JASA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2010

RISALAH AANWIJZING (Penjelasan Pekerjaan) Pengadaan Belanja Cetak.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (RISALAH - AANWIJZING) NOMOR : 09/Pan-Llg/LPSE/BA-Aan/DPD/APBD/II/2010 KEGIATAN

:

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.

PEKERJAAN

:

PENGADAAN BELANJA CETAK.

LOKASI

:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

HARI / TANGGAL

:

RABU, 17 FEBRUARI 2010.

PUKUL

:

09.00 S.D 11.59 WIB.

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, dimulai pukul 09.00 Wib, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan media Chatting di www.kepriprov.net berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 02/PanLlg/LPSE/PPU/DPD/APBD/II/2010, Tanggal 12 Februari 2010, telah diadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dengan hasil sebagai berikut : Rapat dipimpin oleh Jabatan

: :

Rahmahayati, SE. Ketua.

Pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta tambahan yang telah disepakati pada rapat tersebut adalah : DOKUMEN PENGADAAN. BAB. I. Pengumuman Pelelangan. Disampaikan oleh : Eka Kodya Putra, S.Kom. Jabatan : Anggota. BBA. II. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP). Disampaikan oleh : Eka Kodya Putra, S.Kom. Jabatan : Anggota. BAB. III. Lembar Data Pengadaan (LDP). Disampaikan : Eka Kodya Putra, S.Kom. Jabatan : Anggota. BAB. IV. Bentuk Dokumen Penawaran. Disampaikan : Joko Subagyo. Jabatan : Anggota. BAB. V. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). Disampaikan : Joko Subagyo. Jabatan : Anggota. BAB. VI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK). Disampaikan : Joko Subagyo. Jabatan : Anggota. BAB. VII. Spesifikasi Teknis dan Gambar. Disampaikan : Zulfikar Diansyah. Jabatan : Anggota. BAB. VIII. Daftar Kuantitas dan Hagra. Disampaikan : Zulfikar Diansyah. Jabatan : Anggota. BAB. IX. Bentuk Dokumen Kontrak. Disampaikan : Zulfikar Diansyah. Jabatan : Anggota.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010


PENDAHULUAN, Tetap dan cukup jelas ; BAB.

I.

PENGUMUMAN PENGADAAN Pengumuman Pelelangan Umum. Penjelasan : Pengumuman Lelang ini dikeluarkan dengan menggunakan Bentuk Pengumuman Lelang, setelah diisi oleh Panitia Pelelangan untuk mengundang perusahaan yang berminat menjadi calon peserta lelang. Para calon peserta yang berminat dapat mengambil Dokumen Pelelangan Umum sesuai dengan isi pengumuman lelang.

BAB.

II.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP) INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP). Penjelasan : 1. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berisi informasi yang diperlukan oleh Peserta Pengadaan untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Informasi tersebut berkaitan dengan Penyusunan, Penyampaian, Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Penunjukan Penyedia Jasa. 2. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) adalah bagian daripada Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Prakualifikasi. 3. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)merupakan Dokumen Baku yang berlaku di lingkungan Institusi Pemerintah. 4. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) tidak menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. A.

UMUM. 1. Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cuku jelas ; 2. Sumber Dana, Tetap dan cuku jelas ; 3. Peserta Pengadaan yang Layak, Tetap dan cuku jelas ; 4. Persyaratan Kualifikasi, Tetap dan cuku jelas ; 5. Larangan Kurupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN serta Penipuan, Tetap dan cuku jelas ; 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Tetap dan cuku jelas ; 7. Satu Penawaran Tiap Peserta Lelang, Tetap dan cuku jelas ;

B.

DOKUMEN PEMILIHAN. 8. Isi Dokumen Pemilihan, Tetap dan cuku jelas ; 9. Penjelasan Dokumen Pemilihan, Tetap dan cukup jelas ; 10. Perubahan Dokumen Pemilihan, Tetap dan cukup jelas ;

C.

PENYIAPAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; 11. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 12. Bahasa Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 13. Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; Untuk Point 13.1. (j). Untuk Pajak Tiga Bulan Terakhir Terhitung Pajak dari Bulan Nopember, Desember 2009 dan Januari 2010. 14. Harga Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 15. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran, Tetap dan cuku jelas ; 16. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan, Tetap dan cuku jelas ; 17. Surat Jaminan Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 18. Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan, Tetap dan cuku jelas ; 19. Bentuk Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 20. Penandatanganan Surat Penawaran, Tetap dan cuku jelas ;

D.

PEMASUKAN PENAWARAN. 21. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 22. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 23. Penawaran Terlambat, Tetap dan cuku jelas ;



24. Penarikan,Penggantian,Perubahan dan Penambahan Penawaran yang Telah Masuk, Tetap dan cuku jelas ;

BAB.

III.

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN. 25. Pembukaan Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 26. Kerahasiaan Proses, Tetap dan cuku jelas ; 27. Klarifikasi Dokumen Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 28. Koreksi Aritmatik, Tetap dan cuku jelas ; 29. Evaluasi Penawaraan, Tetap dan cuku jelas ;

F.

PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN. 30. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi, Tetap dan cuku jelas ; 31. Penetapan Pemenang, Tetap dan cuku jelas ; 32. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan, Tetap dan cuku jelas ; 33. Penunjukan Penyedia Barang, Tetap dan cuku jelas ; 34. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menerima dan Menolak Penawaran, Tetap dan cuku jelas ; 35. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang, Tetap dan cuku jelas ; 36. Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cuku jelas ; 37. Penandatanganan Kontrak, Tetap dan cuku jelas ;

LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP). Penjelasan : 1. BAB III Dokumen Pemilihan mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP). 2. Lembar Data Pengadaan (LDP) harus disusun oleh Panitia sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri berisi ketentuan yang melengkapi ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) tersebut diatas. 3. Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas Instruksi Kepada Peserta Pengadaan(IKPP) sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Klausul-klausul Acuan dalam Instruksi Kepada Peserta Pengadaan [1.1] Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; [2.1] Sumber Dana, Tetap dan cukup jelas ; [3.1] Peserta Pengadaan yang Layak, Tetap dan cukup jelas ; [4.1] Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; [9.1] Penjelasan Dokumen Pemilihan, Tetap dan cukup jelas ; [13.1 (i)] Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; Untuk Surat Jaminan Pabrikan tidak perlu disertakan dalam Penawaran ini (Tidak disyaratkan) [[14.1 (a)(1)] Harga Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; [14.1 (b) (1)] , Tetap dan cukup jelas ; [14.1 (a) (3); (b) (2)] , Tetap dan cukup jelas ; [15.1] Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; [16.1] Tetap dan cukup jelas ; [16.3] Tetap dan cukup jelas ; [17.1] Surat Jaminan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; Surat Jaminan Penawaran ditujukan Kepada : Kepala Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. [17.2 (b) Tetap dan cukup jelas ; [18.1] Usulan Penawar an Alternatif Oleh Peserta Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; [22.1] Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; [25.1] Pembukaan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; [29.8 (b)] Evaluasi Penawaran, Tetap dan cukup jelas ;



BAB.

IV.

BETUK DOKUMEN PENAWARAN Penjelasan : Bentuk Dokumen Penawaran harus digunakan oleh Peserta Pengadaan beserta Lampiran-lampiran untuk mengajukan Penawarannya. LAMPIRAN. A.

BENTUK SURAT PENAWARAN Penjelasan : Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini dalam Dokumen Penawarannya. * Surat Penawaran, Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. B.

BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI Penjelasan : Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Formulir Penilaian Kualifikasi ini dalam Dokumen Penawarannya. Formulir ini digunakan untuk penilaian pemenuhan persyaratan pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 4 Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP). Keterangan dalam Formulir ini tidak akan dimasukkan dalam Dokumen Kontrak. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan. * Surat Pernyataan Minat (Dokumen Kualifikasi a), Tetap dan cukup jelas ; Surat Pernyataan Minat Tetap Harus Dibuat seperti biasa. * Pakta Integritas (Dokumen Kualifikasi b), Tetap dan cukup jelas ; Untuk Pakta Integritas Tidak perlu dibuat lagi, karena Perusahaan yang telah terdaftar pada LPSE telah terikat dengan Pakta Integritas. * Formulir Isian Kualifiasi (Dokumen Kualifikasi c), Tetap dan cukup jelas ; A. Data Administrasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Izin Usaha, Tetap dan cukup jelas ; C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan, Tetap dan cukup jelas ; D. Pengurus, Tetap dan cukup jelas ; E. Data Keuangan, Tetap dan cukup jelas ; F. Pengalaman Perusahaan, Tetap dan cukup jelas ; G. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan, Tetap dan cukup jelas ; J. Modal Kerja, Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. C.

BENTUK LEMBAR USULAN SPESIFIKASI Penjelasan : Penyedia Barang berkewajiban untuk mencantumkan dan menjelaskan secara rinci dalam Lembar Usulan Spesifikasi ini keterangan mengenai Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal Kerjal, Peralatan, dan hal lain yang dipandang perlu. Keterangan yang disediakan oleh Penyedia Barang dalam Lembar Usulan Spesifikasi ini akan dijadikan dasar Penilaian kesesuaian penawaran Penyedia Barang dengan Spesifikasi dan Jadwal Pengiriman Barang dan Jadwal Penyelesaian Jasa Terkait untuk Paket Pengadaan ini. Dokumen Usulan Teknis Oleh Penyedia Barang, Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. D.

BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN Penjelasan : Formulir Rakapitulasi Perhitungan TKDN Tidak Wajib disertakan dalam Penawaran. Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN, Tetap dan cukup jelas;



LAMPIRAN. E.

BENTUK SURAT JAMINAN PENAWARAN Penjelasan : Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pelelangan yang akan digunakan oleh Bank Umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR), atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai Program Surety Bond, yang mengeluarkan Jaminan Penawaran ; pengecualian apabila digunakan bentuk lain (sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan) yang dapat diterima oleh Pembeli. Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. F.

BENTUK SURAT JAMINAN PABRIKAN Penjelasan : Jika Peserta Pengadaan bukan merupakan produsen barang yang ditawarakan untuk Paket Pengadaan ini dan Klausul 13.1 (i) Lembar Data Pengadaan (LDP) diisyaratkan adanya Surat Jaminan Pabrikan maka Peserta pengadaan harus mendapatkan Pernyataan Tertulis dari produsen barang yang ditawarkan untuk paket Pengadaan ini untuk menjamin kualitas dan layanan purna jual barang tersebut. Surat Jaminan Pabrikan ini harus dibuat di atas Kop Surat Produsen dan ditandatangani oleh wakil sah produsen. Surat Jaminan Pabrikan ini harus disertakan dalam Dokumen Penawaran. Surat Jaminan Pabrikan, Tetap dan cukup jelas ; Dalam Lembar Data Pengadaan (LDP) Klausul 13.1. (i) untuk Surat Jaminan Pabrikan tidak menjadi syarat dalam penawaran ini.

LAMPIRAN. G.

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Penjelasan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan oleh Pengguna Jasa sebelum akhir masa berlakunya penawaran serta bila tidak ada sanggahan sampai batas waktu sanggah (5 (lima) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Lelang). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan bagian dari Dokumen Kontrak. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Tetap dan cukup jelas ;

BAB.

