BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017
NOMOR : LKIN-1409/PW22/6/2017 TANGGAL : 22 JUNI 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235 Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771 E-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN-1409/PW22/6/2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017
22 Juni 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017 dengan uraian sebagai berikut. 1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada triwulan II jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Sebanyak 6 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%; c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60%; d. Sebanyak 17 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%. Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir tahun juga beberapa hambatan antara lain: - Penugasan Audit Keinvestigasian dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan masih dalam pelaksanaan; - Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga dan PKKN; - Penilaian Kinerja BLUD akan dilaksanakan pada semester II tahun 2017; - Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan Evaluasi Kinerja BUMN; - Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam penugasan. Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 1. 2. Realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 48 laporan/surat atensi atau 71,64% dari rencana sebanyak 67 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 32,88% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat atensi.
Hal ini disebabkan : 1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain : - Pengawasan pembangunan berupa Monitoring Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dengan sasaran Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Destinasi Wisata Prioritas Non KEK B12 Tahun 2016; - Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Provinsi Bali; - Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan Energi Listrik. 2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan : - Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3; - Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda; - Evaluasi Kinerja PDAM. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2. 3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 6 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 6 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 50% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 3. 4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II 2017 sebanyak 160 PP atau 100,63% dari rencana sebanyak 159 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 69,26% dari rencana sebanyak 231 PP. Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4. 5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 130 PP atau 96,30% dari rencana sebanyak 135 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 58,56% dari rencana sebanyak 222 PP. Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 5. 6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II 2017 sebanyak 84 OH atau 35,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
2
Lampiran 1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2016) No. 1 1 1.1
Indikator Kinerja Utama
Pengukuran
2
3
Satuan 4
Rencana Tahun 2017 5
s.d.Trw. ini 6
Capaian (%) Realisasi s.d. Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini 7 8=7/5 9=7/6
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi Perbaikan tatakelola, manajemen Jumlah rekomendasi hasil pengawasan % 55 0 63,02 114,58 risiko, dan pengendalian intern tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang pengelolaan program nasional
0,00
disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal.
1.2
2 2.1
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal)
%
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian Jumlah Pemberian Keterangan Ahli Persentase hasil pengawasan % (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun keinvestigasian yang 201X dibagi dengan Jumlah laporan dimanfaatkan di persidangan
55
0
100
181,82
0,00
40
0
20,69
51,72
0,00
hasil pengawasan keinvestigasian (LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun terakhir dikalikan dengan 100%.
2.2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.
%
70
0
0
0,00
0,00
2.3
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.
%
60
0
0
0,00
0,00
2.4
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada tahun 201X.
%
70
0
0
0,00
0,00
2.5
Persentase hasil audit klaim yang Jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun dimanfaatkan oleh K/L/P/K
%
-
0
0
0,00
0,00
201X dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 201X.
No. 1 3 3.1
Indikator Kinerja Utama
Pengukuran
2
3
Satuan 4
Rencana Tahun 2017 5
s.d.Trw. ini 6
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Persentase laporan Evaluasi Hambatan Persentase penyelesaian % 70 0 Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang hambatan kelancaran ditindaklanjuti kesepakatannya oleh pembangunan
Capaian (%) Realisasi s.d. Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini 7 8=7/5 9=7/6
0
0,00
0,00
0,00
0,00
para pihak pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 201X.
4 4.1
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi Jumlah K/L/P/K yang Persentase K/L/P/K yang % 50 0 0 mengimplementasikan FCP termasuk mengimplementasikan FCP FRA pada tahun 201X dibagi jumlah (termasuk FRA) penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 201X dibagi dengan dikalikan dengan 100%.
