BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM A. Sejarah Umum UPT Medan Selatan / Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurusi pengelolaan pajak dan pendapatan daerah di bawah naungan Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi Direktorat Keuangan. Dengan demikian, tentu bagian Pajak Pendapatan Daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbentuknya SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara pada Tanggal 21 Maret 1975, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Pada tanggal 1 September 1975, keluarlah Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang sebelumnya di bawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, yang namanya diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No.143/II/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas 14 Universitas Sumatera Utara
Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dengan membentuk cabang-cabang dinas.Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara.Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978, dibentuklah cabang Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
di
seluruh
Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Sumatera Utara. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.061/2743/S tanggal 22 Nopember 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut, nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”.Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I diubah menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk penyelenggaraan sistem baru pendaftaran kendaraan bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” atau disingkat menjadi SAMSAT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 3 instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara.Ketiga instansi tersebut adalah :
Universitas Sumatera Utara
1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. 2. Kepolisian
Daerah
Sumatera
Utara
yaitu
DITLANTAS
POLDASU. 3. PT.Jasa Raharja Cabang Utama Medan. Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan
pendapatan
daerah
Sumatera
Utara
melalui
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khusunya di daerah Sumatera Utara. 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor BBN-KB. Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini telah membentuk 14 cabang daerah (Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tertera di dalam tabel 2.1.
Tabel 2.1 UPTD PROVINSI SUMATERA UTARA NO
UNIT 1. UPTD MEDAN UTARA
WILAYAH KERJA Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Belawan.
Universitas Sumatera Utara
2. UPTD MEDAN SELATAN
Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Deli Tua, Pancur Batu.
3. UPTD BINJAI
Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
4. UPTD PEMATANG SIANTAR
Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun.
5. UPTD KISARAN
Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.
6. UPTD RANTAU PARAPAT
Kabupaten Labuhan Batu.
7. UPTD PADANG SIDEMPUAN
Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. UPTD TEBING TINGGI
Kota Tebing Tinggi.
9. UPTD KABANJAHE
Kabupaten Karo.
10. UPTD SIBOLGA
Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.
11. UPTD SIDIKALANG
Kabupaten Dairi.
12. UPTD GUNUNG SITOLI
Kabupaten Nias.
13. UPTD BALIGE
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir.
14. UPTD PENYABUNGAN
Kabupaten Mandailing Natal.
B. Struktur Organisasi UPT Medan Selatan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok.Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram.Diagram ini akan memperlihatkan garisgaris besar hubuungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang.Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi
Universitas Sumatera Utara
itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan.Kantor UPT Medan Selatan menerapkan struktur lini dan staf.UPT Medan Selatan dipimpin oleh seorang kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. UPT Medan Selatan terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi Bagian tata Usaha, Seksi PKB dan BBN-KB, Seksi ABT/APU, Seksi PKDA, Seksi Retribusi, dan Seksi PLL. Struktur Organisasi UPT Medan Selatan dapat dilihat seperti dibawah ini : Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI UPT MEDAN SELATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KA.SUBBAG TATA USAHA
.
SEKSI PKB/BBN-KB
SEKSI ABT/APU
SEKSI PKDA
SEKSI RETRIBUSI
SEKSI PLL
Sumber : Kantor SAMSAT Medan Selatan
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Tugas dan Fungsi 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tugas dan Fungsi : a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendataan potensi,
pengadministrasian,
pengutipan,
dan
pelaporan
hasil
PKB,BBN-KB, PBB-KB, PKDA, Pajak ABT/APU, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. b. Menyelenggarakan optimalisasi pendataan potensi pengadministrasian, pengutipan, dan pelaporan hasil pengutipan PKB, BBN-KB, PKDA, Retribusi, dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan standar yang ditetapkan. c. Mempertanggungjawabkan pelaksaanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas. d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tugas dan Fungsi : a. Menyusun tata usaha kepegawaian, rencana kebutuhan keuangan, personil dan peralatan UPT, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
b. Menyelenggarakan urusan, personil, peralatan, dan ketatausahaan UPT, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. c. Menghimpun bahan/data dari seksi lainnya, untuk pembukuan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, BBN-KB, PBB-KB, PKDA, Pajak ABT/APU, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan standar yang ditetapkan. d. Melaksanakan tugas lain yang diberiikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tugas dan Fungsi : a. Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan surat. b. Membuat laporan pembayaran penunggakan PKB dan BBN-KB dengan surat. c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.
Universitas Sumatera Utara
4. Seksi Pajak Pengambilan dan pemanfaatan ABT/APU dan PBB-KB Tugas dan Fungsi : a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak mengenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (ABT/APU) dan PBB-KB. b. Membuat
daftar
jumlah tagihan, tunggakan dan denda pajak
pengambilan dan pemanfaatan ABT/APU sesuai dengan standar yang ditetapkan. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit sesuai dengan bidang teknisnya. 5. Seksi Pajak Kendaraan Di atas Air (PKDA) Tugas dan Fungsi : a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda ABT/APU dan PBB-KB sesuai dengan standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Universitas Sumatera Utara
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6. Seksi Retribusi Tugas dan Fungsinya: a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar teknis retribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak, pembukuan, dan pelaporannya. b. Mengumpulkan
mengolah
dan
menyajikan
data/bahan
untuk
penyempurnaan dan penyusunan jenis retribusi, teknis pemungutan, dan tata administrasi rettribusi, sosialisasi standar yang ditetapkan serta penetapan target retribusi. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang teknisnya. 7. Seksi Pendapatan Lain-Lain Tugas dan Fungsi : a. Menerima laporan bulanan dari seksi yang mengelola PAD dan melaporkannya kepada UPT. b. Menerima, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan SPT dan materai leges jalur SAMSAT.
Universitas Sumatera Utara
c. Menyelenggarakan koordinasi dan optimalisasi pendapatan lain-lain dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). D. Gambaran Umum Pegawai dan Karyawan UPT.Medan Selatan Secara umum gambaran daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Selatan menurut golongan kepangkatan dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.2. Gambaran Umum Pegawai dan Karyawan UPT Medan Selatan Gol IV No.
Gol III
Gol II
Jumlah Ket
Bagian / Seksi A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
Pegawai
-
-
-
1
1
9
1.
Kepala UPT
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2.
Subbag TU
-
-
-
-
1
4
1
1
1
3.
PKB/BBN-KB
-
-
-
-
3
7
2
1
-
-
2
-
15
4.
PLL
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
2
Lk = 21
5.
ABT/APU
-
-
-
-
1
3
-
1
-
-
-
2
7
Pr = 19
6.
PKDA
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
-
3
7.
Retribusi
-
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
3
8
15
5
5
1
2
3
40
Jumlah
1
Sumber : UPT Medan Selatan / Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
