PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
JURNAL
Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
YOGI UTAMA NPM: 0810013111033
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PERSETUJUAN JURNAL Nama
: YOGI UTAMA
Nomor Pokok Mahasiswa : 0810012111033 Program Kekhususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
Telah disetujui pada hari Minggu tanggal Satu Bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.
1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Syafridatati, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Yogi Utama1), Dr. Fitriati, S.H., M.H.1), Syafridatati, S.H., M.H.2) 3) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, 4)Fakultas Hukum, 5)Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRACT Legal protection of women's labor-related trafficking offenses stipulated in Law No. 39 of 2004, Act No. 21 of 2007, and some other legislation, but the crime of trafficking in people still occur so much power Indonesian workers who are victims. This study is an analysis of the problem, namely: protection 1. How Law Against Female Labor Overseas From the Crime of Trafficking in Persons pursuant to Act No. 39 of 2004?, 2. How legal protection of women workers from human trafficking crime by Law Number 21 Year 2007?, 3. What rehabilitation efforts against migrant workers as victims of human trafficking based on Government Regulation No. 9 of 2008?. This study uses descriptive research, with systematic normative juridical approach that is based on the laws and regulations in force and based on literature studies, in this study the researchers used legal materials. Based on the research results and conclusions generated discussion namely Law No. 39 of 2004, Act No. 21 of 2007 and Government Regulation No. 9 of 2008 by the substance contained some weaknesses such as the inconsistent settings, is broad, and complicate enforcement law in determining the law that are used to overcome the problems of human trafficking against women workers. Keywords: Protection, Law, Trafficking, Human PENDAHULUAN
penyalahgunaan
A. Latar Belakang Masalah
penyalahgunaan
kekuasaan posisi
atau
kerentanan
atau
terjadi
pemberian atau penerimaan bayaran atau
merupakan suatu hal yang sebenarnya telah
keuntungan lain guna mendapat persetujuan
ada pada masa dulu, namun merupakan
dari seseorang yang mempunyai kendali
bentuk perbudakan yang baru dengan modus
terhadap orang lain, untuk kepentingan
yang berbeda-beda. Kejahatan perdagangan
eksploitasi. (Komnas Perempuan, Edisi:
orang
10/IX/Jan/2003)
Perdagangan
tersebut
orang
melintasi
yang
batas-batas
Perkembangan ini harus diperhatikan
geografis tidak hanya antar wilayah satu negara tetapi juga antar negara sehingga
oleh
menimbulkan permasalahan internasional.
mengikuti dan mencegah serta menangani
Perdagangan orang merupakan perekrutan,
masalah
pengangkatan,
pemindahtanganan,
Perdagangan orang sebenarnya mempunyai
penampungan atau penerimaan orang dengan
makna lebih luas yang tidak hanya terbatas
menggunakan ancaman atau penggunaan
pada
kekerasan atau berbagai bentuk paksaan
Perdagangan orang dapat menimpa semua
lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan,
orang yang tidak dapat dibatasi oleh jenis
1
bangsa-bangsa
agar
perbudakan
perempuan
dapat
modern
dan
terus
ini.
anak-anak.
kelamin maupun usia. Namun ada perhatian
gambaran, sejumlah korban perdagangan
yang lebih dikhususkan pada perempuan dan
manusia asal Kabupaten Sukabumi belum
anak
dalam
bisa dipulangkan ke Tanah air. ada yang
orang.
tertahan di Yordania satu orang dan Suriah
Perdagangan orang merupakan isu yang
dua orang. Pada awal tahun 2012 korban di
sensitif
langsung
Brunei Darussalam telah dipulangkan ke
budaya
Indonesia dan telah menjalani pembinaan.
sebagai
pembicaraan
rentan
perdagangan
yang
berhadapan
kelompok
secara
dengan
tidak nilai-nilai
setempat serta diskriminasi yang sudah
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/j
berakar cukup kuat sejak berabad-abad.
awa-barat-nasional/)
Penulisan ini lebih memfokuskan kepada
Di Indonesia sendiri pengaturan
perdagangan perempuan yaitu perempuan
yang
dewasa.
