Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/ Wanita (PSG/W)

kepentingan dalam bidang pendidikan lainnya untuk berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Capaian kinerja layanan kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusatamaan gender bidang pendidikan tahun 2012 adalah 57,34%, lebih tinggi dari target Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014, 54%. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat iv secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau 6.401.522 orang, di mana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar yang



berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri, dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga persentase kabupaten kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W). Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina/penyelenggara dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 a yar as Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat,

Yulae aeellaawati, a Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D. NIP19588040919840220 2 01 NIP.195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii vii v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 4 6

BAB II PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI GENDER/WANITA (PSG/W) ...................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

7 7 7 7 7 8 8 10

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Proses Penyaluran Bantuan ................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana ......................

16 16 16 17 18 21 22


BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

27 27 28 29

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

30 30 30

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

31

viii Lampiran–Lampiran ...............................................................................

32

A. Latar Belakang

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................

32

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ..............................................

37

Lampiran 3. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal .........

38

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi .........................................

40

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......

41

Lampiran 6. Format Surat Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya ....................................................

42

Lampiran 7. Format Rencana Penggunaan Dana .............................

43

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: 1) memahami masalah, 2) menilai tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4) mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan lingkungan, memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.

Lampiran 8

Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan .........................................

44

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ..........

46

Lampiran 10. Format Acuan Buku Kas Umum .................................

47

Lampiran11. Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak .....

48

Lampiran 12. Format Profil Lembaga ................................................

49


BAB I

PENDAHULUAN

1

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Peningkatan Kualitas, Kesetaraan Pendidikan yang nondiskriminatif, dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban tersebut antara lain meliputi: pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan


pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan layanan pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: swamanajemen, lingkungan sepanjang hayat, menghargai norma, nilai dan budaya, program berbasis kebutuhan, masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program, pemberdayan sebagai ciri 2 utama, berakar pada nilai-nilai sosial, berbasis pengalaman, partisipatif, demokratis, serta berbasis kecakapan hidup. Salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2013 adalah memberikan layanan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita PSG/W) yang merupakan upaya untuk memfasilitasi lembaga yang berada di perguruan tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaran gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam upaya pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Kegiatan ini didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini masih ada kecenderungan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah masih adanya stereotipe (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, dimana perempuan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, terlebih pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi miskin. Kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender. Bias gender diawali dengan perilaku ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga yang akhirnya berdampak perilaku bias interaksi sosial di masyarakat yang lebih luas. Perilaku bias gender di dalam keluarga dapat dilihat dari: pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi, serta pada berbagai interaksi lainnya. Kondisi tersebut diperkuat dengan legitimasi budaya yang meninggikan salah satu jenis kelamin dan merendahkan jenis kelamin lainnya.


Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Mulai tahun 2003 sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2008, dan sampai dengan akhir tahun 2012 sudah menjangkau 285 3 kabupaten/kota. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota. Komponen strategis yang selama ini telah menjadi mitra untuk melakukan PUG Bidang Pendidikan adalah Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W). Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) telah menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Khusus untuk bidang pencegahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator Subgugus Tugas di Pemerintah Pusat, sejak tahun 2008 telah menginisiasi dinas pendidikan di beberapa kabupaten/kota untuk membentuk Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), baik di daerah pengirim maupun di daerah transit. Untuk menguatkan dan memperluas implementasi kedua program di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2013 akan menggandeng Pusat Studi Gender/Wanita yang berada di Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator, pelatih, dan nara sumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilan dan


kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasi dan advokasi yang diberikan oleh PSG/W dapat berupa penyediaan nara sumber, pelatih, dan fasilitator program. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) yang berada di Perguruan Tinggi dan pihak terkait dalam pengajuan dan pengelolaan bantuan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSG/W tahun 2013, disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4 Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W)”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011. 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. 7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.


8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 5 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014.


C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi para lembaga PSG/W dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan kegiatan, serta melaksanakan program kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara akuntabel dan 6 transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga penyelenggara kegiatan. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kegiatan.

