DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1 2. Tujuan Penyusunan KUA 2 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA 3

DAFTAR ISI Hal

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2. Tujuan Penyusunan KUA 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1 1 2 3

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya 2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan. 2.1 Proyeksi PDRB 2.2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi. 2.3 Prakiraan Pendapatan Penduduk.

4 4 9 9 10 11

BAB III

BAB IV

BAB V

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2. 2. Laju Inflasi 3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) 4. Lain-Lain Asumsi

12

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah 1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan 1.2 Target Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

14

2. Belanja Daerah 2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah 2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga 2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah. 2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

18 18

3. Pembiayaan Daerah 3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan; 3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

33 33 34

PENUTUP

36

KUA Tahun 2016

12 12 12 13

14 17 18

19 20

30

DAFTAR TABEL Hal. TabelPDRB 2.1 Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Tahun 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah)

5

Tabel 2.2

KONTRIBUSI PER SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB (ADHK) KABUPATEN BERAU TAHUN 2011-2015

6

Tabel 2.3

PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah)

8

Tabel 2.4

PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kab. Berau Tahun 2009-2015

8

Tabel 2.5

Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Tahun 2015 Atas dasar Harga Konstan

9

Tabel 2.6

Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Tahun 2015 Atas dasar Harga Berlaku

9

Tabel 2.7

Persentase Distribusi PDRB – ADHK Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015

10

Tabel 2.8

Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 20112014

11

Tabel 2.9

Skenario PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Menurut Harga Berlaku Kabupaten 11 Berau Tahun 2009 – 2015

Tabel 3.1

Laju Inflasi Kalimantan Timur 2011 – 2015

12

Tabel 4.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2014

14

Tabel 4.2

Realisasi Pendapatan tahun 2013 dan 2014

16

Tabel 4.3

Target Pendapatan Daerah Tahun 2016

17

Tabel 4.4

Estimasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

20

Tabel 4.5

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Dan SKPD Tahun Anggaran 2016

31

KUA Tahun 2016

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 2.1

KUA Tahun 2016

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 -2014

7

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan DPRD Kabupaten Berau : 180/15-PRJJ/Hk/2015 : 04 Nopember 2015

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Inti dari pembangunan adalah keseluruhan aktivitas yang berjalan simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh

kebijakan pembangunan, sehingga meanjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah dalam upaya pencapaian perubahan tersebut. Pembangunan Kabupaten Berau merupakan bagian integral dari Pembangunan Propinsi

dan Pembangunan Nasional. Pembangunan Daerah hendaknya tidak diartikan

sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah sangat esensial dan peranan Pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembangunan Kabupaten Berau haruslah dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Berau untuk berperan aktif dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Dalam upaya menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata, konsekuen dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Guna memenuhi maksud tersebut pemerintah daerah memposisikan dirinya sebagai pelayan yang selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan pelanggannya secara nyata dan bertanggung jawab serta memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Kinerja

Pemerintah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Adapun proses penyusunan Rancangan APBD dimulai dari Arah Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Pernyataan Anggaran hingga Penyusunan Rancangan APBD. Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KUA Tahun 2016 Halaman 1



Keuangan Daerah telah dinyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun melalui beberapa tahapan diantaranya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Substansi KUA antara lain (a) penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan (tahun 2016), (b) asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD TA. 2016 meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti kenaikan harga BBM dan gaji PNSD, (c) kebijakan pendapatan daerah menginformasikan total rencana pendapatan pada TA. 2016 meliputi jumlah PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta strategi untuk mencapainya, (d) kebijakan belanja daerah menginformasikan total rencana belanja daerah pada tahun 2016, dan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, (e) kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2016. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam menyusun strategi dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan makna dan hakekat sistim anggaran kinerja yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Berau yang selanjutnya ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2016, sangat penting artinya mengingat tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahap ke IV setelah berakhirnya pelaksanaan RPJMD ( Tahap III) 2011 – 2015, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD 2016 berdasarkan RPJMD Tahun 2011 - 2015. 2. Tujuan Penyusunan KUA Hasil kesepakatan dari rancangan Kebijakan Umum APBD ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Pemerintah Daerah dengan

KUA Tahun 2016 Halaman 2


DPRD.


KUA ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar bagi penyusunan RAPBD. 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA adalah: 

Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

Tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten BerauNomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 20112015.



Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.




BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro Daerah memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Inflasi), dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan (tahun 2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu peariode tertentu. PDRB adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktorfaktor produksi yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB yang biasa digunakan terbagi atas dua macam yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga / konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka PDRB, yang menggambarkan nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran serta mengevaluasi

hasil-hasil

pencapaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan Kabupaten Berau adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua metode penghitungan PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka PDRB, yang menggambarkan nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. Pada tahun 2014 jumlah nilai tambah yang tercipta dari kegiatan ekonomi di KUA Tahun 2016 Halaman 4

LAMPIRAN


NOMOR TANGGAL

Kabupaten Berau berdasarkan harga konstan diperkirakan adalah sebesar 6,187 Trilyun rupiah. Tahun 2013 sebesar rupiah yang

5,761

trilyun rupiah,

tahun 2012 sebesar 5,364 trilyun

berarti terjadi kecenderungan meningkat dan prediksi pada tahun 2015

peningkatan mencapai 7,47 persen yaitu sebesar 6.651 triliyun. PDRB Kabupaten Berau dihitung berdasarkan harga konstan sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Tahun 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah) No.

