Edisi 110 TH. XLIV, 2014

Edisi 110 TH. XLIV, 2014

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita 2

PARLEMENTARIA

EDISI 110 TH. XLIV, 2014

Pengantar Redaksi Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif akan digelar pada tanggal 9 April 2014 mendatang. Sekitar sebulan lagi perhatian kita akan tertuju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sebab melalui pemilu tersebut akan ditentukan bagaimana arah perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Menjelang pesta akbar tersebut, Parlementaria menurunkan laporan utama bertajuk “Timbang Dulu Baru Pilih” dimaksudkan agar wakil-wakil kita yang akan terpilih nanti merupakan pilihan cerdas rakyat kita yang benar-benar amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita semua berharap, para anggota Dewan sete lah masuk Senayan bisa mengantar bangsa lebih maju, makmur dan lebih sejahtera. Sebagai pemilih cerdas, rakyat harus kita ajak untuk memilih seorang wakil rakyat yang negarawan. Pemi lih hendaknya dapat mengenali dulu calonnya, baru memastikan pilihannya, jangan terjebak budaya transaksional, sebab caleg yang dipilih akan mengusung program besar yang menentukan masa depan bangsa.

Di bidang pengawasan, dilaporkan mengenai berbagai kendala pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di lapangan, sebab program melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ini mengalami banyak kendala. Program mulia yang dimaksudkan untuk menyehatkan bangsa ini diharapkan akan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya untuk masyarakat kecil dan menengah. Dalam rubrik anggaran disajikan tulisan mengenai anggaran saksi pemilu yang menuai kontroversial. Sedangkan bidang legislasi, diturunkan soal dianulirnya UU Pilpres oleh MK dan RUU tentang Pengakuan dan Perlin dungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Tidak ketinggalan, banjir yang melanda hampir seluruh wilayah nusantara disajikan dalam rubrik sorotan. Berbeda dengan musibah banjir yang terjadi sebelumnyai hanya di wilayah tertentu, namun kali ini hampir merata di seluruh wilayah, bahkan di seantero dunia mengalami hal yang sama. Kiranya patut dikaji, apakah kejadian ini merupakan fenomena baru karena kesalahan manusia sebagai akibat pemanasan global.

PARLEMENTARIA


3

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV,5715350 2014 4 Telp. (021) 5715348,5715586, Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PROLOG

|8

PROLOG

Timbang Dulu Baru Pilih

Timbang Dulu Baru Pilih Pemilu sudah di depan mata. Perhatian dan energi kita tercurah pada perhelatan 9 April 2014 itu. Ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan pendidikan politik, mereka bisa lebih kritis dan selektif memilih. Dan Pemilu pun bisa menjadi pesta demokrasi sungguhan. Namun, ketika masyarakat belum tersentuh pendidikan politik, maka Pemilu bisa menjadi pesta transaksional. PROFIL Irgan Chairul Mahfiz

| 52

Bertemu dengan duri dan ranjau dalam berjuang adalah niscaya, tapi percayalah diakhir perjuangan kamu akan menemukan kebahagiaan. Ungkapan sederhana namun sarat akan makna itulah yang agaknya selalu terpatri dalam diri Irgan Chairul Mahfiz. Hingga akhirnya buah dari perjuangannya pun berhasil diraihnya. PENGAWASAN

| 33

PPPK, Solusi Tenaga Honorer Yang Tidak Lulus CPNS Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR-RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk secara cermat melakukan audit dan menyampaikan hasilnya terhadap penggunaan dana otsus, baik di Papua dan Papua Barat, maupun Aceh, sehingga tepat sasasan.

8

LAPORAN UTAMA

11

sUMBANG SARAN

30

Pragmatisme dan Transaksional Masih Tinggi Wajah Demokrasi PascaAmandemen UUD 1945

PENGAWASAN PPPK, Solusi Tenaga Honorer Yang Tidak Lulus CPNS Tidak Ada Perbedaan Status Sosial dalam Pelayanan Kesehatan

33 35

ANGGARAN

39

LEGISLASI

42

Saksi Independen Hindari Kecurangan

Pemerintah Dituntut Keluarkan Perpu Hapus Ambang Batas Parpol RUU PPHMHA : Lindungi Hak Masyarakat Adat

44

FOTO BERITA

46

KIAT SEHAT

50

Bahagia dengan Penuaan

PROFIL

52

KUNJUNGAN KERJA

57

SOROTAN

66

liputan khusus

68

SELEBRITIS

70

Irgan Chairul Mahfiz Pantang Pulang Sebelum Sukses

Perlu Solusi Sistematis Tangani Banjir

DPR Himbau Dunia Internasional Larang Warga nya Beli Properti Ilegal Israel di Tanah Palestina Denny Chandra Politik Tidak Harus Jadi Bahasan Serius

PERNIK Bronze Untuk Parlementaria

74

OPINI

77

POJOK PARLE

79

Menyambut Lahirnya UndangUndang Perdagangan Bikin Mobil = Gubernur Bikin Pesawat = Presiden

ASPIRASI

Pemalsuan Surat Tanah oleh Kepala Desa Sukaharja Pelapor selaku wakil dari masyarakat Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten. Bogor, Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan penyelidikan dan pengusutan atas dugaan pembelian fiktif tanah milik warga seluas 29 Ha oleh IPB senilai Rp. 43 Milyar, melalui Kepala Desa Sukaharja, Sdr. Karyadi Fandrek dengan modus pemalsuan surat-surat tanah milik ± 63 KK. Menurut pelapor, pembelian lahan fiktif oleh IPB tersebut telah meresahkan masyarakat setempat karena warga merasa tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun. Dan sebagian besar dari lahan tersebut tidak diberikan ganti rugi,

hanya lahan seluas 2 Ha yang mendapatkan ganti rugi. Menurut pelapor bahwa warga merasa diintimidasi dan takut untuk melaporkan hal tersebut kepada kepolisian karena oknum Kepala Desa tersebut seringkali memanfaatkan jasa kelompok preman. Pelapor memohon kepada Ketua DPR RI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Mamun dan Rozak, Bogor Jawa Barat

Permohonan Pendampingan dan Advokasi Rencana Pemkab Majalengka Menutup Pabrik Kapur Pelapor mewakili para pekerja pabrik kapur di Kampung Pajagan, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, yang menolak rencana Pemkab Majalengka yang akan menggusur/menutup sejumlah pabrik kapur milik warga yang dimiliki secara turun menurun sejak 1974, padahal pabrik tersebut berada di atas tanah milik pribadi yang bersertifikat sehingga sah secara hukum namun warga belum memperpanjang izin karena Pemkab tidak memberi peluang untuk memperpanjang izin tersebut. Jika alasan Pemkab hal tersebut dilakukan sesuai Perda, seharusnya Perda menyesuaikan kultur dan kondisi masyarakat yang ada bukan

6

PARLEMENTARIA


sebaliknya dan warga menduga hal tersebut disinyalir untuk kepentingan pribadi/bisnis dengan mengorbankan pengusaha tradisional. Pelapor memohon agar DPR RI melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saeful Yunus, Majalengka, Jawa Barat

Usulan Bangka Belitung sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Pelapor mengajukan usulan berdasarkan pertimbangan pada berbagai aspek, mulai dari geografis, kondisi demografi, geo-sosial, geologi, geo-ekonomi dan sejarah. Pelapor menyampaikan usulan tersebut sejalan dengan pidato Bapak Mendagri dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 September 2013, dalam acara pelantikan Plt. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang menyatakan bahwa dari berbagai aspek, Kepulauan Bangka Belitung pantas menjadi Ibukota Negara RI.

Pelapor menyatakan, bahwa usulan dan keinginan tersebut timbul kembali pada saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan memindahkan Ibukota Negara RI dan akan membentuk tim terkait hal tersebut apalagi mengingat Pulau Bangka pernah menjadi Ibukota Negara RI, pada waktu Bung Karno dan kawan-kawannya diasingkan ke Pulau Bangka.

Johan Murod dan Agus Adaw Pangkal Pinang, Bangka Belitung

Ketegasan Label Halal pada Berbagai Produk yang Beredar Pelapor adalah Letkol Purnawirawan TNI AD, menyampaikan keluhan atas masih minimnya produk-produk makanan dan restoran yang belum berstatus halal dari MUI, meskipun negara Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim. Pelapor mengusulkan agar Pemerint ah membuat undang-undang yang mengatur setiap makanan yang ada di Indonesia terjamin kehalalannya, baik yang ada di mal-mal maupun pedagang kaki lima.

Pelapor berharap bukan hanya produk makanan saja yang diinvestigasi, tetapi produk lain seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain serta pengawasan atas penggunaan bahan pengawet dan pewarna pada makanan yang tidak diperbolehkan untuk makanan. Demikian pula pengawasan atas hewan potong, seperti ayam, sapi dan lain-lain.

Sri Rahardjo, Bandung, Jawa Barat

Sepengetahuan pelapor, produsen dan penjual makanan wajib mencantumkan status kehalalan produknya, karena banyak penjual makanan yang mengaku makanannya halal tetapi menggunakan bahan yang tidak diperbolehkan (tidak halal), seperti lemak babi dan rhum yang mengandung alkohol.

PARLEMENTARIA


7

PROLOG

Pemilu sudah di depan mata. Perhatian dan energi kita tercurah pada perhelatan 9 April 2014 itu. Ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan pendidikan politik, mereka bisa lebih kritis dan selektif memilih. Dan Pemilu pun bisa menjadi pesta demokrasi sungguhan. Namun, ketika masyarakat belum tersentuh pendidikan politik, maka Pemilu bisa menjadi pesta transaksional. 8

PARLEMENTARIA


D

alam Daf t ar C aleg Tet ap (DC T ) 2014, memang, hampir 90% anggota DPR RI periode 2009-2014 masih mencalonkan diri dalam Pemilu legislatif kali ini. Namun, para caleg pendatang baru juga cukup banyak yang ikut bertarung. Akankah wajah DPR RI diisi muka-muka baru yang lebih segar atau tetap berwajah lama? Sebagian meyakini, DPR RI tetap berwajah lama, sebagian lainnya menyakini akan berwajah baru. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo dalam kesempatan wawancara eksklusif dengan Parlementaria, pertengahan Februari lalu, melihat, tampaknya tak akan ada perubahan wajah di DPR. Namun, pengamat politik Ray Rangkuti optimis akan muncul banyak aktor baru di DPR RI, yang berarti DPR diharapakan lebih segar. Kemunculan aktor baru, kata Ray, dipengaruhi oleh pengalaman para pemilih pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Pengalaman memilih selama 3 kali Pemilu di era reformasi, membuat masyarakat kita semakin kritis dan cerdas. Mereka juga punya harapan

besar, agar kelak wakil-wakilnya yang mengisi parlemen merupakan orang-orang yang tepat, sekaligus mampu mengharumkan nama DPR RI. “Pemilih harus diberi edukasi atau pendidikan politik sehingga bisa memilih secara baik dan cermat, karena harus diakui secara jujur dalam sistem seperti sekarang ini, pragmatisme selalu menjadi persoalan yang dihadapi setiap pemilu apalagi pemilu legislatif,” harap Pramono.

Politisi PDI Perjuangan ini me nyarankan masyarakat pemilih untuk tidak memilih caleg yang melegalkan praktik transaksional. Karena, ketika caleg transaksional

itu terpilih, dia cenderung mencari dana pengganti kampanyenya dengan korupsi. Pilihlah caleg yang membawa pencerahan dan memberi harapan besar bagi rakyat. Kita tak menginginkan rakyat hanya djadikan obyek kebutuhan sesaat para caleg. Caleg yang mengerti psikologis masyarakat, itulah yang dipilih. Artinya, mereka tak sulit bila kelak ingin bertemu wak ilny a di parlemen. Bukan sebaliknya. P ar a wakil r ak yat yang terlalu mudah menemui masyarakat, tapi sulit ditemui. Adalah Willy Aditya caleg Partai Nasdem dari Dapil Jabar VII, yang coba berkampanye dengan membangun kedekatan pada masyarakat. Willy menggali potensi dan sumber daya yang ada di dapilnya. Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi (Jabar VII) didominasi areal persawahan. Ia dekati para petani penggarap sawah tersebut sebagai sahabat, hingga tak ada jarak dengan dirinya. Berbulan-bulan ia menetap di Karawang untuk mengetahui keluh

PARLEMENTARIA


9

PROLOG

Melihat kiprah para artis di DPR RI selama ini, Ida mengaku tak bahagia. Para artis, katanya, kurang menampakkan kiprah yang optimal di DPR RI. Untuk itulah, caleg nomor urut 3 dari dapil Jakarta III ini, ingin total berkiprah sebagai wakil rakyat dan menyumbangkan yang terabik bagi bangsa dan negara. Keputus anny a menjadi c ale g, memang, tidak mudah. Ia sempat diingatkan anak-anaknya untuk tidak terpengaruh godaan korupsi. kesah para petani. Apalagi, bagi alumni UGM tersebut, Karawang penuh dengan memori sejarah. “Dari Karawanglah Republik ini bermula,” katanya. Willy jadi punya kedekatan emosional dengan tanah Karawang. Tak hanya petani, buruh pun ia dekati, karena Karawang adalah kawasan industri. Sebagai caleg nomor urut satu N as d e m , i a m e n g a k u, s u d a h mendesain kampanyenya sedemikian rupa. Dari iklan media, baliho, membuat cd profil dirinya, hingga meng-upload profilnya di Youtube sudah dilakukan. Ia tak takut bersaing dengan caleg incumbent yang sudah punya nama seperti Rieke Diah Pitaloka (PDI Perjuangan), Saan Mustopa (Demokrat), dan Ade Ko maruddin (Golkar). Lain Willy, lain pula Ida Royani. Caleg PAN ini juga tak ketinggalan menyemarakkan Pemilu. Model dan perancang busana muslimah ini sudah cukup punya modal sosial. Citranya sebagai perancang busana, tentu ia manfaatkan betul saat berkampanye. Bukan untuk bagi-bagi kerudung, tapi membagi visi dan perjuangannya. Dengan begitu masyarakat mengenal betul kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang patut dipilih menjadi anggota DPR RI kelak.

“Allah, kan, tahu di depan saya ada apa. Dan akan tahu terpengaruh apa tidak. Kalau, memang demikian, saya tidak usah dijadikan anggota Dewan. Begitu doa saya.” Di dapilnya, ia akan bersaing dengan Tantowi Yahya (Golkar), Marzuki Alie (Demokrat), Jane Shalimar (Nasdem), dan Effendi Simbolon (PDI Perjuangan). Sementara itu caleg incumbent dari Partai Golkar Ace Hasan Syad zili, kepada Parlementaria me ngatakan, ia membangun kampanye door to door. Bahkan, sebagai bentuk kepeduliannya Ace membagikan semacam kartu ATM yang ia sebut dengan “Kartu Baraya”. Baraya sendiri artinya saudara. Manfaat kartu tersebut adalah untuk menyantuni orang-orang miskin yang ingin mengadakan khitanan dan pernikahan. Dengan begitu, ia merasa lebih d e k at d e n g an m as y ar a k at d i dapilnya. Ace sendiri berada di Dapil Banten II (Pandeglang dan Lebak). Ia bersaing dengan Iti Octavia Jayabaya (Demokrat), Irna Narulita (PPP), Rama Pratama (PKS), dan Pataniari Siahaan (PDI Perjuangan). Di par t ainya sendiri, anggot a Komisi VIII itu, bersaing dengan Andika Hazrumy putra Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Andika

Melihat kiprah para artis di DPR RI selama ini, Ida mengaku tak bahagia. Para artis, katanya, kurang menampakkan kiprah yang optimal di DPR RI. 10

PARLEMENTARIA


sebenarnya anggota DPD RI yang kini mencoba peruntungannya menjadi caleg DPR RI. Begitulah dinamika yang sempat direkam Parlementaria terhadap kiprah para caleg sebelum bertarung memperebutkan suara di dapilnya masing-masing. Tentu kita berharap ada perubahan menuju wajah DPR RI yang lebih baik, akomodatif, dan dekat dengan rakyatnya. Terakhir, para anggota DPR RI periode 20142019 lebih rajin mengikuti setiap rapat di lingkungan DPR.

Anggot a Badan Kehormat an (BK) DPR RI Ali Maschan Moesa mengatakan, menjadi Anggota DPR itu bukan suatu pekerjaan, t a p i p e j u a n g r a k y at . P o l i t i s i merupakan negarawan, sehingga harus memikirkan masyarakat. Ia berharap, masyarakat tidak salah memilih calon legislatifnya. “Caleg yang harus dipilih itu yang amanah, memiliki integritas, memiliki kompetensi di politik, d an m e n g u as ai 3 h al f u n g s i D P R (an ggar an, p en gaw as an, dan legislasi), dan dia memiliki sikap Pancasila. Saya berharap m as y ar ak at d ap at m e n g e n ali dulu calonnya, baru memastikan pilihannya. Caleg yang dipilihnya, turut menetukan jalan negara ini lima tahun kedepannya,” pesan Ali Maschan. (Tim Parle)

LAPORAN UTAMA

PRAMONO ANUNG WIBOWO, WAKIL KETUA DPR RI

PRAGMATISME DAN TRANSAKSIONAL MASIH TINGGI

PARLEMENTARIA


11

P

rak tik transak sional hampir menjadi pemandangan biasa setiap kali Pemilu dilangsungkan. Pesta lima tahunan itu, tidak saja dimaknai sebagai pesta demokrasi, lebih dari itu sebagai pesta transaksional. Di sinilah pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat kita. Masyarakat harus diajarkan cerdas memilih wakil-wakilnya yang kelak akan memberi warna pada parlemen 2014-2019. Wajah lama, memang, masih mendominasi daftar caleg. Tapi wajah baru juga tidak kalah menariknya untuk terus diamati. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo saat ditemui Parlementaria secara eksklusif di ruang kerjanya, menyatakan, wajah DPR 2014-2019 kemungkinan tidak akan berubah. Wajah lama masih banyak terpilih. Namun, yang lebih penting, masyarakat pemilih jangan lagi memilih wakil rakyat yang rekam jejaknya buruk. Berikut petikan lengkapnya. Apa yang perlu disikapi masyarakat jelang pemilu legislatif? Pertama pemilih harus harus diberi edukasi atau pendidikan politik sehingga bisa memilih secara baik dan cermat karena harus diakui secara jujur dalam sistem seperti sekarang ini, pragmatisme selalu menjadi persoalan yang dihadapi setiap pemilu apalagi pemilu legislatif. Kalau melihat proses rekrutmen atau seleksi yang dilakukan oleh partai-partai, tidak ada terobosan baru yang akan memberikan sebuah harapan luar biasa untuk perubahan hasil pemilu tahun 2014 ini. Saya melihat wajah DPR tahun 2014 kurang lebih akan sama dengan wajah DPR hasil pemilu 2009. Agar performancenya bisa lebih baik, perlu adanya aturan main terutama UU MD3 yang sekarang sedang dibahas untuk bisa membuat kehadiran anggota DPR lebih rajin, mau memperjuangkan aspirasi para pemilihnya, dan dalam setiap pembahasan legislasi selalu dilakukan dengan baik. Bila kemudian orang menaruh harapan terlalu tinggi kepada DPR hasil pemilu 2014, jujur saya katakan kemungkikan bakal kecewa. Tetapi, yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan performance agar tahun pemilu 2014 hasilnya lebih baik daripada tahun 2009. Salah satunya memperbaiki aturan main perundang-undangan atau sistem demokrasi di dalam DPR sendiri. Tak kalah pentingnya, sanksi dan kewenangan Badan Kehormatan DPR harus ditingkatkan. Kenapa saya katakan relatif tidak akan banyak perubahan yang signifikan, pasalnya proses rekrutmen oleh partai juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tetap saja kriteria pertama yang direkrut adalah public figure atau orang yang sudah mempunyai nama. Kedua, adalah para pengurus partai, aktivis 12

PARLEMENTARIA


Bila kemudian orang menaruh harapan terlalu tinggi kepada DPR hasil pemilu 2014, jujur saya katakan kemungkikan bakal kecewa. Tetapi, yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan performance agar tahun pemilu 2014 hasilnya lebih baik daripada tahun 2009. kemahasiswaan dan macam-macam organisasi. Yang ketiga, dari birokrasi, TNI/Polri. Dan keempat, pengusaha. Dalam pemilu sistem seperti ini dengan pragmatisme tinggi, butuh kapital dan modal sosial yang cukup tinggi. Sekarang tanpa melewati proses kaderisasi berjenjang sudah bisa langsung menjadi calon anggota DPR RI. Pendidikan politik belum sepenuhnya digarap oleh nagara. Masyarakat masih menganggap pemilu sebagai pesta transaksional. Calegnya sendiri selalu membuka kesempatan untuk itu. Komentar Anda? Itu sebuah kenyataan di lapangan yang tidak terbantahkan. Dari pemilu langsung yang berulangulang rakyat selalu mendapatkan kekecewaan. Para tokoh yang selama ini diinginkan ternyata terkena kasus korupsi. Inilah yang mengakibatkan transaksional

LAPORAN UTAMA

menjadi semakin biasa di lapangan. Dalam pilkades saja, pragmatismenya lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maupun legislatif.

hal yang berkaitan dengan persoalan pertumbuhan penduduk.

Tapi saya masih punya keyakinan ada beberapa parpol yang masih mempertahankan ideologinya. Dengan peserta 12 parpol yang ada, kalau tidak dilakukan perubahan, akan makin tipis idealismenya. Masyarakat sendiri benar-benar pragmatis. Maka, kalau ada perbaikan UU pemilu, pesertanya tidak terlalu banyak.

Yang paling utama harus diakui bahwa pragmatisme atau transaksional itu tinggi. Kalau saran saya jangan memilih orang yang datang hanya transaksional, karena begitu transaksional dia harus mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Dan itu tidak kecil. Padahal, kalu dilihat gaji dia yang bisa dikumpulkan per bulan tidak lebih dari 25 juta.

Menurut saya, itu langkah yang cukup baik. Termasuk usulan saya, menggunakan sistem proporsional gabungan dimana 60% dipilih langsung oleh rakyat, sementara yang 40% berdasarkan daftar urut yang disusun partai. Sistem ini mengurangi jumlah caleg yang terlalu banyak yang bertempur di lapangan. Akhirnya pemilu makin mahal.

Saran Anda agar masyarakat cerdas memilih?

Nah, kalau dia mengeluarkan dana untuk pemilu legislatif lebih dari 5 miliar atau 4 miliar, pasti dia harus mengembalikan modal dengan segala cara. Kecuali kalau finansialnya sudah berlebihan, maka menjadi anggota DPR sebagai pengabdian saja.

Bagaimana dengan caleg baru yang tidak punya modal dana dan modal sosial yang minim? Sebetulnya dalam sistem seperti sekarang ini, sekadar pasang baliho tidak akan efektif. Di baliho tidak tidak ada visi misi dan sebagainya. Yang ada biasanya hanya foto, nama, dan nomor urut. Padahal, dalam kertas suara itu, tidak ada fotonya karena kertas suara itu hanya nama saja. Nah, jadi saya harus mengatakan bahwa baliho itu tidak terlalu efektif bagi orang yang belum dikenal. Tetapi, bagi orang yang sudah dikenal, itu hanya sebagai remind untuk mengingatkan kembali. Saya melihat, kalau hanya sekadar baliho, iklan, atau door to door membagikan stiker tidak akan efektif. Yang dibutuhkan jika ingin dipilih rakyat sebenarnya ada dua. Pertama, yang sudah mempunyai modal sosial dan modal jaringan yang kuat hanya merawat dan membina. Tetapi yang belum kuat dan belum dikenal, ya mau tidak mau, pragmatisme ini dilakukan. Akhirnya transaksional. Anda sendiri masih menjadi caleg? Apa saja yang sudah disiapkan? Ya masih. Kampanye saya mengerjakan tugas sebagai anggota DPR saja. Saya betul-betul berkeinginan memberikan edukasi kepada publik. Misalnya, sosialisasi UU Desa untuk memberikan edukasi kepada perangkat desa. Saya yakin kampanye ini jauh lebih efektif, karena menyangkut kebutuhan mereka. Contoh kedua sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara. UU mengenai kepegaiwaian itu ditunggu oleh para birokrasi pemerintah di tingkat daerah, karena banyak dari mereka yang belum tahu apa yang telah berubah. Misalnya, masa usia pensiun, klasifikasi penggolongan dan sebagainya. Jadi, pendekatan yang saya lakukan selalu memberikan edukasi, termasuk menjelaskan hal-

Menurut Anda rakyat sudah siap belum untuk menerima ini? T idak semuanya siap, karena rak yat sendiri membutuhkan uang jalan ke TPS. Tidak ada uang jalan mereka mungkin tidak mau datang ke TPS. (mh, mp) foto: iwan armanias/parle.

PARLEMENTARIA


13

LAPORAN UTAMA

ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPR RI ALI MASCHAN MOESA

Pilihlah Calon Legislatif

Yang Amanah

14

PARLEMENTARIA


Pemilihan Calon Legislatif berlangsung kurang dari dua bulan lagi. Berbagai media mulai dijejali kampanye para calon wakil rakyat, tak terkecuali baliho maupun spanduk di jalanan. Berbagai janji pun ditebar para caleg, agar masyarakat mencoblos mereka pada 9 April 2014. Namun, di era sekarang ini, diharapkan masyarakat tak salah langkah dalam memilih calonnya.