V.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK). Penjelasan : 1. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada Dokumen Pengadaan, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian. 2. Kontrak ini disusun untuk Pengadaan Jasa Lainnya berdasarkan Sistem Harga Satuan (admeasurement/unit price or rate) dan untuk nilai pekerjaan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk nilai pekerjaan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cukup menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang terlampir pada BAB IX. Jika berdasarkan nilai pekerjaan ditetapkan untuk menggunakan SPK maka Surat Perjanjian (BAB IX), Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) BAB V dab Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) BAB VI tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan, demikian pulu sebaliknya. 3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Baku yang berlaku bagi semua Pangadaan Barang di lingkungan Institusi Pemerintah, dan merupakan Dasar Kontrak. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ini akan menjadi bagian dari Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat



Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa. 1.

KETENTUAN UMUM, Tetap dan cukup jelas ; 1.1 Pengertian, Tetap dan cukup jelas ; 1.2 Penerapan, Tetap dan cukup jelas ; 1.3 Hukum Yang Berlaku, Tetap dan cukup jelas ; 1.4 Bahasa, Tetap dan cukup jelas ; 1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan, Tetap dan cukup jelas ; 1.6 Asal Barang, Tetap dan cukup jelas ; 1.7 Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; 1.8 Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; 1.9 Pembukuan dan Audit, Tetap dan cukup jelas ; 1.10 Perpajakan, Tetap dan cukup jelas ; 1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak, Tetap dan cukup jelas ; 1.12 Keutuhan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 1.13 Pemisahan, Tetap dan cukup jelas ; 1.14 Pengabaian, Tetap dan cukup jelas ; 1.15 Kemitraan, Tetap dan cukup jelas ;

2.

PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN, PEMUTUSAN KONTRAK. 2.1 Tanggal Berlaku Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 2.2 Persiapan Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 2.3 Pelaksanaan Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.1 Lingkup Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.2 Standar, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.3 Pengepakan, Tetap dan cukup jelas ;; 2.3.4 Pengiriman dan Penyelesaian, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.5 Asuransi, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.6 Transportasi, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.7 Resiko, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.8 Serah Terima, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.9 Pemeriksaan dan Pengujian, Tetap dan cukup jelas ; 2.3.10 Incoterms, Tetap dan cukup jelas ; 2.4 Garansi, Tetap dan cukup jelas ; 2.5 Amandemen, Tetap dan cukup jelas ; 2.6 Perintah Perubahan, Tetap dan cukup jelas ; 2.7 Keadaan Kahar, Tetap dan cukup jelas ; 2.7.1 Pengertian, Tetap dan cukup jelas ; 2.7.2 Kegagalan, Tetap dan cukup jelas ; 2.7.3 Perpanjangan Waktu, Tetap dan cukup jelas ; 2.7.4 Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; 2.8 Pemutusan, Tetap dan cukup jelas ; 2.8.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Tetap dan cukup jelas ; 2.8.2 Oleh Penyedia Barang, Tetap dan cukup jelas ; 2.8.3 Pembayaran Setelah Pemutusan, Tetap dan cukup jelas ;

3.

KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG. 3.1 Tanggung Jawab, Tetap dan cukup jelas ; 3.2 Kerahasiaan, Tetap dan cukup jelas ; 3.3 Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tetap dan cukup jelas ; 3.4 Penanggungan, Tetap dan cukup jelas ; 3.5 Pemeliharaan Lingkungan, Tetap dan cukup jelas ; 3.6 Tindakan Penyedia Barang yang Mensyaratkan Persetujuan PPK, Tetap dan cukup jelas ; 3.7 Penggunaan Penyedia Barang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil, Tetap dan cukup jelas ; 3.8 Denda, Tetap dan cukup jelas ; 3.8.1 Pembayaran Denda, Tetap dan cukup jelas ; 3.8.2 Denda Keterlambatan, Tetap dan cukup jelas ;


DAN


3.9 Jaminan, Tetap dan cukup jelas ; 3.9.1 Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; 3.9.2 Surat Jaminan Uang Muka, Tetap dan cukup jelas ;

BAB.

VI.

4.

KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. 4.1 Fasilitas, Tetap dan cukup jelas ; 4.2 Ganti Rugi, Tetap dan cukup jelas ; 4.2.1 Pembayaran Ganti Rugi, Tetap dan cukup jelas ; 4.2.2 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; 4.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan, Tetap dan cukup jelas ;

5.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA BARANG. 5.1 Pembayaran Berdasarkan Harga Satuan, Tetap dan cukup jelas ; 5.2 Harga Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 5.3 Pembayaran Uang Muka, Tetap dan cukup jelas ; 5.4 Pembayaran Prestasi Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 5.5 Penyesuaian Harga, Tetap dan cukup jelas ;

6.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN. 6.1 Perdamaian, Tetap dan cukup jelas ; 6.2 Lembaga Pemutus Sangketa, Tetap dan cukup jelas ;

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK). Penjelasan : 1. Jika bentuk tertulis prikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan jasa lainnya ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak berlaku dan bukan bagian dari Dokumen Pemilihan [lihat Keterangan BAB V – Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka (1)]. 2. Untuk setiap pelelangan, Syarat-syarat Khusus Konrak (SSKK) harus disusun oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri dan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) bersama dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Kontrak yang akan menjadi Bagian dari Dokumen Kontrak. [1.1 (w)] [1.7] [1.8] [2.1] [2.3.3] [2.3.4] [2.3.5 (a)] [2.3.5 (b)] [2.3.5 (c)] [2.3.6 (b)] [2.3.8 (a)] [2.3.9 (a)] [2.3.9 (b)] [2.3.10 (b)] [2.4 (b)] [2.8.2] [3.2] [3.6 (a)] [3.6 (b)] [3.9.1] [4.1] [5.2 (c)] [5.3 (a)] [5.4 (a)]

Pengertian, Tetap dan cukup jelas ; Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; Tanggal Berlaku Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; Pengepakan, Tetap dan cukup jelas ; Pengiriman dan Penyelesaian, Tetap dan cukup jelas ; Asuransi, Tetap dan cukup jelas ; Tetap dan cukup jelas ; Tetap dan cukup jelas ; Transportasi, Tujuan Akhir, Tetap dan cukup jelas ; Serah Terima, Tetap dan cukup jelas ; Pemeriksaan dan Pengujian, Tetap dan cukup jelas ; Tetap dan cukup jelas ; Incoterms, Tetap dan cukup jelas ; Garansi, Tetap dan cukup jelas ; Pemutusan Oleh Penyedia Barang, Tetap dan cukup jelas ; Kerahasiaan, Tetap dan cukup jelas ; Tindakan Penyedia Barang yang Mensyaratkan Persetujuan PPK, Tetap dan cukup jelas ; Tetap dan cukup jelas ; Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; Fasilitas, Tetap dan cukup jelas ; Harga Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; Pembayaran Uang Muka, Tetap dan cukup jelas ; Pembayaran Prestasi Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ;



[5.4 (c)] [5.5 (a)] [5.5 (b)] [6.2] BAB.

BAB.

VII.

VIII.

Tetap dan cukup jelas ; Penyesuaian Harga, Tetap dan cukup jelas ; Tetap dan cukup jelas ; Penyelesaian Perselisihan, Tetap dan cukup jelas ;

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR SPESIFIKASI KHUSUS PENGADAAN BELANJA CETAK. Penjelasan : 1. Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. 2. Spesifikasi Teknis dikeluarkan oleh Panitia sesuai dengan keperluan. Spesifikasi dan Gambar Teknis yang ditawarkan Pemasok dan diterima oleh Pembeli akan menjadi bagian Dokumen Kontrak. 1.

JADWAL PENGIRIMAN BARANG Peserta Pengadaan harus mengisi kolom ”Usulan Tanggal Tiba Kiriman oleh Peserta Pengadaan”. Kolom lainnya diisi dan dilengkapi oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ;

2.