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik Gas & Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdaganagn Hotel & Restoran

7

Pengangkutan & komunikasi

8

Kauangan Persewaan & Jasa Perusahaan

9

Jasa-Jasa Jumlah PDRB

Tahun *

2011

*

2012

*

2013

725.380,08

746.825,60

765.165,80

2.955.713,68

3.254.846,33

3.539.042,79

409.442,13

413.556,98

412.569,22

4.058,93

4.313,58

38.337,73

2015 **)

2014

840.322.20

**)

2015

%

891.372,35

6.08

4.090.861.37

7.92

408.427.02

405.885.96

-0.62

4.585,76

4.917.97

5.251.22

6.78

40.775,42

45.286,02

49.463.53

54.478.91

10.14

460.692,59

499.781,89

557.919,03

581.433.12

627.132.62

7.86

249.292,80

274.731,36

300.727,01

355.684.39

404.709.21

13.78

19.337,88

19.772,13

20.143,05

21.285.89

22.085.70

3.76

3.790.705.14

105.226,71

109.728,63

115.755,11

134.913.54

149.597.16

10.88

4.967.482,53

5.364.331,92

5.761.193,79

6.187.152.81

6.651.374.48

66.57

*) Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Berau **)Hasil kesepakatan proyeksi bersama

Diproyeksikan pada tahun 2014

peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian

sebesar 3,790 Trilyun Rupiah dan meningkat menjadi 4,090 Trilyun Rupiah atau 7,92 persen pada tahun 2015. Sedangkan sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan yang tidak signifikan di tahun 2015. Peningkatan Kontribusi sektoral yang signifikan diproyeksikan pada tahun 2015 juga terjadi pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi. Peningkatan sektor Listrik Gas dan Air Bersih diperkirakan sebesar 6,78 persen pada tahun 2015. Sektor Bangunan meningkat 10,14 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran meningkat sekitar 7,86 persen, sedangkan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sekitar 13,78 persen pada tahun 2015. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHK selama tahun 2011 sampai 2014 cenderung menunjukkan peningkatan, diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2015. Peranan Sektor Pertanian diperkirakan mengalami peningkatan dari 840.322 Milyar Rupiah di tahun 2014 menjadi 891.372 Milyar Rupiah atau 6,08 persen di tahun 2015. Sektor/subsektor yang merupakan kegiatan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan selama tahun 2011 – 2015 telah memberikan sumbangan/kontribusi terhadap KUA Tahun 2016 Halaman 5



pembentukan PDRB Kabupaten Berau rata-rata diatas 70 persen. Ini berarti bahwa lebih dari 70 persen ekonomi Kabupaten Berau berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam dan akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sangat bergantung pada kegiatan sektor-sektor tersebut. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 KONTRIBUSI PER SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB (ADHK) KABUPATEN BERAU TAHUN 2011-2015 No.

Lapangan Usaha

Tahun (%)

Rata-rata

2011*

2012*

2013*

2014**

2015**

%

1

Pertanian

11.64

14.47

13.78

10.35

10.17

12,08

2

Pertambangan & Penggalian

58.49

57.22

57.84

63.15

63.13

59,97

3

Industri Pengolahan

8.27

7.27

6.66

3.88

3.57

5,93

4

Listrik Gas & Air Bersih

0.15

0.14

0.13

0.06

0.06

1,1

5

Bangunan

1.09

1.04

1.01

2.88

2.94

1,79

6

Perdaganagn Hotel & Restoran

10.96

10.88

11.87

5.94

5.93

9,12

7

Pengangkutan & komunikasi

5.65

5.52

5.43

6.89

7.26

6,15

Kauangan Persewaan & Jasa

0.55

0.52

0.46

1.68

1.62

9,7

3.19

2.93

2.81

5.18

5.32

3,89

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8 9

Perusahaan Jasa-Jasa Jumlah PDRB


Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara makro pada lima tahun terakhir (2011-2015) cenderung mengalami pergerakan fluktuatif namun masih positif. Namun demikian bila dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada periode tersebut berpotensi terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan ekonomi terlihat dari Grafik. 2.1 berikut.




Grafik. 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014

8.50 8.00 7.50 7.00 7.00

2011*

2012*

2013*

2014**

2015***

Pertumbuhan Ekonomi


Pada tahun 2011 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,3%. Pada tahun berikutnya (2011 dan 2012) mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar namun masih bersifat positif, dimana tahun 2011 laju pertumbuhan berada pada 7,93 persen, sedangkan pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan menjadi 7,99 persen namun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan laju pertumbuhan menjadi 7,40 persen, demikian juga di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 7,39 persen. Sedangkan pada Tahun 2015 perekonomian Berau diperkirakan akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang tidak signifikan yaitu sekitar 7,50 persen.


LAMPIRAN


NOMOR TANGGAL

Tabel 2.3 PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun

Lapangan Usaha

No

*

*

2011

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Jumlah PDRB

2013*

2012

2014**

2015**

1.092.237.15

1.619.053.69

1.766.502.80

1.511.668.18

1.603.503.05

6.08

5.488.008.69

6.401.036.52

7.412.245.90

9.225.168.51

9.955.637.28

7.92

776.196.62

813.842.33

853.232.16

566.520.88

562.996.22

-0.62

14.110.49

15.982.21

17.004.61

8.555.16

9.134.87

6.78

102.679.00

116.471.55

129.355.70

421.021.04

463.710.71

10.14

1.028.757.96

1.217.588.72

1.521.333.92

867.447.46

935.627.13

7.86

530.086.61

618.013.40

696.007.91

1.006.878.66

1.145.659.12

13.78

51.468.57

57.670.37

59.478.67

245.827.64

255.064.45

3.76

299.222.44

327.903.00

359.619.48

756.049.24

838.335.54

10.88

9.382.767.53

11.187.561.79

12.814.781.15

14.609.136.77

15.769.668.37

66.57


Produk Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 - 2014 dihitung atas harga berlaku menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga hingga tahun 2015 diperkirakan masih terjadi peningkatan. Peningkatan PDRB-ADHB tahun 2015 diperkirakan sebesar 15,769 Trilyun rupiah atau 7,94 persen dari sebesar 14,609 Trilyun rupiah tahun sebelumnya 2014. Pendapatan Per Kapita dan PDRB Per Kapita Kabupaten Berau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2009-2015, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kab. Berau Tahun 2009-2015 Tahun

2015 %

PDRB

Penduduk Pertengahan

PDRB Per Kapita

Pendapatan Regional

Tahun (Jiwa)

(Rupiah)

