Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

BAB II PROFIL INSTANSI

A. Sejarah Singkat UPT Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurusi pengelolaan pajak dan pendapatan daerah di bawah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi “Direktorat Keuangan”. Dengan demikian, tentu bagian Pajak Pendapatan Daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah. Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU, maka terhitung sejak 1 April 1975 Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi “Direktorat Pendapatan Daerah”. Pada tanggal 1 September 1975 Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II di seluruh Indonesia, maka dengan demikian Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah”. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah dengan membentuk cabang dinas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

10 Universitas Sumatera Utara

11

NegeriKUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 dibentuklah cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I diseluruh Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Sumatera Utara. Semula pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1967, yang mulai diberlakukan 31 Maret 1976 setelah Otonomi Daerah. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/S tanggal 22 Nopember 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut sebutan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dirubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dirubah menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Mengingat luasnya wilayah pengelolaan pajak Provinsi Sumatera Utara, maka sejak dibentuk tanggal 1 September 1975 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara bertahap dilakukan pembentukan/pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Corner, dan Gerai atau yang sebelumnya disebut cabang dinas, yaitu: a. UPTD/SAMSAT 1.UPTD / SAMSAT Medan Utara 2.UPTD / SAMSAT Medan Selatan 3.UPTD / SAMSAT Binjai 4.UPTD / SAMSAT Stabat 5.UPTD / SAMSAT Lubuk Pakam

Universitas Sumatera Utara

12

6.UPTD / SAMSAT ebing Tinggi 7.UPTD / SAMSAT Kabanjahe 8.UPTD / SAMSAT Sidikalang 9.UPTD / SAMSAT Kisaran 10. UPTD / SAMSAT Rantau Prapat 11. UPTD / SAMSAT Pematang Siantar 12. UPTD / SAMSAT Balige 13. UPTD / SAMSAT Nias 14. UPTD / SAMSAT Sibolga 15. UPTD / SAMSAT Padang Sidempuan 16. UPTD / SAMSAT Panyabungan 17. UPTD / SAMSAT Tarutung 18. UPTD / SAMSAT Tanjung Balai 19. UPTD / SAMSAT Pangkalan Brandan 20. UPTD / SAMSAT Kota Pinang 21. UPTD / SAMSAT Sibuhuan 22. UPTD / SAMSAT Serdang Bedagai 23. UPTD / SAMSAT Aek Kanopan 24. UPTD / SAMSAT Barus 25. UPTD / SAMSAT Natal 26. UPTD / SAMSAT Gunung Tua 27. UPTD / SAMSAT Perdagangan 28. UPTD / SAMSAT Pangururan 29. UPTD / SAMSAT Salak


13

30. UPTD / SAMSAT Teluk Dalam 31. UPTD / SAMSAT Dolok Sanggul 32. UPTD / SAMSAT Lima Puluh

b. SAMSAT CORNER 1. SAMSAT Corner Sun Plaza (25/08/2008) 2. SAMSAT Corner Plaza Medan Fair (19/05/2009) c. SAMSAT GERAI 1. SAMSAT Gerai Marelan 2. SAMSAT Gerai Indrapura 3. SAMSAT Gerai Perbaungan 4. SAMSAT Gerai Pinang Sori 5. SAMSAT Gerai Kampung Pajak 6. SAMSAT Gerai Tembung 7. SAMSAT Gerai Tanjung Morawa

d. SAMSAT BUS KELILING 1. SAMSAT Bus Keliling Medan Utara 2. SAMSAT Bus Keliling Medan Selatan 3. SAMSAT Bus Keliling Lubuk Pakam 4. SAMSAT Bus Keliling Stabat 5. SAMSAT Bus Keliling Pematang Siantar 6. SAMSAT Bus Keliling Tebing Tinggi 7. SAMSAT Bus Keliling Aek Kanopan 8. SAMSAT Bus Keliling Lima Puluh


14

9. SAMSAT Bus Keliling Kisaran 10. SAMSAT Bus Keliling Rantau Prapat 11. SAMSAT Bus Keliling Padang Sidempuan 12. SAMSAT Bus Keliling Binjai 13. SAMSAT Bus Keliling P. Brandan 14. SAMSAT Bus Keliling Kabanjahe e. SAMSAT DRIVE THRU 1. SAMSAT Drive Thru Bank Sumut

Dalam perkembangannya, pada beberapa UPTD ini terdapat organisasi SAMSAT.

SAMSAT

merupakan

singkatan

dari

“Sistem

Administrasi

Manunggal Satu Atap” yang dibentuk pada tahun 1976. Keputusan pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menhankam, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 September 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antar Daerah Provinsi, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga terbentuklah Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut dengan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT). Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan intergratif dilakukan oleh tiga instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai objek dana yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah


15

Provinsi Sumatera Utara dengan kode “BK”.Instansi yang terkait dalam kantor bersama SAMSAT yaitu: 1. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDA; 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Provinsi; 3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara (persero). Berdirinya Kantor Bersama SAMSAT ditujukan sebagai pelaksana dengan tugas membuat atau merancang konsep-konsep untuk memberdayakan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara efektif dengan tujuan sebagai berikut: 1. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara; 2. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB; 3. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Sumatera Utara yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara; 4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor. Adapun visi UPT SAMSAT Medan Utara ialah Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologidengan motto Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku. Misi UPT SAMSAT Medan Utara ialah: 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat


16

2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas Sumber : UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau(2014)

Dalam mencapai misinya, strategi yang dijalankan UPT SAMSAT Medan Utara adalah: 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat a. Menyederhanakan sistem dan prosedur b. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten c. Sosialisasi yang berkesinambungan d. Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat 2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor a. Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan bermotor b. Meningkatkan teknologi dan pengarsipan dan kendaraan bermotor c. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara a. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efesien b. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan 4. Meningkatkan sumber daya manusia a. Meningkatkan disiplin dan etos kerja b. Meningkatkan kompetensi c. Meningkatkan kesejahteraan


