Dodi khawatir, Pemerintah yang berniat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, menjadi tidak efektif, dan malah membuat wisatawan Indonesia ke luar negeri. Menurutnya, jika Pemerintah ingin membuat kebijakan, harus dilakukan secara integral.

TIDAK HANYA RUPIAH SINYAL kenaikan FED rate menggoyang nilai tukar mata uang negara-negara Asia-Pasifik hingga Eropa melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Jadi, jangan cuma membebaskan visa saja, dan mengharapkan wisatawan masuk, tapi sebetulnya masih banyak yang harus kita benahi termasuk menggali potensi-potensi wisata, yang diharapkan dapat menambah devisa negara,” saran Dodi. Masih terkait dengan paket kebijakan ekonomi, Dodi menilai, yang sebenarnya dibutuhkan di dunia usaha itu bukan level rupiah yang rendah atau menguatnya terhadap mata uang asing. Tapi lebih kepada kestabilan kurs rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga lebih stabil. “Kalau saya lihat, tingkat kurs rupiah yang sekarang, misalnya di level Rp 12.500 masih dianggap baik oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Dan kita harapkan ini bisa tepat dikisaran Rp 12.500. Sebetulnya lebih kepada stabilnya saja. Jika banyak kredit macet pun dapat berdampak pada pelaku usaha juga. Kalau sekarang beda, secara fundamental kita lebih baik, tapi yang kita pikirkan adalah momentum tingkat pertumbuhan yang stabil,” papar Dodi. Dodi memprediksikan, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat kembali stabil pada dua sampai tiga bulan ke depan. Hal ini seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ketika melakukan transaksi untuk meng-

gunakan mata uang rupiah. “Jika kemudian kondisi ekonomi lemah, makro dunia sudah tidak terlalu keras dengan mata uang selain USD, sehingga dalam dua bulan ini kurs rupiah sudah kembali stabil dan paling tidak ada di level Rp 12.500,” harap Dodi. Menutup wawancara, Dodi berharap kurs rupiah tetap stabil, dan tidak menembus sampai angka Rp 14.000. Pun jika tidak bisa kembali ke angka Rp 12.500, setidaknya stabil di angka Rp 13.000, tidak merangkak naik lagi, harap Dodi. (sf, mh) foto: andri/parle/hr

PARLEMENTARIA


17

Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja,

GONCANG INDUSTRI DALAM NEGERI

I

ndustri nasional yang menggunakan bahan baku impor dinilai yang paling terpengaruh ketika nilai tukar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat, transaksi pembelian bahan baku tersebut tentunya menggunakan dolar Amerika, dimana akhir-akhir ini telah menembus Rp 13.000 lebih per 1 US$, kurs terendah sejak tahun krisis moneter 1998. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja, saat ditemui Parlementaria, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan, pelemahan rupiah ini cukup memberatkan pelaku industri, terutama yang mengguna kan bahan baku impor. “Contoh pelaku industri tempe dan tahu. Bahan baku kedelai itu hampir 90 persen impor. Dulu, kurs dolar masih di kisaran Rp 10.000, dan sekarang Rp 13.000. Kedelai yang mulanya Rp 6.000, sekarang jadi Rp 8.700 di pasaran. Ini kan sangat berpengaruh terhadap pelaku industrinya,” tegas Lili. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, neraca perdagangan mengalami defisit, karena impor lebih besar dibanding ekspor. Saat ini, total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64 persen industri nasional itu mencapai 67,9 pers en, impor barang modal 24,6 persen dan konsumsi 7,5 persen. “Karena transaksi impornya menggunakan dolar Amerika, sedangkan transaksi jualnya menggunakan rupiah, pasti harga naik. Kalau harga barang naik, yang dirugikan konsumen. Industri yang menggunakan

18

PARLEMENTARIA


bahan baku impor itu yang berat. Kalau rupiah menembus Rp 13.500, kita pasti rugi, karena bahan baku naik,” jelas Lili. Namun, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini, ketika nilai tukar rupiah ini melemah, eksportir yang menggunakan bahan baku lokal akan diuntungkan. Apa pasal, karena pembelian bahan baku industri ini menggunakan mata uang rupiah, namun untuk penjualannya menggunakan dolar. Untuk itu, ia menyarankan kepada Pemerintah, untuk segala jenis transaksi untuk menggunakan mata uang rupiah, jangan pakai dolar. Apalagi, UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian wajib lainnya yang harus dipenuhi de ngan mata uang, dan atau transaksi keuangan lainnya. “Jadi, transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Di UU ini juga disebutkan bahwa kewajiban di dalam, tidak berlaku lagi untuk transaksi tertentu dalam jangka pembelanjaan dan pelaksanaan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah, transaksi perdagangan internasional. Jadi menurut saya, banyak orang-orang kita yang transaksi menggunakan dolar, sehingga ini menambah orang untuk memburu dolar. Pemerintah harus menekankan, setiap transaksi yang tujuan pembayaran, harus menggunakan rupi a h,”

kata Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini. Terkait dengan enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo, Lili lebih tertarik dengan pemberian insentif pajak. Sehingga, dengan adanya insentif pajak, dapat meningkatkan ekspor. “Soal kebijakan penggunaan biofuel, apakah teknologi industri sudah mendukung hal itu? Saya rasa belum. Kalau membuat kebijakan, ya sebaiknya dilihat, potensinya itu ada tidak. Jangan kita membuat kebijakan tapi potensinya tidak ada, nanti malah bikin repot,” imbuhnya. Sebagai penutup, Politisi yang telah menjabat Anggota Dewan sebanyak 7 periode ini berpesan agar Peme rintah memberikan treatment khusus kepada industri nasional yang menggunakan bahan baku impor. Ia khawatir, jika tidak tidak ada kebijakan secara menyeluruh, ketika dolar semakin merangkak naik malah industri yang jebol. Ironisnya, bisa saja perusahaan menga lami gulung tikar. (sf) foto: naefurodji/ parle/hr

Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi

PERLU ADA LANGKAH KONKRET ATASI PELEMAHAN RUPIAH

P

eng uatan dolar Amerika dan peningkatan permintaan dolar di pasar domestik membuat rupiah terkoreksi tajam, yang berimbas kepada nilai tukar rupiah melemah hingga mencapi Rp 13.000 rupiah per 1 US$. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi melemahnya rupiah ini, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi menyatakan dukungannya terhadap enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo. Ia juga berharap, Pemerintah segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek, seperti kebijakan untuk meningkatkan ekspor dalam sektor industri dan menekan angka impor. “Dengan adanya fakta kondisi pe nguatan nilai tukar dolar Amerika yang sekarang sangat tinggi, kami meminta Pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Kalau ekspor kita di tingkatkan dan impor kita tekan ini akan berdampak kepada penguatan rupiah. Terutama, untuk industri nasional yang mengguna kan bahan baku impor, seperti furniture, perkebunan, dan lainnya,” jelas Jun, ketika ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Politisi Fraksi Nasdem ini melihat, melemahnya rupiah ini, ada pihak yang diuntungkan, ada pula yang dirugikan. Industri nasional berbahan baku lokal, termasuk Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) sama sekali tidak terpengaruh. Ia mencontohkan, seperti furniture, hampir semua bahan bakunya lokal, bahkan ada yang bahan lokalnya 100 persen. Sehingga, menurutnya inilah momen yang tepat untuk meningkatkan ekspor. Namun, walaupun tidak ada indikasi pengaruh terhadap industri berbahan baku lokal, Jun mengingatkan untuk tetap waspada. Mengingat, ada beberapa unsur pada industri yang mungkin masih menggunakan barang impor. Seperti sparepart mesin yang terkadang harus dilakukan impor untuk pengadaannya. “Jadi menurut saya untuk men-support agar rupiah tidak semakin melemah, harusnya UKM itu yang kita kembangkan. Kalau industri besar mungkin sudah hampir 60 sampai 80 persen bahan bakunya impor, tapi kalau UKM tidak ada. Furniture saja 90 persen sampai 100 persen bahan lokal,” jelasnya.

m e l a k u k a n p r o m o s i-p r o m o s i produknya di banyak tempat, seperti, perhotelan, mall, atau tempat umum lainnya. Tentu saja dukungan seperti ini harus melakukan seleksi ketat pada setiap UKM, namun paling tidak memberikan bantuan agar UKM bisa tetap tumbuh dan berkembang ditengah kelemahan rupiah. Dengan begitu, produk tersebut dapat dikenal oleh para wisatawan,” imbuh Jun. Apalagi, tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini, salah satu dari enam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo menyebutkan Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan mancanegara kepada 30 negara baru. Dengan begitu, kedatangan jumlah wisman akan meningkat, dan harapannya berdampak pada penjualan produkproduk lokal hasil UK M. (sf ) foto: sof yan/parle/hr

Ju n men a mba h k a n, du k u nga n Pemerintah kepada sektor UKM perlu ditingkatkan. Selain itu, Pemer int a h di harapk an dapat mengelu a rk a n kebija k a n ya ng memperhatikan pengusaha lokal, melalui pemberian sertifikasi SNI. Termasuk memberikan ruang luas kepada pelaku UKM untuk melakukan promosi-promosi secara masif di banyak wilayah Indonesia. “Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada UKM

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies

KEBIJAKAN PENGUATAN RUPIAH HANYA REAKTIF

P

emer int a h dini la i rea k t if dalam mengeluarkan paket kebijkan untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Banyak faktor yang melemahkan rupiah, baik global maupun domestik. Defisit perdagangan, misalnya, langsung menjadi sumber masalah, selain membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Begitulah sekilas pandangan yang disampaikan Marwan Batubara. Ditemui di kawasan Jakarta Selatan akhir Maret lalu, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) ini, tidak terlalu yakin dengan kebijakan pemerintah untuk mendong k r a k r up i a h . S e lain reaktif, pemerintah j u g a d i n ilainya kerap tidak konsisten menjalan semua kebijakan-

nya itu. Kalau pun ada perbaikan, itu tidak signifikan. “Soal efektifitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak yakin. Saya hanya bisa berdoa.” Mantan Anggota DPD RI dari Jakarta periode 2004-2009 itu, mengungkap banyak hal kepada Parlementaria seputar gonjang ganjing rupiah. Berikut petikan lengkapnya. Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk menstabilkan rupiah. Sejauh mana paket ini efektif untuk menguatkan rupiah? Saya tidak bisa mengatakan cukup efektif atau tidak. Saya cuma bisa berdoa supaya berhasil. Tapi, yang lebih penting sebetulnya kita harus mencari sebab dari melemahnya rupiah. Kita paham bahwa men guatnya dolar terkait dengan perbaikan ekonomi Amerika. Tapi itu hanya salah satu faktor. Faktor lain adalah defisit perdagangan. Defisit perdagangan yang menjadi salah satu penyebab melemahnya r upiah langsung mengaddress sumber masalahnya, yait u meng ura ng i impor BBM dan minyak mentah. Jadi, ada def isit perdaga ngan karen a i mp or BBM d a n

20

PARLEMENTARIA


min yak mentah yang terus naik. Kita akan terus mengalami hal ini, apalagi kalau harga minyak itu kembali normal. Untuk mengatasinya, kita harus meny iapkan prog ram pengg unaan gas yang lebih banyak atau pengembangan bahan bakar nabati. Pemer intah katanya akan menaikkan kadar biofuel dalam disel. Tapi, diesel itu sendiri produksinya jauh lebih rendah dibanding premium dan pertamax. Walau begitu, kebijakan ini patut diapresiasi. Saya berharap, kebijakan ini tidak sekadar tambal sulam atau reaktif saja. Kita ingin ini dilakukan secara te rencana untuk jangka menengah dan jangka panjang. Apakah paket kebijakan itu tidak terlalu terlambat dikeluarkan? Ya, itu tadi yang saya katakan, paket ini bersifat reaktif. Saya ingat ketika pemerintah begitu bernafsu ingin menaikkan harga BBM. Kalau kajiannya komprehensif dan visioner, mungkin saja waktu itu kita tidak perlu menaikkan harga. Dengan begitu, tidak ada gonjang-ganjing kenaikan barang akibat naiknya harga BBM. Sejak November sampai sekarang masih terasa dampak kenaikannya, hingga berantai ke mana-mana. Soal efektifitas paket kebijakan itu, kembali lagi saya katakan tidak yakin. Saya hanya bisa berdoa. Bagaimana dengan aturan BI yang mengharuskan penggunaan rupi-

Top Natural Gas Producing Countries in 2013: 1. Amerika Serikat

687.6

2. Russia

604.8

3. Iran

166.6

4. Qatar

158.5

5. Canada

154.8

6. China

117.1

7. Norway

108.7

8. Saudi Arabia

103.0

9. Algeria

78.6

10. Indonesia

70.4

Top Natural Gas Consuming Countries in 2013: 1. Amerika Serikat

737.2

6. Canada

103.5

2. Russia

413.5

7. Saudi Arabia

103.0

3. Iran

162.2

8. Jerman 4. China

83.6 161.6

9. Mexico

82.7

5. Jepang

116.9

23. Indonesia

38.4

in billion m³ Source: BP Statistical Review of World Energy 2014

ah dalam setiap transaksi? Penggunaan rupiah, kan, sudah bertahun-tahun dicanangkan. Penggunaannya dimulai dari pemerintah. Lalu diterapkan kepada semua yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan asing. Memang harus ada sanksinya dari aturan ini. Siapa lagi yang mau menghormati rupiah kalau buka kita sendiri. Rasanya kalau pergi ke luar negeri, rupiah tidak dilirik. Begitu dikonversi dengan uang asing, nilai rupiah langsung jatuh. Padahal, kita punya GDP dan masuk kekuatan ekonomi G-20. Mestinya

rupiah jadi terhormat. Tapi, kalau selama ini pemerintah tidak punya komitmen yang kuat, tidak menghormati dan tidak ada sanksi kalau ada pelanggaran, ya tentu akan terus seperti ini, terpuruk. Kita ingin apa yang diucapkan konsisten dijalankan dan siapa yang melanggar dapat sanksi. Sampai kapan rupiah ini akan te rus melemah? Saya kira salah satu masalahnya adalah soal perdagangan. Kemudian soal neraca keuangan. Sepanjang kita tidak bisa mengurangi secara signifikan soal impor tadi, ya akan sangat berat. Itu harus diimbangi dengan ekspor kita yang terus meningkat. Tapi, selama ini ekspor kita banyak barang mentah. Sementara kalau ekonomi belum pulih, harga minyak, batubara, dan CPO juga tidak akan pulih. Yang kita ekspor pun nantinya tidak se suai dengan harapan. Itu yang nanti membuat defisit. Para pelaku usaha mengeluh karena melemahnya nilai rupiah ini di luar prediksinya. Bagaimana Anda melihatnya? Selama ini perusahaan yang meminjam dengan dolar akan terbebani. Garuda, misalnya, rugi di atas tiga juta dolar. Kemudian PLN juga rugi, kursnya sangat besar. Yang jadi pertanyaan, kok, sekarang ki ner ja keuangan bisa menur un. Orang langsung curiga. Padahal, salah satu faktor penyebab kinerja menurun adalah beban kurs yang harus ditanggung. Banyak sekali perusahaan BUMN yang mengalami rugi kurs, apalagi pemerintah punya utang. Peme rintah akan mengalami kesulitan, karena dalam waktu dekat akan membangun banyak infrastruktur. Itu juga akan membuat impor me-

ningkat. Impor, kan, dalam bentuk dolar. PLN, misalnya, akan membangun pembangkit yang besarnya 35 gigawatt pada 5 tahun ke depan. Membangun infrastruktur itu membutuhkan barang-barang impor sebagai modal. Saya tidak terlalu yakin ada perbaikan signifikan dari kebijakan penguatan rupiah ini. Salah satu paket kebijakan itu adalah memberikan bebas visa kunjungan supaya ada pemasuk an dari sektor wisata. Bagaimana menurut Anda? Saya kira itu hal yang baik, tapi ja ngan lupa untuk waspada terhadap kunjungan wisatawan asal Cina. Banyak sekali orang Cina yang tidak pulang lagi ke negaranya. Merek a menyuap aparat di level bawah untuk mendapatkan KTP Indonesia. Kita harus hati-hati dalam persoalan kependudukan. Saat dolar sedang naik, apa memang siklusnya kit a har us menggenjot ekspor? Ya, salah satunya memang begitu. Artinya, ekspor harus lebih besar daripada impor, supaya bisa surplus. Tapi, kadang itu di luar kendali kita. Kita mau ekspor dan meningkatkan volume produksi, ternyata harga sedang turun. Itu akan memengaruhi. Kita berharap ada perbaikan ekonomi, termasuk kenaikan ekspor ke Cina. Selama ini Cina mengimpor batubara dari kita. Sekarang mere ka mengurangi permintaan dan menggunakan produksi domestik. Apalagi, ada Amerika yang juga ba nyak mengekspor ke Cina. Dengan pen gurangan permintaan, harga tur un. Itu membuat pendapat an Indonesia dari ekspor batubara berkurang sangat signifikan. (mh) foto: naefurojdi/parle/hr

PARLEMENTARIA


21

SUMBANG SARAN

Rupiah dan Proyeksi Infrastruktur Indonesia

B

ulan Maret 2015 lalu, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami perlemahan hingga menembus level psikologis Rp.13.000. Penguatan Dollar AS saat ini merupakan kelanjutan dari tahun 2014 seiring perbaikan perekonomian Amerika Serikat. Pemulihan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat akibat turunnya harga minyak dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta diikuti oleh indikator produksi yang semakin meningkat. Arah normalisasi kebijakan moneter AS juga semakin kuat, meskipun demikian kapan waktu implementasinya masih belum ditentukan dengan pasti. Hal inilah yang mendorong penguatan Dollar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Ibarat dua sisi mata uang, perlemahan nilai tukar Rupiah ini mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi kondisi perekonomian di dalam negeri. Meskipun ada pihak yang diuntungkan dengan perlemahan nilai tukar Rupiah tersebut, seperti industri perkebunan, perikanan dan perdagangan yang merupakan sektor berbasis ekspor karena adanya keuntungan dari selisih nilai tukar namun hal ini relatif kecil dibanding sektor lain yang merasakan dampak negatif. Berdasarkan data Bank Indonesia, neraca perdagangan bulan Februari 2015 mengalami surplus sebesar 0,74 miliar Dollar AS yang disumbang oleh surplus neraca non migas sebesar 0,57 miliar Dollar AS dan

22

PARLEMENTARIA


surplus neraca migas sebesar 0,17 miliar Dollar AS. Dengan demikian, kinerja neraca perdagangan tersebut diprediksi akan berdampak positif pada transaksi berjalan Triwulan I tahun 2015.

lebih banyak mengandalkan impor.

Selain itu, perusahaan-perusahaan pada sektor konsumsi, properti dan konstruksi serta perbankan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal tersebut Grafik Neraca Perdagangan Indonesia 2011- Februari 2015 diakibatkan potensi kenaikan BI Rate yang akan mendorong kenaikan suku bunga kredit sehingga penyaluran k r e d it t e r ut a m a k re d it kon s u m s i akan melambat. T ing g inya bunga kredit akan memp e n g a r u h i p e rtumbuhan sektor proper ti karena menurunnya perSumber : Bank Indonesia mintaan. Dampak Jika nilai tukar Rupiah terus me negatif perlemahan rupiah juga dingalami perlemahan maka perusa- alami perusahaan-perusahaan di haan-perusahaan yang mengimpor sektor konstruksi karena banyak bahan baku dari luar negeri akan yang empunyai utang dalam Dollar mengalami peningkatan beban usa- AS. Sementara sektor perbankan ha dan akan berdampak pada penu- akan mengalami perlambatan karerunan laba bersihnya. Tingginya na penyaluran kredit yang melamharga bahan baku akan meningkat- bat seiring suku bunga yang relatif kan harga jual produk, sementara tinggi. dalam kondisi sekarang daya beli masyarakat relatif turun sehingga Perusahaan-perusahaan di sekpendapatan perusahaan juga akan tor energi juga merasakan dammengalami penurunan. Dari sisi pak negatif perlemahan Rupiah ini. masyarakat, barang-barang kon- BUMN seperti Pertamina dan PLN sumsi dan bahan makanan yang banyak membutuhkan Dollar AS berasal dari impor harganya akan untuk biaya operasionalnya. Bagi menjadi lebih mahal dalam Rupiah. Pertamina, kombinasi perlemahan Contohnya buah-buahan impor dan Rupiah dan f luktuasi harga mi tempe-tahu karena kedelai yang nyak dunia sangat mempengaruhi merupakan bahan bakunya masih kondisi pendapatan dan labanya

Andrie Novera & Prasetyo| Penulis adalah Analis Tekno-Ekonomi UI

saat ini. Begitu juga dengan PLN yang membutuhkan Dollar AS untuk pengadaan bahan bakar (terutama gas), pembelian listrik dari pihak swasta serta operasional dan perawatan pembangkitnya. Di sektor infrastruktur, dampak perlemahan Rupiah tidak sebesar di sektor energi karena harga komponen utama berupa baja dan aspal tidak begitu banyak terpengaruh. Harga baja kini relatif stabil karena pasokan di dunia sedang melimpah sementara harga aspal mengikuti tren harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan karena merupakan produk turunan dari minyak bumi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, IHSG pada akhir Februari 2015 berada pada level 5.450,29, naik 3,04% dibandingkan pada akhir bulan sebelumnya. IHSG juga me ngalami pertumbuhan lebih tinggi dari bursa-bursa saham di kawasan Asia Tenggara. IHSG mencapai pertumbuhan 3%, diikuti bursa Vietnam (tumbuh 2,9%), bursa Malaysia (tumbuh 2,2%), bursa Filipina (tumbuh 0,5%) dan bursa Thailand (tumbuh 0,4%).

