DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Perumusan Masalah I.3 Tujuan
................................................................. ................................................................. .................................................................
2 3 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Good Corporate Governance ............................................... ..... II.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan GCG. BAB III PEMBAHASAN III.1 PT. Astra International Tbk ............................................... ...... III.2 Tata Kelola Perusahaan [Good Corporate Governance] PT. Astra International Tbk ................................................. ...... BAB IV KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA
1
5 16
18 19
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG Sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang semakin baik dan sehat. Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh karyawannya dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola perusahaan. Guna meningkatkan performansi perusahaan kearah yang lebih baik, maka perusahaan harus dikelola secara professional dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan. Kelemahan mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu: kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahya corporate governance. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Etika bisnis tidak disangkal lagi memiliki peran yang sangat besar dalam hal tersebut. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan merupakan salah satu sumbangsih besar yang dapat diberikan oleh dunia usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi seluruh stakeholder-nya. Saat ini seringkali muncul pertanyaan apakah etika bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis dianggap sebagai suatu hal yang merepotkan yang seandainya tidak diindahkan pun suatu bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. Oleh karena itu sudah selayaknya perusahaan menerapkan suatu prinsip Good Corporate Governance yang dapat digunakan sebagai salah satu alatnya. Perangkat Peraturan dan Perundang-undangan Surat Edaran Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik good corporate governance dalam perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dengan KEP117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Selain itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. 103 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Audit. Badan Pengawas Pasar Modal melalui Surat Edarannya No. SE-03/PM/2000 telah merekomendasikan pada perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit. Khusus untuk perbankan, termasuk juga bank BUMN, Bank Indonesia juga telah 3
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Astra pertama kali didirikan sebagai perusahaan perdagangan di Jakarta pada tahun 1957. Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang, pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities. Ketekunan dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah memberikan peluang bagi Astra untuk melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang usahanya : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan. Walaupun begitu, dengan perkembangan bisnis yang makin kompleks, diperlukan adanya suatu tata kelola yang terstruktur untuk mengelola aktivitas bisnis Astra agar tetap sejalan dengan Catur Dharma serta mengarahkannya agar tetap berlangsung di masa yang akan datang. Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk menyusun suatu pedoman agar dalam menata kelola bisnisnya Direksi tetap profesional, transparan dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya pedoman ini kemudian dikenal sebagai Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan. I.2 PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari – hari ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia. I.3 TUJUAN Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka makalah ini disusun dengan tujuan untuk membahas penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari – hari ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 GOOD CORPORATE GOVERNANCE II.1.1 DEFINISI Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG). Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadicoporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. (Sutojo dan Aldridge, 2008). 2. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance di seluruh dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. 3. Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 4. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). 5. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MMBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 5
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika. 6. Malaysian Finance Committe on Corporate Govesrnance memberikan definisi yang lebih luas mengenai konsep Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta akuntabilitas korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (stakeholder). Good Corporate Governance sering disebut sebagai sebuah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Tjager, 2003). II.1.2 TUJUAN Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”. GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan Good Governance. Sedangkan tujuannya adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital). 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
6
II.1.3 PRINSIP DASAR Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah menjadi perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh OECD menjadi acuan bagi setiap negara dalam penerapannya. Prinsipprinsip Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh OECD tahun 2004 mencakup halhal sebagai berikut: 1. Ensuring the basis for an Effective Corporate Governance Framework 2. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions 3. The Equitable Treatment of shareholders 4. The Role of Stakeholders in Corporate Governance 5. Disclosure and Transparency 6. The responsibilities of the Board Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, masing-masing negara selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam Pedoman Good Corporate Governance masing-masing negara. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesiakan disusun oleh Komite nasional Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan Good Corporate Governance. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Tabel 1. Prinsip GCG dan pedoman pelaksanaannya NO PRINSIP PEDOMAN PELAKSANAAN 1. 1.1. Perusahaan harus menyediakan Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam informasi secara tepat waktu, menjalankan bisnis, perusahaan harus memadai, jelas, akurat dan dapat menyediakan informasi yang material diperbandingkan serta mudah diakses dan relevan dengan cara yang mudah oleh pemangku kepentingan sesuai diakses dan dipahami oleh pemangku dengan haknya. kepentingan. 1.2. Informasi yang harus diungkapkan Perusahaan harus mengambil inisiatif meliputi, tetapi tidak terbatas pada, untuk mengungkapkan tidak hanya visi, misi, sasaran usaha dan strategi masalah yang disyaratkan oleh perusahaan, kondisi keuangan, peraturan perundang - undangan, tetapi susunan dan kompensasi pengurus, juga hal yang penting untuk pemegang saham pengendali, pengambilan keputusan oleh pemegang kepemilikan saham oleh anggota. saham, kreditur dan pemangku Direksi dan anggota Dewan kepentingan lainnya. Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi 7
perusahaan. 1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2.