Per Kapita

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2009*

6.983.475.63

174.661

39.983.027.87

29.718.075.24

2010*

8.079.228.49

179.079

45.115.433.41

33.955.170.50

2011*

9.382.767.53

191.807

48.917.753.42

37.222.363.52

2012*

11.187.561.79

193.831

57.718.124.50

44.397.059.60

2013*

12.814.781.15

201.146

63.708.854.02

49.353.706.71

2014**

14.609.136.77

205.606

71.054.039.14

55.372.110.06

2015**

15.769.668.37

213.957

73.704.848.97

57.616.840.91

*) Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Berau **) Hasil kesepakatan proyeksi bersama




Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan. 1.1. Proyeksi PDRB Proyeksi PDRB Kabupaten Berau berdasarkan Harga Konstan tahun 2000 adalah sebesar 6.651 Trilyun Rupiah pada tahun 2015. Rincian Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Tahun 2015 Atas dasar Harga Konstan

No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

2015**

(2)

(3)

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Produk Domestik Regional Bruto

891.372.35 4.090.861.37 405.885.96 5.251.22 54.478.91 627.132.62 404.709.21 22.085.70 149.597.16

6.651.374.48

**) Hasil kesepakatan proyeksi bersama

Proyeksi PDRB Kabupaten Berau tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 15.769 Trilyun Rupiah. Rincian Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Berdasarkan Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.6 Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Tahun 2015 Atas dasar Harga Berlaku No (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

PDRB 2015**

(2)

(3)

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Produk Domestik Regional Bruto

**) Hasil kesepakatan proyeksi bersama

1.603.503.05 9.995.637.28 562.996.22 9.134.87 463.710.71 935.627.13 1.145.659.12 255.064.45

838.335.54 15.769.668.37




1.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau dari tahun 2011 hingga tahun 2015 diperkirakan

masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian dan

industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Sedangkan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan di masa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang renewable dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan serta dari kontribusi yang semakin membesar.

Adapun kontribusi masing-masing lapangan usaha

terhadap PDRB (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7 Persentase Distribusi PDRB – ADHK Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 No.

Lapangan Usaha

Tahun (%)

Rata-rata

2011* 2.08 11.47

2012* 2.96 10.12

2013* 2.46 8.73

2014** 9.82 7.11

2015** 6.08 7.92

Industri Pengolahan Listrik Gas & Air Bersih Bangunan Perdaganagn Hotel & Restoran

0.20 3.86 4.63 6.41

1.00 6.27 6.36 8.52

-0.24 6.31 11.06 11.63

-1.00 7.24 9.22 4.21

-0.62 6.78 10.14 7.86

-13 6,09 8,28 7,73

7 8

Pengangkutan & komunikasi Kauangan Persewaan & Jasa Perusahaan

4.49 1.69

10.20 2.25

9.46 1.88

18.27 5.67

13.78 3.76

11,24 3,05

9

Jasa-Jasa

4.84

4.28

5.49

16.55

10.88

8,41

Produk Domestik Regional Bruto

7.93

7.99

7.40

7.39

7.50

7,64

1 2

Pertanian Pertambangan & Penggalian

3 4 5 6


Pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun Kabupaten Berau selama kurun waktu 2011 – 2014 adalah 5,571%.

Adapun skenario proyeksi pertumbuhan

ekonomi rata-rata tahun 2011 – 2014 sebesar 7,70% pertahun. Namun demikian berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam kurun waktu 2011-2014, maka dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2014 sebesar 7,47 persen seperti yang tergambar pada table dibawah ini :


%

4,68 9,07



Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2011-2014

Tahun

2011*

2012*

2013*

2014**

Rata-rata

PDRB – ADHK (trilyun)

4,967

5,364

5,761

6,191

5,571

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,93

7,99

7,40

7,47

7,70


1.3. Prakiraan Pendapatan Penduduk. Pendapatan perkapita penduduk dihitung atas dasar harga berlaku. Asumsiasumsi pokok yang digunakan dalam perkiraan pendapatan antara lain adalah Perilaku ekonomi Kabupaten Berau tidak mengalami perkembangan secara drastis dalam tahun mendatang serta Pertumbuhan penduduk diasumsikan konstan. Pendapatan Per kapita dan PDRB per kapita Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2011 sebesar Rp. 39.983.027,87 dan pada tahun 2015 diprediksi menjadi Rp. 73.704.848,97. Sebagaimana skenario proyeksi PDRB Perkapita dan pendapatan perkapita menurut harga berlaku dalam kurun waktu 2009 – 2015 berikut ini : Tabel 2.9 Skenario PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Menurut Harga Berlaku Kabupaten Berau Tahun 2009 – 2015

Jml. Tahun

Pendapatan

PDRB

Penduduk

PDRB Perkapita

Regional

(juta rupiah)

Pertengahan

(Rupiah)

Perkapita

Tahun (jiwa)

(rupiah)

2010*

8.079.228.49

179.079

45.115.433.41

33.955.170.50

2011*

9.382.767.53

191.807

48.917.753.42

37.222.363.52

2012*

11.187.561.79

193.831

57.718.124.50

44.397.059.60

2013*

12.814.781.15

201.146

63.708.854.02

49.353.706.71

2014**

14.609.136.77

205.606

71.054.039.14

55.372.110.06

2015**

15.769.668.37

213.957

73.704.848.97

57.616.840.91

*) Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Berau **) Hasil kesepakatan proyeksi bersama.




BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Asumsi-asumsi pokok yang digunakan adalah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2016 diperkirakan sekitar



7,35 % 

Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 sekitar Rp. 2.075.996.279.000,00



Target Total Belanja Daerah Tahun 2016 sekitar Rp. 2,425.996,279,000.00



Defisit anggaran 2015 sekitar Rp. 350,000,000,000.00



Kurs Rp/USD diasumsikan tidak mengalami banyak perubahan,

pada kisaran

Tiga Belas Ribuan rupiah lebih per dolar. Pertumbuhan penduduk diasumsikan rata-rata pertumbuhan 4,07 %.



2. Laju Inflasi Laju inflasi yang digunakan adalah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diasumsikan tidak mengalami perubahan secara drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju inflasi tahun 2013 sebesar 9,65%. Sebagai acuan laju inflasi Kalimantan Timur tahun 2011-2015 seperti tabel berikut : Tabel 3.1 Laju Inflasi Kalimantan Timur 2011 – 2015 NO. 1. 2. 3. 4. 5.