Sebuah Analogi : Seperti Kondisi Tubuh manusia Ibarat tubuh manusia, kita memiliki beberapa beberapa anggota badan seperti kepala, kaki, tangan dan badan dengan sistem/mekanisme yang terjadi di dalamnya. Berkat instrumen yang dimiliki sebagai sensor otomatis, maka tubuh kita akan selalu bereaksi terhadap segala sesuatu hal yang terjadi baik dari dalam maupun datang dari luar tu-

Grafik Pertumbuhan IHSG dan Bursa Saham Global, Februari 2015

Menteri Keuangan Bambang Bro djonegoro dalam sebuah konfe rensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2015 menjelaskan, bahwa perlemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 dan tahun 20082009. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik jika diban dingkan dengan kondisi pada saat dua krisis terdahulu terjadi. Hal ini dapat dilihat dari indeks harga saham gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukan tren peningkatan. Kinerja IHSG pada bulan Februari 2015 menguat didukung sentiment positif pasar terkait data fundamental ekonomi yang membaik.

Sumber : Bank Indonesia

Sementara itu cadangan devisa Indonesia pada Februari 2015 mening kat menjadi 115,5 miliar Dollar AS, yang setara 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

buh kita. Kesehatan dan kepekaan sensor yang dimiliki menjadi syarat mutlak agar kita terhindar dari “serangan” yang datang dari segala arah. Demikian pula dengan kondisi perekonomian kita, jika dianalogikan

PARLEMENTARIA


23

SUMBANG SARAN

sebuah tubuh, maka perekonomian kita idealnya adalah tubuh dengan kondisi yang sehat dan kuat sesuai dengan indikator-indikator persyaratan kesehatan. Kondisi tersebut dapat dicapai jika kesehatan internal kita baik. Adapun kondisi eksternal adalah situasi yang terkategori “given condition” alias sulit jika tidak mau dikatakan tidak bisa dikendalikan karena kendalinya tidak berada di tangan kita. Sehingga yang terjadi di luar “mutlak” harus disikapi dengan “kekuatan dari dalam” yang dapat menyaring dan membentengi diri dari segala hal yang dianggap dapat merugikan/membahayakan. Apapun yang terjadi di luar, tidak akan berdampak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Intinya, membangun kekuatan internal yang kompak terlebih dahulu. Dalam hal ini “instrumen” yang sensitif menjadi alat bantu yang sangat dibutuhkan agar dapat “cepat tanggap” dalam menanggulangi situasi yang terjadi. Fluktuasi nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah yang telah menembus batas psikologis adalah “tantangan” yang menghadang sistem kekebalan tubuh kita yang harus cepat ditangkap oleh instrumen yang kita miliki, dianalisa dan dapat segera diambil tindakan untuk menyikapinya. Dengan kondisi tubuh yang “fit”, maka apapun yang menghadang tidaklah menjadi kendala. Seba l i k nya ji k a t ubu h ini tidak siap, maka sa ngat mudah terinfeksi oleh apapun. Sikap inilah yang hendakn ya kita miliki agar bijaksana dalam mengambil tindakan. Tidak terburu-buru namun juga tidak terlam-

R D I

24

PARLEMENTARIA


bat. Sekali lagi kepekaan “sensor” menjadi hal yang sangat penting. Pihak yang menjadi “sensor utama” adalah para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Bank Indonesia dan para pelaku ekonomi termasuk pengusaha.

sia; kemudian perusahaan yang menciptakan lapangan kerja; perusahaan yang mempunyai orientasi ekspor dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development) atau Riset dan Pengembangan.

Nilai tukar Rupiah yang sedang melemah saat ini dapat disikapi dengan dua pendekatan; pertama secara taktis (jangka pendek) sebagai langkah penanggulangan dan kedua, secara strategis (jangka panjang) sebagai langkah pencegahan. Maksud pencegahan di sini adalah agar tidak mengalami rasa sakit atau efek negatif yang sama atau bahkan le bih parah jika terjadi “serangan” yang sama di kemudian hari.

2. Pemberian Insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri produk pertanian.

Kebijakan Taktis dan Strategis Kebijakan taktis / jangka pendek yang dapat dieksekusi dengan cepat terkait perlemahan nilai tukar Rupiah ini adalah berupa intervensi oleh Bank Indonesia, menaikkan BI Rate dan mewajibkan hedging (lin dung nilai) untuk transaksi keuangan. Namun pada prakteknya, jika hanya mengandalkan kebijakan taktis efeknya hanya sebentar apalagi intervensi berisiko dapat menguras cadangan devisa. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan strategis yang selaras antara aspek ekonomi (fiskal dan moneter) dan kondisi politik. Terkait kebijakan strategis di sektor perekonomian terutama terkait perlemahan nilai tukar Rupiah, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil didamping i Menteri Keuanga n, Menteri ESDM dan Menteri Pariwisata mengumumkan Tujuh Paket Kebijakan Ekonomi, yang terdiri dari: 1. Insentif pajak atau yang dikenal tax allowance bagi perusahaan yang melakukan investasi, devidennya di-reinvest di Indone-

3. Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional, serta terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping. Kebijakan ini ditempuh untuk melindungi industri dalam negeri. 4. Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 nega ra baru. Dengan demikian, akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa. 5. Menteri ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi impor solar yang cukup besar. 6. Pemer int a h juga mela k uk an penerapan LC untuk produkproduk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, minyak dan gas, serta CPO. 7. Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Kebijakan ini akan dimulai dengan memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN, penggabungan dua perusahaan reasuransi yang se-

lama ini ukurannya masih kecilkecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional. Selain untuk mendukung tumbuhnya perusahaan reasuransi domestik, kebijakan ini dapat mengurangi current account deficit yang diakibatkan sektor jasa reasuransi. Selain itu sebagai langkah antisipasi dinamika ekonomi global, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah melakukan beberapa persiapan, seperti: 1. Membentuk protokol manajemen krisis nasional di dalam wadah FKSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan. 2. M e n y i a p k a n i m p l e m e n t a s i Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan, di antaranya pembelian kembali (buyback) sekuritas utang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta Saldo Anggaran Lebih/SAL. 3. Membentuk beberapa currency swap line, antara lain di level bilateral (non-USD denominated), di antaranya dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, dan di level regional ASEAN+3 (nonUSD denominated). 4. Meny i apk a n D efe r re d D raw Down Option (DDO) beker ja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, Australia serta Jepang (JBIC) senilai total 5 miliar Dollar AS yang diperuntukkan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia khususnya pembiayaan APBN. Langkah-langkah penguatan sektor riil domestik diharapkan juga dapat dilakukan oleh Pemerintah, dianta-

ranya melalui: 1. Pemberlakuan SNI untuk produkproduk dalam negeri. 2. Member i k a n pera n d a n r uang lebih luas bagi UMKM dan produknya. 3. Mendorong pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata di daerah-daerah untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cinderamata bagi para wisatawan. 4. Memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan terutama proyek perumahan peme rintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya agar secara bertahap mampu bersaing dengan kontraktor besar dan menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan.

gantung dari pihak manapun. Hal ini sangat penting jika “Kedaulatan Rupiah” mau dijadikan sebagai pilar kebanggan bangsa Indonesia di dunia. Dengan menstimulasi dan menghargai karya-karya anak bangsa. Negeri ini menjadi media tanam yang subur bagi tumbuhnya kreasi-kreasi positif di segala aspek baik pertanian, perkebunan, energi maupun manufaktur yang selama ini masih memiliki “aroma” luar negeri. Hal ini bukanlah gerakan anti asing, namun justru memba ngun “kesetaraan” dan “saling bergantung” (inter dependen) dengan keunikan yang dimiliki satu sama lain. Itulah makna anugerah “kebe ragaman” yang telah diciptakan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dengan adanya sinergi kebijakan taktis, kebijakan strategis, langkah-langkah penguatan sektor riil dan perbaikan mentalitas bangsa maka diharapkan ketahanan sektor ekonomi terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah di masa datang akan lebih baik. Kesimpulan

Apapun yang terjadi di luar, tidak akan ber dampak negatif terlalu dalam jika kita memiliki kesehatan dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Intinya, memba ngun kekuatan internal yang kompak terlebih dahulu. Mentalitas Bangsa : Berani dan Mau Sikap mental jangka panjang se bagai “Pekerjaan Rumah” yang ha rus dimiliki bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun gairah untuk berani “membuat/menyediakan sendiri” sesuatu produk di dalam negeri sehingga tidak banyak ter-

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi apapun yang terjadi baik internal maupun eksternal, harus selalu dapat ditangkap oleh “sensor” yang sensitif dan disikapi dengan kebijakan jangka pendek sebagai penanggulangan dan kebijakan jangka panjang sebagai pencegahan. Jangka pendek dapat ditempuh dengan melakukan segala upaya untuk “menghilangkan rasa sakit sesaat”. Jika langkah jangka pendek telah berhasil, jangan lupa untuk segera meneruskan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi “kepanikan” yang akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Semoga dapat menjadi bahan renungan kita di masa mendatang dan dengan segera berani mengambil tindakan yang diperlukan.

PARLEMENTARIA


25

PENGAWASAN

KENAIKAN HARGA BERAS TAK DIRASAKAN PETANI Selama Februari 2015 tercatat kenaikan harga beras mencapai 30 persen. Namun, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Banyak petani yang tidak merasakan dampaknya karena harga jual gabah di tingkat penggilingan turun,

A

sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

nggota Komisi IV DPR Sjahchrani Mataja saat diminta komentarnya mengatakan, kenaikan harga beras hingga 30 persen sama sekali tak dirasakan petani. Pasalnya harga jual gabah di tingkat penggilingan turun, sementara di tingkat pedagang mengalami kenaikan.

kenyataannya harga jual gabah masih rendah. Berarti menurutnya yang untung adalah para penggiling dan pedagang. “Keuntungan dari harga beras yang meningkat hanya dinikmati di tingkat penggilingan dan pedagang,” kata Sjahchrani Mataja dari dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Yang memprihatinkan ketika terjadinya kenaikan harga beras ini adalah kondisi para petani yang pada

Setelah dilakukan operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) atas instruksi langsung dari Presiden,

26

PARLEMENTARIA


harga beras kemudian sudah mulai tur un dan normal kembali, Sjahchrani mantan Bupati Kota Baru Kalimantan Selatan, menilai Bulog telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, walaupun kualitas beras masih harus ditingkatkan.

wilayah pertanian yang dapat melayani kebutuhan para petani. Selain itu, Sjahchrani mengatakan, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat suatu program pertanian yang didukung asuransi untuk melindungi petani ketika gagal panen akan diberikan penggantian.

Bulog sebagai lembaga negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) bertugas salah satunya menstabilkan harga bahan pangan terutamanya beras, namun Bulog yang terbentuk sebagai Perusahaan Umum (Perum), Bulog tetap akan mempunyai misi supaya juga bisa mendapatkan profit (keuntungan). Menurutnya, Bulog seharusnya menjadi sebagai badan penyangga pangan, dan Pemerintah mensubsidi pangan melalui Bulog. Tetapi bulog tidak sebagai perusahaan, tetapi bulog harus sebagai badan penyangga. “Mestinya bulog ini Badan Penyanggga, bukan Badan Usaha,” katanya. Jadi ketika Bulog membeli beras petani. Sebenarnya adalah Pemerintah yang membeli kepada petani, kemudian disubsidi untuk kepentingan masyarakat. “Kalau pemerintah mau menyalurkan subsidi untuk pangan kepada rakyat sebaiknya melalui bulog,” katanya. Terhadap penanganan masa la h ba han pangan pokok, Bulog diperankan sebagai badan penyangga, dan akan bisa juga menstabilkan harga pangan. Untuk mewujudkan kondisi stabilitas harga beras di pasar, Bulog harus melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan pokok.

Anggota DPR RI Sjachrani Mataja

“Begitu ada gejala kenaikan karena spekulan atau penyebab lainnya, Bulog akan melakukan tugasnya, jangan sampai terjadi gejolak yang mendadak naik,” tegasnya.

“Sebenarnya program pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani sudah baik. Tetapi kita harus menjaga ketika finishing terakhir, ketika berada pada posisi pemasaran,” katanya.

Hal-hal terkait Penguatan Kelembagaan Bulog, ia mengharapkan ada inisiatif dari Komisi IV untuk membantu petani, kegiatan pertanian, meningkatkan modernisasi pertanian hingga pemasaran produk pertanian.

Pelaksanaan UU sendiri dirasa belum efektif untuk mendukung petani. Hal itu ditandai juga dengan ketika ada kenaikan Harga Pembelian Pemerintah.

“Perlu adanya hak inisiatif dari Komisi IV dibentuknya UU terkait Bulog mengenai Badan Penyangga Pangan. Saya telah berinisiatif menyampaikan kepada rekan di Komisi IV tentang evaluasi terhadap Bulog, hanya bagaimana Pemerintah nantinya mau atau tidak melakukan evaluasi terhadap Bulog,” katanya. Kemudian bagaimana masalah peran Koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), semestinya diwilayah-

Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, disebuttkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan. Sebelumnya Rp3.300 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.350/kg di penggilingan.

PARLEMENTARIA


27

PENGAWASAN

Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/ kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog. Sebelumnya adalah Rp4.150/kg di penggilingan atau Rp4.200/kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog. Sebelumnya Rp6.600/kg di gudang Perum Bulog. Karena menyangkut kesejahteraan petani, subsidi pemer int a h mestinya dapat dini k mati pet a ni.

28

PARLEMENTARIA


Sjahchrani, menegaskan semestinya kenaikan harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen, mencapai Rp.5.000/kg di gudang Bulog. “Harga gabah kering giling yang dapat dinikmati oleh petani, sehingga subsidi pemerintah benar-benar dinikmati petani. Bulog harus beli gabah petani dengan harga yang mahal,” katanya. Menurut, Sjahchrani, masih banyak yang harus dibenahi, termasuk UU atau peraturan Pemerintah, kepres, inpres ataupun kepmen, yang harus dievaluasi. Yang nantinya mengarah kepada kemudahan kepada petani untuk mencapai kedaulatan dan swasembada pangan. (as) foto: dok pribadi/parle/hr

PENGAWASAN

Seperti irama orkestra yang saling bersahutan, TDL (Tarif Dasar Listrik) akhirnya juga berbunyi tidak kalah nyaring. Ia bersuara menyusul BBM, gas dan berbagai kebutuhan masyarakat lain yang juga bernada tinggi. Bagi publik simfoninya yang didominasi nada tinggi, terus naik dan naik pastinya tidak enak didengar. Memekakkan telinga, manaikkan tensi. Mau tidak mau, suka tidak suka yang dilirik memang konduktornya. Kenapa memainkan nada tinggi terus, kapan turunnya.

“K

ebijakan tersebut menimbulkan ba ny a k p er t a ny a a n dan keprihatinan. Selain karena telah menambah beban hidup rakyat akibat naiknya harga kebutuhan pokok sebagai dampa k kebijak an pemer int a h

menaikkan harga BBM, kebijakan tersebut menjadi sebuah ironi di tengah melimpahnya sumber daya energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah tidak memberikan penjelasan secara detil dan lengkap tentang akar permasalahan kenaikan TDL. Pemerintah mestinya

konsisten berjuang untuk menyediakan listrik yang terjangkau,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu. Pimpinan komisi yang membidangi persoalan BUMN ini mengingatkan

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015

29

PENGAWASAN

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditegaskan untuk penyediaan tenaga listrik, Peme rintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini menekankan peme rintah seharusnya memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat dalam hal penetapan tarif tenaga listrik. Ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik. Pemerintah mestinya cermat berhitung, pasca kenaikan harga BBM yang lalu, biaya hidup masyarakat membengkak hingga 40 persen. Ini pasti akan terasa lebih berat lagi setelah kenaikan TDL dalam 3 (tiga) bulan ke depan. “Secara teknis dalam APBNP 2015, besaran subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 73,1 triliun atau turun dari rencana semula sebesar Rp 76,6 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah sekarang sedang jorjoran memotong anggaran subsidi, termasuk subsidi listrik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada penyesuaian tarif tenaga listrik,” papar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan me nguasai hajat hidup orang banyak. Saat memutuskan pembatalan UU no.20 tahun 2002 tentang Ketena galistrikan, Mahkamah Konstitusi juga telah menyebut sejumlah pertimbangan terhadap kebijakan ke listrikan yang liberal dan pro pasar bebas. MK menekankan pentingnya ‘campur tangan’ pemerintah dalam kebijakan penentuan harga listrik

30

PARLEMENTARIA


yang lebih arif dan sebisa mungkin tidak bergantung pada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan prinsipprinsip keadilan dalam hal penentuan harga listrik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadil an dan Ayat (2) yang menyatakan

Namun menurutnya harus diingat pasca kenaikan BBM, pemerintah setidaknya memperoleh ruang fiskal yang lebih besar senilai Rp 148,2 triliun. Oleh karena itu, sebelum menaikkan TDL, pemerintah mestinya wajib menjelaskan secara transparan penggunaan dana yang didapatkan dengan jalan menaikkan BBM. Pemerintah dalam hal ini PT PLN perlu menjelaskan secara detil dan lengkap tentang mahalnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik

di Indonesia. Saat ini, BPP listrik Indonesia mencapai Rp1.300 per KWh. Jangan hanya sebatas menya lahkan dikarenakan banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Dengan mahalnya BPP tersebut sudah pasti akan berdampak pada penyesuaian tar if listrik. Belum lagi tentang tingginya susut jaringan (losses) listrik di Indonesia. “Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa susut jarin gan (losses) listrik di Indonesia mencapai 9% dari output. Bandingkan dengan Malaysia sebesar 6%, Thailand 7%, dan Singapura 5%. Kondisi ini tentu akan berdampak pada penyediaan listrik yang berkualitas bagi masyarakat,” tandas dia. Harusnya pemerintah dapat men jelaskan dengan gamblang tentang skenario penurunan komposisi BBM dalam pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi, gas dan batubara, tenaga surya, serta upaya pengembangan sumber energy baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Sebelum pemerintah memilih menaikkan TDL, rakyat berhak tahu sudah sejauhmana upaya pemerintah menekan penggunaan BBM dan komposisi mix energy pada setiap pembangkit. Pemerintah menurut Heri perlu menjelaskan tentang formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin menjadi performance based regulator y dalam rangka

akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PT PLN. Hal ini pen ting karena dengan skema tersebut besaran subsidi akan sangat bergantung pada efisiensi PLN. Logikanya, semakin sedikit subsidi yang diberikan pada PLN, maka mestinya PLN makin efisien. Tapi, kenyataannya PT PLN masih menjadi perusahaan negara yang selalu menyumbangkan kerugian finansial kepada negara. Hal yang masih menimbulkan tanda tanya besar bagi publik adalah tentang program 10.000 MW tahap 1 dan 2 yang kemudian akan disusul dengan program 35.000 MW. Sebelum pemerintah menaik kan TDL, maka mestinya rakyat berhak mendapatkan penjelasan tentang proyek-proyek tersebut dalam rangka penyediaan listrik yang berkualitas (bebas padam) sebagaimana per intah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian TDL yang sangat dinamis akan menciptakan distorsi pa sar karena adanya ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini lebih jauh akan meningkatkan aksi-aksi spekulatif. Penyesuaian, yang didahului dengan kenaikan BBM pada tahun 2015 akan berdampak inflasi pada kisaran 6% sampai 7% hingga secara umum, akan terjadi penurunan nilai mata uang secara signifikan hingga akhir tahun 2015. Kenaikan inflasi tersebut sudah pasti akan menyebabkan kenaikan biaya hidup masyarakat. Ini tentu akan lebih mem-

beratkan kehidupan rakyat di mana akan terjadi pembengkakan biaya hidup hingga 40 persen. Kenaikan TDL akan memicu penurunan permintaan serta daya beli masyarakat. “Pencermatan saya, sektor yang paling tertekan akibat penurunan permintaan tersebut yaitu sektor UKM mengingat sebagian besar konsumen produk UKM adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” paparnya. Konsek uensi dar i kenaikan ini akan terjadi pengurangan keuntu ngan usaha yang dapat berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Itu berarti kenaikan TDL, yang sebelumnya didahului dengan kenaika n BBM akan mengganggu penyerapan tenaga kerja pada 2015. Kenaikan TDL sudah tentu akan berdampak pada penurunan output Industri, khususnya industri pengolahan nonmigas. Hal ini bisa mengkoreksi target pertumbuhan industri pada tahun 2015 yang sebelumnya sudah dipangkas menjadi 6%. “Dalam skala yang lebih luas, yang sebelumnya didahului dengan kenaikan harga BBM akan berujung pada tingginya biaya pokok produksi. Akhirnya, produk-produk Indonesia sulit untuk kompetitif, terlebih dalam menghadapi MEA yang mulai berlaku Desember 2015,” demikian Heri. (iky) foto: naefurodji/parle/hr

