Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Pada tahun 2012 persentase penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun sebesar 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang. Tahun 2013 ditargetkan terjadi penurunan menjadi 4,03%. Untuk mencapai target tersebut Direktorat

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Rintisan Aksara Kewirausahaan

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan iv rintisan aksara kewirausahaan. Bantuan ini merupakan kelanjutan dari keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. Pada tahun 2013 rintisan aksara kewirausahaan diprioritaskan di daerah-daerah yang angka tuna aksaranya rendah atau di bawah persentase rata-rata nasional 4,23%. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan rintisan aksara kewirausahaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal PAUDNI,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001


T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang yang kurang terjangkau layanan pendidikan,dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat v menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang


memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan rintisan aksara kewirausahaan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis rintisan aksara kewirausahaan diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan aksara kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 asy syara Direkturr Pembinaan Pendidikan Ma Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Yulaeelaawa w ti, M.A., Ph.D. NIP. 195 588004091984022001 195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii vii v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II KEGIATAN RINTISAN RUMAH PINTAR ........................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan ................................................................................ D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 1. Persiapan ...................................................................... 2. Pelaksanaan Inkubator Bisnis ........................................ 3. Penilaian ......................................................................

5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 10

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana ..................................................

11 11 11 11


D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan ..................

12 14 16

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

18 18 18 19

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... viii B. Pemeriksaan ........................................................................

20 20 20

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

21

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

22

Lampiran 1. Format Proposal .........................................................

22

Lampiran 2. Format Surat Rekomendasi ..........................................

23

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

24

Lampiran 4. Format Sistematika Penyusunan Proposal ....................

25

Lampiran 5. Format Calon Peserta Didik .........................................

26

Lampiran 6. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/ Nara Sumber Pelaksanaan/Instruktur ..........................

27

Lampiran 7. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan ............................

28

Lampiran 8. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ..

30

Lampiran 9. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan .....

31

Lampiran 10. Format Perjanjian Kerjasama .......................................

33

Lampiran 11. Format Buku Kas ........................................................

38

Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak ....................................

39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna 1 aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,23 persen terdapat satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebanyak enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah



ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. 2 Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-program tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk program Rintisan Aksara Kewirausahaan. Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi persyaratan. Agar Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Rintisan Aksara Kewirausahaan Tahun 2013”.


B. Dasar Hukum Penyaluran bantuan program rintisan aksara kewirausahaan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;


4

11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen Internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakkar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan rintisan aksara kewirausahaan yang dibiayai dari dana bantuan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2013.

BAB II KEGIATAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian

5

1. Aksara kewirausahaan merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar. 2. Bantuan rintisan aksara kewirausahaan adalah bantuan biaya operasional pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha. Bantuan rintisan aksara kewirausahaan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI pada DIPA No. SP/023.05.1.666866/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan adalah lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang memliki potensi usaha dengan melibatkan sekurang-kurangnya 20 orang peserta didik dan memenuhi persyaratan. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat kegiatan rintisan aksara kewirausahaan adalah penduduk usia 15-59 tahun berkeaksaraan rendah yang pernah mengikuti program keaksaraan dasar (yang dibuktikan dengan



SUKMA) dan atau keaksaraan usaha mandiri (yang dibuktikan dengan STSB). Jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang (25% sudah mempunyai usaha dan 75% berminat menjadi wirausaha).

C. Tujuan Kegiatan

6

1. Membentuk/mengembangkan unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. 2. Menciptakan peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan, kelompok maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga.

D. Hasil yang Diharapkan 1. Terbentuk/berkembangnya unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. 2. Terciptanya peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatnya keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga. Indikator keberhasilan: • Lembaga memiliki unit usaha/inkubator usaha dari keterampilan yang dilatihkan/dikembangkan • Sekurang-kurangnya 80% peserta didik menjadi wirausahawan baru atau terlibat sebagai karyawan dalam unit usaha lembaga • Sekurang-kurangnya dua orang yang menjadi peserta didik diikutkan magang dan menjadi narasumber teknis unit usaha.