perdagangan orang dapat ditemui beberapa
mengacu
mengenai
korban
perempuan merupakan korban yang
aturan hukum, dari aturan hukum yang
terbesar dari perdagangan orang. Pergerakan
bersifat umum sampai aturan yang bersifat
manusia menjangkau perbatasan illegal dan
khusus
tersembunyi ialah fenomena global yang
mengenai perdagangan orang yaitu Undang-
serius. Perdagangan orang bukan hanya
Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang
kejahatan
juga
Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
perbudakan bentuk baru. Perdagangan orang
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,
berkembang menjadi persoalan kemanusiaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
yang memprihatinkan. Perempuan dibujuk,
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
dipaksa, dan diperdagangkan untuk industri
Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007
seks serta dunia hiburan lainnya, terdapat
Tentang
juga yang dipekerjakan sebagai pembantu
Perdagangan orang dan Keppres Nomor 88
rumah tangga atau pabrik dengan jam kerja
Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional
tak terbatas dan upah minimum. Praktek-
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan
praktek semacam ini tergolong pelanggaran
Anak.
transnasional,
terhadap
tetapi
pemajuan,
yang
lebih
spesifik
Pemberantasan
mengatur
Tindak
Pidana
pemenuhan,
Berbicara mengenai suatu kejahatan
penghormatan, perlindungan dan penegakan
maka tidak terlepas dari korban, dimana
hukum dan HAM. (http://forum.hukumumm.
korban
info/index.php?topic=190.0,)
menderita suatu kerugian akibat terjadinya
mencari
kerja.
yang
paling
Berdasarkan alasan di atas, maka
perempuan Indonesia, khususnya mereka sedang
pihak
kejahatan.
Kejahatan ini telah menimpa banyak
yang
merupakan
penulis tertarik untuk menulis skripsi yang
Sebagai 2
a. Bahan Hukum Primer
berjudul: ”Perlindungan Hukum terhadap Tenaga
Kerja
Wanita
(TKW)
Bahan hukum primer ialah bahan-
Dari
bahan penelitian hukum yang mengikat.
Tindak Pidana Perdagangan Orang”
Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Bahan hukum
Metodologi
primer yang mengikat yang antara lain :
Metode penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
dan dikaitkan dengan permasalahan yang
2000 Tentang Program pembangunan
dibahas.
Nasional (Propenas)
Sehingga
penulisan
ini
menggunakan metode penelitian sebagai
2. Kitab Undang-Undang hukum pidana
berikut:
3. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984
1. Jenis Penelitian Dalam
penulisan
penelitian
tentang
Ratifikasi
Penghapusan
ini
Konvensi
Segala
Bentuk
penulis menggunakan jenis penelitian
Diskriminasi Terhadap Perempuan,
deskriptif, dengan menggunakan metode
4. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun
pendekatan
permasalahan
2007 Tentang Pemberantasan Tindak
yuridis
Pidana Perdagangan orang
normatif sistematis yaitu berdasarkan
5. Undang-Undang Republik Indonesia
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan
berdasarkan
Nomor
studi
39
Tahun
2004
Tentang
kepustakaan, sehingga dalam penelitian
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
ini peneliti menggunakan bahan hukum.
Kerja Indonesia di Luar Negeri 6. Keppres
Penelitian ini menggunakan beberapa sumber
yaitu
data
yang
Tentang
memiliki
Nomor
88
Rencana
Tahun
Aksi
2002
Nasional
kekuatan mengikat, yang diperoleh dari
Penghapusan Perdagangan Perempuan
bahan-bahan
dan Anak.
berupa
catatan,
Koran,
b. Bahan Hukum Sekunder
dokumen, laporan yang berhubungan perlindungan Wanita
hukum
(TKW)
Tenaga
Sebagai
Bahan hukum sekunder yaitu bahan
Kerja
hukum
korban
yang
memberikan
penjelasan
mengenai bahan hukum primer. (Soerjono
perdagangan orang.
Soekanto dan Sri Mamudji:1990). Dalam
2. Bahan Penelitian
penelitian ini penulis menggunakan hasil
Bahan penelitian yang digunakan
karya dari kalangan hukum.
dalam penelitian ini meliputi bahan
c. Bahan Hukum Tersier
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut: 3
Bahan
hukum
tersier
jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di
yang
digunakan dalam penelitian ini ialah
luar
kamus, tepatnya Kamus Bahasa Inggris,
perlakuan yang tidak manusiawi terhadap
kamus bahasa Hukum, dan Black’s Law
TKI baik di dalam maupun di luar negeri.
Dictionary untuk memberikan petunjuk
Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI
maupun
semakin
hukum
penjelasan primer
terhadap
bahan
bahan
hukum
dan
negeri,
yang
dokumen,
dokumen
data
yang
dan
kasus
bahkan
dapat
dikategorikan
sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Teknik pengumpulan data
mengumpulkan
beragam
pula
berkembang kearah perdagangan manusia
sekunder.
Studi
meningkat
Dikaitkan
dalam
digunakan bertujuan
dengan
penyelenggaraan
studi
Indonesia
untuk
masalah
pemerintahan
di
penempatan
dan
mengumpulkan data yang utama untuk
perlindungan
mengarahkan penulis dalam melakukan
menyangkut juga hubungan antar negara,
penelitian.
maka
Dalam
memberikan penelitian
bab
penulis
sudah
dari
hasil
kewenangan
pembahasan
serta
perlindungan
kesimpulan dan
ini
TKI
praktek
ke
luar
negeri,
sewajarnya
apabila
penempatan
dan
TKI
di
luar
kewenangan
negeri
memberikan saran-saran yang sifatnya
merupakan
operasional.
Namun Pemerintah tidak dapat bertindak
4. Analisis Data
sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah
Data yang di peroleh dari gambaran
Provinsi
Pemerintah.
maupun
dalam bentuk analisa kualitatif yaitu
Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di
dengan mengelompokan data menurut
lain pihak karena masalah penempatan
aspek-aspek
dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
yang
diteliti
tanpa
langsung berhubungan dengan masalah
menggunakan angka-angka.
nyawa dan kehormatan yang sangat azasi
Hasil Penelitian dan Pembahasan Terhadap
bagi manusia, maka institusi swasta yang
Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri
terkait tentunya haruslah mereka yang
Dari
mampu
A. Perlindungan
Tindak
Hukum
Pidana
Perdagangan
baik
dari
aspek
komitmen,
Orang Berdasarkan Undang-Undang
profesionalisme maupun secara ekonomis,
Nomor 39 Tahun 2004
dapat menjamin hak-hak azasi warga
Sejalan
dengan
negara yang bekerja di luar negeri agar
semakin
tetap terlindungi.
meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya 4
Hubungan Luar Negeri, Undang-undang
Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang
Nomor
pendatang atau orang asing di negara
Penempatan dan Perlindungan TKI di
tempat
dapat
Luar Negeri dirumuskan dengan semangat
dipekerjakan di wilayah manapun di
untuk menempatkan TKI pada jabatan
negara
yang
yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan
mungkin di luar dugaan atau harapan
kemampuannya, dengan tetap melindungi
ketika mereka masih berada di tanah
hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-
airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut
Undang ini diharapkan disamping dapat
kita
pada
menjadi instrumen perlindungan bagi TKI
kesempatan pertama perlindungan yang
baik selama masa pra penempatan, selama
terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja
masa bekerja di luar negeri maupun
itu sendiri, sehingga kita tidak dapat
selama masa kepulangan ke daerah asal di
menghindari perlunya diberikan batasan-
Indonesia juga dapat menjadi instrumen
batasan tertentu bagi tenaga kerja yang
peningkatan kesejahteraan TKI beserta
akan bekerja di luar negeri. Pembatasan
keluarganya.
ia
bekerja.
tersebut,
harus
Mereka
pada
mengakui
kondisi
bahwa
39
Tahun
2004
Tentang
Banyak dari TKI kita yang menjadi
yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh
mangsa
bekerja di luar negeri. Dengan adanya
asalnya mereka di janjikan pekerjaan dan
pembatasan tersebut diharapkan dapat
telah
diminimalisasikan
kemampuannya, Dan gajinya akan di
kemungkinan
perdagangan
di
paksa
manusia,
bekerja
pada
melebihi
ambil oleh sindiket untuk beberapa waktu
eksploitasi terhadap TKI. Dengan mempertimbangkan kondisi
sampai lunas hutang ongkos untuk biaya
yang ada serta peraturan perundang-
perjalanan dan kemasukan mereka ke
undangan, termasuk didalamnya Undang-
sesuatu negara tertentu. Umumnya para
Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
PRT (pembantu rumah tangga) yang
Pengesahan
1961
sering menjadi korban dalam contoh di
mengenai Hubungan Diplomatik dan
atas. Baik yang bekerja di dalam negeri
Konvensi
Wina
maupun di luar negeri seperti Timur
Hubungan
Konsuler,
Konvensi
Wina
1963
mengenai
tengah,
Undang-undang
Asia
Timur,
Malaysia
dan
Singapura.
Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan
Analisa normatif terhadap substansi
Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-
UU
undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
memperlihatkan bahwa dalam UU ini 5
39
Tahun
2004
di
atas
sistem penempatan dan perekrutan buruh
B. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga
migran belum berpihak pada perlindungan
Kerja
tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam hal-
Perdagangan orang Berdasarkan Undang-
hal sebagai berikut:
Undang Nomor 21 Tahun 2007
Wanita
dari
Hak-hak
a) Pencaloan masih akan berlangsung
Tindak
yang
Pidana
dicantumkan
karena tidak ada kewajiban PJTKI
misalnya jaminan perlindungan dalam
untuk membentuk kantor cabang di
pemberian
daerah rekrut
didampingi pembela, hak atas layanan
b) Penempatan
TKI
illegal
kesaksian,
hak
untuk
pemulihan dan rehabilitasi dan hak untuk
masih
terbuka lebar karena tidak ada
mendapatkan
ganti
rugi/restitusi
dari
ketentuan tegas yang melarang;
pelaku. Banyak yang menjadi korban tapi pada
karena belum terlindungi secara hukum
PJTKI menimbulkan permasalahan
korban dan para saksi tidak berani
pengawasan yang umumnya masih
melapor ke polisi dan bersaksi. Alih-alih
lemah;
melapor ke polisi, rehabilitasi untuk
c) Pelatihan
yang
diserahkan
ketentuan-ketentuan
korban pun tidak jelas. Kalau tidak
yang tidak jelas subjek hukumnya
direhabilitasi korban akan punya beban
padahal
psikologis
yang
mengingat
umumnya
d) Ditemukan
dapat
diancam
sanksi
pidana;
dirumuskan
kebolehan
mereka
berat korban
bentuk
agar lahirnya Peraturan Daerah mengatur
sebaiknya
hukum acara yang lebih spesifik, lex
dalam
padahal
biasa
eksploitasi seksual. UU ini juga mengatur
e) Ditemukan ketentuan yang lemah yang
luar
specialis, dan mengatur agar terbentuk
keharusan; f) Ada ketentuan yang dirumuskan
gugus tugas, namun tidak semua daerah
sebagai keharusan namun tidak ada
merespon Undang-Undang Nomor 21
ancaman sanksi pidananya;
Tahun 2007.
g) Adanya
peraturan
yang
C. Rehabilitasi Terhadap TKW sebagai
bertentangan.
Korban Perdagangan Orang berdasarkan
h) Adanya ketentuan yang tidak efektif karena mengatur subjek
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
hukum
2008 Prosedur
yang berada di luar batas wilayah
Standar
Operasional
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau
NKRI.
Korban
Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang merupakan realisasi dari amanat 6
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
UU
2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Perlindungan Saksi dan Korban, dan
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
UU Penempatan TKI LN.
Korban
Tindak
Pidana
Kewarganegaraan,
UU
c) Perangkat hukum, gugus tugas, dan
Perdagangan
Orang. Kewajiban yang dimuat dalam
infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
rehabilitasi bagi korban perdagangan
2008 itu, merupakan penjabaran Undang-
orang
undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
pemenuhan
Pemberantasan
Pidana
korban sesuai dengan. Undang-undang
Perdagangan Orang khususnya Pasal (51)
Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan
yang
Pemerintah
Tindak
menyebutkan
bahwa
korban
untuk
dan
menangani
sudah hak
menjalankan
untuk
Tahun
rehabilitasi
2008
tentang
perdagangan orang berhak memperoleh
Pemberantasan
Tindak
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
Perdagangan Orang. Namun demikian,
pemulangan dan reintegrasi sosial dari
pemenuhan hak atas rehabilitasi korban
Pemerintah apabila yang bersangkutan
belum
mengalami penderitaan baik fisik maupun
terdapat standar yang sama antar-
psikis akibat tindak pidana perdagangan
daerah.
seragam,
Pidana
sehingga
tidak
orang. Daftar Pustaka
Kesimpulan a) Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat beberapa
A. Buku-buku Arif
Pasal
Gosita,
1993,
yang tidak konsisten secara substansi
Kejahatan,
sehingga
Jakarta.
longgarnya
perlindungan
Masalah
Akademika
Korban Pressindo,
hukum terhadap tenaga kerja wanita di
Ari Hernawan, Perlindungan dan Pembelaan
luar negri mengakibatkan mudahnya
Tenaga Kerja Indonesia, Mimbar
tenaga kerja Indonesia menjadi sasaran
Hukum, Jurnal Berkala FH UGM,
tindak pidana perdagangan orang.
Vol. 19, No. 1, Februari 2007 Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, Urgensi
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sulit ditegakkan karena salah
Perlidungan
satunya,
Antara Norma dan Realita, PT.
UU
PTPPO
konsekuensi
Korban
Kejahatan
yuridisnya seperti lingkupnya yang
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
luas, terikat dengan banyak Undang-
I Gusti Made Arka, Dirjen PPTKLN
Undang, seperti UUPA, UU Imigrasi,
Depnakertrans, 2005, Peran dan
KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja,
Tanggungjawab Departemen Tenaga 7
Kerja dalam Proses Penempatan
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers,
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar
Jakarta Thauefiek
Negeri, Makalah dalam Seminar tentang
Dampak
2010,
“Menilai
Kebijakan
Anti
Penempatan
dan
Tenaga
Kerja
Perdagangan orang di Indonesia
Luar
Negeri
terhadap HAM Kelompok Rentan dan
Perlindungan Indonesia
Zulbahary,
Di
Korban”, Jurnal Perempuan (2010)
penyelenggara BPHN, FH Unair dan KAnwil Depkum dan Ham Prov.
B. Perundang-undangan
Jawa Timur, Surabaya.
Undang-Undang Dasar 1945
Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi,
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007
Djambatan, Jakarta.
tentang
Sistem
Peradilan
Tindak
Pidana
Perdagangan Orang.
Mardjono Reksodiputro, 1994, Kriminologi dan
Pemberantasan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Pidana,
Perlindungan Saksi dan Korban.
Universitas Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2007,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan,
C. Sumber lain Mahfud tefani. 2012,
Kencana, Jakarta.
hukum,http://artikelkomplit2011.blogs
prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban
pot.com/2012/07/metode-penelitian-
Tindak Pidana Perdagangan Orang
hukum.html
Deputi
Bidang
Perlindungan
Novelina, 2010, /skripsi kajian yuridis
Perempuan Ruth
Metode penelitian
Rosenberg,
perlindungan 2003,
Perdagangan
hukum
perdagangan
orang,
Perempuan dan Anak di Indonesia,
http://1xdeui.blogspot.com/2011/02/skr
International
ipsi-kajian-yuridis- perlindungan. html
Catholic
Migration
Commission (ICMC) dan American Center
for
International
Nicolas
Labor
Timothy,
2012,
Perdagangan
Manusia, TKI dan Buruh Paksa,
Solidarity (ACILS).
http://felixkusmanto.com/2012/08/11/p
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1990,
erdagangan-manusia-tki-dan-buruhpaksa/
Penelitian Hukum Normatif Suatu
8
Tri Hermintandi, 2011, sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang, www. BADILAG.net. Mahfudz Tefani,2013, Hukum UMM http:// forum. hukum umm. info/ index. Php ? topic = 190. 0
9
