BLOCK BOOK Mata Kuliah : Hukum Perundangundangan (HPU) Kode : WEI 4237
Team Pengajar : Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH.MHum Made Nurmawati,SH.MH Luh Gede Astariyani,SH.MH Made Ari Yuliartini Griadhi,SH.MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA BALI – INDONESIA 2009
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 1
1. Identitas Mata Kuliah. WEI4237 Team Pengajar
Status Mata Kuliah SKS
: Hukum Perundangundangan (HPU) : Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH.MHum Made Nurmawati,SH.MH Luh Gede Astariyani,SH.MH Made Ari Yuliartini Griadhi,SH.MH : Mata Kuliah wajib program kekhususan : 2
2. Diskripsi Mata Kuliah: Substansi Mata Kuliah Hukum Perundangundangan ini disamping mengkaji aspekaspek teoritis dari perundangundangan , juga mengkaji aspekaspek hukum dari perundang undangan berkaitan dengan pengertian, norma hukum peraturan perundanganundangan (jenis, sifat, struktur norma hokum dan metode dalam merumuskan norma hukum). Hal lainya yang dikaji adalah menyangkut sumber kewenangan perundangundangan.Dari mana sumber kewenangan itu berasal merupakan hal yang penting bagi sah/tidaknya peraturan tersebut. Sebagai sebuah Negara hukum, dimana setiap tindakan pemerintah ataupun rakyat harus berdasarkan kepada peraturan, maka substansi perkuliahan ini juga mencakup dasardasar pembentukan peraturan perundangundangan, jenis/materi, proses pembentukan serta pengawasan atau pengujian peraturan perundangundangan. 3.Tujuan Mata Kuliah: Melalui pemahaman terhadap mata kuliah Hukum Perundangundangan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami teori, asas, kaidah hukum pembentukan peraturan perundang undangan baik menyangkut perumusan norma hukum, proses pembentukan maupun pengawasannya. 4. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran: Metode perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (learning) bukan “mengajar” (teacing). Strategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50% ( 6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 50% (6 kali pertemuan tutorial). Satu pertemuan untuk Tes Tengah Semester, dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester (TAS).
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 2
Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial. Dalam Mata kuliah Hukum Perundangundangan ini perkuliahan direncanakan berlangsung selama 6 kali yaitu pertemuan ke 1,3,5,7,9, dank e 11. Tutorial 6 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4,6,8, 10 dan ke 12. Strategi perkuliahan: Perkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). Strategi Tutorial: Ø Mahasiswa mengerjakan tugastugas : (Discuccion Task, Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial dan presentasi power point. Ø Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: o Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topic tutorial 4,5,6. Pilih salah satu topic tersebut dan disetor paling lambat pada tutorial ke 6. o Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point untuk tugas tutorial 4,5,6.Presentasi dilakukan saat tutorial 4 dan 6. 5.Ujian dan Penilaian. Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir sesuai buku pedoman yaitu: (UTS+TT) _________ + 2(UAS) 2 NA ___________________ 3
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 3
Nilai A B+ B C+ C D+ D E
Range 80100 7079 6569 6064 5559 5054 4049 039
6. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan) I. Pendahuluan a.Pengertian Ilmu Perundangundangan,PPU,Hukum perundangundangan,dan Hukum Tata Pengaturan. b.Domain studi hukum perundangundangan c.Pendekatan dalan studi hukum Perundangundangan d.Letak Hukum perundangundangan dalam system hukum II. Norma Hukum Dalam Peraturan Perundangundangan a.Pengertian norma hukum b.Asas hokum,norma hukum dan aturan hukum c.Jenis norma hukum d.Sifat norma hukum e.Struktur norma hukum dalam aturan hokum f.Metode perumusan norma hukum dalam aturan hukum III. Sumber Kewenangan Perundangundangan a.Pengertian sumber kewenangan b.Kewenangan Atribusi c.Kewenangan Delegasi d.Perbedaan sumber kewenangan Perundangundangan dengan sumber kewenangan pemerintahan. IV. Sejarah Perundangundangan a.Periode Kolonial b.Periode awal Proklamasi c.Demokrasi Parlementer d.Demokrasi Terpimpin e.Demokrasi Pancasila f.Periode Reformasi Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 4
V. DasarDasar Pembentukan Peraturan Perundangundangan a.Landasan Keberlakuan Peraturan perundangundangan b.Asasasas pembentukan Peraturan Perundangundangan VI. Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan a.Jenis Peraturan Perundangundangan Pusat dan Daerah b.Fungsi Peraturan Perundangundangan c.Materi muatan Peraturan Perundangundangan VII.
Proses Pembuatan Peraturan Perundangundangan a.Proses pembuatan UU b.Proses Pembuatan PP dan Perpres c.Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan PPU
VIII. Pengawasan dan Pengujian Peraturan Perundangundangan a.Pengawasan Perda dan Peraturan dibawahnya bPengujian Konstitusionalitas UU c.Pengujian legalitas PPU dibawah UU 7. BAHAN BACAAN: Peraturan PerundangUndangan. Ø UUD Tahun 1945 Ø UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Ø Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No.065/PUUII/2004 Ø Perpres No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Perpu,Rancangan PP dan Rancangan Perpres
Literatur : Ø Abdul Latief,Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005 Ø Bagir Manan, dasardasar Peraturan Perundangundangan Indonesia, IndoHill Co, Jakarta,1992 Ø Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,Disertasi Doktor,Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta,1990
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 5
Ø I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008 Ø Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006 Ø Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007 Ø , Ilmu Perundangundangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, Penerbit Kanisius, jogyakarta, 2007 Ø I.C.Van Der Viles, Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundangundangan Terjemahan, Dirjen Perundangundangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2005 Ø Supardan Madeong dan Zudan Arif Fakrulloh, Legal Drafting berporos Hukum Humanis Partisipatoris, Perca,Jakarta,2005 Ø Hamzah Halimdan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai manual) – Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 Ø Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998 Ø Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam system hukum Indonesia, Taja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 8.Persiapan Proses Perkuliahan Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book mata kuliah Hukum Perundangundangan (HPU), dan sudah mempersiapkan materi sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancer. PERTEMUAN KE 1
: PERKULIAHAN KE 1 (Lectures)
Pendahuluan Pengertian Ilmu Perundangundangan,PPU,Hukum perundangundangan,dan Hukum Tata Pengaturan. Domain studi hukum perundangundangan Pendekatan dalan studi hukum Perundangundangan Letak Hukum perundangundangan dalam system hukum Bahan Bacaan: v Bagir Manan, dasardasar Peraturan Perundangundangan Indonesia, IndoHill Co, Jakarta,1992 v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 6
v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007 v Amiroedin Syarif, PerundangUndangan Dasar, Jenis dan teknik Membuatnya,Rineka Cipta, Jakarta,1997 v Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998. PERTEMUAN KE 2 : Tutorial 1 Discussion Task –Study Task Peraturan perundangundangan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebihlebih dengan telah ditegaskannya bahwa Indonesia adalah merupakan “Negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hanya saja di dalam UUD Tahun 1945, tidak jelas apa lingkup dan pengertian Peraturan perundangundangan ataupun undangundang. Kata undangundang ada yang ditulis dalam huruf kecil (undang undang), dan ada pula yang ditulis dengan huruf awal huruf besar (UndangUndang), dan dalam kepustakaan kita juga mengenal beberapa istilah berkaitan dengan perundangundangan yakni ilmu perundangundangan, perundangundangan, peraturan perundangundangan, hukum perundangundangan, hukum tata pengaturan dan pembentukan peraturan perundangundangan. Apakah yang dimaksud dengan istilahistilah tersebut. Apakah makna “UndangUndang (Huruf awal huruf besar)” dan “undangundang” (huruf kecil) itu sama?. Dimanakah letak hukum perundanganundangan dalam system hukum serta apa yang menjadi domain studi hukum perundangundangan. Pendekatan apa yang dipakai dalam studi hukum perundangundangan. Bahan Bacaan: Ø UU No.10 Tahun 2004 Ø Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.3140. Ø Amiroedin Syarif, Perundangundangan Dasar,Jenis, dan Teknik Membuatnya, Rineka Cipta, Jakarta, hal.15 Ø Bagir Manan, dasardasar Peraturan Perundangundangan Indonesia, IndoHill Co, Jakarta,1992 Ø Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007, hal.14 Ø I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.514 Ø Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998,hal 1318.
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 7
PERTEMUAN KE 3 : PERKULIAHAN KE 2 (Lectures) Norma Hukum Dalam Peraturan Perundangundangan Pengertian norma hukum Asas hukum,norma hukum dan aturan hukum Jenis norma hukum Sifat norma hukum Struktur norma hukum dalam aturan hukum Metode perumusan norma hukum dalam aturan hukum Bahan Bacaan : v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006 v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007 v Bagir Manan, dasardasar Peraturan Perundangundangan Indonesia, IndoHill Co, Jakarta,1992 v I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.2128
PERTEMUAN KE 4
: Totorial 2
a.Discussion Task –Study Task Di dalam kehidupan masyarakat, selalu terdapat berbagai macam aturan norma yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Norma inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak. Di Negara kita terdapat bermacammacam norma seperti norma adat, norma agama, norma moral,dan norma hukum Negara. Dalam merumuskan norma hukum maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik dari segi bahasa, sistematika, maupun isi norma hukum agar produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat berlaku dimasyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma?. Apakah norma hukum sama dengan norma lainnya?. Apa saja jenis dan sifat dari norma hukum ?,dan bagaimana struktur norma hukum dalam Negara?. b.Study Task – Problem Task. Anda adalah seorang anggota DPR yang akan menyusun Rancangan UndangUndang (RUU) tentang kewarganegaraan, yakni RUU yang mengatur tentang siapa itu warga Negara Indonesia, Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dari beberapa jenis dan sifat norma hukum yang ada tidak semua dapat dipakai untuk merumuskan norma ke dalam pasalpasal RUU Kewarganegaraan tersebut. Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 8
Tugas anda sebagai anggota DPR adalah mencoba merumuskan satu pasal yang berisi rumusan norma hukum yang sesuai dengan isi, jenis dan sifat norma hukum yang ada apakah merupakan norma hukum tunggal atau norma hukum berpasangan ataukah norma hukum umumabstrak, indifidual abstrak, dan sebagainya. Bahan bacaan: Ø Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.19. Ø Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.635. Ø Bagir Manan, dasardasar Peraturan Perundangundangan Indonesia, IndoHill Co, Jakarta,1992 Ø I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.2133 Ø Amiroedin Syarif, Perundangundangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, Rineka Cipta, Jakarta, hal.15 Ø Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998,hal 2130.
PERTEMUAN KE 5
: PERKULIAHAN KE 3 (Lectures)
Sumber Kewenangan Perundangundangan Pengertian sumber kewenangan Kewenangan Atribusi Kewenangan Delegasi Perbedaan sumber kewenangan Perundangundangan dengan sumber kewenangan pemerintahan. Sejarah Perundangundangan
Bahan Bacaan : v I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung, 2008,hal.4951, hal.127132. v Supardan Madeong, Teknik PerundangUndangan di Indonesia,Perca,Jakarta,2005, hal.116. v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.371391. v Supardan Madeong dan Zudan Arif Fakrulloh, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, Perca, Jakarta, 2005, hal 1419 v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.5788. Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 9
v Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998,hal 3639.