3.
4.
8
2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat memtugas dan tanggung jawab masing-masing pertanggungjawabkan kinerjanya secara organ perusahaan dan semua karyawan transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, harus dikelola secara benar, terukur dan nilai-nilai perusahaan (corporate values), sesuai dengan kepentingan perusahaan dan strategi perusahaan. dengan tetap memperhitungkan 2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua kepentingan pemegang saham dan organ perusahaan dan semua karyawan pemangku kepentingan lain. mempunyai kemampuan sesuai dengan Akuntabilitas merupakan prasyarat yang tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam diperlukan untuk mencapai kinerja yang pelaksanaan GCG. berkesinambungan 2.3 Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 2.4 Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 2.5 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati 3.1 Organ perusahaan harus berpegang pada Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan prinsip kehati-hatian dan memastikan perundang-undangan serta melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang tanggung jawab terhadap masyarakat dan undangan, anggaran dasar dan peraturan lingkungan sehingga dapat terpelihara perusahaan (by-laws) kesinambungan usaha dalam jangka 3.2 Perusahaan harus melaksanakan tanggung panjang dan mendapat pengakuan sebagai jawab sosial dengan antara lain peduli good corporate citizen. terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4.1. Masing-masing organ perusahaan harus Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, menghindari terjadinya dominasi oleh perusahaan harus dikelola secara pihak manapun, tidak terpengaruh oleh independen sehingga masing-masing organ kepentingan tertentu, bebas dari benturan perusahaan tidak saling mendominasi dan kepentingan (conflict of interest) dan dari tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 4.2. Masing-masing organ perusahaan harus
5.
Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 5.2 Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan 5.3 Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 II.1.4 METODE DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN GCG II.1.4.1 METODE Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaanperusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat Pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini diadopsi oleh Bapepam-LK ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, Bapepam-LK dapat memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, Bapepam-LK juga mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi.
9
II.1.4.2 RUANG LINGKUP Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar minimal yang mencakup: a. Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Good Corporate Governance b. Asas-asas Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan c. Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Tabel 2. Pedoman pelaksanaan Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku PRINSIP DASAR PEDOMAN PELAKSANAAN Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka 1. Nilai-Nilai Perusahaan panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi a. Nilai-nilai perusahaan merupakan oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, landasan moral dalam mencapai diperlukan pedoman perilaku yang dapat visi dan misi perusahaan. Oleh menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karena itu, sebelum merumuskan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai nilai-nilai perusahaan, perlu (values) dan etika bisnis sehingga menjadi dirumuskan visi dan misi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip perusahaan. dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan b. Walaupun nilai-nilai perusahaan adalah: pada dasarnya universal, namun - Setiap perusahaan harus memiliki nilaidalam merumuskannya perlu nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan disesuaikan dengan sektor usaha usahanya. serta karakter dan letak geografis - Untuk dapat merealisasikan sikap moral dari masing-masing perusahaan. dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan c. Nilai-nilai perusahaan yang harus memiliki rumusan etika bisnis yang universal antara lain adalah disepakati oleh organ perusahaan dan terpercaya, adil dan jujur. semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk 2. Etika Bisnis a. Etika bisnis adalah acuan bagi budaya perusahaan yang merupakan perusahaan dalam melaksanakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. kegiatan usaha termasuk dalam - Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis berinteraksi dengan pemangku perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman kepentingan perilaku agar dapat dipahami dan b. Penerapan nilai-nilai perusahaan diterapkan. dan etika bisnis secara
berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan. c. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku. 3. Pedoman Perilaku a. Fungsi Pedoman Perilaku : merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan 10
perusahaan; b. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 d. Organ Perusahaan Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada: a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko; b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham; c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar; d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini: a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentukbenturan kepentingan c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan personalianya; d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
11
Tabel 3. Pedoman Pelaksanaan Organ Perusahaan PRINSIP DASAR Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Merupakan
wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. - Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. - RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak 12
PEDOMAN PELAKSANAAN a. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dan memperhatikan hal hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, b. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. c. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. a. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris b. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris d. Komite Penunjang Dewan Komisaris - Komite Audit - Komite Nominasi dan Remunerasi - Komite Kebijakan Risiko - Komite Kebijakan Corporate Governance e. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
independen. 2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. 3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Direksi
a. Komposisi Direksi b. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi c. Fungsi Direksi - Kepengurusan - Manajemen Risiko - Pengendalian Internal - Komunikasi - Tanggung Jawab Sosial d. Pertanggungjawaban Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masingmasing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masingmasing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. 4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 13
e. Hak dan tanggungjawab Pemegang saham Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: - Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. - Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tabel 4. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
14
HAK – HAK
TANGGUNG JAWAB
Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi: a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat; c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham; e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka: setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan
Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi: a. Pemegang saham pengendali harus dapat: memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait; b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar; c. Pemegang saham harus dapat: memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi; dan memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut; d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat
jenis, klasifikasi dan jumlah saham dilakukan secara jelas yang dimiliki; setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 Tanggungjawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham adalah sebagai berikut : - Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. - Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. - Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. - Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. - Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. f. Pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis dan masyarakat serta pengguna produk atau jasa perusahaan Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: - Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing. - Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. - Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan g. Pernyataan tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan. h. Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam 15
melaksanakan penerapan GCG. Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang kurangnya hal - hal sebagai berikut : - Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan; - Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan
Komisaris, dan pengawasan internal; - Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara
efektif; - Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang
efektif dan pelaporan keuangan yang benar - Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis; - Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya; - Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi
prinsip GCG. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. II.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN GCG Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang menentukan keberhasilannya sebagai berikut, seperti dikutip dari Ristifani (2009) : 1. Faktor Internal Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa factor yang dimaksud antara lain: a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya: a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya. c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).
16
d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela. e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG. Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.
17
BAB III PEMBAHASAN
III.1 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. Perusahaan besar ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT. Astra International Incorporation (AII), oleh Drs. Tjia Kian Tie, Wiliam Soerjadja (Tjia Kiang Liong), dan E.Hariman (Liem Peng Hong). Pada awalnya PT Astra International bergerak dalam bidang usaha ekspor-impor hasil bumi, inventaris alatalat kereta api untuk PKA (sekarang PJKA), serta bahan-bahan untuk proyek pengembangan PLTA Jatiluhur. Berkat usaha patungan antara Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 25 Februari 1969 berdirilah PT. Gaya Motor. Pada tanggal 1 Juli 1969 PT. Astra International Incorporation (AII) mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai agen tunggal kendaraan bermotor merek “Toyota” untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1990, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. dan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Seperti moto perusahaan yaitu “Peraspera Ad ASTRA” yang artinya “Bekerja Keras Untuk Mencapai Bintang” ASTRA terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya walau didera pasang surut bisnis. Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang head office – nya berada di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II Jakarta Utara, pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities
Ketekunan dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah memberikan peluang bagi Astra untuk melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang usahanya : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi. Tentu saja sebuah perusahaan pastilah memiliki cita-cita, dan cita-cita PT Astra International,Tbk. adalah seperti yang telah diucapkan oleh sang pendiri perusahaan, bahwa ” Berkat yang kami peroleh bukan khusus untuk kami saja, tetapi kami mau jadikan berkat itu untuk semua orang, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, ASTRA ingin sejahtera berama bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia, menuju masyarakat adil dan makmur.”
18
Filosofi Perusahaan (Catur Dharma) Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik Visi Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Misi Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Komitmen pada prinsip-prinsip luhur Catur Dharma juga terus mendorong interaksi nonbisnis yang luas dengan masyarakat Indonesia melalui berbagai program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Kesehatan. Keselarasan langkah tersebut merupakan bagian dari perjalanan Astra untuk menjadi Perusahaan Kebanggaan Bangsa. III.2 TATA KELOLA PERUSAHAAN [GOOD CORPORATE GOVERNANCE] PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. Pendekatan Astra terhadap tata kelola didasarkan pada kepercayaan bahwa penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam Perusahaan maka akan tertanam pada manajemen dan karyawan: visi, proses dan struktur yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mendorong Astra untuk tumbuh secara berkelanjutan. Prinsip dan kebijakan tata kelola Astra berlandaskan pada filosofi Perusahaan, yaitu Catur Dharma, dan bersumber pada Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia, peraturan perundangundangan dan praktik yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan induk, Astra terus memberikan pengarahan dan pedoman kepada anak-anak perusahaan dalam mematuhi prosedur tata kelola perusahaan yang baik, diselaraskan dengan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan sehingga kebijakan dan prosedur GCG yang tepat dapat diterapkan untuk mendorong Grup Astra tumbuh secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Astra terdiri dari 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan Perusahaan. Jika dinilai perlu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat membentuk unit atau komite yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang lebih efektif. Tidak ada hubungan kekeluargaan antara para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi hingga derajat kedua. Saat ini, Astra tidak menyelenggarakan program Pozzi saham bagi Management Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham PT Astra International Tbk. Sedangkan di antara anggota Dewan Komisaris, dua Komisaris Perseroan, yaitu Budi Setiadharma (Presiden Komisaris) dan Anthony J.L. Nightingale, masing-masing memiliki saham PT Astra International Tbk sebesar 0,02%. Kepemilikan dalam jumlah kecil ini dianggap tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan demi kepentingan Perseroan. 19
Tabel 5. Organ Perusahaan PT. Astra International Tbk. NO ORGAN PERUSAHAAN 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut: - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; - Permodalan Perusahaan; - Penggunaaan keuntungan bersih Perusahaan; - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan; - Penetapan jumlah dan jenis remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; - Penunjukan akuntan publik - Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan; dan - Dilakukannya transaksi yang melebihi nilai tertentu dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
2.
20
Dewan Komisaris Tanggung Jawab Dewan Komisaris Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain adalah: - Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan; - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usaha; - Memberikan tanggapan, rekomendasi dan juga persetujuan, jika diperlukan, atas usulan dan rencana yang diajukan
PENERAPAN RUPS terdiri dari a. RUPS Tahunan, wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat enam (6) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perusahaan b. RUPS Luar Biasa, dapat diadakan sewaktuwaktu sesuai kebutuhan. Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS Perusahaan yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012, yang terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan. Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa secara lengkap telah dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 30 April 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komposisi pemegang saham :
a. Komposisi Dewan Komisaris Sesuai keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan 2011 dan dimuat dalam Akta Notaris No.60, tanggal 27 April 2012, maka susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Direksi untuk melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan. Komisaris Perseroan terdiri dari 12 anggota, termasuk 5 (lima) diantaranya menjabat sebagai Komisaris Independen, dengan ketentuan independensi sebagai berikut: - Berasal dari luar Perseroan - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; - Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
Budi Setiadharma Presiden Komisaris
b. Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat 4 kali dan menerbitkan 7 keputusan Dewan Komisaris yang dilakukan melalui sirkular. Komite-Komite Dewan Komisaris Komite Audit Tugas dan tanggung jawab Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap hal-hal berikut: - Keuangan - kredibilitas dan objektivitas dari informasi keuangan yang akan disebarluaskan oleh Perseroan kepada pihak eksternal, termasuk laporan keuangan dan data keuangan lainnya - Manajemen risiko dan pengendalian internal - kecukupan proses untuk melakukan identifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis; - Kegiatan Assurance - rencana dan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Grup Internal Audit dan Risk Advisory, dan auditor eksternal untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah ditangani dengan tepat dan dievaluasi dalam pelaksanaan kerja; - Objektivitas dan Independensi - objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal; - Hukum - status dan pelaporan kasus hukum yang material terhadap Grup Astra; dan - Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta Kode Etik Perusahaan.
21
Pengangkatan Komite Audit Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2012. Masa jabatan Komite Audit berlaku efektif sejak 27 April 2012 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2014. Anggota Komite juga wajib memenuhi persyaratan independensi, yaitu anggota tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham utama dan/atau dengan PT Astra International Tbk Selama tahun 2012, Komite Audit Perusahaan telah melaksanakan 6 kali rapat. Pada tahun 2012, Komite Audit telah melakukan antara lain, kegiatan sebagai Berikut: - Pengawasan atas laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan 2012; - Pengawasan atas rencana kerja serta hasil dari auditor eksternal; - Pengawasan atas rencana kerja dan hasil pelaporan Grup Internal Audit dan Risk Advisory; dan - Pengawasan atas pelaporan Divisi Legal atas kasus-kasus hukum. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite tersebut juga memberi saran terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai Eksekutif Senior Perseroan, serta merekomendasikan pembagian tugas anggota Direksi lepada Dewan Komisaris. Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 5 kali rapat dan telah melaksanakan tugas yaitu secara aktif memberikan masukan dan evaluasi melalui antara lain, kegiatan sebagai berikut: 1. Perencanaan staff; 2. Penetapan remunerasi Direksi. [Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 April 2012] yaitu : - Pemberian kepada semua anggota Dewan Komisaris honorarium yang keseluruhan maksimum sejumlah Rp 22
-
1.000.000.000 bruto per bulan yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2012 hingga penutupan RUPS Tahunan tahun 2013. Komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja. Untuk tahun 2012, jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Astra dan anak perusahaan yang terkonsolidasi (230 orang) adalah sebesar Rp 944 miliar yang terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya
Executive Committee Executive Committee bertanggung jawab melakukan kajian atas keputusan dan kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris serta hal-hal penting lainnya yang diajukan Direksi. Sesuai dengan kebijaksanaan Perseroan, rapat Executive Committee diadakan sekali sebulan dan rapat tambahan jika dibutuhkan. Selama tahun 2012, Executive Committee telah melaksanakan 12 kali rapat dan telah melakukan kegiatan, antara lain, sebagai berikut: 1.Menyediakan informasi atas perkembangan bisnis dan transaksi tertentu kepada Dewan Komisaris; 2.Menyelenggarakan kajian atas rencana strategis dan kinerja Grup dan tiap segmen bisnisnya; 3.Memberikan konsultasi serta saran kepada Dewan Komisaris atas keputusan strategis dan arahan untuk Grup. 3.
