BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)
A. Sejarah Singkat UPT Medan Utara/Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurusi pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah dibawah Biro KEuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat KEputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara, maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi Direktorat Keuangan. Dengan demikian, tentu bagian Pajak Pendapatan Daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbentuknya SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1975 No. 137/II/GSU, terhitung tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapata Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Pada tanggal 1 September 1975 keluarlah Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II yang sebelumnya dibawah Direktorat Pendapatan Daerah diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No. 143/II/GSU dengan persetujuan dewan perwakilan tingkat I Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatara Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 tahun 1976. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan membentuk cabang-caban g dinas. Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 dibentuklah cabang dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara diseluruh Kabupaten/Kotmadya tingkat II di Sumatera Utara. Kemudian berdasarkan Surat MEnteri Dalam NEgeri No. 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas PEndapatan Provinsi” Cabang Dinas PEndapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraaan bermotor,
maka
pemerintah
membentuk
Penyelenggaraan
Sistem
Baru
Pendaftaran Kendaraan BErmotor yang disebut “SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP’ atau selanjutnya disingkat SAMSAT. System Adminstrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 3 (tiga) Instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara ketiga Instansi tersebut adalah : 1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU 2. Pemerintah Daerah Sumatera yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara/DIPENDA 3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang UTama Medan Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk : 1. MEningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan PKB dan penerimaan BBN-KB Khususnya di daerah Sumatera Utara 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sector Pajak Kendaraan BErmotor dan Penerimaan dari sector BBNKB Dalam penggabungan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak. Dinas Pendapatan Daerah sampai saat ini telah membentuk 14 (Empat belas) cabang daerah (Kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu : Dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :
Tabel 2.2 STRUKTUR ORGANISASI / UPT DIPENDA PRO SUMATERA UTARA
Ka. UPT
Kasubag Tata Usaha
Kasi PKB
Kasi PLL
Kasi ABT/APU
Kasi Retribusi
Kasi PA3/ BBNA3
Sumber Data. UPT Medan Utara / Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan diantara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garisgaris besar hubungan antar fungsi-fungsi dalam organisasi, atau tanggung-jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada
tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang
dipergunakan oleh individu-individu dari kielompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanankan.UPT Medan Utara terdiri dari 7 seksi yaitu : Seksi Unit Kepala Teknis, Seksi Sub BAgian tata Usaha, Seksi Pajak Kenderaan Bermotor, Seksi Pendapatan Lain-lain (PLL), Seksi Pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan Umum (ABTS/APU), Seksi Retribusi, Seksi Pajak Angkutan Di Atas Air / Bea Balik Nama Angkutan Di Atas Air (PA3/BBNA3). C. Uraian Tugas dan Fungsi 1. Kepala Unit Teknis : Tugas dan fungsi : a. Melaksanakan
koordinasi,
pembinaan
pengendaliandan
pemberdayaan sumber daya manusia b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas c. Menyempurnakan konsep, dan pendapatan potensidari masingmasing seksi. 2. Seksi Sub Bagian Tata Usaha Tugas dan Fungsi : a. Menyimpan surat-surat dengan bidang tugas masing-masing b. Mencatat
dalam
inventaris kantor.
pembukuan
pemasukan
telah
ditentukakan
3. Seksi Pajak Kenderaan Bermotor Tugas dan Fungsi : a. Menghubungi penunggak pajak b. Membuat laporan penunggak pajak c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala unit. 4. Seksi Pendapatan Lain-lain Tugas dan Fungsi : a. Menerima laporan bulanan dari masing-masing seksi b. Menerima, menyalurkan SPT dam Materai leges c. Menyelenggarakan koordinasimdan optimalisasi. 5. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/APU) Tugas dan Fungsi : a. Melaksanakan pendataan, penetapan dan penagihan b. Membuat daftar jumlah tagihan dan tunggakan. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
kepala
teknis. 6. Seksi Retribusi Tugas dan Fungsi : a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar teknis retribusi
b. Mengumpulkan, mengolah data yang ditetapkan secara standar c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepal dinas.
Tabel 2.4 D. GAMBARAN DATA PEGAWAI UPT. MEDAN UTARA
JABATAN/PANGKAT
JUMLAH
Ka. UPT
1
Kasub Bag Tata Usaha
1
Staf Tata Usaha
15
Kepala Seksi PKB
1
Staf Seksi PKB
48
Kepala Seksi APU
1
Staf Seksi APU
8
Kepala Seksi Retribusi
1
Staf Seksi Retribusi
8
Kepala Seksi PLL
1
Staf Seksi PLL
3
JUMLAH
Sumber Data : Kantor SAMSAT Medan Utara.
88
Dari tabel 2.3 di atas diperoleh gambaran bahwa anggota yang paling banyak adalah berada di bagian Staf Seksi PKB, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dan yang yang kedua terbanyak adalah di Sraf Tata Usaha yaitu berjumlah 15 orang, selebihnya dominan/lebih banyak 1 (satu) orang di masing-masing bagian. Tabel.2.3 STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA SUMATERA UTARA Kepala Dinas
Wkl. Kepala Dinas
Fungsional
Bagian Tata usaha
Subbag Keu
Subbag Umkap
Subdis Binram
Subdis PKB/ KAA
Subdis Pjk ABT/APU & PBB-KB
Subdis Ret/ PLL
Seksi Perencanaa& Pengembangan
Seksi Teknis Perpajakan
Seksi Teknis Perpajakan Lain-lain
Seksi Teknis Retribusi
Seksi Sengketa pjk & keberatan
Seksi Bagi Hasil Pjk/Bukan Pajak
Seksi Penyuluhan Seksi Evaluasi & Monitoring
Seksi Sengketa Pjk & Keberatan
Seksi Teknis Pembukuan & Pelaporan
Seksi Pembukuan & Pelaporan
Seksi Penerimaan Lain-lain Seksi Pembukuan & Pelaporan
Subbag Kepeg
Subbag Org.hkim
Subdis Dalbin
Seksi Pengendalian Keu&Material
Seksi Pengendalian Aparat Plks
Seksi Pembinaan Teknis Adm Pendapatan
UPT Medan Utara
UPT Sidikalang
UPT medan Selatan
UPT. Tebing Tinggi
UPT Binja
UPTP. Siantar
UPT. Sidikalang
UPT. Kabanjahe
UPT Kisaran
UPT Rantau Prapat
UPT. Gunung Sitoli
BAB III GAMBARAN DATA PAJAK KENDERAAN BERMOTOR
UPT. Balige
UPTP Sidempuan
UPT. Penyabungan