17

UPT SAMSAT Medan Utara berkomitmen secara terus-menerus memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen mutu dengan tujuan pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Sumber : UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau(2014)

B. Struktur Organisasi UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau Medan Agar dapat memberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang seimbang maka perlu dibentuk struktur organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien, sistematis, dan terkoordinir. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antar individuindividu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organiasasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kantor UPT SAMSAT Medan Utara menerapkan sruktur lini dan staf. UPT SAMSAT Medan Utara ini dipimpin oleh seorang kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. UPT SAMSAT Medan Utara terdiri dari 5 seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Adapun seksi-seksi itu terdiri dari: 1. Seksi Air Bawah Tanah (ABT)/ Air Permukaan Umum (APU),


18

2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 3. Seksi Pendapatan Lain-lain (PLL), 4. Seksi Retribusi, dan 5. Seksi Pajak Angkutan di Atas Air (PA3)/Bea Balik Nama Angkutan di Atas Air (BBNA3). Ka. UPT

Kasubag Tata Usaha

Kasi

Kasi

Kasi

Kasi

Kasi

PKB

PLL

ABT/APU

Retribusi

PA3/BBNA3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau Medan Sumber: UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau (2014)


19

C. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mengoptimalkan sumber pemasukan dan sumber dana terhadap pendapatan daerah untuk keperluan pembiayaan pemerintah daerah maka Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah provinsi dan tugas tersebut adalah dekonsentrasi di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Membantu segala kegiatan-kegiatan dan fungsi Dinas pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan; 2. Memberi laporan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan tembusan disampaikan kepada Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara; 3. Memberikan data dan informasi serta saran-saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada di dalam wilayah kerja yang bersangkutan; 4. Menyelesaikan koordinasi dan kerja sama dengan Bupati/Walikota serta instansi terkait lainnya dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Sumber : UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau(2014)


20

Dalam menghasilkan tugas-tugas pokok tersebut, maka sesuai dengan struktur organisasi UPT Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain telah ditentukan tata kerja serta tugas di lingkungan UTP Medan Utara yang terdiri dari: 1. Kepala UnitPelaksana Teknis Tugas dan Fungsi: a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberdayaan sumber daya manusia b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing c. Menyempurnakan

konsep

standar-standar

pendapatan

potensi,

penadministrasian, pengutipan dan pelaporan hasil PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, Retribusi dan Pendapatan Lain-laindari masing-masing seksi. 2. Seksi Sub Bagian Tata Usaha Tugas dan Fungsi: a. Menyimpan surat-surat dengan bidang tugas masing-masing b. Mencatat dalam pembukuan pemasukan telah ditentukan inventaris kantor 3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Tugas dan Fungsi: a. Menghubungi penunggak pajak b. Membuat laporan penunggak pajak c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala unit 4. Seksi Pendapatan Lain-lain Tugas dan Fungsi:


21

a. Menerima laporan bulanan dari masing-masing seksi b. Menerima, menyalurkan SPT dan materai leges c. Menyelenggarakan koordinasi dan optimalisasi 5. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/APU) Tugas dan Fungsi: a. Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan b. Membuat daftar jumlah tagihan dan tunggakan c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada teknis 6. Seksi Retribusi Tugas dan Fungsi: a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar teknis retribusi b. Mengumpulkan, mengolah data yang ditetapkan secara standar c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Sumber: UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau (2014)

D. Kinerja Terkini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Utara/Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat telah membentuk: 1. SAMSAT UPT MEDAN UTARA, melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, BBN dan SWDKLLJ, pemblokiran kendaraan, perubahan identitas, perpanjangan STNK 5 (lima) tahun, serta melayani angkutan umum yang berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 14 Medan dengan jam operasional mulai pukul 08.30 s/d 15.00 WIB.


22

Gambar 2.2 UPT SAMSAT Medan Utara

2. SAMSAT CORNER, melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang berlokasi di Jl. K.H. Zainal Arifin No.7 Medan (SAMSAT dan SIM CORNER SUN PLAZA) dan di Jl. Gatot Subroto Lantai 3 Unit 63 (SAMSAT CORNER PLAZA MEDAN FAIR) dengan jam operasional mulai pukul 10.00 s/d 21.00 WIB setiap hari (kecuali libur nasional).

Gambar 2.3 Layanan SAMSAT Corner


23

3. SAMSAT GERAI, melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang beroperasi di wilayah, Marelan, Indrapura, Perbaungan, Pinang Sori, Kampung Pajak, Tembung, dan Tanjung Morawa.

Gambar 2.4 SAMSAT Gerai Tembung

4. SAMSAT BUS KELILING, merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang beroperasi di wilayah Medan Utara, Medan Selatan, Lubuk Pakam, Stabat, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Aek Kanopan, Lima Puluh, Kisaran, Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Binjai, P. Brandan, dan Kabanjahe.


24

Gambar 2.5 Layanan Samsat Bus Keliling 5. SAMSAT DRIVE THRU, merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan (pelataran parkir Bank SUMUT) dengan jam operasional mulai pukul 10.00 s/d 15.00 WIB setiap hari (kecuali libur nasional).

Gambar 2.6 Layanan SAMSAT Drive Thru Kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan PKB, STNK, dan SWDKLLJ sehingga instansi pemerintah


25

tersebut telah melaksanakan tugas yang menjadi prioritas yaitumelayani masyarakat. Sumber: UPT SAMSAT Medan Utara Putri Hijau (2014)


Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Recommend Documents