JADWAL PENYELESAIAN JASA TERKAIT Jadwal Penyelesaian Jasa Terkait akan diisi dan dilengkapi oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan , Tetap dan cukup jelas ;

3.

SPESIFIKASI TEKNIS Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Spesifikasi Teknis dikeluarkan oleh Panitia sesuai dengan keperluan. Spesifikasi dan Gambar Teknis yang ditawarkan Pemasok dan diterima oleh Pembeli akan menjadi bagian Dokumen Kontrak, Tetap dan cukup jelas ;

4.

GAMBAR Penyedia Barang harus melampirkan Brosur / Gambar barang tiap-tiap item sesuai dengan Spesifikasi Khusus pada Bab IV Lampiran. C. Gambar atau brosur menjadi milik Panitia dan tidak dikelmbalikan, Tetap dan cukup jelas ;

5.

DAFTAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN Keterangan mengenai jenis pemeriksaan dan pengujian yang akan dilakukan terhadap barang yang dipasok akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Penjelasan : 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP), Syarat Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia Jasa dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia Jasa lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap terlah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata



6.

pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan akan melakukan Koreksi Aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Jika terdapat perbedanaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf ; dan (b) Jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

1-A. Daftar Harga : Barang Produksi dalam Negeri atau Produksi Luar Negeri yang telah Diimpor1, Tetap dan cukup jelas ; 1-B. Daftar Harga : Barang Produksi Luar Negeri yang akan Diimpor1, Tetap dan cukup jelas ; 2. Daftar Harga: Jasa Terkait, Tetap dan cukup jelas ; 3. Daftar Rekapitulasi Harga, Tetap dan cukup jelas ; BAB.

IX.

BENTUK DOKUMEN KONTRAK Penjelasan : Bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan Pekerjaan seperti tertuang dalam Lembar Data Pengadaan (LDP). LAMPIRAN. A.

BENTUK SURAT PERJANJIAN Penjelasan : Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan barang ini adalah Surat Pesanan (SP) maka Surat Perjanjian tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Surat Perjanjian Kontrak, Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. B.

BENTUK SURAT PESANAN (SP) Penjelasan : SP Hanya digunakan jika nilai pengadaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah). Jika SP digunakan maka Surat Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Surat Pesanan (SP), Tetap dan cukup jelas ;

LAMPIRAN. C.

BENTUK SURAT SURAT JAMINAN Penjelasan : 1. Bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka tidak perlu dilengkapi oleh para peserta pengadaan pada saat penyiapan penawaran. Hanya Pemenang Pengadaan yang disyaratkan untuk menyediakan Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka jika permohonan uang muka yang bersangkutan diatur dalam Kontrak dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 2. Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan barang ini adalah Surat Pesanan (SP) maka Surat-Surat Jaminan (kecuali Surat Jaminan Uang Muka) tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; Surat Jaminan Uang Muka, Ketentuan Jaminan uang Muka tertuang dalam Pasal 5.3 a. Pembayaran Uang Muka Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK). Bill Of Quantity (BQ), Peserta Pengadaan harus membuat Bill Of Quantity (BQ).



Daftar Simak, Tetap dan cukup jelas ; Demikian Berita Acaran Aanwijzing ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pengadaan dan harus dibaca dan dipahami bersama-sama dengan Dokumen Pengadaan untuk dapat dipergunakan seperlunya. WAKIL PESERTA PENGADAAN :

1.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI EPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2010

PT/CV ................................... 1.

2.

PT/CV ...................................

2.

3. 3.

PT/CV ...................................

4.

5.

RAHMAHAYATI, SE. Ketua

_____________________

RAJA GHAZALI. Sekretaris

_____________________

EKA KODYA PUTRA, S.Kom. Anggota.

_____________________

JOKO SUBAGYO. Anggota.

_____________________

ZULFIKAR DIANSYAH. Anggota.

_____________________


JASA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2010

Recommend Documents