E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan rintisan aksara kewirausahaan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan kewirausahaan pembentukan/pengembangan inkubator bisnis. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka lembaga penerima bantuan terlebih dahulu harus mendeskripsikan jenis usaha dengan jelas dan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik serta memetakan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan. Tahapan Kegiatan Rintisan 7 Aksara Kewirausahaan sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan a. Menyusun rencana pembentukan/pengembangan inkubator bisnis dan rencana usaha sampai tergambarkan perkiraan keuntungan yang akan dicapai. b. Menyusun strategi dan rencana pembelajaran yang terintegrasi langsung dengan inkubator bisnis yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan, meliputi 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran/pelatihan yang menggambarkan waktu, materi, metode pembelajaran, tutor/instruktur/nara sumber teknis/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) model pendampingan dan rencana tindak lanjut. c. Penataan penguatan kelembagaan meliputi 1) penataan administrasi lembaga inkubator bisnis, misalnya: papan nama inkubator bisnis dan buku administrasi kantor, 2) penyediaan perlengkapan, misalnya map penyimpanan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll, dan 3) pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha yang dilaksanakan. d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak dan mitra terkait. 2. Penyelenggaraan Inkubator Bisnis Merupakan praktek kewirausahaan dengan menerapkan kompetensi keberaksaraan pada proses usaha yang dilaksanakan. Dalam


8

penyelenggaraan inkubator bisnis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan identifikasi jenis usaha. Inkubator bisnis merupakan unit usaha lembaga yang sekaligus menjadi tempat pembelajaran bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, sehingga pada gilirannya dapat berjalan sebagai sentra kewirausahaan masyarakat. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan: a. Penyediaan sarana produksi b. Pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa c. Penyediaan tempat usaha/perdagangan d. Penugasan minimal 2 (dua) orang peserta didik sebagai calon instruktur. e. Pelaksanaan pemasaran/penjualan f. Berbagi pengalaman antara kelompok usaha g. Ikut serta sebagai pengelola inkubator bisnis h. Upaya pengembangan dan jejaring usaha/perdagangan Kegiatan inkubator bisnis ini melibatkan peserta didik dalam praktek usaha yang dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran aksara kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk praktik dengan mengacu kepada implementasi Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri pada usaha mikro yang dikaitkan langsung dengan jenis usaha yang akan dikembangkan. Misalnya, pada standar kompetensi mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki pada usaha produksi sapu lidi, maka materinya mempraktikkan keterampilan sapu lidi atau mendiskusikan masalah-masalah dalam usaha produksi sapu lidi. Kegiatan melibatkan sekurang-kurangnya 20 orang peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebanyak-banyaknya 25% (5 orang) peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha, misalnya pemilik


warung, pedagang keliling, pedagang ternak, pembudidaya jamur, produsen sapu lidi, atau pelaku usaha lainnya b. Sekurang-kurangnya 75% (15 orang) peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha. c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang peserta didik ditugaskan mengikuti pelatihan/magang pada sentra produksi sesuai dengan unit usaha yang akan dikembangkan. Peserta didik kelak menjadi instruktur/narasumber teknis di lembaga. 9 Dalam praktik usaha, peserta didik dapat dikelompokkan menjadi sebanyak-banyaknya 4 (empat) kelompok) sesuai dengan jenis usaha dan peminatan. Terkait dengan pembelajaran usaha, peserta didik terlibat dalam pembelajaran (melalui praktik usaha) sekurang-kurangnya setara dengan 66 jam pembelajaran dan mengacu pada standar kompetensi lulusan aksara kewirausahaan sebagai berikut. NO. 1. 2. 3.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan

4.

Memasarkan produk usaha yang dikembangkan

5.

Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan

6.

Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha

Lembaga perlu melakukan pendampingan terhadap unit usaha yang dikembangkan oleh peserta didik sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Pendampingan difokuskan kepada


10

pengembangan kualitas produk dan pemasaran, atau berdasarkan temuan masalah di lapangan. 3. Penilaian Penilaian pembelajaran dilakukan baik terhadap proses maupun hasil praktik usaha. Alat penilaian pembelajaran dapat berupa lembar observasi/pengamatan kinerja, hasil karya, dan alat evaluasi lain yang relevan, baik yang menyangkut kemajuan hasil usaha maupun kemampuan keberaksaraan. Alat penilaian kemampuan keberaksaraan dapat dikembangkan dalam bentuk tagihan-tagihan berupa portofolio atas usaha yang sedang dikembangkan (misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain). Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat standar keaksaraan usaha mandiri setelah mengikuti pembelajaran aksara kewirausahaan diberikan sertifikat atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara

11

Lembaga penyelenggara rintisan aksara kewirausahaan adalah PKBM atau satuan PNF sejenis yang memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang dapat menyelenggarakan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. 6. Telah berdiri dan aktif sebagai satuan PNF sekurang-kurangnya 3 tahun. 7. Belum pernah mendapat bantuan rintisan aksara kewirausahaan. 8. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) atau sudah terakreditasi.

C. Tata Cara Pengajuan Dana 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran petunjuk teknis ini (lihat Lampiran 4).



12

2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan proposal berakhir tanggal 30 Juni 2013. Apabila kuota masih tersedia, proposal yang diterima melebihi batas waktu tersebut dapat diproses lebih lanjut.