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

LAJU INFLASI (%) 13,06 4,31 7,28 6,35 6,95

KETERANGAN

Adapun nilai inflasi year on year pada bulan mei 2015


3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) PDRB Kabupaten Berau ditopang oleh beberapa sektor yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik dan Air Bersih; Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Jasa Perusahaan;

Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan dan

dan Jasa-Jasa. PDRB Kabupaten Berau tidak dipengaruhi oleh

migas, sebab di sektor pertambangan hanya berupa pertambangan tanpa migas dan penggalian.




Komposisi PDRB Kabupaten Berau per sektor pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian masih didominasi oleh sektor-sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan), Sektor Perdagangan,

hotel

dan

restoran,

Pengangkutan dan Komunikasi.

dan

sektor

Industri

Pengolahan,

sektor

Sektor-sektor lainya seperti sektor Listrik dan Air

Bersih, sektor Bangunan, sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan belum banyak memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam peningkatan PDRB Kabupaten Berau. Proyeksi PDRB Kabupaten Berau tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2000 adalah sebesar 6,651 Trilyun Rupiah dibanding tahun 2014. Sedangkan Proyeksi PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2015 adalah sebesar 15,769 Trilyun Rupiah dibanding tahun 2014. 4. Lain-Lain Asumsi Lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) antara lain: 

Adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil baik pegawai baru maupun yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap



Belanja tidak langsung gaji telah memperhitungkan kenaikan dan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan telah mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan gaji PNSD.




BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah 1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan Sampai saat ini, sumber dana APBD Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka

melaksanakan

pembangunan

dan

tugas-tugas

pemerintahan

masih

mengandalkan Dana Perimbangan dari Pusat. Porsi (persentase) dana perimbangan terhadap total pendapatan masih sangat tinggi. Sebagai gambaran, anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2014 NO.

ANGGARAN

REALISASI

1.1.1

BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah

31,504,563,730.00

39,907,229,379.77

126.67

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

10,789,846,900.00

14,455,148,405.00

133.97

31,579,000,000.00

27,341,055,467.32

86.58

113,053,074,240.58

159,153,063,058.98

140.78

186,926,484,870.58

240,856,496,311.07

128.85

1.1

1.1.3 1.1.4

URAIAN BAGIAN 4.1

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Bagian 4.1

1.2.1

%

BAGIAN 4.2 BAGIAN DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

54,839,104,024.00

61,241,768,562.00

111.68

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

856,346,419,742.00

1,079,433,731,485.00

126.05

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

498,008,861,000.00

498,008,861,000.00

100.00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus Jumlah bagian 4.2

7,762,700,000.00

7,762,700,000.00

100.00

1,416,957,084,766.00

1,646,447,061,047.00

116.20

0

0

0

BAGIAN 4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 4.3.1

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan

4.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

196,631,317,000.00

196,206,486,600.00

99,78

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

37,545,837,000.00

37,545,837,000.00

100,00

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

243,434,500,000.00

243,434,500,000.00

Jumlah Bagian 4.3 Jumlah Pendapatan

477,611,654,000.00

477,186,823,600.00

2,081,495,223,636.58

2,364,490,380,958.07


0 99,91 113,60



Pencapaian pendapatan daerah jika dilihat dari tabel tersebut diatas realisasi sekitar 113,60% dari target anggaran. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang PAD dan klasifikasi serta rekonsiliasi untuk dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah dilakukan dalam tahun berjalan. Dari tabel di atas menunjukkan realisasi PAD mencapai 128.85 % jika dibandingkan dengan anggaran. Realisasi PAD terutama didukung oleh pencapaian / realisasi retribusi

daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang mencapai 133.97% dan 140.78%. Realisasi pajak daerah mencapai 126.67%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 86.58%. Perolehan dana perimbangan untuk tahun 2014 mencapai

116.20 % dari target

anggaran, atau sebesar Rp. 1,646,447,061,047.00 Peningkatan ini terutama didukung oleh realisasi Bagi Hasil Pajak yang mencapai 111.68 % atau Rp. 61,241,768,562.00 dari anggaran sebesar Rp. 54,839,104,024.00 dan Bukan Pajak yang mencapai 126.05%, atau Rp. 1,079,433,731,485.00

dari anggaran sebesar Rp. 856,346,419,742.00. Realisasi

penerimaan dari Dana Alokasi Umum mencapai 100,00 % sedangkan Dana Alokasi Khusus hanya mencapai 100,00%. Lain-Lain Pendapatan yang sah realisasi penerimaan mencapai 99,91%. Dari target yang

dianggarkan

sebesar

Rp

477,611,654,000.00

terealisasi

sebesar

Rp

477,186,823,600.00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 196,206,486,600.00 dan Bantuan Rp.

Keuangan

dari

243,434,500,000.00

Provinsi serta

atau Dana

Pemerintah Penyesuaian

Daerah Otonomi

Lainnya

sebesar

Khusus

sebesar

Rp. 37,545,837,000.00. Realisasi Pendapatan tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 80,56 persen, menjadi Rp 2,364,490,380,958.07. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 240,856,496,311.07 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 178,662,510,009.14. Peningkatan PAD diakibatkan oleh pencapaian dari pajak daerah, retribusi , hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang melampaui target.

Adapun realisasi pendapatan tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat

pada tabel berikut :




Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan tahun 2013 dan 2014 NO

URAIAN Pendapatan

1.1

2013

2014

%

BAGIAN 4.1 BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

31,035,602,708.89

39,907,229,379.77

128.59

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

13,237,390,894.00

14,455,148,405.00

109.20

27,011,160,511.65

27,341,055,467.32

101.22

107,378,355,894.60

159,153,063,058.98

148.22

178,662,510,009.14

240,856,496,311.07

101.22

1.1.3 1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Bagian 4.1

1.2.1

BAGIAN 4.2 BAGIAN DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

71,924,423,680.00

61,241,768,562.00

85.15

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

868,269,567,639.00

1,079,433,731,485.00

124.32

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

471,929,720,000.00

498,008,861,000.00

105.53

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

1,820,697,000.00

7,762,700,000.00

426.36

1,413,944,408,319.00

1,646,447,061,047.00

116.44

Sub Jumlah Dana Perimbangan 1.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

81,513,000,000.00

243,434,500,000.00

298.65

JUMLAH PENDAPATAN

1,904,809,750,328.14

2,364,490,380,958.07

124.13

Kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Berau difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini ditempuh dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama peningkatan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan tentunya tetap berfokus pada sumber pendapatan daerah yaitu : 1.