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah diberlakuan terhitung 1 April 2015, untuk; Golongan R-3/TR 6.600 VA ke atas serta golongan B-2/ TR 6.600 VA hingga HARGA 200 kVA LAMA BARU

Golongan B-3/TR Golongan I-4/TT Golongan P-1/TR di atas 200 kVA dan 30.000 kVA ke atas 6.600 VA hingga golongan I-3/TM di 200 kVA atas 200 kVA

Rp 1.426,58 Rp 1.027,26 Rp 965 Rp 1.465,89 Rp 1.055,47 Rp 991,60

Golongan P-2/TM di Golongan P-3/TR atas 200 kVA

Golongan L/TR, TM serta TT

Rp 1.426,58 Rp 1.027,16 Rp 1.426,58 Rp 1.501,46 Rp 1.465,89 Rp 1.055,47 Rp 1.465,89 Rp 1.542,84

PARLEMENTARIA


31

ANGGARAN

Kebijakan Energi Menuju Kemandirian Energi Nasional Indonesia, dikenal sebagai negara yang berlimpah dalam potensi sumber daya energi. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya. Kenyataannya, Indonesia identik dengan terus menurunnya produksi bahan bakar minyak (BBM) dan ketergantungan impor dari luar negeri.

D

alam setiap kesempatan, seluruh stakeholder menyuarakan impian Indonesia mampu mencapai kemandirian energi. Namun, sudahkah pemikiran, kebijakan dan regulasi dalam tata kelola energi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam sumber energi mendukung tercapainya tujuan bersama tersebut? Secara teori, kemandirian energi akan dapat dicapai jika tiga kriteria utama terpenuhi. Pertama, kemampuan untuk mendapatkan akses energi, menyangkut ketersediaan infrastruktur. Kedua, kemampuan daya beli masyarakat terhadap energi. Dan yang terakhir, ketersediaan energi yang mencukupi.

sumsi BBM domestik mulai melampaui kemampuan produksi BBM. Disisi lain data menunjukkan penurunan cadangan minyak di Indonesia secara signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2013, mengklaim cadangan minyak bumi di Indonesia berkisar sekitar 0,6 persen dari cadangan minyak dunia, yaitu sekitar 7.549,81 MMSTB (million stock tank barrels) dimana diantaranya baru 3.692,50 MMTSB terbukti. Kondisi itu berbeda jauh dengan Venezuela yang mempunyai cadangan sebanyak 300 miliar barel

8,626.96

Sebuah negara dapat dikatakan mandiri jika mempu nyai stok energi yang memadai, guna menunjang kebutuhan masyarakatnya dengan harga yang terjangkau, dan mampu menunjang kegiatan produksi industri untuk menyangga pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak bergantung dengan asing. Pemikiran bahwa Indonesia telah masuk pada krisis energi, dimulai saat disadari fakta bahwa jumlah kon-

32

PARLEMENTARIA


Handriyanto Setiadi

Cadangan Minyak Bumi Indonesia (MMSTB) Million Stock Tank Barrels

7,764.84

7,732.27

7,549.81 7,408.24

2009

2010

Sumber : ESDM, 2015 (diolah)

2011

2012

2013

minyak bumi dan Arab Saudi sebesar 270 milyar barel, namun tingkat prosentase produksi dibanding cadangannya jauh dibawah Indonesia. Dengan tingginya produksi minyak yang ditargetkan pada APBN beberapa tahun terakhir, dalam waktu belasan tahun saja cadangan ini akan habis. Sementara eksplorasi sumur baru masih butuh waktu panjang dan biaya besar. Setelah pada tahun 2009 – 2010 realisasi lifting minyak bumi sempat mengalami peningkatan, trend berikutnya hingga tahun 2014 lifting terus menurun. Faktor utama yang menjadi sebab adalah penurunan produksi secara alamiah pada lapangan minyak lama (natural decline), sementara lapangan minyak baru belum berproduksi optimal. Campur Tangan Asing Kelola Energi Meninjau historis kebijakan energi Indonesia, sejak Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Indonesia sudah mulai membentengi diri dari intervensi asing di sektor energi. Namun, benteng itu mulai runtuh semenjak ditetapkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan modal asing dalam melakukan pengolahan SDA di Indonesia. Keterlibatan IMF (International Monetary Fund) juga mulai tampak dalam mendorong liberalisasi tata kelola SDA Indonesia pada awal 1998. Liberalisasi ini makin kuat dengan ditetapkannya UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UndangUndang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun kemudian UU Ketenagalistrikan kemudian

Lifting Minyak Bumi ( Ribu Barel per Hari ) 1,200 1,000

960 944

965 954

2009

2010

945 899

930

861

800

840 825

818 794

900

849

600 400 200 0 2011

2012

Sumber : Kementerian ESDM , Dokumen RAPBNP 2015 (diolah)

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan beberapa pasal krusial dalam UU Minyak dan Gas Bumi kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi untuk direvisi. Dasar pertimbangannya antara lain, dengan UU ini negara tidak dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam fungsi pengelolaan pengelolaan migas untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejak bergabung nya Indonesia menjadi anggota perdagangan dunia seperti OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan WTO (World Trade Organization), setidaknya juga menjadikan Indonesia tidak memiliki kebebasan mengatur produksi dan menentukan harga minyak. Indonesia harus ikut memenuhi penawaran minyak mentah ke pasar luar negeri, namun malah mengimpor BBM untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan biaya lebih tinggi. Pada Mei tahun 2008 Indonesia keluar dari OPEC karena telah menjadi net importer minyak. Keputusan yang diambil pemerintah untuk keluar dari OPEC dipicu oleh produksi minyak mentah yang terus turun. Di sisi lain, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat. Dari sisi investasi, sebagian besar blok migas di Indonesia saat ini ma-

2013 APBNP

2014

2015

Realisasi/2015* (APBNP)

sih dikuasai oleh perusahaan asing. Eksplorasi migas oleh perusahaan asing dan afiliasinya meliputi Che vron sebesar 44 persen, 10 persen oleh Total E&P, Conoco Philip 8 persen, dan Medco 6 persen. Kemudian, CNOOC sebesar 5 persen, Petrochina 3 persen, 2 persen oleh BP, Vico Indonesia 2 persen, Kodeco Energi 1 persen, dan lainnya sebesar 1 persen. Ironisnya, BUMN Indonesia yang khusus menangani bidang migas yakni Pertamina, hanya mengeksplorasi potensi migas sebesar 16 persen. Permasalahan lain dalam tata kelola energi yang juga melibatkan asing, adalah banyaknya kontrak energi yang ditengarai merugikan pihak Indonesia. Perjanjian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas banyak merugikan negara, utama nya dari sisi penerimaan pajak. Sementara, permasalahan di dalam negeri sendiri, setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, secara relatif terjadi stagnasi pembangunan infrastuktur energi di Indonesia. Infrastruktur peminyakan tidak mengalami penambahan, baik secara kuantitas maupun kapasitas produksi. Hal ini berbanding terbalik dengan permintaan konsumsi BBM dalam negeri yang terus merangkak naik sehingga biaya pengadaannya menjadi semakin tinggi.

PARLEMENTARIA


33

ANGGARAN

Begitu juga dengan perlambatan peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Tantangan-tantangan pengembangan infrastruktur energi begitu kompleks seiring perubahan kondisi politik ekonomi di Indonesia. Desentralisasi yang tidak diikuti koordinasi dan sinergi kebijakan dari pusat ke pemerintah regional membuat kesulitan perizinan dan kesulitan pembebasan lahan bagi pembangunan infrastuktur energi. Walaupun pertumbuhan rasio elek trifikasi di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 54,8% persen, 63,5 persen pada tahun 2008, dan tahun 2013 mencapai 75%, namun belum memenuhi permintaan penyedia an listrik. Pasalnya, selama kurun waktu tersebut rata-rata kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh sebesar 6,5% per tahun dengan pertumbuh an listrik di sektor komersial yang tertinggi, yaitu sekitar 7,3% per tahun dan disusul sektor rumah tangga dengan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 6,9% per tahun. Seringnya pemadaman listrik di sebagian wilayah di pulai Kalimantan dan Sumatera cukup mampu menggambarkan perbedaan antara supply dan demand penyediaan energi listrik. Harga Minyak Dunia Turun, Momen Wujudkan Kemandirian Energi Indonesia Di awal tahun 2015, harga minyak dunia mengalami trend penurunan. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri pada Indonesia Outlook 2015 berpendapat penurunan harga minyak mentah dunia menjadi momen bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dalam ketahanan energi nasional. Sejak menjadi net-oil impor ter co unt r y, Indonesia mengalami rentan fiskal akibat volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak

34

PARLEMENTARIA


dunia naik, Indonesia sebagai produsen minyak tidak serta merta mendapatkan gain. Hal ini disebabkan adanya kebijakan subsidi BBM yang mengakibatkan nilai subsidi akan membengkak jika harga naik. Disisi lain, saat harga minyak dunia turun seperti saat ini, seharusnya akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari subsidi BBM. Namun, APBN juga terancam potensial re venue lost yang cukup signifikan dari sektor migas, yang nilainya mencapai sekitar Rp 202 triliun pada APBN-Perubahan 2015. Dalam hal ini, Pemerintah tidak bisa gegabah memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia untuk menetapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM, khususnya untuk jenis premium dan solar yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan industri. Karena jika harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar, maka akan melanggar konstitusi, yaitu Putusan MK No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang mencabut tentang penetapan harga pasar berdasarkan Pasal 28 ayat 3 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, ketahanan energi dan kekuatan fiskal Indonesia masih terlalu rentan terhadap volatilitas perekonomian global. Fluktuasi

harga minyak dunia bisa menghantam langsung ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap dibutuhkan sebagai pengendali harga BBM, khususnya membantu masyarakat ekonomi lemah untuk dapat membeli BBM dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, elastisitas harga barang dan jasa juga cende rung lebih kaku. Jika harga BBM naik, harga barang terlebih dulu naik. Namun jika harga BBM turun, harga barang tidak otomatis turun. Turunnya harga minyak dunia, yang diikuti penurunan beban subsidi sebaiknya dijadikan momentum untuk membangun infrastruktur energi nasional. Pemerintah juga bisa mendorong eksplorasi untuk me ngumpulkan cadangan untuk masa mendatang. Upaya Indonesia Mencapai Kemandirian Energi Minyak dan gas bumi berperan utama sebagai bahan baku industri. Energi sebagai bahan baku utama dalam industri mampu memberikan multyplier effects dalam pembangunan nasional. Dimulai dari Pemerintahan Susilo Bambang Yu dhoyono hingga awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan energi nasional belum signifikan berubah. Pemerintahan Jokowi pun menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional melalui

Crude Oil (Petroleum) & Indonesia Liquified Natural Gas Monthly Price ( US Dollars per Barrel) 140 120 100 80 60 40 20 0

Crude Oil (Petroleum) Monthly Sumber : Energy production and consumption statistic, World Bank 2015

Indonesian Liquified Natural Gas

Perkembangan Konsumsi BBM

melakukan pengembangan pembangkit listrik dengan bahan baku terbarukan. Diharapkan, Peme rintah melakukan investasi langsung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan peremajaan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik. Target rasio elektrifikasi sebesar 95 persen pada tahun 2025 (Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional), namun, pertumbuhan energi listrik hanya berkisar pada angka 3 persen pertahun.

Juta KL PREMIUM

MINYAK TANAH

SOLAR

50,0

40,0

37,9

38,2

12,0

13,0

41,8 14,5

30,0

4,7

2,3

1,7

21,2

22,9

25,5

44,8

46,1

46,0

46,0

15,5

16,0

15,7

15,7

1,7

1,1

0,9

0,9

28,1

29,3

29,4

29,5

20,0

10,0

0,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014 APBN-P

2015 APBN

Sumber : Departemen Keuangan, 2015

Program Nawacita. Enam upaya yang dioperasionalisasikan oleh Kementerian ESDM untuk mencapai kemandirian energi, tertuang dalam Program Nawacita meliputi; Pertama, meningkatkan eksplorasi dan produksi migas. Kedua, meningkatkan kapasitas infrastruktur migas, dan berikutnya mengembangkan migas unconventional. Keempat, mendorong harga minyak bumi ke arah harga ke-ekonomian; kemudian konservasi migas, dan yang terakhir pengelolaan minyak bumi berdasarkan prinsipprinsip berkelanjutan. Regulasi dari Pemerintahan Presi den Jokowi yang perlu mendapat perhatian adalah keberanian untuk melakukan penyesuaian harga BBM di awal pemerintahannya. Kebijakan ini berupa penurunan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan BBM jenis solar dan premium. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengalihkan aliran dana subsidi energi, khususnya BBM ke bidang lain seperti kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur. Melalui kebijakan ini diharapkan juga mampu mendorong perilaku masyarakat untuk lebih berhemat terhadap penggunaan energi.

Dalam menciptakan kemandirian, Pemerintah sebaiknya mulai menciptakan regulasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber energi berupa gas, minyak bumi dan mineral. Regulasi ini harus bisa mengatasi ancaman krisis energi. Regulasi efektif yang dapat dilakukan, pertama melalui renegosisasi kontrak. Pemerintah dalam melakukan kerjasama sektor energi sebaiknya menekankan prinsip private public partnership. Dalam menjalin kerjasama dengan investor asing, harus tetap menjaga kedaulatan energi, dan diperlukan kajian mendalam, bukan hanya dari sisi ekonomis namun juga filosofis kedaulatan negara. Kedua, memperluas dan memperkuat konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan. Dengan semakin naiknya konsumsi BBM, menurunnya produksi, dan menipisnya cadangan minyak fosil di Indonesia, sudah saatnya untuk melirik berbagai sumber energi, terutama energi terbarukan. Mi salnya, dengan program pengemba ngan Bahan Bakar Gas (gas), biofuel dan eksploitasi panas bumi. Ber ik utnya, Pemer int ah har us

Pada RAPBN-P 2015, Pemerintah terus berupaya menyelesaikan program pembangunan 35.000 Megawatt pembangkit listrik tenaga uap batubara, mengingat pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik baru tersebut sejalan dengan ketersediaan cadangan batubara nasional. Cadangan batubara nasional masih cukup banyak untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan domestik khususnya untuk pembangkit tenaga listrik. Yang terakhir, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara, melalui kenaikan tarif dan iuran produksi/royalty, serta renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Pemer int a h sangat menyadar i peran minyak dan gas yang sangat besar sebagai tulang punggung untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Energi tidak saja dilihat sebagai mesin pertumbuhan tapi juga sebagai salah satu tulang punggung. Jika tidak ada energi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan. Diharapkan, berbagai upaya Pemerintah, dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Ditulis oleh: Handriyanto Setiadi, SE, ME (Analis APBN bidang Makro Ekonomi, Bagian Analisa APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI) | Disunting oleh: sf (Parlementaria)

PARLEMENTARIA


35

legislasi

Masalah KKS Jadi Isu Penting di RUU Migas

Revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001 dijadwalkan akan dilakukan pada masa persidangan kali ini, apalagi revisi itu sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2015. Masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi isu penting dalam pembahasan revisi UU tersebut.

D

iharapkan revisi UU itu membuat terciptanya kedaulatan migas untuk negara yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada asing dan atau investor yang mengeruk kekayaan negara. Hal itu mengemuka dalam acara Forum Legislasi bertajuk `Revisi UU Migas’ yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. Dalam diskusi itu, hadir Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto. Satya Yudha mengingatkan, revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 harus mendukung kedaulatan energi nasional. “Yang paling esensial, kita ini berdaulat atau

36

PARLEMENTARIA


tidak? Kedaulatan energi itu adanya di kontrak,” tegasnya. Menurut dia, selama ini kontrak di sektor migas bersifat lex spesialis atau khusus. Sehingga, jika ada aturan seperti UU yang baru lahir setelah kontrak dibuat, tidak bisa me-legitimate kontrak yang sudah ada. Ciri seperti ini telah ada dalam UU Migas. Menurutnya, kontraktor paling senang dengan sifat kontrak seperti ini. “Jangan sampai kontrak bikin kebal atau lex spesialis. Masalah kontrak jadi isu tersendiri, supaya kedaulatan semangatnya sama dengan yang diinginkan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya. Atas dasar itu, Satya yang juga Politisi dari Partai

minyak domestik dari 1,4 juta barel per hari menjadi 780 barel per hari. Ditambah lagi, pengguna BBM di Indonesia tak bisa menggunakan produksi domestik, sehingga harus impor. Akibatnya, impor terus bertambah dan mempe ngaruhi posisi rupiah. Hal ini semakin mengganggu ketahanan energi Indonesia. “Kalau pada saat cadangan devisa menurun karena cadangan impor bisa mempengaruhi posisi rupiah. Kemudian ketahanan energi kita berkurang. Ini yang harus dilihat kalau mau merevisi UU Migas,” kata Ramson. Ia mengatakan kalau dalam pembahasan revisi UU Migas itu masih didominasi kepentingan politik, maka sulit UU Migas tersebut untuk kedaulatan negara. Karena itu seluruh elemen bangsa ini termasuk pers harus te rus mengawal dengan baik. Golkar itu menyarankan agar dilakukan stabilization clause untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap kontrak migas. Ia percaya, klausul ini dapat melindungi kepentingan investor jika terdapat UU baru. Tujuan klausul ini agar bisa menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektifnya kontrak. “(Investor) Diberi hak untuk berbicara ke peme rintah, jika ada UU baru dan menyebabkan kontraknya tidak ekonomis lagi,” ujarnya. Selain masalah kontrak, revisi UU Migas juga harus memperbaiki tata kelola kelembagaan. Hal ini khususnya diperuntukkan bagi lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Menurut dia, problemnya mengatur migas itu dari hulu-nya. Kalau dulu Pertamina sebagai hulu, pusat pe ngaturan perminyakan negara ini, tapi sekarang SKK Migas dan BPH Migas. “Celakanya korupsi justru terjadi di SKK Migas ini, sehingga merusak kepercayaan rakyat bahwa di SKK Migas malah menjadi sarang koruptor. Di sinilah kurang efektifnya UU Migas itu dalam memproduksi minyak,” ujarnya. Di tempat yang sama, penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhm anto berharap pembahasan revisi UU Migas yang akan dilakukan DPR masa sidang men-

“Tata kelola itu akan diatur dalam revisi UU Migas, termasuk perlu tidak BPH Migas. Soalnya dia bertugas mengatur migas tapi terbatas sekali. Kalau ide saya sih, bisa dimasukkan saja ke Ditjen Migas karena fungsinya yang lebih banyak ke regulasi,” katanya. Di samping itu, kata Satya Yudha, masukan lain dalam revisi UU Migas yakni status istimewa Pertamina yang ingin “dibesarkan” atau disamakan saja dengan kontraktor lainnya. “Apakah Pertamina bisa menguasai blok-blok yang bagus tanpa tender, itu bisa. Jadi dia merasa seperti tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi VII Ramson Siagian mengatakan, perubahan status ini menjadi isu pen ting mengingat sistem yang dilakukan SKK Migas tak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari penurunan lifting

PARLEMENTARIA


37

legislasi

datang diharapkan dapat memenuhi keseimban gan antara kepentingan kedaulatan migas dan menarik investor. Sebab, menurut dia, selama ini masih banyak pasal yang dikeluhkan dan abu-abu lantaran minimnya pengetahuan legislator membahas aspek migas. Pengaturan migas selain harus memperhatikan aspek konstitusi, namun juga membutuhkan kepastian investasi. Apalagi, lanjut Pri Agung Rakhmanto, ditambah prediksi dua hingga tiga tahun ke depan permintaan minyak akan terus turun dan investor lebih senang bermain pada dollar AS. Sehingga investasi minyak akan terasa cukup berat. “Kalau dulu produksi minyak 1,4 juta barel per hari, ke depan mustahil akan mengalami kenaikan,” katanya. Berbicara ketersediaan migas, menurutnya tidak mutlak hitam putih, namun harus memenuhi tiga faktor pendukung. Yaitu sumber daya minyak dengan cadangan minyak 10 miliar barel, kepastian investasi untuk pengeboran dan kepastian dari UU Migas itu sendiri. Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang mengambil minyak pada lapisan minyak paling dalam dengan teknologi canggih. Sehingga saat ini mampu mengangkat minyak 15 persen lebih besar dari biasanya dan dapat memproduksi minyak melampaui Arab Saudi. “Efektifitas eksplorasi harus konsisten dengan mem-

38

PARLEMENTARIA


perhatikan konstitusi, bukan hanya pro asing atau tidak,” katanya Menurutnya hal tersebut 70 persennya dapat dilakukan oleh non Pertamina. Sehingga mau tidak mau negara harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan asing. Selama ini kedaulatan migas Indonesia dicap lebih berpihak pada kepentingan asing. Sebab pembahasan UU Migas pun masih didominasi kepentingan politik baik di pemerintah maupun DPR. Jika pembahasan revisi UU Migas pada masa sidang ini masih didominasi kepentingan politik maka kedaulatan migas akan sulit diwujudkan. “Padahal pasal-pasal dalam UU Migas merupakan kunci untuk mewujudkan kedaulatan migas sekaligus untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, saat ini, baik pemerintah maupun DPR tengah menyusun draf RUU Migas pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sudirman mengatakan, draf RUU Migas yang disusun pemerintah mempunyai setidaknya lima pokok pikiran, antara lain bahwa rancangan undang-undang itu diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan memastikan status kelembagaan SKK Migas. (sc/nt) foto: iwan armanias, naefurodji, nita/parle/hr

foto berita

Tinjau BPJS Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau dan berdialog dengan dokter serta pasien BPJS Rumah Sakit Doris Sylvanus Prov. Kalimantan Tengah. Foto: Eka Hindra

PARLEMENTARIA


39

foto berita

Siaga Bencana Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana memantau kesiapan Basarnas Sumsel tangani bencana. Foto: Mastur

40

PARLEMENTARIA


Pembangunan Smelter Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Zairullah Azhar mengunjungi pembangunan smelter bauksit PT. WHW Ketapang, Kalbar. Foto: Sugeng

PARLEMENTARIA


41

foto berita

42

PARLEMENTARIA


Mendekat Ketua Tim Kunker Komisi III DPR Benny K Harman mendekat ke pengunjuk rasa karyawan PT Freeport mencoba memahami aspirasi mereka. Foto: Ibnur Khalid

PARLEMENTARIA


43

KIAT SEHAT

dr. Naharus Surur, M.Ked – Konsultan Kesehatan

Makanan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia, tidak saja makanan berfungsi bagi kesehatannya namun juga berfungsi untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Semenjak zaman purba manusia sudah memiliki pola dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kebiasaan ini diturunkan dari masa ke masa. Namun oleh manusia modern pola ini dirubah sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan yang sangat berbeda pada masa nenek moyang kita dahulu.

P

erubahan tersebut tidak saja menimbulkan penyakit-penyakit baru di era modern ini, namun juga menimbulkan jenis-jenis makanan baru yang sesungguhnya tak cocok dengan struktur tubuh manusia. Wajar kalau kemudian timbul berbagai efek samping dari

44

PARLEMENTARIA


perubahan pola dan jenis makanan yang di konsumsi manusia modern saat ini. Oleh pakar gizi, jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari dibagi menjadi 2 (dua):

Makanan alami/riil/utuh/segar/ murni adalah makanan alami yang masih asli tanpa ada penambahan ataupun pengurangan komponen gizinya, serta tanpa ada pengolahan baik itu berasal dari tumbuhtumbuhan dan hewan. Biasanya makanan riil ini terbagi menjadi 2

(dua) jenis: RAW FOODS adalah makanan mentah yang siap untuk disantap dan sangat banyak mengandung gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan ini banyak dijual di pasar moder dan pasar tradisonal seperti; sayur-say uran, buah-buahan, kacang-kacangan, polong-polongan, telur, ikan basah, daging merah atau putih dst. LIVING FOODS adalah makanakan hidup alami yang masih segar yang langsung diambil di lahan pertanian atau peternakan yang bisa langsung disantap. Sehingga makanan ini sangat segar yang sangat banyak mengandung zat gizi dan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan jenis ini lebih bagus dari raw-foods. Makanan ini banyak dijumpai langsung di pusat pertanian, peternakan dan perkebunan, dimana sayur-sayuran atau buah-buahan bisa dipetik langsung kemudian disantap setelah dibersihkan. Makanan Olahan adalah makanan buatan manusia yang sudah disesuaikan dengan selera manusia modern yaitu praktis dan mudah diolah kemudian bisa dengan cepat disantap. Makanan ini, karena sudah mengalami pengolahan dengan penambahan bahan baku, bahan penyedap, gula, garam, dan bahan pewarna, maka makanan olahan ini mengabaikan aspek kebutuhan gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ditambah lagi makanan olahan ini dikemas de ngan bahan-bahan yang sesungguhnya tidak baik buat kesehatan manusia seperti; plastik, styrofoam, kertas, dan kaleng. Makanan olahan ini sudah menjadi menjadi komoditas industri, sehingga aspek ‘healthy and security for human being-nya’ sa

ngat kurang. Setiap saat dan setiap waktu, makanan olahan mengalami penambahan dan inovasi yang sa ngat luar biasa. Sehingga manusia modern tanpa disadari telah digiring oleh industri makanan dan minuman sesuai dengan selera dan kebutuhan industri, bukan didorong oleh kesadaran tentang kebutuhan dan kecukupan gizi.

pung putih, soda, dan karbohidrat sederhana. Bila makanan olahan ini dimakan, bahan-bahan tersebut memasuki darah dengan cepat dan meningkatkan kandungan insulin, maka akan terjadi kelebihan kalori di dalam darah sehingga kelebihannya akan disimpan dalam wujud lemak yang akan disimpah di hati (hepar) dan otot. Hal inilah yang menimbulkan obesitas (kegemukan). Bahan-bahan makanan olahan yang tersebut di atas, menyebabkan makanan memasuki aliran darah dengan cepat sehingga menyebabkan penambahan berat badan (BB). Sementara makanan alami akan masuk ke dalam aliran darah dengan pelan-pelan, sehingga menyebabkan penurunan berat badan.

Karena unsur bisnisnya lebih menonjol pada makanan dan minuman olahan, maka kewajiban pemerintah sebagai pemangku utama (stakeholder) masalah kesehatan masyarakat Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang ketat pada industri makanan dan minuman ini. Harus dilakukan law-enforcement terhadap pelanggaran pada para pelaku industri makanan dan minuman yang nakal.

PENYAKIT-PENYAKIT BERBAHAYA

DA M PA K B U RU K M A K A N A N OLAHAN

Ma k anan ola han beg it u besar pengaruh buruknya terhadap kesehatan, maka mengkonsupsinya harus bijak dan berhati-hati. Mulailah kembali ke makanan murni/ alami/segar/riil, hindari makanan olahan semaksimal mungkin agar kita semua mendapatkan kesehatan yang prima dan tubuh yang ideal. Bila makanan murni dan jenis nutrisi yang dipilih benar, maka keseh atan dan berat badan ideal akan diperoleh secara bertahap de ngan pasti Insya-Allah tanpa harus melakukan diet dengan biaya mahal. Wallahu a’lam bisshawab.

Karena makanan olahan ini dibuat diproses yang penuh dengan manipulatif terhadap kandungan gizi dan juga proses pengolahannya yang tidak aman bagi kesehatan tubh manusia, maka makanan olahan ini memiliki dampak negatif: OBESITAS (KEGEMUKAN) Makanan olahan biasanya banyak mengandung gula, garam, minyak goreng ( lemak trans, lemak yang bahaya bagi tubuh manusia), te-

A kibat konsumsi makanan dan minu m a n ola h a n ya ng terla lu sering, apalagi sudah menjadi menu utama sehari-hari akibatnya akan timbul penyakit-penyakit; hipertensi, kencing manis (diabetes me llitus), penyakit jantung koroner dan kanker, selain dari penyakit obesitas (kegemukan)

PARLEMENTARIA


45

Teuku Riefky Harsya

Yang Muda dan Cerdas dari “Serambi Mekkah” 46

PARLEMENTARIA


Muda, Cerdas dan Amanah, Itulah Tagline yang disandingkan pria asal Kota Serambi Mekkah saat kampanye pemilu sebelumnya. Nyaris menjadi anggota TNI, Politikus yang kini memimpin Komisi X DPR RI ini pun awalnya sempat alergi dengan dunia politik. Ingin tahu kisahnya? ikuti kisah yang diceritakannya pada Rahayu Setiowati dan Iwan Armanias dari Parlementaria berikut ini.

D

ua puluh delapan Juni, empat puluh dua tahun yang lalu tangis bayi mengiringi kebahagiaan pasangan Cut Haslinda Mudadalam dan (alm) Teuku Syahrul Mudadalam. Ya, saat itu dengan mengucap syukur Alhamdulillah, pasangan asal Aceh ini telah resmi menjadi orang tua. Tak lupa lafal Adzan pun dikumandangkan di kedua telinga sang putra. Menyusul hal itu, keduanya pun sepakat menamai putra sulungnya itu dengan nama Teuku Riefky Harsya. Masa kecil Riefky, begitu ia biasa disapa tak berbeda dengan keba nyakan anak-anak lainnya di ibukota. Meski masih murni sebagai pebis nis, sang ayah tetap meluangkan waktunya untuk ikut mendidik sang putra. Ilmu agama menjadi pendidikan dasar yang diajarkan kedua orang tuanya pada Riefky sebagai bekal menjalani hidup di ibukota. Mengaji menjadi sebuah keharusan dalam setiap harinya, selain pendidikan akademis di sekolah. Bahkan, untuk pendidikan akademis pun kedua orangtua Riefky memilihkan sekolah berbasis agama kepada sang buah hati, yakni TK dan SD Al Azhar dan SMP Muhammadiyah. Semua itu dijalani Riefky tanpa beban dan ke terpaksaan. Sesekali tanpa sengaja ia melihat sang ayah berdiskusi dengan berba gai koleganya. Riefky kecil sempat marah tatkala mengetahui kisah sang kakek yang dipenjara hingga menemui ajalnya di dalam penjara. Sang kakek, Teuku Yusuf Mudadalam yang tak lain adalah Mantan Menteri Keuangan di era kepemim pinan Presiden Soekarno. Pergantian kepemimpinan kala itu mengubah politik dalam negeri Indonesia, yang membuat hampir seluruh menteri di era Bung Karno harus mendekam dalam jeruji besi. Mereka dianggap terlalu vokal dalam melawan peme rintahan baru saat itu.

Pengalaman yang dialami sang kakek itu tak hanya sempat membuat trauma sang ayah saja. Riefky pun sejak SMA bertekad untuk tidak memasuki dunia politik alias menjadi politisi, maupun duduk di peme rintahan. Namun di sisi lain, ia pun memetik hikmah dari pengalaman sang kakek, ditambah didikan leadership dari sang ayah yang ketika itu mendirikan HIPMI (Himpunan Pe ngusaha Muda Indonesia) bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Abdul Latief, Ponco Sutowo, Aburizal Ba krie, jiwa kepemimpinan Riefky pun sedikit demi sedikit mulai muncul.

maksimal empat tahun lamanya. Untuk menghindari keterlambatan lulus, Riefky mencari sekolah yang jauh dari kota besar. Tujuan utamanya tentu bisa lebih serius dalam menuntut ilmu. Hingga akhirnya pilihan jatuh di Norwich University, Military College of Vermont. Sebagaimana namanya sekolah ini merupakan sekolah militer (di Indonesia seperti Akademi Militer-red), lokasinya pun di pegunungan. “Waktu itu saya mengambil Angkatan Darat, saya dididik sec a r a m i l it er d a n

Memasuki masa kuliah, Rief ky dihadapkan pada pilihan akan tetap di tanah air atau menimba ilmu di negeri orang. Namun satu pesan sang bunda yang diingatnya,”kamu hanya punya waktu sekolah maksimal empat tahun karena masih ada empat adik kamu yang harus dibiayai secara bergantian,” ujar Riefky menirukan ucapan sang bunda ketika itu.

Awalnya ia ingin mengambil gelar kesarjanaan di salah satu kampus di Boston. Namun ia memprediksi bahwa kondisi dan suasana di kota itu akan menggiringnya untuk malas belajar, yang akhirnya akan berdampak pada lamanya ia menuntut ilmu. Sementara jatah dan target yang diberikan kedua orang tuanya

mendapat pelajaran kemiliteran namun dengan kombinasi akademis. Saya ikut latiha n menembak dan ketika itu kami lumayan fasih menggunakan M-16 dan M-60. Tidak hanya itu saya juga diajarkan cara memanage emosi, memanage tingkat stress, dalam tekanan kita harus bisa menga mbil keputusan

PARLEMENTARIA


47

dan sebagainya,” kisahnya. Untuk pendidikan akademis, Riefky memilih jurusan komunikasi massa. Saat itu ia melihat jurusan ini masih sepi peminat, padahal seiring de ngan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, dunia komunikasi pun semakin berkembang. Tahun 1994 ia mampu menyelesaikan kuliah dengan target yang ditentukan sang bunda. Lepas dari bangku kuliah sejatinya ia ditawari untuk menjadi anggota TNI dan bergabung dalam Kopassus (Korps Pasukan Khusus ). Namun ia lebih memilih menerapkan seluruh ilmu yang dimilikinya itu ke dalam dunia usaha. Sementara sang ayah, Teuku Syahrul Mudadalam mulai terjun ke panggung politik tanah air lewat bendera partai berlambang pohon beringin.

48

PARLEMENTARIA


Riefky pun menggantikan sang ayah menjadi pebisnis. Ia pun mendirikan internet service provider yang bernama PT Uninet Media Sakti (hingga sekarang perusahaan ini masih ada, dan Riefky pun menjabat sebagai komisarisnya). Jiwa bisnis dari sang ayah agaknya mengalir begitu deras, hingga kemudian ia pun bergabung dalam sebuah perusahaan investasi bernama Recapital. Alergi dengan Politik

nasional inilah pertentangan dalam batin Riefky mulai terjadi. Pasalnya, sang ayah yang notabene merupa kan kader pohon beringin sejati, sementara ia merasa partai baru yang digawangi Susilo Bambang Yudho yono (yang kemudian terpilih menjadi Presiden-red) ini lebih sesuai dengan visi dan misi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ia melihat figure yang namanya disebutkan tadi itu bisa membawa Indonesia, khususnya Aceh ke arah lebih baik.

untuk meleburkan diri dalam panggung politik tanah air. Terlebih lagi pelajaran kemiliteran yang didapat di bangku kuliah menjadi bekal yang cukup baginya dalam berpolitik. Hingga kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Jakarta Pusat.

“Di Partai Demokrat saya melihat sosok yang menurut saya bisa membawa Indonesia khususnya Aceh ke arah yang lebih baik. Ia pun mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik Aceh. Sosok yang saya maksud itu adalah SBY,” jelasnya.

rah Pemilihan Aceh I dengan nomor urut 2. Sistem pemilihan ketika itu Caleg yang akan melaju ke kursi DPR di Senayan diambil berdasarkan nomor urut Partai yang bersangkutan. Dengan begitu ia pun harus mengalah dengan Caleg nomer urut pertama untuk Daerah pemilihan yang sama, yakni Prof Husni Ramli. Karena pada saat itu partainya di Dapil Aceh I hanya mampu meraih suara untuk satu caleg.

Tahun 2004 silam, ia pun memberanikan diri untuk maju menjadi caleg (calon legislatif) DPR RI untuk Dae-

Berbarengan dengan jabatan barunya sebagai Direktur Utama Grand Kemang Hotel pada tahun 2001 Riefky mulai tertarik mengikuti jejak sang ayah yang sebelumnya sempat membuatnya “alergi”, yakni dunia politik. Namun ibarat Tupai , sepandai-pandanya ia melompat akhirnya jatuh juga. Sekuat-kuatnya Teuku Riefky Harsya menghindar, ia pun tak bisa menolak takdir Illahi untuk menjadi seorang politisi. “Kata orangtua saya, kalau ingin melihat sebuah perubahan atau perbaika n kita tidak hanya bisa mengkritisi dari luar, melainkan harus ikut terjun langsung sebagai pembuat keputusan atau kebijakan,” kata Riefky. Saat itu diakui Rief ky, tanah leluhurnya yang dikenal dengan kota serambi Mekah itu dalam kondisi yang sangat terpuruk,baik dari sisi perekonomian maupun stabilitas politiknya. Sebagai putra daerah meskipun tidak lahir di kota tersebut, ia pun tergerak untuk bisa membuat sebuah perubahan. Tekad yang kuat untuk dapat berbuat bagi Aceh itulah yang akhirnya mengalahkan rasa antipatinya terhadap dunia politik. “Kalau ingin menjadi pembuat kebijakan, ya harus melalui jalur politik, tidak ada jalan lain,” ungkapnya. Saat masuk dalam panggung politik

Keyakinan tersebut semakin bulat tatkala kedua orang tuanya membebaskan sang anak untuk mengambil keputusan sesuai dengan kata hati nya. Hingga tak perlu waktu lama bagi Riefky untuk masuk dan bergabung sebagai Kader Partai Demokrat. Jika dilihat dari garis keturunan dari sang ayah dan kakek yang seorang politikus, tentu tak sulit bagi Riefky

Sayangnya, satu tahun kemudian, anggota Legislatif Husni Ramli meninggal dunia. Dengan demikian, Oktober 2005 Riefky pun resmi dilantik sebagai anggota PAW (pergantian antar waktu-red) DPR RI menggantikan (alm) Husni Ramli.

PARLEMENTARIA


49

perdamaian di Aceh dan tercipta undangundang pemerintahan Aceh, dimana saya juga m a su k d a l a m Pansus (Panitia khusus) RUU Pemerintahan Aceh,” akunya.

Pertama masuk ke Senayan, ia menduduki Komisi VII. Ya, komisi yang cukup berat untuk pemula seperti Riefky. Pasalnya, Komisi ini menaungi berbagai bidang yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sebut saja bidang Migas (Minyak dan Gas Bumi). “Salah satu faktor yang membuat Aceh minta merdeka ketika itu adalah rasa ketidakadilan terhadap eksplorasi sektor migas yang ada di Aceh. Dari situ kami mendukung Aceh di sektor energi, tentu bukan di sektor Migas saja karena sektor Migas sudah hampir tidak ada,oleh karenanya kita coba mendukung Aceh pada sektor kelistrikan,” paparnya. Setahun pertama duduk di Komisi VII sempat membuat Riefky bingung. Bahkan bisa dikatakan ketika itu ia mengalami culture shocked. Pasalnya diskusi atau pembicaraan yang seharusnya bisa disampaikan dalam waktu dua menit,tapi disampaikan dengan waktu berjam-jam. “Dari sana yang langsung menyimpulkan bahwa Ilmu Politik itu tidak ada di buku. Namun lewat praktek

50

PARLEMENTARIA


dan pengalaman. Perlu waktu satu tahun untuk saya mengatasi culture shock itu. Bagaimana tidak, masih muda dan masih baru di dunia politik namun langsung di tempatkan di Komisi Migas bersama senior-senior lainnya seperti Bang Ruhut, Bang Sutan Batoeghana. Ada juga kerabat Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disana,” aku Riefky. Tahun 2009 ia kembali mengikuti “pertarungan” menuju Senayan. Lewat tagline Cerdas, Muda dan Amanah ia berhasil mendulang suara tertinggi, yakni 118.417 suara. Namun, ia menganggap hal itu tidak semata karena pamornya. Ia menilai faktor Presiden SBY (ketika itu-red) yang berhasil menciptakan perdamaian di Aceh hingga disusunnya Undangundang pemerintahan Aceh. Hal itulah yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi perolehan suaranya ketika itu. “Perolehan suara saya ketika itu bisa dikatakan peringkat ke-10 tertinggi untuk nasional yang mampu menembus angka 100 persen. Saya yakin hal itu bukan karena saya pri badi, namun karena faktor Pak SBY yang sudah mampu menciptakan

Kembali melenggang ke S en ay a n u nt u k kedua kalinya. Namun kali ini kemampuan Politik Riefky pun sudah semakin matang. Ia pun telah meluluskan kuliah S2nya di Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Di usianya yang belum genap 40 tahun (ketika itu masih 37 tahun) ia dipercaya untuk memimpin para seniornya di Komisi Tujuh. Bahkan dua tahun berikutnya, rotasi di tubuh Fraksi Demokrat mengantarkannya menjadi Sekertaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendampingi Nurhayati Ali Asegaff yang ketika itu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat memimpin 148 anggota DPR dari Fraksi Partai tersebut. Di Pemilu 2014 kemarin, Riefky kembali “unjuk gigi”. Tak berbeda dengan Politikus lainnya, dalam pemilu kali ini diakui Riefky menjadi “kompetisi” terberat selama ini maju menjadi caleg. Pasalnya, kompetitor Riefky tidak hanya dari Partai lain, melainkan kolega satu partainya. Untungnya, nama Riefky sudah dikenal luas oleh masyarakat Dapil Aceh I yang meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Sabulussalam. Hingga kemudian suara sebanyak 65.851 pun berhasil diraihnya. Dengan begitu, Ia pun kembali mewakili rakyat Aceh menyuarakan aspirasi daerahnya.

Singkat cerita, keduanya pun resmi menjadi suami isteri. Tahun 2009 dimana Riefky didapuk sebagai Ketua Komisi VII yang membidangi Migas, saat itu ia pun meminta Yuanita yang awalnya bekerja di bidang Migas untuk berhenti dari profesinya tersebut. “Saat saya menjadi Ketua Komisi VII, saya minta mundur agar tidak terjadi conflict of Interest, akhirnya dia berbisnis, karena dia mantan atlet berkuda, jadi bisnisnya lebih ke perternakan kuda,” ujarnya.

Berbeda dari periode sebelumnya, kali ini Riefky dipercaya untuk memimpin Komisi X yang diantaranya bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di komisi ini seolah Riefky menemukan “rumahnya”, se suai dengan semangat jiwa mudanya. Ia pun concern terhadap berbagai permasalahan kepemudaan, mulai dari penyelesaian konflik persepakbolaan nasional, nasib para pekerja seni, hingga masalah Ujian Nasional. Menikahi Kerabat Jika di dalam karir politiknya, Teuku Riefky Harsya terbilang lancar, namun agaknya tak demikian halnya dengan kehidupan pribadinya. Sempat bercerai dengan isteri yang telah memberikan dua buah hati, Riefky pun menikah kembali dengan wanita yang belakangan juga menghadiahinya dua putra yang sehat dan tampan-tampan. Pertemuan Riefky dengan sang isteri, Adinda Yuanita sejatinya sudah dimulai ketika keduanya sama-sama masih kecil. Ya, keluarga Riefky dan Keluarga Yuanita yang berasal dari

Cirebon bisa dikatakan masih memiliki hubungan kekerabatan, tak heran jika Riefky sudah mengenal Yuanita sejak kecil. Namun tentu saja saat itu belum tumbuh benihbenih cinta di antara keduanya. “Waktu kecil kita sudah kenal tapi tidak sering ketemu. Saya lihat foto-foto ulang tahunnya. Tapi sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan jadi isteri saya kelak,” kisah Riefky. Setelah keduanya beranjak dewasa keduanya dipertemukan dalam sebuah acara keluarga. Riefky yang pernah melewati masa sulitnya karena gagal dalam pernikahannya terdahulu merasa harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan wanita lain, terlebih ia juga telah memiliki anak. Namun entah kenapa saat bertemu Yuanita timbul rasa yang berbeda. Tidak ha nya sekedar kerabat, keluarga atau saudara, melainkan lebih dari itu. Gayung bersambut, Yuanita pun yang ketika itu masih sendiri juga merasakan hal yang tak jauh berbeda. Hingga kemudian keduanya mengungkapkan hal tersebut kepada keluarga besar masing-masing.

Sambil mendidik dan merawat keempat buah hatinya, Riefky sepa kat untuk menerapkan prinsip demokrasi di dalam keluarganya. Ia menyerahkan sepenuhnya cita-cita dan masa depan sang anak sesuai dengan keinginan sang buah hati, apakah ingin menjadi politikus atau pebisnis seperti dirinya dahulu. “Saya bebaskan anak-anak untuk memilih bidang atau minatnya masing-masing. Namun sejak dini kami sudah membekali anak-anak de ngan pendidikan agama yang kami anggap sebagai dasar dari pendidik an lainnya. Kalau mau jadi pebisnis ya silahkan, tapi kalau memilih jadi politikus seperti ayahnya malah lebih bagus. Jadi ada empat generasi politikus di keluarga kami,”kata Riefky mengakhiri perbincangannya dengan Parlementaria. (Ayu) foto: iwan armanias, dok pribadi/parle/hr

PARLEMENTARIA


51

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi III ke Papua

TINGGALKAN PENDEKATAN KEAMANAN BERLEBIHAN

R

ompi anti peluru itu segera dipasangkan kepada Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Benny K. Harman. Ini memang sudah menjadi prosedur standar pengamanan bagi siapa saja yang akan melewati jalur darat menuju kawasan pertambangan Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah cukup memakan korban jiwa. Ini yang kemudian menjadi alasan mengenakan rompi anti peluru adalah keharusan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Tim Kunjungan

52

PARLEMENTARIA


Kerja Komisi III memerlukan untuk meninjau, menyapa aparat kepolisian yang ber t ugas di w ilaya h ini, pertengahan Maret lalu. Ketika Tim mendapat laporan sebagian petugas kepol isi a n sed a ng mel a k u k a n tugas pengamanan aksi unjuk rasa sebagian kar yawan Freeport di kawasan Mile 72, disepakati ada perlunya langsung menyambangi lokasi unjuk rasa. Medan dan waktu yang terbatas menjadi kendala, sehingga diputuskan hanya dua anggota Tim yang dapat berangkat yaitu Benny K. Harman dan John Kenedy Aziz anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar.

Setelah melewati jalan berliku, menanjak dan berdebu serta pe ngawalan khusus dari anggota Brimob Polda Papua, dua perwakila n Tim Kunker sampai di lokasi. Tim yang dipimpin Benny K Harman menyapa dan berdialog dengan sekitar 200 karyawan yang saat itu memblokade jalan menuju kawasan tambang Ride Camp. Dalam kesempatan berorasi dihadapan pengunjuk rasa Benny yang juga Wakil Ke tua Komisi III menyampaikan unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun ia mengingatkan agar pro ses penyampaian aspirasi itu agar dilakukan tidak dengan menggang-

gu hak pihak lain. “Kami datang jauh-jauh hanya ingin ber temu dengan bapak mamak disini. Lima poin yang menjadi tunt utan akan kami perjuangkan untuk mendapat perhatian dari manajemen dan kalau dibicarakan pasti ada solusinya. Harapan kami bapak mamak dapat bekerja kembali seperti biasa sambil menunggu pemb ic a ra a n d i la k u k a n,” k at a Benny. Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker Komisi III dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz berharap proses pemblokiran jalan sejak empat hari lalu segera dibuka. Ia juga menyampaikan harapan agar pihak kepolisian dan keamanan perusahaan dapat mena ngani unjuk rasa dengan simpatik. “Langkah pemblokiran jalan ini tentu akan mengganggu karyawan lain yang ingin berkerja dan lebih jauh akan kinerja perusahaan. Di sini ada petugas kepolisian yang me ngamankan kita harap bisa bekerja sesuai protap, jangan sampai ada kekerasan,” tutur dia. Sebelumnya juru bicara karyawan dihadapan Tim Kunker Komisi III telah menyampai lima tuntutan diantaranya meminta PT Freeport menegakkan aturan BPKB dan BPIH sekaligus meminta peninjauan ulang keputusan arbitrase yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Karyawan yang memblokir jalan dengan kendaraan dan alat berat per us a h a a n in i juga mem int a dapat berbicara langsung dengan Presiden Direktur PT Freeport. Pertemuan Tim Kunker Komisi III dengan pengunjuk rasa berlangsung selama lebih kurang setengah jam. Aparat kepolisian dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol. Yetje Mende terlihat mengamankan jalannya kegiatan. Pada kesempatan berbeda, saat bicara dihadapan jajaran manajemen

PT Freeport, Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III meminta agar dilakukan perubahan pendekatan dalam membesarkan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia ini. “Perlu perubahan pendekatan, perlu rev olusi. Manajemen dengan pendekatan keamanan berlebihan harus ditinggalkan diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Ini usul saya. Kesan saya di lapangan kesan itu masih kental,” tekannya. Penasehat PT Freeport Simon Patrice Morin menjelaskan sampai saat ini purasaan asal Amerika ini sudah memberikan kesempatan kerja bagi 30.004 karyawan, 7772 atau 26 persen diantaranya asli Papua. Di kawasan ini telah dikembangkan pula Institut Pertamba ngan Nemangkawi yang 91 persen siswanya adalah asli Papua. Namun ia mengakui karyawan asli Papua yang berasal dari tujuh suku setempat agak lambat dalam menyesuaikan diri dalam dinamika kerja pertambangan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pembagian keuntungan finansial yang disampaikan kepada pemerintah adalah 59 persen. Angka ini lebih besar daripada yang disetorkan kepada perusahaan induk Freeport-McMoran Copper&Gold. Bertemu Dua Kapolda Sebelumnya Tim Kunjungan Kerja

Komisi III DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan dua Kepala Polisi Daerah - Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat. Isu penting terkait keamanan dan ketertiban di dua provinsi paling timur Indonesia ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. “Kita mohon maaf karena tidak bisa berkunjung ke Papua Barat. Dengan pertimba ngan efisiensi kita minta dua Kapolda bisa hadir Jayapura. Kita berterima kasih Kapolda Papua Barat berkenan,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman dalam pertemuan di Kantor Polda Pa pua, Jayapura. Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III ini mengakui tidak gampang menangani masalah keamanan di wilayah dengan luas dan tantangan geografis yang tidak ringan seperti Papua. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua dan Papua Barat yang telah menunjukkan dedikasi ker ja walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas. Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari FPG Wenny Haryanto mengatakan sudah sepa tutnya dua Polda ini dilengkapi dengan sarana transportasi handal. Tant angan geog raf is membuat transportasi di Papua lebih ekonomis menggunakan pesawat atau helikopter daripada bus bahkan kapal. Anggota Tim Kunker dari FPAN

PARLEMENTARIA


53

KUNJUNGAN KERJA

Muslim Ayub meminta Polda juga tidak alfa dalam memberikan perhatian terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyebut fakta lebih dari Rp30 triliun dana Otsus telah dikucurkan di bumi Papua tetapi sebagian ternyata dikorup. “Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia,” tekannya. Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menjelaskan kasus pidana korupsi, narkoba dan illegal logging saat ini menjadi perhatiannya. Kekurangan menyidik menurut dia menjadi salah satu tantangan sehingga tidak bisa berlari lebih cepat dalam mengungkap kasus. Dalam pertemuan itu ia juga meminta dukungan Komisi III agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena dapat diwujudkan. Yotje menyebut Mako tersebut dapat menjadi penyangga keamanan di sektor tengah seperti kawasan Puncak Jaya. Pada bagian lain Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw berharap DPR menyetujui anggaran pembangunan kantor dan rumah dinas. Sebagai ujung tombak pe ngamanan di wilayah Papua Barat

54

PARLEMENTARIA


yang baru dibentuk pihaknya belum memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. “Polda Papua Barat ini masih baru jadi kita belum dilengkapi sarana transportasi seperti helikopter. Sekarang anggaran kita terkuras untuk mengirim kekuatan pengamanan karena harus mencarter pesawat,” kata dia. Tamu Asing Komisi III DPR RI meminta Kantor Imigrasi di Papua mencermati kehadiran tamu asing yang datang dengan agenda khusus. Menyambut tamu dengan baik adalah sifat bangsa Indononesia tetapi hendaknya tidak menghilangkan kewaspadaan. “Data yang kita terima ada 2.251 orang asing di Papua ini. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan mereka karena kasus yang saya terima mereka kita sambut baik tapi pulang dengan membawa isu negatif misalnya mengusung Papua Merdeka,” kat a anggot a Komisi III Wenny Warraow saat pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, di Jayapura. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi yang membidangi masalah hukum ini ke provinsi yang terkenal dengan keelokan burung Cendrawasih-nya. Sementara itu Ketua Tim Kunker Benny K. Harman mengingatkan

NKRI adalah wilayah terbuka sehingga tidak ada yang perlu ditu tup-tutupi. Ia meminta pengawasan warga asing harus dilakukan dalam kerangka pencegahan. “Bagi saya kalau langk ah preventif berjalan dengan baik maka tentu tentu tindakan represif tidak diperlukan lagi. Prinsipnya Papua ini seperti rumah kaca, tidak ada yang kita tutup-tutupi,” tutur Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III ini. Dalam penjelasannya Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Demianus Rumbiak menjelaskan, sebagian besar warga asing di Papua adalah para misionaris dan pekerja asing yang bekerja di Freeport. Menurutnya sejumlah langkah preventif dan represif telah dilakukan diantaranya terhadap dua wartawan asal Perancis yang melakukan tindakan spionase di Wamena. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula sejumlah isu tentang kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Papua terutama uang lauk pauk yang bagi warga binaan yang perlu ditinjau ulang. “Harga makanan di Papua ini lebih mahal, jadi tidak bisa anggarannya disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kami harap Komisi III membantu kami merevisi anggaran ini,” demikian Demianus. (iky). foto: ibnur/parle/hr

Kunjungan Kerja Komisi VI ke Sulawesi Utara

DPR DUKUNG PEMBANGUNAN KEK BITUNG

K

omisi VI DPR mendukung rencana pembang unan K aw a s a n E konom i K husus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Mengingat, KEK Bitung ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, diharapkan dengan adanya KEK Bitung ini, dapat memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Na-

tawijana, usai melakukan penin j au a n r e n c a n a p e m b a n g u n a n KEK Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (18/03/15). Dalam peninjauan lapangan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI didampingi Wakil Walikota Bitung Max Lomban. “Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung itu bagus untuk wilayah Indonesia Timur. Apalagi, pembangunan KEK ini juga bagian dari program Pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Azam.

Politisi Demokrat ini menambahkan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dan melanjutkan pembangunan program tol Bitung-Manado. Azam menilai, jika kedua rencana itu sudah diselesaikan, diharapkan investor dapat merangkak masuk. “Jadi, KEK itu bisa dari swasta atau Pemerintah. Bisa juga gabungan antara swasta, investor dan peme rintah. Sebaiknya segera direalisasikan, sebab KEK Bitung itu ter-

PARLEMENTARIA


55

KUNJUNGAN KERJA

Sulut kepada UKM dan UMKM terkesan kurang serius. Padahal sektor UKM dan UMKM ini benar-benar menjadi pritoritas agar mampu bersaing pada MEA. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pemprov, maupun Perbankan dalam menyalurkan kreditnya, agar sektor ini digarap dengan serius,” tegas Vanda.

masuk salah satu KEK yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk program lima tahun ini,” harap Azam. Da l a m kesempat a n it u, Wa k i l Wa li kot a Bit u ng M a x L omba n menjelaskan, kesiapan Pemerintah Kota Bitung terkait pembangunan KEK Bitung. Direncanakan, KEK Bitung akan mencakup lahan selu as 534 hektar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, masih terus dikoordinasikan dengan Pemprov Sulawesi Utara. “Pemkot Bitung terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, yang akan menjalin kerja sama dengan dengan pengusaha dan investor dari China, yang rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan daya yang cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan listrik di area KEK,” jelas Lomban. Dalam kunker ini, turut ikut serta Anggota Komisi VI DPR Wahyu Sanjaya (F-PD), dan dari F-PG ada Lili Asdjudiredja dan Mohammad Suryo A lam. Berikutnya dari Anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP, ada Darmadi Durianto, Vanda Sarundajang, Juliari P Batubara dan Ihsan Yunus.

56

PARLEMENTARIA


Kemudian dari F-Gerindra; Mohammad Hekal dan Nurzahedi. Slamet Junaedi dan Nyat Kadir dari F-Nasdem, serta Kholilurrahman dari F-PKB. Kemudian Adang Dara djatun (F-PKS) dan yang terakhir Mukhlisin (F-PPP). Soroti UKM Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK M) merupakan sektor yang mampu mendorong per tumbuhan ekonomi dengan cepat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, Pemerintah Provinsi Sulut dinilai kurang serius terkesan lambat memperhatikan UKM dan UMKM di daerah tersebut. Padahal, tak lama lagi, Indonesia juga menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang, usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Gubernur Provinsi Sulut SH Sarundajang beserta jajaran, di Kantor Gubernur Sulut, di Manado. “Saya harus jujur mengatakan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyayangkan sikap Pemprov yang kurang gencar memperkenalkan produk UKM dan UMKM. Bahkan, yang dikenalkan Kain Bentenan saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Seperti Kepulauan Sitaro dengan komoditas palanya, Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, dan beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah. “Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UKM dan UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA. Wirausaha muda juga perlu dibina sampai mandiri, sehingga mampu membuka sektor UKM dan UMKM yang baru dan berkualitas,” jelas Politisi asal Dapil Sulut ini. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun menyatakan, pasar tradisional, yang termasuk UKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat menengah kelas bawah menengah. Sehingga, keberadaanya harus dipertahan kan, walaupun gempuran dari pasar modern atau pusat perbelanjaan juga semakin merangsek. Bahkan, sangat dianjurkan untuk menambah jumlah pasar tradisional. “Saya sangat pro terhadap pasar tradisional. Karena bagaimanapun, tulang punggung masyarakat kita yang mayoritas masih kelas menengah ke bawah, bahwa pasar

tradisional itu harus dipertahankan keberadannya di tengah-tengah masyarakat, dan dalam kebijakan pemerintah,” kata Politisi F-PKS ini. Di kesempatan yang sama Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan) menyoroti mengenai benih yang diadakan oleh Pertani dan Sang Hyang Seri. Ia menyatakan, benih yang memenuhi standar adalah benih yang berasal dari varietas terbaik. Termasuk dilakukan di lahan khusus untuk

Utara. Ia menegaskan, kebijakan transipment yang telah diambil Pemerintah, jangan diubah-ubah. Ia khawatir, jika kebijakan ini diken dorkan, maka akan menguntungkan negara tetangga.

utama Pemerintah perlu lakukan itu mempertahankan kebijakan, sehingga potensi yang besar itu dapat diolah di Bitung, sehingga produksi pun dapat ditingkatkan,” saran Wahyu.

“Kebijakan transipment itu janga diubah-ubah. Karena kita tahu, pencurian ikan itu memang terjadi. Kalau kebijakan transipment itu dikendorkan, akhirnya ikan Sulut dibawa banyak ke Filipina atau negara tetangga, tidak ada guna

Potensi Pariwisata Luar Biasa A nggota Komisi VI Mohammad Hekal menilai, Sulawesi Utara memiliki potensi luar biasa. Walaupun sudah dilakukan promosi yang cukup intensif, namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. “Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Saya lihat Provinsi Sulut juga sudah memiliki upaya untuk mempromosikan potensi pariwasatanya dengan cukup baik. melalui berba gai acara. Misalnya dengan mengadakan konvensi internasional, atau Bunaken Sail,” kata Hekal.

pembenihan. Menurutnya selama ini yang sering terjadi adalah hasil panen yang disisihkan lalu dijadikan benih. “Secara teori, benih yang bagus dan memenuhi standar layak pakai itu adalah benih yang mulanya ditemukan varietas dulu. Varietas benih mana yang bagus, dikembangkan minimal sampai fase ke tiga, setelah itu dia akan panen. Seharusnya la hannya juga khusus untuk pembenihan, karena kan tidak boleh dari lahan itu ada yang rusak atau yang jelek, lalu dijadikan benih,” tegas Politisi asal Dapil Jambi itu. Sementara itu, Anggota Komisi VI Wahyu Sanjaya (F-PD) menanggapi masalah perikanan di Sulawesi

nya kita meningkatkan kapastitas produksi perikanan. Misalnya begini, input itu harus sama dengan output agar optimal. Nah, kalau kapasitas produksi yang sekarang kan sudah optimal, jika kita naikkan lagi kapasitas produksinya, bagaimana dengan suplainya,” kata Wahyu seolah bertanya. Politisi asal Dapil Sumatera Selatan ini menambahkan, jika suplai ikannya bisa terjamin, dengan didukung pengetatan kebijakan transhipment, maka kapasitas produksi PT Perikanan Nusantara di Bitung bisa ditingkatkan. “Kekayaan ikan di Indonesia itu dimanfaatkan negara tetangga untuk memperkaya hasil ikannya. Yang

Namun, tambah Politisi Gerindra ini, walaupun memiliki potensi luar biasa dan upaya promosi, ia menilai belum tergarap dengan baik. Masih ada beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada. “Salah satu permasalahan yang kami temukan dan dikeluhkan Gubernur Sulut SH Sarundajang adalah masalah penerbangan. Selain jumlah penerbangan yang belum terlalu banyak, harus saya akui, harga tiket pesawat menuju ke Manado ini cukup mahal,” imbuh Hekal. Untuk itu, sebagai mitra kerja dari maskapai penerbangan BUMN, yaitu Garuda Indoenesia dan Citilink, ia mengaku akan menyampaikan hal ini kepada kedua mitra kerja tersebut. Apalagi, China juga menjanjikan kedatangan 1 juta wisatawannya untuk datang ke Indonesia Timur, sehingga bisa dianalisa, destinasi mana yang favorit

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

mesinnya, daripada sewa. Kemudian saya lihat di sini anginnya cukup kencang, apa tidak sebaiknya kita memakai kincir angin seperti di Belanda, untuk menutupi kekura ngan-kekurangan suplai tadi,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini.

para wisatawan tersebut.

II ini.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Lili As djudiredja mengatakan, pengembangan pariwisata sebaiknya bukan hanya dilakukan di Bali atau Jakarta saja, tetapi juga bisa dilakukan di daerah-daerah lain, tak terkecuali Sulawesi Utara.

Belum Ada Langkah Konkret PLN Atasi Kekurangan Listrik

“Pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan kepada daerahdaerah selain Bali dan Jakar ta untuk mengadakan event internasional. Sehingga, pimpinan negara ataupun utusan dari negara lain itu dapat mempromosikan Indonesia di negaranya. Efeknya, potensi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk memberikan pendapatan ke daerah dan negara,” jelas Politisi Golkar ini. Khusus untuk Provinsi Sulut, Lili menyarankan untuk bersinerg i dengan Pemerint ah Pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga dapat menggandeng investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti membangun hotel, dan lainnya. “Di Sulut sudah ada international convention center, dan hotelnya pun sudah cukup banyak, sehingga wisatawan pun tidak akan kesulitan di Sulut. Perlu ditambah sinergi antara pemerintah daerah dan pusat,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat

58

PARLEMENTARIA


Anggota Komisi VI Slamet Junaedi menilai belum ada langkah konkret Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kekurangan asupan listrik yang masih defisit di wilayah Sulawesi Utara. Demikian disampaikannya usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi VI de ngan PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. “Kita sudah mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa di Sulut ini sa ngat kekurangan asupan listrik artinya defisit listrik. Hanya saja yang saya sayangkan itu langkah-langkah konkret PLN itu sendiri tidak pernah ada. Mereka tidak pernah melakukan alternatif ketika me reka kekurangan sumber listrik,” sesal Jun, panggilan akrab Slamet Junaedi. Politisi Fraksi Nasdem ini menya yangkan, jika PLN menggunakan bahan bakar diesel untuk mengge rakkan pembangkit listrik, maka selama itu pula PLN akan mengalami defisit. Dalam tahun 2014, pembelian bahan bakar mencapai Rp 2,5 triliun lebih, sedangkan untuk sewa mesin sebesar Rp 179 miliar pada 2014.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Mohammad Suryo Alam (F-PG). Ia menilai PLN harus melakukan banyak inovasi untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama untuk daerah kepulauan se perti di Sulut. “PLN perlu ada upaya-upaya untuk mencari sumber-sumber listrik yang sesuai alamnya, misalnya solar shell atau apa. Kalau BBM itu sekarang kita sudah keberatan karena harga minyak yang tinggi harus,” saran Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini. Sebelumnya, para Direksi PLN Wilayah Suluttengo memaparkan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi oleh PLN di Sulawesi Utara khususnya dalam pengembangan bisnis kelistrikan dikarenakan adanya keterbatasan daya pembangkit listrik dan pemakaian bahan bakar minyak masih tinggi. Langkah strateg i yang diambil untuk mengatasi kendala jangka pendek itu dengan menambah pembangkit sewa untuk mengatasi kekurangan daya, dan untuk jangka panjangnya dengan membangun pembangkit dan jaringan transmisi baru, serta membangun pembangkit energi baru terbarukan. Dalam kesempatan kunjungan kerja itu, Tim Komisi VI juga meninjau secara langsung Dok Kapal PT Industri Kapal Indonesia Cabang Bitung, Pabrik pengolahan Ikan PT perikanan Nusantara Cabang Bitung, dan Kawasan Pelabuhan Bitung. (sf) foto: sofyan/parle/hr

“Kalau saran saya lebih baik beli

Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Sulawesi Tenggara

PANJA PB SERAP ASPIRASI DAERAH UNTUK HINDARI JATUHNYA KORBAN

B

encana datang dari Tuhan, tentu tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak atau menghindarinya. Meski demikian, tetap butuh sebuah langkah untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Dengan semangat itulah Panitia Kerja Penanggulangan Bencana (Panja PB) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Sulawesi tenggara pada 26-28 Maret 2015 lalu. Pada kesempat an itu Panja PB yang dipimpin langsung oleh Ke tua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay menerima sejumlah masuk an dari Gubernur Sulawesi Teng-

gara, Nur Alam. Salah satunya terkait minimnya perhatian pusat terhadap penanganan bencana yang terjadi di daerahnya. Sebut saja Banjir yang terjadi dua tahun di Konawe, Konawe Selatan, Bombana, bahkan hampir dua per tiga Kota Kendari sudah tenggelam. Saat itu dikatakan Nur Alam, tidak hanya kerugian materi yang sangat besar, namun juga satu warga juga ikut menjadi korban dalam bencana tersebut. “Tapi tidak ada bantuan dari pusat, anggaran pun mandek. Sementara daerah lain walau hanya banjir kecil namun bantuan dan anggaran

mengalir deras. Disini saya melihat penanganan bencana yang terkesan pilih-pilih. Oleh karena itu saya berharap Komisi delapan ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat terkait penanggulangan bencana ini,” ungkap Nur Alam. Menanggapi hal tersebut, Saleh yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amalia, serta anggota Panja PB Komisi VIII yang terdiri dari Itet Tridjajati S, H. Anda, Linda Megawati, Desy Ratnasari, Achmad Mustaqim, Abdul Fikri Faqih, dan Ani’im F Mahrus ini mengakui bahwa distribusi angga-

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

Dalam kesempatan itu Nur Alam mengatakan bahwa selama ini Sultra seolah bergerak sendiri ketika terjadinya bencana. Dengan begitu daerah yang dipimpinnya itu bisa dikatakan harus siap dengan bencana yang akan datang. Sementara itu Danrem 143 Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridho Hermawan mengatakan bahwa pihaknya (TNI) selalu siap berada di depan ketika bencana datang. Karena TNI memiliki fungsi perang dan non perang yang salah satunya adalah penanganan bencana.

ran Penanggulangan Bencana yang diberikan oleh mitra kerjanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kepada daerah tersebut masih terbilang minim dibanding Provinsi lainnya. “Oleh karena itulah tujuan kami datang ke daerah ini untuk mendengar dan melihat langsung seberapa jauh perhatian pemerintah pusat melalui kucuran anggaran dalam penanggulangan bencana. Melalui panja bencana, Pemda diharapkan bisa memetakan hal-hal menyangkut penanggulangan se perti regulasi, penanganan infrastruktur dan besar anggaran yang dibutuhkan daerahnya. Dengan ini maka Komisi VIII memiliki alasan kuat untuk mendorong pemerintah pusat memetakan anggaran bencana secara adil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia,” tegas Saleh. Ditambahkan Saleh, Penanganan dan penanggulangan Bencana sejatinya berada di dua instansi yang menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial dan BNPB. Dengan anggaran Penanggulangan Bencana yang relatif besar,

60

PARLEMENTARIA


yakni 2,5 Triliun seharusnya Sultra masih dapat kucuran dana penanggulangan bencana. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Amalia Hanifa mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk peran serta TNI dan Polri dalam pe nanganan bencana di daerahnya. “Saya ingin mengetahui sejauh ini kesiapan dari seluruh SKPD terkait termasuk TNI dan Polri dalam penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena seba gaimana dikatakan Pak Gubernur bahwa Sultra memiliki resiko bencana yang besar, mulai dari banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Teluk Kendari misalnya, yang merupakan tempat bersatunya lebih dari lima muara sungai. Kondisi demikian menyebabkan materialmaterial dari hulu akan terbawa semua. Hal tersebut sangat beresiko akan terjadinya bencana banjir sebagaimana yang terjadi pada 2013 silam,”ujar Ledia dalam pertemuan di ruang rapat Sangia Ni Bandera, Kendari Sulawesi Tenggara.

Namun diungkapkan Ridho, pihak nya tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap pen anganan bencana. Karena dalam Undangundang yang ada, penanggulangan bencana menjadi Tupoksi dari BNPB, Kemensos, Kemendagri dan Kemehut. Mendapat masukan tersebut, Ledia berjanji akan membahas lebih lanjut hal tersebut, apakah keterkaitan TNI dalam penanganan bencana akan diletakkan dalam Undangundang atau cukup diatur dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah saja. “Kami akan mendiskusikan hal ini ke depan karena penanganan bencana merupakan bidang Komisi Dealapan, namun TNI merupakan mitra kerja dari Komisi I,” pungkasnya. Meski kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Sultra dikhususkan untuk menyerap aspirasi terkait Panja Penanggulangan Bencana, namun pihaknya tidak menampik aduan terkait hal lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi delapan lainnya, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

SOROTAN

Antisipasi Penyebaran ISIS,

PERPPU ATAU REVISI RUU TERORISME? Ketua DPR Setya Novanto menegaskan organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) harus diberantas dari Indonesia. Demikian dikatakan Novanto di Hotel Novus Giri, Cipanas, Jawa Barat, barubaru ini “Masalah ISIS ini menjadi persoalan yang sangat mendasar yang kita harus segera berantas betul-betul,” kata Novanto.

N

ov a nt o menek a n k a n , agar Indonesia dapat b e ke r j a s a m a d e n g a n negara lain untuk meme rangi organisasi tersebut. Apalagi, saat ini, ISIS terus melebarkan sa yapnya. “Oleh karena itu kita akan

PARLEMENTARIA


61

SOROTAN

Sementara Anggota Komisi I DPR dari PKB Ida Fauziah menilai ISIS memang perlu diwaspadai tetapi jangan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Lebih baik kita mengembangkan dialog dan memelihara nilai-nilai baik dari ideologi yang sudah lama di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan penempat an agama dalam negara. Bahwa kalau ada sebagian kecil masyarakat kita memiliki ke tertarikan kepada ISIS, harus dilihat tidak hanya karena ideologi radikal yang baru, tetapi juga mungkin harus dilihat ada faktor apa selain itu, misalnya faktor ekonomi,” ujarnya.

betul-betul melihat dengan ada nya ISIS yang begitu cepat pesat perkembangannya tentu kita bersama-sama dengan negara lain untuk bisa bersatu menumpas persoalan ini,” ujarnya. Guna mengantisipasi penyebaran terorisme, Novanto mengatakan, DPR akan segera merevisi atau merancang Undang-Undang guna mengatasi ISIS di Indonesia. “Khususnya yang ada di Indonesia, kita akan segera siapkan beberapa UU untuk mengatasi itu,” paparnya. Terkait rencana revisi maupun Rancangan Undang-undang baru guna menangg ulang i terorisme, kita akui masih adanya pro dan kontra di Parlemen, sejumlah pimpinan maupun anggota ada yang berpendapat pemerintah harus segera menyusun Perppu, namun sebagian menginginkan adanya revisi UU, ataupun menyusun RUU baru terkait terorisme ini. Namun faktanya, gejala penyebaran terorisme semakin menyeruak dan perlu segera di respon oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya melihat bahwa sudah terlalu terlambat bagi DPR RI untuk merevisi UU Tindak Pidana Terorisme dalam rangka mengatasi ISIS “Kalau bicara revisi sudah telat, Prolegnas sudah disusun di masingmasing Komisi, jadi paling cepat kalau ikut mekanisme normal, ikut Prolegnas Prioritas 2016,” kata Tantowi. Prolegnas adalah kependekan dari Program Legislasi Nasional, yakni instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dia mengatakan, situasi saat ini cukup mendesak, karena polisi, anggota BIN dan TNI yang terlibat dalam penanganan terorisme, bila tidak diberikan landasan hukum bisa dikriminalisasikan. Karena

62

PARLEMENTARIA


nya, dia mengusulkan pemerintah mengeluarkan Perppu. “Terutama pada pasal yang muaranya pencegahan dini, nanti (mereka) akan bersentuhan dengan pelanggaran HAM,” kata Tantowi. Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak gegabah dalam menerbitkan Perppu tentang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menyusul belum ada hal yang perlu dikhawatirkan. “Pemerintah harus mendalami setiap gejala radikalisme yang berbau teror, jangan sampai pengambilan Perppu itu merupa kan bukti otoriterisme pemerintah,” katanya. Menur utnya, dengan terbitnya perppu, negara akan terseret dalam agenda yang belum jelas. “Ada baik nya, pemerintah memberikan proposal untuk diserahkan kepada DPR untuk dibahas. “Perppu itu situasi luar biasa. Jadi jangan dibahas sendiri,” jelasnya. Penyusunan Perppu, lanjutnya, harus didukung dengan argumentasi yang kuat. “Jangan sampai, Perppu itu membuktikan bahwa Indonesia takut dengan ISIS,” katanya.

Menurutnya, ketika negara belum mampu secara maksimal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka mungkin akan menjadi alternatif bagi sejumlah WNI untuk bergabung dengan ISIS. “Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Pemblokiran situs Radikal Belum lama ini, Pemerintah melalui Menkominfo Rudi A nt ara pada Senin, (30/3), telah melakukan pemblokiran terhadap 22 situs yang diduga menyebarkan paham

untuk jadi catatan publik,” jelasnya.

radikalisme Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak, Pemerintahan Jokowi-JK agar mengacu pada proses pengadilan jika ingin melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mencurigakan dan dianggap berafiliasi dengan jaringan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). “Kita inginkan apapun yang terjadi terkait pemblokiran itu, Pemerintah harus mengacu pada aturan yang berlaku,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI. Mahfudz menjelaskan, Pemerintah dengan kewenangan yang dimili kinya tak bisa melakukan pemblokiran secara sewenang-wenang, apalagi itu tanpa melalui proses pengadilan. “Badan Nasional Pemberantasan Trorisme (BNPT) itu bukan atasan Menkominfo, sehingga tidak serta merta seluruh apa yang direkomendasikan harus dilaksanakan tanpa proses kajian. “Menkominfo itu seharusnya mela kukan komunikasi, klarifikasi dan melalui pengadilan jika ingin memblokir. Jika tidak menggunakan mekanisme itu, berarti apa yang dilakukan menteri itu sudah salah,” jelasnya. Sampai saat ini, menurutnya, situs yang diblokir Pemerintah belum mencemaskan bagi masyarakat. “Saya belum melihat dan menganalisis konten media-media yang diblokir itu mencemaskan, dengan pemblokiran ini dapat berdampak bagi masyarakat kalau Islam itu dianggap sangat membahayakan,” lanjutnya. Dia mengatakan, dirinya sejak awal tidak percaya dengan adanya paham ISIS di Indonesia. Jika ada, berarti itu adalah orang lama, gaya

Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. “Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam,” imbuhnya.

lama, berafiliasi dengan aktor lama dan jaringan yang lama pula. “Isu ini isu lama, dan isu ISIS jangan dijadikan proyek oleh pemerintah,” katanya. Sementara, Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menya yangkan sikap Badan Nasional Pe nanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). “Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter,” tegasnya Menur ut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan meng undang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. “Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut

Jangan sampai,terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat Al Quran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal. “Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” tuturnya. Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah. “Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, sebagian WNI yang berangkat ke Suriah adalah terkait organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dike tahui 16 WNI sempat diamankan otoritas Turki, saat hendak menyeberang ke Suriah. Mereka diduga terkait organisasi ISIS, dan sempat menolak dipulangkan ke Indonesia. Selain itu ada 16 WNI yang tibatiba menghilang saat mengikuti wisata di Turki, dan hingga kini keberadaan mereka belum diketahui. Ada dugaan ke-16 orang itu juga hendak menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan pejuang ISIS. (si) foto: iwan armanias/parle/hr

PARLEMENTARIA


63

LIPUTAN KHUSUS

T

Semarak dan Semangat Kartini di Gedung DPR

ak… tik… tok… loncat Deisti A. Novanto sambil melempar koin plastik dari satu kotak ke kotak lainnya. Ya, Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI itu tengah bernostalgia. Maklum setelah puluhan tahun lamanya tak memainkan dolanan anakanak, baru kali itu di Gedung DPR ia menemukan mainan masa kecilnya. Deisti tentu tidak sendiri memainkan dolanan anakanak, dengan didampingi sang suami yang tak lain adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, Sabtu (11/4) di

Gedung Nusantara V Senayan Jakarta bermain dan bergembira bersama ratusan anak-anak yang tak lain adalah putra-putri anggota DPR RI, pegawai serta staff Setjen DPR RI. “Ini merupakan salah satu program kami di tahun ini, dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Kenapa sekarang? Karena pada tanggal itu anggota DPR sudah masuk dalam masa reses, yang artinya kembali ke Dapil untuk menyerap aspirasi ke daerah masing-masing. Oleh karena itu peringatan Hari Kartini dipercepat,” ungkap Deisti. Dijelaskan Ketua Panitia acara, Dian Tjatur Sapto Edy, dalam rangkaian acara tersebut terdapat berbagai lomba, yakni lomba menggambar dan mewarnai oleh anak-anak, sementara untuk ibu-ibunya terdapat lomba fashion show dan lomba tumpeng. Acara dilengkapi dengan Bazar berbagai produk serta talkshow yang menampilkan Dr Aisah Dahlan yang kala itu mengambil tema Mengenal dan Memahami Perbedaan Otak Wanita dan Pria. “Ini event pertama kami yang menampilkan berbagai

64

PARLEMENTARIA


lomba, dan surprised sekali, ternyata banyak dan sangat antusias mengikuti acara ini. Seperti Lomba mewarnai dan menggambar yang kami batasi masing-masing peserta sebanyak 50 orang, tapi ternyata yang mendaftar lebih dari seratus orang. Tentu hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk event selanjutnya,” jelas Dian. Mesk i demi k ia n Deisti sa ngat menga presiasi kepanitiaan acara tersebut. Pasalnya, tidak hanya jumlah peserta saja yang membludak, namun pengunjung pun memenuhi tempat acara. Terlebih lagi untuk stand dolanan anak-anak yang menampilkan berbagai macam seperti egrang, taplak gunung atau loncat batu, congklak, ular tangga dan lain sebagainya. Menurut Dian, pihaknya sengaja menampilkan dolanan anak-anak jaman dahulu, tak lain adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekarang yang kini lebih mengenal game online dibanding mainan tradisional yang merupakan bagian dari budaya bangsa sendiri. Dengan

begitu acara tersebut juga sekaligus untuk melestarikan budaya bangsa. Sementara itu Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti yang pada ke sempatan itu didaulat sebagai dewan juri fashion show mengaku cukup kesulitan dalam memberikan penilaian dan menentukan pemenang nya. Pasalnya, meski peserta merupakan isteri anggota DPR, namun terlihat bak peragawati profesional yang tengah berjalan di atas catwalk. “Ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi juri fashion show. Memang tidak mudah memberikan penilaian dan menentukan pemenangnya. Untungnya saya dibantu oleh kedua juri lainnya yang memang ahli dibidangnya, yakni ibu Grace dan Ibu Kristina. Ditambah juga berbagai panduan penilaian yang diberikan, cukup membantu saya dalam melakukan penjurian,” ungkap wanita yang kerap disapa Win itu.

nentukan peserta dengan nomer 4 (Lisa Kardinal) terpilih sebagai Juara pertama untuk Kategori Kain Kebaya, disusul dengan peserta nomor 10 dan 8. Sedangkan untuk kategori Kain Nusantara, peserta nomer 14 menyandang juara pertama, disusul dengan peserta nomor 12 dan 11 sebagai pemenang kedua dan ketiga. Sementara itu lomba mewarnai dimenangkan oleh Syafira Nuri Walid sebagai juara pertama, dan Muhammad Hanif sebagai juara kedua. Lomba menggambar dimenangkan oleh Delka Fikri sebagai juara pertama, disusul dengan Dion dan Alifah Yasmin sebagai pemenang kedua dan ketiga. “Sebenarnya disini yang kami utamakan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, namun kebersamaan yang sejalan dengan semangat Kartini di masa-masa perjuangan dulu,” tegas Deisti yang diamini oleh Dian Tjatur. (Ayu) foto: \ denus, naefurodjie/parle/hr

Saat yang mendebarkan pun tiba, hingga kemudian dewan juri me-

PARLEMENTARIA


65

LIPUTAN KHUSUS

DPR Dorong Pemerintah Buat Peta Komprehensif PEMERINTAH dinilai belum memiliki satu agenda komprehensif untuk menangani bencana sehingga bantuan bencana menjadi parsial dan tidak sistematis. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendorong pemerintah pusat untuk membuat satu proposal yang komprehensif penanggulangan bencana agar dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat dari bencana.

66

PARLEMENTARIA


Pemerintah tidak pernah memetakan secara detail permasalahan sehingga tidak ada penanganan bencana yang komprehensif. “Pemerintah pusat tidak punya proposal yang komprehensif. Kalau ada proposal maka kami di DPR akan memasukkan dalam anggaran penye lesaian masalah. Kalau ini bisa dilakukan segera, maka bulan Agustus ini bisa dibahas untuk ditetapkan dalam APBN 2016,” ujar Fahri dalam kunjungannya ke Kabu-

paten Karo Sumatera Utara membawa bantuan DPR RI untuk korban erupsi Gunung Sinabung, belum lama ini. Politikus PKS tersebut mencontohkan, untuk korban erupsi Sinabung saja belum ada gambaran nyata tentang bagaimana penyelesaian masalah itu bisa dilakukan. Meski aktivitas Gunung Sinabung sulit diprediksi dan belum diketahui kapan kembali normal. Tapi antisipasinya sangat kurang. Ini terlihat sampai saat ini tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri mengatakan, komisinya sudah dan akan terus memanggil pihakpihak terkait penanggulangan bencana, antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan an, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, aparat keamanan seperti TNI, Polri dan juga Kementerian Pertanian guna membentuk panja pe nanggulangan bencana untuk membuat regulasi yang komprehensi.”Kita sudah panggil semua stakeholder agar ada regulasi yang komprehensif,” tegasnya. Sementara Ketua Keluarga Besar Karo (KBK) Institut Teknologi Bandung (alumni ITB berasal dari Karo) Arya

“Padahal hal itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu acuan misalnya untuk menentukan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan,” tegasnya, Menurut Fahri, selain itu belum adanya peta komprehensif penuntasan masalah terhadap masyarakat terdampak. Padahal dari informasi di lapangan areal terdampak erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada satu titik. Sejak dari awal perlu ada penguraian masalah agar penyelesaiannya bisa diselesaikan secara bertahap. Fahri juga menegaskan, tanpa langkah komprehensif maka kebijakan penanggulangan bencana akan tambal sulam. “Pemerintah pun terkesan tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah dengan masalah. Seperti korban erupsi Sinabung ini masyarakat diberikan bantuan untuk sewa rumah, tapi tidak diberikan biaya untuk hidup sementara lahan tempat mereka menggantungkan hidup saat ini tidak lagi bisa dimanfaatkan. Bagaimana mereka mau hidup?,” tanya Fahri. Contoh lainnya, warga masyarakat yang direlokasi ke tempat yang jauh, mereka butuh biaya untuk transportasi, tapi hal itu tidak diberikan. Ada juga warga yang disewakan tanah untuk digarap, tapi tanah yang disewa juga terkena dampak erupsi sehingga tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Untuk apa kalau begitu lahan disewa?,” katanya terheran. Fahri menambahkan, Presiden Jokowi beberapa kali datang melihat situasi Sinabung dan berjanji untuk membantu masyarakat di sekirar lokasi bencana akan membuat DPR RI mudah menagih janji tersebut kepada pemerintah. DPR diharapkan juga akan membentuk kaukus khusus supaya ada yang bisa ditanyakan secara tajam seperti soal ekskusi, implementasi. Karena, kata Fahri, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sinulingga mengungkapkan, sejak erupsi Sinabung pertumbuhan ekonomi di Karo turun 40 persen. De ngan demikian kalau pertumbuhan ke depan rata-rata 5 persen saja dalam kondisi normal,maka akan butuh delapan tahun bagi Kabupaten Karo untuk bisa mencapai posisi ekonomi seperti tahun 2012 yaitu sejak Sinabung mengalami erupsi.

Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi.

PARLEMENTARIA


67

LIPUTAN KHUSUS

“Pertumbuhan pertanian yang menjadi andalan utama turun 40 persen. Juga pertumbuhan pendidikan turun 35 persen karena sejak erupsi makin sedikit putra - putri Karo yang belajar di perguruan tinggi. Secara rata-rata Kabupaten Karo mengalami penurunan ekonomi sebesar 40 persen. Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen saja kedepannya, maka masih butuh waktu delapan tahun untuk membangun Karo seperti tahun 2012 sejak erupsi terjadi,” tegas Arya. Berdasarkan kajian KBK ITB, Kabupaten Karo mengala mi kerugian Rp 2 triliun setiap tahunnya sejak erupsi terjadi. Jika ini dibiarkan tanpa ditangani dengan baik, dapat dipastikan Kabupaten Karo akan mengalami penurunan kualitas hidup. Dengan adanya penurunan hasil pertanian diharapkan akan ada bantuan meka nik sehingga petani dapat mengolah produk pertanian yang bernilai jual lebih tinggi.

Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang menganggap pemerintah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baru

Arya juga menyesalkan tidak adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap penduduk yang bermukim di radius 5-10 kilometer dari puncak kawah Sinabung. Padahal selain masyarakat yang harus direlokasi di radius 3 km, masyarakat yang tinggal di radius 5-10 juga me ngalami penurunan kualitas kehidupan perekonomian. Beri Bantuan Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung. Bantuan sebesar Rp 607.000.000 merupakan sumbangan dari para anggota DPR RI yang dikoordinir oleh para anggota DPR dari daerah Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan secara simbolik kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Saberina Tarigan. Jusuf Kalla ini masih baru,” tambahnya.

“Kami datang ke Kabupaten Karo ini guna memenuhi janji anggota DPR RI meringankan korban erupsi Gunung Sinabung. Janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Sayangnya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara tidak bisa bersama kami karena kesibukannya dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI,” ujar anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Barat ini, di hadapan tokoh masyarakat Kabanjahe, Sekda Kabupaten Karo Saberina Tarigan, Kapolres dan Dandim Kabupa ten Karo, di kantor Bupati Karo, Sumatera Utara.

Namun demikian DPR tetap meminta pemerintah untuk memperbaiki langkah dan kebijakan yang diambil terkait erupsi Sinabung. “Sepertinya ada yang kurang pas dari cara-cara yang diambil Pemerintah dalam merecovery korban erupsi Gunung Sinabung. Penilaian kami, semua yang dilakukan pemerintah terkesan sekedar reaktif, tanpa ada konsep yang terukur untuk membantu korban erupsi ini,” tegas Fahri.

Fahri juga meminta masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung untuk bersabar jika memang menganggap pemer int ah masih belum maksimal membantu menanggulangi korban. Hal ini menurutnya harus dipahami karena pemerintahan Jokowi-JK yang juga masih baru. “Masalahnya, pemerintahan Joko Widodo-

Karakter Sinabung yang unik yang meletus tidak sekaligus dan sudah berlangsung bertahun-tahun sampai saat ini memang membuat penanganan Sinabung menjadi berlarut-larut. Ditambah lagi sampai saat ini belum ada satupun teknologi yang bisa memprediksi kapan hal ini akan berakhir. (tt) foto: dok/parle/hr

68

PARLEMENTARIA


SELEBRITIS

Ari Tulang

Pengalaman Pertama Masuk Gedung DPR PARLEMENTARIA


69

SELEBRITIS

dikecilin, baru jam-jam tertentu musiknya bisa digunakan dengan normal. Tapi jujur ya tempat ini menarik sekali, tidak seseram yang dibayangkan, terlebih lagi disini ternyata juga bisa digelar fashion show yang menampilkan karya anak bangsa, benar-benar luar biasa,” ungkap Ari Tulang. Meski sangat terkesan dengan gedung parlemen yang menjadi rumah rakyat ini, namun tidak serta merta ia ingin terus berdiam di gedung ini alias menjadi wakil rakyat. Pria kelahiran 3 Juni 1964 ini mengaku belum berminat untuk menjadi wakil rakyat atau bergelut dalam dunia politik. Baginya memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat tidak harus melalui politik. ia lebih melihat segala sesuatunya dari kemampuan yang ia miliki. Hal tersebut menurutnya bagian dari tanggung jawab yang harus dijalaninya.

“E

xcited.” Itulah kata per tama yang terlontar dari bibir Koreografer Ari Tulang saat memasuki gedung DPR RI. Ya, hari itu pertama kalinya pria bernama asli Ari Wisaksono ini masuk ke rumah rakyat ini. Bukan untuk demo, juga bukan untuk rapat audiensi dengan wakil rakyat. Kedatangannya itu untuk melatih para istri Anggota DPR RI yang tergabung dalam wadah bernama PIA (Persaudaraan Istri Anggota) yang

70

PARLEMENTARIA


tengah menyelenggarakan salah satu programnya Talkshow dan Fashion show berbagai rancangan dari disainer ternama tanah air. “Ini pengalaman pertama saya masuk di gedung DPR. Biasanya hanya sekedar lewat atau malah menghindar karena ada demo. Nah, pas masuk gedung DPR ada kesan berbeda, ketika menuju kesini saja ba nyak orang-orang, para wartawan yang meliput berbagai kegiatan disini. Dan, waktu latihan pun tidak bisa seenak kita, musiknya harus

Pria yang pernah menyutradarai berbagai pertunjukan drama musikal dan operet ini mengaku menaruh harapan besar terhadap wakil rakyat dan pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah kemajuan di bidang seni dan budaya. Terlebih lagi dikatakannya saat ini tidak sedikit wakil rakyat yang berlatar belakang seniman. Dari sana tentu tidak hanya dapat melihat namun juga merasakan nasib atau kesejahteraan seorang seniman. Hingga akhirnya tergerak untuk lebih bisa menyejahterakan para pekerja seni. Dengan peningkatan kesejahteraan dari pecinta seni diakuinya akan berdampak luas terhadap daya kreat ifitas dan karya yang dihasil kan. Hingga akhirnya budaya bangsa sendiri pun dapat terus dilestarikan. “Kesejahteraan para pekerja seni yang notabene sudah mengharumkan nama bangsa perlu diperjuangkan, selain tentunya perlu perlin

dungan hukum yang jelas terhadap budaya asli bangsa sendiri, agar dikemudian hari tidak diklaim atau diakui negara lain,” harap Ari. Dari Penari, Sutradara dan Koreografer Melirik ke belakang koreografer terbaik dalam ajang Video Musik Indonesia dalam video klip Wulan Merindu yang dinyanyikan artis Cici Faramida ini mengisahkan karirnya di industri hiburan tanah air se bagai seorang penari. Ia pun sempat bergabung dengan organisasi Muda Manggala Indonesia (MMI) yang kemudian menggelar pagelaran tari bertajuk Gubah Laras pada tahun 1984 silam.

yang dinyanyikan Cici Faramida. Ia kemudian mendirikan sekaligus memimpin grup tari Art Production. Ia tularkan ilmu menari kepada anak didiknya. Bahkan ia pun kerap membawa anak didiknya itu mengisi acara di berbagai televisi. Tidak sedikit artis tanah air yang mempercayainya untuk menjadi pengarah gaya di beberapa video klipnya. Sebut saja Titi DJ, Shanty dan Heidi Yunus.

Ia pun kemudian bergabung de ngan sanggar tari Bagoes Indonesia pimpinan Ratna Dhumilah dan Studio tari 26 pimpinan Ati Ganda. Disan a ia aktif tampil di berbagai acara hingga kemudian menjadi penari latar di acara musik TVRI seperti Aneka Ria Safari dan Selek ta Pop. Pengalaman tersebut membuka kesempatan baru bagi Ari untuk bergabung dengan Papiko dan tampil dalam operet yang digawangi artis senior Titiek Puspa. Saat-saat itulah digunakan Ari untuk mengembangkan diri sebagai seorang koreografer.

Malang melintang di dunia Koreografer membuat nama Ari melambung, hingga akhirnya penghargaan dari Video Musik Indonesia di tahun 2000 menjadi pembuktian dirinya. Ia berhasil meraih penghargaan sebagai koreografer terbaik untuk video klip ‘Wulan Merindu’

Pada tahun 2000 ia menyutradarai sekaligus menjadi koreografer berbagai pertunjukan drama musikal, seperti Sehari Dengan Sherina, dan Untuk Aceh Dari Negeri. Tahuntahun berikutnya ia pun terlibat sebagai koreografer dalam drama musikal bertajuk Kupu-Kupu yang melibatkan banyak artis tenar Kupu-Kupu seperti Peterpan, Project Pop, Inul Daratista dan lain-lain. Kini, ditengah munculnya banyak koreografer pemula, Ari Tulang tak pernah surut untuk terus berkreasi, bahkan ia pun tengah mempersiapkan sebuah pagelaran besar, acara apa itu? “Tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya. (Ayu) foto: rizka/parle/hr

PARLEMENTARIA


71

Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial

S

etahun sudah DPR RI membuka akun twitter menyusul kemudian facebook dan youtube. Membuka ruang publik di media sosial secara bertahap dilatarbelakangi keinginan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat maupun stake holder lainnya. Meski demikian langkah tersebut tidak serta merta dilakukan mengikuti tren melainkan terlebih dulu dilakukan persiapan dan pelaksanaan tahap demi tahap secara serius. “Kami terlebih dahulu membahas dalam rapat Tim Kehumasan bagaimana langkah-langkah strategis bermedia sosial yang tepat bagi DPR,” ungkap Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko kepada Parlementaria. Sebelumnya, tutur Djaka, DPR pernah membuka akun twitter yang diupdate secara sistem yang disambungkan ke website DPR, sehingga begitu berita diupdate di website DPR secara otomatis akun twitter DPR juga terupdate. “Tapi dengan sistem tersebut kami menyadari esens i dari DPR bermedia sosial yang sebenarnya tidak tercapai. Karena dengan sistem seperti itu rakyat tidak berkomunikasi langsung. Untuk itu kami pilih untuk

72

PARLEMENTARIA


bermediasosial dalam arti sesungguhnya, yaitu berkomunikasi langsung dengan publik, sehingga DPR dapat langsung mengetahui aspirasi, keresahan dan keluhan publik tentang suatu permasalahan dan DPR dapat langsung membawanya dalam rapat. Pada saat rapat, publik dapat langsung mengikuti dan mengetahui perkembangan yang terjadi secara langsung melalui media sosial,” terang Djaka. Djaka kemudian mencontohkan jaring aspirasi yang langsung dilakukan melalui media sosial dan aspirasi tersebut langsung disampaikan para wakil rakyat dalam rapat-rapat Dewan dan dalam waktu bersamaan publik dapat langsung mengetahui “nasib” aspirasi mereka seperti tentang alokasi anggaran beasiswa, rencana kenaikan iuran BPJS dan sejumlah isu penting lainnya. “Karena salah satu upaya yang dilakukan Biro Humas dan Pemberitaan adalah menyampaikan kepada publik tentang pembahasan yang terjadi dalam rapat-rapat di DPR secara langsung atau live sehingga melalui media sosial, publik dapat

langsung mengetahui perkemba ngan isu yang penting bagi mereka dan untuk mengingatkan pihakpihak terkait lainnya. Biasanya mereka langsung me-retweet substansi yang mereka anggap penting misalnya tentang alokasi anggaran beasiswa, sejumlah akun resmi BEM Perguruan Tinggi aktif mengikuti perkembangan pembahasannya dan meretweet apa yang disampaikan DPR dan hasil keputusan rapat yang dihasilkan sehingga para followers mereka juga dapat langsung mengetahuinya dan dapat langsung menyampaikan tanggapannya kepada DPR dengan cara me-mention akun twitter DPR,” jelas Djaka. Second Track Diplomacy Tak hanya jaring aspirasi pub lik, melalui media sosial DPR juga melakukan second track diplomacy yaitu diplomasi parlemen melalui media sosial. “Parlemen negara-negara sahabat, kedutaan negara-negara sahabat dan lembaga internasional telah dengan serius bermedia sosial, sehingga melalui media sosial DPR dapat saling berkomunikasi dengan cair bersama mereka. Misalnya saat

mereka melakukan kunjungan persabahatan ke DPR, melalui media sosial kami langsung mengupdate kunjungan tersebut kepada mere ka dengan cara me-mention akun twitter mereka. Dalam tweet tersebut kami lengkapi dengan foto-foto dan kami unggah bersamaan de ngan pelaksanaan kunju ngan, dan merek a san gat mengapresiasinya dengan cara meretweet tweet tersebut sehingga dapat terbaca oleh semua followers mere ka ,” terang Djaka.

bagaimana caranya berkunjung ke DPR, bagaimana caranya menyampaikan aspirasi secara resmi ke DPR, bagaimana caranya magang di DPR, meminjam buku koleksi perpustakaan DPR, meminta informasi atau data untuk keperluan penyusunan skripsi.

Namun dengan adanya media sos ial ini diharapkan masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang benar-benar jelas dan akurat yang langsung dari wakilnya. Dengan memberikan informasi yang up to date terkait dengan DPR secara langsung kepada rakyat maka diharapkan dapat tercipta lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan dengan rakyat.

Langkah ini tentunya diharapkan mampu membuka jalur diplomasi parlemen lebih luas lagi karena berdasarkan data the World eParliament 2012, sepertiga dari seluruh parlemen di dunia telah hadir di dunia media sosial dan sepertiga lainnya telah berencana untuk membuka akun resmi nya di dunia media sosial. Dengan adanya akun resmi media sosial ini, maka Parlemen di seluruh dunia khususnya DPR RI akan dengan cepat mendapatkan akses informasi terutama dalam hubun gan diplomasi antar parlemen di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bahwa parlemen-parlemen di dunia yang sudah memiliki akun media sosial dan mereka sering kali mengg unakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan atas kebijakankebijakan yang telah diambil atas suatu masalah. Membuka Sekat Melalui media sosial pula Biro Humas dan Pemberitaan berupaya membuka ruang publik yang selama ini terkesan ada sekat. Dijelaskan Djaka, masyarakat kerap kali bertanya melalui twitter tentang

dan minimnya public trust terhadap DPR RI juga merupakan faktor pendorong lainnya bagi DPR RI untuk secara serius hadir dalam dunia media sosial. Seperti diketahui bahwa terkadang masyarakat masih minim mendapatkan informasi atas kebijakan apa saja yang telah dilakukan DPR dan hal inilah yang menimbulkan stigma negatif bahwa DPR tidak bekerja.

Jembatan Penghubung

“Berbagai per tanyaan tersebut langsung kami jawab dan kami berikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme serta persyaratannya melalui media sosial sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot menelpon atau harus membuka website DPR,” imbuh Djaka. Karenanya dengan adanya media sosial ini diharapkan mampu mengura ngi stigma bahwa ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Adanya sentimen publik terhadap DPR RI yang cenderung negatif

Selain membuka sekat de ngan pub lik, media sosial juga menjadi jembatan penghubung antara rakyat de ngan para wakilnya. Karena itu dengan media sosial dapat diciptakan komunikasi tiga arah antara rakyat, DPR dan anggota DPR. Hal ini dimungkinkan karena ketika terkait suatu permasalahan yang berkembang, secara aktif sejumlah anggota DPR yang aktif di media sosial langsung merespon berbagai permasalahan yang berkembang melalui akun twitter resmi @DPR_RI. “Misalnya saat polemik PSSI memanas, media sosial DPR langsung menghubungkan publik kepada Para Anggota Komisi X yang membidangi olahraga dan Anggota DPR tersebut dapat langsung merespon. Publik mengapresiasi respon terse-

PARLEMENTARIA


73

but dengan cara me-retweet respon tersebut,” terang Djaka. Permasalahan di masyarakat sa ngatlah kompleks dan terkadang masih ada kendala bagi masyarakat untuk mengadukan permasalahan tersebut. Dengan adanya media sosial inilah masyarakat dapat menyampaikan aduan dan aspirasinya langsung kepada wakilnya melalui media sosial DPR RI. Pendidikan Politik Selain itu, melalui media sosial, juga diupayakan pendidikan politik tentang keparlemenan antara lain dengan cara menjelaskan berbagai proses dan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang dan mekanisme pembahasan anggaran serta sejarah yang berkaitan dengan keparlemenan. “Kami menyadari mayoritas gene rasi muda hidup di dunia media sosial karenanya kami berupaya memberikan pemahaman tentang sejarah keparlemenan, mekanisme demokrasi yang berjalan di DPR melalui media sosial sehingga merek a memahami dan merasa dekat hingga akhirnya diharapkan para generasi penerus bangsa tidak akan alergi politik dan mereka dapat memahami peran penting DPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Djaka. Djaka mengakui masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola akun media sosial DPR. “Bagaimana pun DPR adalah lembaga politik, kami harus ekstra hati-hati,” tandas Djaka. Terkait berbagai hal teknis, media sosial DPR juga tidak bisa melakukan cara-cara yang digunakan oleh akun media sosial selebritis atau akun media sosial bisnis. Untuk followers, misalnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan menjelas-

74

PARLEMENTARIA


kan tim media sosial memilih secara organik. “Sehingga kami dapat men getahui secara pasti berapa banyak publik ataupun lembaga dan organisasi yang secara rutin mengikuti perkembangan yang ada di parlemen,” jelas Djaka. Djaka berharap dengan ikutnya DPR masuk ke dalam dunia media sosial secara serius dapat lebih mening katkan iklim berdemokrasi yang sehat di Indonesia. “Karena kami yakin demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penyaluran partisipasi publik dipermudah dengan adanya media sosial,” tegas Djaka.

Karena kami yakin demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika ada partisipasi publik. Penya luran partisipasi publik dipermudah dengan adanya media sosial. Lebih lanjut Djaka menjelaskan, tidak hanya di twitter DPR RI hadir. Melainkan juga di facebook dan ke depan youtube juga akan dikelola secara serius oleh Biro Humas dan Pemberitaan guna menjembatani DPR RI dengan rakyat yang diwakilinya. Langkah tersebut patut diapresiasi mengingat berdasarkan laporan tentang pengguna facebook yang mengakses melalui mobile phone di seluruh dunia dari sebuah perusahaan riset pasar eMarketer melaporkan bahwa 63 juta orang di Indonesia mengakses facebook melalui handphone di tahun 2015 atau mencapai angka 92,4 di tahun 2015 yang naik dari persentase sebelumnya 88,1 persen di tahun 2014.

Mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial demikian besar maka kehadiran akun resmi DPR RI di dunia media sosial merupakan suatu keniscaya an. Karena selain merupakan kebutuhan untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat, kehadiran DPR RI di dunia media sosial juga merupakan sebuah upaya untuk merevitalisasi keterlibatan publik dalam diskusi politik dan pengambilan keputusan. Arti penting bermediasosial bagi parlemen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan fungsi parlemen juga telah mengundang perhatian organisasi parlemen sedunia Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan dikeluarkannya Social Media Guidelines for Parliaments yang bertujuan untuk mendorong pengg unaan media sosial lebih luas, lebih efisien dan lebih efektif oleh parlemen. Meskipun demikian, setiap parlemen, sebagaimana pendapat Anders B Johnson, masih harus terus menjajaki bagaimana menggunakan media sosial secara efektif dan tantangan utama parlemen dalam bermedia sosial adalah menemukan menarik untuk mengundang ke terlibatan publik pada akun media sosial parlemen. Akan tetapi kehadiran parlemen di dunia media sosial merupakan suatu keniscayaan sebab kehadir an akun resmi parlemen di dunia media sosial memperkuat hubu ngan antara parlemen dan warga negara sehingga pada gilirannya nanti dapat berkontribusi terhadap terbangunnya parlemen yang lebih baik dan lebih kuat dan mampu mendorong terwujudnya parlemen yang lebih demokratis. (skr) foto: nae furodji/parle/hr

PARLEMEN DUNIA

Kajian Keterbukaan Akses Informasi Publik Lesson Learned Bill Digest (Rekam Jejak Lembaga Dewan di Bidang Legislasi) Parlemen Afrika Selatan Oleh Tim CEPP UI

A

frika Selatan merupakan negara yang terletak pa ling ujung di selatan Benua Afrika. Sejarah mencatat banyak peristiwa penting terjadi di Afrika Selatan semenjak abad ke-15. Di antaranya ialah ketika Bartolomeus Diaz seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang mengawali sejarah bangsa Eropa berlayar ke negara-negara AsiaAfrika menamakan Tanjung Badai pada wilayah tanjung di selatan Afrika Selatan. Asal penamaan ini karena peristiwa hantaman badai yang menerjang kapalnya sewaktu berlayar di dekat tanjung tersebut pada Maret 1448. Nama Tanjung Badai kemudian diganti oleh John II dari Portugal menjadi Tanjung Harapan untuk meningkatkan semangat Bangsa Eropa demi membuka jalur laut menuju Asia.

Afrika selatan telah bertransformasi dari negara yang mempraktikan politik rasial menjadi negara demokratis pasca dihapuskannya politik apartheid. Revolusi sosi al politik berdampak luas yang mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi dua arah. Salah satu dampak utama dari revolusi sosial politik Afrika Selatan adalah keterbukaan arus informasi publik yang sebelumnya tidak ada saat dipraktikannya politik apartheid. Keterbukaan arus informasi publik menyebar ke lembaga-lembaga negara termasuk lembaga legislatif. Keterbukaan akses informasi publik di Parlemen Afrika Selatan dapat dilihat melalui website www.parliament.gov.za Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam keterbukaan akses infor-

masi publik. Khusus untuk lembaga legislatif diberbagai negara termasuk Indonesia memiliki tiga fokus utama kinerja parlemen yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Model transparansi yang telah diterapkan di negara-negara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan akses informasi kepada publik. Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai Bill Digest atau Rekam Jejak Lembaga Dewan di Bidang Legislasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang di Parlemen Afrika Selatan. Rekam Jejak Lembaga menjadi tolok ukur dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas Parlemen dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan mempelajari Bill Digest dari Parle-

PARLEMENTARIA


75

PARLEMEN DUNIA

men Afrika Selatan dapat menjadi contoh dalam membuat Rekam Jejak Lembaga di Indonesia.

informasi kepada publik, dan e) memudahkan publik untuk menyampaikan aspirasi dan berpar-

Gambar 1. Parlemen Afrika Selatan

Bill digest di Afrika Selatan Bill digest di Parlemen Afrika Selatan merupakan salah satu cara mewujudkan kemudahan akses bagi masyarakat Afrika Selatan dalam memantau kinerja legislasi parlemen mereka. Pentingnya kemudahan akses yang dituangkan dalam bill digest ini tidak terlepas dari sejarah demokratisasi di Afrika Selatan. Keinginan untuk mewujudkan negara demokratis yang modern menyadarkan para pemimpin politik di Afrika Selatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan lembaga negara. Usaha yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan website parlemen dengan menampilkan laman khusus untuk bill digest. Laman bill digest ini bertujuan untuk: a) mendorong akuntabilitas lembaga dewan, b) mengintegrasikan sistem legislasi, c) menyederhanakan format laporan hasil proses leg islasi di parlemen, d) memberikan akses 76

PARLEMENTARIA


tisipasi dalam proses legislasi. Berikut merupakan tampilan laman website bill digest parlemen Afrika Selatan. Pada laman bill digest tersebut nampak adanya informasi terkait program legislasi yang dibuat seperti RUU apa yang sedang diproses, pihak yang me ngajukan RUU tersebut, tanggal diajukannya RUU tersebut, status dari RUU tersebut, masukkan ( feedback), dan pengingat sejauh mana proses penyusunan sebuah undang-undang telah berlangsung (reminder). Dalam hal ini, publik sangat diuntungkan de ngan adanya fitur masukkan yang memungk inkan publik untuk mengirimkan opini dan aspirasi mereka terhadap undang-undang yang sudah dibentuk. Melalui bill digest, publik akan semakin mudah dalam menyampaikan gagasan mereka dalam penyusunan sebuah undang-undang.

Politik apharteid sepertinya menjadi cambuk bagi masyarakat Afrika selatan agar kondisi politik serupa tidak lagi terjadi. Berak hirnya kebijakan politik apharteid di Afrika Selatan selain dari peran tokoh kharismatik Nelson Mandela juga tidak terlepas dari peran parlemen (National Assembly) di Afrika Selatan yang terus berusaha mendorong negara Afrika Selatan untuk menjadi lebih demokratis. Pentingnya memelihara demokrasi di Afrika Selatan karena negara dengan penduduk sebanyak 54 juta jiwa lebih (estimasi 2014) pernah mengalami masa lalu yang tidak mengenakkan terkait kebijakan apharteid. Parlemen di Afrika Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam demokratisasi di Afrika Selatan. Salah satu fungsi utama National Assembly adalah fungsi le gislasi yang termasuk di dalamnya yakni membuat undang-undang, merevisi undang-undang dan juga membatalkan atau menghapus undang-undang. Kedua lembaga yakni National Assembly dan National Council of Provinces mempunyai peran dan kewenan gan masing-masing dalam sebuah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Secara sederhananya, Pembentukan sebuah Undang-undang di Afrika Selatan dimulai dengan mendiskusikan sebuah naskah yang telah dibuat oleh kementerian terkait isu-isu tertentu, naskah tersebut dikenal dengan istilah “Green Paper” yang kemudian dipublikasikan untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan masukan masyarakat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh kementerian terkait atau tim yang dibentuk untuk menyusun undang-undang untuk melakukan penyempur-

Gambar 2. Laman Bill Digest Website Parlemen Afrika Selatan

naan Green paper tersebut. Hasil penyempurnaan Green paper disebut dengan istilah White Paper; inilah yang kemudian dibahas oleh komisi terkait di parlemen untuk kemudian direvisi atau ditolak. White Paper yang telah dibahas kemudian dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pendalaman. Antara National Assembly dan Provincial legislature mempunyai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing. Keduanya mempu nyai kewenangan secara bersama untuk membuat undang-undang dalam bidang agrikultur, kesehatan, perumahan, lingkungan dan pendidikan sedangkan Provincial Legislature mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur daerah masing-masing dalam bidang: pembangunan daerah, pengaturan Jalan dan lalu lintas, pengaturan minuman beralkohol dan juga yang terkait dengan olahraga daerah. Selain keempat hal tersebut, menjadi domain dari National Asssembly. Manfaat Bill Digest dalam Mewujudkan Parlemen Modern Keterbukaan akses informasi pu

blik memiliki dua prinsip penting yaitu transparansi dan akuntabilitas informasi. Kedua prinsip ini sudah diterapkan di dalam fungsi legislasi yang ada di parlemen Afrika Selatan, khususnya di dalam fungsi legislasi. Bill Digest yang sudah diintegrasikan di dalam web site Parlemen Afrika Selatan membuktikan bahwa adanya keinginan dari Parlemen Afrika Selatan untuk membuka akses informasi yang transparan dan juga akuntabel. Selain itu, bill digest yang terdapat di Parlemen Afrika Selatan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan undangundang yang sedang dibahas di parlemen. Bill Digest di Parlemen Afrika Selatan merupakan salah satu bentuk dari demokrasi partispatoris yang menekankan per an serta dari masyarakat di dalam proses pembentukan undang-undang di parlemen, sehingga, rakyat tidak hanya dipandang sebagai konstituen dari anggota palemen, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan di dalam demokrasi. Pemaparan di atas terkait pro ses penyusunan undang-undang

memberikan suatu arti penting bahwa setiap produk legislasi yang disusun melalui berbagai tahapan penyusunan. Sebelum adanya bill digest khususnya ketika penyusunan undang-undang masih bersifat paper-based, publik kesulitan dalam mengikuti proses peny usunan produk undangundang. Akses untuk mengikuti alur penyusunan tersebut tidak mudah di dapatkan oleh publik secara luas. Namun, dengan pemanfaatan teknologi informasi digital seperti di website Parlemen Afrika Selatan, bill digest ditampikan dengan fitur yang memungk in k an publi k dapat mengakses dan menelusuri pro ses penyusunan undang-undang memberikan sebuah kemudahan bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran lembaga negara. Selain itu, adanya bill digest ini mewujudkan transparansi dalam proses legislasi yang memungkinkan publik untuk dapat mengakses dan memberikan masukkan kepada parlemen secara mudah, cepat, dan tepat. Bill Digest tidak hanya memberikan informasi tentang proses penyusunan undang-undang yang dilakukan di parlemen. Terkait dengan salah satu prinsip keterbukaan akses informasi, maka bill digest juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyusunan undang-undang di parlemen melalui berbagai tahap an yang cukup panjang sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sebuah undangundang. Prinsip akuntabilitas inilah yang ditunjukkan kepada publik melalui bill digest. Sebelum adanya bill digest, masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan informasi terkait dengan proses penyusunan undang-undang di parlemen. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penyusu-

PARLEMENTARIA


77

PARLEMEN DUNIA

nan undang-undang, harus mendatangi gedung parlemen untuk mendaptkan informasi mengenai proses penyusunan undang-undang. Dengan adanya bill digest, maka masyarakat tidak lagi harus datang ke gedung parlemen untuk memperoleh informasi terkait dengan proses penyusunan undang-undang; masyarakat hanya cukup mengakses web site parlemen dan mendapatkan informasi secara rinci. Hal ini merupakan manfaat dari penggunaan teknologi informasi digital di dalam politik untuk mewujudkan parlemen yang transparan dan akuntabel. Bill digest sebagai sebuah bentuk transparansi di dalam fungsi le gislasi yang diterapkan di Afrika 78

PARLEMENTARIA


Selatan juga dapat menjadi sebuah lesson learned untuk DPR RI. Untuk mendukung DPR RI sebagai parlemen yang mod ern, maka peran bill digest sangat penting. Dengan adanya bill digest yang terintegrasi dengan web site DPR RI, maka proses peny usunan undang-undang menjadi lebih transparan dan akuntabel. DPR RI periode 2014-2019 memiliki tugas penting untuk segera menuntaskan berbagai rancangan undangundang yang sudah ditetapkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Terdapat 160 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2014-2015; sebanyak 37 RUU merupakan prioritas di tahun 2015 dan 5 RUU kumulatif terbuka. Melihat banyaknya RUU yang masuk di dalam Prolegnas,

maka bill digest memiliki peranan penting untuk menyosialisasikan proses penyusunan RUU di DPR RI. Publik dapat diikutsertakan di dalam proses penyusunan; hal ini tidak saja memposisikan pu blik sebagai konstituen dari setiap anggota DPR, tetapi juga mendorong partisipasi publik sehingga secara lebih luas, demokrasi di Indonesia dapat bersifat demokrasi yang partisipatoris. Sesuai dengan prinsip keterbukaan akses informasi, maka bill digest dapat memperlihatkan proses penyusunan undang-undang secara transpa ran dan akuntabel, sehingga DPR RI sebagai lembaga perwakilan dapat bertransformasi sebagai parlemen yang modern khususnya di bidang legislasi.

POJOK PARLE

T

uhan kirimkanlah aku, kekasih yang baik hati , yang mencintai aku , apa ad anya ... Mawar ini semakin layu, tak ada yang memiliki, seperti aku ini, semakin pupus…

Demikianlah lagu yang dibawakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto, usai memberikan sambutan pada acara Press Gathering Wartawan Koordiatoriat DPR RI, di Cipanas, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Aplaus pun diberikan oleh setidaknya 150-an Wartawan Koordinatoriat DPR RI pada acara yang digelar oleh Bagian Pemberitaan, Biro Humas dan Pemberitaan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Bahkan tak sedikit para wartawan berjoget bersama untuk mengiringi nyanyi an merdu Novanto. Hal tak diduga pun terjadi di sela-sela Novanto bernyanyi. Beberapa wartawan merangsek naik ke atas panggung. Tentunya bukan untuk meminta Novanto turun panggung, tapi mengajak selfie orang nomor satu di DPR itu. Iya, selfie. Istilah kekinian untuk memfoto diri sendiri menggunakan kamera webcam atau kamera yang tersemat di telepon genggam. Tapi, karena aktifitas foto ini beramai-ramai, maka bisa dikatakan groufie. Bahkan, tongkat narsis (tongsis) pun digunakan untuk memudahkan aktifitas narsisme ini. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan, Djaka Dwi Winarko pun “nimbrung” di aksi selfie ini. Nampak keceriaan dari awak media

yang sempat selfie bersama Politisi Golkar ini. Senyum sumringah pun nampak di wajah Novanto. Usai aksi selfie, sempat terdengar oleh telinga awak Parlementaria, sebuah ungkapan dari seorang wartawan. “Baru kali ini bisa selfie bareng Ketua DPR,” serunya. Temannya pun menimpali, “Beda sama Ketua-ketua DPR yang dulu,”. Keduanya pun tertawa sembari melihat hasil fotonya. Dalam sambutannya, Novanto menekankan, media dan wartawan memiliki peran penting dalam publikasi seluruh kegiatan di lingkungan DPR RI. Dengan adanya media dan wartawan, banyak isu nasional dan penting dari DPR dapat segera tersiar kepada masyarakat. Tentunya, kerjasama antara DPR dan wartawan dirasa sa ngat penting, dan perlu untuk ditingkatkan. “Suatu kebahagiaan, karena saya bisa bertemu dengan para wartawan. Saya akui, saya bisa menjadi Ketua DPR pun tak bisa lepas dari peran wartawan dan media. Kami harapkan kerjasama penting ini dapat dilanjutkan,” ungkap Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I ini. Novanto mengungkapkan harapan kepada seluruh peserta acara untuk dapat menciptakan rasa kekeluargaan di antara DPR dan wartawan. Persahabatan ke duanya pun perlu ditingkatkan. Selain itu, kekompakan sesama wartawan juga diharapkan dapat berjalan de ngan sebaik-baiknya, harapnya. (sf) foto: denus/parle/hr

PARLEMENTARIA


79

Edisi 123 TH. XLV, 2015

Recommend Documents