23
Direksi Tanggung jawab Direksi Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, antara lain, adalah: 1. Menyusun visi, misi dan nilainilai Perseroan serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);
a. Komposisi Direksi Sebagaimana diputuskan dalam RUPST Tahun 2011 dan ditetapkan dalam Akta Notaris No.04, tanggal 6 Mei 2011, Direksi terdiri dari sembilan (9) orang Direktur, dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut:
2. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha; 3. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien; 4. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan; dan 5. Memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan Perseroan.
Prijono Sugiarto Presiden Direktur
b.Rapat Direksi Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, pada prinsipnya Rapat Direksi diadakan rata-rata empat kali sebulan, atau lebih sepanjang dirasakan perlu oleh anggota Direksi. Sepanjang tahun 2012, Direksi telah mengadakan rapat 36 kali dan menerbitkan 1 keputusan Direksi melalui sirkular. Pada tahun 2012, Direktur Perusahaan telah mengikuti kegiatan, antara lain, sebagai berikut:
PT. Astra International Tbk. Anual Report 2012 Pencapaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi diukur setiap tahunnya melalui proses penilaian yang terstruktur. Kriteria untuk proses asesmen terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan mencapai tujuan Perseroan. Penilaian juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan; 2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2012; dan 3. Pencapaian realisasi dari rencana kerja.
24
Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja mereka untuk periode 2012 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2013. Pada RUPS Tahunan Perseroan tersebut juga, Direksi merekomendasikan jumlah dividen yang akan dibagikan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan tahun berjalan, pergerakan pertumbuhan Perseroan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para pemegang saham Perusahaan, serta saldo laba yang positif Perusahaan. Dalam RUPS Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012 telah diputuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 8.015.743.521.720 atau sebesar Rp 198 setiap saham, dengan rasio pembayaran dividen sebesar 45%. Pada tahun 2011, Perusahaan telah membagikan dividen sebesar Rp 6,5 triliun atau Rp 160 per saham dan rasio pembayaran dividen sebesar 45%. Untuk memastikan roda bisnis berjalan dengan baik, segala potensi dan resiko harus diidentifikasi sebelumnya. Fungsi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh jajaran manajemen pada setiap unit bisnis; dengan tugas mengidentifikasi dan mengelola risiko sesuai dengan wewenang yang melekat pada masing-masing unit terkait. Dalam hal ini, Risk Management Advisory (RMA) berfungsi untuk membantu pihak manajemen dalam membangun kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) yang kuat sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan masingmasing bisnis. Berikut ini adalah beberapa risiko utama yang berpotensi mengakibatkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kegiatan operasional bisnis dan bagaimana pengendaliannya. Tabel 6. Manajemen Resiko PT. Astra International Tbk. NO IDENTIFIKASI RISIKO 1. Risiko Keuangan
25
PENGENDALIANNYA - Kebijakan treasury Grup dirancang untuk mengelola dampak keuangan dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing dan untuk meminimalkan risiko keuangan Grup. - Berbagai instrumen keuangan derivatif, terutama interest rate swap, crosscurrency swap, kontrak berjangka valuta asing dan foreign currency option, digunakan sebagai transaksi lindung nilai yang tepat dalam upaya pengelolaan aset dan liabilitas Grup sesuai dengan kebijakan manajemen risiko keuangan yang berlaku. - Risiko kredit dikelola melalui rangkaian kajian rutin atas portofolio kredit, penerapan sistem penilaian kredit yang baik, dan pemantauan terhadap berbagai indicator sehingga dapat mengambil tindakan awal/tepat waktu dalam mengatasi potensi permasalahan kredit yang mungkin timbul.
2.
Risiko Harga Komoditas
3.
Risiko Pengadaan Layanan
4.
Risiko Bencana Alam
Pasokan
- Secara umum, Grup memberlakukan kebijakan untuk tidak melakukan lindung nilai terhadap risiko harga komoditas. Namun dengan pertimbangan strategis tertentu, dapat melakukan lindung nilai secara terbatas dimana Grup akan menggunakan kontrak berjangka terhadap risiko harga. - Grup melakukan kajian secara berkala atas tren harga minyak sawit mentah, batubara, energi, dan komoditas penting lainnya sehingga dapat mengambil langkahlangkah aktif untuk menekan potensi dampak yang kurang baik dan - Grup secara aktif membangun hubungan kerja sinergis dan menerapkan standar tata kelola perusahaan yang tinggi pada semua mitra pemasok bahan produksi dalam rangka memastikan pengiriman pasokan dilakukan secara efisien dan tepat waktu. - Prosedur manajemen risiko rantai pasokan juga diterapkan untuk mendeteksi area dengan potensi gangguan yang dinilai tinggi dan langkah pencegahan yang akan ditetapkan, termasuk penggunaan beberapa sumber pasokan bahan baku. - Grup telah menyiapkan Business Continuity Plan untuk berbagai unit fungsional penting dan melakukan kajian tahunan atas kecukupan perlindungan asuransi yang dimiliki. - Grup juga aktif terlibat dalam berbagai aktifitas CSR sebagai kesempatan bekerja dengan pihak pemerintah dan komunitas terkait langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negative yang mungkin timbul dari datangnya bencana alam di Indonesia
PT. Astra International Tbk. Anual Report 2012 Divisi Risk Management Advisory (RMA) setiap tahun melakukan penilaian atas kecukupan Enterprise Risk Management (ERM) di semua unit bisnis. Sebagai bagian dari penilaian tersebut, dilakukan tinjauan atas efektivitas dan konsistensi kegiatan manajemen risiko serta dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut ke depan. RMA juga mengkaji dan membuat rekomendasi atas kecukupan dan efektivitas Business Continuity Plan dan cakupan asuransi di unit-unit ini. Sebuah sistem manajemen harus melalui tahap pengendalian, PT. Astra International Tbk,menerapkan konsep three lines of defence, dimana: 1. Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan dilakukan tindak lanjut dengan tepat waktu; 26
2. Fungsi manajemen risiko dan pengendalian lainnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian yang berjalan; dan 3. Auditor internal and eksternal melakukan proses audit dalam rangka pemeriksaan terhadap struktur dan proses pengendalian yang berjalan. Grup Internal Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan adanya koordinasi yang baik antara fungsi pengendalian Perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Unit Quality Assurance juga telah dibentuk dalam struktur Grup Internal Audit dengan tugas utama melaksanakan pengkajian dan memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan audit telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsultan independen juga telah ditugaskan sejak Januari 2013 untuk mengkaji efektivitas proses audit internal secara keseluruhan. Kegiatan Grup Internal Audit di Tahun 2012 melaksanakan Audit berbasis risiko berdasarkan standar internasional dari Institute of Internal Audit (IIA) dan the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Tujuan utama dari pelaksanaan audit ini adalah untuk memberikan jaminan yang independen kepada manajemen bahwa sistem pengendalian utama telah dirancang dan berfungsi secara maksimal untuk mengelola risiko dalam acuan yang diharapkan. Kegiatan audit dilakukan berdasarkan pemetaan proses utama yang sistematis. Surveillance audit (continuous audit) dan sistem manajemen audit berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Grup Internal Audit menjalin kerja sama erat dengan pihak audit internal setiap unit di seluruh Grup Astra dan menyusun rencana kerja berdasarkan Common Audit Universe. Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, setiap tahunnya pada RUPS Tahunan Perusahaan melakukan penunjukan auditor eksternal, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: independensi, reputasi dan kompetensi. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal berkewajiban menjaga independensinya dengan berpedoman pada standar audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Untuk tahun buku 2012, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Terkait dengan aspek kepatuhan terhadap hukum, perusahaan telah membentuk Divisi Group General Counsel berfungsi melindungi kepentingan Grup dari sisi hukum dan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Astra terus berupaya mencapai standar produksi dan layanan tertinggi untuk menjaga kualitas terbaik pada produk dan jasa yang diberikan. Kendati demikian, risiko ketidakpuasan pelanggan maupun ketidaksepakatan dengan pihak lainnya selalu ada, sehingga dapat memicu kasus atau gugatan hukum. Namun per 31 Desember 2012, Perusahaan dan segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi kasus legal dan tidak dikenai sanksi administrative oleh otoritas pasar modal maupun otoritas lainnya yang memiliki pengaruh material terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Sebagai perusahaan publik Astra memanfaatkan berbagai media untuk menjalin komunikasi yang efektif dan luas baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Informasi material yang wajib diungkap dipublikasikan dalam laporan tahunan, laporan kuartalan, siaran pers serta, sedangkan informasi internal disebarluaskan melalui majalah karyawan dan surat edaran manajemen. Selanjutnya, Perusahaan juga berupaya menjaring minat para pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, input dan masukan lainnya yang berguna bagi Perusahaan. Hubungan Investor [IR] Astra bertanggung jawab atas 27
pemenuhan ketentuan pasar modal terkait komunikasi yang efektif antara Perseroan dan komunitas investor pasar modal. Dalam menjalankan roda usaha, Grup Astra beserta anak perusahaannya berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, karena Astra percaya bahwa kepercayaan pelanggan merupakan hal utama dalam keberlangsungan usaha dan meraih kesuksesan bisnis. Hal ini sejalan dengan salah satu butir filosofi Astra Catur Dharma yaitu “Memberikan Pelayanan yang Terbaik bagi Pelanggan”. Bagi Astra, pelanggan adalah mitra, untuk itu Astra selalu membuka komunikasi terhadap pelanggannya melalui layanan customer service di outlet Astra, telepon hotline service atau melalui email di website Perusahaan. Melalui sarana komunikasi tersebut, pelanggan dapat dengan mudah memberikan masukan, kritik (keluhan) dan saran yang membangun untuk Astra. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kepercayaan pelanggan, Astra selalu melakukan pemantauan keluhan pelanggan dan penanganannya. Adapun kritik dan saran juga disampaikan pelanggan melalui media cetak, media elektronik (online) dan email yang masuk ke milis Corporate Communications Astra, yang diantaranya berisi tentang keluhan terhadap pemenuhan pelayanan produk dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan akan menjadi semangat bagi Astra untuk terus meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan yang merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Astra membuka saluran komunikasi dalam rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Humas melayani fungsi komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan internal Perusahaan, yaitu karyawan, anak perusahaan dan kantor cabang, serta pihak eksternal masyarakat, pemerintah dan media massa. Humas juga bertugas mengelola dan mengembangkan komunikasi internal yang kokoh sebagai sebuah investasi dalam menciptakan organisasi yang berjalan dengan baik. Selain itu tentunya diperlukan upaya yang lebih dalam menjangkau secara merata sejumlah 185.580 karyawan yang tersebar luas di seluruh nusantara. Media informasiyang digunakan bervariasi, terdiri dari publikasi internal berupa Majalah Astra yang terbit secara bulanan dan Majalah Dinding Astra yang terbit dua bulan sekali, hingga Astranet yang dikelola melalui kerja sama dengan Corporate Organization and Human Capital Development (CHCD), sebagai sarana informasi penting terkait perkembangan Perseroan dan melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam menyumbang informasi dan saran kepada manajemen tentang kebutuhan dan kondisi di lingkungan Perusahaan. Keterlibatan langsung jajaran manajemen Astra juga terlihat jelas dengan interaksi aktif yang difasilitasi melalui berbagai pertemuan dan dialog antara Presiden Direktur, para Direktur lain dan Manajer Senior Grup 28
Astra dengan para Kepala Departemen dan key personnel Grup Astra di berbagai wilayah di Indonesia, dalam forum “Genba”. Upaya turun ke lapangan tersebut dilakukan minimal dua kali putaran dalam satu tahun (satu putaran dilaksanakan empat kali, yang masing - masing diselenggarakan di tiga kota yang berbeda) agar terjalin komunikasi dua arah, serta peninjauan secara langsung kondisi yang terjadi dalamkeseharian operasional Perusahaan. Manajemen juga memahami kebutuhan untuk memperhatikan, mendengarkan dan menanggapi keprihatinan dan aspirasi para karyawan sehingga mendukung penyelenggaraan Forum Komunikasi Internal yang dikelola secara regional. Diketuai Koordinator Regional, sistem ini berfungi untuk mengkoordinasi komunikasi aktif karyawan melalui media komunikasi yang dilaksanakan secara reguler, seperti Forum Komunikasi Person In Charge Public Relations yang diselenggarakan sebanyak empat kali selama 2012, Forum Human Resource, dua kali Forum Hubungan Investor, Forum Finansial, Forum Legal, Forum Sekuriti yang diadakan enam kali bersama Person in Charge Sekuriti dan satu kali bersama Director in Charge Sekuriti, Forum Internal Audit dan Forum Environment Social Responsibility sebanyak dua kali penyelenggaraan dalam satu tahun. Pertukaran informasi melalui forumforum tersebut di satu sisi membantu menciptakan tanggapan positif dari para peserta dan di sisi lain membuahkan gagasangagasan bermanfaat bagi Perseroan. Sebagai perusahaan yang senantiasa menjunjung tinggi Good Corporate Governance, Astra juga senantiasa mengajak para karyawan untuk mematuhi norma – norma GCG dalam setiap kegiatan yang dilakukan serta memastikan pemahaman akan nilai-nilai dan kode etik Astra yang menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Berbagai macam media komunikasi dipergunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Sebagai warga korporasi (corporate citizen), Perusahaan memiliki tekad dan upaya untuk mencapai cita-cita “Sejahtera bersama Bangsa”. Astra ingin menjadi institusi bisnis yang mendatangkan kemaslahatan, baik kepada pemegang saham maupun bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Astra meneguhkan niatnya untuk menjadi warga korporasi yang baik (good corporate citizen), yang bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam rangka membangun Astra sebagai good corporate citizen, Astra telah menyusun Astra Good Corporate Governance sebagai suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra dalam bersikap dan berperilaku secara pantas dan semestinya dalam mencapai cita-cita “Sejahtera Bersama Bangsa”. Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance. Astra telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan revisi atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Astra Code of Conduct memuat hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman etika bisnis dan etika kerja b. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris c. Pedoman Sekretaris Perusahaan d. Pedoman audit dan manajemen risiko e. Pedoman securities dealing rules 29
f. Pedoman transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan g. Pedoman kebijakan donasi
Astra Code of Conduct berlaku bagi Perusahaan, Direktur, Komisaris dan karyawan Perusahaan. Penyimpangan terhadap Astra Code of Conduct dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena konsisten dalam menjalankan code of conduct yang merupakan bagian dari GCG serta kegiatan – kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan target yang dituju, mala selama ini tidak ada isu – isu signifikasn yang mengganggu perkembangan bisnis Astra.
30
BAB IV KESIMPULAN 1. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan. 2. Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG). 3. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 4. PT. Astra International Tbk, saat ini telah memiliki 6 bidang usaha : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan. 5. Keadaan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk menyusun Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan. 6. Pedoman GCG PT. Astra International Tbk, di susun berdasarkan kepada pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 berjudul “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”. 7. Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance. Astra telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan revisi atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Oleh karena konsisten dalam menjalankan code of conduct yang merupakan bagian dari GCG serta kegiatan – kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan target yang dituju, mala selama ini tidak ada isu – isu signifikasn yang mengganggu perkembangan bisnis Astra.
31
DAFTAR PUSTAKA 1. Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya. Jakarta. Ray Indonesia 2. Aldridge, John.E Siswanto Sutojo.2008. Good Corporate Governance.Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka. 3. Annual Report 2012 PT. Astra International Tbk 4. Forum For Corporate Governance In Indonesia (Fcgi). 2001. “Tata Kelolaperusahaan (Corporate Governance). Jakarta Http://WWW.Cic-Fcgi.Org Di Akses Tanggal 4 Februari 2014 5. Gabriela Cyntia & Fidelis Arastyo, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerka Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance [Iicg] Periode 2008 – 2011, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vo. 2 No. 1 [2013] 6. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di Negara – Negara Anggota Acmf, Kementrian Keuangan Ri Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, 2010 7. Organization For Economic Coperation And Development (OECD). 2004. The Oecd Principles Of Corporate Governance. (Online), (Http://Www.Oecd.Org), Diakses Tanggal 04 Februari 2014 8. Pedoman Umum Good Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006 9. Reny Dyah Retno M. Dan Denies Priantinah M.Si., Ak Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010), Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012 10. Ristifani 2009, Analisis Implementsi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) 11. Sustanability Report 2012 PT. Astra International Tbk 12. Studi Implementasi Good Corporate Governance Di Sektor Swasta, BUMN Dan BUMD, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Kpk 2007 13. Tjager, Nyoman, Dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo 14. Wd Kearney, Ha Kruger, 2012 A Framework For Good Corporate Governance And Organizational Learning – An Empirical Study, International Journal Of Cyber-Security And Digital Forensics (Ijcsdf) 2(1): 36-47, South Africa 15. Wajdi Ben Rejeb, The Impact Of Good Corporate Governance Practices On Stakeholder’s Satisfaction In Tunisian Listed Companies, International Journal Of Business And Management Studies Vol 4, No 2, 2012 .
32