5 5.1
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi Persentase K/L/P/K anggota % 60 Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi Maturitas SPIP Pemerintah % 100 Propinsi (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah % 56 Kabupaten/kota (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah % 11 Kabupaten/kota (Level 2) Maturitas SPIP Pemerintah % 33 Kabupaten/kota (Level 1) Jumlah BUMN/anak perusahaan yang Persentase BUMN/anak % 70 mendapat skor minimal baik atas perusahaan dengan skor GCG penerapan GCG dibandingkan dengan baik
jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi oleh BPKP pada tahun berjalan 6.6 Persentase BUMN/anak Jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya mendapat skor minimal A perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang diintervensi oleh BPKP pada tahun berjalan 6.7 Persentase BUMD yang Jumlah BUMD yang kinerjanya kinerjanya minimal berpredikat mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD baik dari BUMD yang dibina yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan 6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik minimal baik dari BLUD yang dibandingkan dengan jumlah BLUD dibina yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan 7 7.1 7.2 7.3 7.4
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
11,11
19,84
0,00
0
88,89
200,00
0,00
0
0,00
200,00
0,00
0
0
0,00
0,00
%
54
0
0
0,00
0,00
%
54
0
85,71
158,73
0,00
%
60
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
22
0
0
0,00
0,00
100
0
100
100,00
0,00
78
0
100,00
128,21
0,00
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Kapabilitas APIP Pemerintah % Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah % Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah % Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah % Kabupaten/Kota(Level 2)
No. 1 7.5 7.6
8 8.1
Indikator Kinerja Utama
Pengukuran
2
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Capaian (%) Realisasi s.d. Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini 7 8=7/5 9=7/6
Satuan 4
Rencana Tahun 2017 5
s.d.Trw. ini 6
%
0
0
0
0,00
0,00
%
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Persepsi Kepuasan Layanan skala 7 Sekretariat Utama (skala likert 1likert 110) 10
Lampiran 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
1
2
1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Rencana Output
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Realisasi Output s.d. Bulan ini
3
4
5
6
7=4+5-6
8
9
10
11=8+9-10
Laporan
100
-
-
100
47
-
-
Laporan
14
-
-
14
6
-
Surat
14
-
-
14
6
Laporan
9
-
-
9
Surat
9
-
-
Jumlah
Tahun 2017
146
0
s.d. Bulan ini
0
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
12
13=12/7x100
14=12/11x100
47
45
45,00
95,74
-
6
0
0,00
0,00
-
-
6
0
0,00
0,00
4
-
-
4
3
33,33
75,00
9
4
-
-
4
0
0,00
0,00
146
67
67
48
32,88
71,64
0
0
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN No.
Fokus Pengawasan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
1
2
3
4
Laporan
25
-
Laporan Laporan Laporan Laporan
16 24 58 123
-
1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional 2 Peningkatan Ruang Fiskal 3 Pengamanan Aset 4 Perbaikan Governance System Jumlah
Jumlah
Realisasi Output s.d. Bulan ini
11=8+9-10
12
13=12/7x100
14=12/11x100
-
7
5
20,00
71,43
-
8 10 32 57
8 11 24 48
50,00 45,83 41,38 39,02
100,00 110,00 75,00 84,21
Rencana Output Tahun 2017 Tambah Kurang 5
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
-
25
7
-
-
16 24 58 123
8 10 32 57
-
6
0
s.d. Bulan ini Tambah Kurang
0
9
10
0
0
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN No. 1
1 2 3 4 5
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
2
3
4
Jumlah
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
24 46 17 27 9 123
Bidang Pengawasan
IPP APD AN Investigasi P3A
Jumlah
Realisasi Output s.d. Bulan ini
11=8+9-10
12
13=12/7x100
14=12/11x100
9 25 9 10 4 57
9 18 7 11 3 48
37,50 39,13 41,18 40,74 33,33 39,02
100,00 72,00 77,78 110,00 75,00 434,78
Rencana Output Tahun 2017 Tambah Kurang 5
6
0
0
Jumlah
Awal
7=4+5-6
8
24 46 17 27 9 123
s.d. Bulan ini Tambah Kurang 9
9 25 9 10 4 57
10
0
0
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
Lampiran 3
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN Rencana Output
Capaian (%) Realisasi Output s.d. Tahun 2017 s.d. Bulan ini Bulan ini
No.
Bagian/Bidang
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7=4+5-6
8
9
10
11=8+9-10
12
13=12/7x100
14=12/11x100
12 12
12 12
-
-
12 12
6 6
-
-
6 6
6 6
50,00 50,00
100,00 100,00
12
12
-
-
12
6
-
-
6
6
50,00
100,00
1 TU 2 P3A Jumlah
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
Lampiran 4
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA Rencana PP No.