P

emilu tahun ini, setidaknya diikuti oleh 6.607 caleg di 77 daerah pemilihan. Mereka akan ber tarung mempere butkan 560 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari enam ribu lebih calon tersebut, menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, sebagian merupakan Anggota DPR yang menjabat saat ini. Ia memperkirakan 90% Anggota DPR saat ini mencalonkan lagi, atau biasa disebut incumbent. Ada beberapa pendapat yang menilai, jika 90% Anggota DPR ini terpilih kembali, dikhawatirkan DPR akan diperankan oleh aktor yang sama, sehingga wajah DPR pun akan terlihat sama. Namun, bukan berarti tak ada harapan DPR akan mendapati suasana yang baru, yang lebih baik. Anggota Badan Kehormatan DPR RI Ali Maschan Moesa menyatakan Anggota DPR yang menjabat saat ini, memiliki “nilai” yang berbeda. Dalam artian, kinerja setiap Anggota D e w an d ap at m e m p e n g ar u h i elaktabilitas dirinya sendiri. “Anggota DPR itu colourfull. Ada yang mencapai nilai 100, yang 70 ada, yang kurang dari nilai itu juga ada. Bahkan, yang punya nilai enggak lulus juga ada. Jadi, kita tidak bisa menggeneralisasi semuanya jelek. Jadi, kalau begini sudah menyangkut orang per orang. Ukurannya, bisa dari integritas karakter dan kapasitas kemampuan. Hal ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas diri mereka sendiri,” jelas Ali, saat ditemui Parle beberapa waktu yang lalu, di ruang kerjanya. Dalam pengamatannya sebagai Anggota BK, ia menilai setidaknya

30% Anggota DPR saat ini masuk dalam kategori A, atau bagus. Sedangkan, untuk nilai B, memiliki persentase sebesar antara 50-70%. Untuk nilai C sekitar 15%, bahkan untuk nilai paling rendah juga ada, sekitar 10% an, menurut Ali. “Untuk nilai yang paling rendah ini, dia tidak amanah kepada masyarakat. Kinerja mereka dapat dilihat dari absen, tidak masuk rapat sampai empat kali berturuttur ut . Namun karena atur an, mereka masuk yang rapat yang ke lima, nanti enggak masuk lagi. Yang penting enggak masuk 6 kali berturut-turut,” tutur Politisi F-PKB ini.

Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi VIII ini menilai, Anggota DPR yang memiliki “nilai” kurang baik itu tidak terlalu memikirkan elektabilitasnya.Bahkan, cenderung yang penting tepilih kembali.

Politisi y ang juga menjabat Anggota Komisi VIII ini menilai, Anggota DPR yang memiliki “nilai” kurang baik itu tidak terlalu m e m i k i r k a n e l e k t a b i l i t as ny a . Bahkan, cenderung yang penting tepilih kembali. “Mereka berpikiran, ‘Yang penting saya terpilih lagi’. Artinya, masingmasing Anggota DPR itu sendiri tidak bisa menilai apakah diri mereka memiliki kapasitas, amanah,

termasuk personal integrity-nya itu memadai atau tidak. Saya yakin, Anggota DPR yang masuk dalam kategori kurang amanah, dalam tanda petik, mereka tidak memusingkan elektabilitas, yang penting mereka terpilih kembali. Karena kan memang one man one vote,” tutur Politisi asal Dapil Jawa Timur ini. S e b a g a i A n g g ot a B K , y a n g notabene bertugas untuk menjaga kehor mat an selur uh A nggot a DPR, Ali menyatakan pihaknya telah berusaha agar wakil rakyat ini marwah dan kehormatannya terjaga. Belum lama ini, BK pun sampai mempublisasikan daftar kehadiran Anggota DPR. “ D u l u , a b s e n A n g g ot a D P R memang pernah kit a publish. Menurut kami, ini sebagai langkah baik, agar teman-teman Anggota DPR menjelang tahun politik ini semakin mawas diri. Jadi, kalau mau nyaleg lagi, ada peningkatan kualit as, behavior- nya jangan seperti kemarin-kemarin, harus lebih amanah, integritas juga harus dijaga, respon kepada konstituen

PARLEMENTARIA


15

LAPORAN UTAMA

Partai politik memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kadernya. Agar kadernya lebih memiliki amanah, integritas, kemampuan di tiga bidang fungsi DPR (legislasi, pengawasan dan penganggaran).

atau pemilihnya juga harus ditingkatkan,” jelas Politisi yang juga mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif ini. Masalahnya, tambah Ali, masyarakat sekarang ini cenderung over generalized. Masyarakat menganggap, kondisi jelek DPR yang cuma 1 persen, dianggap 100% jelek semua. Menurutnya, hal ini juga akibat dari berbagai pemberitaan oleh media. Sehingga, itu kesalahan yang sulit dibenarkan kepada masyarakat. Namun, tambahnya, hal ini terjadi pada orang-orang menengah ke atas, dan tidak ada di masyarakat menengah ke bawah. “Rakyat yang paling bawah, yang tidak golput itu kan tidak pernah mendengar DPR itu bagaimana. Masyarakat kita itu tidak semua paham apa itu politik. Coba lihat yang di media-media itu, yang mengkritisi kinerja DPR, itu kan tidak dilakukan oleh masyarakat bawah. Mungkin cuma sekitar 2% an orang yang se perti itu. Masyarakat bawah itu akan tetap memilih.Media saat ini, terlalu membesar-besarkan sisi-sisi jelek nya DPR, sisi bagusnya malah yang tidak pernah ditonjolkan. Mestinya harus berimbang,” tegas Ali.

16

PARLEMENTARIA


Pengkaderan Harus Lebih Selektif

jawab kepada rakyat. Ini merupakan tugas-tugas kepartaian,” imbuh Ali.

Politisi yang juga dosen ini menilai, caleg incumbent akan tetap diuntungkan. Mengapa? Karena masyarakat sudah mengetahui kinerjanya selama menjadi Anggota DPR dalam lima tahun ini. Perjalanan selama lima tahun menjadi Anggota DPR ini, bisa dikatakan sebagai sosialisasi kepada masyarakat.

Partai politik memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kadernya. Agar kadernya lebih memiliki amanah, integritas, kemampuan di tiga bidang fungsi DPR (legislasi, pengawasan dan penganggaran). Parpol juga harus mengawasi kedisiplinan.

“Selama 5 tahun menjabat Ang gota DPR, setidaknya rakyat dan konstituen permintaannya selalu berusaha dipenuhi oleh Anggota Dewan ini. Nah, ketika Anggota Dewan ini mencalonkan lagi, ini akan diuntungkan dari perjalanan yang sudah 5 tahun ini. Perjalanan 5 tahun ini sudah komunikasi dengan konstituen, itu termasuk dalam sosialisasi,” tambah Ali. Namun, dibalik itu, rekruitmen kader atau kaderisasi yang dilakukan oleh partai itu harus lebih selektif. Ia melihat, kaderisasi yang dilakukan partai, selama ini sepertinya belum sesuai harapan. “Paling bagus ya partainya itu rekruitmennya harus jelas. Nilai dan tugas pokok partai harus dilakukan dengan benar.Bukan hanya fungsi rekruitmen, tapi fungsi tanggung

Ia mengingatkan, menjadi Anggota DPR itu bukan pekerjaan, tapi pejuang rakyat. Politisi merupakan negarawan, sehingga harus memikirkan masyarakat. L alu, caleg seper ti apa yang pantas dipilih? Ali membeberkan beberapa aspek yang harus dimiliki oleh caleg, agar menjadi pilihan oleh masyarakat pada 9 April nanti. “Caleg yang harus dipilih itu yang amanah, memiliki integritas, memiliki kompetensi di politik, dan menguasai 3 hal fungsi DPR (anggaran, pengawasan, dan legislasi), dan dia memiliki sikap Pancasila.Saya berharap masyarakat dapat mengenali dulu calonnya, baru memastikan pilihannya. Caleg yang dipilihnya, turut menetukan jalan negara ini lima tahun kedepannya,” tutup Ali mengakhiri wawancara.(sf)

LAPORAN UTAMA

ACE HASAN SYADZILI;

DEKATKAN DIRI KE MASYARAKAT

DENGAN NAIK KERETA

Meski sering dikritik Dewan bergelimang kemewahan, ternyata ada anggota Dewan yang tetap mau berdesak-desakan dengan naik kereta. Dia mau berbaur dengan rakyat kebanyakan, justru sebagai bentuk kepedulian dan ingin merasakan apa- apa yang dirasakan masyarakat. Itulah anggota DPR dari FPG Ace Hasan Sadzili yang menyatakan naik kereta sebagai hal yang biasa. PARLEMENTARIA


17

LAPORAN UTAMA

“S

aya masih sering naik kereta, kebe tulan saya dan keluarga tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, kalau Sabtu Minggu selain berkumpul dengan keluarga juga mengunjungi ke Dapil di Pandeglang. Dari Pamulang ke Senayan macet sekali, sehingga sering naik kereta. Saya tidak raguragu berdesakan dan antre menunggu kedatangan kereta sebagai upaya membaur dengan masayarakat. Ini sebagai hal yang biasa saja,” ujarnya kepada Parlementaria. Kesediaan berbaur, berdesakdesakan itu merupakan upaya mendekatkan dengan masyarakat. “Saya juga tidak boleh eksklusif, saya juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan mentang-mentang sebagai anggota DPR terus pergaulan dengan masyarakat bawah dihindari. Saya memang sering menggunakan transportasi publik,” tandas mantan staf ahli Dewan Pertimbangan Presi den ini . Di sisi lain, kata Ace dengan lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi publik maka bisa mengurangi kemacetan, menghemat konsumsi BBM, mengurangi polusi. Tak kalah penting adalah ketepatan waktu.

Ia mengatakan, kalau naik mobil dari Pamulang ke Senayan, bisa 3 jam, tetapi dengan kereta api 30 menit. “Saya tidak mengatakan pa ling merakyat, tetapi bagi saya sebagai hal yang biasa. Meski demikian, dia membawa mobil dan sopir pribadi sebab angkutan masal kita belum bisa menjangkau tempat-tempat strategis, be lum terintegrasi antar moda t r an s p o r t as i, antara stasiun kereta api dan bus way. Masih kesulitan dan menggunakan ojek. Coba kalau sudah ada monorel dan terintegrasi dengan angkutan kota atau bus way, akan lebih nyaman lagi” ujarnya.

Di sisi lain, kata Ace dengan lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi publik maka bisa mengurangi kemacetan, menghe mat konsumsi BBM, mengurangi polusi. Tak kalah penting adalah ketepatan waktu. 18

PARLEMENTARIA


Sebelum menjadi anggota Dewan, di

kantor Kepresidenan, dia mengaku suka naik KRL turun di Tanah Abang lalu naik ojek untuk ke daerah Tamrin, karena tidak ada bus way. Ini juga menjadi pembelajaran buat dia bahwa dalam proses pengambilan kebijakan baik kebijakan publik atau kebijakan politik, harus betul-betul komprehensif, tidak bisa sepotongsepotong. Dari situ, kata Ace, bisa merasakan bagaimana suasana di masyarakat. Ketika ditanyakan, kesiapan masyarakat sebagai pemilih cerdas sehingga tidak mudah diiming-imingi hal-hal yang pragmatis, politisi FPG ini mengakui, memang sekarang ini harus dikampanyekan atau sosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu artinya, bagaimana pemilih bisa mengetahui siapa calon legislatifnya yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Oleh karena itu rakyat harus tahu latar belakang calon tersebut, apa kah dia mempunyai kapasitas atau tidak, pendidikanya seperti apa,

latar belakagnya seperti apa, kemudian kemampuan menyuarakan kepent ingan rakyatnya, termasuk jugas soal track recordnya. Apakah yang bersangkutan adalah bersih atau tidak. “Pemilih yang cerdas itu adalah harus tahu latar belakang calon legislatif yang akan dipilihnya itu,” tegas Ace. Yang dilakukan antara lain dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memperkenalkan jati dirinya. Karena salah satu fungsi dari politik itu termasuk partai politik itu adalah harus mampu merangkul masyarakat.

sampaikan kepada masyarakat yang cerdas, masyarakat yang suka membaca, supaya tahu tentang kita. Ada juga metode yang saya lakukan di samping menyampaikan alat peraga yaitu door to door campaign, kampanye dari rumah ke rumah, setiap saya ada waktu saya selalu door to door campaign dan dibantu oleh tim relawan,” ia menjelaskan. Bagi Kartu Baraya

Sedangkan strategi atau metode yang dilakukan, secara konvensional sesuai dengan aturan yang berlaku membuat alat peraga dari booklet, spanduk, baliho, kemudian juga banner. Misalnya satu desa satu tempat, dimana dipasang sesuai dengan peraturan KPU.

Relawan ini dilibatkan, lanjur Ace, disamping sebagai alat kampanye juga diakhir acara setelah mereka bertemu dengan setiap kepala keluarga juga dikasih Kartu Baraya H TB Ace Hasan Sadzili. Baraya artinya itu saudara atau keluarga. Bagi pemilik kartu mirip ATM ini akan mendapatkan santunan jika ada yang menikah- semacam bantuan untuk pernikahan, jika ada yang khitanan dibantu, kalau ada yang meninggal dibantu, semacam santunan .

“Kalau booklet seperti ini kita

Menurut Ace, itu adalah salah

satu bentuk kepeduliannya kepada pemilih, disamping itu door to door campaign. Selain membagikan kartu baraya H. Ace Hasan ini, sebag ai anggota DPR Incumbent juga melakukan upaya sistematis mendatangi konsituen dengan menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama menjadi anggota DPR sekaligus menyerap aspirasi apa yang diperlukan mereka. “ Ini juga bagian dari proses pendidikan politik,” tutur caleg dari Dapil Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Politisi muda yang menjabat Wasekjen Golkar ini mengakui hampir semua kecamatan ia datangi, diharapkan jaringan sampai ke tingkat desa, baik yang dibentuk oleh partai atau jaringan yang dibentuk berdasarkan pribadi, keluarga, teman dekat dan sahabat. Saat didesak, khusus Dapilnya tertimpa semacam “musibah” yakni Gubernurnya ditahan KPK, ada pe

PARLEMENTARIA


19

LAPORAN UTAMA

ngaruhnya , ia menjawab “Sedikit banyak ada pengaruhnya, tapi saya kira masyarakat sudah cerdas, mana kebijakan ibu Atut, mana kebijakan partai, sehingga saya yakin bahwa masyarakat Banten terutama di daerah pemilihan saya akan obyektif, “ ia menjelaskan.

Ia mengaku tidak ada yang dipersiapkan secara khusus, kecuali harus siapkan stamina dan keluarga de ngan lebih intensif terjun ke bawah. Senin-Rabu di gedung DPR dan Kamis-Jumat hingga Minggu terjun ke dapil menemui konstituen.

Menanggapi masih kentalnya politik transaksional sementara caleg juga membuka peluang itu, Ace menegaskan, yang dilakukan adalah selalu menghindari untuk transaksi yang bersifat materi seperti memberikan uang, sembako. Strategi yang dilakukan, dengan memberi kartu “baraya” tadi. Menanggapi masih kentalnya politik transaksional sementara, caleg juga membuka peluang itu, Ace menegaskan, yang dilakukan adalah selalu menghindari untuk transaksi yang bersifat materi seperti memberikan uang, sembako. Strategi yang dilakukan, dengan memberi kartu “baraya” tadi. Kartu baraya ini sebagai tanda hubungan kekeluargaan dengan pemilih dengan aneka manfaat. Ini bentuk kepedulian kepada masyarakat jika ada salah seorang keluarga pemegang kartu baraya tersebut, meninggal, atau ada khitanan atau yang biaya nikah maka akan dibantu. Tentu saja sesuai kemampuan kita. Ini bukan transaksi, tetapi bentuk kepedulian atas mereka. Kepada rakyat juga dijelaskan bahwa bentuk-bentuk transaksional adalah tidak baik bagi kehidupan politik kita sebab di acara-acara transaksional, nanti referensinya bukan pemiih yang cerdas, tetapi seberapa besar menjanjikan imbalan- istilah umumnya “Wani Piro”.

20

PARLEMENTARIA


nya adalah, bagaimana meningkatkan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. PKH alokasi dananya naik, bantuan untuk siswa miskin sudah naik, peningkat an pelayanan ibadah haji, walapun ada kekuarangan di sana-sini, tetapi relatif lebih baik dibannding sebe lumnya. Meski demikian ia merasa masih belum puas dengan apa yang di kerjakan. Karena itu perlu ada kesi nambungan apa yang diperjuangkan bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi. Banyak hal yang bisa dilakukan menjadi anggota DPR bagaimana postur anggaran kita menjadi lebih baik. Masalah haji yang paling penting adalah soal pelayanan bisa nyaman dan tenang dalam penyelenggaran ibadah haji, seperti pemondokan yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, atau pelayanan katering selama beribadah tidak ada masalah, rasa, kelayakan makanan, ketepatan waktu makan. Intinya jamaah haji dilayani sebaik-baiknya sebab mere ka sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk beribadah.

Menilai caleg peserta, pemilu kali ini, ia berharap semunya bisa berkompetisi secara sehat. Caleg baru juga punya peluang, jika incumbentnya tidak menunjukkan kinerja yang baik. “Saya merasa bahwa belum bekerja secara maksimal, tetapi yang saya lakukan sudah berupaya untuk melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, dengan cara bagaimana memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk kepentingan agama apalagi di daerah saya ba nyak pesantren, banyak madrasah dibantu,” tandas Ace.

Dari sisi perundang-undangan mend orong bagaimana Kemenag lebih konsentrasi dalam peningkat an budi pekerti/akhlak masyarakat. Kemenag dengan postur yang sekarang ini masih banyak sekali persoalan yang ada seperti konflik sosial, konflik antar agama, akhlak, biaya pernikahan yang masih menjadi kontroversi.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR ia juga telah mengusahakan, bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos supaya ditingkatkan, pelayanan haji dan masalah lain juga terus disuarakan. Itu juga merupakan bagian bagaimana membangun kepercayaan masyarakat bagaimana seorang anggota Dewan harus mampu memperjuangkan aspirasi mereka.

Kata Ace, masalah haji sebaiknya diatur oleh satu lembaga khusus, dipisahkan antara operator dan regulator. “Kita ingin memposisikan Kemenag dalam porsi yang tepat sebagai institusi penjaga moral bang sa. Masalah haji, karena persoalan manajemen biarlah diurus oleh satu institusi yang lebih fokus, lebih tepat bentuknya Badan Layanan Umum (BLU),” kata Ace Hasan menambahkan. (mp)

Selama pengabdian di DPR, ia telah memperjuangkan salah satu-

LAPORAN UTAMA

OBSESI IDA ROYANI, CALEG BARU DPR PERIODE 2014-2019

Ingin Ubah Citra DPR Masih ingat lagu-lagu nostalgia gambang kromong duet Benyamin-Ida Royani. Hingga kini, lagu-lagu dengan logat Betawi itu masih sangat enak dinikmati dan melegenda. Salah satu penyanyinya Benyamin Suaib telah tiada dan jasa besarnya di dunia tarik suara dan aktor serba bisa akan dikenang sepanjang masa. PARLEMENTARIA


21

LAPORAN UTAMA

N

amun pasangannya, Ida Royani meski tidak menyanyi dan bukan ar tis lagi, tetapi artis cantik ini tetap eksis sebagai disainer busana muslim. Meski sebagai “ tukang jahit” namun kesuksesan tetap mengiringinya, selepas meninggalkan dunia keartisannya. “ Kendati saya hanya sebagai tukang jahit tetapi bisa menyekolahkan anak-anak sampai luar negeri,” ujarnya. Tak banyak yang menyangka, ternyata mantan biduanita era 70an ini tertarik pula ke dunia politik. Ida Royani menjadi caleg DPR-RI periode 2014-2019 diusung Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Jakarta III. Kepada Parlementaria ia meng ungkapkan motivasi, misi dan visinya sehingga ingin mengabdikan dirinya di Senayan. “ Niat saya ingin mengubah citra DPR dari pandangan selama ini negatif menjadi positif. Jangan sampai, ada slogan katakan tidak pada korupsi, setelah terjun ke dunia politik ternyata malah korupsi,” ujarnya. Menurut Ida, kebetulan dirinya mantan artis, dan berlatar pendidikan disainer sehingga akan mena rik konstituen untuk memilihnya pada Pemilu 9 April mendatang. Ia berkisah, dialah yang pertama kali menciptakan baju muslim kemudian menjajakan baik di Pasar Raya Blok M maupun Sarinah Tamrin. “Kala itu belum ada yang jual baju muslim, satu-satunya adalah Ida Royani”. Dan saat pula, belum ada yang mengenakan baju muslim selain Ida Royani utamanya di luar rumah, seperti pergi ke pasar, pesta dan acara kemana saja, cuma dia sendiri yang berbusana muslim, yang lain masih sangat terbatas. Disitu syiar yang ingin sekali dilakukan, bagaimana bisa memasyarakatkan busana muslim di Indonesia. Tahun 1978, saat menekuni agama Islam bagaimana seorang muslimah itu wajib menutup auratnya, dia tergerak untuk mewujudkan syiar 22

PARLEMENTARIA


tersebut. “Ini memang suatu pe ngorbanan yang luar biasa, karena sebelumnya saya pakai rok mini, hotpan, -tiba-tiba harus menutup kepala dengan kerudung-jilbab dan berbaju panjang,” tuturnya. Perubahan berbusana ini tentu saja memancing cemohan orang, tetapi dirinya tidak peduli dan terus berkar ya. Sampai yang semula mencerca, sekarang pakai busana muslim juga. “Obsesi besar saya adalah, ingin Indonesia menjadi pusat fashion busana muslim duniabukan tingkat Asia tetapi dunia. Ternyata sekarang sudah terjadi, sebagian besar orang Indonesia sudah berbusana muslimah, banyak orang luar negeri yang berbusana muslimah dan mendatangi pusat pakaian baik di Pasar Raya, Tanah Abang maupun di Tamrin City. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) omsetnya mencapai Rp 70 triliun, itu baru untuk domestik, belum yang untuk ekspor, belum juga yang diproduksi Ida Royani, mungkin di luar perhitungan API. Bahkan dia memperkirakan dalam setahun omset untuk busana muslim mencapai ratusan triliun, suatu

Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) om setnya mencapai Rp 70 triliun, itu baru untuk domestik, belum yang untuk ekspor, belum juga yang diproduksi Ida Royani, mungkin di luar perhitungan API. potensi ekspor yang luar biasa. “Dari jahit ini potensinya luar biasa. Saya selalu memberikan motivasi di pertemuan keluarga, forum keputrian ,pengajian ibuibu atau remaja, saya ajarkan membuat busana muslim sebagai hal yang sangat positif. Tidak perlu keluar rumah hanya diadakan di aula atau perumahan, sudah bisa menghasilkan, berkarya, bisa cari uang, tidak usah ke luar negeri jadi

TKI,” tegas dia. Sebagai contoh, putrinya, Jenahara, mengikuti Ida Royani, baru setahun, dalam sebulan membuat baju, pendapatannya sudah ratusan juta dan itu baru untuk konsumsi dalam negeri belum keluar negeri. Dari pengamatan jalan-jalan ke Seminyak-Bali, semua toko sudah milik orang asing. Ada orang Belanda, Amerika, Perancis dan Itali, padahal SDM yang mengerjakan itu adalah orang-orang Indonesia. Semua busana di Mall Indonesia-merknya luar negeri– tetapi ternyata bikinnya dan bahan bakunya di Indonesia. Itulah kecanduan orang Indonesia pada merk asing, seperti kalau diberi busana merk Zara- seneng kan, ternyata bikinnya di Indonensia. Melihat kenyataan ini, dia merasa gemes sekali, sudah 30 tahun menekuni busana muslim, tetapi Pemerintah kurang mengembangkan potensi yang ada ini. Ban dingkan merk Zara, pemiliknya kini masuk salah satu orang terkaya di dunia, merk dagangnya tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia merk tersebut diijinkan buka toko oleh pemerintah bahkan Pemda, sehingga orang kita menjadi buruh di negeri sendiri sementara mereka menjadi raja di negeri orang. Ida mengaku bikin kerudung, tetapi tidak di Indonesia melainkan di luar n e g er i, k arena or an g Indonesia itu brand-mindeddi Milan- Itali. Pernah anaknya di Australia ingin mencoba produk kerudungnya, tetapi terhambat di

Bandara padahal hanya satu koper. “Bandingkan dengan pengusaha asing, mereka ek spor dengan harga dolar dan dengan mudahnya menjual ke luar negeri,” ucapnya. Itulah, kalau seorang Ida Royani, meski berbusa-busa tidak ada artinya. Namun kalau diijinkan Allah masuk DPR, mempunyai hak bicara kepada Pemerintah bahkan memiliki hak untuk memanggil menteri. S e b a g a i d i s a i n e r, k a l a u m a u show ke luar negeri harus bayar, padahal setahu dia-semua sudah ada dananya, dana promosi yang memang disiapkan untuk itu. Dia dengan tegas menolak, sebab sudah puluhan tahun menjadi disainer, tetapi disainer baru muncul, mereka mau bayar puluhan juta. “Dengan tegas saya tolak, nggak mau bayar, ngapain. Itu yang bikin gemes,” tegasnya. Busana muslim prospeknya sangat besar, untuk garmen ini ia bertekad harus menjadi raja di negeri sendiri. Bahkan kita bisa ekspor seperti Cina. Sekolah Fashion Bila berhasil masuk Senayan, isteri p emusik Keenan Nasution ini akan mengajak Pemerintah untuk m e n d i r i k a n s e ko l a h f a s h i o n . Sekolah ber taraf internasional tetapi terjangkau masyarakat. “ Kita ciptakan disainer-disainer muda, kita bisa ekspor seperti Cina yang menyerbu pasaran dunia. Kita rekrut TKI tidak usah bekerja di luar negeri, kita ciptakan banyak disainer, kalau tercapai peluang masuknya devisa

Ida mengaku bikin kerudung, tetapi tidak di Indonesia melainkan di luar negeri, karena orang Indonesia itu brand-mindeddi Milan-Itali. Pernah anaknya di Australia ingin mencoba produk kerudungnya, tetapi terhambat di Bandara padahal hanya satu koper. “Bandingkan dengan pengusaha asing, mereka ekspor dengan harga dolar dan dengan mudahnya menjual ke luar negeri,” ucapnya.

sangat besar.Sekarang mereka tidak ada sarana bekerja, tetapi kalau kita cipatakan peluang kerja dengan beberapa pabrik garmen memanfaatkan desainer sendiri, akan menghasilkan devisa yang luar biasa,” ujarnya bersemangat. Kalau bisa masuk Senayan, maka akan menjadi pemain, sekarang diakui hanya sebagai penonton. Sebagai pelopor busana muslim di Indonesia, Ida menunjukkan perhatian media asing kepadanya. Beberapa media asing seperti Le Monk Perancis, New York Time, Seatle dari AS, BBC London, Radio France, juga dari Radio Cina dan Jepang, News Week dan TV Belanda, datang ke sini dan mereka bilang, “Madame- seharusnya you dapat Piagam Penghargaan- sebagai orang pertama kali berprestasi, because of you “ sebab sekarang Indonesia telah berbusana muslimah,” ujarnya mengutip pers asing tersebut. Justru menurutnya, orang-orang luar yang mengapresiasi, sementara bangsa sendiri tidak pernah mengapresiasi. Mereka mengatakan, sudah melihat perkembangan Islam di seluruh dunia dan perkembangan busana muslimnya luar biasa. Di Indonesia ada mantan penyanyi- Ida Royani- yang memelopori busana muslim. Ia mengisahkan pasangan duetnya Benyamin S, aktor serba bisa Betawisetelah meninggal baru dikenang kebesaran namanya. “Mungkin Ida Royani mati dulu, baru di apresied. Di sini tunggu orang mati dulu baru dihargai kar yanya,” ungkapnya sambil tertawa dan menambahkan, “ Saya malah tersanjung banget”. Sejak tahun 1970 berjuang matimatian. Saya dulu menikah dengan anak raja Malaysia, memiliki seorang anak. Sepupu dia, namanya Raja Reza, seorang promotor busana muslim. Tujuh tahun lalu datang menjumpainya dan mengatakan akan show busana muslim dunia, bikin di Inggris, Dubai, Kualalumpur, Singapura – akibatnya dunia tahu busana muslim itu dari Malaysia. Ini