PERTEMUAN KE 6
: Tutorial 3
Discussion Task. Kedudukan peraturan perundangundangan dalam system hukum adalah termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk atau format tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk membentuk hukum. Hukum/peraturan yang dibuat oleh bukan pejabat yang berwenang dapat mengakibatkan peraturan tersebut “batal demi hukum”. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “wewenang” dan “kewenangan”. Dengan cara bagaimana kewenangan tersebut dapat diperoleh?. Apa bedanya sumber kewenangan perundangundangan dan sumber kewenangan pemerintahan. Bagaimana sejarah perundangundangan di Indonesia?. Bahan Bacaan : v I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung, 2008,hal.4951, hal.127132. v Supardan Madeong, Teknik PerundangUndangan di Indonesia,Perca,Jakarta,2005, hal.116. v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.371391. v Supardan Madeong dan Zudan Arif Fakrulloh, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, Perca, Jakarta, 2005, hal 1419 v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.5788. v Rosjidi Ranggawidjaya, Pengantar Ilmu PerundangUndangan, Mandar Maju, Bandung, 1998,hal 3639.
PERTEMUAN KE 7
: PERKULIAHAN KE 4 (Lectures)
DasarDasar, Jenis dan Materi Peraturan Perundangundangan Landasan Keberlakuan Peraturan perundangundangan Asasasas pembentukan Peraturan Perundangundangan Jenis Peraturan Perundangundangan Pusat dan Daerah Fungsi Peraturan undangan Materi muatan Peraturan Perundangundangan Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Perundang
Page 10
Bahan Bacaan: v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.91132. v Amiroedin Syarif, Perundangundangan Dasar,Jenis, dan Teknik Membuatnya, Rineka Cipta, Jakarta, hal.3160, 7894. v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.199243. v Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2009,hal.129 dan 5765. v Supardan Madeong, Teknik PerundangUndangan di Indonesia,Perca,Jakarta,2005, hal.5771.
PERTEMUAN KE 8
: Tutorial 4
Discussion Task – Study Task Untuk membuat suatu peraturan perundangundangan yang baik (good legislation) ada beberapa landasan dan asasasas yang perlu diperhatikan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundangundangan untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah dan memiliki bermacammacam fungsi dan materi muatan. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut?. Dari segi asas maka harus memperhatikan asas formal dan material. Apa yang dimaksud dengan asas formal dan material?. Apa saja jenis dan fungsi dari peraturan perundangundangan di Indonesia, serta apa yang menjadi materi muatan dari masingmasing peraturan perundangundangan tersebut?. Bahan Bacaan : Ø Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.91132. Ø Amiroedin Syarif, Perundangundangan Dasar,Jenis, dan Teknik Membuatnya, Rineka Cipta, Jakarta, hal.3160, 7894. Ø Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.199243. Ø Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2009,hal.129 dan 5765. Ø Supardan Madeong, Teknik PerundangUndangan di Indonesia,Perca,Jakarta,2005, hal.5771. Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 11
PERTEMUAN KE 9
: PERKULIAHAN KE 5 (Lectures)
Proses Pembuatan Peraturan Perundangundangan Proses pembuatan UU Proses Pembuatan PP dan Perpres Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan PPU Bahan Bacaan: v UU No.10 Tahun 2004 v Perpres No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Perpu,Rancangan PP dan Rancangan Perpres v Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.255260. v Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2009,hal.79143. v Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.134156. v I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.107114
PERTEMUAN KE 10
: Tutorial 5
Study Task –Problem Task Banyak masalah social yang terjadi di Indonesia, yang belum dapat ditangani dengan baik seperti masalah terhad anakanak. Dalam berbagai media sering diberitakan bagaimana anak menjadi obyek eksploitasi dari orang tua seperti pemanfaatan anakanak untuk kepentingan ekonomi ( menjadi pengemis, pekerja, bahkan pernikahan dini demi ekonomi keluarga ), anak juga sering menjadi obyek perdagangan baik oleh orang tua kandungnya maupun orang lain, dan juga sering kita dengar berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah bermaksud mengatasi hal ini dengan membuat peraturan perundangundangan. Peraturan perundangundangan yang ada dirasakan belum mampu memberikan perlindungan terhadap anakanak tersebut. Tugas : mahasiswa terbagi menjadi 3 group, masingmasing group memainkan peran sebagai pemerintah, anggota DPR dan masyarakat. Masingmasing group akan berperan sebagai pihak pihak yang akan terlibat dalam penyusunan RUU tersebut diatas. Group pemerintah akan berperan mengusulkan RUU tersebut dan berperan membahas RUU tsb di Pemerintah maupun DPR. Group DPR akan berperan sebagai anggota DPR yang akan membahas RUU dari Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 12
pemerintah baik ketika RUU masuk ke DPR ataupun ketika pembahasan di DPR. Group masyarakat berperan sebagai orangorang yang berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU tersebut. Bahan Bacaan : Ø UU No.10 Tahun 2004 Ø Peraturan Tata Tertib DPR (http://www.dpr.go.id/humas/inisiatif.htm) Ø Perpres No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Perpu,Rancangan PP dan Rancangan Perpres Ø Jimly Assidiqie, Perihal UndangUndang, Konstitusi Press, Jakarta,2006.Hal.255260. Ø Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2009,hal.79143. Ø Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007.Hal.134156. Ø I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.107114
PERTEMUAN KE 11
: PERKULIAHAN KE 7 (Lectures)
Pengawasan dan Pengujian Peraturan Perundangundangan Pengawasan Perda dan Peraturan dibawahnya Pengujian Konstitusionalitas UU Pengujian legalitas PPU dibawah UU Bahan Bacaan: v I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.117121 v Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,Disertasi Doktor,Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta,1990 v Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005 v Irawan soejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,Bina Aksara, Jakarta,1983.
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 13
PERTEMUAN KE 12
: Tutorial 6
a.Discussion TaskStudy Task. 1. Pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintahan di daerah termasuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah , merupakan akibat dari Negara kesatuan. Konsekwensi dari Negara kesatuan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus selalu ada keserasian dan keharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan adalah sebagaian dari kewenangan pemerintahan dan merupakan konsekwensi dari sebuah Negara hukum. Pengawasan apa saja yang dapat dilakukan terhadap Perda dan Kepda?. Apa yang dimaksud dengan pengawasan Preventif, Represif dan pengawasan umum?, serta apa perbedaan antara pengawasan prefentif dan represif. Lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan tersebut?. 2. Tidak ada suatu produk hukum yang sempurna. Ketidak sempurnaan dapat diakibatkan oleh berbagai factor antara lain ketidak mampuan penyusunnya dalam merumuskan norma, sehingga sering terjadi norma kabur, mempunyai arti ganda (ambiguity), terlalu luas (overbulkiness), berlebihan (redundancy), dan sebagainya. Atau dapat pula karena kesepakatankesepakatan politik para penyusunnya. Untuk itulah maka perlu adanya upaya pengujian terhadap produk –produk hukum yang dihasilkan melalui apa yang disebut dengan hak menguji (judicial review). Apa yang dimaksud dengan judicial review?, Siapa yang berwenang melakukan judicial review?, dan Produk hukum apa saja yang dapat dimintakan judicial review?. Serta bagian mana dari peraturan perundangundangan yang dapat dimintakan judicial review, dan apa akibat hukum dari judicial review?. b.Problem Task Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Agustus 2006 mengeluarkan keputusan yakni Putusan Perkara No.065/PUUII/2004 tentang pengujian UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan berkaitan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000, yang memberikan landasan persidangan berdasarkan asas berlaku surut. Hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan asas berlaku surut adalah merupakan HAM yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. Karena itu Pasal 43 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000 terhadap perkara pelanggaran berat yang diajukan pemohon (Amrozi,dkk) dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Tugas : anda adalah hakim konstitusi yang akan menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut, yakni apakah asas retroaktif bertentangan ataukah tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945. Sebagai hakim langkahlangkah apa/ argumentasi hukum apa yang akan dipakai dalam mengkaji permasalahan tersebut diatas. Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 14
Bahan Bacaan: Ø I Gede Panca Astawa dan Na’a Suprin, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan, Alumni Bandung 2008,hal.117121 Ø Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,Disertasi Doktor,Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta,1990 Ø Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005 Ø Irawan soejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,Bina Aksara, Jakarta,1983,hal.929. Ø Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 065/PUUII/2004
Hukum Perundang-undangan, Bagaian HTN, 2009
Page 15