Pendapatan Asli Daerah Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.

Dana Perimbangan Kebijakan yang ditempuh dalam rangka memperoleh Dana Perimbangan dilakukan melalui upaya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3.

Lain-lain pendapatan yang sah Kebijakan ini ditempuh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka memperoleh Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain




Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi. 1.2. Target Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Target pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,075,996,279,000.00 dengan rincian seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 NO.

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1

2

3

4

I

PENDAPATAN

2,075,996,279,000.00

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

36,922,726,000.00

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

12,101,162,000.00

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

28,524,333,000.00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

984,690,894,000.00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

543,127,247,000.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

0,00

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.3 1.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Dana Desa dan Desa Adat JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

228,779,218,000.00

151,230,997,000.00 1,527,818,141,000.00

319,398,920,000.00 190,756,577,000.00 57,631,501,000.00 5,000,000,000.00 66,010,842,000.00 2,075,996,279,000.00

II

Penerimaan pembiayaan

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

350,000,000,000.00

2

Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah

0 0 0 0 0

3 4 5 6

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA

350,000,000,000.00 0




1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target. 1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai landasan

pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang

syah kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik dalam upayaupaya memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang kewajiban Pajak dan Retribusi bagi Pembangunan Daerah

2. Melakukan pengkajian tentang potensi daerah yang dikembangkan yang

menjadi sumber pendapatan daerh melalui kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, sehingga dapat diperoleh bahan acuan dalam peningkatan PAD, serta dukungan dari Instansi Penghasil.

3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan operator (Sumber Daya Manusia) Dinas Pendapatan Kabupaten Berau, melalui pendidikan dan penelitian maupun menambah wawasan melalui kegiatan kunjungan kerja ke daerah yang lebih maju.

4. Memberikan motivasi kepada setiap aparat pendapatan Kabupaten Berau, bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan daerah sangat tergantung aparat dalam mengemban tugas dan fungsi masing-masing

5. Melakukan konsultasi dan koordinsi yang lebih intensif kepada Pemerintah Pusat agar dana perimbangan dapat diterima tepat waktu.

2. Belanja Daerah

2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri dari: belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung

dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang teidiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Jumlah perkiraan total belanja tahun anggaran 2016 adalah Rp.

2,425,996,279,000.00

terdiri

dari

belanja

langsung

sebesar

Rp.



1,500,497,372,000.00 925,498,907,000.00.

dan


belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp.

2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Kebijakan terkait belanja tidak langsung adalah: 

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri



sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang

yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan peranjian pinjaman 

jangka pendek, jangkamenengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang 

dihasilkan dapai terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam

bentuk uang, barangdan/ataujasakepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja bagi hasil digunakan untukmenganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah KUA Tahun 2016

lainnya

dalam

kemampuan keuangan.

rangka

pemerataan

dan/atau

peningkatan

Halaman 19





Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam

dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Estimasi Belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp. 925,498,907,000.00 Rincian belanja tidak langsung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Estimasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

NO. 1 2 3 4 5 6

URAIAN Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga TOTAL

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

659,388,865,000.00 15,571,700,000.00 5,300,000,000.00 4,900,000,000.00 230,338,342,000.00 10,000,000,000.00

925,498,907,000.00

2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah. a. Kebijakan Pembangunan daerah: Arah kebijakan di tahun 2016 yang melatar belakangi Program Prioritas dan Program Khusus diharapkan dapat memberikan nilai strategis dalam

keberhasilan pembangunan, serta disesuaikan dengan misi yang menjadi

acuan pemerintah Kabupaten Berau saat ini. Adapun program prioritas dan program khusus sesuai RPJMD 2011-2015 yaitu sebagai berikut :

 

Peningkatan kualitas dan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan agama



Keragaman Budaya



Ketahanan Pangan



 KUA Tahun 2016

Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja

Pengembangan Wisata Bahari dan Objek Wisata Lainnya Serta Pengembangan Pertanian Dalam Arti Luas, UKM dan Kemandirian Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air Bersih

Pembangunan Infrastruktur Dasar (Jalan, Jembatan dan Dermaga) Halaman 20





Pembangunan Kawasan Pedalaman, Pesisir dan Pulau Terluar



Unggulan)



Peningkatan Daya Saing dan Invetasi (Pengembangan Komditas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup



b. Kendala Yang Dihadapi:

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau antara lain: 

Keterbatasan anggaran, dimana anggaran yang tersedia belum dapat



memenuhi seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat



kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat.



program pembangunan.

Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Berau, sehingga mempengaruhi Keterbatasan SDM yang tersedia untuk melaksanakan programMasih terbatasnya layanan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih perlu



peningkatan.

Belum optimalnya pelayanan jalur transportasi baik darat maupun laut. Meskipun infrastruktur yang telah dibangunan khususnya udara

sudah cukup memadai, namun tranportasi laut baik untuk penumpang

maupun barang belum optimal. Sementara itu untuk jalur darat hingga kini masih terdapat jalan antar daerah yang rusak terutama jalur 

Kabupaten Berau menuju ibu kota Provinsi.

Masih adanya jalur yang menghubungkan antara desa dan ibu kota kabupaten yang kurang memadai dan jarak tempuh cukup jauh

sehingga cukup membebani para petani yang ada di pedesaan untuk memasarkan hasil perkebunan mereka yang menimbulkan biaya tinggi.

