DAFTAR ISI DAFTAR ISI RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN (RENJA) DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015 BAB.I
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB.IV PENUTUP
Lampiran : 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung. 2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2015 Pembiayaan APBN
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki Visi “ Terwujudnya Pelayanan Hak– Hak Reproduksi, Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender Menuju Keluarga Berkualitas di Kabupaten Sijunjung ” sedangkan Misi dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah “ Mewujudkan Manajemen yang Profesional di Bidang Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Mendorong terwujudnya pelayanan hak – hak reproduksi dan Keluarga Berencana, Mendorong terwujudnya perlindungan anak dan Perempuan, serta Mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ”. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , maka disusunlah Renja Kantor PPr-KB tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Renja Tahun 2015 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Landasan
hukum
dalam
penyusunan
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Penganggaran Pemerintah Daerah;
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2014; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung tahun 2015. 1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2015 bagi Kantor PPr-KB Kab. Sijunjung, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD . 1.3.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan Renja 2015, yaitu:
1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sijunjung;
Kantor
Pemberdayaan
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kantor Sijunjung;
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kab.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluaraga Berencana secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan realisasi dan capaian Program / Kegiatan Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2013 masih dapat tercapai sesuai target berdasarkan Rencana Kerja Kegiatan (RENSTRA) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB periode 2011 sampai tahun 2015 dan revisi RENSTRA SKPD KB tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan target dan capaian program / kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana tahun Anggaran 2013 hampir seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pelayanan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini belum terlayani secara baik, sehingga masih terdapat hambatanhambatan pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan Untuk bidang pemberdayaan perempuan saat ini sangat dibutuhkan peningkatan SDM perempuan melalui organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sijunjung, organisasi tersebut saat ini berjumlah 21 organisasi yang aktif dan pada umumnya organisasi tersebut tidak bisa mandiri disebabkan tidak adanya dana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk organisasi.
2. Perlindungan anak Dalam mewujudkan amanat Undang-undang bidang perlindungan anak telah berusaha memberikan sosialisasi Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak sehingga kedepan generasi yang diwujudkan dapat bermanfaat baik bagi Daerah Bangsa dan Negara. Salah satu penyebab kurangnya perlakuan perlindungan terhadap anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang.
3. Keluarga Berencana Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur bidang keluarga berencana berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam kesehatan reproduksi cara penggunaan, dan manfaat ber KB, sedangkan tujuan dari keluarga berencana diantaranya adalah untuk mewujudkan peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan, untuk mewujudkan SDM dan pengentasan kemiskinan tersebut faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi dan fasilitas pendukung serta sarana untuk kegiatan advokasi dan KIE juga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga Hambatan-hambatan ini disebabkan karena keterbatasan/kurangnya SDM Aparatur Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik Tenaga Administrasi Kantor maupun yang di lapangan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana, belum adanya tenaga Psikolog yang dapat membantu mengayomi korban KDRT, Ibu dan Anak Korban dengan Konseling Interpersonal dan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan tugas.
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Seluruh Program/Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan pelaksanaan dari target capaian Rancangan RKPD Kabupaten Sijunjung 2.4.1 untuk Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk didukung melalui program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 2.4.2 Peningkatan sarana dan prasarana Kantor didukung melalui program penunjang operasional administrasi perkantoran dam jasa perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.4.3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah didukung melalui kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program / Kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 yang berhubungan dengan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat : Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Penyediaan KB dan Alat Kontasepsi bagi keluarga miskin
Kab. Sijunjung
2
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Kab. Sijunjung
3
Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan
8 Kecamatan
4
Pelayanan Operasi
8 Kecamatan
5
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Kelompok remaja dan Kelom[ok sebaya diluar sekolah
Kab. Sijunjung
6
Pelatihan tenaga pendampng kelompok bina keluarga balita di kecamatan
Kab Sijunjung
7
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kab Sijunjung
8
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan
Kab Sijunjung
KB
Medis
Tercapainya akseptor baru danpra sejahtera KS I yang masih pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang masih pasangan usia subur Terlaksananya Jambore Institusi masyarakat pedesaan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang masih pasangan usia subur Sekolah-sekolah di kabupaten sijunjung Tersedianya kader pendamping kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan Organisasi wanita di kabupaten sijunjung Terfasilitasinya organisasiorganisasi perempuan se kabupaten sijunjung
Besaran/ Volume (5)
8 Kecamatan
100 orang
8 kecamatan
50 orang
8 kecamatan
8 Kecamatan
8 kecamatan
21 organisasi
Catatan (6)
9
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
Kab Sijunjung
10
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kab Sijunjung
11
Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak
Kab sijunjung
Terlaksananya penanganan kasus KDRT di Kabupaten sijunjung Terlaksananya kegiatan pembekalan forum anak daerah (FORDA) di kabupaten sijunjung
1 Paket
1 paket
1 paket
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mejalankan dua Urusan Wajib yaitu Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sesuai dengan Kebijakan dan Strategis akselerasi Program Kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga Tahun Anggaran 2013 dan target RPJM tahap 2 periode 20102014 “Terkendalinya Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk”, RPJM tahap 3 20152019 “ Tercapainya Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang”. Sedangkan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki beberapa kelompok program pokok sebagai berikut : 1. Pengarusutamaan gender. 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Perlindungan Anak 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha 5. Data dan Informasi Gender dan Anak Untuk mensukseskan program dan kebijakan tersebut, seluruh program dan kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung telah sesuai dengan kebijakan nasional. 3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD tahun 2015 ini didasarkan dari pelaksanaan RENSTRA SKPD periode 2011-2015 berdasarkan realisasi target dan capaian dari seluruh Program / Kegiatan yang ada pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta berdasarkan analisis capaian kinerja dari SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana dalam pelaksanaan perencanaan RENSTRA SKPD. Dengan adanya penyusunan Renja SKPD diharapkan untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kedepannya lebih tepat sasaran sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. 3.3
Program dan Kegiatan
Untuk Tahun Anggaran 2015 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 17 (tujuh belas)Kegiatan sebagai mana tabel terlampir.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Kegiatan SKPD dalam pelaksanaanya dijabarkan pada rencana kegiatan tahunan daerah yang memuat anggaran dan pendapatan belanja daerah yang terukur kinerjanya, ditetapkan setiap tahun oleh Bupati Sijunjung dengan persetujuan DPRD. Rencana Kerja Kegiatan merupakan pedoman bagi instansi pemerintah Kabupaten dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama DPRD bertanggung jawab dan menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Kegiatan dengan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan DPRD serta mesyarakat secara bersama-sama melaksanakan pembangunan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga aset pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan. Dalam memperbaiki kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, perlu ada penyeimbangan penempatan personil secara profesional untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan visi dan misi serta perangkat sarana dan prasarana dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud yaitu masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera. . KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. JOHN ISKANDAR Pembina NIP.19621113 199203 1 003
LAMPIRAN