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP
1
2
1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota 4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Jumlah
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
Awal 3
Tambah 4
Kurang 5
100
107
-
14
1
Jumlah 6=3+4-5
Awal 7
Tambah 8
Kurang 9
Jumlah 10=7+8-9
207
51
96
-
147
-
15
6
1
-
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
11
12=11/6x10 13=11/10x1
150
72,46
102,04
7
5
33,33
71,43
0
-
-
-
0
-
-
-
0
0,00
0,00
9
-
-
9
5
-
-
5
5
55,56
100,00
0
-
-
-
0
-
-
-
0
0,00
0,00
160
69,26
100,63
123
108
0
231
62
97
0
159
REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN Rencana PP No.
Fokus Pengawasan
1
2
1
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional 2 Peningkatan Ruang Fiskal 3 Pengamanan Aset 4 Perbaikan Governance System Jumlah
Tahun 2017 Awal 3
Tambah 4
25
19
16 24 58 123
0 14 75 108
s.d. Bulan ini
Kurang 5
11
12=11/6x10 13=11/10x1
Awal 7
Tambah 8
-
44
15
10
-
25
15
34,09
60,00
-
16 38 133 231
11 1 35 62
0 13 74 97
-
11 14 109 159
10 28 107 160
62,50 73,68 80,45 69,26
90,91 200,00 98,17 100,63
0
Jumlah 10=7+8-9
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Jumlah 6=3+4-5
0
Kurang 9
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN Rencana PP No.
Bidang Pengawasan
1
1 2 3 4 5
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini 12=11/6x10 13=11/10x1
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
Awal
Tambah
Kurang
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4-5
7
8
9
10=7+8-9
11
Jumlah
24 46 17 27 9 123
45 40 9 14 0 108
69 86 26 41 9 231
14 32 9 2 5 62
36 39 9 13 0 97
50 71 18 15 5 159
45 63 19 28 5 160
IPP APD AN Investigasi P3A
0
0
Capaian (%)
Realisasi PP s.d. Bulan ini
65,22 73,26 73,08 68,29 55,56 69,26
90,00 88,73 105,56 186,67 100,00 100,63
Lampiran 5
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU Rencana Penugasan PKAU No.
Bagian/Bidang
1
2
Awal
Tahun 2017 Tambah Kurang
Jumlah
Awal
s.d. Bulan ini Tambah Kurang
Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini
Capaian (%) Tahun 2017
s.d. Bulan ini
3
4
5
6=3+4-5
7
8
9
10=7+8-9
11
12=11/6x100
13=11/10x100
1 Bagian Tata Usaha
77
79
0
156
32
71
0
103
97
62,18
94,17
2 Bidang Prolap & Pembinaan APIP
61
5
0
66
28
4
0
32
33
50,00
103,13
Jumlah
138
84
0
222
60
75
0
135
130
58,56
96,30
Lampiran 6
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF
No. 1
PFA/PFU 2
1 PFA 2 PFU Jumlah
Jumlah Pegawai 3
Potensi OH
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
OH per Pegawai s.d. Bulan ini
7=6/4
8=6/5
9=6/3
Capaian (%)
Realisasi OH s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
4=3x237
5
6
80 41
18.960 9.717
9.480 4.859
5.328 4.859
28,10 50,01
56,20 100,01
67 119
121
28.677
14.339
10.187
35,52
71,04
84
Lampiran 7
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2017) Jumlah Kumulatif
Program
Kegiatan
IKK
1
2
3
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
% Capaian Penyerapan Terhadap Rencana Penyerapan Terhadap Anggaran Tahun 2017 Realisasi Anggaran s.d. Rencana s.d. Bulan ini Anggaran (Rp) Bulan ini (Rp) Penyerapan (Rp) 2017 s.d. Bulan ini 4
5
6
7=6/4
8=6/5
Terlaksananya Laporan Hasil Pengawasan monitoring evaluasi Perwakilan BPKP atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.377.531.000
577.250.000
600.704.000
43,61
104,06
Terlaksananya LHP Pembinaan SPIP BPKP asistensi dan penilaian Perwakilan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
171.010.000
59.560.000
40.245.000
23,53
67,57
104.475.000
50.000.000
28.615.000
27,39
57,23
21.220.928.000
10.672.604.246
8.332.298.410
39,26
78,07
22.873.944.000
11.359.414.246
9.001.862.410
39,35
79,25
Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab Program Tersedianya dukungan Dukungan manajemen dan Manajemen dan pelaksanaan tugas Pelaksanaan teknis lainnya dalam Tugas Teknis mencapai kepuasan Lainnya layanan Jumlah
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