PARLEMENTARIA


23

karena mereka gencar go public dan pemerintahnya sangat mendukung, di support sama kerajaan. Semuanya serba gratis Bandingkan dengan Indonesia, ada pameran di manca negara suruh bayar sendiri. Dia protes kepada pejabat terkait seperti Menteri Koperasi/UKM dan Menteri Parekraf, jangan sakit hati nanti kalau busana muslim dunia berasal dari Malaysia. “Yang mesti sakit hati saya yang pertama kali, karena mereka di support sama Pemerintah,” tegasnya lagi. Kalau ide ini bisa diwujudkan, tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian tetapi juga menciptakan lapangan kerja, peluang ekonomi dan dampak ikutannya sangat besar. “Saya ngomong menggebu karena itu skill saya. Saya agak kesel ketika tidak kelihatan peran temanteman artis di parlemen”. Ketika ditanyakan, tidak kuatir 24

PARLEMENTARIA


dengan dunia politik di Senayan dengan panjang lebar Ia mengungkapkan, pertanyaan serupa pernah diajukan putera-puterinya. Me ngutip pertanyaan mereka, “Mah bagaimana nanti kalau dibawain uang suap? Ia menjelaskan, dirinya berdoa pada Allah, kalau memang barokah, jadikan saya sebagai anggota DPR. Tetapi saya jangan dijadikan anggota DPR kalau memang nanti tidak barokah. “Allah kan tahu di depan saya ada apa, dan akan tahu terpengaruh apa tidak. Kalau memang demikian saya tidak usah dijadikan anggota Dewan. Begitu doa saya”. Ida Royani berpedoman, terpilih alk ham dulillah, tidak ter pilih alhamdulillah berarti ditolong oleh Allah. “Saya tidak punya beban, pasrah saja. Ketika berkunjung ke majelis taklim atau bertemu dengan masyarakat dan bertanya, Ibu bawa kerudung ngggak? “ Saya jawab, maaf bu, saya tidak bagi-

bagi kerudung. Saya ngomong apa adanya juga tidak menjanjikan apa-apa. Berfoto bersama mereka senang dan ada nilai tambahnya. Saya gak ngasih apa-apa kok. Saya tak ada beban. Jadi alkhamdilllah, nggak jadi alkhamdulilah.” katanya. D en gan nada s er ius, ia t ak membayangkan, seperti ada ang gota atau pejabat yang ditangkap KPK pakai baju oranye, “Jangan, jan gan, nggak lah. Na’udubillah mindzaalik. Kalau saya jadi, barokah, kalau nggak jadi juga barokah. Berarti saya diselamatkan, tidak masuk penjara”. Dalam rangka mensukseskan P e m i l u 2 014 i n i , I d a R o y a n i memegang motto, Tidak Harus Anda Memilih Saya, Tapi Jangan Golput. Kalau Golput Suara Anda Akan Dipermainkan Oleh Orang-orang Yang Tidak Bertanggungjawab”. Motto yang jarang disuarakan caleg. (mp)

LAPORAN UTAMA

WILLY ADITYA, CALEG PARTAI NASDEM

Menjadi Politisi Adalah Pengabdian

P

olitisi muda ini punya banyak gagasan ideal dan segar yang akan mewarnai wajah DPR ke depan. Menyambut Pemilu 2014, mantan aktivis mahasiswa ini, siap bertarung memperebutkan kursi parlemen dari Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta. Inilah Willy Aditya, Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Bidang Organisasi dan Keanggotaan.

Saat ditemui di kantor pusat DPP Nasdem pertengahan Februari lalu, Willy bercerita banyak tentang strateginya merebut suara rakyat dan penguasaan jaringan di Dapilnya. Ia telah menguasai simpul-simpul desa dan menempatkan orang-orangnya di setiap kecamatan. Tak kurang dari billboard, iklan televisi, penyebaran cd yang berisi profil dirinya, dan penguasaan jejaring sosial lewat facebook dan twitter sudah ia bangun.

PARLEMENTARIA


25

LAPORAN UTAMA

Nasdem sendiri menargetkan 2 kursi dari Jabar VII. Masing-masing caleg dituntut menguasai isu-isu yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Untuk Jabar VII yang meliputi Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, isu pertanian menjadi sangat seksi di sini. Itu pulah yang ditangkap Willy. Isu desa dan pertanian oleh pria kelahiran Solok, 12 April 1978 ini, digarap tuntas hingga ke akar masalah. Dan selama ini respon masyarakat setempat kepada dirinya sangat positif. Kondisi Karawang, tambah Willy, hampir seperti Papua. Bila terjadi banjir akses jalan sangat sulit dilalui. Puskesmas pun masih minim. Saat mendatangi masyarakat, ia mengajak bicara laiknya sahabat. Dengan begitu, kedekatan emosional tercipta. Ingin Bergabung di Komisi II

Ia merasa senang berada di Karawang sebagai salah satu kawasan Dapilnya. Dari Karawanglah, ungkap Willy, Republik ini berawal. Banyak memori sejarah dari tanah Karawang. Bahkan, ia seperti sudah punya ikatan batin dengan masyarakat Karawang. Apalagi, dengan latar aktivis, ia sangat dekat dengan kalangan mahasiswa dan buruh. Itu menjadi poin tersendiri baginya dalam meraih simpati. “Saya memilih Jabar VII karena mempunyai modal sosial yang sudah saya garap dari tahun 2000, diantaranya membantu mendirikan koran buruh dan melakukan advokasi petani bersama beberapa serikat petani lokal. Itu yang menjadi modal sosial saya di sana,” aku Willy. Sebagai caleg new comer, ia tak takut bersaing dengan para caleg incumbent di dapilnya, sebut saja Rieke Diah Pitaloka (PDI Perjuangan), Nurul Arifin (Golkar), dan Saan Mustopa (Demokrat). Ada pula artis Krisna Mukti (PKB) yang ikut bersaing di Jabar VII. Ketika Nasdem belum dideklarasikan menjadi Parpol, alumni Fakultas Kehutanan UGM ini, sudah dipercaya menjadi Ketua Liga Mahasiswa Nasdem. Sayap partai ini, sudah ia maksimalkan untuk membangun jaringan kampanyenya. Selain Liga Mahasiswa, ada pula sayap buruh dan sayap petani di Nasdem yang ia manfaatkan. Plus, kedekatannya dengan kalangan mahasiswa memudahkan pula membangun kekuatan politik dirinya. Ada 10 kursi dari dapil Jabar VII yang diperebutkan. Dan Willy berharap menjadi salah satu dari 10 nama tersebut yang melenggang ke Senayan. Par tai 26

PARLEMENTARIA


Willy sebenarnya bukan orang baru di DPR RI. Pada 2009-2011, Willy pernah bertugas sebagai staf ahli di Komisi II DPR. Lingkungan DPR sudah tak asing baginya. Maka, bila terpilih pada Pemilu kali ini, Willy mengaku ingin bergabung di Komisi II yang konsen mengurusi agraria. Ia sudah sangat mumpuni di bidang ini. Banyak kenangan menarik di Komisi II yang membangkitkan semangatnya untuk kembali berkiprah di DPR. Bila dahulu hanya membantu teknis dan pemikiran, nanti ia ingin langsung menjadi pengambil keputusan dengan mengarsiteki lahirnya berbagai produk legislasi di DPR. Ia ingin berada di jantung kebijakan. Inilah kiprah yang diimpikannya sebagai politisi muda. Willy berharap, kelak RUU inisiatif DPR harus lebih dominan daripada inisiatif pemerintah. Kaum muda yang masuk DPR RI memang belum terlalu banyak. Dan Willy berharap menjadi salah satu pemuda yang memberi warna baru dan segar bagi DPR. Partai Nasdem sendiri, ungkap Willy, sangat mengakomodir suara para pemuda. “Nasdem pro terhadap caleg muda. Ada 70% caleg baru, bahkan ada mahasiswa. Tapi, problemnya ketika berkompetisi, mereka tidak mempunyai elektabilitas dan popularitas,” papar Willy. Peraih master program pertahanan dan keamanan, kerjasama ITB dan Cranfield University UK ini, mengeritik orientasi para caleg yang ingin menjadi politisi di DPR. Baginya, terjun ke dunia politik bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk pengabdian. Politisi adalah profesi yang mulia. Untuk itulah, perlu banyak menghasilkan kebajikan bagi publik. Akhirnya, sebagai caleg muda dan baru, bahkan dari partai yang baru pula, ia hanya bisa berusaha sekuat yang ia mampu untuk bisa meraih simpati dan kepercayaan masyarakat pemilih. “Man jadda wa jada,” kilah Willy, mengutip pepatah Arab. Yang berjuang dengan baik dan lurus, akan meraih apa yang diimpikan. (mh)

LAPORAN UTAMA

ngun itu. Saya lihat setidaknya ada 3 hal yang mendukung itu. Yang pertama, masyarakat harus mencari informasi sebesar-besarnya tentang calon legislatif. Sebaiknya, informasi ini disediakan oleh partai maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang kedua, akses informasi ini, harus diperluas dan dipermudah, sehingga memungkinkan masyarakat secara umum, dengan semua klasifikasi sosial yang ada di masyarakat, dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan itu. Yang ketiga, kemampuan partai politik untuk mengajak dan mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan kesempatan Pemilu untuk melakukan penghukuman ataupun penghargaan kepada politisi. Yang ini agak berat, karena berhubungan dengan metode kampanye partai politik itu sendiri. Kampanye dapat dipergunakan oleh partai dalam rangka membangun etos politik kepada masyarakat atau yang sering kita sebut sebagai pendidikan politik. Bukan hanya semata-mata untuk memenangkan perolehan suara.

P

emilu legislatif 9 April 2014 tinggal menghitung hari. Berbagai media kampanye telah digulirkan oleh para calon legislatif, seperti spanduk, brosur, iklan televisi, hingga sosial media. Para caleg pun tak henti-hentinya “menjual diri” kepada masyarakat, agar namanya dicoblos di kartu suara. Tapi, apakah masyarakat dapat memastikan pilihannya hanya de ngan melihat poster dan spanduk? Parlementaria pun berkesempatan mewawancarai pengamat politik Ray Rangkuti di sela-sela kesibukannya menjadi narasumber di berbagai media. Ray optimis, pascaPemilu akan banyak aktor baru yang bermunculan menghiasi wajah DPR RI. Berikut petikan wawancaranya:

Pemilu legislatif tak lama lagi. Apa yang perlu disikapi masyarakat menjelang Pemilu 2014 ini? Kalau dari sisi masyarakatnya adalah soal kemampuan mereka untuk mendefinisikan kebutuhan Republik Indonesia ini. Jadi, bukan hanya kebutuhan diri mereka sendiri. Kebutuhan bangsa ini secara umum. Saya pikir, dengan pe ngalaman kita tiga kali pemilu, sedikit banyak mereka sudah paham apa saja yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Dalam rangka itu, ada prasyarat dari mereka untuk mengenali dan membuat definisi kebutuhan bangsa ini, yang tidak bisa begitu saja muncul dari kecerdasan dan pen galaman, tapi harus ada juga semacam suasana yang memba

Yang terakhir ini, saya rasa memang cukup sulit. Karena secara umum, tabiat partai politik di Indonesia masih seperti yang dulu. Kampanye konteksnya semata-mata hanya untuk memenangkan suara, calon legislatifnya, dan yang utama memenangkan partainya. Bukan melaksanakan bagian tanggung jawab dirinya sebagai politisi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik belum digarap secara serius oleh pemerintah. Akhirnya, Pemilu dilihat sebagai pesta transaksional. Ironisnya, para caleg justru memberi ruang untuk itu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Pendidikan politik itu pelakunya ada tiga, yaitu Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tentu saja politisi itu sendiri. Saya melihat 2 dari 3 pelaku ini tidak mengarah ke

PARLEMENTARIA


27

LAPORAN UTAMA

sana. Yang sebenarnya paling menonjol adalah KPU, namun dengan cakupan yang masih sangat terbatas. Sosialisasi yang dilakukan KPU itu lebih bersifat umum dan makro, ketimbang masuk ke definisi-definisi apa itu pendidikan politik. Karena tidak mungkin juga KPU, misalnya, menyosialisasikan untuk memilih caleg yang bersih atau yang tidak korupsi. Jelas ini akan bermasalah. Sedangkan untuk Pemerintah dan partai politik, saya melihatnya mereka lebih senang jika masyarakatnya tidak tahu apa-apa dalam konteks kecerdasan politik itu. Karena kepentingan mereka bukan memenangkan politik atau memenangkan demokrasi. Tapi, hanya untuk memenangkan kursi atau posisi. Oleh karena itu, kedua pihak ini merasa tidak memiliki kewajiban politik dan moral, agar kampanye ini menjadi bagian dari cara mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat.

28

PARLEMENTARIA


Bagaimana wajah DPR setelah Pemilu legislatif nanti, apakah akan sama dengan wajah DPR saat ini? Saya optimis, kalau dari segi aktor akan ada perubahan. Pemilu 2014 nanti, calegnya ada lebih dari 6.500-an calon. Sementara yang kita pilih hanya 560 orang. Misalnya, anggota DPR periode sekarang 80%-nya mendaftar, berarti sekitar 500-400-an orang harus bersaing dengan sekitar 5000-an caleg. Wajah anggota DPR yang lama ini bisa babak belur di mata masyarakat. Saya menduga, anggota DPR yang sekarang ini tidak berani kampanye dengan statusnya sebagai anggota DPR, karena tidak laku di pasar Pemilu. Secara umum, masyarakat ingin perubahan terhadap kondisi Indonesia. Masyarakat juga ingin memberi punishment terhadap anggota DPR yang sekarang. Potensi itu terjadi karena semangat keinginan adanya perubahan, dan mayoritas caleg

sekarang adalah pemain baru de ngan kemampuan dan penguasaan modal yang menurut saya hampir sama dengan anggota DPR yang menjabat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, saya merasa akan terjadi perubahan dalam konteks aktor yang signifikan untuk Pemilu 2014 yang akan datang. Lagi-lagi saya berbicara aktor, tidak culture-nya. Apakah nanti culturenya akan sama dengan yang lama, itu cukup sulit saya untuk menjelaskannya. Namun, di satu sisi, caleg baru tidak mempunyai modal sosial. Sedangkan mereka harus berjuang lebih keras ketimbang public figure atau artis. Untuk bisa memunculkan aktor baru tampaknya masih sulit dilakukan oleh para caleg baru ini? Jika konteksnya mereka bisa memenangkan Pemilu, saya optimis akan ada aktor. Tapi apakah ak-

tor baru ini otomatis menyiratkan akan adanya perubahan culture di DPR itu yang menjadi pertanyaan. Setidaknya kita lihat dari dua hal, pertama, kecakapan dalam konteks anggota DPR membuat regulasi. Kedua, melakukan pengawasan dan okupasi politik. Yang ketiga, adalah perubahan dalam konteks moral, artinya tidak terpengaruh pada politik uang dan sebagainya. Apakah minimal dua hal ini akan tercapai pasca-Pileg 2014, saya sendiri belum bisa memastikan. Tapi, jika saya lihat secara umum, relatif usia caleg-caleg baru ini di bawah 60 tahun. Bahkan, boleh disebut mayoritas di bawah 50 tahun. Kalau mereka di bawah 50 tahun artinya mereka lahir sekitar tahun 1960-an. Memulai pendidikan sekitar tahun 70-an sampai 80-an. Ketika usia mereka sekitar 30 sampai 40 tahun, sempat me ngalami proses transisi demokrasi. Jadi, sekalipun kemampuan mereka dalam basic terhadap politik masih dipertanyakan, tetapi setidaknya menurut bayangan saya, jika konteksnya moral akan jauh lebih baik. Mereka akan lebih sensitif terhadap isu antikorupsi di lingkungan DPR dan sebagainya. Saya berharap, secara umum ada perubahan dari segi aktor bahkan dari segi usia yang memiliki culture berbeda-beda. Akan lebih baik jika yang terpilih di bawah umur 40 tahun. Jika caleg baru yang terpilih ini berusia di bawah 40 tahun, saya nilai akan lebih berbobot, karena rata-rata mereka hidup dengan tradisi yang bukan sepenuhnya mengarah ke tradisi demokrasi. Mereka lebih terbiasa untuk berdebat, berorgani sasi, mengadvokasi kasus, dan lebih sensitif kepada suara publik dan halhal positif lainnya. Bagaimana peluang para caleg muda ini? Caleg muda ini setidaknya diuntungkan dengan dua hal. Pertama, pada tingkat tertentu ada pertumbuhan kecerdasan pemilih. Jadi, pemilih tidak lagi terfokus kepada

popularitas seseorang, tidak terfokus pada uang serangan fajar. Walaupun uang itu diterima, tidak menjadi acuan pemilih untuk memilih calegnya. Yang kedua, jika para caleg muda betul betul mendekatkan diri mere ka kepada masyarakat, dan berusaha untuk dikenal oleh masyarakat, saya pikir ada potensi mereka untuk menang. Karena saya yakin, potensi kemenangan seseorang itu ditentukan sejauh mana mereka dekat den gan masyarakat. Jadi, entertain politik sudah ditinggalkan oleh orang. Entertain politik yang dikuasai oleh para pemilik modal, pemain lama, dan sebagainya, entah itu

Entertain politik yang dikuasai oleh para pemilik modal, pemain lama, dan sebagainya, entah itu melalui televisi, spanduk, bahkan mungkin dangdutan, pada tingkat tertentu bisa dikalahkan oleh para pemain muda ini.

melalui televisi, spanduk, bahkan mungkin dangdutan, pada tingkat tertentu bisa dikalahkan oleh para pemain muda ini. Mereka lebih mampu melakukan proses pendekatan. Jadi istilahnya, interpretrasi langsung kepada masyarakatnya. Bila pendidikan warga negara kita yang cukup, mereka bisa cerdas memilih. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pendidikan yang cukup, bahkan cenderung masih rendah. Jadi, mereka melihat siapa yang terkenal di mata mereka, itulah yang akan dipilih. Apakah hal ini berpengaruh terhadap caleg baru? Ini menjadi salah satu faktor. Tapi saya melihat secara umum, kecerdasan politik pemilih kita itu bukan di sekolah, tapi pengalaman mereka dari waktu ke waktu yang berhadap an dengan situasi politik ini. Kita lihat saja di daerah-daerah, entah apa stratifikasi sosialnya atau pendidikannya, mereka bisa mengatakan “Ah iklan doang”, itu menunjukkan bahwa mulai adanya kecerdasan. Sudah ada kesadaran sekarang bahwa di banyak masyarakat kita jangan terpesona pada figur artis, figur populer, ataupun figur yang banyak iklannya. Bagi saya ini adalah fenomena baru dari pemilih kita, yang saya sebut sebagai peningkatan kesadaran. Jadi, ini bukan berasal dari sekolah, tapi mereka belajar dari pengalaman Pemilu. Dari Pemilu tahun ke tahun, output-nya seperti apa, itu direkam oleh mereka dan kemudian mereka membuat definisi baru tentang siapa sebenarnya figur pemimpin yang layak. Pemilih 2014 sudah lebih cerdas daripada pemilih 2009 dan 2004? Dalam 5 tahun terakhir ini, pemilih sudah 5 kali ke TPS untuk mengikuti Pemilu. Dari hasil Pemilu itu, mereka sudah mendapatkan output. Jadi, secara langsung membuat mereka mulai mengerti apa arti Pemilu dan politik, karena telah berinteraksi langsung dengan sistem ini. (mh,sf)

PARLEMENTARIA


29

SUMBANG SARAN

Wajah Demokrasi PascaAmandemen UUD 1945 Oleh: Karyono Wibowo)*

G

erakan reformasi 1998 tak hanya meruntuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi telah mengubah sistem politik dan pemerintahan. Tak pelak, wajah demokrasi kita pun berubah. Demokrasi ala Orde Baru yang lebih tepat disebut sebagai pseudo demoracy telah bergeser ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Perubahan sistem secara fundamental tersebut terjadi dan mencapai puncaknya ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1999 melakukan amandemen UUD 1945 selama empat kali, yang pada akhirnya, perubahan (amandemen) UUD 1945 tersebut disahkan pada Rapat Paripurna MPR tahun 2002. Beberapa perubahan yang paling mendasar dalam UUD 1945 adalah hilangnya fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal tersebut telah diubah menjadi; kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, bukan pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat. UUD 1945 (hasil amandemen) juga menghapus keberadaan anggota MPR Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang meyebutkan; Majelis Permusya waratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Keanggotaan utusan golongan dan utusan daerah di MPR, memang tidak melalui pemilihan, tetapi diangkat berdasarkan undangundang. Hal inilah yang menjadi perdebatan di antara anggota MPR. Akhirnya, utusan daerah diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu secara langsung. Perubahan penting lainnya adalah hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UUD 1945 asli. Dalam UUD hasil amandemen, pasal tentang kewenangan MPR untuk menetapkan 30

PARLEMENTARIA


GBHN telah dihapus. Karenanya, sistem pemerintahan pasca-perubahan UUD 1945 tidak memerlukan lagi GBHN yang menjadi pedoman dasar untuk program pembangunan selama 5 tahun sebagaimana sistem pemerintahan sebelum terjadi perubahan konstitusi. Celakanya, kedudukan GBHN diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) –yang diajukan pemerintah. Hal ini tentu berbeda kedudukan hukum antara GBHN dengan RPJPN. GBHN diatur di dalam UUD dan ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa dan negara yang harus dilaksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR. Sementara, RPJPN merupakan program pembangunan jangka panjang usulan pemerintah yang ditetapkan melalui Undang-Undang 25/2004. Memang sepintas, antara GBHN dan RPJPN ini sama fungsinya yaitu sebagai pedoman dan arah pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. RPJP ini akan dibuat turunannya per lima tahun dengan istilah RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Lima tahun diambil dari masa kerja seorang Presiden RI. Demikian juga dengan daerah yang harus membuat RPJP Daerah dan RPJM Daerah masing-masing yang mengacu kepada RPJPN. Dengan demikian, arah pembangunan dalam sistem pemerintahan pasca-amandemen UUD 1945 ini lebih cenderung bergantung pada selera penguasa. Sistem ini dapat menyebabkan disorientasi arah pembangunan, apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lemah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Apalagi masalah RPJP Nasional maupun RPJP Daerah sangat jarang menjadi perbincangan di DPR maupun dalam wacana publik. Oleh karenanya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa itu RPJP dan RPJM, apa yang sedang dibangun. Maka tidak heran jika timbul persepsi publik bahwa negara ini tidak memiliki agenda pembangunan yang terarah. Sistem Pemilu dan Demokrasi Salah satu konsekuensi dari perubahan konstitusi itu adalah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Begitu pun kepala daerah yang dahulu dipilih oleh anggota DPRD, diganti

dengan sistem pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Sistem pemilihan umum di negeri ini dari waktu ke waktu telah mengalami beberapa kali perubahan. Di era Orde Baru, sistem pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup (closed lists). Dalam sistem ini, pemilih sekadar mencoblos tanda gambar partai. Hasil perolehan suara kemudian didistribusikan ke nama calon legislatif sesuai dengan selera pimpinan partai. Pada umumnya, distribusi perolehan suara tersebut berdasarkan urutan dari yang terkecil atau urut kacang. Sistem pemilu kemudian mengalami perubahan pada pemilu tahun 2004 lalu, dari proporsional tertutup menjadi setengah tertutup. Artinya, pemilih tidak sekadar memilih tanda gambar partai, tapi sudah bisa memilih langsung nama-nama caleg yang sudah terdaftar. Kendati demikian, sistem keterpilihan caleg pada pemilu 2004 ditentukan lewat dua cara. Pertama, caleg yang memperoleh suara mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP), memenuhi kuota atau lebih, otomatis menjadi caleg terpilih, tanpa melihat nomor urut. Kedua, jika caleg tak mencapai BPP, caleg terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun oleh partai politik. Dengan sistem seperti ini, faktanya, mayoritas caleg yang terpilih pada pemilu 2004 ditentukan berdasarkan nomor urut. Berbeda dengan pemilu 2004, sistem pemilu 2009 lalu juga mengalami perubahan. Melalui UndangUndang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif telah dimodifikasi. Tidak lagi menggunakan sistem “proporsional daftar calon terbuka” tetapi langsung menggunakan“sistem proporsional terbuka”. Sistem ini nampak lebih terbuka dibanding sistem pemilu sebelumnya. Meski demikian cara penentuan caleg pemenang yang dimuat di pasal 214 undang-undang tersebut masih tetap membuka peluang, dengan nomor urut kecil yang siap menyalib di tikungan. Misalnya, apabila ada caleg dalam satu partai yang memperoleh BPP 30% lebih dari satu orang, maka kursi jatuh ke caleg yang memiliki nomor urut kecil. Rezim pemilu proporsional tertutup sudah berlalu, kini berganti dengan rezim pemilu suara terbanyak. Sistem pemilu 2014 akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, penentuan caleg pemenang akan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kedudukan rezim pemilu berdasarkan suara terbanyak ini kian kokoh pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 22-24/PUUVI/2008. Dalam putusannya, MK membatalkan semua aturan nomor urut itu. Menurut MK, penentuan calon berdasarkan nomor urut adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Setiap perubahan pasti membawa implikasi yang ditimbulkan. Seperti halnya perubahan sistem pemilu sebagai implikasi dari perubahan konstitusi yang terjadi saat ini. Sistem pemilu pasca-amandemen UUD 1945 ini telah menampilkan demokrasi berwajah dua, yaitu wajah demokrasi yang lebih terbuka dan wajah demokrasi barbarian. Sistem politik dan demokrasi pasca-perubahan konstitusi ini menimbulkan praktik politik berbiaya tinggi (high political cost). Tingginya biaya politik ini diduga menjadi salah satu penyebab korupsi yang semakin marak, dan bahkan mengalami tren kenaikan. Data jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat. Kementerian Dalam Negeri sendiri mengakui jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi meningkat setiap tahunnya dan menyebar di 33 provinsi. Berdasarkan data Kemendagri, tercatat 311 dari 530 kepala daerah sejak pilkada langsung 2005 hingga Desember 2013 tersangkut masalah hukum, 86% diantaranya kasus korupsi. Data ini bukan berarti korupsi hanya terjadi di pemerintahan pasca-perubahan UUD 1945. Masalah korupsi memang sudah terjadi sejak pemerintahan RI didirikan. Tetapi jika korupsi dilihat dari tren jumlah korupsi, skala wilayah, tingkatan jabatan pemerintahan dan jumlah lembaga negara masalah korupsi saat ini lebih meningkat. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi, perlu dijadikan bahan evaluasi dan mengoreksi sistem demokrasi yang sedang dicoba saat ini. Bila tidak, maka sama dengan membiarkan pemahaman sebagaian masyarakat bahwa demokrasi akan melahirkan korupsi. Tentu, pemahaman seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi keyakinan yang dapat mendistorsi makna demokrasi. Dari fenomena tersebut, mungkinkah kita sedang dalam fase transisi demokrasi atau dengan kata lain, bangsa ini masih dalam proses belajar berdemokrasi. Namun pertanyaannya sampai kapankah kita belajar berdemokrasi dan sampai kapan proses transisi berakhir. Negara ini sudah hampir 69 tahun merdeka. Atau jangan-jangan bangsa ini sedang dijadikan kelinci PARLEMENTARIA


31

SUMBANG SARAN

percobaan melalui eksperimen perubahan konstitusi dalam rangka mencari sistem politik dan demokrasi yang cocok. Singkat kata, nampaknya sitem politik dan demokrasi kita sedang mencari bentuk. Selebritisasi Politik Dalam Demokrasi Paralel dengan perubahan sistem politik pascaamandemen UUD 1945 saat ini panggung politik Indonesia pun mengalami perubahan signifikan. Panggung politik yang dahulu cenderung tertutup kini berubah menjadi panggung terbuka. Lihatlah wajah artis bertebaran di panggung politik Indonesia. Wajah para selebritis mewarnai daftar calon legislatif 2014 - 2019. Di tepi lain, sikap sebagian politisi pun tak jarang memainkan langgam layaknya selebritis. Dengan begitu, perubahan konstitusi telah melahirkan selebritas politik. Mengamati fenomena demokrasi kekinian, maka penulis sependapat dengan istilah yang dikemukakan Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik Universitas Gajah Mada, kandidat doctor Bournemouth University, United Kingdom yang menyebut telah terjadi selebritisasi politik pasca Orde Baru. Demokrasi memang tidak membatasi suatu golongan tertentu, karenanya, selebritis pun memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi, demokrasi bukan sekadar aksesoris atau ornamen. Demokrasi juga bukan sekadar memenuhi prosedur teknis, tetapi demokrasi memerlukan pemahaman substantif dan praktik untuk mewujudkan tujuan dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Indonesia, praktik demokrasi harus sejalan dengan cita-cita proklamasi yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, selebritisasi politik memang sulit dihindari, karena gejala tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi “pasar” yang tengah berlangsung saat ini. Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, selebritisasi politik memang sulit dihindari, karena gejala tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi “pasar” yang tengah berlangsung saat ini. Dalam konteks politik Indonesia, menurut Alois A. Nugroho, dalam kata pengantar buku karangan Nyarwi Ahmad, Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik, diskursus yang biasa terjadi dalam kaitannya 32

PARLEMENTARIA


dengan cara hidup “pasar” semakin sering terdengar dalam kaitannya dengan “politik”. Politik, yang sepatutnya berhubungan dengan pembuatan kebijakan (policy) dalam administrasi negara, semakin sering dieja dengan kosa kata yang lazim dipakai di “pasar”. Pasar gagasan (program) dengan cepat berubah menjadi pasar citra, pasar tokoh, pasar sosialita, karena dalam diskursus pasar, kita sudah terbiasa dengan konsep-konsep semisal produk, jasa, merk, citra merk dan ekuitas merk. Namun demikian, munculnya politisi yang berperilaku selebritis dan selebritis yang terjun menjadi politisi tidak serta merta dapat dipersalahkan secara sepihak, karena hal itu inheren dengan sistem yang yang berlaku sekarang. Dalam sistem demokrasi “pasar bebas”, kandidat dipilih secara langsung berdasarkan suara terbanyak, maka aspek popularitas menjadi modal pertama yang harus dimiliki oleh kontestan pemilu seperti calon presiden, calon kepala daerah dan calon legislatif. Variabel utama dalam sistem electoral berdasarkan suara terbanyak, modal yang harus dimiliki seorang calon (candidate) antara lain adalah popularitas (popularity), seberapa besar si kandidat disukai (likable) dan keterpilihan (electability). Dalam konteks inilah para kandidat berkepentingan saling berkompetisi agar lebih dikenal, disukai dan dipilih masyarakat (pemilih). Maka menjadi mahfum, bila artis atau selebriti ramerame terjun ke panggung politik untuk menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif, karena mereka sudah memiliki modal popularitas dan penggemar yang bisa berpotensi menjadi pemilih. Begitu pula para kandidat yang berlatar belakang aktivis dan politisi, mereka pun perlu menaikkan tingkat popularitas dan berlombalomba menarik simpati publik sebagai modal untuk meningkatkan elektabilitas. Karenanya, para politisi harus tampil mengesankan menyampaikan pesan-pesan promosi yang menggugah minat pemilih, baik melalui media ruang publik seperti baliho, billboard, spanduk, banner, pertemuan tatap muka langsung, social event atau tampil melalui layar televisi, surat kabar, majalah, tabloid, internet dan sosial media. Penampilan mereka bagaikan selebritis dan bintang iklan sebuah produk. Namun apa mau dikata, di dalam sistem pemilihan langsung sudah sewajarnya semua kontestan harus mempromosikan diri seluasluasnya untuk mempersuasi pemilih. Semoga saja, pemilih Indonesia semakin cerdas, sehingga yang akan lahir sebagai pemimpin bukan sekadar selebritas politisi dan politisi selebritas yang hanya mengandalkan popularitas, tetapi pemimpin yang cerdas dan berkualitas.*** *) Penulis adalah Peneliti Senior di Indonesian Public Institute (IPI)

PENGAWASAN

PPPK, Solusi Tenaga Honorer

YANG TIDAK LULUS CPNS Saat ini, Persoalan Tenaga Honorer K-2 masih menggantung, dan menyisakan sejumlah persoalan terkait tenaga honorer tersebut. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyebutkan, tenaga honorer kategori II (K2) yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 mencapai 198 ribu orang.

J

umlah tenaga honorer di Indonesia mencapai 605.179 orang, berdasarkan hasil test CPNS sedikitnya 198 ribu orang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS Honorer K2. Artinya masih terdapat 407.179 orang yang masih terkatung-katung belum diangkat menjadi PNS. Menyikapi masih banyaknya tenaga honorer K2 yang belum diangkat, DPR mengharapkan pemerintah memberikan kesempatan kembali kepada tenaga honorer kategori K-2 yang tidak lulus Calon Pegawai Ne geri Sipil (CPNS) untuk mengikuti tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dengan demikian, selama me reka (honorer K-2) menjadi tenaga honorer, tidak kemudian disiasiakan saja. Apalagi di Undang-Undang nya, tidak ada lagi istilah tenaga honorer, yang ada adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi ini seharusnya menjadi solusi bagi mereka (honorer K-2) yang tidak lulus tes sebagai CPNS,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Gamari Sutrisno kepada Parlementaria, di Jakata. Gamari mengungkapkan, dalam rapat dengan Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-

PAN-RB) beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah mendesak agar pemerintah memberikan kesempat an kepada tenaga honorer kategori K-2 untuk mengikuti tes bagi honor er K-2 yang tidak lulus diangkat jadi CPNS. Menurut dia, ketika formasi itu sudah habis terisi oleh tenaga honorer yang lulus, dan masih ada tenaga honorer yang belum lulus, maka pemerintah sesuai dengan UndangUndang Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya memberikan peluang kepada mereka yang tidak lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PARLEMENTARIA


33

PENGAWASAN

“Jadi tidak ada solusi yang tidak bisa diberikan kepada pegawai ka tegori K-2. Kita (DPR-red) juga ingin menyerukan kepada kawan-kawan tenaga honorer kategori K-2 tidak usah terlalu risau lebih dulu, karena Komisi II DPR sedang memperjuangkan agar mereka yang tidak lulus itu bisa ditampung sebagai pegawai pemerintah,” tegasnya.

katlah mereka sebagai PPPK. Nanti dievaluasi terus, apakah selama dia jadi PPPK punya kinerja atau tidak? Begitu juga dengan CPNS yang lulus juga dievaluasi. Kalau kira-kira dia tidak punya kompetensi, tidak lagi punya kinerja, maka pemerintah juga bisa bersikap tegas. Mereka bisa diberhentikan atau dipensiun kan dini,”tegasnya. Gamari menilai sistem kompetensi ini adalah ingin menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki prestasi, yang memiliki kinerja yang bagus dalam memberikan pelayanan kepada publik Nah kalau ketika mereka menjadi pegawai negeri sipil dan tidak punya kinerja, apa jadinya,” katanya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sebagian besar dari pegawai kategori K-2 mayoritas adalah tenaga kependidikan. “Sementara, di Indonesia jumlah tenaga kependidikan atau tenaga guru masih kecil. Oleh sebab itu, jangan sampai mereka (honorer K-2) tidak diberikan hak apapun. Bagaimanapun mereka (honorer K-2) mau mengabdi,” ujarnya. D al am s e b uah ke s e mp at an, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan permintaan tersebut sangat berat dilakukan karena kemampuan anggaran negara hanya bisa membiayai 30 persen honorer saja. Gamari menegaskan pemerintah tetap harus mengupayakan tersedianya anggaran ini. Pemerintah, kata dia, tidak boleh mengabaikan begitu saja, tenaga honorer K-2 yang tidak lulus CPNS lalu dicampakkan begitu saja. “Saya sebagai wakil rakyat akan tetap mendesak kepada pemerintah. Jadi kalau tidak lulus CPNS, ang 34

PARLEMENTARIA


Dengan demikian, lanjut Gamari, baik itu CPNS maupun PPPK harus terus meningkatkan kemampuan kinerjanya. “Bukan seperti kayak zaman dulu itu yang Pinter Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Ke depan jangan seperti itu, jadi mereka jangan sekedar menuntut haknya, tapi mereka juga harus menunjukkan kinerjanya.” tegasnya. Menurut Gamari, UU ASN memberikan peluang bagi honorer K-2 yang tidak lolos CPNS menjadi PPPK. “Kalau masalahnya soal anggaran, saya kira pemerintah bisa lah untuk merencanakan anggaran demi kepentingan kita semua,” katanya. Soal dugaan masih adanya KKN dalam proses pengangkatan honorer K-2, Gamari mengatakan peme rintah sudah menyampaikan ke DPR bahwa proses seleksi tenaga honorer kategori K-2 dilakukan sesuai dengan sistem seleksi yang tidak memungkinkan adanya KKN. “Ini berdasarkan laporan menteri ke Komisi II DPR, sudah barang tentu berdasarkan laporan itu kita akan melihatnya, apakah benar laporan itu dilakukan sesuai dengan kondisi yang objektif. Karena kita akui memang ada keluhan yang kami dengar dari masyarakat, mereka mencurigai dan menduga masih ada motivasimotivasi KKN dalam pengangkatan

itu. Namun kalau itu kan sulit untuk dibuktikan kebenarannya,” ujarnya. Prioritaskan Honorer Kategori Dua (K2) Sebelumnya, saat Raker Komisi II DPR dengan Menpan dan RB awal Februari lalu, DPR berharap peme rintah mempertimbangkan untuk memprioritaskan honorer kategori dua (K-2) yang gagal jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Kalau pemerintah telah menutup penerimaan CPNS dari honorer tertinggal, kami bisa maklumi. Namun, kami meminta pemerintah untuk memberikan prioritas utama bagi honorer yang gagal CPNS masuk dalam penerimaan PPPK,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), memang disebutkan untuk PPPK harus orang yang berkompetensi dan rekruitmen harus lewat tes. Namun, kata Agun, alangkah bijaknya bila honorer K2 yang gagal diberikan kesempatan lebih dahulu untuk ikut tes seleksi PPPK. “Jangan dulu dibuka untuk yang lain, berikan kesempatan pertama dulu untuk honorer ikut tes. Saya yakin, di antara mereka tidak sedikit yang punya kompetensi,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan pihaknya menyetujui usulan Komisi II DPR agar honorer kategori dua (K2) yang gagal CPNS diprioritaskan dalam rekruitmen PPPK nantinya. Hanya saja, Azwar menegaskan, honorer K-2 yang nantinya gagal itu harus tetap melalui proses tes untuk menjadi PPPK. “Kami setujusetuju saja kalau honorer K-2 yang gagal CPNS ikut seleksi PPPK. Tapi bukan berarti harus masuk ya, karena semua harus dites,” ujarnya. (nt)

PENGAWASAN

Dua bulan sudah berjalan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun masih banyak masyarakat belum paham apa itu SJSN dan apa itu BPJS Kesehatan.

M

ensejahterakan masyarakat adalah tujuan dari SJSN, namun masih ba nyak rakyat miskin dan tidak mampu yang belum terjangkau SJSN, karena sistem pendataan pemerintah yang buruk sehingga mereka tidak masuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seharusnya seluruh rakyat Indonesia yang fakir miskin dan tidak mampu (termasuk peserta Jamkesmas) per 1 Januari 2014 otomatis sebagai peserta jaminan kesehatan

nasional melalui BPJS Kesehatan sebagai PBI yang dibayar oleh peme rintah pusat.

BPJS Kesehatan, dan masih banyak orang miskin dan buruh yang ditolak saat berobat ke rumah sakit.

Warga tidak mampu yang masuk daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada 86,4 juta jiwa, masih ada lebih 88 juta jiwa warga tak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Rata-rata masyarakat menyatakan prosesnya lebih sulit, antrian sangat panjang, sementara petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit-rumah sakit belum siap. Belum lagi jumlah dan mutu obat yang dikurangi, serta belum semua jenis penyakit di cover.

Sejak ditetapkan per 1 Januari 2014, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait implementasi pelaksanaan SJSN melalui

Di pemberitaan media nasional, ada seorang pasien di rumah sakit mengeluhkan, dulu dirinya kalau

PARLEMENTARIA


35

PENGAWASAN

sekarang kita merdeka. Jika kita sakit, cukup menyerahkan kartu BPJS. Dimanapun kita berada kita bisa mengkonsultasikan kesehatan kita, tetapi itu berada di tingkat pelayanan primer/pertama. Dimana pun kita berada, jika kita sakit, dilayani gratis. Pasalnya, Kartu Peserta BPJS berlaku nasional atau portabilitas. Artinya kita daftar di wilayah tempat tinggal kita untuk layanan primer dan lain-lain, tetapi jika dalam keadaan darurat, bisa menggunakan Kartu BPJS di rumah sakit-rumah sakit dimanapun yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

kontrol setiap bulan ke rumah sakit, mendapatkan obat untuk 30 hari, tapi sekarang mendapatkan obat hanya untuk sepuluh hari. Selain itu, ada seorang pasien yang ditolak rumah sakit hanya karena surat rujukan yang dia bawa tidak ada stempel dari Puskesmas yang memberikan rujukan tersebut. Menurut Surya Chandra Surapaty, hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. “Kita lihat di lapangan masih ba nyak terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi,” kata Surya. Kenapa kurang sosialisasi? Hal ini karena peraturan-peraturan pelaksanaannya baru keluar di saat-saat terakhir menjelang diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan, Desember 2013. Sehingga tidak sempat sosialisasi. “Bagaimana mau sosialisasi sampai ke sistem pelayanan kesehatan, padahal Undang-Undang BPJS sudah disahkan 25 November 2011. Semestinya 25 November 2012 peraturan pelaksanaannya sudah se36

PARLEMENTARIA


lesai. Maka selama 2013 dilakukan sosialisasi berdasarkan peraturan pelaksanaannya sampai ke teknisteknisnya,” jelas mantan Pimpinan Pansus RUU BPJS DPR RI.

“Siapa dokter keluarga kita? Dokter keluarga kita berada di Puskemas, berada di klinik pertama, berada di dokter swasta dimana kita tinggal. Itu bisa saja yang penting sudah terdaftar atau bekerjasama dengan BPJS kesehatan,” terang Surya.

Surya berpendapat, wajar jika dalam masa transisi/peralihan ini terjadi kekisruhan. Namun hal tersebut jangan sampai cepat mengambil kesimpulan bahwa sistem BPJS atau sistem SJSN salah dan minta dihapuskannya UU BPJS.

Dokter di pelayanan tingkat pertama itu sudah menerima uang terlebih dulu, itulah yang disebut kapitasi prospective payment. Dokter di pelayanan tingkat primer akan lebih menekankan kepada tindakan preventif dan promotif, pencegahan

Surya berpendapat, wajar jika dalam masa transisi/peralihan ini terjadi kekisruhan. Na mun hal tersebut jangan sampai cepat mengambil kesimpulan bahwa sistem BPJS atau sistem SJSN salah dan minta dihapuskannya UU BPJS. Pendapat tersebut salah, kata Anggota Komisi IX ini. Menurutnya Sistem Jaminan Sosial Nasional-lah yang paling baik. “Lihat 5, 10 tahun ke depan, terus sampai ke anak cucu, justru itu yang lebih beradab. Kalau kita dalam hal berobat, itu keluar dari kantong sendiri, kalau sakit mau mengeluarkan uang berapa? Justru kita tidak merdeka secara pribadi dan itu akan membawa ketidakadilan,” papar Surya. Dijelaskan Surya, dengan adanya SJSN yang dikelola BPJS Kesehatan

dan peningkatan derajat kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Menurutnya, adanya SJSN ini akan mendorong pemerintah untuk membenahi fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini, hanya orang mampu saja yang lebih menikmati fasilitas pelayanan kesehatan di kelas I dan VIP yang ada di rumah sakit. Namun ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan status sosial ekonomi seseorang dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagaimana telah ditentukan bahwa jaminan kesehatan didasarkan pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial artinya ada perbedaan dalam pembayaran iuran. Prinsip ekuitas artinya semua menerima manfaat yang sama terutama manfaat medis atau manfaat kedokterannya. “Sekarang adalah masa transisi/ peralihan, masih ada kategori kelas I, kelas II, kelas III di rumah sakit. Kedepannya, kalau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan sudah diperbanyak oleh pemerintah dan distribusi tenaga kesehatan tersebar secara merata tidak akan ada lagi kelas-kelas di rumah sakit berdasarkan status sosial ekonomi. Semua sama karena semua memakai kartu BPJS,” terang politisi F-PDIP.

Sejak ditetapkannya SJSN bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan, program pemerintah Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal dengan sendirinya hilang, semua lebur menjadi satu dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

olah-olah ada dikotomi, JKN itu milik Kemenkes dan BPJS Kesehatan milik BPJS, padahal tidak. Surya menegaskan bahwa urusan pelayanan kese hatan adalah urusan Kementerian Kesehatan, dan urusan pembiayaan kesehatan urusan BPJS Kesehatan.

Surya menyatakan tidak setuju adanya istilah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, di dalam buku Peta Jaminan Kesehatan Nasional dari Menkokesra dalam bahasa inggrisnya disebut Ina Medicare. Jika Ina Medicare di luar nege ri ada dua pengertian, seperti di AS hanya untuk orang miskin saja, yang dikenal dengan Obama Care. Sementara di Canada kumpulan dari negara-negara bagian, seperti Jamkesda.

BPJS sudah terbentuk, Sur ya menghimbau pemerintah untuk berbenah sambil berjalan. Ia minta yang penting pada prinsipnya tidak boleh orang tertolak pelayanan di rumah sakit, karena status sosi al ekonomi ataupun karena tidak mampu membayar.

“Semua itu salah menurut UU. Istilah JKN itu tidak tepat, tapi biarlah, Kemenkes sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mensosialisasikan,” imbuh Surya. Namun Surya mempertanyakan, mengapa sosialisasi hanya di Televisi-Televisi saja. Surya minta Kementerian Kese hatan untuk melakukan pendekat an ke bawah secara langsung dan berjenjang.

punya kartu jamkesmas atau surat keterangan dari aparat pemerintah terendah seperti RT/Lurah harus dilayani,” paparnya.

“Tidak boleh terjadi lagi, fasilitas pelayanan kesehatan itu meminta uang muka atau meminta suratsurat keterangan. Yang penting dia

Nantinya, kata Surya, di rumah sakit itu hanya ada bagian bedah, bagian kebidanan, bagian anak, bagian penyakit dalam dan lain-lain. Poliklinik itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Unit Gawat Daruratnya. Rumah sakit itu khusus untuk tindakan dan perawatan, bukan untuk kontrol/berobat jalan. Berobat jalan itu di pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer yaitu Puskesmas atau di klinik-klinik terdekat dengan tempat tinggal yang bekerjasama dengan BPJS. Bagaimana dengan surat rujukan? Menurut Surya rujukan itu sangat penting. Dijelaskan Surya, Kemen terian Kesehatan telah menetapkan bahwa Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Primer itu harus bisa menangani 140 jenis penyakit selesai di tingkat pertama. “Jadi tidak seenaknya rujuk-rujuk. Salah kalau rakyat keluhan apa-apa langsung datang ke rumah sakit, kecuali kalau gawat darurat, sesak nafas, pendarahan. Tetapi kalau hanya pusing-pusing sedikit atau keluhan sedikit, konsultasi dulu ke dokter layanan primer,” jelasnya.

Namun hal itu tidak perlu dipertentangkan, tegas Surya. Karena se-

Surya mengeluhkan yang terjadi pada pasien tidak mampu di salah satu rumah sakit pemerintah di Lampung, dibuang oleh pihak rumah sakit. Kata Surya, jangankan dengan Undang-Undang BPJS dan UndangUndang SJSN, Undang-Undang

PARLEMENTARIA


37

PENGAWASAN

Kesehatan 2009 saja memberikan sanksi pidana. Bahwa Rumah Sakit menolak pasien dikenakan sanksi 2 tahun, jika meninggal 5 tahun. Anggota Dewan Dapil Sumsel ini mengharapkan BPJS Kesehatan dan SJSN harus tersosialisasi. Semua harus menyadari, karena sistem pelayanan kesehatan yang keluar dari kantong sendiri pembiayaannya adalah masih kuno.

IX DPR RI mentargetkan 2 tahun. Yang penting, kata Surya, Kementerian Kesehatan menambah jumlah tenaga kesehatan dan menambah fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pratama atau yang sering disebut Komisi IX sebagai rumah sakit tanpa kelas. WNI Wajib Mendaftar Beralih pada persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Secara bertahap, semua Warga Negara Indonesia akan tercakup dalam Sistem Jamin an Sosial Nasional. Semua perusahaan swasta wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Perusahaan yang menolak bisa dikenai sanksi administratif. PNS/Anggota TNI peserta ASKES dan pegawai swasta yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, BPJS dan SJSN inilah yang akan membenahi Negara Republik Indonesia yang sebagian besar rakyatnya belum sejahtera. “Tidak ada kesehatan sosial tanpa jaminan sosial, Tidak ada kese jahteraan rakyat tanpa jaminan sosial. Semua punya social security. Bersatu dengan ID card. Kalau mau dijadikan satu, atau paling tidak ada KTP dan Kartu Jaminan Sosial,” harapnya. Pemerintah mentargetkan 5 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia mendapat perlindungan jaminan kesehatannya dari SJSN dan BPJS. Sementara Surya mewakili Komisi

Masyarakat miskin yang dulunya terdaftar sebagai peserta Jamkesmas sejumlah 86,4 juta jiwa secara otomatis menjadi peserta BPJS Kese hatan. Namun jumlah orang miskin ternyata lebih dari itu. Ada yang mengatakan seratus juta, seratus dua puluh juta. Bagaimana sisanya? Kemana sisanya? Bagaimana dia mendaftar untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Itu tidak disosialisasikan. Tapi yang jelas pada masa transisi ini kartu peserta Jamkesmas masih berlaku. Orang miskin yang tidak mampu membayar iuran tapi tidak terdaftar di Jamkesmas. Bagaimana cara dia mendaftarkannya? Dijelaskan Surya,

harus lewat aparat pemerintah/pe rangkat desanya, bukan langsung datang ke BPJS Kesehatan. Karena data masyarakat itu ada di perangkat pemerintahan terendah. Bisa lewat RT, RW, lurah atau kepala desa. Banyak warga masyarakat yang melapor pada RT/RW-nya, “kenapa saya tidak dapat, dia dapat?”. Hal itu disebabkan karena tidak jelasnya data. Tempat pendaftaran BPJS Kesehatan dibuka untuk pekerja mandiri yang mempunyai pendapatan tetapi tidak mempunyai majikan. Pekerja mandiri, wajib daftar sendiri ke BPJS Kesehatan setempat dengan membawa KK, KTP, Photo, dan uang iuran. Sementara ini telah ditentukan besaran iuran untuk kelas III Rp 25.500 per orang/bulan. Kelas II Rp 42.500 per orang/ bulan. Dan Kelas I Rp 55.900 perorang/ perbulan. Jika kita pekerja mandiri dan sudah terdaftar di Kelas III, pada saat kita sakit, kita bisa pindah ke Kelas I. Tapi kita harus membayar selisih biaya pengobatan dan perawatan. Namun bagi PBI adalah di Kelas III, tidak bisa pindah ke Kelas I atau II. Sebenarnya, kata Surya, yang menolak masuk sebagai anggota BPJS Kesehatan ini adalah orang kaya. Namun, tegasnya, semua warga negara wajib masuk sebagai peserta. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia menjadi anggota peserta dari asuransi komersial yang lain. Jika tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, akan dikenakan sanksi sosial, salah satunya dia tidak dapat ijin usaha. (sc)

Tidak ada kesehatan sosial tanpa jaminan sosial, Tidak ada kesejahteraan rakyat tanpa jaminan sosial. Semua punya social security. Bersatu dengan ID card. Kalau mau dijadikan satu, atau paling tidak ada KTP dan Kartu Jaminan Sosial. 38

PARLEMENTARIA


ANGGARAN

SAKSI INDEPENDEN HINDARI KECURANGAN P

rinsip dasarnya dalam pembahasan tentang saksi independen selama ini yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah saksi-saksi dari Parpol, bukan dari saksi independen . Karena Tempat Pemungutan Suara adalah tempat yang paling penting dalam proses pemilihan suara, maka Komisi II DPR berpendapat bagaimana di tempat tersebut ada saksi yang bersifat independen yang dapat dijadikan rujukan oleh Bawaslu, untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum Partai Politik (Parpol) maupun bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu. Demikian dikatakan anggota Komisi ll DPR Jazuli Juwaeni kepada

Parlementaria di Jakarta, menanggapi polemik soal dana saksi yang akan diberikan ke parpol. Karena reaksi keras akhirnya dana saksi ini dibatalkan. Menurut Jazuli, sebenarnya dalam proses demokrasi ini harus dikawal dengan baik dan juga harus dikawal dengan cara yang benar, serta dikawal supaya lebih aman, agar pilihan-pilihan rakyat itu tidak terganggu. Ketika ada beberapa tempat dimana Partai Politik tidak memiliki saksi di beberapa TPS kemudian ada saksi yang dianggap netral, paling tidak saksi netral ini bisa dijadikan rujukan bagi semua Partai Politik.

“Kita berharap saksi yang betulbetul netral tidak ada tarikan-tarik an kepentingan para Partai Politik. Maka hal ini menjadi penting untuk merekrut saksi yang netral. Inilah filosofi dasarnya,” tegas politisi PKS ini. Hal ini juga sesungguhnya, adalah untuk mengamankan suara rakyat yang ada di TPS agar suara tidak hilang karena kepentingan-kepen tingan oknum tertentu . Pada waktu yang sama juga dapat membantu Bawaslu dan Panwaslu, karena Panwas dalam Undang-Undang itu ha nya sampai di Kecamatan. Menurutnya, kita melihatnya dalam pengamanan suara masyara-

PARLEMENTARIA


39

ANGGARAN

kat yang telah memberikan suara nya di TPS, bagaimana suara tersebut bisa dijaga agar tidak berkurang atau tidak lebih dari yang sebenar nya yang merupakan hasil pemu ngutan di TPS.

kalau memang itu meny alahi Undang-Undang juga harus jelas tafsirnya, dan kalau memang benarbenar menyalahi Undang-Undang jangan diteruskan dan segera dihentikan.

Ditegaskan, garda yang dapat mengamankan itu, adalah para saksi yang netral, bukan dari saksi yang berasal dari Partai Politik. “Memang anggaran tentang honor para saksi independen tersebut dibahas ber sama-bersama antara Komisi II DPR dengan Banwaslu,” ungkap Jazuli.

M e s k i d e mik ian, J azuli m e ngatakan, perlu tahu aspek mana yang menyalahi Undang-Undangnya, karena jika dilihat dari manfaatnya saksi netral diperlukan. “Kita tidak berbicara soal saksi Parpol, yang kita bicarakan adalah saksi independen. Kalau proses rekrutingnya

menerima Namun jika di TPS tersebut tidak ada saksi independen, mungkinkah tidak terjadi penyimpangan. “Saya tidak mengatakan bahwa Partai Politik bisa selingkuh dengan oknum tertentu, tetapi ruang-ruang itu jika ada saksi independen secara teori akan lebih netral, karena saksi tersebut betul-betul netral maka sangat sulit jika mereka diajak selingkuh,” ia menjelaskan. Saksi netral tersebut tidak mudah diajak melakukan selingkuh dalam kepentingan-kepentingan tertentu, karena mereka sudah diberi upah yang memang telah dibahas di Komisi II DPR bersama-sama dengan Bawaslu. Masih kata Jazuli, kemudian jika sekarang dianggap tidak perlu ada nya dana saksi untuk parpol, tidak apa-apa. Namun kita hanya melihat urgensinya dan ternyata hal ini tidak perlu silahkan saja asal ada jaminan bahwa suara rakyat tersebut tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan sempit dengan adanya perselingkuhan-perselingkuhan para oknum Partai Politik dan para oknum penyelenggara. “Ini yang sebenarnya perlu dijaga,” tandasnya. Ditegaskan bahwa sepengetahuannya yang dibahas di Komisi II hanya saksi independen sementara masalah dana saksi Parpol tidak ikut membahasnya, justru saksi independen tersebutlah yang dibahas di Komisi II DPR

Lihat Urgensinya Kalau kemudian hal ini dipermasalahkan, anggota Dewan ini meng ajak untuk melihat secara obyektif urgensinya. Urgensinya ada atau tidak disitu, kalau ada urgensinya kenapa tidak lakukan, kemudian kalau tidak menyalahi Undang-Undang kenapa juga tidak dilakukan. Tetapi sambung dia, kalau memang menyalahi Undang-Undang tidak boleh dilakukan. Begitu juga

40

PARLEMENTARIA


dilakukan dengan benar, dan cara kerjanya sesuai dengan yang kita inginkan justru ini akan menjadi garda terdepan untuk menjaga demokrasi,” ungkap Jazuli tegas. Pasalnya, pemungutan suara ha nya dilakukan di TPS, kemudian diamankan juga di TPS. Kalau disitu sudah discan pasti, dan dapat dijamin orang lain tidak bisa bermain-main dengan hasil suara yang telah diberikan oleh masyarakat dalam memilih partainya, semua pihak bisa

Masalah besarnya anggaran, dia mengatakan dapat juga disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau persoalannya ada pengawas, juga ada pengawas internal, disana ada Irjen yang bisa mengawasi anggaran untuk para saksi independen karena penguasa pengguna anggaran yang jelas bukan DPR. DPR hanya menye tujui yang dianggap perlu, sedangkan tentang pelaksanaannya ada di eksekutif. Kalau ternyata nanti ada hal-hal

Menurut Jazuli, untuk sesuatu yang penting jangan dikonfrontir dengan kepentingan rakyat karena demokrasi adalah kepentingan rakyat dan bukan kepentingan sekelompok orang. yang tidak pas, anggota Dewan ini mengatakan, disitulah peran Irjen sebagai aparat pengawasan, kemudian diluar Inspektorat juga ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk juga DPR ikut mengawasi tentang penggunaan anggaran tersebut.

tuk saksi independen jangan diadu dengan kepentingan yang lain.

Kemudian jika hal ini menjadi pro kotra di masyarakat, dia berpendapat dikembalikan saja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Bawaslu. “Kemudian jika Bawaslu mau melaksanakan ya terserah saja, akan tetapi jika Bawaslu tidak akan melaksanakan uangnya segera dikembalikan ke negara,” tegasnya.

Jika Bawaslu dan Panitia meng anggap tidak butuh dengan adanya saksi independen itu, hendaknya dianggap selesai dan tidak perlu dibahas panjang-panjang. Namun jika Bawaslu menganggap itu perlu dan program berjalan, silahkan dilanjutkan, adapun anggaran yang ada harus sesuai dengan kebutuhan. “Kita tahu banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat yang lain, maka penggunaannya harus efektif- efisien dan sesuai sasaran dan yang penting pelaksanaannya juga harus dikontrol,” tegas dia.

Menurut Jazuli, untuk sesuatu yang penting jangan dikonfrontir dengan kepentingan rakyat karena demokrasi adalah kepentingan rak yat dan bukan kepentingan sekelompok orang. Karena itu dana un-

Dia menekankan, penggunanya harus bertanggung jawab, inspek torat harus bisa mengawasi, serta BPK juga ikut mengawasi. Dan jika masih ada penyimpangan juga masih ada penegak hukum lain, su-

paya alur semuanya benar jangan karena orang ada opini lalu berubah alur berpikirnya. Komisi II DPR kata Jazuli, meng anggap perlu adanya saksi independen tapi Bawaslu atau KPU termasuk aparat di daerah mengharapkan jangan menyalahgunakan lagi saksi independen ini. Dan jangan dipasang orang-orang Parpol di TPS, yang harus dipasang adalah orangorang independen jangan ada kait annya dengan Parpol karena jika nanti salah dalam pelaksanannya, menjadi mubajir sebab memerlukan uang besar tapi tidak tepat sasaran. “Bilamana yang direkrut dan yang mendapat bayaran adalah orangorang dari Partai Politik, ini juga yang kita anggap tidak pas dan tidak tepat sasaran,” kata Jazuli menambahkan. (spy)/foto odjie.

PARLEMENTARIA


41

LEGISLASI

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (kiri) bersama Wakil DPP Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) dan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu serentak tahun 2019 dianggap menimbulkan kekisruhan politik. Karena itu, pemerintah dianggap perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menghapuskan ambang batas bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden sehingga keabsahan hasil pemilihan presiden mendatang tidak digugat.

A

hmad Yani mengatakan, dalam banyak hal MK sudah melampaui kewenang an yang diberikan. “Sudah terjadi kekacauan setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan umum serentak itu,” ujarnya dalam acara Dialektika Demokrasi bertema “Putusan MK dan Keabsahan Pemilu 2014” di Gedung DPR. Hadir diantaranya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan 42

PARLEMENTARIA


Pembangunan (FPPP) Ahmad Yani, pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Politisi F-PPP ini mengakui, sudah terjadi kekeliruan sejak awal UU mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ini. “Partai-partai politik termasuk PPP dan partainya Pak Yusril, PBB, membiarkan pelanggaran konstitusional,” ujarnya.

Ahmad Yani mengingatkan, calon presiden dan calon wakil presiden pintu masuknya hanya satu, tidak ada pintu lain, yaitu melalui partai politik. Parpol yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) layak mengajukan capres dan cawapres. “Tidak boleh dibatasi,” tegasnya. Dikatakan, presidential threshold atau ambang batas syarat calon

presiden itu merupakan pelanggaran yang serius. Dia meragukan apakah nanti tahun 2019 akan bisa dilaksanakan pemilu serentak 2019 seperti keputusan MK tersebut. Ia juga mempertanyakan lamanya MK memutuskan uji materi UU Pemilu Presiden oleh Effendi Gazali. Karena itu Yani mendesak, MK harus cepat memutuskan gugatan materi dari Yusril Izha Mahendra, tidak perlu berlama-lama seperti memutuskan gugatan sebelumnya. “Kekisruhan pelaksanaan konstitusi kita sekarang ini juga andilnya MK,” katanya. Menurut dia, MK sudah mulai keluar dari mandat yang diberikan, dengan memonopoli kebenaran yang bersifat final dan mengikat. Sementara itu, tak ada yang me ngontrol lembaga tersebut. Selain itu MK itu berwenang menguji pasal-pasal UU yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. “MK bukannya membuat norma hukum baru. Apalagi tidak suka dengan DPR, sehingga putusannya tidak obyektif,” tegasnya. Dikatakan, karena konstitusi me ngatur pemilu lima tahun sekali, maka mau serentak atau tidak bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah putusan MK terbalik. Karena itu, putusan MK soal pemilu serentak sia-sia, dan malah akan menimbulkan kekisruhan baru.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang baru bisa dilaksanakan pada 2019 berpotensi menimbulkan gugatan. Dengan pemilu serentak, presidential threshold juga menjadi tidak berlaku. Namun, putusan itu dikeluarkan Januari lalu dan baru bisa dilaksanakan pada 2019 sehingga landasan konstitusional pelaksanaan pemilu 2014 lemah. “Sebenarnya penyelesaiannya tidaklah sulit, presiden mengeluarkan saja Perppu yang isinya menghapuskan presidential threshold karena persoalannya bukan di pemilu serentak atau tidak tapi di presidential threshold,” ujarnya. Di tempat yang sama, Fadli Zon mengatakan solusi untuk mencari jalan keluar dari putusan MK yang memperumit proses pemilu 2014 saat ini akan tergantung pada partai besar, oligarki politik yang ada di DPR RI. Di mana keruwetan dan kesemrawutan tata negara ini seba gai konsekuensi memutilasi naskah aseli konstitusi. “Kerumitan konstitusi ditambah putusan MK sekarang ini sebagai konsekuensi memutilasi konstitusi yang merubah naskah asli UUD 1945, sehingga keputusannya justru membingungkan masyarakat. Karena itu, perlu terobosan politik untuk merevisi kewenangan MK,”

Oleh sebab itu Fadli Zon berharap tidak membiarkan kesewenangwenangan MK tersebut karena akan terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, dan apalagi sekarang ini MK sudah melenceng dari mandat yang diberikan. kata Fadli Zon. Oleh sebab itu Fadli Zon berharap tidak membiarkan kesewenangwenangan MK tersebut karena akan terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, dan apalagi sekarang ini MK sudah melenceng dari mandat yang diberikan. “Untuk itu, Gerindra mengusulkan agar hakim MK itu bukan dari partai, melainkan negarawan yang teruji integritas dan putusan-putusan hukumnya,” katanya. Sebelumnya, mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra me ngajukan uji materi atas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Dalam gugatannya dia meminta MK menafsirkan secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Gugatan itu dimenangkan Yusril di MK, namun pelaksanaannya pada 2019. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” (nt/ si).

PARLEMENTARIA


43

LEGISLASI

RUU PPHMHA : Lindungi Hak Masyarakat Adat DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA), RUU ini ditetapkan sebagai salah satu usul inisiatif DPR. DPR bersama Pemerintah membahas RUU ini dan Presiden sudah menunjuk empat kementerian mewakili Pemerintah dalam proses pembahasan, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

K

etua Panitia Khusus (Pansus) RUU PPHMHA Hj. Himmatul Alyah Setiawaty me ngatakan, Pembahasan RUU PPHMA harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif, karena terkait dengan beberapa lembaga dan kementerian, serta menyangkut hak properti masyarakat adat itu sendiri. Pembahasan RUU ini tidak seder44

PARLEMENTARIA


hana, dari mulai dengan pemilihan istilah dan perumusan definisi masyarakat adat.

tet api seluruh asp ek hak- hak masyarakat adat, termasuk aspek hukum,” kata Himmatul.

“Pansus sedang membahas RUU PPHMHA secara lebih lengkap, Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat tak hanya mengatur soal budaya dan bahasa

Menurutnya, RUU PPHMHA harus sejalan dengan UUD 1945 Pasal 18 b ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan mas yarakat hukum adat ser ta hak-hak tradisionalnya sepanjang

adat istiadat. “RUU PPHMHA harus hamonis dengan peraturan perundangundangan lainnya sep er ti UU Per tanahan, UU Agraria, UU Kehutanan, dan UU Desa,” katanya. Terkait dengan Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, jika berfikir melalui masyarakat hukum adat hal tersbut juga harus dikolaborasi. Karena BPN juga sudah menyatakan bahwa tanah itu dari tanah ulayat, kalau tanah ulayat dimiliki negara kemudian negara mengalokasikan tapi bentuknya HGU. Ini yang akan diatur. Kalau dulu GHU besok-besoknya bisa berubah menjadi Hak milik.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. “Bagaimana kita mengatur agar mereka bisa masuk dari sistem hukum nasional. Kita juga mau UU ini benar-benar bisa mengakomodir semua kebutuhan demi kenyamanan masyarakat adat.” katanya. RUU tersebut sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum atas berlangsungnya masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Karena selama ini, telah terjadi perampasan secara sepihak hak-hak masyarakat adat dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat adat. Konflik agraria y a n g m e l i b at k a n m as y ar a k at adat sudah sangat kronis dan memprihatinkan. RUU ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak dirampas semenamena dan diabaikan. Masyarakat a dat p uny a hak b e re ko n o mi,

hak perlindungan dan pemilikan tanah ulayat, mempertahankan ke p e rc ay aan sp ir itual hin g ga pewarisan nilai budayanya. Oleh sebab itu, mendesak untuk diperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas masyarakat adat melalui sebuah RUU yang representatif mewakili seluruh komunitas adat di Indonesia. Himmatul menambahkan, Pansus masih melakukan pendalaman melalui masukan-masukan dari seluruh stakeholder termasuk pakar. Pansus perlu mengetahui jumlah yang menurut Aman sekitar kurang lebih 2.0 0 0 mas y ar akat y ang tersebar di seluruh Indonesia. Dari masukan-masukan tersebut membuat pansus berfikir ulang, terkait judul dari RUU Hak Masyarakat Hukum Adat, yang berbeda pengertiannya dengan masyarakat adat. Kalau masyarakat huk um itu b er ar t i har us ada harmonisasi dengan hukum nasional, sedangkan masyarakat adat adalah pengakuan terhadap

Dalam draft UU ini nantinya akan memberikan mekanisme yang pasti bagi masyarakat adat agar dapat pengakuan hukum sebagai subyek hukum dalam hal hak atas tanah, sumberdaya alam, hak mengatur diri sendiri melalui lembaga dan hukum adat yang berlaku di wilayahnya, hak menganut dan mempraktikkan kepercayaan asli sesuai keyakinan leluhur, hak atas pengetahuan dan kekayaan intelektual yang melekat di masyarakat adat. D i a m e n gh ar ap k an R U U ini segera dapat diselesaikan. Pansus sedang bekerja keras menyerap semua aspirasi dari stakeholder, diharapkan bulan Maret ini semua masukan-masukan dari masyarakat dapat diselesaikan, sehingga saat memasuki masa sidang pada awal Mei mendatang, DPR dapat memulai rapat kerja dengan Pemerintah. Tapi jika sampai bulan Maret ini dianggap belum memadai, maka Pansus masih perlu menyerap aspirasi dari masyarakat. Masukan-masukan ini diperlukan dalam rangka mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan Pemerintah. “ Kami optimis RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat akan dapat segera diselesaikan, sebelum masa jabatan berakhir,” kata Hj. Himmatul Alyah Setiawaty. (As/Fz/Si)

PARLEMENTARIA


45

FOTO BERITA

Tetap Semangat Sayang Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah berdialog dengan anak-anak pengungsi Kelud.

46

PARLEMENTARIA


PARLEMENTARIA


47

FOTO BERITA

Itu Lintasannya Ya? Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena dan rombongan meninjau rencana perpanjangan dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara.

48

PARLEMENTARIA


PARLEMENTARIA


49

KIAT SEHAT

Penuaan adalah keniscayaan…… semua mahluk tidak terkecuali manusia akan mengalaminya, tidak satupun mampu menghindarinya. Lanjut usia membuat kualitas kesehatan pada umur ter tentu akan berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, tergantung dari bagaimana seseorang tersebut m e m e l i h ar a ke s e h at an ny a d i masa sebelumnya, yaitu kualitas kesehatan yang diturunkan orang tuanya. Seseorang yang mempunyai o r a n g t u a d e n g a n p e n y a k i tpenyakit seperti diabetes mellitus 50

PARLEMENTARIA


atau hipertensi mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena diabetes mellitus atau hipertensi, tetapi resiko akan menurun apabila dari awal orang tersebut berprilaku hidup sehat. Sebaiknya seseorang yang mempunyai orangtua tanpa hipertensi atau diabetes mellitus memiliki resiko terkena diabetes mellitus atau hipertensi, apabila memiliki pola hidup tidak sehat,

dr. Elis Tiahesara Dokter RS Hermina Depok dan Klinik Qita Bogor. seperti merokok, tidak atau kurang berolahraga, makan makanan tinggi lemak, karbohidrat, gula dan garam, serta lingkungan dengan keadaan polusi yang tinggi. Apabila sudah sampai pada saatnya menua, saat itu kita mengatakan “Selamat Datang Penuaan”. Penuaan dengan beraneka ragam pengikut yang menyertainya, baik fisik, estetik, maupun psikis. Pengikut-pengikut penuaan harus diajak berdamai

abnormal, sehingga membutuhkan penanganan dokter ahli. Para lanjut usia harus berupaya memberi rangsangan-latihan yang tepat pada otak, karena otak adalah organ yang mampu belajar banyak dari rangsangan diri, dan dari lingkungan dari masa ke masa.

dan harus dikendalikan supaya tidak mengganggu kita. Penyandang diabetes mellitus, hipertensi, jantung, osteo arthritis, dan penyakit lain diupayakan terkendali supaya dapat terhindar at au (menghambat terjadinya komplikasi).

Perubahan anatomic dan fisiologi pada proses penuaan, terjadi juga pada otak dengan akibat terjadinya penurunan fungsi intelek tual. Seseorang yang mulai menginjak usia 50-an sering mengalami lupa seperti lupa menyimpan barang yang baru saja disimpan, sukar menyebut nama benda, dan lupa

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya pada orang lanjut usia adalah masalah kejiwaan, dimana sering timbul perasaan cemas dari yang ringan sampai yang berat. Hal ini dikarenakan suatu respon yang kurang baik dari orang tersebut terhadap p eny ak it k ronisny a, cemas karena kesepian, bahkan terkadang cemas karena takut mati. Pendampingan dan dukungan dari keluarga, serta pengalaman penulis yang mengelola Klub Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) dapat menyimpulkan bahwa peserta yang aktif mengikuti kegiatan seperti acara edukasi, senam bersama, motivasi spiritual, dan kegiatan kegiatan lain yang bersifat rekreasi, ataupun seminar awam dapat membantu para lansia untuk tetap hidup sehat lahir dan batin.

Penyakit penyakit tersebut dapat dikonsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan terapi obat, pengelolaan makanan, dan olahraga yang sesuai dengan keadaan.

Seseorang dengan kualitas spiritual yang baik akan dapat menerima keadaan penuaan dengan penyakit penyakit penyertanya (kalau ada) dan dapat melewati masa tua de ngan bahagia.

T i d a k s e m u a r a s a ke t i d a knyamanan yang diakibatkan oleh proses penuaan, seperti rasa ngilu, kaku diwaktu pagi, pegal pegal, gerakan obat menjadi lambat, dapat diselesaikan dengan obat obatan. Ada kalanya obatan yang dikonsumsi secara tidak tepat malah akan membuat masalah baru. Untuk kasus seperti diatas aktifitas olahraga yang sesuai lebih membantu.

Komaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul “PSIKOLOGI KEMATIAN” mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan, karena ruh itu tidak me ngenal kematian, melainkan hanya berpindah dunia. Setiap orang akan menjadi buku cerita setelah mati, maka selagi hidup tuliskan dan tinggalkan sebuah cerita yang indah, agar memberikan hiburan dan inspirasi yang indah bagi ahli waris.

Penyandang penyakit apapun pada usia lanjut, apabila semuanya ter ken dali tet ap dap at hidup berkualitas dan produktif.

nama orang. Kini ilmu dan teknologi kedokteran sudah dapat membantu masalah kemunduran intelektual, s e h i n g g a d a p at m e n e n t u k a n apakah kemunduran itu masih dalam batas wajar ataukah sudah

Selamat menikmati usia lanjut, dan selamat berbahagia di senja hari.

PARLEMENTARIA


51

Irgan Chairul Mahfiz

PANTANG PULANG SEBELUM SUKSES 52

PARLEMENTARIA


Bertemu dengan duri dan ranjau dalam berjuang adalah niscaya, tapi percayalah diakhir perjuangan kamu akan menemukan kebahagiaan. Ungkapan sederhana namun sarat akan makna itulah yang agaknya selalu terpatri dalam diri Irgan Chairul Mahfiz. Hingga akhirnya buah dari perjuangannya pun berhasil diraihnya. Bersama Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menceritakan perjalanan hidupnya.

Menjual Agar-Agar dan Es Blewah Meski dilahirkan di sebuah kampung kecil di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, namun bisa dikatakan masa kecil Irgan dihabiskan di Kota Medan. Pasalnya sejak usia tiga tahun untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang lebih layak, kedua orangtua Irgan hijrah ke ibukota Sumatera Utara itu. Sebagai seorang sulung dari sembilan bersaudara, jiwa leadership Irgan sudah terbentuk secara otodidak. Namun tentu tidak semua orang mampu mengasah karunia Illahi tersebut. Untungnya, Irgan tergolong sulung yang bisa memposisikan dirinya sebagai panutan kedelapan adiknya. Ia tak kuasa bertopang dada melihat kerepotan kedua orangtuanya mencari nafkah, merawat kesembilan anaknya plus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tanpa bantuan seorang pembantu. Tak heran jika sejak kecil Irgan terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, cuci piring, bahkan tak jarang mencuci baju dan memasak pun ia lakoni. Sama sekali tidak terlontar dari bibirnya keluhan, apalagi amarah usai melakukan semua pekerjaan tersebut. Bahkan kini hal tersebut ia syukuri. Konon, karena kebiasaan ringan tangan di rumah itu secara tak langsung membentuk pribadi Irgan menjadi kuat dan penuh perjuangan. Tidak berhenti sampai disitu, ketika SMP, siang hari sekembalinya dari sekolah di SMP Taman Harapan, Medan Timur Irgan langsung berganti pakaian untuk kemudian menjajakan kue agar-agar yang telah disediakan sang bunda. Setelah kue yang dijajakannya laku dan pundipundi rupiah pun berhasil dikumpulkannya, ia kembali ke rumah dan menyerahkan seluruh hasil jualannya ke sang bunda. Begitupun ketika bulan suci Ramadhan tiba, sore hari Irgan telah siap untuk menjajakan es blewah buatan sang bunda di depan rumah.

“Saya tidak malu menjalankan semua itu, selagi halal akan tetap saya jalani,”aku Irgan. Memasuki usia Sekolah Mene ngah Atas (SMA) sang bunda tak mengijinkannya melakoni semua itu. Namun disaat bersamaan sang ayah mulai mendidiknya berlaku sebagai pemimpin. Ia dilibatkan dalam berbagai diskusi keluarga, baik yang menyangkut nasib keluarga maupun hal yang lebih luas lagi. Untuk hal ini ia sangat bersyukur karena dengan begitu mengasah pola pikirnya sejak dini. Terlebih lagi, ketika itu ayah Irgan, Chairuddin Nur menjadi aktivis dari partai politik yang cukup berkuasa di jaman orde baru. Sering kali ia sen gaja mengikuti berbagai pertemuan politik yang digelar sang ayah di rumahnya. Ia mengamati semuanya yang terjadi dalam pertemuan itu. Dari karakter masingmasing individu yang terlibat dalam pertemuan itu, topik atau bahasan ser ta bagaimana pengambilan keputusan atau solusi dari permasalahan yang tengah dibahas.

Garis Politik Berbeda dengan Sang Ayah Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, di usia remaja Irgan mengikuti jejak sang ayah yang aktif dalam berbagai organisasi. Baik itu organi sasi di sekolah, maupun organisasi kepemudaan di lingkungan rumah nya. Bahkan, demi terus mengasah jiwa aktivisnya, ia sengaja memilih fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area (UMA) sebagai tempatnya menimba ilmu. Berstatus sebagai mahasiswa jiwa organisasi Irgan semakin membara. Ia pun tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Medan. Saat inilah muncul jiwa pemberontak. Ia tidak puas dengan kondisi negara dan bangsa yang harus selalu mengikuti apa kata sang pengu asa. Sementara di sisi lain sang ayah yang seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang juga seorang aktivis partai berkuasa ketika itu jelas tidak sejalan dengan pemikiran sang anak. Disinilah muncul pertentangan. “Ayah saya ketika itu Ketua KPPS partai berkuasa, dan saya sendiri sebagai anggota HMI Medan memilih menjadi saksi pemilu untuk

PARLEMENTARIA


53

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ayah saya tidak suka dengan keputusan saya itu. Ayah khawatir dengan segala resiko yang kemungkinan akan timbul dari keputusan saya tersebut,” kisah pria kelahiran 24 September 1963 ini. Untungnya berkat didikan sang ayah jualah, hingga akhirnya de ngan segala argumentasinya Irgan berhasil melobi dan meyakinkan sang ayah. Ia yakin dengan niat yang baik untuk membawa perubaha n pada bangsa dan negara, apa yang ditakutkan tidak akan terjadi. Jika pun kemudian hal itu terjadi, Irgan meyakini itu sebagai sebuah takdir Illahi. Pasalnya, meski darah yang mengalir dalam dirinya sama, namun garis politik ayah dan anak tidaklah harus selalu sama. Saat sang ayah menjadi KPPS di sebuah parpol, Irgan malah memilih menjadi saksi untuk partai lainnya. Jika saat ini banyak aktivis mahasiswa yang menjadi “mahasiswa abadi” karena selalu menomorduakan perkuliahan, hal itu tidak berlaku bagi Irgan. Putra dari pasangan Chairuddin Chair dan Rohani Chair ini merasa tugas dan kewajiban utamanya sebagai seorang anak adalah membanggakan kedua orangtuanya dengan membawa gelar sarjana. Tepat tanggal 2 Mei 1989 Irgan berhasil memboyong ijazah sarjana untuk kedua orangtuanya.

Jika saat ini banyak aktivis mahasiswa yang menjadi mahasiswa abadi karena selalu menomorduakan perkuliahan, hal itu tidak berlaku bagi Irgan.

54

PARLEMENTARIA


Merantau Ke Ibukota Sehari setelah kelulusannya itu Irgan memutuskan hijrah ke Ibukota Jakarta. Ia menanggalkan impiannya untuk dapat bersanding bersama teman-temanya dalam sebuah acara wisuda. Baginya, wisuda ha nyalah perayaan semata, yang terpenting dari itu adalah bagaimana ia menyongsong masa depan dengan modal ijazah S-1 yang telah berhasil diraihnya. Bagi kedua orangtuanya keputus an Irgan untuk hijrah ke ibukota dimana tidak ada sanak saudara merupakan keputusan yang terbilang nekat. Tapi lagi-lagi ia memberi kebebasan kepada si sulung untuk menentukan jalan hidupnya sen diri. Keduanya yakin, dengan modal ijazah, kemampuan, kemandirian dan agama yang diajarkannya sejak kecil, Irgan dapat melawan kerasnya kehidupan ibukota. Hingga tak ada jalan lain bagi Chairuddin dan Rohani selain memberikan restu bagi sang sulung untuk merantau ke Jakarta. Dengan berbekal alamat kantor HMI di bilangan Menteng, tepatnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Irgan menjajal peruntungan di Ibukota. Bahkan di kantor HMI itu jualah menjadi tempat bernaung bagi Irgan. Sadar bahwa HMI itu se-

buah organisasi non profit, maka untuk menyambung hidup di ibukota dengan sembunyi-sembunyi Irgan melakoni berbagai profesi. Sore hingga malam hari ia menjadi kondektur metromini jurusan Rawamangun-Senen. Bahkan lewat iklan lowongan pekerjaan yang ia baca dari salah satu suratkabar, Irgan pun sempat melamar menjadi sales peralatan masak. “Saat itu yang ada dalam pikiran saya hanya bagaimana caranya agar saya dapat makan dan bertahan di ibukota. Bagi seorang perantau pantang pulang sebelum sukses,” ungkapnya. Bermodal Nekat Dengan latarbelakang karir organi sasinya di HMI melenggangkan langkah Irgan untuk masuk ke sebuah partai politik berbasis Islami. Tak di nyana, saat mengikuti sebuah penataran P4, ia bertemu dengan seorang aktivis perempuan bernama Wardatun Niam. Awalnya diakui Irgan tidak ada sesuatu yang spesial dalam diri perempuan tersebut. Namun Allah SWT memiliki seribu cara untuk bisa mempersatukan dua insan. Witing tresno jalaran seko kulino peribahasa jawa untuk menggambarkan cinta tumbuh karena terbiasa bersama itu akhirnya juga

menghampiri Irgan. Bahkan jarak tak menghalangi cinta keduanya, Irgan di Jakarta sementara Wardatun di Semarang Jawa Tengah. Hingga suatu saat dengan bermo dal keyakinan, Irgan meminta kedua orangtuanya untuk datang ke Semarang dan melamarkan gadis pujaan hatinya itu di Semarang. Uniknya, lamaran itu sama sekali tidak diinformasikan sebelumnya kepada sang kekasih. Surprised Irgan berhasil. Tidak hanya Wardatun yang dibuat kaget, kedua orangtua dan keluarga besarnya pun tak kalah kagetnya. “Saya sengaja tidak memberitahu calon istri saya ingin melamar, biar semuanya terlihat lebih alami. Dan memang akhirnya alami sekali, kami hanya makan sate kambing yang ada di depan rumahnya. Tapi itu sangat berkesan buat saya,” kisah Irgan sambil tertawa.

Lamaran Irgan diterima, dan tepat sehari setelah peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1991 Irgan pun meminang putri dari Soedjono dan Rathonah yang diakuinya bermodal nekat. Karena sama-sama memiliki latarbelakang sebagai aktivis tentu bukan hal yang sulit bagi Wadatun untuk memahami kondisi sang suami. Namun tidak demikian halnya dengan kedua orangtuanya. Mereka tidak tega membiarkan anak dan menantunya berada dalam kondisi yang serba tidak jelas di Ibukota. Hingga kemudian, kedua orangtua Wardatun meminta Irgan untuk menetap di Semarang, Jawa Tengah.

hari ia mendapati uang sebesar tiga puluh lima ribu yang ia bawa pulang dan diberikan kepada sang isteri. Dan hal yang paling membanggakan sekaligus membahagiakanny a adalah tatkala sang isteri melihat hal itu sebagai sebuah bentuk perjuangan suami untuk menafkahinya. Sama sekali tidak terlihat raut wajah kecewa ataupun sedih dari Wardatun. Ia menerima semua itu dengan penuh rasa syukur.

“Karena di Semarang saya tidak juga mendapat pekerjaan, Kakak Ipar saya kemudian meminta saya untuk bekerja di tempat kursus mobil, tepatnya di bagian pendaftaran,” kisahnya.

Walau demikian, hal itu tak lantas membuat Irgan berdiam diri. Ia juga ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk sang istri. Terlebih lagi dalam satu tahun usia pernikahannya, tepatnya 15 Mei 1992 buah hati mereka yang pertama, Nona Fairuz Khairunnisa hadir ke dunia ini. Irgan bertekad untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi istri dan anaknya, serta tidak ingin selalu mengandalkan bantuan dari sang mertua.

Masih diingat Irgan setiap sore

Di saat usia sang putri belum ge-

PARLEMENTARIA


55

Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang anggota DPR yang terus berjuang untuk bangsa tapi disisi lain keluarganya sedikit terabaikan, karena ia belum memiliki rumah. pribadi yang layak bagi istri dan ketiga putra putrinya. nap satu tahun, Irgan memutuskan untuk membawa keluarga kecilnya itu hijrah ke Jakarta. Ia yakin keputusannya itu akan menjadi perta nyaan bahkan penolakan dari sang mertua. Untuk memuluskan jalannya tersebut, ia berbohong kepada sang mertua dengan mengatakan bahwa di Jakarta ia sudah memiliki rumah dan pekerjaan yang layak dan sayang kalau dibiarkan begitu saja. Alhasil, sang mertua pun me ngamini keputusan tersebut. Selama tiga hari berada di gedung Prioritas tanpa tempat tinggal yang jelas, hingga akhirnya di kawasan Ciledug ia berhasil menemukan rumah petak sebagai tempat tinggal yang ia sewa dengan harga 90 ribu rupiah. Di tahun yang sama jua lah seorang kerabat Irgan di HMI mengajaknya untuk bergabung dalam politik praktis, tepatnya menjadi pengurus PPP. Singkat cerita, dewi fortuna sedikit demi sedikit mulai menghampirinya. Ia didaulat menjadi salah satu dewan pemenangan pemilu partai tersebut. Ia didapuk menjadi sekjen pengurus pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) yang merupakan organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan PPP. Bahkan ia pun sempat terpilih menjadi KetuauUmum GMPI.

56

PARLEMENTARIA


Jadi Anggota DPR dan Memiliki Rumah Pribadi Di tahun 1997 Irgan terpilih menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Tengah. Saat itu meski belum memiliki rumah pribadi, namun ia telah berhasil menyewa satu rumah tinggal utuh alias bukan berbentuk rumah petak. Tahun 1998 Irgan terpilih menjadi anggota PAW (pergantian antar waktu) anggota DPR RI Fraksi PPP menggantikan salah seorang kadernya. Ketika itu Irgan bernaung dalam Komisi VIII DPR RI. Tahun 2000 hingga 2007 ia dipercaya menjadi staf khusus Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah. Tahun 2004 saat pemilihan anggota legislatif Irgan pun ikut bertarung dalam pileg, sayangnya saat itu keberuntungan belum ada dipihaknya. Itu artinya, Irgan tetap berkewajiban membantu tugas Menteri Sosial saat itu. Tak ingin mengulang kekecewaan yang sama, di tahun 2009 ia kembali mencoba peruntungan dalam pemilihan anggota legislatif. Kali ini Irgan berhasil terpilih menjadi anggota legislatif, bahkan kemudian dipercaya untuk memimpin Komisi IX DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi yang menaungi bidang tenaga kerja, kesehatan dan transmigrasi. Seiring dengan peningkatan karirnya, ia pun berhasil memberikan rumah

“Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang anggota DPR yang terus berjuang untuk bangsa tapi disisi lain keluarganya sedikit terabaikan, karena ia belum memiliki rumah. Itulah yang menjadi pelajaran untuk saya, hingga kemudian saya bertekad untuk menabung dan akhirnya bisa membelikan istri dan anak-anak saya kehidupan yang lebih layak di rumah pribadi di kawasan Karawaci, Tangerang,” paparnya. Dari perjalanan hidupnya itu, Irgan meyakini bahwa tak ada kemenangan tanpa usaha, dan Allah SWT tidak tidur untuk perjuangan hambanya tersebut. Hal itulah yang kemudian ia terapkan juga kepada ketiga buah hatinya, Nona Fairuz Khairunnisa, Mutiara Khairani, dan Wan Muhammad Ilham. Bahkan kini, si bungsu Ilham yang masih duduk di bangku SMU sudah tampak jiwa leadershipnya. Tanpa bermaksud mengarahkannya, ia sedikit optimis bahwa si bungsulah yang kelak akan meneruskan jejaknya menjadi seorang politikus. Kini tidak ada target politik khusus bagi Irgan untuk menduduki sebuah jabatan. Baginya apa yang diraihnya saat ini merupakan anugerah terindah atas segala usaha, jerih payah, perjua ngan dan pengorbanan ia dan keluarganya selama ini. (Ayu)

KUNJUNGAN KERJA

Senyum lebar tangan terbentang, salam dan rengkuhan hangat diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Siapapun yang melihat sepenggal adegan itu akan mahfum, sang tamu dan tuan rumah sudah sangat dekat, akrab dan hangat, terlihat dari gestur keduanya.

I

tulah adegan ketika Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kembali menjejakkan kakinya di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ia tentunya tetamu yang bersua untuk kesekiankalinya dengan tuan rumah, sang Gubernur Zaini Abdullah. Priyo datang melanjutkan tugasnya selaku Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) DPR RI berkunjung ke provinsi paling barat ini untuk mengetahui perkembangan terkini penerapan undang-undang yang sudah berlangsung sejak tahun 2006.

“Kita mencatat sejumlah keberhasilan telah kita buat di Provinsi Aceh ini dengan dana otonomi khusus sejak 2008 yang mencapai Rp.26,9 triliun. Ada permasalahan mari kita dalami bersama dan mencari solusi terbaik. Sesuai UU PA dana otsus difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan sektor yang menjadi prioritas yaitu infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan,” katanya mengawali pertemuan dengan jajaran Muspida dan pejabat terkait lain. Terkait laporan masih belum tun-

tasnya sejumlah Peraturan Peme rintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sesuai amanat UU PA, ia menyatakan akan membicarakannya dengan pemerintah. “Dari 9 PP, 4 sudah selesai sedangkan 5 lainnya belum selesai. Pak Gubernur selalu meminta kita memberi perhatian terutama RPP tentang Pengelolaan Migas. Saya setuju Tim Pemantau UU PA perlu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah,” tambahnya. PP lain yang masih menjadi hu tang pemerintah pusat diantaranya PP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh,

PARLEMENTARIA


57

KUNJUNGAN KERJA

Foto bersama Ketua Tim Pemantau Pelaksana UUPA Priyo Budi Santoso dengan Gubernur NAD beserta jajarannya.

PP tentang Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh. Sedangkan Perpres yang belum ditetapkan yaitu tentang Penyerahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah. Pada bagian lain Priyo juga memberikan apresiasi atas upaya cooling down dari segenap pihak terkait perbedaan soal Qanun tentang Bendera Aceh. Ia kemudian mengusulkan agar jajaran muspida mencari alternatif lain yang dapat diterima seluruh pihak. “Alternatif yang pernah saya usulkan dan diskusikan panjang dengan Pak Gubernur Doktor Zaini serta tokoh DPR Aceh ialah bendera yang melambangkan kejayaan zaman Kesultanan Aceh dulu misalnya, dimodifikasi sedemikian rupa. Itu akan menunjukkan cita rasa bagi yang lain sehingga memunculkan kebersamaan. Itu akan jadi jalan keluar yang sangat baik,” paparnya. Terkait wacana untuk melengkapi Wali Nangro dengan majelis pen58

PARLEMENTARIA


dukung sebagaimana yang dimiliki pemerintah politisi FPG ini menilai tidak perlu. Sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU PA ia menyebut Wali Nangro adalah simbolik yang diagungkan dalam kontek kulutural, penghormatan terhadap nilai asli Aceh. “Kalau kemudian Wali Nangro bergulat dengan hal eksekutif dikhawatirkan akan tumpang tindih dan mengundan gesekan yang tidak diinginkan,” ujar dia. Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah memaparkan proses pembahasan 49 Qanun sesuai ama nat UU PA berjalan lancar dan saat ini sudah selesai 70 persen lebih. Ia menargetkan 12 yang tersisa akan tuntas pada tahun ini. “Dari data itu terlihat upaya penuntasan amanat UU PA oleh Pemerintahan Aceh berjalan cukup lancar, yang menjadi masalah sekarang di tingkat pusat. Kami bahagia bisa menyampaikan hal ini kepada pemantau dari DPR RI. Kami berharap DPR dapat mendorong pemerintah pusat segera tuntaskan maslah ini,” jelasnya. Gubernur dalam pertemuan itu

didampingi sejumlah pejabat diantaranya Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Kapolda Irjen Pol. Herman Effendi dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo. Sedangkan Tim Pemantau UU PA DPR beranggotakan 15 orang termasuk 4 orang Wakil Ketua Tim yaitu Marzuki Daud (FPG), Nova Iriansyah (FPD), Nasir Djamil (FPKS) dan Manuel Kaisiepo (FPDIP). Serap Aspirasi Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima aspirasi sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus organi sasi kemahasiswaan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. “Masukan para tokoh ini keistimewaan Aceh perlu dipertahankan, tapi mereka berharap dana otsus yang berjumlah Rp.26,9 triliun itu betul-betul nyata diperuntukkan bagi memobilisir pembangunan infrastruktur aceh, pembangunan kesehatan, sosial, mengentaskan ketertinggalan dan kemiskinan, dstnya. Saya ingin pastikan Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR Aceh bener-bener

mendengarkan masukan ini,” kata nya usai pertemuan. Para tokoh yang hadir dalam silaturahmi diantara akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh dan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia). Setelah itu hadir pula mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Kahmi (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam). “Ada kegundahan mereka, keinginan agar demokrasi bisa berjalan jauh lebih baik jangan semu seperti sekarang ini karena masih banyak mobilisasi dari masyarakat pedesaan untuk mendukung kelompok tertentu. Ini saya agak kaget. Saya meyakini UU PA adalah jalan terbaik untuk kedamaian. Demokrasi yang dijalankan dari tahun ke tahun harus dibenahi agar demokrasi yang terjadi di Aceh menjadi demokrasi murni, suara rakyat suara Tuhan, tidak boleh ada mobilisasi atas nama apapun,” tekannya.

Saya meyakini UU PA adalah jalan terbaik untuk kedamaian. Demokrasi yang dijalankan dari tahun ke tahun harus dibenahi agar demokrasi yang terjadi di Aceh menjadi demokrasi murni, suara rakyat suara Tuhan, tidak boleh ada mobilisasi atas nama apapun. Terus Mengawal Wakil Ketua Tim Pemantau UU Pemerintahan Aceh (PA) DPR Marzuki Daud mengigatkan Pemerintah Provinsi Aceh harus berupaya keras untuk mengejar ketertinggal an. Data Bappenas menunjukkan

provinsi paling barat Indonesia ini masih berada pada nomor 16 termiskin dari 34 provinsi. “Masih ba nyak daerah yang masuk kategori tertinggal di Aceh seperti di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Kabupaten Bireuen. Aceh itu masih nomor 16 termiskin dari 34 Provinsi, ini data Bappenas. Kita di DPR akan terus mendukung, me ngawal upaya kebangkitan ini,” ung kapnya. Ia menambahkan salah satu agenda penting yang dikawal DPR adalah amanat UU PA yang menyatakan Provinsi Aceh akan memperoleh dana otonomi khusus (otsus) selama 20 tahun. Ini berarti akan berakhir sampai tahun 2027. Langkah lain yang juga didukung DPR adalah membangkitkan kembali potensi sumber daya minyak dan gas bumi di provinsi yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah ini. “DPR mendorong pemerintah membangun terminal gas Arun untuk menyuplai Sumatera dengan investasi 4,2 triliun. Usulan ini telah disetujui Presiden, sangat ideal karena Arun ini pernah jaya, lahannya luas, punya pelabuhan, tenaga kerja te rampil,” paparnya. Politisi FPG ini menekankan Kawasan Arun sebenarnya layak untuk dibangun refinary atau pabrik kilang minyak yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. “Kalau kilang minyak dibangun disana impor BBM bisa dikurangi. Jadi minyak mentah kita bisa diolah di Arun menjadi BBM agar menjadi lebih murah dan efisien. Mengapa kita mengimpor BBM dari luar? Jadi kita minta pemerintah juga mewujudkan ini,” tegasnya. Aceh Perlu Bentuk Badan Wakil Ketua Tim Pemantau UU Pemerintahan Aceh (PA) DPR Nasir Djamil mengusulkan Pemerintah Provinsi Aceh patut mempertimbangkan membentuk komisi atau badan pemantau pelaksanaan otonomi khusus. Langkah ini menurutnya penting ditengah kekhawatiran tersendatnya pelaksanaan sejumlah

kebijakan terkait UU PA baik di pusat maupun di daerah. Badan yang dibentuk itu menurutnya didukung anggota lintas instansi/lembaga se perti akademisi, anggota DPR Aceh dan kalangan pemerintah. Mereka nanti akan bekerja sinergi dengan Tim Pemantau yang telah dibentuk DPR melakukan evaluasi yang intens sehingga menghasilkan output yang lebih baik. “Ada yang tidak sinkron dengan UU kalau masing-masing lepas tangan, DPR Aceh tidak merasa punya tanggung jawab, eksekutif sibuk dengan agendanya tidak merasa punya kewajiban. Kalau ada tim seperti ini tentu akan mudah mengevalusasi bagaimana otonomi khusus yang sudah dijalankan, dimana letak gagalnya. Janganjangan kegagalan ini lebih banyak dari faktor pusat bukan daerah,” katanya. Politisi FPKS ini menyebut sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang belum selesai, masalah desentralisasi fiskal. Ini menurutnya sangat ironi karena sangat dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangun an, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Saya melihat ada ketidakpercayaan yang utuh, seharusnya daerah itu adalah daerahnya pusat, pusat itu adalah pusatnya daerah, sehingga terba ngun kepercayaan. Kalau daerah maju yang dapat nama pemerintah pusat. Kalau otonomi khusus jelek maka pusat juga ketiban nama buruk,” paparnya. Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Tim Pemantau dari FPD Nova Iriansyah mendukung usulan ini. Ia secara khusus menyoroti masalah kesinambungan pengawasan. “Saya dulu pernah menggagas kaukus anggota DPR RI asal Aceh dengan DPR Aceh sampai tingkat kabupa ten. Saya ingin siapapun anggota DPR kedepan, sangat baik dan sa ngat indah kalau ada kaukus yang punya link dan duduk minimal 3 bulan sekali, supaya nyambung terhadap sejumlah permasalahan otsus,” tandasnya. (iky)

PARLEMENTARIA


59

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Spesifik Komisi V:

Dari Infrastruktur Sinabung, Jalur Deandels Hingga Pelabuhan Fak-fak Kepedulian dan perhatian Komisi V DPR terhadap infrastruktur cukup tinggi, sebab dengan infrastruktur yang memadai maka hubungan antar daerah akan berjalan dengan baik dan pada gilirannya urat nadi perekonomian akan berjalan normal. Tidak berlebihan, jika Komisi yang antara lain membidangi infrastruktur, perhubungan dan BMKG ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk memantau sekaligus mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur akibat musibah banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya.

P

ada minggu pertama Februari lalu, tiga tim dikirim Komisi V yakni ke Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Papua dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Komisi V DPR di pimpin Ali Wongso Halomoan Sinaga (FPG) melakukan Kunjungan Spesifik ke Tanah Karo Medan Sumatera Utara guna meninjau infrastruktur pasca bencana Gunung Sinabung. Selain Aliwongso, anggota lainnya yang ikut dalam 60

PARLEMENTARIA


kunker ini adalah Bahrum Daidido, Agus Bastian, Eriko Sotarduga BP Sitorus, Yudi Widiana Adia, Hj. Hanna Ga yatri dan Nur Iswantoserta Mangara M. Siahaan. Sebelum ke lokasi bencana, Tim Komisi V DPR dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Syamsul Ma’arif disambut Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti didampingi seluruh Kepala SKPD jajaran Pemkab Karo.

Dalam kesempatan ini Komisi V mendapat laporan tentang penanggulangan berbagai insfrastruktur yang rusak akibat erupsi Sinabung. Seperti masalah fasilitas air bersih dan sanitasi di lokasi penampungan, serta rencana relokasi pengungsi, dan perumahan warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Ali Wongso Halomoan Sinaga meminta agar Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dapat bersinergi de ngan BNPB untuk memenuhi kebutuhan airbersih,dan untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) di setiap pos pengungsian. “ Diusahakan agar Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dapat memenuhi kebutuhan pengungsi dengan membuat MCK permanen, juga kebutuhan air bersih,” ujar Ali Wongso. Komisi V DPR sangat menghargai dan mengapresiasi laporan-laporan perkembangan penanganan bencana Sinabung, juga penyediaan lahan untuk merelokasi pe ngungsi yang desanya berada di radius 3 km. Komisi V DPR juga menilai penanganan tanggap darurat bencana Sinabung sudah termasuk baik. Dimana pola penanganan antara BNPB Pusat, BNPB Daerah/ Propinsi, dan Satlak PB Kabupaten Karo, termasuk unsur TNI/Polri, Pemda/Muspida selalu melakukan koordinasi dengan baik. Untuk penyediaan lahan relokasi bagi para pengungsi akan disediakan oleh BNPB dan Pemda, sedangkan soal biaya akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui BNPB. “Keterlibatan Kementerian PU adalah untuk mendukung upaya pena nganan tanggap darurat seperti pembangunan jalan dan pembangunan rumah yang rusak, dan secara teknis akan didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat, “ tegas Ali Wongso. Perbaikan Jalur Deandels Saat mengunjungi Propinsi Propinsi DIY dan meninjau langsung jalur Deandels, Komisi V DPR menyetujui perbaikan jalan sepanjang 117 Km yang menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Cilacap, Jawa Tengah. Pasalnya jalur Deandels kondisnya saat ini sebagian rusak berat. Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama sekaligus Ketua Tim Kunker menyatakan bahwa hasil dari kunjungan kerja spesifik ini disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan pembahasan bersama bulan Februari 2014 lalu. Menurutnya, terdapat nilai sejarah pembangunan jalan itu yang dibuat pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia tahun 1809 oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels. Dibangun dengan menggunakan ke ringat dan darah anak bangsa waktu itu. “Keberadaan

Jalur Deandels saat ini diharapkan untuk meningkatkan akses transportasi di kawasan Jawa bagian selatan,” kata Laurens Bahang Dama (F-PAN), saat memimpin Kunker spesifik terkait infrastruktur. Tim Komisi V DPR yang beranggotakan 12 anggota ini juga melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Purworejo, diterima Bupati Purworejo Mahsun Zain. Dalam pertemuan yang berlangsung di pendapa rumah dinas Bupati Purworejo itu, dibicarakan soal jaringan jalur lintas selatan (JJLS) Purworejo atau yang dikenal dengan Jalan Daendels. Jalan ini merupakan jalur alternatif Cilacap-Yogyakarta yang perlu ditingkatkan keberadaannya untuk meningkatkan akses transportasi di kawasan Jawa Selatan. Selain itu juga perlu dipikirkan adanya jalan poros tengah yang bisa meng hubungkan wilayah utara dengan selatan yakni jalur Tegal hingga Wonosobo. “Karena keberadaan poros tengah itu sebagai langkah antisipasi jika terjadi kemacetan di jalur pantura Jawa Tengah,” kata Laurens. Seperti yang terjadi beberapa pekan lalu, akibat bencana banjir di wilayah Pantura Jateng, menjadikan jalur itu tidak bisa dilewati. “Maka akses jalur selatan harus segera ditingkatkan agar bisa menjadi alternatif pengguna jalan,” jelasnya. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di pantai utara (Pantura) pulau Jawa sempat membuat akses transportasi terganggu. Banyak aktivitas transportasi yang harus terlambat atau tertunda padahal ada alternatif jalur lain yaitu jalur selatan dan tengah. Sayangnya, kondisi jalur tengah dan selatan masih kurang baik sehingga perlu pembenahan. Selain menyoroti perlunya peningkatan jalur tengah dan selatan, Laurens mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya kali ini pihaknya juga memantau dampak PARLEMENTARIA


61

KUNJUNGAN KERJA

bencana di Purworejo. Sejumlah infrastruktur misalnya jalan dan jembatan rusak akibat bencana banjir akhir tahun lalu. Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg dalam ke sempatan itu mengatakan, pihaknya menyambut baik dan berterimakasih atas kepedulian Komisi V pada bencana yang sempat melanda Purworejo. Menurutnya, dampak bencana tersebut cukup masif dimana total kerugian diperkirakan mencapai Rp 77 miliar.

jalur Pantura kena banjir, makanya harus dicari solusi alternatif, karena saat utara banjir, arus barang dan jasa terganggu,” katanya seraya menambahkan bahwa melalui kunker ini ingin mendapatkan informasi dari pem kab terkait infrastruktur, karena dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan pemerintah, sehingga dapat dicari solusi yang terbaik.