D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/ data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau


b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, atau c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana, atau d. Klarifikasi/konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan setelah melewati proses 13 penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan atau penguatan aksara kewirausahaan. Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama terlampir (lihat Lampiran 10). 5. Peluncuran Dana Proses penyaluran dana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada bagian keuangan Sesditjen PAUDNI. c. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Bagian Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana ke rekening lembaga penerima bantuan.


E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

3.

Alokasi anggaran penyelenggaraan program rintisan aksara kewirausahaan dialokasikan sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) untuk membiayai 30 lembaga atau Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per lembaga. Bantuan ini diprioritaskan pada wilayah koridor pembangunan ekonomi dengan alokasi 5 (lima) lembaga di tiap koridor.

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagai sarana usaha dan pembelajaran

1.

Persiapan

Perincian

a. Penyusun rencana dan jadwalkegiatan yang dituangkan

Proporsi Biaya Maksimal 2,5%

dalam acuan pelaksanaan

b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 2.

Pelaksanaan penataan a. Penataan administrasi lembaga kelembagaan inkubator, seperti: papan nama inkubator, buku administrasi, dll

Maksimal 5%

b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyimpanan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll. c. Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha

b. Tutor, narasumber bidang kebijakan dan tenaga pendamping;

d. Sarana produksi e. Peningkatan produksi barang/jasa f. Tempat usaha/perdagangan g. Pemasaran dan penjualan

4. Komponen yang Dibiayai

Minimal 90%

c. Biaya pelatihan/magang calon instruktur minimal 2 orang dari pesera didik

Komponen penggunaan dana rintisan aksara kewirausahaan tampak pada Tabel berikut ini. 14 Tabel 1. Proporsi Penggunaan Dana Rintisan Aksara Kewirausahaan Menurut Komponen yang Dibiayai No.

a. Biaya manajemen, ATK, bahan ajar/ buku, bahan praktik, dll.

Penilaian/evaluasi dan pelaporan

a. Penilaian portofolio proses Maksimal pembelajaran aksara kewirausahaan 2,5% berupa tagihan tugas-tugas keberaksaraan yang diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan usaha, misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain b. Penyusunan laporan penggunaan dana bantuan, baik substansi maupun keuangan, beserta bukti-bukti pendukungnya

Catatan: Apabila sasaran pada salah satu koridor tidak terserap, maka akan dialihkan ke koridor lain yang membutuhkan.

d. Pembinaan



15

F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Rintisan Aksara Kewirausahaan berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; 16 c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan. b. Melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan; c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rintisan aksara kewirausahaan. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rintisan aksara kewirausahaan. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan Rekomendasi kepada lembaga yang layak. c. Melakukan pembinaan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan.


5. Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga penerima (penyelenggara) kegiatan rintisan aksara kewirausahaan. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola kegiatan rintisan aksara kewirausahaan berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya; e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan laporan 17 penyelenggaraan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan kepada Direktorat Bindikmas.


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

18

A. Pelaporan Lembaga penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan kepada Direktorat Bindikmas. Tujuan laporan adalah untuk mengetahui bahwa: 1) dana bantuan rintisan aksara kewirausahaan diterima oleh lembaga, dan (2) dana bantuaan tersebut telah digunakan oleh lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan. Laporan penerimaan dan penggunaan dana serta laporan penyelenggaraan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubbag Tata Usaha dengan menggunakan format/sistematika masing-masing sebagaimana terlampir (lihat Lampiran 8 dan 9). Laporan penerimaan dana disampaikan segera setelah dana diterima, sedangkan laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan rintisan aksara kewirausahaan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan rintisan aksara kewirausahaan diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.


Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Ikatan Pamong 19 Belajar Indonesia, dan Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan Nasional.

C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tidak memungut dana apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Lembaga penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun 2012, tidak akan dinilai untuk proses penerima bantuan kegiatan tahun 2013. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan 20

Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan 21 acuan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pengajuan dan penyaluran bantuan rintisan aksara kewirausahaan sesuai dengan peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN KEGIATAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013 22

Lampiran 2. Format Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ================================================ SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... dengan ini menyatakan bahwa:

Diajukan Oleh:

.......................................................................................................... (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)

Nama Lembaga : ......................................................................... Alamat : ......................................................................... Nama Ketua : ......................................................................... No. Tlp/HP/Faks.: ........................................................................ E-mail : ......................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......................................... 2013 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota*) …...............

(.................................................) *) Coret yang tidak perlu



23 2

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

24

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : …………………...........……………………… Alamat Lembaga : …………………......…………………………. Nama Ketua : …………………......…………………………. Telp./HP/Faksimili : …………………......…………………………. E-mail : ........................................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan rintisan aksara kewirausahaan sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi) 3. Membuat dan menyampaikan laporan yaitu: a. Surat pemberitahuan dana telah diterima disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. ………………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 (…………..………………….)


Lampiran 4. Format Sistematika Penyusunan Proposal 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil yang Akan Dicapai 2. Profil Lembaga a. Identitas Lembaga (alamat lengkap) b. Struktur Kepengurusan c. Sarana dan Prasarana 25 d. Pendidik dan tenaga kependidikan dan SDM lainnya e. Kegiatan yang telah dilakukan f. Kemitraan yang telah dilakukan g. Prestasi yang dimiliki 3. Rencana Kegiatan a. Persiapan b. Sasaran c. Lokus d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) e. Sarana dan Prasarana f. Jadwal Pelaksanaan g. Rencana Kegiatan Pembelajaran h. Rencana Penilaian 4. Penutup LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga 2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang masih aktif 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa (hard dan softcopy); 5. Daftar pengelola, tutor/nara sumber teknis (NST)/instruktur, dan pendamping yang terlibat. 6. Foto dokumentasi (hard dan softcopy) papan nama, sekretariat lembaga, struktur organisasi, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya.


Lampiran 5. Format Calon Peserta Didik

Lampiran 6.

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

26

Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis/Instruktur DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/ NARASUMBER TEKNIS/INSTRUKTUR

RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

Nama Lembaga : ............................................................................ Lokasi Penyelenggaraan : ............................................................................ No

Nama Peserta Didik

L/P

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

NAMA LEMBAGA : .......................................................................... Pekerjaan

No

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

Nama

Umur

L/P

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket

4.

5

5.

dst

.............,......................., 2013 Mengetahui: Ketua Lembaga

Ketua Rt/Rw/ Kepala Desa/Lurah*)

dst

. . . . . . . . . . ....... . . 2013 Ketua Lembaga Tanda tangan dan stempel

Tanda Tangan, Stempel

( (

Nama jelas

)

(

Nama Terang

)

Nama jelas )

*) coret yang tidak perlu



27

Lampiran 7. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan

b) Pendampingan pasca pembelajaran:

Acuan Pelaksanaan Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan

NO

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/ bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN

(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN

28

29

(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) C. TUJUAN KEGIATAN

(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) 3. Rencana Penilaian

D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

WAKTU

PARTISIPAN

NO

JENIS PENILAIAN WAKTU

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

1

Penilaian proses

2

Sosialisasi kegiatan

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

2. Pembelajaran, Pendampingan:

ALAT/ TEKNIK INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN PENILAIAN

a) Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.



Lampiran 8. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana KOP LEMBAGA ===================================================== Laporan Penerimaan Dana Dan Penggunaannya

30

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………… Alamat Lembaga : ...………………………………………………………. Nama Ketua : …...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. : ..……………………………………………….………. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan, melalui transfer bank pada rekening nomor ........................ atas nama ...................... pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan, sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 (……….........…..………….) Ketua lembaga,


Lampiran 9. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan a. Sampul Laporan Laporan Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan

31

Oleh: …………………………………. (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)

b. Format/Sistematika Laporan Penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan Kata Pengantar Daftar Isi 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran/Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil yang akan Dicapai/Indikator Keberhasilan


32

2. Pelaksanaan Kegiatan a. Persiapan 1) Sasaran 2) Lokus/lokasi 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) 4) Sarana prasarana 5) Jadwal b. Pelaksanaan 1) Inkubator bisnis 2) Kegiatan pembelajaran c. Penilaian 1) Penilaian inkubator bisnis 2) Penilaian pembelajaran 3. Hasil yang dicapai 4. Penggunaan Dana*) 5. Masalah dan Tantangan 6. Kesimpulan dan Saran 7. Penutup Lampiran: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Rekapitulasi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Sertifikat hasil pembelajaran (seperti STSB) 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) *) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana format berikut).

Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan sebagai arsip lembaga.


Lampiran 10. Contoh Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : .......................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270a 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


33

2. Nama : …………………………................................................ Jabatan : …………………………................................................ Alamat : …………………………................................................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan 34 pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; 35 e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan.

1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………… (………………… ), untuk membentuk/mengembangkan unit usaha/indikator bisnis dan membelajarkan minimal 20 peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor ………………….. tanggal …………… dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : NPWP :

Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan;



4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 36

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

37

Drs. Pahala Simanjuntak, MM

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan.



Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak

Lampiran 11. Format Buku Kas

BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS UMUM

BULAN:………………………………………

38

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TANGGAL 1

: : : : : :

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

3

4

5

6

7

No Tanggal 1

2

: : : : : :

39

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

............................. 2013 Dibuat oleh: Bendahara,

Mengetahui: Ketua Lembaga, Stempel Lembaga _________________ Nama jelas

___________________ Nama jelas

Nama Terang



CATATAN:

40


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents