BLOCK BOOK HUKUM DAGANG KODE MATA KULIAH ; W U I 3213
Planing Group : 1. Ngakan Ketut Dunia , SH.MH. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Telp ; (0366) 23844, Email : duniangakan @ yahoo. Com. 2. I Gusti Ayu Puspawati, SH.MH. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Telp ; (0361) 421079 3. Ida Bagus Putra Atmaja,SH.MH. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Telp ; (0361) 488507 4. A.A. Sagung Wiratni Darmadi,SH. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Telp ; (0361) 488507
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2009 1
I. IDENTITAS MATA KULIAH Nama Mata Kuliah
: Hukum Dagang
Kode Mata Kuliah
: WUI 3213
Status Mata Kiliah
: Wajib Nasional ( Kurikulum Inti )
Jumlah SKS
: 2 ( dua)
Semester Penawaran
: 3 ( tiga )
II. TEAM PENGAJAR Kuliah Hukum Dagang diasuh oleh team pengajar,yaitu : 1. Ngakan Ketut Dunia, SH.M.Hum,alamat : Jl. Batas Dukuh Sari Gg. Graha No 18 Denpasar. 2. I Gusti Ayu Puspawati,SH.MH, alamat : Jl. Antasura VI/5 Denpasar 3. Ida Bagus Putra Atmaja,SH.MH, alamat : Jl. G.Penulisan No. 3 Denpasar. 4. A.A.SAGUNG Wiratni Darmadi, SH, alamat: Jl.G.Penulisan No. 3 Denpasar
2
PENGANTAR PERKULIAHAN Dalam era tinggal landas dan globalisasi, pendidikan Hukum Dagang tidak lagi terhadapmasalah Hukum Dagang yang hanya tercemin pada Kitab Undang –undang Hukum Dagang ( KUHD ), melainkan harus diperluas dan dikembangkan untuk dapat melihat hubungan antara hukum dan bisnis. Hubungan ini umumnya ada 3 ( tiga) yaitu : 1. Bagaimana Hukum mempermudah kegiatan bisnis 2. Bagaimana Hukum mengekang bisnis, dan 3. Bagaimana Hukum dan bisnis saling menyesuaikan diri satu sama lain. Apabila tujuan terebut telah tercapai, maka Hukum dagang merupakan pencerminan keadaan hukum pada umumnya.Walaupun Hukum Dagang adalah hanya satu cabang tertentu dari berbagai cabang hukum, tetapi hukum dagang cukup dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan wakil hukum lainnya. Sejarah, filsafat, fungsi, sumber, struktural dan bahkan cela hukum ( legal deficiency ) dagang cukup dapat dijadikan contoh tentang cela hukum pada umumnya. Pendidikan Hukum Dagang ini tidak hany menanamkan pengertian kepada para mahasiswa dan para pelaku bisnis saja, tetapi juga menanamkan pengertian tentang peran serta para pelaku hukum dalam masyarakat, seperti pejabat Badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta para ahli Hukum dan para pendidik hukum.
3
I.
IDENTITAS MATA KULIH Nama Mata Kuliah
: Hukum Dagang
Kode Mata Kuliah
: WUI 3212
Status Mata Kuliah
: Wajib Nasional ( Kurikulum Inti )
Jumlah SKS
: 2 ( dua )
Penawaran Pada Semester
: 3 ( tiga )
II. TEAM PENGAJAR Kuliah Hukum Dagang diasuh oleh tem pengajar, yaitu : 1. Ngakan Ketut Dunia,SH.M.Hum, alamat : Jl. Batas Dukuh Sari Gg. Graha No. 18 Denpasar. 2. I Gusti Ayu Puspawati, SH.MH, alamat : Jl.Antasura VI/5 Denpasar 3. Ida Bagus Putra Atmaja, SH.MH,alamat : Jl.G.Penulisan No. 3 Denpasar 4. A.A Sagung Wiratni Darmadi,SH, alamat : Jl.G.Penulisan No. 3 Denpasar III. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Dagang merupakan mata kuliah wajib nasional ( kurikulum inti ) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan ditawarkan pada semester 3 ( tiga ). Subtansi mata kuliah Hukum Dagang ini meliputi : Prinsipprinsip Umum Hukum Dagang, Jual Beli Perusahaan, Arbitrase dan Surat surat Berharga.Pembahasan mengenai Prinsipprinsip Hukum Dagang meliputi berbagai aspek, yaitu : Pengertian Hukum Dagang, Pengaturan Hukum Dagang, Sejarah Hukum Dagang, Pelaku Dagang, Perusahaan dan Pekerjaan, Perantara Dagang, Urusan Perusahaan dan Daftar Perusahaan. Pembahasan mengenai jual beli Perusahaan meliputi : Pengertian dan sifat jual beli Perusahaan, Pembayaran dan Penyerahan Barang, Syarat atau Beding dalam Jual beli Perusahaan.
4
Pembahasan mengenai Arbitrase meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase, Macammacam Perjanjian Arbitrase, Keuntungan menggunakan Arbitrase, Keputusan Arbitrase dan upaya Hukum terhdap Putusan Arbitrase.Pembahasan mengenai Surat Berharga meliputi : Halhal Umum tentang Surat Berharga, Surat Berharga yang diatur dalam KUHD meliputi : Cek,Wesel, Surat Sanggup, Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk dan Surat Berharga yang diatur diluar KUHD meliputi : Bilyet Giro ( BG) dan Kartu Kredit ( Credit Card ). Substansi Perkulihan Hukum Dagang juga mencakup pembahasan Kasuskasus Hukum yang berkaitan dengan Hukum Dagang. IV. KOMPETENSI MATA KULIAH Perkuliahan Hukum Dagang ini secara umum bertujuan untuk meberikan pemahaman mengenai substansi Hukum Dagang itu sendiri, dan peran Hukum Dagang untuk mengarahkan kegiatan bisnis sesuai strategi pembangunan nasional, dan secara khusus bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam menerapkan prinsipprinsip tersebut pada masalah bisnis.Dengan tercapainya tujuan tersebut maka diharapkan mampu mengevaluasi atau menilai dan memecahkan persoalan persoalan yang timbul dalam praktek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. V. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN Untuk mata kuliah Hukum Dagang metode dan strategi proses pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning ( PBL ) Method. Dengan metode ini maka strategi pembelajarannya adalah berupa tanya jawab, tugas terstruktur dan diskusi diskusi kelompok. Pada tahap awal perkuliahan dilakukan tanya jawab guna mengetahui pengetahuan awal mahasiswa terhadap substansi perkuliahan. Untuk menggali pengetahuan mahasiswa, tanya jawab juga dilakukan pada saat perkuliahan
5
berlangsung maupun pada akhir perkuliahan. Untuk tugastugas kepada mahasiswa diberikan dengan mengambil beberapa materi khusus, relevan dan aktual yang dikerjakan oleh mhasiswa diluar kelas. Untuk diskusi kelompok sudah disiapkan topik topik atau materi khusus guna didiskusikan oleh mahasiswa. Strategi pembelajaran tersebut merupakan kombinasi perkuliahan yaitu : 50% ( 6x pertemuan perkuliahan ), dan tutorial 50% ( 6x pertemuan tutorial ) satu kali pertemuan untuk ujian tengah semester ( UTS ) dan satu kali pertemuan untuk ujian akhir semester ( UAS ), maka total pertemuan adalah empat belas kali. Adapun pelaksanaan perkuliahan dan tutorial direncanakan dan disusun sebagai berikut : Perkuliahan direncanakan selama 6 ( enam ) kali pertemuan, yaitu pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, ke 11. Tutorial direncanakan selama 6 ( enam ) kali pertemuan, yaitu pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, ke 12. VI. TUGASTUGAS Mahasiswa diwajibkan untuk mempersiapkan, mengerjakan dan membahas tugastugas yang terdapat dalam block book.Tugas yang diberikan pada mahasiswa ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Untuk tugas individu dikerjakan diluar perkuliahan ( dirumah) dan wajib untuk dikumpulkan, sedangkan untuk tugas kelompok juga dikerjakan dirumah dan dipresentasikan pada saat perkuliahan berlangsung. VII. UJIANUJIAN
6
Evaluasi terhadap mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk ujian –ujian yang dilakukan 2 ( dua) kali dalam bentuk ujian tertulis yang terdiri dari ujian tengah semester ( UTS ) dan ujian akhir semester ( UAS ).
VIII. PENILAIAN Penilaian dilakukan terhadap aspek hard skill dan soft skill.Penilaian hard skill dilakukan melalui tugastugas ( TT ), Ujian Tengah Semester ( UTS ) dan Ujian Akhir Semester ( UAS ).Nilai hard skill diperhitungkan dengan menggunakan rumus nilai akhir yang tertera pada buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2009 yaitu : NA =
UTS + TT ) + 2 ( UAS ) 2 3
Penilaian soft skill ( sikap dan perilaku ) dilakukan berdasarkan pada pengamatan terhadap mahasiswa dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi,pengumpulan tugas tugas, kehadiran dalam perkuliahan, serta pelaksanaan ujian. Nilai soft skill ini dikombinasikan dengan Nilai Akhir ( NA ) untuk menentukan Nilai Hasil Study ( NHS ) mahasiswa.Sistem penilaian adalah mempergunakan skala 5 ( 04 ), dengan rincian dan kesetaraan sebagai berikut :
7
Skala Nilai
Keterangan dengan Skala Nilai Penguasan Kompetisi
Angka Huruf 4 A 3.5
B+
3 B
0 10 Sangat Baik
0 100
8.0 100 80 100
Antara Sangat Baik dengan Baik 7.0 7.9 70 79 Baik
6.5 6.9 65 69
Antara Baik dan Cukup
6.0 6.4 60 64
Cukup
5.5 5.9 55 59
Kurang
5.0 5.4 50 54
1 D
Sangat Kurang
4.0 4.9 40 49
0 E
Gagal
0.0 3.9 0 39
2.5
C+
2 C 1.5
D+
IX. MATERI PERKULIAHAN ( ORGANISASI PERKULIAHAN ) 9.1.Prinsipprinsip UmumHukum Dagang 9.1.1. Pengertian Hukum Dagang 9.1.2. Pengaturan Hukum Dagang 9.1.3. Sejarah Hukum Dagang 9.1.4. Pelaku Dagang 9.1.5. Perusahaan dan Pekerjaan 9.1.6. Perantara Dagang 9.1.7. Urusan Perusahaan
8
9.1.8. Daftar Perusahaan 9.2. Jual Beli Perusahaan 9.2.1. Pengertian dan Sifat Jual Beli Perusahaan 9.2.2. Pembayaran dan Penyerahan Barang 9.2.3. Syarat atau Beding dalam Jual Beli Perusahaan
9.3. Arbitrase 9.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase 9.3.2. Macammacam Perjanjian Arbitrase 9.3.3. Keuntungan Menggunakan Arbitrase 9.3.4. Keputusan Arbitrase dan Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase 9.4. Surat – Surat Berharga 9.4.1. Hal – hal Umum Tentang Surat Berharga 9.4.2. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD Cek Wesel Surat Sanggup Kwitansi atas Tunjuk Promes atas Tunjuk 9.4.3. Surat Berharga yang diatur diluar KUHD Bilyet Giro ( BG) Kartu Kredit ( Credit Card )
9
X. BAHAN BACAAN BUKU. 10.1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta. 10.2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 10.3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 10.4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 10.5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 10.6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 10.7.
Wirjono
Projodikoro
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung. 10.8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 10.9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10.10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 10.11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta.
10
10.12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 10.13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 10.14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Peraturan Perundang –Undangan. 10.15. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 10.16. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata 10.17. Undang –Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 10.18. United Nations Convention on Contracts for the International Sale Of Goods ( 1980 ). XI. PERSIAPAN PROSES PERKULIHAN Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan untuk memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum Dagang, dan mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat berjalan dengan lancar. XII. PROSES PERKULIAHAN Pertemuan Pertama : Perkuliahan 1 ( lectures) Pengertian Hukum Dagang Pengaturan Hukum Dagang Sejarah Hukum Dagang Bahan Bacaan ( Reading ) Buku, 1.
Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta.
11
2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3.
Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
4. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 5. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. Perundang –undangan 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata )
Pertemuan Kedua : Tutorial 1 Discussion Task –Study Task Hukum Dagang merupakan bidang hokum tersendiri yang timbul khusus dari lapangan perusahaan yang berbeda dengan bidangbidang hokum lainnya. Pengaturannya juga sangat luas, tidak hanya terdapat dalam kodifikasi tetapi juga di luar kodifikasi. Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHD bukanlah hukum asli Indonesia tetapi merupakan operan dari WVK Belanda, KUHPerdata juga merupakan sumber penting bagi Hukum Dagang. Pemahaman mengenai pengertian, pengaturan dan sejarah Hukum Dagang merupakan hal yang prinsip yang perlu diketahui. Berikan penjelasan mengenai pengertian,
12
pengaturan dan sejarah Hukum Dagang. Apakah antara KUHD DAN KUH Perdata ada hubungannya. Bahan Bacaan Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta. 2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7.
Wirjono
Projodikoko
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung. 8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta.
13
11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Perundang –undangan 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pertemuan ketiga : Perkuliahan 2 ( lectures ) v Pelaku Dagang ( Pelaku Usaha ) Manusia Pribadi Badan Usaha v Bentuk Usaha v Perusahaan dan Pekerjaan
Bahan Bacaan Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta. 2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta.
14
3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7.
Wirjono
Projodikoko
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung. 8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Perundang –undangan 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata )
15
Pertemuan keempat: Tutorial 2 Discussion Task Study Task Dalam kegiatan bisnis ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya yang merupakan pelaku dagang ( pelaku usaha ),yaitu manusia pribadi dan Badan Usaha. Dalam menjalankan usaha ada beberapa bentuk usaha yang dipilih. Apakah bentuk usaha itu. Ada beberapa bentuk Badan Usaha. KUHD tidak memberikan pengertian tentang perusahaan atau perbuatan perusahaan. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat Undang Undang agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalulintas perusahaan, dan tentang perkembangan selanjutnya diserahkan kepada dunia keilmuan dan yuris prudensi. Tentang pengertian perusahaan dan pekerjaan ini sangat penting karena berkaitan dengan peraturan khusus yang ditetapkan dalam UndangUndang untuk menjalankan perusahaan dan pekerjaan. Bagaimana pendapat para sarjana tentang pengertian perusahaan dan pekerjaan, dan tunjukkan peraturan khusus yang ditetapkan dalam UndangUndang untuk menjalankan perusahaan dan pekerjaan.
Bahan Bacaan Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta.
16
2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7.
Wirjono
Projodikoko
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung. 8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Perundang –undangan
17
1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pertemuan kelima, perkuliahan 3 ( lectures ) v Perantara Dagang atau Pembantupembantu Pengusaha v Urusan Perusahaan v Daftar Perusahaan
Bahan Bacaan ( Reading ) Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta. 2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7.
Wirjono
Projodikoko
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung.
18
8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Peraturan Perundang –undangan 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pertemuan keenam, tutorial 3 Discussion Task Study Task Seorang yang menjalankan perusahaan memerlukan adanya perantara atau pembantu pengusaha. Perantara atau pembantu pengusaha ini ada yang bekerja didalam perusahaan dan diluar peruasahaan. Ada perbedaan antara perantara atau pembantu pengusaha yang timbul berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dan perantara atau pembantu pengusaha yang timbul tidak berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Setiap perusahaan mempunyai urusan perusahaan ( handleszaak ) untuk memudahkan mewujudkan niat memperoleh laba.Dilihat dari sudut ekonomis, perusahaan itu mutlak
19
harus merupakan satu kesatuan yang bulat, sedangkan dari sudut yuridis perusahaan itu belum tentu merupakan satu kesatuan, karena segala sesuatu yang merupakan urusan perusahaan mempunyai peraturan tersendiri yang satu sama lainnya berbeda terutama mengenai penyerahannya. Daftar perusahaan merupaka daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan UndangUndang wajib Daftar Perusahaan atau peraturan –peraturan pelaksanaan lainnya, dan memuat halhal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan dibuat dengan tujuan untuk mencatat bahanbahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas,data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Temukan perantara atau pembantu pengusahaan yang bekerja didalam perusahaan dan diluar perusahaan. Bedakan antara perantara atau pembantu pengusahaan yang timbul berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dan yang timbul tidak berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Tunjukkan arti penting dan tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.3 tahun 1982. Pertemuan ketujuh, perkuliahan 4 ( lectures ) Jual Beli Perusahaan : Pengertian dan Sifat Jual Beli Perusahaan Pembayaran dan Penyerahan Barang Syarat atau Beding Dalam Jual Beli Perusahaan.
20
Bahan Bacaan (Reading ) Buku : 1.
Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta.
2. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 3. MS.Amir,1993,segala bentuk dan teknik perdagangan Luar Negeri, IPPM dan PT. Pustaka Binamarga Pressindo,Jakarta. Peraturan Perundang –undangan : 1. Konvensi Perserikatan BangsaBangsa mengenai kontrak – kontrak Jual Beli Barang secara Internasional ( 1980 ) 2. United Nations Convention on Contracts for the Internasional Sale of Goods ( 1980) 3. United Costums and Practice for Doumetary Credits ( UCP) Revisi 1993, Publikasi No.500. 4. Warsaw OXFORD Rules 1928 – 1932,yang mengatur perihal syarat ( beding ) CIF. 5. Inco – Tems yang mengatur perihal Syarat –syarat Jual Beli Perniagaan. Pertemuan kedelapan, tutorial 4. Discussion Task – Study Task
21
Jual Beli Perusahaan adalah jual beli yang bersifat khusus. Dokumen mempunyai peranan penting dalam jual beli perusahaan. Dalam praktek ada perbedaan waktu dan tempat antara berbagai perbuatan hukum yang diperlukan untuk pembelian. Hal tersebut menyebabkan berbagai syarat ( bedingan ) yang merupakan salah satu ciri dalam jual beli perusahaan. Apakah jual beli perusahaan itu, ada beberapa dokumen penting dalam jual beli perusahaan. Syarat ( beding ) apa yang biasa dipergunakan dalam jual beli perusahaan. Bahan Bacaan ( Reading ) Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta. 2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7.
Wirjono
Projodikoko
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung.
22
8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Peraturan Perundang –undangan 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pertemuan kesembilan, perkuliahan 5 ( lectures ) Arbitrase : Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase Macammacam perjanjian Arbitrase Keuntungan Menggunakan Arbitrase Upaya Hukum terhadap putusan Arbitrase. Bahan Bacaan ( Reading ) Buku : Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung.
23
Purwosutjipto 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bagian 8,Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jambatan,Jakarta.
Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Mardjono Reksodiputro, 1975, catatan mengenai beberapa masalah Arbitrase di Indonesia, Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta. Pertemuan kesepuluh, tutorial 5 Study Task – Problem Task Dalam kasus S.M.Pardede vs Ir. Syafei Juremi, PT. United Tractor, Syarifudin Noor, Mahkamah Agung dengan putusannya No. 1851 K / Pdt/a984 tanggal 24 Desember 1985 pada dasarnya menyatakan ,bahwa meskipun dalam perjanjian para pihak telah bersepakat satu sama lain untuk menyelesaikanperselisihan mereka melalui Arbitrase, maka ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak. Apabila satu pihak menghendaki agar perselisihannya diselesaikan oleh pengadilan, maka adalah benar menurut hukum atau tidak salah menerapkan hukumnya apabila pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili sengketa itu. Dalam kasus tersebut MA telah menyampingkan klausula atau perjanjian Arbitrase, sehingga menjadi bahan pertanyaan bagi kita tentang kekuatan mengikat dari klausula atau perjanjian Arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak. Bahan Bacaan ( Reading ) Buku : 1. Soekardono,1967,Hukum Dagang Indonesia,Jilid 1, Bagian Pertama, Soeroengan,Jakarta.
24
2. Purwosutjipto 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,Jakarta. 3. Tirtaamijaya 1970, Pokok – pokok Hukum Perniagaan,Jambatan,Jakarta. 4. Ridwan Khairandy dkk 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,Yogyakarta. 5. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 7. Wirjono Projodikoro 1972, Hukum Wesel,Cek dan Aksep di Indonesia,Sumur,Bandung. 8. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta. 9. Kansil, 1984, Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 10. Abdul R.Saliman, Hermansyah, Ahmd Jalis,2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Renada Media,Jakarta. 11. Elsi Kartika Sari, Advendi Simangonsong,2005, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta. 12. Elips, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional, Proyek Elips, Jakarta. 13. Subekti.R, 1981, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. 14. Sudargo Gautama,1979, Arbitrase Dagang Internasional,Alumni,Bandung. Pertemuan kesebelas: Perkuliahan 6 ( lectures)
25
Surat – surat Berharga : Halhal umum tentang Surat Berharga Surat Berharga yang diatur didalam KUHD meliputi : cek, wesel, surat sanggup, kwitansi atas tunjuk, dan Promes atas Tunjuk Surat Berharga yang diatur diluar KUHD, meliputi : Bilyet Giro ( BG ) dan Kartu Kredit ( Credit Card ). Bahan Bacaan ( Reading) Buku : 1. Abdul Kadir Muhammad 1979, Hukum Dagang Tentang Suratsurat Berharga, Alumni, Bandung. 2. Wirjono
Projodikoro
1972,
Hukum
Wesel,Cek
dan
Aksep
di
Indonesia,Sumur,Bandung. 3. Emmy Pangaribuan Simanjuntak 1979, Hukum Dagang SuratSurat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 4. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso 1978,Surat Berharga,Alat Pembayaran
Dalam Masyarakat Modern, PT.Bina Aksara,Jakarta.
Peraturan PerundangUndangan : 1. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang ( KUHD ) 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) 3. S.E.B.I.No. 4/670/UPPB/ Pb.B.Perihal Bilyet Giro. 4. PP. Pegganti UndangUndang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UndangUndang No.17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.
26
Pertemuan keduabelas, tutorial 6. Study Task – Problem Task. Jan Jansen ( 23 tahun) meminjam pada 1 Nopember 1974 uang sebanyak f 1.000, dari ayahnya.Agar tercipta keadaan yang teratur sebaikbaiknya, Jan berkehendak benar menandatangani suatu surat pengakuan hutang. Ia tidak mengetahui dengan tepat apa harusnya isi surat itu dan memberikan kepada ayahnya suatu surat yang berisi sebagai berikut 1Nopember1974, Dengan ini saya berjanji kepada bezitter surat ini akan membayar seribu golden ( rupiah Belanda ). Yang bertandatangan Jan Jansen,Lekstraat 10, Wormerveer. Ayahnya menganggap bahwa perbuatan Jan untuk memberikan suatu pengakuan hutang agak berlebihlebihan dan tanpa melihat isinya meletakkan surat itu di suatu tempat. Pada 31 Maret sebagai yang sudah dijanjikan, Jan membayar kembali uang yang f.1.000, iu kepada ayahnya.Ayah Jan tidak dapat lagi menemukan surat pengakuan hutang itu, namun demikian tidak seorang pun yang menghiraukan soal itu. Pada tanggal 20 Mei 1975 seorang tuan bernama Smit, yang sama sekali tidak dikenal oleh Jan, dating kerumahnya menunjukkan surat pengakuan hutangnya dan meminta pembayaran yang f.1.000, itu. Jan menolak untuk membayar. Oleh karena itu sampailah hal ini pada suatu sengketa hukum, di mana Smit menyatakan : Surat pengakuan hutang ini adalah suatu surat atas bawa,saya berhak atas surat itu dan berdasarkan surat itu mempunyai hak untuk meminta pembayaran. Jan menyatakan keberatan :
27
(1) Saya sama sekali tidak ada maksud membuat surat pengakuan hutang untuk pembawa, jadi surat itu bukan surat atas bawa, ( 2) Seandainya surat itu adalah surat atas bawa,saya tidak usah membayar, karena saya telah membayar hutang saya,lagi pula ( 3) haruslah anda membuktikan lebih dahulu bahwa anda berhak atas surat itu, karena ayah saya kehilangan surat tersebut.
28
29