BAB II KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI GENDER/ WANITA (PSG/W) A. Pengertian 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita 7 (PSG/W) yang berada di Perguruan Tinggi merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSG/W sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan untuk mendukung program pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan program pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 2. Bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan PSG/W merupakan bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga PSG/W untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan kegiatan.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini adalah lembaga Pusat Studi Gender/ Wanita (PSG/W) yang berada di Perguruan Tinggi. 2. Penerima Manfaat Sasaran atau penerima manfaat pemberian bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini adalah: a. pemangku kepentingan pengembangan layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota; dan



b. lembaga/organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat seperti: pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG), pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

C. Tujuan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSG/W sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang 8 pendidikan di perguruan tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk: 1. mendukung dan memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 2. membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kabupaten/kota yang dipilih sebagai binaan; 3. melakukan pendampingan terhadap pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan; dan, 4. mendukung dan memfasilitasi lembaga/organisasi masyarakat untuk mengimplementasi dan mengembangkan program pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG), pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini adalah: 1. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas PSG/W sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di perguruan tinggi, yang ditandai dengan:


a. tersedianya dan meningkatnya sumber daya manusia di lembaga PSG/W sebagai focal point untuk mendukung implementasi PUG bidang pendidikan, PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota; b. meningkatnya kualitas layanan PSG/W dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota; dan, 9 c. meningkatnya kualitas layanan PSG/W dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota. 2. terbentuknya pokja PUG bidang pendidikan dan subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota binaan serta terealisasinya berbagai kegiatan, yang ditandai dengan: a. terbitnya Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan dan Subgugus Tugas Pencegahan TPPO; b. tersedianya sejumlah focal point gender dan Pencegahan TPPO di dinas pendidikan kabupaten/kota dan SKPD terkait lainnya; c. tersusunnya rencana aksi daerah (kabupaten/kota) untuk PUG Bidang Pendidikan dan Pencegahan TPPO; d. tersusunnya profil gender bidang pendidikan di kabupaten/kota. e. tersusunnya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk PUG Bidang Pendidikan dan Pencegahan TPPO; dan, f. tersedianya data dan informasi tentang pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan perdagangan orang di kabupaten/kota sasaran kegiatan.


E. Deskripsi Kegiatan Setiap lembaga PSG/W perguruan tinggi yang mendapat bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini, berkewajiban untuk: 1. memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekurang-kurangnya di 2 (dua) kabupaten/kota terdekat di wilayahnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 10 a. belum memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan, dan Subgugus Tugas Bidang Pencegahan TPPO; b. prioritas bagi kabupaten/kota yang memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi, baik sebagai daerah pengirim maupun transit; dan, c. terdapat isu-isu gender dalam bidang pendidikan, dan isu-isu perdagangan orang (trafiking). 2. melakukan pendampingan terhadap lembaga/organisasi masyarakat (minimal 3 lembaga) penyelenggara program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya (prioritas) bagi lembaga/organisasi yang memperoleh bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2011 atau tahun 2012, yaitu: a. pembelajaran pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan; b. pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG); c. peningkatan budaya tulis melalui koran ibu; dan, d. pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh PSG/W, antara lain meliputi:


1. Peningkatan Kapasitas PSG/W sebagai Pusat Sumber Belajar PUG dan PTPPO Perkembangan perangkat sistem PUG Bidang Pendidikan mebutuhkan sejumlah focal point dan nara sumber yang dapat menjadi mitra dinas pendidikan kabupaten/kota. Beberapa perangkat sistem PUG Bidang Pendidikan di antaranya adalah. a) Gender Analysis Pathway, b) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, c) Penyusunan TOR yang responsif gender dan Gender Budget Statement, d) Audit Gender, dan e) Perangkat Implementasi PUG pada satuan pendidikan. Di samping itu, isu tentang ketertinggalan laki-laki dalam preatasi 11 akademik menyebabkan perhatian tentang pengarusutamaan gender dalam mutu pendidikan adalah advokasi terhadap kelompok laki-laki melalui boy education. Afirmasi ini diharapkan memberikan dorongan bagi laki-laki untuk mencapai prestasi akademik yang sama baiknya dengan perempuan. Untuk mewujudkan semua bidang keahlian tersebut, PSG/W diharapkan melakukan peningkatan kapasitas diri (self capacity building) melalui workshop dan pelatihan atau mengundang pihak luar yang kompeten untuk membantu PSG/W dalam memberdayakan diri sesuai dengan kebutuhan perangkat sistem implementasi PUG Bidang Pendidikan. Di samping itu, PSG/W juga mengembangkan diri menjadi pusat sumber belajar dan layanan untuk melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melalui penyediaan sumber belajar, fasilitator, instruktur, atau bidang keahlian lainnya yang terkait. 2. Pendampingan pada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Implementasi PUG Bidang Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan karena dana untuk peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat masih terbatas. Padahal apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008