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan daerah: Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan 3 (tiga) Program prioritas sebagai Grand Strategi pembangunan yang meliputi; 

KUA Tahun 2016

Strategi Peningkatan Kapasitas

Halaman 21

LAMPIRAN


NOMOR TANGGAL

Strategi

yang

diarahkan

untuk

mengembangkan

kemampuan

kapasitas aparatur dan ekonomi daerah agar dapat memanfaatkan 

sumberdaya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan. Strategi Perluasan Kesempatan

Strategi yang diarahkan untuk menciptakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

memperoleh kesempatan dan hak-hak dasar serta hidup yang layak. Strategi Penataan Kemitraan

Strategi yang diarahkan membangun dan mengembangkan hubungan kesetaraan perusahaan besar dan kecil, eksekutif dan legeslatif,

pemerintah dan swasta, kaya dan miskin, laki dan perempuan yang saling menguntungkan.

Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah: 1.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja Sasaran pengentasan kemiskinan dan perluasan dan kesempatan kerja yaitu antara lain :

1) Meningkatnya

kemampuan

meningkatkan taraf hidup layak.

masyarakat

dalam

berusaha

untuk

2) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 3) Menurunnya kemiskinan.

4) Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antara swasta, masyarakat dan pemerintah.

5) Meningkatnya

komitmen

tanggungjawab

masyarakat (Cooperate Social Responsibility).

sosial

perusahaan

pada

6) Pengembangan informasi pasar kerja yang tepat, cepat dan akurat, yang dibutuhkan bukan saja oleh pencari kerja tetapi juga pemberi kerja.

7) Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.

8) Peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan 2.

transparan.

Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan agama Sasaran peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan agama yaitu antara lain :




1) Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.

2) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar.

4) Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mancapai strata pendidikan S2 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.

5) perwujudan anggaran pendidikan sebesar 20 % .

6) Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, serta tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kecamatan.

7) Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

8) Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

9) Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional dan internasional.

10) Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja.

11) Pengembangan system dan standar pendidikan yang bertumpu pada standar nasional.

12) Memperluas akses bagi anak usia dini, melalui pemerataan dan peningkatan pelayanan yang akuntabel terhadap masyarakat

13) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui pengembangan

pendidikan umum/kejuruan dan agama, pengembangan pendidikan non formal, pemuda dan olahraga baik pendidikan di luar sekolah melalui paket A, B, C dan sertifikasi kursus-kursus.

14) Meningkatnya

pemerataan

dan

kualitas

pendidikan

yang

menunjang peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

mampu

15) Peningkatan manajemen pendidikan.

16) Pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi.

17) Peningkatan peran dari komponen pendukung pendidikan seperti MKKS, MGMP, KKG, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

18) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola pendidikan melalui KUA Tahun 2016

Diklat jangka pendek, menengah dan diklat jangka panjang

Halaman 23



19) Meningkatkan pertemuan-pertemuan melalui symposium, diskusi panel maupun rapat koordinasi baik tingkatan pengelola pendidikan maupun kepada tenaga pendidik

20) Peningkatan kapasitas dan peran dari para pengawas sekolah. 21) Mengembangkan

pelayanan

dan

penyediaan

obat,

melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

makanan serta

22) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

23) Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme kesehatan.

tenaga

24) Mengembangkan system pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/JPKM.

25) Memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan system JPKM.

26) Penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruang rawat inap dan UGD.

27) Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap kecamatan sampai kepedalaman pesisir dan kepulauan.

28) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluknya masing-masing.

29) Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.

30) Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umroh.

31) Peningkatan pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama.

32) Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama.

33) Peningkatan SDM serta kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan.

34) Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama. 35) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

36) Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama.

37) Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

3. Pengembangan Wisata Bahari Dan Objek Wisata Lainnya Serta Keragaman Budaya KUA Tahun 2016 Halaman 24



Sasaran pengembangan wisata bahari dan objek wisata lainnya serta keragaman budaya, antara lain :

1) Peningkatan promosi pariwisata dan kesenian serta kemitraan di Kabupaten/Kota

2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kesenian 3) Peningkatan obyek-obyek wisata

4) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata dan kesenian

5) Peningkatan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan. 6) Peningkatan pengembangan kebudayaan Kabupaten.

7) Peningkatan pengelolaan keragaman dan kekayaan kebudayaan

8) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola kebudayaan 9) Peningkatan kerjasama penyelenggaraan budaya di Kabupaten/Kota.

10)Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka melestarikan budaya untuk menjadi daya tarik wisata.

11)Mengembangkan sektor pariwisata di kawasan perbatasan dengan khususnya pengembangan objek wisata alam dan budaya (culture-ecotorism).

4. Pengembangan Pertanian Dalam Arti Luas, UKM dan Kemandirian Ketahanan Pangan

Sasaran pengembangan pertanian dalam arti luas, UKM dan kemandirian

ketahanan pangan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan

percepatan upaya ketahanan pangan, Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi, Peningkatan Mutu dan Kualitas serta

Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas serta Pengembangan Peternakan,

Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Potensi Lahan Secara Optimal, Peningkatan dan Pengembangan

Perikanan untuk

Memenuhi Kebutuhan Lokal dan Peningkatan Ekspor dengan arah kebijakan meliputi :

1) Peningkatan kegiatan intensifikasi dan kegiatan ekstensifikasi. 2) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

3) Pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan Sumberdaya Manusia

Pelaku Pertanian Tanaman Pangan untuk menghasilkan produksi yang mempunyai daya saing.




4) Peningkatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ketahanan pangan

5) Peningkatan penyuluhan ke kecamatan dan kampung serta peningkatan SDM Penyuluh.

6) Peningkatan pemenuhan infrastruktur pertanian yang mendukung sektor pertanian.

7) Pemenuhan kebutuhan pupuk dan optimalisasi lahan. 8) Peningkatan

ketahanan

pangan

yang

menyangkut

ketersediaan,

aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan konsumsi.

9) Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan.

10) Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan daerah sekitarnya.

11) Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan).

12) Peningkatan penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.

13) Peningkatan

pengelolaan

komoditas

perkebunan

potensial

melalui

diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).

14) Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan.

15) Peningkatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari.

16) Peningkatan pemanfaatan potensi lahan yang optimal guna peningkatan produksi.

17) Peningkatan pemanfaatan potensi lahan.

5. Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air Bersih

Sasaran pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, antara lain yaitu :

1) Meningkatkan pembangun dan mengembangkan pemenuhan kebutuhan listrik dan sumber-sumber energi pembangkit listrik alternatif yang potensial, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU), Solar Cell Hybrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

2) Peningkatan cakupan layanan air bersih.

KUA Tahun 2016

Halaman 26



3) Peningkatan kinerja PDAM penyediaan dan pengelolaan air baku untuk air bersih secara intensif dilaksanakan.

4) Pembangunan beberapa prsarana air bersih.

6. Pembangunan Infrastruktur Dasar (Jalan, Jembatan dan Dermaga) Sasaran pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : 1) Peningkatan jalan kampung.

2) Peningkatan kapasitas Jalan untuk menghubungkan kepusat-pusat produksi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Baru (sesuai dengan fungsi/peran jalan arteri & kolektor).

3) Mengembangkan Wilayah perbatasan sebagai halaman depan wilayah

Republik Indonesia, wilayah pedalaman dan wilayah tertinggal dengan

meningkatkan aksesibiltas prasarana jalan dan jembatan kekawasan perbatasan dan pedalaman dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.

4) Meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

5) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.

6) Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan.

7) Peningkatan fasilitas lalu lintas jalan di seluruh ruas jalan nasional dan provinsi.

8) Peningkatan fasilitas keselamatan angkutan darat.

9) Peningkatan pengendalian banjir baik sarana dan prasarana serta waduk dibeberapa Kabupaten/Kota.

10) Pengembangan dan pengadaan beberapa sarana irigasi, rawa dan tambak untuk mendukung program swasembada pangan.

11) Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendang/embung pengendali banjir.

12) Terbangun saluran irigasi tersier, sekunder dan primer, pintu air, dan waduk dilokasi kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan.

13) Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan air

14) Pengembangan bandara kalimarau dan pembangunan bandara di pulau KUA Tahun 2016

maratua.

Halaman 27



15) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan

16) Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada kawasan yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.

17) Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran di setiap pelabuhan.

18) Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni hingga tahun 2016 bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

19) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat di Kaltim.

20) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar rumah masyarakat. 21) Penataan dan revitaslisasi perumahan tidak layak huni.

7. Pembangunan Kawasan Pedalaman, Pesisir dan Pulau Terluar

Sasaran terhadap pembangunan kawasan pedalaman, pesisir dan pulau terluar, antara lain :

1) Mengembangkan Wilayah perbatasan sebagai halaman depan wilayah

Republik Indonesia, wilayah pedalaman dan wilayah tertinggal dengan meningkatkan aksesibiltas prasarana jalan dan jembatan kekawasan

perbatasan dan pedalaman dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.

2) Meningkatnya ketahanan pangan dan papan melalui program peningkatan peran

masyarakat

transmigrasi.

pedalaman

dan

pesisir

serta

eks

pemukiman

3) Dikembangkannya wilayah strategis dan cepat tumbuh

kawasan

pedalaman, pesisir serta eks pemukiman transmigrasi sesuai dengan potensi unggulan wilayah berdasarkan kawasan sentra produksinya.

8. Peningkatan Daya Saing dan Investasi (Pengembangan Komoditas Unggulan) Sasaran peningkatan daya saing dan investasi, antara lain :

1) Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.

2) Pembangunan kawasan industri di beberapa kecamatan dalam rangka pengembangan sentra-sentra industri potensial.

3) Pengembangan cluster industri berbasis komoditas unggulan.

4) Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

5) Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri. KUA Tahun 2016 Halaman 28



6) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.

7) Peningkatan

kemampuan

industri

dalam

pengembangan teknologi dalam proses produksi.

adaptasi

teknologi

dan

8) Menciptakan iklim usaha yang kondusif..

9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan penanaman modal secara bertahap.

10) Peningkatan pengembangan potensi investasi daerah dengan melakukan identifikasi peluang usaha sesuai dengan potensi sumberdaya alam daerah.

11) Peningkatan promosi investasi yang efektif terhadap pemilihan Negara

sasaran promosi investasi yang tepat dengan menyajikan profil-profil investasi prospektif.

12) Peningkatan minat investor yang menanamkan modal

13) Peningkatan fungsi pelayanan di bidang perijinan investasi berupa pemberian ijin prinsip bagi PMA dan PMDN.

9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah guna meningkatkan

pengawasan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), antara lain yaitu :

1) Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

2) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah termasuk pengawasan reguler.

3) Terlaksananya koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawas internal pemerintah.

4) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan.

5) Terlaksananya tata kebijakan sistem, struktur dan prosedur pengawasan. 6) Peningkatan intensitas penanganan pengaduan masyarakat.

7) Memberikan pembinaan terhadap unit satuan kerja untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan system akuntabilitas kinerja agar menjadi organisasi yang kapabel dan akuntabel.

8) Melakukan pembinaan terhadap unit satuan kerja melalui pelaksanaan pengawasan.

9) Peningkatan koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan yang KUA Tahun 2016

berkualitas.

Halaman 29



10) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan serta upayaupaya penyempurnaan peraturan pendukung. a. Peningkatan Pelanyanan Publik.

b. Penyempurnaan Sistem Pelayanan.

c. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah. d. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.

e. Mengindetifikasi Bidang-Bidang rawan Korupsi. f. Pengawasan dan Pelayanan Pemerintah.

g. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Manajemen Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa.

h. Mendorong Penyerasian Peraturan Tentang Pelayanan Publik.

11) Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Kepemerintahan Daerah.

10. Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup Sasaran peningkatan mutu lingkungan hidup antara lain :

1) Peningkatan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

2) Pengelolaan sumberdaya alam dan pemel;iharaan daya dukungnya agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

3) Peningkatan

pelaksanaan

penataan

penyelesaiann kasus lingkungan.

hukum-hukum lingkungan

dan

4) Pemanfaatan data secara optimal informasi yang tertuang di dalam RTRW,

AMDAL, NKLD dan NSDA dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program.

5) Peningkatann kualitas air dengan mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan sungai.

6) Peningkatan penanganan konflik lingkungan dengan upaya melengkapi dan mensosialisasikan peraturan lingkungan hidup kepada stakeholders.

2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007,

Kebijakan belanja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan

SKPD

Urusan

Wajib

dengan

dana

sebesar



Rp.

1,426,247,047,880.00


sedangkan belanja

sebesar Rp. 74,250,324,120.00

di SKPD Urusan Pilihan

Berikut kebijakan belanja daerah yang dialokasikan di SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, diuraikan dalam tabulasi berikut : Tabel 4.5 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Dan SKPD Tahun Anggaran 2016 NO

URUSAN/SKPD

JUMLAH

1

2 URUSAN WAJIB

3 1.426.247.047.880,00

1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.04 1.04.1 1.06

Pendidikan Dinas Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengelola RSUD Dr. A. Rivai Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

1.06.01 1.07

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perhubungan

1.08 1.08.01 1.10 1.10.01

1.13 1.13.01 1.14 1.14.01 1.15

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan & Catatan Sipil Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Koperasi & Usaha Kecil Menengah

1.16 1.16.01 1.17 1.17.01 1.18 1.18.01 1.19 1.19.01

Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda & Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Badan Kesbang, Politik dan Linmas

1.04.02

1.07.01

1.11

1.11.01

1.15.01

KUA Tahun 2016

220.538.751.200,00 125.057.775.100,00 63.157.576.150,00 555.471.250.940,00 32.614.640.000,00 22.434.720.000,00

Perencanaan Pembangunan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

12.891.540.000,00 33.778.145.000,00 7.170.523.900,00 8.703.729.000,00

11.921.439.900,00 13.045.020.500,00 5.193.332.700,00 17.894.080.000,00 4.807.144.000,00 13.838.310.000,00 19.397.241.400,00 5.873.500.000,00 Halaman 31



1.19.02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Satpol PP

1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20

Sekretariat Daerah Bagian Umum Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Perekonomian Bagian Hukum & Perundang-Undangan Bagian Pembangunan Bagian Humas & Protokol Bagian Organisasi Bagian Kesra Bagian Informasi dan Teknologi

1.20.04 1.20.07 1.20.08

Kecamatan 1.20.09.1 1.20.09.2 1.20.09.3 1.20.09.4 1.20.09.5 1.20.09.6 1.20.09.7 1.20.09.8 1.20.09.9 1.20.09.10 1.20.09.11 1.20.09.12 1.20.09.13

1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09. 1.20.09.

1.20.09 1.20.18.01 1.20.1.20.17.01 1.20.12 1.21 1.21.02

KUA Tahun 2016

Sekretariat DPRD Inspektorat Kantor Penghubung

Kec. Tanjung Redeb Kec. Gunung Tabur Kec. Sambaliung Kec. Teluk Bayur Kec. Segah Kec. Kelay Kec. Pulau Derawan Kec. Talisayan Kec. Biduk-Biduk Kec. Maratua Kec. Tabalar Kec. Batu Putih Kec. Biatan KELURAHAN Kelurahan Sungai Bedungun Kelurahan Tanjung Redeb Kelurahan Bugis Kelurahan Gayam Kelurahan Karang Ambun Kelurahan Gunung Panjang Kelurahan Gunung Tabur Kelurahan Sambaliung Kelurahan Teluk Bayur Kelurahan Rinding

Korpri Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

12.617.612.700,00 8.533.495.700,00

36.080.160.000,00 4.144.450.000,00 4.650.860.000,00 950.000.000,00 1.559.800.000,00 2.840.000.000,00 17.537.243.900,00 2.381.000.000,00 14.023.609.700,00 5.160.000.000,00 37.963.726.900,00 9.425.079.000,00 1.487.000.000,00

1.662.145.000,00 2.949.060.000,00 1.332.175.000,00 1.243.359.500,00 1.363.735.000,00 1.319.560.000,00 1.607.000.000,00 1.216.635.000,00 1.539.394.400,00 1.637.650.000,00 1.364.433.640,00 1.625.975.000,00 1.417.200.000,00 632.270.000 722.328.500 717.407.500 874.555.000 614.322.000 708.855.000 751.336.400 755.555.000 686.900.000 616.148.700 2.181.605.000,00 11.718.040.000,00 14.812.190.000,00 12.696.921.250,00 8.224.000.000,00

Halaman 32

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL 1.22

1.22.01 1.24

1.24.01


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kearsipan

9.845.990.500,00

Perpustakaan Kantor Perpustakaan Umum

4.391.400.000,00

1.876.142.800,00

Kantor Arsip dan Dokumentasi

1.26 26.01

URUSAN PILIHAN 2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.02 2.02.01

74.250.324.120,00

Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kehutanan Dinas Kehutanan

2.03 2.03.01 2.05 2.05.01

22.212.800.000,00 13.928.429.000,00 14.677.380.120,00 5.852.320.000,00

Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan

6.617.340.000,00 10.962.055.000,00

Jumlah

1.500.497.372.000,00

3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerirnaan piutang daerah.Pengeluaran pembiayaan

mencakup:

pembentukan

dana

cadangan;

penyertaan

modal

(investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. 3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan; Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Berau adalah: 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang


LAMPIRAN


NOMOR TANGGAL

sah,

pelampauan

penerimaan

pembiayaan,

penghematan

belanja,

kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekekning dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan.



Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milii pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.



Penerimaan

pinjaman

daerah

digunakan

untuk

menganggarkan

penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. 

Penerimaan

kembali

pemberian

pinjaman

digunakan

untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. 

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Berau adalah: 

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatanyang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalamsatu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkandengan peraturan daerah.



Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban

atas

pokok

utang

yangdihitung

berdasarkan

perjanjian

pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.






Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup adanya defisit anggaran yang disebabkan karena anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan atau dipergunakan untuk pengeluaran jika terjadi surplus anggaran atau dengan kata lain jika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Anggaran pembiayaan tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 350,000,000,000.00


LAMPIRAN


NOMOR TANGGAL

BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD (KUA) diperlukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. KUA disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan. Tanjung Redeb, 4 Nopember 2015 Pj. BUPATI BERAU

DRS. H. SYARIFUDDIN, M.Si


DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1 2. Tujuan Penyusunan KUA 2 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA 3

Recommend Documents