Menurut Bupati Mahsun, bencana itu telah merusak insfrastruktur jalan termasuk jembatan dan berbagai infrastruktur lain. “Mudah-mudahan kehadiran Komisi V DPR RI ini bisa membantu Purworejo untuk mempercepat proses perbaikan kembali infrastruktur yang rusak dan bisa difungsikan lagi seperti semula,” kata Bupati Mahsun.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu melaporkan, beberapa infrastruktur yang perlu dukungan baik dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat melalui APBN. Antara lain peningkatan jalan Nasional dari Jogja-Temon, pembangunan JJLS, pembangunan sarana pendukung seperti air bersih untuk bandara dan pabrik pasir besi, pengaspalan jalan ke pabrik di Sentolo sepanjang 4 km x lebar 14 meter senilai Rp 15 Miliar, jalan bedah Menoreh untuk wisatawan dari Bandara ke Borobudur dan tempat wisata.

Tim Komisi V DPR juga berkesempatan mengunjungi Kabupaten Kulonprogo, diterima Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo didampingi jajarannya. Kedatangan Komisi Vdimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari pemkab/kota terkait dampak bencana alam terhadap infrastruktur. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari kabupaten atau kota memaparkan persoalan infrastrukur masing-masing.

Hasto berharap ada upaya penanganan dari peme rintah pusat terhadap jalur jalan nasional dan jalur jalan lintas selatan (JJLS) untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur di Kulonprogo. Sebab ke depannya juga akan ada beberapa megaproyek seperti bandara, pelabuhan perikanan, penambangan pasir besi dan juga pengembangan kawasan ekonomi eksklusif (KEE) di Sentolo. “Sedangkan yang terkait dengan banjir yaitu pembuat an sudetan sungai Peni-Serang karena sangat penting untuk mengatasi banjir sepanjang 1,6 km x lebar 12 m senilai Rp 8 Miliar,” kata Hasto. Pelabuhan dan Bandara Fakfak Sementara itu, Tim Komisi V DPR-RI dipimpin Micahel Wattimena melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua Barat guna memantau perkembangan pemba ngunan Pelabuhan dan Bandara Fakfak. Kunjungan ini mendapat sambutan baik dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Fakfak. Kepada Tim Komisi V Bupati Fakfak Muhammad Uswanas menyampaikan penghargaan kepada rombong an DPR, karena banyak program berupa pengembangan ruas jalan-jalan nasional yang diperjuangkan oleh Komisi V serta pembukaan baru jalan nasional, ruas jalan Bomberay, ruas jalan Teluk dan ruas jalan ke Kampung Siboru.

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama me ngatakan, bencana alam terjadi di berbagai daerah menimbulkan berbagai dampak signifikan pada infrastruktur serta perekonomian daerah. “Kami memiliki fungsi antara lain pengawasan, budgeting, ingin melihat halhal spesifik, khususnya dampak banjir dan bencana terhadap infrastruktur,” ungkapnya. Karena jalur Jogja-Cilacap sebagai jalur alternatif saat 62

PARLEMENTARIA


Uswanas juga memaparkan hasil-hasil kerja yakni, relokasi pembangunan pelabuhan Kokas. Termasuk pengembangan pelabuhan Fakfak yang panjangnya 70 meter dan sisanya 26 meter,ditargetkan 2 bulan kedepan bisa tuntas. Lebih lanjut dikatakan, perhatian Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pehubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam pembangunan Pelabuhan Fakfak

begitu besar karena dalam beberapa tahun terakhir ini terus dikucurkan dana untuk perpanjangan dermaga. Pelabuhan Fakfak pada tahun 2010 panjang dermaga 200 meter, kini diperpanjang lagi 70 meter dengan anggaran 2013. Sementara untuk tahun 2014 ini akan diperpanjangan lagi 26 meter, sehingga nantinya dermaga pelabuhan Fakfak yang merupakan salah satu pintu gerbang masuk di Kota Fakfak akan mencapai panjang 296 meter.

Agar tidak terjadi kecelakaan pesawat seperti tahun tahun sebelumnya, kepada Komisi V DPR RI diminta untuk memberi perhatian dengan mempercepat pembangunan Bandara di Kampung Siboru Distrik Fakfak Barat.“Saya besok lusa ke Manokwari, saya akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dan akan menyampaikan permintaan Bapak Bupati untuk meresmikan Pelabuhan Fakfak dan peresmian pembangunan Bandara Distrik Fakfak di Kampung Siboru.“ tegas Michael Wattimena.

“Dengan panjang dermaga 296 meter, maka aktifitas bongkar muat tidak akan terganggu,” demikian disampaikan Kepala Administrator Pelabuhan Fakfak Daniel Iba dalam pertemuan tersebut.

Michael Wattimena mengapresiasi permasalahan dan masukan yang disampaikan Bupati Fakfak, sebab merupakan sebuah rencana dan pogram utama yang digalakkan oleh Komisi-V DPR-RI.

Disela-sela acara ini, Bupati Fakfak Muhammad Uswanas meminta Komisi V untuk meneruskan kepada Menteri Perhubungan EE. Mangindaan bisa meresmikan Pelabuhan Fakfak dari 200 meter menjadi 296 meter yang rencananya selesai Maret 2014.

Usai meninjau pembangunan Bandara tersebut Tim Komisi V didampingi Sekda Fakfak menuju Distrik Bomberay untuk meninjau pengairan irigasi dan peternakan sapi yang ada di wilayah tersebut. Untuk menjamin ketahanan pangan yang baik maka harus ada irigasi yang memadai. “DPR akan meneruskan masukan kepada pemerintah pusat guna membantu dan segera mengucurkan dana sehingga infrastruktur pengairan rakyat tersebut bisa terwujud,” kata Wattimena menambahkan. ( spy, as, hr)

“Saya sampaikan kepada Pak Michael Wattimena, de ngan harapan Menhub EE. Mangindaan untuk datang dan meresmikan Pelabuhan Fakfak.Kalau bisa sebelum Pemilu, Pelabuhan Fakfak sudah diresmikan,” kata Uswanas.

PARLEMENTARIA


63

KUNJUNGAN KERJA

Turun ke Bawah, Pastikan Persiapan Pemilu

T

ik tok tik tok. Pemilu sebentar lagi. Hitungan mundur pelaksanaan pemilu sudah dimulai, persiapanpun sudah dilakukan. Komisi II DPR RI yang bermitra dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) tidak puas dengan laporan diatas kertas atau paparan di meja rapat. Dibentuklah sejumlah tim yang turun langsung ke lapangan memastikan pesiapan pemilu benar sudah berjalan sesuai jadwal. “Kita ingin tahu bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan para penyelenggara pemilu dalam rangka Pileg dan Pilpres mendatang,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II Nanang Samodra dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Mataram, beberapa waktu lalu. Tim Komisi II lainnya juga berkunjung ke provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Menurutnya seluruh temuan lapangan yang diperoleh akan dibawa dalam rapat dengan pemerintah dan KPU serta Bawaslu yang ada di pusat. Ada sejumlah isu yang menjadi perhatian selama kunjungan diantaranya implementasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuat 64

PARLEMENTARIA


oleh penyelenggara pemilu, upaya perbaikan DPT oleh KPU dan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam perbaikan DPT dan pengadaan logistik. Anggota Komisi II Nurul Arifin secara khusus memberi perhatian pada penggunaan kardus sebagai kotak suara dalam pelaksanaan pemilu nanti. Langkah ini dinilai beresiko karena bahan kardus mudah rusak dan rawan penyelewengan. “Kotak suara ini harus mampu menahan beban kertas suara yang kalau penuh beratnya bisa menjadi beberapa kilogram, apa bisa kuat? Satu lagi soal kunci yang terbuat dari plastik, ini semua sangat rentan,” tanyanya dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia membandingkan kunci pengamanan kotak suara alumnium yang terbuat dari logam sehingga jauh lebih kuat. Wakil rakyat dari dapil Jabar VII ini menekankan upaya mengkritisi kebijakan KPU ini bukan berarti merecoki tetapi langkah untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. “Kalau kotak kardus digunakan kita bisa meminta pengamanan yang lebih komprehensif,” lanjutnya.

Anggota tim dari FPG Agustina Basik Basik mengkhawatirkan minimnya anggaran sosialisasi dan distribusi. “Dana sosialisasi ke m u d i a n p e n g i r i m a n d a n pengambilan logistik untuk setiap kecamatan hanya Rp.500ribu, a p a c u k u p?. I n i t e r u t a m a menghadapi sulitnya tantangan georafis di wilayah kepulauan seperti NTB dan di Papua daerah pemilihan saya,” paparnya. Dalam penjelasannya Ketua KPUD Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan siap menjalankan keputusan KPU Pus at tent ang p enggunaan kot ak suara yang terbuat dari kardus. “Kotak kardus ini hanya untuk tambahan dan kita gunakan untuk TPS di perkotaan bukan wilayah yang jauh,” ujarnya. Ia mengakui tantangan geografis di Provinsi NTB untuk distribusi surat suara memang berat. Sejumlah wilayah masih menggunakan transportasi kuda dan sampan. Untuk lokasi yang jauh ini distribusi menurutnya akan diberangkatkan lebih awal. Peran Bawaslu Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu menyoroti tentang peran Bawaslu yang menurutnya bisa lebih dioptimalkan. “Bawaslu saat ini hanya sebagai pengawas dan merekomendasikan saja. Seharusnya bisa mempunyai kewenangan lebih, kami akan usulkan revisi kewenangan Bawaslu. Diharapkan nantinya bisa sidang di tempat terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujar Khatibul di sela-sela pertemuan dengan Bawaslu Jawa Tengah dan Panwaslu Se-Jateng di Kantor Bawaslu Jateng. Menurutnya, dengan menambah kewenangan Bawaslu tersebut, diharapkan jumlah pelanggaran pemilu yang terjadi bisa ditekan. Selain itu, pelanggaran yang terjadi, baik administratif pemilu maupun tindak pidana pemilu prosesnya bisa cepat. Dijelaskan oleh politisi F-PD ini, bahwa selama ini penangan terhadap pelanggaran pemilu menggunakan konsep penegakan hukum terpadu yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Bawaslu hanya merekomendasikan saja jika terjadi pelanggaran. “Jangan sampai Bawaslu seperti macan ompong. Hanya bisa mengawasi, tapi tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung,” tekannya. Dari pertemuan Komisi II DPR dengan Bawaslu Jateng tersebut, terungkap masih tingginya pelanggaran– pelanggaran pemilu yang terjadi di Jawa Tengah.

Selama tahun 2013 terdapat 160 dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil penanganan Panwaslu Kabupaten/ Kota, dari 160 dugaan pelanggaran, 33 diantaranya dinyatakan gugur atau tidak dapat ditindaklanjuti, s i s a n y a s e b a n y a k 127 d i a n g g a p m e r u p a k a n pelanggaran. Sementara, berdasarkan pengkategorian pelanggaran merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012, sebanyak 121 pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran administratif, 1 sebagai pelanggaran pidana pemilu, 4 sebagai pelanggaran kode etik dan 1 dinyatakan sebagai sengketa pemilu. Anggota tim dari FPPP Ahmad Muqowam meminta pengawas pemilu memberi perhatian pada sejumlah permasalahan lain yang sering terlewatkan. Ia menyebut problem yang tampak sangat jelas, seperti spanduk, poster, baliho dan lain-lain. Tetapi yang tidak tampak inilah yang perlu ditekankan. “Saya kira yang tidak tampak, dalam tataran moralitas kita bersama itu yang perlu kita tekankan. Orang sudah luar biasa mempersiapkan, baik yang mau memberi atau yang diberi, antara mustahik dan mujakinya sudah ketahuan”, imbuhnya. Apabila persoalan ini tidak bisa ditekan hal itu menurutnya membuat persoalan menjadi sulit ke depannya. Pemilu menjadi tidak bermakna. Pemilu terlaksana hanya menjadi bagian proses ritual demokrasi saja, paparnya. “Bagi teman-teman ada yang sudah menyiapkan Rp 50 Milyar dan ada yang sudah habis Rp 16 Milyar atau Rp 11 Milyar. Apakah Jurdil pemilu kita ke depan ini. Jor-joran tidak karuan”, tanya Muqowam yang disambut tepuk tangan seluruh yang hadir di Kantor Bawaslu Jateng. Oleh karena itu, Muqowam mengharapkan Bawaslu dan Panwaslu di Kabupaten/Kota memberikan peran yang maksimal bagi Pemilu yang Luber dan Jurdil. (sc/iky) PARLEMENTARIA


65

SOROTAN

Perlu Solusi Sistematis Tangani Banjir Tidak bisa dipungkiri beberapa tahun terakhir ini, bencana sering terjadi mulai dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana karena kesalahan manusia (human error). Kesalahan manusia yang menyebabkan bencana seringkali tidak disadari, hal ini karena kultur pembangunan di Indonesia yang hanya business oriented tanpa memperhatikan aspek lingkungan (sustainable development).

B

encana akibat kesalahan manusia yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir. Setiap musim penghujan banyak daerah yang terkena banjir seperti Kota Semarang maupun DKI Jakarta, hampir tiap tahun menghadapi persoalan banjir. Banjir sekarang datang setiap tahunnya sehingga mempengaruhi perkembangan kota-kota yang tertimpa banjir tersebut, selain akan mengakibatkan kerugian secara materiil, banjir menimbulkan kesan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas warga sekitar. “Pemerintah perlu menangani banjir secara nasional dan diselesaikan secara komprehensif, untuk banjir di Ibukota Indonesia, perlu koordinasi Antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jabar dan pemerintah pusat,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said. 66

PARLEMENTARIA


Menurutnya, masyarakat juga harus lebih disiplin dalam membuang sampah sehingga tidak menghambat saluran air yang ada. “Maraknya bangunan liar di sekitar sungai juga membuat banjir semakin menjadi karena kurangnya daerah serapan,” ujarnya. Terkait banjir di Indramayu, Jabar, Anggota DPR dari PDIP Yoseph Umar Hadi mengatakan, persoalan banjir di Indramayu disebabkan curah hujan yang sangat tinggi, selain itu, struktur tanah diwilayah tersebut memang lembek sehingga membuat jalan menjadi semakin rusak. “Daerah itu juga memang berdekatan dengan laut, sehingga menyebabkan banjir semakin parah,” terangnya. Pemerintah, lanjutnya, harus lebih memprioritaskan dari sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan membangun embung, situ yang banyak sehingga dapat menampung

curah hujan yang tinggi. “Dahulu sempat diusulkan pembangunan bendung Cipanas namun belum terealisasi hingga sekarang,” terangnya Sebelum banjir, lanjutnya, terdapat sekitar 3.000 lubang jalan di Indramayu, Jabar yang mengalami kerusakan dan diprediksi semakin bertambah pasca banjir. “Kemungkinan bisa lebih banyak karena itu perlu diawasi secara komprehensif, disamping itu banyak sekali bendungan yang tidak berfungsi dengan baik,” jelasnya. Penanganan Sistematis Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penanganan banjir harus sistematis dan tidak hanya ditangani secara symtomatis seperti yang selama ini terjadi. Berbagai penyebab banjir dan kondisi kekinian harus dipetakan dari hulunya sampai hilir. Baru kemudian berdasarkan hitung-hitungan dibuat solusinya dan dijalankan secara konsisten. “Maksudnya pertama, harus diukur dulu berapa kemampuan sungai mengalirkan air, berapa rata-rata debit air yang dialirkan, berapa tinggi curah hujannya. Kemudian dipetakan berapa kemampuan serap tanah, kemampuan sungai dan waduk dalam mengalirkan dan menampung air,” ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR. Setelah itu, menurutnya baru dihitung biayanya dan dicarikan biayanya untuk kemudian dieksekusi secara konsisten solusi penangangannya. “Yang pertama tentunya mengembalikan fungsi sungai, kalau masih tidak mencukupi baru dibangun waduk-waduk penampung air sebagai penampung air untuk diarahkan ke laut. Bendungan pun harus dibangun agar bisa diatur debit airnya,” jelasnya. Penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan bicara dan tampil di publik di daerah-daerah banjir. Penanganan banjir harus dengan pengambilan kebijakan yang komprehensif dan konsiten dilaksanakan.”Ini logika saja dan jelas hitung-hitungannya kok, yang penting konsisten dilaksanakan karena memang tidak ada cara lain,” ujar Marzuki. Terkait Banjir DKI Jakarta yang semakin luas, Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, Komi-

si V DPR mengharapkan proyek penambahan pintu air Manggarai dapat diselesaikan oleh anggaran APBN. Menurut Laurens, Pintu air Manggarai sudah berumur satu abad silam karena itu, kita mengharapkan pembangunan dapat segera selesai pada awal 2014. “Kita minta konstruksi harus bagus dan mampu menahan air, karena memang bangunannya sudah lama sejak jaman Belanda,” ujarnya. Dia menambahkan, penanggulan gan banjir harus komprehensif dan melibatkan semua pihak. “Memang direncanakan kita akan segera membangun waduk besar di Ciawi dan Depok semoga dapat mengurangi banjir DKI Jakarta, begitu juga dengan normalisasi Ciliwung,” tandasnya. Laurens menjelaskan, masyarakat harus menjaga lingkungan agar dapat mengurangi dampak banjir. “Soal jalan rusak pasca banjir, DPR sangat mendukung segera diperbaiki jalan rusak tersebut, dan kita akan dukung dari sisi anggarannya,” jelasnya. (si)

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penanganan banjir harus sistematis dan tidak hanya ditangani secara symtomatis seperti yang selama ini terjadi. Berbagai penyebab banjir dan kondisi kekinian harus dipetakan dari hulunya sampai hilir. Baru kemudian berdasarkan hitunghitungan dibuat solusinya dan dijalankan secara konsisten.

PARLEMENTARIA


67

LIPUTAN KHUSUS

DPR Himbau Dunia Internasional

D

LARANG WARGANYA BELI PROPERTI ILEGAL ISRAEL DI TANAH PALESTINA

elegasi DPR-RI yang di pimpin Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman pada tanggal 14 s/d 19 Februari lalu menghadiri rangkaian the 9th Session of Parliamentary Union of OIC Member States and related meetings di Teheran - Iran. Konperensi ke-9 Organisasi Parlemen anggota OKI (PUIC) ini dihadiri oleh 46 parlemen anggota PUIC. Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman, didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat, Nurhaya68

PARLEMENTARIA


ti Ali Assegaf, Nova Iriansyah, Tantowi Yahya, Muhammad Oheo Sinapoy, Nazarudin Kiemas, Muhammad Najib dan Arif Budimanta. Sidang Executive Committee dan Konperensi dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani. Sidang dibuka secara resmi oleh Presiden Iran, H.E. Mr. Hassan Rouhani, pada tanggal 18 Februari 2014. Delegasi DPR aktif menghadiri Sidang-sidang komisi baik Sidang Komisi Ekonomi dan Lingkungan

Hidup dan Komisi Politik. Salah satu masukan yang disampaikan Delegasi DPR-RI dalam Komisi Politik antara lain, perlunya rekonsiliasi antara faksi-faksi pejuang Palestina.Selain itu menghimbau agar tidak membeli property di pemukiman illegal Israel di tanah Palestina seperti tertuang pada operative paragraph ke-8 dalam Draft Resolution No.2-PFR/9CONF on The Role of Muslim Parliaments in Confronting Israeli Plans Concerning Jewishness of Israel and Judaization of Al-Quds.

kan sidang komisi ini mengusulkan pembentukan Delegasi PUIC ke Mesir untuk kunjungan ke Jalur Gaza dan gagasan kunjungan ke Al-Quds Al-Sharif. Komisi Palestina juga membahas tentang kurikulum pendidikan di negara-negara Timur Tengah untuk mengedukasi masalah Palestina. Hal ini dinilai amat penting agar generasi mendatang memahami masalah yang dihadapi bangsa Palestina.

Usulan Indonesia tersebut merupakan upaya untuk mengkampanyekan anti pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Indonesia juga berhasil menambahkan satu preamble paragraph yaitu terkait urgensi pendirian sebuah saluran televisi global yang dimiliki oleh PUIC untuk mengimbangi propaganda yang dilakukan oleh media / televisi Barat terhadap Islam. Sidang juga merespon perkembangan terkini yang menjadi konsen dunia Islam yaitu: situasi di Central African Republic, kerja sama antara PUIC dengan the OIC Media Forum (OMF), urgensi jaringan penelitian data-data keparlemenan PUIC, dan Brotherhood Charter. Pada sesi penyampaian pidato oleh Ketua-ketua Delegasi, pada Konferensi ke-9 PUIC, Wakil Ketua DPR-RI, selaku Ketua Delegasi DPRRI, menyampaikan antara lain posisi Indonesia dalam isu Palestina, khususnya tentang situasi kota Al-Quds Al-Sharif dimana Parlemen Indonesia mendukung realisasi Concept Paper yang disiapkan oleh Sekretariat OKI dan mendorong agar PUIC mendukung hasil dari the 20th Session of Al-Quds Committee di Marakesh sebagaimana tertuang di dalam Final Communique. Delegasi DPR-RI dalam the 31st Meeting of the PUIC EXCOM me-

nyampaikan antara lain, menjadikan resolusi-resolusi yang belum terlaksana sebelumnya oleh PUIC sebagai prioritas untuk tahun 2014, terutama mengenai rencana kunjungan para Ketua Parlemen PUIC ke Jalur Gaza. Usulan kunjungan ini mendapat dukungan dari Maroko, Sudan dan Aljazair. Pembahasan agenda agar didasarkan pada isu-isu global terkini dengan skala prioritas. Dalam kaitan tersebut diusulkan pula agar dikemudian hari tidak terjadi kembali pengulangan pembahasan isu. Usulan pembahasan pemberian bantuan kemanusiaan oleh negaranegara PUIC kepada rakyat Suriah, Tunisia, Sudan dan Afrika Tengah. Buka Akses ke Jalur Gaza Pada tanggal 14 Februari 2014, diselenggarakan Pertemuan Standing Committee on Palestine. Dalam sidang ini, Delegasi DPR-RI memberikan pandangan tentang perlunya negara-negara anggota PUIC mendesak Mesir agar membuka akses ke Jalur Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007. Selain itu sidang komisipun juga membahas rencana kunjungan ke Jalur Gaza. Pihak Otoritas Palestina menyambut baik rencana dimaksud dan bersedia membantu terlaksananya kunjungan tersebut. Bah-

Di sela-sela sidang the 9th Session of the PUIC Conference, diadakan pertemuan bilateral antara Wakil Ketua DPR-RI, Mohamad Sohibul Iman dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani. Ada 3 hal yang mengemuka yaitu masalah keimigrasian, Wakil Ketua DPR-RI menjelaskan bahwa isu-isu keimigrasian telah dibicarakan kedua belah pihak dalam forum Development Eight (D-8). Masalah investasi, Ketua Parlemen Iran menyampaikan bahwa KADIN Iran telah melakukan kunjungan balasan ke Indonesia guna membahas investasi Iran di Indonesia. Kedua negara akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan anggota Kabinet beserta menteri ke Iran. Sedangkan masalah pertukaran tahanan, dalam kaitan ini Ketua Parlemen Iran mengangkat hal tentang pertukaran tahanan dan akses kemudahan bagi keluarga tahanan untuk bisa mengunjungi Indonesia. Wakil Ketua DPR-RI menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu telah dilakukan pertemuan antara peme rintah Iran dan Indonesia di Jakarta, dan saat ini pihak Pemerintah RI telah menindaklanjuti hal ini ke seluruh Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia. Wakil Ketua DPR-RI menilai per lu adanya payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum bagi pertukaran tahanan ini. Oleh karena itu perlu adanya pertemuanpertemuan lebih lanjut. (mp)

PARLEMENTARIA


69

SELEBRITIS

Denny Chandra

70

PARLEMENTARIA


“T

arget kerja DPR tidak hanya membuat Undang-undang, tapi ada fungsi pengawasan dan penyusun an anggaran yang tak kalah pen tingnya,” ucapan tersebut diutarakan Denny Chandra kepada Rahayu Setiowati dari Parlementaria saat menemuinya usai syuting tayangan Indonesia Lawak Klub (ILK) di salah satu Hotel di bilangan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Denny menjelaskan, ia kerap mendengar beberapa anggota masyarakat yang menuntut pihak legislatif untuk membuat sebanyak mungkin undang-undang. Padahal menurutnya yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana membangun karakter bangsa. Meskipun undangundang menjadi target prolegnas (program legislasi nasional) namun dengan diberikan target waktu tertentu, ia khawatir produk Undangundang yang dihasilkan akan tidak maksimal dan malah terkesan dipaksakan. “Terus terang sekarang saya jarang membaca Undang-undang, karena Undang-undang sekarang terlalu banyak dan kurang disosialisasikan. Sehingga menurut saya, jangan terlalu banyak undang-undang bahkan sampai dijadikan target DPR. Sekarang yang terpenting bagaimana membangun karakter bangsa dan mensosialisasikan undang-undang yang ada dan yang benar-benar sedang dibutuhkan masyarakat,”ungkap Denny Chandra. Ia mencontohkan tentang Undang-undang Pendidikan yang salah satunya menyangkut ujian nasional dijadikan barometer kelulusan

siswa. Ujian nasional bagus untuk melatih menumbuhkan jiwa kompetisi anak, namun hal itu jangan dijadikan syarat mutlak kelulusan. Karena jika dijadikan syarat mu tlak kelulusan, Denny menganggap yang muncul adalah sebuah tekanan psikologis kepada anak. Bukan tidak mungkin akan membuat anak stress bahkan depresi karena tuntut an kelulusan dalam ujian nasional tersebut. Tidak sedikit anak yang sakit menjelang pelaksanaan ujian nasional. Denny sendiri selain dikenal seba gai komedian, Host acara parodi Indonesia Lawak Klub di Trans 7 ini pun dikenal memiliki intelektualitas yang cukup tinggi. Tak heran jika beberapa partai pun pernah meliriknya untuk menjadi calon legislatif serta jabatan tertentu lainnya. Sayangnya Denny menampik semua

Sekarang yang terpenting bagaimana membangun karakter bangsa dan mensosialisasikan undang-undang yang ada dan yang benar-benar sedang dibutuhkan masyarakat,

itu. Baginya profesi sebagai penghibur atau komedian yang notabene bisa membuat orang bahagia merupakan sebuah profesi yang sangat mulia. “Kalau diminta menghibur untuk kampanye, saya sih siap saja, tapi tetap saja saya harus melihat tokoh yang tengah diusung. Misalnya saat kampanye pemilihan walikota atau gubernur, saya tentu harus tahu kapabilitas tokoh yang akan saya usung tersebut. Ketika saya mengajak orang lain untuk menco blos orang tersebut, saya percaya bahwa orang ini memang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang telah terukur. Bukan karena banyak duit dan mampu membayar honor saya, tapi kemudian ia malah terseret KPK. Dengan kata lain, saya bukan pelacur yang mudah dibayar, asal dikasih aja, tetapi orang tersebut tidak sanggup untuk bertanggung jawab dengan pencalonan dirinya,” paparnya. Menghibur Namun Tetap Ada Pesan Berbicara tentang politik, Denny menganggap politik tidak harus selalu menjadi sebuah bahasan yang serius. Oleh karena itu sesuai tu-

PARLEMENTARIA


71

SELEBRITIS

solusi yang dihasilkan. Lebih parahnya lagi hal itu ditonton oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai usia, tentu hal ini akan berpengaruh pada psikologis masyarakat Indonesia. Acara seperti inilah yang menurut Denny harus mendapat perhatian bahkan tegur an dari KPI. Sementara di ILK sendiri, sebagaimana acara komedi yang menghibur, benturan-benturan lawakan yang tidak terlepas dari fisik sudah biasa terjadi. Namun hal itu tentu masih dalam koridor norma kesopanan dan etika yang berlaku dalam masyarakat luas.

gasnya sebagai komedian dan entertainer maka ketika Tim Trans7 menawarkannya untuk ikut terlibat dalam produksi parodi talk show acara serupa di stasiun tivi lainnya, maka tanpa berpikir panjang ia pun mengamini hal tersebut. Meski acara yang ia lakoni tersebut bergenre komedi, namun ia tidak ingin acara yang ia gawangi tidak ada pesan sama sekali. Paling tidak dikatakannya ada sesuatu yang dapat memberikan pencerahan pada masyarakat walau sedikit. Misalnya ketika banyak kalangan yang pesimis akan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil di bulan April mendatang, sehingga tidak sedikit dari kalangan tersebut yang memilih menjadi golput (golongan putih). “Di Indonesia Lawak Klub (ILK) ini dengan dibungkus hiburan kami mencoba mengajarkan masyarakat untuk tetap menggunakan hak politik mereka dalam pemilu dan tidak menjadi golput. Karena suara mereka menentukan nasib bangsa secara keseluruhan dalam lima tahun mendatang.Meski begitu saat ada wacana golput akan dihukum itu pun menurut saya kesalahan besar, karena menjadi golput itu sebuah pilihan terakhir dimana tidak adanya kepercayaan individu itu terhadap kualitas kandidat yang ada, dan itupun hak dari individu tersebut,” jelas Denny. 72

PARLEMENTARIA


Dengan adanya wacana bahwa golput akan dihukum, ditambahkan Denny, sebenarnya bukan membuat angka golput menjadi berkurang, ia berprediksi malah akan bertambah, karena adanya rasa tidak simpatik. Tugas KPU (Komisi Pemiliha n Umum) dan parpol lah yang harus mensosialisasikan gerakan anti golput. Sebagai warganegara, Denny yakin bahwa Pemilu mendatang akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Seperti halnya manusia, tidak ada yang sempurna begitupun halnya dengan partai politik. Namun bagaimana kita menilai kualitas partai politik tersebut dari ideologi dan platform yang diusung ditambah track record dari parpol itu sendiri. Tidak Takut Disemprit Tidak sedikit tayangan komedi yang mendapat “sempritan” dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Denny sendiri tidak khawatir hal itu akan juga dialami oleh ILK. Ia malah mempertanyakan acara serupa di stasiun tivi lain yang tengah diparodikannya itu. Hampir setiap episode diisi dengan perdebatan dengan nada-nada yang tinggi, bentakan dan bahkan hinaan. Cara bicara yang tidak konstruktif, tidak terstruktur, bahkan tidak sedikit dari mereka adalah kalangan intelektual. Terlebih lagi di dalamnya tidak ada

“Lawak itu adalah slapstick. Itu satu dari cara permainan. Di masyarakat Betawi ada yang namanya lenong yang di dalamnya selalu terdapat cela-celaan yang dijadikan bahan lawakan. Tetapi setelah itu, ya sudah tidak diambil hati. Begitupun di ILK, walau begitu kami berusaha meminimalisir hal tersebut. Salah satunya dengan mengikuti garis tema dan script yang telah dibuat oleh tim kreatif, namun pengembangannya disesuaikan dengan gaya lawakan masing-masing,” tuturnya. Denny mengakui jika dalam perjalanan waktu di dalam ILK juga muncul sentilan-sentilan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ditujukan kepada beberapa pihak. Untuk hal itu ia menganggap bahwa kritikan yang disampaikan tujuannya tak lain adalah untuk menyadarkan orang lain. Tinggal bagaimana penyampaian kritikan tersebut. “Ketika kita mengkritik tapi tidak membawa solusi, itu bukan kritikan

Ketika kita mengkritik tapi tidak membawa solusi, itu bukan kritikan tapi penghinaan.

tapi penghinaan,” tegas Denny. Dari Kampus Ke Panggung Hiburan Karir Denny Chandra dimulai di tahun 1984 ketika dirinya masih berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bandung. Ketika itu ia bersama teman-temannya dari dua universitas, Padjajaran dan Parahyangan tampil memparodikan berbagai lagu yang tengah menjadi tren di masyarakat lewat bendera Padhyangan Project. Bahkan mereka sempat mengisi acara tetap di Radio OZ Bandung, hingga kemudian Denny bersama teman-temannya mendapat kesempatan rekaman untuk album perdana mereka yang bertajuk Oo…lea…leo…. Tak dinyana album perdana mere ka sukses, apalagi single mereka yang bertajuk Nasib Anak Kost yang merupakan plesetan (Parodi) dari lagu That’s The Way Love Goes yang dibawakan Janet Jackson meledak di pasaran. Setelah itu, bersama de ngan Izhur Muchtar, Joehana, Daan Aria, Iyang Dharmawan, Deden Herman, dan Wawan Hanura bergabung dan membentuk kelompok baru bernama P-Project. Tak berbeda jauh dengan lagu Nasib Anak Kost, single mereka lainnya pun sep erti Good bye Ayu yang merupakan plesetan lagu Good Bye milik Air Supply dan Lagu Kalau Sempet yang merupakan parody lagu A Hole New World milik Celine Dion laris di pasaran. Dari sana tawaran manggung pun semakin membanjiri harihari mereka. Meski telah disibukkan dengan berbagai acara dari panggung ke panggung, namun P-Project tidak melupakan perkuliahan. Bagi Denny pendidikan akademis sangat pen ting, karena selain membuka pikir an juga membuat semuanya serba terstruktur, sistematis dan akhirnya memudahkan langkah kerja. Bahkan jika ada orang sukses yang mengatakan bahwa dia bisa sukses walau tanpa sekolah, Denny malah berpikir sebaliknya, orang itu akan lebih sukses lagi dari yang sekarang

ada jika dia bersekolah. Seiring dengan kesuksesan di panggung hiburan tanah air, Denny beserta teman-temannya dalam PProject pun berhasil meraih gelar sarjana. Walau begitu, darah seni yang mengalir di tubuh mereka begitu kental hingga kemudian Denny beserta rekan-rekannya pun memutuskan untuk pure mengabdikan diri mereka ke dalam dunia hiburan tanah air. Denny yakin dengan pikiran yang fokus akan mengembangkan sisi kreatifitas seseorang, hingga dari kreatifitas itulah membuahkan hasil yang dinamakan “rezeki”. “Jadi istilahnya Kereatif, kalau lo kere ya harus aktif,”canda Deny. Jika belakangan dunia hiburan tanah air diramaikan dengan munculnya komedian-komedian baru, Denny menganggap itu sebagai sesuatu yang positif. Ia tidak merasa tersaingi akan hal itu. Begitupun ketika ia mencoba melakukan rege nerasi hingga terciptalah Project

Pop yang digawangi Tika Panggabean, Udjo, Yossie, Oon, Gugum, dan Odie, para adik kelasnya di kampus. Ia tidak takut rezekinya akan beralih ke para juniornya tersebut. Baginya Allah SWT sudah mengatur rezeki masing-masing Individu. Tak heran hingga lebih dari dua puluh tahun berkiprah dalam dunia hiburan tanah air, Denny bersama teman-temannya tetap eksis dan memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Salah satunya adalah dengan ILK (Indonesia Lawak Klub) yang dapat disaksikan di Trans 7 setiap malam Senin hingga Rabu. “Saya bersyukur hingga saat ini P-Project masih eksis walau lebih banyak acara off air, dan kami pun para personilnya masih tetap kompak satu sama lain. Dari kepala Joehana belum botak sampai sekarang udah botak, kami masih tetap bisa berkarya dan mendukung satu sama lain. Semoga pertemanan ini dapat terus berlangsung sampai akhir ha yat kami,” harap Denny. (Ayu)

PARLEMENTARIA


73

BRONZE UNTUK PARLEMENTARIA

Vini Vidi Vici. Datang, bertanding dan menang. Ungkapan itu rasanya bisa digunakan untuk Majalah Parlementaria DPR RI ketika untuk pertama kalinya mengikuti ajang Indonesia In-House Magazine Award (InMA) yang tahun ini dilaksanakan untuk ketiga kalinya. Bagi praktisi media kegiatan ini memiliki gengsi tersendiri apalagi digelar memeriahkan Hari Pers Nasional dan digawangi pula organisasi Serikat Perusahaan Pers (SPS). 74

PARLEMENTARIA


yang dirintis sejak 43 tahun lalu, berkar ya ditengah tuntutan menyajikan terbaik bagi anggota dewan, keluarga besar kesetjenan dan tentu masyarakat, capaian ini seperti pelepas dahaga asli bahkan unbelievable. “Ini benar kita akan dapat penghargaan,”tanya Djaka untuk kedua kalinya kepada Tim Parle beberapa saat sebelum menghadiri perhelatan di Hotel Santika, Bengkulu.

Kita bersyukur sekali kita mendapat penghargaan, tugas berat bagi Parlementaria bisa membangun komunikasi diantara anggota dewan juga dengan masyarakat ditengah beragam pemberitaan yang dimunculkan rekan-rekan media lain. “Ini merupakan apresiasi dari para juri profesional yang tentu punya kriteria yang objektif. Penghargaan ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang benar dan sekaligus memotivasi kita untuk bisa lebih baik,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko usai menerima penghargaan langsung dari Ketua Umum SPS yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan di Bengkulu, awal Februari lalu. Mungkin bagi sebagian orang bronze bukanlah capaian penting seperti ketika menggenggam gold. Tapi bagi majalah Parlementaria

Rasa syukur atas keberhasilan ini juga disampaikan Sekjen DPR Winantuningtyastiti. “Kita bersyukur sekali kita mendapat penghargaan, tugas berat bagi Parlementaria bisa membangun komunikasi diantara anggot a dewan juga dengan masyarakat ditengah beragam pemberitaan yang dimunculkan rekan-rekan media lain,” ungkapnya. Ia meminta tidak cepat berpuas diri dengan terus melakukan inovasi. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah distribusi kepada masyarakat. Memang Parlementaria sejatinya adalah majalah internal, namun seiring perkembangan, setahap demi setahap

mulai melayani kebutuhan informasi eksternal yang ingin mengetahui kinerja wakilnya di parlemen. Saat ini distibusi sudah disampaikan ke Kantor DPRD di seluruh Indonesia, Perpustakaan, Kampus, Kantor Kecamatan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ruang Tunggu Bandara Soekarno- Hatta. “ S ay a sendiri b eb er ap a kali mendapat feedback ke telepon genggam s ay a dari b eb er apa pihak, memberi komentar terhadap pemberitaan Parlementaria. Distrubusi di bandara ternyata juga cukup berhasil ya, karena kalau pesawat delay mereka pasti mencari bacaan dan kebetulan Parlementaria tersedia. Setelah membaca mereka bisa bawa ke daerah tujuan mereka, tentu majalah ini menjadi lebih tersebar,” lanjutnya.

Harapan ditengah keberhasilan ini juga disampaikan sejumlah anggota d e w a n . A l M u z a m m i l Yu s u f, Wakil Ketua Komisi III meminta Parlementaria menjadi majalah rujukan tentang keparlemenan. “Media kita ini memang harus terdepan dalam menyampaikan info r masi p ar l e m e n, m e nja di rujukan tentang parlemen, rujukan politik,” tandasnya. Sementara itu Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Adjeng Ratna Suminar mendukung perluasan distribusi majalah Parlementaria. Menurutnya patut dipertimbangkan peningkatan penyebaran ke ruang baca publik sep er ti p erpus t akaan kampus diseluruh Indonesia dan Pondok Pesantren. “Langkah ini perlu agar

PARLEMENTARIA


75

Dalam ajang InMA 2014 untuk kategori Majalah Pemerintah selain Parlementaria DPR juga mendapat

penghargaan diantaranya Media ko m - Ke m e nte r ian Ke s e hat an, Warta BPK dan Media KeuanganKementerian Keuangan. SPS juga memberikan penghargaan cover terbaik kepada sejumlah surat kabar dan majalah nasional dalam ajang yang diberi nama IPMA - Indonesia

Print Media Award. Sejumlah media mendapat penghargaan diantaranya Koran Tempo, Kompas, Republika dan Koran Sindo. Untuk kategori Majalah Lokal Berita Ekonomi dan Bisnis peraih penghargaan diantaranya Gatra, SWA dan Tempo.

Eva Chairunisa, Manajer Humas, PT. KAI Commuter Jabodetabek.

Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group.

Fitri Wahyuningsih, Majalah Kampus Universitas Lampung, Teknokrat.

“Penilaian ini saya rasa sangat objektif dan ini membuktikan kualitas kerja dari rekan-rekan yang patut dihargai. Saya dengar ada kerja sama dengan Merpati dalam distribusi, kita di KCJ juga siap membangun sinergi.”

“Selamat ya. Bagi saya setiap orang melihat sesuatu bisa dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah saya minta Parlementaria jangan hanya menyajikan yang bagus-bagus saja tentang Dewan.”

“Selamat ya bisa menang, majalah kita juga dapat penghargaan. Semoga keberhasilan ini menyemangati apalagi kita memang sering mengkritik DPR.”

generasi muda bisa memahami DPR dalam perspektif yang mungkin berbeda dari sejumlah media yang sudah ada,” paparnya.

(iky)

Adita Irawati, VP Corporate Communications Telkomsel. Meylan Komarudin, Art Director, Majalah Femina

Tarrence Palar, Promotion Manager, Harian Kompas

“Ramainya pemberitaan negatif sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada media internal Parlementaria. Selanjutnya perlu ditingkatkan karena kalau sudah ada penghargaan ini berarti sudah ada respon positif.”

“Segala sesuatu perlu penyeimbang, kalau media luar melihat dari kaca mata lain nah media internal seperti Parlementaria pasti punya informasi berbeda, yang terpenting konten objektif dan bermanfaat bagi publik.”

76

PARLEMENTARIA


“Buat saya pribadi capaian Parle mentaria luar biasa, karena kita tahu yang namanya DPR banyak isu yang mungkin hampir tiap hari kita baca, kita lihat dan kita dengar di media. Nah diantara yang riuh rendah itu kemudian Tim Sekjen sendiri bisa membuat media yang bukan hanya jadi media komunikasi internal tapi juga bagi eksternal, saya rasa itu luar biasa.”

OPINI

M. Najib Ibrahim Perancang Muda Bidang INDAG Deputi PUU Sekretariat Jenderal DPR RI, Anggota Tim Kerja Pembahasan RUU tentang Perdagangan Sekretariat Jenderal DPR RI Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perdagangan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 11 Februari 2014. Proses persetujuan RUU Perdagangan tersebut dilakukan setelah melalui tahapan pembentukan UU sebagaimana mestinya yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembahasan RUU Perdagangan di DPR RI berlangsung hampir 2 tahun, sejak diusulkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-29/ Pres/03/2012 tertanggal 5 Maret 2012 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 6 Maret 2012 yang ditindak lanjuti dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/02287/DPRRI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Perdagangan dilakukan oleh Komisi VI DPR RI bersama-sama dengan Peme rintah. UU tentang Perdagangan merupakan tonggak sejarah bagi DPR dan Peme rintah membuat kebijakan (regulasi) di sektor Perdagangan nasional setelah selama 80 tahun menggunakan aturan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934. Kebijakan (regulasi) dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan yang berlaku pada saat ini masih bersifat parsial, se perti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lahirnya UU Perdagangan ini adalah untuk menyinkronkan seluruh Peraturan Per undang-undangan di bidang Perdagan-

gan guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. UU Perdagangan terdiri atas 19 bab dan 122 pasal, aspek utamanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Nasional, baik terkait upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya maupun mendorong kemajuan ekonomi bangsa, serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Secara umum, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok se suai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdaga ngan, tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, serta penyidikan. Perlindungan dan Keberpihakan Menurut Airlangga Hartarto, pengesahan UU Perdagangan didasari keinginan untuk mendorong daya saing sektor perdagangan Indonesia dan memperkuat Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Hal ini sebagai representasi dari komitmen besar DPR RI dan Pemerintah untuk menjaga sektor Perdagangan Nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama

dalam menumbuhkan perekonomian kecil melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Zonasi yangdimaksudkan untuk penentuan jarak antara pasar rakyat/tradisional dengan pasar modern, sehingga tidak terjadi kanibalisme pasar. UU Perdagangan juga sebagai salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja dan kedaulatan ekonomi nasional serta manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasio nal. Hal ini jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf a bahwa “kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Artinya secara eksplisit kebijakan perdagangan nasional semata-mata ditujukan untuk melin dungi nasional dalam bentuk dorongan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing perdagangan, peningkatan akses pasar bagi produksi dalam nege ri, memperluas pasar tenaga kerja, pelindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan/atau jasa, pengembangan dan penguatan usaha mikro-kecil-menengah termasuk koperasi, serta pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan. Perlindungan kepentingan nasional dalam UU Perdagangan dirumuskan dalam fungsi kebijakan, pengaturan, dan pengendalian di sektor perdagang an, khususnya menyangkut stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat, melindungi produksi dalam negeri, penguatan daya saing produk domestik, pengendalian impor serta peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi. Selain itu, pemerintah dapat melakukan intervensi pengamanan pasokan dalam negeri melalui pengendalian ketersediaan barang

PARLEMENTARIA


77

OPINI

Pemihakan kepada usaha mikro, kecil, dan mene ngah termasuk koperasi juga faktor penting dalam UU Perdagangan sebagai upaya mendorong berkembangnya daya saing produk lokal di pasar domestik kebutuhan pokok dan/atau barang pen ting yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Pasal 25). Di dalam ketentuan Pasal 26, dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan Perdagang an nasional Menteri juga menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor. Tindakan Menteri tersebut dilakukan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Pemihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi juga faktor penting dalam UU Perdagangan sebagai upaya mendorong berkembangnya daya saing produk lokal di pasar domestik, dengan membuka akses pasar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pelibatan dalam pameran-pameran serta memberikan pelatihan (bimbingan teknis). Secara khusus bentuk pemihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dimuat dalam Bab Pemberdayaan agar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, serta pemasaran. Dalam melakukan promosi dagang yang berupa pameran dagang di luar negeri-pun, Pemerintah mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah Pasal (Pasal 75 ayat (4)). Penggunaan Produk Dalam Negeri Saat ini kebijakan penggunaan produk dalam negeri masih sebatas himbauan tanpa ada kejelasan aturan prosedur yang jelas, baik kewajiban bagi instansi pemerintah maupun bagi pelaku usaha lokal. Keberadaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam

78

PARLEMENTARIA


pengadaan barang/jasa Pemerintah belum mampu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di seluruh jajaran instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pemerintah. Melalui UU Perdagangan, ada kejelasan upaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan mene rapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri antara lain bertujuan: pertama, mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa di instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD; kedua, memacu dunia usaha nasional untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri; ketiga, memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri; keempat, membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; dan kelima, memberikan teladan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri serta membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri. Untuk mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri, UU Perdagangan juga mengamanatkan perlindungan terhadap produk-produk esensial yang dibutuhkan guna memperkuat pembangunan nasional, seperti bahan baku bangunan dan bahan bakar mesin/BBM Media Indonesia, 19 Februari 2014. Bahkan Pemerintah dapat menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kedaulatan ekonomi. Secara

lebih jauh lagi, Pemer intah membuat regulasi khusus dengan mengatur ke giatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor, yang salah satunya diarahkan untuk peningkatan daya saing produk Indonesia. Terkait dengan kebijakan dan pe ngendalian di bidang Ekspor dan Impor, maka Pemerintah bisa melarang dan membatasi ekspor dan impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan/atau melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Tindakan pembatasan ekspor dan impor juga dilakukan untuk alasan tertentu, yaitu: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri, melin dungi kelestarian sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau Sumber Daya Alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasio nal, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri, membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan. Bentuk proteksi lain terhadap produk dalam negeri adalah dengan mengatur produk asing yang membanjiri pasar domestik. Selain harus sesuai SNI, produk dari luar negeri juga wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia sebagai bentuk pelindungan terhadap konsumen. Di dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa “Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”. Ketentuan ini mengharuskan, termasuk produsen asing agar menjual barang berkualitas dan memenuhi standar, bukan barang sisa ekspor yang dibuang ke pasar domestik. Dengan adanya kebijakan dan pengendalian ini, akan mampu memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing.

POJOK PARLE

SMK kita akan kalah bersaing,” tandasnya. Dengan joke segarnya Ketua DPR mengatakan, kalau Pak Jokowi sebagai Walikota Solo dengan mobil SMK-nya akhirnya bisa jadi Gubernur, maka pejabat yang membantu memproduksi pesawat bisa jadi Presiden. Kontan saja, canda segar dari politisi Demokrat ini mengundang gelak tawa para hadirin tak terkecuali Menhub Mangindaan dan Menristek Gusti Muhamad Hatta.

Suasana sidang-sidang DPR tidak selamanya berlangsung tegang dan serius, justru untuk menghilangkan kejenuhan seringkali diwarnai canda dan gelak tawa yang menyegarkan. Kali ini terjadi saat Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said dan Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farial dan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan anggota Komisi X Popong Oce Djundjunan menggelar rapat konsultasi dengan Menhub E.E Mangindaan, Menristek Gusti Mohamad Hatta dan wakil dari Kemendikbud, di Gedung DPR, Senayan, belum lama ini.

R

apat konsultasi membahas sertifikasi siswa SMK Pe nerbangan Bandung yang berhasil mera kit pesawat terbang Jabiru 1430. Dikatakan Marzuki, kita telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan, tetapi tidak ada lembaga yang mensertifikasi tamatan SMK itu memiliki keahlian dalam hal kedirgantaraan. “Ini berbahaya, sebab bisa-bisa nanti tenaga kerja kedirgantaraan Indonesia akan diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari Asean, akhirnya tenaga kerja tamatan

Kalau Pak Jokowi sebagai Walikota Solo dengan mobil SMKnya akhirnya bisa jadi Gubernur, maka pejabat yang membantu memproduksi pesawat bisa jadi Presiden.

Ketua DPR Mar zuki Alie me ngatakan, pada tahun 2015 akan memasuki pasar bebas di tingkat A sean, dimana akan mengalir arus uang, barang dan juga arus teknologi dan tenaga kerja. Pertumbuhan industri dirgantara sekarang maju pesat dan imbasnya frekuensi penerbangan di Indonesia meningkat sangat tajam. Konsekuensinya akan memerlukan jumlah sumber daya manusia yang besar pula. “Kami mendesak program ser tifikasi segera dilaksanakan mulai tahun 2014 ini. Kalau ada hambatan dana, bisa dilakukan revisi dalam APBN-Perubahan. Jangan menunggu tahun 2015 dimana orang-orang dari negara Asean sudah meme nuhi ruang-ruang kerja bidang kedirgantaraan Indonesia, akhirnya tenaga kerja kita tersingkirkan,” tandas Marzuki Alie. Di sisi lain, banyaknya tenaga te rampil dari lulusan SMK adalah hikmah dari kebijakan pemerintah yang memperbanyak sekolah kejuruan. Mereka perlu segera dibantu dan dicari jalan keluarnya, sebab setelah lulus harapan mereka bisa segera bekerja. “Karena itu mereka jangan dihambat hanya karena ijazahnya belum disertifikasi sehingga tidak bisa masuk pasar kerja,” tegas Marzuki menambahkan. (mp)

PARLEMENTARIA


79

Edisi 110 TH. XLIV, 2014

Recommend Documents