12

tentang Implementasi PUG dalam Pembangunan di Daerah, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah (termasuk di dalamnya kabupaten/kota) berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk PUG Pembangunan (termasuk PUG Bidang Pendidikan). Dibutuhkan upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dari pemangku kepentingan di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan. Kegiatan dapat dilakukan melalui lokakarya yang mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota untuk merancang strategi PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota. Hasil lokakarya ini dapat dijadikan dasar bagi PSG/W dalam melakukan pendampingan terhadap dinas pendidikan dalam mengimplementasikan PUG pada bidang pendidikan mulai dari pengambil kebijakan sampai dengan satuan pendidikan. Dalam melakukan implementasi PUG Bidang Pendidikan diperlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sebagai upaya untuk perencanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. 3. Pendampingan pada Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten/Kota Sebagai perwujudan dari pengalaman melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, PSG/W diharapkan mengembangkan program dan kegiatan yang memperkuat jaringan pemberdayaan dan pencegahan tindak pidana pergangan orang. Penguatan jaringan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga yang selama ini berkiprah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pencegahan TPPO, baik pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Hasil kegiatan berupa peta program, peta permasalahan dan kondisi pemberdayaan perempuan dan pencegahan TPPO, dan rencana aksi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 4. Pendampingan pada lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat yang terkait


dengan PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain. Hal ini diperlukan karena umumnya lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan masyarakat tersebut, memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga ahli di bidang program tersebut, sehingga sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, advokasi dan konsultasi dengan pihak PSG/W. Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti tersebut di atas, dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 13 1. Identifikasi dan seleksi kabupaten/kota sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan minimal 2 (dua) kabupaten/kota terdekat dengan lokasi lembaga PSG/W, yang akan dijadikan sebagai sasaran atau lokasi kegiatan. Pemilihan terhadap ketiga kabupaten/kota tersebut harus didasarkan pada kriteria seperti yang telah dijelaskan di atas. Di samping mengidentifikasi dan menentukan kabupaten/kota sebagai fokus sasaran kegiatan, juga perlu dilakukan identifikasi dan seleksi terhadap lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat yang terkait dengan pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain di wilayah kabupaten/kota tersebut, sesuai kriteria yang telah dijelaskan di atas. 2. Sosialisasi Tahapan berikutnya yang perlu dilaksanakan oleh lembaga PSG/W adalah melakukan sosialisasi kepada para pejabat pemerintah daerah, tokoh agama/masyarakat, serta masyarakat setempat (dimana lokasi program diselenggarakan). Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menginformasikan tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara


14

langsung atau melalui surat edaran, pamflet/leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat. Lembaga PSG/W secara intensif harus melakukan sosialiasi secara internal di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota, karena instansi tersebut diharapkan sebagai ujung tombak (leading sektor) dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap lembaga/organisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang telah ditentukan sebagai bagian dari sasaran program PSG/W. 3. Merumuskan dan menyusun kegiatan Dengan mengacu pada tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan seperti diuraikan di atas, maka lembaga PSG/W sebagai pelaksanaan kegiatan perlu menyusun kegiatan. Kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan spesifik penerima manfaat, yang sekurang-kurangnya terdapat 4 kegiatan utama, yaitu. a) penguatan internal untuk penyediaan sumber daya pendukung untuk implementasi PUG Bidang Pendidikan, b) fasilitasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan, c) penguatan subgugus tugas pencegahan TPPO, dan d) dan fasilitasi dan advokasi terhadap lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kegiatan pendidikan masyarakat lainnya. 4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan kegiatan, perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga PSG/W harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Apabila masih ada sarana dan


prasarana yang belum dapat disediakan, maka lembaga PSG/W dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Berbagai jenis sarana dan prasarana atau bahan dan media pembelajaran atau pelatihan yang harus disiapkan, antara lain: buku pegangan atau modul, alatalat tulis, gambar/poster, OHP, dan peralatan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan di lapangan. 5. Pelaksanaan Kegiatan Program kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan 15 dana diterima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu disusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada rumusan kegiatan yang telah disusun, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran kegiatan. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pelatihan sebaiknya dilakukan secara partisipatif, dialogis, tidak diskriminatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan interaksi antara pelatih/nara sumber teknis dengan peserta kegiatan. Dalam setiap pertemuan, pengelola kegiatan harus membuat daftar hadir peserta, dan melakukan evaluasi hasil kegiatan. Semua dokumen pelaksanaan kegiatan, agar didokumentasikan secara tertib dan teratur.


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang; 7. memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; dan, 8. dapat menyediakan tenaga pelatih/nara sumber, sesuai dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan.

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan A. Lembaga Penyelenggara 16

Adapun lembaga penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W sebagai penerima dana bantuan ini adalah lembaga Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) yang berada di 5 (lima) perguruan tinggi yang berlokasi di 5 (lima) provinsi, yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan layanan pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kelima perguruan tinggi calon penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang belum pernah mengakses program pada tahun sebelumnya.

B. Persyaratan Lembaga Persyaratan PSG/W sebagai lembaga penerima bantuan dana penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W; 6. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberi layanan


1. Penyusunan Proposal 17 Untuk memperoleh dana bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W, lembaga harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lihat lampiran 3) dan dilampiri persyaratan yang diperlukan, seperti: rekomendasi dinas pendidikan provins, legalitas lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopy NPWP atas nama lembaga, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan. 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat tanggal 31 Juli 2013. Apabila pagu anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan setempat.


D. Prosedur Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 18

a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar PSG/W yang dianggap layak sebagai nominasi calon PSG/W penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap PSG/W sebagai calon penyelenggara program peningkatan kapasitas kelembagaan PSG/W. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.


Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang PSG/W yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap PSG/W yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. 19 c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada PSG/W calon penerima bantuan dana atau kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan lembaga PSG/W sebagai penerima dana Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap PSG/W sebagai calon penerima bantuan dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat daftar nominasi calon lembaga penerima bantuan dan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan perguruan tinggi sebagai penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


PSG/W. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua Lembaga PSG/W sebagai Pihak Kedua, dengan menggunakan Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lihat lampiran 1), berikut penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 20

5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran dana kepada Lembaga PSG/W (penerima dana penyelenggaraan kegiatan), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga PSG/W, Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W, kuitansi, dan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan pada nomor 4 di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI, Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III melalui Bank Operasional KPPN mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga PSG/W.

e. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana masuk ke rekening lembaga, Ketua lembaga PSG/W harus memberitahukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bahwa dana bantuan sudah diterima (surat pernyataan), dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Adapun mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: 1. Alokasi Dana 21 Alokasi bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W pada tahun 2013 tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 5 lembaga PSG/W yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga, akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel di bawah ini. No.

Komponen Pembiayaan

1.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W sebagai pusat sumber belajar, melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya.

Proporsi Penggunaan Maksimal 20%

d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua lembaga PSG/W yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga PSG/W penerima bantuan.



2.

Pendampingan terhadap Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih, antara lain melalui: pelatihan, rapat/ konsultasi/ koordinasi/ pertemuan, penyusunan profil pendidikan, data terpilah, rencana aksi PUG sebagai bagian dalam rangka peningkatan mutu program PUG di kabupaten/kota

3.

Pendampingan terhadap Subgugus Tugas Minimal 25% Pencegahan TPPO Kabupaten/Kota, antara lain melalui: rapat/kosultasi/koordinasi/lokakarya pemetaan masalah perdagangan orang, penyusunan rencana aksi daerah, dan kegiatan lainnya yang mendukung terhadap penguatan kapasitas subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota

22

Minimal 30%

4.

Pendampingan terhadap lembaga/organisasi Minimal 15% masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat yang terkait dengan program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain, melalui kegiatan pelatihan, bimbingan, advokasi, konsultasi

5.

Manajemen pengelolaan program

23

Maksimal 10%

Rincian alokasi penggunaan dana, sebagaimana yang tertera pada lampiran 7 tentang forat recana penggunaan dana

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Adapun mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Penjelasan Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Bantuan Ditbindikmas Tahun 2013 1. Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud: a. Menyusun petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan kegiatan Ditbindikmas. b. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ 24 Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. c. Melakukan pencatatan/registrasi atas proposal yang masuk. d. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal yang masuk. e. Melakukan verifikasi terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengajukan proposal. f. Melakukan pendampingan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila diperlukan). g. Menerbitkan SK penetapan Lembaga/Satuan PNF calon penerima bantuan, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. h. Menandatangani dan mengirimkan akad kerja sama kepada lembaga/satuan PNF penerima dana bantuan. i. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN. j. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.


2. Lembaga/Satuan PNF: a. Menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis pengajuan, penyaluran dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan kegiatan. b. Mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi. c. Mengirimkan proposal ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud, setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas 25 Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. d. Menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan proposal dan Petunjuk Teknis. e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bukti penggunaan dana bantuan sesuai petunjuk teknis (lihat lampiran 8 dan 9). f. Mengirimkan laporan ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud , Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Kementerian Keuangan (KPPN): a. Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Ditbindikmas. b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga melalui bank penyalur. 4. Bank Operasional KPPN: a. Mentransfer dana bantuan ke rekening Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. b. Berkoordinasi dengan Ditbindikmas tentang perkembangan penyerapan/pencairan dana kepada Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.


26

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Lembaga/Satuan PNF. b. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga/Satuan PNF yang dipandang layak (sesuai lampiran 4). c. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF yang diberikan rekomendasi, dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. d. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan. 6. Dinas Pendidikan Provinsi: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Pemangku Kepentingan, dan Lembaga/Satuan PNF. b. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF (per kabupaten/ kota) yang telah diberikan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mengirimkan ke Ditbindikmas. c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

27

Setiap lembaga PSG/W penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W, wajib menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diterima dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat tanggal 7 Desember 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Laporan memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil-hasilnya, dan pendampingan, serta laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Laporan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dengan menggunakan sistematika sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini, antara lain memuat tentang: 1. sasaran penerima manfaat; 2. tujuan pelaksanaan kegiatan; 3. jadwal pelaksanaan kegiatan; 4. hasil pelaksanaan kegiatan, yang meliputi persiapan, kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian; 5. masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan; dan 6. rincian penggunaan dana.



Bagi lembaga PSG/W yang belum dapat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena alasan keterlambatan penerimaan bantuan, sehingga program kegiatan masih berlangsung atau belum selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan paling lambat tanggal 15 Desember 2013, dan antara lain memuat tentang: • kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan; dan, 28 • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan lengkap hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemantauan Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap PSG/W penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W. 2. Dinas Pendidikan Provinsi, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap PSG/W penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi kegiatan dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.


C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan. 2. Lembaga PSG/W penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2012 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan 29 peningkatan kapasitas kelembagaan pusat studi gender/wanita tahun 2013. 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara kegiatan wajib mengajukan adendum/perbaikan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara. 5. Lembaga PSG/W yang ditetapkan sebagai penerima dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku; c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan. 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


30

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


D

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan 31 Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/W ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para lembaga PSG/W penerima bantuan sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan PSG/W ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected] atau Website: http///www.paudni. kemdikbud.go.id/bindikmas.


Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ......./B4/MS/2013 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN

32

PUSAT STUDI GENDER/WANITA (PSG/W) .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI GENDER/WANITA (PSG/W) TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan

: Drs. Pahala Simanjuntak, MM : 195901181985031003 : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat

: ………………………… : ………………………… : …………………………


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) .........……… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat 33 Studi Gender/Wanita (PSG/W). PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSG/W sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di perguruan tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk: 1. mendukung dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 2. melakukan pendampingan terhadap pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota dalam pengelolaan kegiatan; 3. mendukung dan memfasilitasi lembaga/organisasi masyarakat untuk mengimplementasi dan mengembangkan layanan pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.


Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses pencairan dana bantuan untuk PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama dan dokumen kelengkapan lainnya ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 34 oleh PIHAK KEDUA; d. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan kegiatan; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ditbindikmas, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, dan mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang berwenang.


1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan 35 dan Kebudayaan Tahun 2013, DIPA-023.05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan kode anggaran …………….. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah.


2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 36 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PROPOSAL PENGAJUAN, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI GENDER/WANITA (PSG/W) TAHUN 2013 37 3

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Diajukan Oleh:

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Lampiran 2. Format Sampul Proposal

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,-


Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................


Lampiran 3: Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber 38 daya yang tersedia sesuai rencana kegiatan yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. Dasar pelaksanaan kegiatan C. Sasaran/penerima manfaat kegiatan D. Tujuan kegiatan E. Hasil yang akan dicapai/indikator keberhasilan

B. Pelaksanaan: • Rencana program dan kegiatan C. Rencana Tindaklanjut • Rencana tindaklanjut kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan Lembaga PSG/W. 39 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas lembaga PSG/W. 5. Profil lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Identitas lembaga (nama lengkap, alamat jelas, dan legalitas lembaga) B. Susunan kepengurusan C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Pendidik dan tenaga ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program/kegiatan yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan G. Prestasi yang dimiliki BAB III RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan: 1. Lokus sasaran kegiatan 2. Objek dan lokasi sasaran kegiatan 3. Sarana dan prasarana yang akan digunakan 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan 5. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana)



Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) SURAT REKOMENDASI Nomor: ....................

40

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2013 Kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel

(..................................................) *) coret yang tidak perlu


KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan: a. Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

(…………..………………….)


41 4

Lampiran 6: Format Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya

Lampiran 7: Format Rencana Penggunaan Dana FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENERIMAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA

42

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………… Jabatan : ………………………………………… ………………………………………… Alamat Lembaga : ………………………………………… Nomor Telepon/HP/Fax : ………………………………………… dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), sesuai sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

No (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

....…………………….. 2013 Yang membuat pernyataan, Materai 6000

( ............................)


Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan kegiatan: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst. Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................


43

Lampiran 8: Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN ENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI GENDER/WANITA (PSG/W) TAHUN 2013 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program 44 • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telepon/Fax/HP/ Email • Bulan/ Tahun Laporan

: .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan) 3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan


7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP 45 LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


Lampiran 9: Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana

Lampiran 10 : Format Acuan Buku Kas Umum

FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No 01

02 46

03 04 05 06

07

08

09

Rincian Pengeluaran Identifikasi dan seleksi objek/lokasi program: ……………………… ATK WB dan Penyelenggaraan: …………………… Pengadaan alat dan bahan: ……………………… Pelaksanaan Pelatihan: ……………………… Penyelenggaraan kegiatan: ……………………… Transport tenaga ahli/ pelatih/nara sumber: ……………………… Dokumentasi dan sosialisasi: ……………………… Penilaian dan evaluasi program: ……………………… Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan ……………………… Jumlah

Jumlah (Rp)

Tanggal Bukti SPJ Pengeluaran Daftar dan Ttd. 31 Juli 2013 Penerimaan

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

Nota & kwitansi 02 Agustus 2013 47

Nota & kwitansi 05 Agustus 2013 Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi Daftar dan Ttd. Penerimaan

14 September 2013 01 September 2013 12 Oktober 2013

Nota & kwitansi 10 November 2013

Daftar dan Ttd. 20 November 2013 Penerimaan Ttd. Penerimaan 01 Desember 2013 dan Nota & kwitansi

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal ≥ Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.



Lampiran 12: Format Profil Lembaga

Lampiran 11: Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

PROFIL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama Lembaga/ Organisasi 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/ E-mail 4. Tanggal Berdiri

48

49

5. Akte Notaris/ Perijinan 6. Rekening Bank

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥ Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. ......................... ,2013

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


7. NPWP 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1.

Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

2.

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2

....... m2 Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


3.

50

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola

F.

PRESTASI YANG DIMILIKI 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

• Tenaga Administrasi

No.

• Tenaga Tutor

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

• Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ……… • ………

2. Penghargaan yang pernah diperoleh

• ……..

No.

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

• ........................

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

• ........................ • ........................ Jumlah



51

CATATAN:

52


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents