BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KONSEP HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN INSTANSI TERKAIT DI PONTIANAK Nomor : Tanggal :
/S/V-XIII.3/
/2007 2007
DAFTAR ISI Halaman
Resume Hasil Pemeriksaan ……………………………………
1
Pendahuluan ……………………………………………………
5
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan …………………………………….
5
2.
Tujuan Pemeriksaan ………………………………………………
5
3.
Sasaran Pemeriksaan …………………………………………….
5
4.
Metodologi Pemeriksaan ………………………………….…….
5
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan …………………………………….…
6
6.
Obyek Pemeriksaan ………………………………………………
6
Uraian Hasil Pemeriksaan ………………………………………
9
A.
Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern ………………
9
1.
Organisasi ……… ……………………………………….………
9
2.
Kebijakan ……………………………………………………….
12
3.
Perencanaan …………………………………………………….…
12
4.
Prosedur Kerja ………………………………………………….…
13
5.
Pencatatan ………………………………………………………
13
6.
Pelaporan …………………………………………………………
14
7.
Personalia …………………………………………………………
14
8.
Pengawasan ………………………………….……………………
14
B.
Temuan Pemeriksaan …………………………………………
15
02
Penyimpangan ditetapkan .
15
1.
Terdapat keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung RSUD Tugas Perbantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32………………………… Denda keterlambatan atas pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD TA. 2005 dan 2006 belum dipungut sebesar Rp44.152.222,00 dan
I.
II
2.
terhadap
kriteria/peraturan
yang
telah
15
19
2
3. 05 4.
5.
6.
2.961.444,00………………….. Kelebihan pembayaran jasa konsultan tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp7.982.500,00……………………………… Kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan.
30
Terdapat pekerjaan pembangunan gedung RSUD dan puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006 berpotensi terlambat penyelesaiannya .............................................................................
30
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis serta alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 dan 2006 belum dimanfaatkan masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00 dan Rp1.558.255.000,00 selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun. Terdapat pengadaan peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24 tidak efektif pada RSUD Soedarso Pontianak..........................................................................................
26
34
46
3
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DEKOSENTRASI BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN INSTANSI TERKAIT DI PONTIANAK
RESUME HASIL PEMERIKSAAN Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait di Pontianak. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu antara lain untuk kegiatan koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu pembangunan gedung dan pengadaan peralatan kesehatan. Sebagai wujud pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi, SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi kepada Gubernur dan/atau untuk tugas Pembantuan, SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pembantuan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang dan menteri negara/pimpinan lembaga
4
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan status barang dalam pelaksanaan Dekosentrasi/Tugas Pembantuan, dalam Pasal 91 dan 98 UU No.33 Tahun 2004, tersebut dinyatakan bahwa semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan dapat dihibahkan kepada daerah. BMN yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah sedangkan BMN yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang Tujuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dekonsentrasi/tugas pembantuan adalah untuk mengetahui apakah:
keuangan
dana
1 . Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang diperiksa, atas laporan keuangan dan terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. 2 . Keuangan yang dikuasai telah ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 3 . Pelaksanaan kegiatan, meliputi pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan (fisik, non fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip kehematan dan efektivitas. Sasaran pemeriksaan meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dibiayai dari anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2005 dan 2006 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah dirancang namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kurang memperhatikan kehematan dan manfaat. Untuk mengantisipasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, sehingga memerlukan perbaikan pada masa mendatang yaitu, antara lain : 1 . Masing-masing satker dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat belum melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sesuai ketentuan, hal ini terlihat antara lain dengan belum adanya : Laporan BMN dari petugas akuntansi barang; Hasil rekonsiliasi dengan KPPN tiap bulan;
5
Perbedaan hasil rekonsiliasi dengan KPPN; Hasil koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan dari hasil rekonsiliasi dengan KPPN. Selain itu sebagian besar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka menghasilkan Neraca Satker-satker pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat belum dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi BMN, dimana laporan bulanan yang dihasilkan tidak lengkap. Inventarisasi Asset sebagai salah satu dasar untuk menyusun Neraca Awal belum dilakukan sehingga Neraca yang dikerjakan oleh masing-masing satker belum menggambarkan posisi Asset satker yang sebenarnya. 2 . Dalam pelaksanaan kegiatan masih terjadi bahwa dokumen-dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa antara lain ; jaminan penawaran belum ada; jangka waktu jaminan pelaksanaan lebih pendek daripada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan Pengeluaran biaya langsung non personil belum didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah, berupa kuitansi pembelian barang, pembayaran sewa, telepon dan lain-lain. 3 . Prosedur penerimaan dan pemeriksaan barang belum dirancang untuk menghindari terjadi resiko barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. 4 . Tidak ada kebijakan umum dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan kehematan. 5 . Kurangnya koordinasi antara instansi terkait sehubungan dengan perencanaan kebutuhan barang untuk menghindari kemungkinan terjadinya barang hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp84.438.508.000,00 dan Rp107.107.255.000,00 dengan Realisasi anggaran untuk TA 2005 (s.d. 31 Desember 2005) dan 2006 (s.d. Nopember 2006) masingmasing sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00 atau 56,70% dan 74,42% dari anggarannya. Nilai cakupan pemeriksaan untuk TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp25.807.213.907,00 dan Rp41.435.929.050,00 atau 53,90% dan 51,99% dari realisasi anggarannya sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00 Nilai temuan pemeriksaan adalah sebesar Rp9.813.902.797,00 atau 14,59% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp67.243.142.957,00 ( Rp25.807.213.907,00 + Rp41.435.929.050,00). Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK-RI berpendapat bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan TA 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
6
dan Instansi Terkait di Pontianak menunjukkan bahwa dari Anggaran DIPA TA 2005 dan 2006 telah dialokasikan untuk kegiatan fisik sebesar Rp51.587.277.000,00 dan non fisik sebesar Rp59.386.825.000,00 sehingga menggambarkan bahwa penggunaan dana Dekonsentrasi bidang kesehatan belum searah dengan tujuan penggunaan dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dana dekonsentrasi digunakan untuk manajemen kesehatan dan dana perbantuan untuk pembangunan fisik dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan sebagai berikut: 1. Terdapat Keterlambatan Pembangunan Gedung RSUD Tugas Pembantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 yang belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan kekurangan volume sebesar Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32; 2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang oleh pelaksana yang belum dikenakan denda atas: a. Pengadaan peralatan gigi, medis, kesehatan masyarakat dan laboratorium puskesmas pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2005 sebesar Rp44.152.222,00; b. Pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Perorangan TA 2006 RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp2.961.444,00; 3. Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultan Tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp7.982.500,00; 4. Terdapat Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD dan Puskesmas diwilayah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006 berpotensi terlambat penyelesaiannya 5. Hasil pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat TA. 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00 dan sebesar Rp1.558.255.000,00 belum dimanfaatkan selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun. 6. Terdapat pengadaan Peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24 tidak memberikan manfaat bagi dukungan pelayanan medis di RSUD Soedarso Pontianak. Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, BPK-RI telah memberikan saran-saran perbaikan untuk menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait yang dapat dilihat pada bagian berikut dari laporan ini. Jakarta, Pebruari 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Barlean Suwondo NIP. 240001894
7
BAB I PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. b. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait di Pontianak merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui apakah: a. Sistem Pengendalian Intern entitas tersebut, atas laporan keuangan dan terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; b. Keuangan yang dikuasai telah ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; c. Pelaksanaan kegiatan, meliputi pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan (fisik, non fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip kehematan dan efektivitas; 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan lebih ditekankan kepada: a. Perencanaan teknis (penyusunan program dan rencana kerja); b. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan fisik berupa pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan. Kegiatan non fisik berupa pelatihan, penyuluhan dan penyebaran informasi; c. Pengendalian dan evaluasi atas pertanggungjawaban keuangan dan fisik pekerjaan; d. Pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan.
4. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan: a. Pengujian terhadap unsur-unsur dalam SPI, untuk selanjutnya dikembangkan baik secara kualitatif dan kuantitatif; b. Uji petik atas pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan serta pertanggungjawabannya;
8
c. Wawancara/konfirmasi kepada pejabat-pejabat pelaksana dan instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 5. Jangka waktu pemeriksaan Sesuai Surat Tugas No.124/ST/V-XIII.3/11/2006 tanggal 10 Nopember 2006, pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kalender, mulai tanggal 20 Nopember sampai dengan 19 Desember 2006. 6. Obyek Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan. Anggaran yang diperiksa adalah anggaran Dekonsentrasi yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 dan 2006. Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat masing-masing TA 2005 sebesar Rp84.438.508.000,00 terdiri dari 17 program melalui satu DIPA dengan realisasi s.d. 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp47.877.859.735,00. Sedangkan DIPA TA 2006 sebesar Rp107.107.255.000,00 terdiri dari 17 program dengan realisasi sampai dengan 30 Nopember 2006 adalah sebesar Rp79.707.080.897,00, dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17
TA 2005 DIPA No: 062.0/24-01.1/IV/2005 Tgl. 1 Januari 2005 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Mayarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Upaya Kesehatan Perorangan (luncuran 2006) Program Lingkungan Kesehatan Program pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Program Lingkungan Kesehatan (ADB) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan PHP Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ Pontianak) Program Upaya Kesehatan Perorangan (RS Kusta Alverno Singkawang) Program Upaya Kesehatan Perorangan (Lab. Kesehatan Pontianak) Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS Pontianak) Jumlah TA 2005
(s.d. 31 Desember 2005 )
500.000.000
488.425.595
1.017.273.000 14.493.976.000 1.984.523.000 57.421.400.000
553.074.285 13.915.279.000 1.389.943.000 27.237.140.173
350.000.000
296.320.000
1.500.000.000 1.250.000.000 229.000.000
1.004.499.807 162.850.000
770.000.000 4.922.336.000
682.825.875 2.147.502.000
-
-
-
-
-
-
-
-
84.438.508.000,00
47.877.859.735,00
9
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
DIPA 2006 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Mayarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Upaya Kesehatan Perorangan (luncuran 2006) Program Lingkungan Kesehatan Program pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Program Lingkungan Kesehatan (ADB) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan PHP Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ Pontianak) Program Upaya Kesehatan Perorangan (RS Kusta Alverno Singkawang) Program Upaya Kesehatan Perorangan (Lab. Kesehatan Pontianak) Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS Pontianak) Jumlah TA 2006
(s.d Nopember 2006) 1.151.000.000
548.559.500
4.765.783.000 22.085.053.000 14.979.117.000 938.300.000
1.210.925.318 17.902.738.000 13.003.449.475 759.911.050
29.839.907.000 570.000.000
29.501.583.897 401.504.300
7.179.865.000 8.538.360.000 1.173.210.000
4.823.705.000 300.000 1.123.776.000
200.000.000 1.330.767.000 6.605.893.000
40.469.500 1.142.660.400 2.918.197.407
1.000.000.000
142.658.000
1.000.000.000
603.612.350
750.000.000
736.030.700
5.000.000.000 107.107.255.000
4.847.000.000 79.707.080.897
Penentuan cakupan pemeriksaan (audit coverage) atas dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan Bidang Kesehatan pada Provinsi Kalimantan Barat TA 2005 dan 2006 dilakukan secara uji petik pada 4 dan 6 kegiatan bagian program, karena keterbatasan waktu pemeriksaan dan lokasi proyek tersebar disetiap kabupaten/kota dan RSU/RSUD pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tidak seluruh bagian program dapat diperiksa. Nilai cakupan pemeriksaan untuk TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp25.807.213.907 dan Rp41.435.929.050 atau 59,30% dan 58,49% dari realisasi anggarannya sebesar Rp43.546.861.980 dan Rp70.838.387.422 atau 51,99% dan 53,90% dari realisasi anggaran dana dekonsentrasi sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00. Rincian anggaran realisasi dan nilai bagian program yang diperiksa adalah sebagai berikut :
10
No A
1 2. 3. 4.
B. 1 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Program TA 2005 DIPA No: 062.0/24-01.1/IV/2005 Tgl. 1 Januari 2005 Program Upaya Kesehatan Mayarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Jumlah TA 2005 DIPA 2006 Program Upaya Kesehatan Mayarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Upaya Kesehatan Perorangan (luncuran 2006) Program pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS Pontianak) Jumlah TA 2006
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) (s.d. 31 Desember )
%
Nilai Diperiksa
%
14.493.976.000 1.984.523.000
13.915.279.000 1.389.943.000
96 70
6.774.814.100 1.389.943.000
48,50 100
57.421.400.000
27.237.140.173
47,40
16.637.957.000
61,10
1.500.000.000 75.399.899.000
1.004.499.807 43.546.861.980
67 57,80
1.004.499.807 25.807.213.907
100 59,30
22.085.053.000 14.979.117.000
17.902.738.000 13.003.449.475
81,10 86,80
1.676.500.000 985.680.000
9,40 7,60
938.300.000
759.911.050
759.911.050
100
29.839.907.000
29.501.583.897
98,90
28.343.133.000
96,10
7.179.865.000
4.823.705.000
67,20
4.823.705.000
100
5.000.000.000 80.022.242.000
4.847.000.000 70.838.387.422
96,90 88,50
4.847.000.000 41.435.929.050
100 58,50
81
Nilai 6 (enam) temuan pemeriksaan adalah sebesar Rp9.813.902.797,00 atau 14,59% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp67.243.142.957,00, yang terdiri dari 3 (tiga) temuan merupakan penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan sebesar Rp85.351.709,00, dan 3 (tiga) temuan merupakan kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebesar Rp9.665.565.851,00.
11
BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN A. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
Pengujian terhadap sistem pengendalian intern pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi organisasi, kebijaksanaan, perencanaan, prosedur kerja, pencatatan/sistem akuntansi, pelaporan, personalia, dan pengawasan intern menunjukan halhal sebagai berikut: 1 . Organisasi Dalam rangka pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk: a. Organisasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 2 Mei 2005 Nomor : 670/Menkes/SK/V/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005, yaitu terdiri dari: 1) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 2) Pejabat Penandatangan SPM, dijabat oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 3) Pejabat Penguji SPM, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 4) Bendahara Pengeluaran, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 5) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 6) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Kaji Terap dan Diklat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 7) Pejabat Pembuat Komitmen Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 8) Pejabat Pembuat Komitmen Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
12
9) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS Pontianak), dijabat oleh Kepala Seksi Rujukan dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 10) Pejabat Pembuat Komitmen Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; b. Organisasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tanggal 26 Januari 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Dekonsentrasi) Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu terdiri dari: 1) Kuasa Pengguna Anggaran, dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 2)
Pejabat Penerbit SPM, dijabat oleh Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
3) Pejabat Penguji SPM, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 4) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 5) Pejabat Pembuat Komitmen Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 6) Pejabat Pembuat Komitmen Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 7) Pejabat Pembuat Komitmen Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 8) Pejabat Pembuat Komitmen Program Lingkungan Sehat, dijabat oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 9) Pejabat Pembuat Komitmen Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 10) Pejabat Pembuat Komitmen Program Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Finance Officer Sekretariat HWS Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 13
11) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 12) Pejabat Pembuat Komitmen Program Lingkungan Sehat, dijabat oleh Kepala Seksi Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat; 13) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ; 14) Bendahara Pengeluaran Program Kegiatan Dekonsentrasi, dijabat oleh staff dimasing-masing Pembuat Komitmen pada program yang bersangkutan; Selain organisasi KPA dan perangkat dibawahnya, maka untuk menunjang pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi TA. 2005, telah dibentuk Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa pada masing-masing satuan kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk untuk anggaran tugas pembantuan dibentuk dan dilaksanakan pada masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan RSUD. Surat Keputusan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa dikeluarkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan RSUD. 2 . Kebijakan Dalam pelaksanaan anggaran dekonsentasi, terdapat kebijakan penting berkaitan dengan kegiatan pada Program Perbaikan Gizi berupa pengadaan Makanan Penambah ASI (MP ASI) yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih mengefisienkan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan untuk menguasakan sebagian dana yang tertuang dalam DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk penerbitan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005 tentang Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA). Berkaitan dengan kebijakan di bidang pengadan barang/jasa, tim pemeriksa BPK-RI masih melihat adanya kelemahan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa tahun 2005 dan 2006 yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dalam penentuan prosentase keuntungan bagi penyedia barang/jasa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan metode evaluasi penawaran atas pengadaan barang yang sejenis yang disusun oleh Panitia Pengadaan belum dilakukan secara seragam antara satu tim Panitia Pengadaan yang satu dengan tim Panitia Pengadaan yang lain; 3 . Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang proses penyusunan dan pembahasannya dilakukan secara berjenjang mulai dari unit satuan kerja terkecil sampai pada tingkat Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan dan
14
Departemen Keuangan. Dalam proses penyusunan rencana kebutuhan barang yang anggarannya tertuang dalam DIPA, tim pemeriksa BPK-RI menilai masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait hal ini dapat dilihat salah satu contohnya dari hasil pengadaan alat kedokteran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belum dimanfaatkan karena belum siapnya sarana dan prasarana tempat/ruang dan atau tenaga untuk mengoperasikan alat tersebut di RSUD dan tempat penyimpanan sementara barang hasil pengadaan ditempat yang kondisinya tidak memadai yang dapat menimbulkan potensi hilang atau rusaknya barang tersebut. 4 . Prosedur Kerja Masih terlihat adanya kelemahan dalam prosedur kerja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, terutama yang berhubungan dengan prosedur penerimaan dan pemeriksaan untuk barang-barang yang akan diserahkan kepada Puskesmas sebagai pengguna barang hasil pengadaan. Dalam pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kontrak pengadaan yang tempat penyerahannya adalah pada Puskesmas (franco Puskemas), akan tetapi Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang berada pada tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tidak berada pada tingkat Puskesmas. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko barang yang diterima oleh Puskesmas tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak karena terdapat kemungkinan barang yang pada saat diterima dan diperiksa oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dalam kondisi baik dan lengkap namun pada saat penyerahan ke Puskesmas barang tersebut ditukar dengan barang lainnya dengan kondisi dan jumlah yang berbeda dengan yang diserahkan dan diperiksa oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang. 5 . Pencatatan Pembukuan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memperhatikan pembagian volume pekerjaan yang dapat menghindari risiko terjadinya kesalahan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Untuk mengelola Uang Persediaan, telah ditunjuk beberapa personel yang diserahi tanggung jawab sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) pada masing-masing program yang bertanggungjawab secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, untuk bukti pengeluaran yang dilaksakan oleh PUM seluruhnya dibukukan kembali oleh Bendahara Pengeluaran sehingga volume pekerjaan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran menjadi besar dan dapat menimbulkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan pada BKU. Disamping hal tersebut, berkaitan dengan proses pencatatan masih terdapat kelemahan terutama yang berkaitan dengan risiko terjadinya realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran per-Program, per-Kegiatan, per-Subkegiatan, maupun per-MAK yang tercantum dalam DIPA. Resiko ini mungkin terjadi karena pada masing-masing Bendahara Pengeluaran maupun Pejabat Penerbit SPM belum melakukan pencatatan realisasi belanja perProgram, per-Kegiatan, per-Sub kegiatan, maupun per-MAK dalam suatu Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang berfungsi sebagai kontrol terhadap belanja-belanja yang telah direalisasikan. Pencatatan yang dilakukan pada Bendahara Pengeluaran 15
selama ini hanya terbatas pada pencatatan keluar masuknya uang pada BKU yang semata-mata hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran namun belum dapat dijadikan alat kontrol terhadap pagu anggaran. 6 . Pelaporan Realisasi belanja dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan aset hasil pengadaan yang sumber dananya berasal dari dana dekonsentrasi belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum dilaporkannya realisasi belanja dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan aset hasil pengadaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan disebabkan unit akuntansi yang menangani Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) masih belum dibentuk secara formal. Selain itu, pada tingkat yang lebih tinggi juga belum dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/tugas pembantuan sebagai koordinator pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk seluruh UAKPA yang berada pada Provinsi Kalimantan Barat. 7 . Personalia Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dan Panitia Peneriman dan Pemeriksaan Barang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu belum memenuhi sesuai dengan persyaratan pemahaman terhadap jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan. Kondisi ini terlihat khususnya dalam proses pengadaan jasa pembangunan dan renovasi Puskesmas dimana dalam struktur Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan tidak ada seorangpun yang sepenuhnya memahami substansi pekerjaan yang ditenderkan, yaitu bidang konstruksi bangunan. 8 . Pengawasan Intern Pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat selama ini secara rutin dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan.
16
B. TEMUAN PEMERIKSAAN (02) Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan 1 . (02.06.01) Terdapat Keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung RSUD Tugas Pembantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32. Pada tahun 2006 telah dilakukan pembangunan gedung untuk fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Dalam Pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu: a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 pada RSUD Dr. Rubini Mempawah. b. Kekurangan volume pekerjaan dibanding kontrak sebesar Rp17.633.043,14 yang terdapat pada RSUD Dr. Rubini Mempawah dan RSUD Skadau. c. Pekerjaan Tambah Kurang tanpa didukung dengan Addendum Kontrak sebesar Rp62.985.236,32 yang terdapat pada RSUD Dr. Rubini Mempawah. Uraian permasalahan di atas adalah sebagai berikut: a. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Dr. Rubini Mempawah terlambat dari jadwal yang diperjanjikan dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal Rp12.622.500,00 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp10.891.601,14 serta terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp62.985.236,32 yang tidak didukung dengan addendum kontrak. Pada Tahun Anggaran 2006, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Rubini Mempawah telah melaksanakan pekerjaan berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp742.500.000,00. Untuk melaksanakan pekerjaan ini telah ditunjuk CV Siliwangi melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2006, dan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung mulai saat pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Pembayaran telah dilaksanakan berupa uang muka sebesar Rp222.750.000,00 atau 30% dari nilai kontrak sesuai SPM nomor 00011/RSDR/UKP tanggal 29 Agustus 2006 dan SP2D nomor 612210D/042/112 tanggal 8 September 2006, setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp222.750.000,00 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, Bond nomor PST. 0680/2006.8345KB, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 Nopember 2006. Berdasarkan hasil pengecekan fisik oleh Tim BPK-RI di lapangan pada tanggal 29 Nopember 2006, diketahui hal-hal berikut : 1) Pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006, pekerjaan sudah terlambat selama 17 (tujuh belas) hari. Sesuai laporan mingguan kemajuan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, sampai dengan minggu ke-12 (dua belas) atau periode tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 Nopember 2006, pekerjaan baru selesai 61,322%. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan setelah minggu ke-12 belum disusun oleh Konsultan Pengawas. Berdasarkan kontrak pasal 5 mengenai jangka waktu pelaksanaan, dan pasal 15
17
mengenai sanksi/denda, kontraktor dapat dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp12.622.500,00 (1 0/00 x Rp742.500.000,00 x 17). 2) Terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp62.985.236,32 yang dilaksanakan tanpa addendum kontrak, dengan rincian sebagai berikut : No.
Uraian Pekerjaan
1 2 3 4
Pek. Pendahuluan Pek. Bak Kontrol Pek. Bak Penampungan Pek. Bak Pengurai Anaerob Pek. Bak Up Flow Filter Pek. Bak Khlorinasi Pek. Bak Stabilisasi Pek. Bak Indikator Pek. Rumah Pompa Pek. Bak Air Pek. Tower Air Pek. Bak Penggelontor Pek. Septic Tank Pek. Bak Kontrol Septic Tank Pek. Pemasangan Pipa Pek.Listrik Pek. Lain-lain Jumlah
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nilai Kontrak Awal (Rp) 23.319.683,78 32.695.148,22 48.495.561,64 100.018.537,90
Nilai Pekerjaan Tambah (Rp) -
Nilai Pekerjaan Kurang (Rp) 3.447.075,00 -
Nilai Akhir (tanpa addendum) (Rp) 19.872.608,78 32.695.148,22 48.495.561,64 100.018.537,90
150.693.007,54 5.011.535,12 28.063.653,24 28.664.112,97 19.130.349,84 31.704.799,98 7.756.048,55 5.785.323,81 6.292.312,40 1.878.231,75
7.040.637,11 32.349.813,48 16.904.085,72
31.704.799,98 7.756.048,55 -
150.693.007,54 5.011.535,12 28.063.653,24 28.664.112,97 19.130.349,84 12.825.960,92 38.642.125,88 18.782.317,47
106.762.993,52 74.879.400,00 4.000.000,00 675.150.700,26
6.690.700,00 62.985.236,32
16.077.289,94 4.000.000,00 62.985.213,47
90.685.703,59 74.879.400,00 6.690.700,00 675.150.723,11
3) Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp10.891.601,14. Pada pekerjaan pembuatan plat atas Bak Pengurai Anaerob dan Bak Up Flow Filter, ketebalan plat atas yang seharusnya 15 cm, dikerjakan antara 5 s/d 10 cm, karena ketebalannya bervariasi, diambil rata-rata ketebalannya 10 cm. Dengan demikian terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 2,499 M3 senilai Rp10.891.601,14, dengan rincian: No.
1
2
b.
Uraian
Bak Pengurai Anaerob a. Plat Atas I b. Plat Atas II Sub Jumlah Bak Up Flow Filter a. Plat Atas I b. Plat Atas II Sub Jumlah Jumlah
Harga per M3 (Rp)
Volume (M3) RAB
Cek Fisik
Selisih
Kekuranga n Pekejaan (Rp)
3.989.017,67 5.017.765,78
1,350 1,150 2,500
0,900 0,767 1,667
0,450 0,383 0,833
1.795.057,95 1.923.476,88 3.718.534,83
3.989.017,67 5.017.765,78
3,465 1,534 4,999 7,499
2,310 1,023 3,333 5,000
1,155 0,511 1,666 2,499
4.607.315,41 2.565.750,90 7.173.066,31 10.891.601,14
Terdapat kekurangan volume pekerjaan lantai cor beton tumbuk pada pembangunan IGD RSUD Sekadau senilai Rp6.741.442,00 dan pekerjaan yang belum selesai senilai Rp138.370.132,02. Pada TA 2006 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau melaksanakan pekerjaan pembangunan Instalasi Gawat
Darurat (IGD) RSUD.
Berdasarkan DIPA Proyek Pembangunan IGD RSUD Sekadau TA 2006 Kabupaten
18
Sekadau Nomor: 1542.0/02404.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang sumber dananya berasal dari Tugas Pembantuan (APBN) TA 2006. Untuk melaksanakan pekerjaan ini telah ditunjuk CV. Kalimas Indah melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku
dan
dibuatkan
Kontrak/Surat
Perjanjian
Kerja
No.027/936/Dinkes Kb-A tanggal 22 September 2006 dengan nilai sebesar Rp.438.000.000,00, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari (sembilan puluh) kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan harus sudah diserahterimakan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 20 Desember 2006. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak pekerjaan diketahui bahwa tidak dicantumkan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan uang muka pekerjaan sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp131.400.000,00,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Asbuiltdrawings dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) serta bukti publikasi. Berdasarkan SPM No.00002RSUD Sekadau tanggal 26-09-2006 telah dibayarkan uang muka 30% atau sebesar Rp117.065.454,00 tanpa melampirkan jaminan pelaksanaan. Hasil pemeriksaan cek fisik pekerjaan pada tanggal 9 Desember bersama Staf RSUD Sekadau, Rekanan CV Kalimas Indah dan Konsultan Pengawas diketahui bahwa: 1) Terdapat kekurangan volume pekerjaan lantai beton tumbuk senilai Rp6.741.442,00 yaitu didalam kontrak dan gambar seharusnya ketebalan 12 cm, tetapi realisasi ketebalan hanya 6 cm dengan rincian perhitungan sebagai berikut; Volume (m) 22,03
Menurut Kontrak Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) 688.605,00 15.169.968,15
Volume (m) 12,24
Hasil Cek Fisik Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) 688.605,00 8.428.525,2
Selisih kurang (Rp) 6.741.442,95
2) Masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan senilai Rp138.370.132,02 dengan rincian sebagai berikut: No I II III IV V VI
Uraian Pekerjaan Pek. Lantai,Dinding, Plafond Pek. Pintu,Jendela, Ventilasi Pek. Pengunci dan penggantung Pek. Instalasi Listrik Pek. Pengecatan Pek.lain-lain Jumlah keseluruhan
Jumlah (Rp) 60.259.854,68 11.161.060,38 3.118.000,00 7.982.500,00 19.028.829,46 36.819.887,50 138.370.132,02
Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan : a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi tanggal 16 Agustus 2006 pasal 5 ayat 1 yang menetapkan bahwa lama waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2006 hingga selambat-lambatnya tanggal 13 Nopember 2006, dan Pasal 15 ayat 2 yang menetapkan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam
19
pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar satu perseribu dari biaya pekerjaan borongan. Oleh karena ketentuan surat perjanjian tersebut, seharusnya CV. Siliwangi dikenakan denda kelambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp12.622.500,00. b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/936/Dinkes Kb-A tanggal 22 September 2006 antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Sekadau Kabaputen Sekadau dengan CV. Kalimas Indah Pasal 3 huruf A angka 2 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan berlaku dan mengingat gambar, bestek, dan gambar-gambar detil, termasuk-termasuk gambar-gambar detil yang harus diselenggarakan/diselesaikan oleh Pihak Kedua c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi tanggal 16 Agustus 2006 antara lain menetapkan bahwa perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas. Pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan tersebut akan diatur dalam Addendum kontrak yang tidak terpisahkan. Hal ini mengakibatkan : a. Pihak RSUD Dr. Rubini tidak dapat segera memanfaatkan instalasi pengolahan air limbah sesuai rencana, dan tidak diperoleh penerimaan negara atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp12.622.500,00 (1 0/00 x Rp742.500.000,00 x 17) yang belum dipungut dari CV. Siliwangi. b. Kerugian negara atas kekurangan pekerjaan minimal senilai Rp17.633.043,14 pada RSUD Dr. Rubini Mempawah dan RSUD Skadau. c. Adanya pekerjaan tambah kurang yang dilaksanakan tanpa addendum kontrak berakibat sulit dipertanggungjawakan secara legal dan apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) akan mengalamai kendala dalam penyelesaiannya.
Hal ini disebabkan : a. CV. Siliwangi dan CV. Kalimas Indah lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan adanya itikad tidak baik dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak. b. Konsultan Pengawas tidak menjalankan tugas serta kewajiban sesuai fungsinya. c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan rekanan. d. Perencanaan serta Pengawasan yang dilakukan oleh instansi Tehnis tidak optimal. Terhadap permasalahan diatas :
20
a. Pihak Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Rubini Mempawah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1) Keterlambatan pekerjaan oleh pihak kontraktor akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan kontrak dan akan disetorkan ke Kas Negara. 2) Addendum kontrak dalam proses pembuatan dan persetujuan direktur RSUD Dr. Rubini Mempawah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 3) Nilai kekurangan volume pekerjaan pada pembuatan plat atas bak pengurai anaerob dan bak up flow filter pada proyek Instalasi Pengolahan Limbah telah ditambah ketebalannya oleh kontraktor pelaksana sesuai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak/SPK setebal 15 cm.
b. Pihak Dinas Kesehatan RSUD Sekadau menyatakan Kekurangan Volume pekerjaan lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 6 cm yang seharusnya 12 cm akan dialokasikan pada pekerjaan tambahan berupa pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit AC ¾ PK. . BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan agar meminta kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk, memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat untuk : a. Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah kepada CV. Siliwangi sebesar Rp Rp12.622.500,00 untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK-RI. b. Memperhitungkan nilai pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan cor beton tumbuk pada proyek pembangunan IGD RSUD Sekadau dari CV.Kalimas Indah senilai Rp6.741.442,00 sesuai dengan prestasi pekerjaan dan bukti realisasi pembayaran disampaikan kepada BPK-RI. c. Perubahan kontrak atas pekerjaan tambah kurang pada kontrak pekerjaan pembangunan IPAL RS Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi dibuatkan addendumnya dan copy addendum disampaikan kepada BPK-RI. d. Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan barang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya diberikan sanksi administrative sesuai ketentuan kepegawaian. 2 . (02.06.02) Denda keterlambatan atas pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD TA. 2005 dan 2006 belum dipungut sebesar Rp44.152.222,00 dan Rp2.961.444,00 Dalam TA 2005 dan 2006 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah mengadakan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas dokumen, konfirmasi dan cek fisik hasil pelaksanaan pengadaan alat tersebut, diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian 21
pekerjaan oleh rekanan akan tetapi tidak dikenakan denda pada TA 2005 sebesar Rp44.152.222,00 dan TA 2006 sebesar Rp2.961.444,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Tahun Anggaran 2005 Dalam TA 2005 Program Obat dan Perbekalan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan peralatan gigi, medis, kesehatan masyarakat dan peralatan laboratorium puskesmas. Penunjukan Rekanan dalam pengadaan peralatan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut : 1) Pengadaan peralatan gigi puskesmas, medis puskesmas dan kesehatan masyarakat senilai Rp4.217.436.600,00 dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 9 (sembilan) rekanan. Berdasarkan keputusan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Mengeluarkan Anggaran Belanja No. 445/350A/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 28 Oktober 2005, PT. Tritunggal Maju Bersama (PT. TMB) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan kontrak No. 445/415/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/473/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 17 Nopember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember sampai dengan 31 Desember 2005. Pekerjaan pengadaan peralatan gigi puskesmas, medis puskesmas dan kesehatan masyarakat telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 095/2158/TU-C tanggal 19 Desember 2005 dan telah dibayar secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: a) SPM
No.
00356/DINKES/UKM
tanggal
07
Desember
2005
sebesar
Rp843.487.320,00. b) SPM No.
00503/DINKES/UKM
tanggal 20 Desember 2005
sebesar
Rp2.741.333.790,00. c) SPM
No.
00028/DINKES/UKM
tanggal
19
April
2006
sebesar
Rp632.615.490,00. Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik serta konfirmasi pada penerima barang di lokasi oleh tim tanggal 29 Nopember sampai dengan 06 Desember 2006 diketahui bahwa terdapat peralatan kesehatan yang seharusnya diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2005 ternyata terlambat diterima pada
22
kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas antara 32 s.d. 83 hari. Atas keterlambatan
tersebut
rekanan
belum
dikenakan
sanksi
denda
sebesar
Rp38.528.835,00, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Peralatan
Jumlah
Tanggal diterima
Terlambat (hari)
Denda Keterlambatan (Rp)
9 Paket 15 Paket 15 Paket 3 Paket 4 Paket 4 Paket 3 Unit
21 Peb 2006
52
1.018.836,00
21 Peb 2006
52
6.965.790,00
21 Peb 2006
52
629.460,00
21 Peb 2006
52
291.486,00
21 Peb 2006
52
103.896,00
21 Peb 2006
52
103.896,00
21 Peb 2006
52
543.660,00
1 Unit 20 Buah
21 Peb 2006 21 Peb 2006
52 52
1.812.200,00 124.800,00
15 Paket 15 Paket 15 Paket 3 Paket 6 Paket 6 Paket 3 Unit
24 2006 24 2006 24 2006 24 2006 24 2006 24 2006 24 2006 24 2006 24 2006
Maret
83
2.710.365,00
Maret
83
Maret
83
11.118.473,0 0 1.004.715,00
Maret
83
465.257,00
Maret
83
248.751,00
Maret
83
248.751,00
Maret
83
867.765,00
Maret
83
2.892.550,00
Maret
83
109.560,00
01 Peb 2006
32
835.968,00
01 Peb 2006
32
4.286.640,00
01 Peb 2006
32
387.360,00
01 Peb 2006
32
119.584,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak
Peralatan Medis Bidan Kit Peralatan Pusk. Pembantu (Poli) Peralatan Pusk. & KIA KIT Usila KIT PHN KIT UKS KIT Tabung Gas & Nasal Canula Inkubator Bayi Timbangan Dewasa Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Peralatan Medis Bidan Kit Peralatan Pusk. Pembantu (Poli) Peralatan Pusk. & KIA KIT Usila KIT PHN KIT UKS KIT Tabung Gas & Canula Inkubator Bayi
Nasal
Timbangan Dewasa Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Peralatan Medis Bidan Kit Peralatan Pusk. Pembantu (Poli) Peralatan Pusk. & KIA KIT Usila KIT
1 Unit 11 Buah
12 Paket 15 Paket 15 Paket 2 Paket
23
PHN KIT UKS KIT Tabung Gas & Nasal Canula Inkubator Bayi Timbangan Dewasa
4 Paket 4 Paket 3 Unit
01 Peb 2006
32
63.936,00
01 Peb 2006
32
63.936,00
01 Peb 2006
32
334.560,00
1 Unit 16 Buah
01 Peb 2006 01 Peb 2006
32 32
1.115.200,00 61.440,00
TOTAL DENDA
38.528.835,00
2) Pengadaan peralatan laboratorium puskesmas senilai Rp1.168.327.500,00,00 dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan. Berdasarkan keputusan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Mengeluarkan Anggaran Belanja
No.
445/350B/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 28 Oktober 2005, PT. Sinar Gemilang Mandiri (PT. SGM) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan kontrak No. 445/416/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/473A/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 17 Nopember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember sampai dengan 31 Desember 2005. Rincian pengadaan peralatan laboratorium puskesmas adalah sebagai berikut : No
Jenis Pengadaan
Merk & Type
Volume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mikroskop Binocular Sentrifuge Darah Mikro Pipet (10 mikro) Mikro Pipet (100 mikro) Cuvet Tabung 1 cm (5 buah) Tips Biru (box @ 500) Tips Kuning (box @ 500) Rak Tabung 12 Hole Reagen 1 Set Fotometer Semi Automatic
Olympus Gemmy Socorex Socorex Local Socorex Socorex Lokal Randox AMP Piccos 05
12 Buah 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set 15 Set
Harga Satuan (Rp) 19.861.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 26.200,00 418.000,00 418.000,00 137.500,00 2.000.000,00 53.000.000,00 TOTAL
Jumlah Harga (Rp) 238.332.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 393.000,00 6.270.000,00 6.270.000,00 2.062.500,00 30.000.000,00 795.000.000,00 1.168.327.500,0 0
Pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium puskesmas telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 095/2156/TU-C tanggal 19 Desember 2005 dan telah dibayar secara bertahap dengan Surat Perintah Membayar No. 00367/DINKES/UKM tanggal 08 Desember 2005
sebesar
Rp233.665.500,00,
Surat
Perintah
Membayar
No.
00505/DINKES/UKM tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp759.412.875,00 dan Surat Perintah Membayar No. 00029/DINKES/UKM tanggal 21 April 2006 sebesar Rp175.249.125,00
24
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim tanggal 29 Nopember sampai dengan 06 Desember 2006 diketahui bahwa terdapat peralatan laboratorium puskesmas yang seharusnya diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2005 ternyata terlambat diterima, antara 34 s.d. 98 hari dan atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.623.387,00 dengan rincian sebagai berikut : Jenis Peralatan
Jumlah
Dinas Kesehatan Kota Singkawang Puskesmas Singkawang Microscope Binoculer
1 Unit
Tanggal diterima
Terlambat (hari)
Denda Keterlambatan (Rp)
14 Peb 2006
45
893.745,00
03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006 03 Peb 2006
34 34 34 34 34 34 34 34
675.274,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 891,00 14.212,00 14.212,00 4.675,00
Reagent Fhoto Meter Semi Automatic
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit 1 Unit
03 Peb 2006 03 Peb 2006
34 34
68.000,00 1.802.000,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Puskesmas Tumbang Titi Microscope Binoculer
1 Unit
08 2006
98
1.946.378,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak Puskesmas Mempawah
Microscope Binoculer Sentri Fuge Darah Micro Pipet 10 ul Micro Pipet 100 ul Cuvet Tabung Tips Biru Tips Kuning Rak
TOTAL DENDA
April
5.623.387,00
b. Tahun Anggaran 2006 Dalam TA 2006 Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB. Penunjukan rekanan dalam pengadaan alat tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut : 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (alat posyandu)
25
yang diperuntukan bagi Dinas Kesehatan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat (franko gudang di 12 Kabupaten Kota) senilai Rp985.680.000,00 dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Global Karya Borneo Surat
Penunjukan
Pemenang
Pelaksana
(PT. GKB) berdasarkan
Pekerjaan
No.
445/045/GIZI/YANKES/2006 tanggal 15 Juni 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 445/049/GIZI/YANKES/2006 tanggal
16 Juni 2006 serta Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/053/GIZI/YANKES/2006 tanggal 16 Juni 2006.
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari
kalender mulai tanggal
16 Juni 2006 sampai dengan 13 September 2006.
Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No
Jenis Pengadaan
Merk & Type -/Balita
1
Alat Ukur Panjang Badan
2
Alat Timbang (Dacin Set)
3
Anthropometri Berat Badan
SSS/Balit a Germany
Volume 680 Buah
Harga Satuan (Rp) 246.000,00
2.000 Buah
394.500,00
4 Buah
7.350.000,00 TOTAL
Jumlah Harga (Rp) 167.280.000,0 0 789.000.000,0 0 29.400.000,00 985.680.000,0 0
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (alat posyandu) telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 445/080/GIZI/YANKES/2006 tanggal 07 Agustus 2006 dan telah dibayar secara bertahap dengan dengan rincian sebagai berikut: a) SPM No.
00089/DINKES/GIZI tanggal
28 Juni 2006 sebesar
Rp295.704.000,00. b) SPM
No.
00126/DINKES/GIZI
tanggal
28
Agustus
2006
sebesar
Rp689.976.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim diketahui bahwa alat ukur panjang badan untuk Kabupaten Sekadau sebanyak 56 buah baru diterima 16 Desember 2006, dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 94 hari, akan tetapi atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp1.294.944,00 (Rp13.776.000,00 X 94 X 0.001) 2) Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Dr. Rubini Mempawah telah melaksanakan
pengadaan
alat
kedokteran,
kesehatan
dan
KB
senilai
Rp628.430.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PD. Kalimantan Riset (PD. KR) berdasarkan
26
Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Alat No. 74/PUKP/RSDR/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 81/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 82/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
No.
Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan 08 Nopember 2006. Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Pengadaan
Merk & Type
Volume 1 Unit 1 Set 1 Unit 1 Set 1 Set
Harga Satuan (Rp) 86.900.000,00 182.050.000,00 29.150.000,00 63.800.000,00 50.600.000,00
Jumlah Harga (Rp) 86.900.000,00 182.050.000,00 29.150.000,00 63.800.000,00 50.600.000,00
Slit Lamp Auto Refkerator dan Meja Lensmeter Carl Teufel Katarak Set Binocular Indirec Opthamoscope Lens Indirec 20 D Operating Microscope with Stand Emergency Stretcher Folding Stretcher Multi Purpose Stretcher
Jaggi-Carlos Shin Nippon-Accuref-K Huvitz-CLM-3100P Precisement-Various Heine-Omega 180 Volk-V 20 LC Shin Nippon-OP-2
1 Set 1 Set
8.470.000,00 144.980.000,00
8.470.000,00 144.980.000,00
MAK-34130 MAK-31201 MAK-31206 TOTAL
1 Unit 1 Unit 1 Unit
15.840.000,00 7.040.000,00 39.600.000,00
15.840.000,00 7.040.000,00 39.600.000,00 628.430.000,00
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang
No.
128/PUKP/RSDR/2006 tanggal 02 Nopember 2006 dan telah dibayar lunas dengan Surat Perintah Membayar
No. 00016/RSDR/UKP tanggal 24 Nopember 2006
sebesar Rp628.430.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember dan Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 Nopember 2006, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan berupa Slit Lamp, Lensmeter dan Binocular Indirec Opthamoscope baru diterima tanggal 18 Nopember 2006. Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 10 hari akan tetapi atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda
keterlambatan sebesar
Rp1.666.500,00 (Rp166.650.000,00 X 10 X 0.001)
Sampai saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2006, terhadap masing-masing rekanan tersebut belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp47.113.666,00 (Rp38.528.835,00 + Rp5.623.387,00 + Rp1.294.944,00 + Rp1.666.500,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8 ayat 1 huruf e, menyatakan bahwa Departemen/Lembaga wajib melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan.
27
b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kesebelas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Paragraf Kesembilan Sanksi Pasal 37 ayat 1, antara lain menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka yang bersangkutan dikenakan denda sekurang-kurangnya 1‰ per hari dari nilai kontrak. c. Kontrak Pengadaan antara Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program UKM, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Tritunggal Maju Bersama No. 445/415/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam Pasal 7 kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) dari pekerjaan-pekerjaan yang terlambat diserahkan, sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari nilai kontrak. d. Kontrak Pengadaan antara Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program UKM, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan CV. Sinar Gemilang Mandiri No. 445/416/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam Pasal 7 kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) dari pekerjaan-pekerjaan yang terlambat diserahkan, sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari nilai kontrak. e. Kontra pengadaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Global Karya Borneo No. 445/049/GIZI/YANKES/2006 tanggal 16 Juni 2005, Pasal 8 ayat (1) menetapkan jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati seperti tercantum pada pasal 5 ayat (1) perjanjian ini, maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dihitung berdasarkan dari satuan harga per satuan alat yang mengalami keterlambatan. f. Kontrak Pengadaan antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan RSUD Dr. Rubini Mempawah TA 2006 dengan PD. Kalimantan Riset
No.
81/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006 Pasal 8 yang menyatakan jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) surat perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dihitung berdasarkan dari satuan harga per satuan alat yang mengalami keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen).
Hal tersebut mengakibatkan tidak diperoleh penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp47.113.666,00, dengan rincian dari : a. PT. Tritunggal Maju Bersama sebesar Rp38.528.835,00 b. PT. Sinar Gemilang Mandiri sebesar Rp5.623.387,00 c. PT. Global Karya Borneo sebesar Rp1.294.944,00 d. PD. Kalimantan Riset sebesar Rp1.666.500,00
28
Hal tersebut terjadi karena : a. Pihak rekanan lalai memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengadaan sesuai kontrak yang telah ditetapkan. b. Panitia Penerima Barang kurang cermat dalam menerima dan memeriksa kelengkapan barang-barang yang diterima tersebut. c. Pengawasan atasan langsung atas pelaksanaan pengadaan masih lemah. Atas permasalahan tersebut pihak Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2005 dan 2006 menanggapi bahwa memang diakui adanya keterlambatan atas pengadaan peralatan kesehatan paket kecil dan non kecil. Hal ini terjadi karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang sangat pendek (11 hari kalender) dan terdapat barang yang harus diimport. Selanjutnya akan dilakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara lebih baik, sehingga proses pengadaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Atas permasalahan tersebut BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan untuk meminta kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat agar : a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat : 1) Melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan dari keempat rekanan yaitu (PT. Tritunggal Maju Bersama,
PT.
Sinar Gemilang Mandiri, PT. Global Karya Borneo dan PD. Kalimantan Riset) ke kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. 2) Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. b. Supaya KPA lebih intensif melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
3 . (02.16.04) Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultan Tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp7.982.500,00
Pada Tahun Anggaran 2005 dan 2006, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Dinas
Kesehatan
Provinsi
Kalimantan
Barat
telah
melaksanakan
pekerjaan
pembangunan/rehabilitasi gedung. Sebelum pekerjaan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan mengenai desain dan biayanya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Konsultan Perencana. Selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi, diawasi
29
oleh Konsultan Pengawas, yang tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat teknis secara detil dan terus-menerus. Untuk pelaksanaan jasa perencanaan dan pengawasan tersebut, konsultan dibayar sesuai dengan kontrak yang disepakati dalam dokumen kontrak, yang meliputi Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Hasil penelitian terhadap dokumen yang diterima oleh Tim atas pelaksanaan kontrak dengan konsultan perencana dan pengawas, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Terjadi kelebihan pembayaran kepada konsultan pada Biaya Langsung Non Personil yang seharusnya tidak dapat dimintakan penggantian kepada pengguna jasa seluruhnya sebesar Rp7.982.500,00, atas empat kontrak perencanaan dan pengawasan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan tiga kontrak pada RSUD. b. Pengeluaran biaya langsung non personil belum didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah, berupa kuitansi pembelian barang, pembayaran sewa, telepon dan lain-lain, seluruhnya sebesar Rp120.087.300,00. c. Terdapat jangka waktu sewa kantor yang kurang dari 6 bulan pada kontrak perencanaan dan pengawasan pada pembangunan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang serta kontrak pengawasan tekhnis pembangunan gedung poliklinik dan IGD RSUD Sambas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : No
Pekerjaan
Pelaksana, Nmr, tgl dan nilai
Jenis biaya
Biaya Yang Tdk Termasuk
kontrak
Non Personil Biaya
Biaya Non
Jumlah
Personil
Personil
(Rp)
(Rp)
Keterangan
(Tdk didukung Bukti) (Rp)
Tahun 2005 1
29.467.500
16.532.500
282.500
Biaya
Perencanaan
PT Anuresi, kontrak no.
Teknis
445/09/YANKES/B/2005 tgl
Rekening
Pembangunan
26 Mei 2005; Nilai kontrak
Listrik
Gedung Puskesmas
Rp46.000.000,00.
Lanjutan
Kampung Dalam 2
3
Pengawasan Teknis
PT Unitri Lestari, kontrak
Lanjutan
no. 445/258/Yankes-
Rekening
Pembangunan
PATT/2005
Listrik
Gedung Puskesmas
tgl 26 Agustus 2005; Nilai
Kampung Dalam
kontrak Rp32.300.000,00.
Perencanaan
CV Elmarsindo, kontrak no.
Gedung
Radiologi
445/21.A/yankes/C/05
Dr.
tgl 12 Mei 2005; Nilai
RSUD Agoesdjam
22.352.000
31.610.700
9.948.000
16.239.300
300.000
600.000
Biaya
Sewa Ruang Kantor
kontrak Rp47.850.000,00
ketapang 4
Pengawasan
PT Asri Pertiwi, kontrak no.
Gedung
445/1066A/yankes/C/05 tgl
Radiologi
24.172.500
15.779.500
3.150.000
Sewa Rumah
30
No
Pekerjaan
Pelaksana, Nmr, tgl dan nilai
Jenis biaya
Biaya Yang Tdk Termasuk
kontrak
Non Personil Biaya
Biaya Non
Jumlah
Personil
Personil
(Rp)
Keterangan
(Tdk
(Rp)
didukung Bukti) (Rp) RSUD
Dr.
12 September 2005; Nilai kontrak Rp39.950.000,00.
Agoesdjam ketapang Jumlah 2005
107.602.700
58.499.300
4.332.500
9.350.000
31.200.500
2.250.000
Tahun 2006 1
PT Unitri Lestari, kontrak
Pembangunan
no. 96/PUKP/RSDR/2006
dan Dokumen
tgl 16 Agustus 2006; Nilai
Kontrak.
IPAL 2
Biaya Listrik
Pengawasan RSUD
Dr.
Rubini Mempawah
kontrak Rp31.150.000,00.
Perencanaan
CV.
Teknis
Sejahtera,
Pembangunan
03/PPK-RS/III/2006
Gedung Poliklinik,
tgl 3 Maret 2006; Nilai
adminstrasi
kontrak Rp69.577.000,00.
dan
IGD RSUD Sambas
Citra
Stapaka
kontrak
50.737.500
18.920.000
500.000
Biaya Rekening
no.
Listrik
Personil : Rp 50.737.500,00 Non Personil : Rp,00
3
Pengawasan Teknis
CV Mitra Dafane, kontrak
Pembangunan
no. 09/PPK-RS/VI/2006 tgl
adminstrasi
kontrak Rp49.516.000,00.
IGD RSUD Sambas
2
Juni
2006;
11.467.500
900.000
Biaya Rekening
Gedung Poliklinik, dan
38.049.000
Listrik
Nilai
Personil : Rp 38.049.000,00
Jumlah 2006 TOTAL
98.136.500
61.588.000
3.650.000
205.739.200
120.087.300
7.982.500
Hal ini tidak sesuai dengan : a. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000 SE – 38/A/2000 perihal : Petunjuk penyusunan RAB untuk jasa konsultansi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) mengatur bahwa biaya konsutansi yang dapat dibayar oleh pihak pengguna jasa adalah sebagai berikut : 1) Biaya Langsung Personil (Renumeration), dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku
dan
wajar
serta
didasarkan
pada
dokumen
yang
dapat
dipertanggungjawabkan yaitu melalui daftar gaji yang telah diaudit (audited payroll) dan disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima. 2) Biaya Langsung Non Personil (Direct reimbursable cost), Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost), meliputi: -
Tiket Penerbangan
31
-
Kelebihan bagasi
-
Bagasi yang tidak dibawa sendiri (unaccompanied baggage)
-
Temporary lodging
-
Perjalanan domestic
-
Perlengkapan Kantor
-
Biaya Komunikasi (telex, telepon dan facsimile)
-
Biaya Komputer (mencakup fasilitas computer, perangkat lunak dan royalty untuk program yang dipergunakan)
-
Pembelian peralatan kantor
-
Perlengkapan khusus
-
Meninggalkan tempat tugas (temporarily leave)
-
Dokumen Perjalanan *)
-
Biaya Perjalanan Darat (dari kantor ke Bandar udara terdekat)
-
Relokasi (storage allowance) *)
-
Tunjangan penempatan *)
-
Biaya fiscal *)
-
Tunjangan harian (perdiem allowonce)
-
Tunjangan Perumahan
-
Biaya Sewa Kantor
-
Biaya Sewa Kendaraan (roda 4 dan roda 2)
-
Biaya Pelaporan.
*)
Hanya berlaku untuk tenaga ahli asing (expatriate)
b. Lampiran SEB menetapkan bahwa sewa kantor dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan tidak berlaku untuk biaya langsung non personil. c. Pembayaran atas biaya langsung non personil baru sah dilaksanakan setelah tagihannya dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
Hal ini mengakibatkan : a. Kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 sebagai ketidakhematan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp7.982.500,00. b. Belum dapat dipertanggungjawabkan pembayaran Biaya Langsung Non Personil jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 seluruhnya sebesar Rp120.087.300,00 tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Hal tersebut terjadi karena :
32
a. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan memasukkan unsur biaya yang seharusnya tidak boleh dimasukkan dalam RAB. b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran. c. Bendahara, Peneliti SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat di dalam meneliti kelengkapan pertanggungjawaban konsultan sebelum memberikan persetujuan bayar.
Pihak masing-masing Rumah Sakit menjelaskan antara lain bahwa: a. Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam oleh PT. Anuresi Rp282.500 akan segera disetor ke kas negara. b. Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam oleh PT. Unitri Lestari Rp300.000 akan disetor ke kas negara. c. Perencanaan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam ketapang CV Elmarsindo Rp600.000, telah menjadi temuan Bawasda Propinsi sebesar Rp750.000 dan telah disetor ke Kas Negara. d. Pengawasan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam ketapang PT Asri Pertiwi Rp3.150.000, telah menjadi temuan Bawasda Rp1.575.000 dan telah disetor ke Kas Negara. e. Pengawasan Pembangunan IPAL RSUD Dr. Rubini Mempawah PT Unitri Lestari Rp2.250.000, belum ada tanggapan. f.
Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD Sambas CV. Citra Stapaka Sejahtera Rp500.000, belum ada tanggapan.
g. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD Sambas CV Mitra Dafane Rp900.000, belum ada tanggapan.
BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan untuk meminta kepada Gubernur Kalimantan Barat agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat untuk : a. Meminta Pejabat Pembuat Komitmen melakukan hal sebagai berikut : 1) Meminta kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil kepada PT. Anuresi, PT Unitri Lestari, CV. Citra Stapaka Sejahtera dan CV Mitra Dafane (4 kontraktor) senilai Rp7.982.500,00 untuk disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK-RI 2) Meminta bukti-bukti pengeluaran Biaya Langsung Non Personil kepada rekanan PT. Anuresi, PT. Unitri Lestari, CV. Elmarsindo, PT. Asri Pertiwi, CV. Citra Stapaka Sejahtera, CV. Mitra Dafane dan copy bukti tersebut disampaikan kepada BPK-RI.
33
b. Memberikan sanksi aministratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas ketidakcermatan dalam melakukan evaluasi penawaran.
(05) Kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan
4. (05.06.01)Terdapat Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD dan Puskesmas diwilayah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006 berpotensi terlambat penyelesaiannya.
Dalam tahun 2006 telah dibuat kontrak pembangunan gedung Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, pada umumnya penyelesaiannya berpotensi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, adapun rincian dari pelaksanaan pembangunan yang berpotensi terlambat tersebut adalah sebagai berikut: a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kota Singkawang senilai Rp1.326.955.000,00.
Berdasarkan DIPA TA 2006 Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat pada Satker RSUD Dr Abdul Azis Singkawang telah melaksanakan pembangunan gedung Poliklinik dengan perjanjian kontrak No.900/04/PUKP-PPK-RSUD/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan PT Karya Laut Timur senilai Rp1.326.955.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan 13 Desember 2006. Proses penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa No.900/03/PUK P-PPK-RSUD/2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah diputuskan PT.Karya Laut Timur sebagai pelaksana. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan cek fisik dilapangan pada tanggal 30 Nopember 2006, dikemukakan hal sebagai berikut: 1) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu; -
SP2D No 891613D/093/110 tanggal 7 September 2006, untuk pembayaran uang muka 20% x Rp1.326.955.000,00 = Rp265.391.000,00.
-
SP2D No 892934D/093/110.Tanggal 10 Nopember 2006, untuk pembayaran angsuran I senilai Rp319.192.993 setelah dikurangi pengembalian uang muka, dengan prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 33,00%.
34
2) Penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung poliklinik RSUD Kota Singkawang berpotensi terlambat. Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan dari tanggal 22 Nopember sampai dengan 28 Nopember 2006 realisasi pekerjaan baru mencapai 61,056% yang seharusnya menurut jadwal kontrak adalah sebesar 74,856%, sehingga terjadi kelambatan pencapaian target pekerjaan sebesar 13,800%. Dalam laporan pekerjaan dinyatakan bahwa struktur cor beton dak baru selesai dikerjakan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak/bestek bahwa waktu yang dibutuhkan agar cor-coran kering 28 hari, sedangankan jangka waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak pada saat dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 30 Nopember 2006 hanya 13 hari, sehingga target pekerjaan yang direncanakan 95,553% tidak akan tercapai sesuai jangka waktu kontrak. Adapun volume pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Pekerjaan Pekerjaan Lantai Dasar Pekerjaan Kolom, Balok dan Plat (Lt 1) Pekerjaan Dinding dan Pasangan Pekerjaan Plafond Pekerjaan Atap dan Penutup Atap Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela& Jalusi Pekerjaan Listrik Pekerjaan Pengecatan Jumlah
Harga (Rp) 2.398.534,68 30.406.365,79 128.470.374,76 52.305.234,19 12.647.338,12 56.015.125,95 33.543.100,00 60.760.604,29 376.546.677,78
b. Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Bengkayang Tahun Anggaran 2006 senilai Rp1.384.806.000.. Dalam tahun Anggaran 2006 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari APBN untuk Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap. Untuk melaksanakan pembangunan gedung tersebut telah ditunjuk para pelaksana dengan kontrak dan rincian sebagai berikut: No Uraian 1 Gedung Poliklinik 2 3 4
Pelaksana CV. Sinar Pusaka
No.Kontrak 04.PLK/PPKRSU/UKP/VIII/2006 Gedung Rawat Inap CV. Tuah Rara 04.RDL/PPKSejahtera RSU/UKP/IX/2006 Perencanaan CV. Yunindra 03/PPK-PRC/RSBKY/V/2006 Pengawasan CV. Basis 03/PPKKonsultan PGWS/RSUBKY/VIII/2006 Jumlah
Tgl Kontrak 29 Agustus 2006 29 Agustus 2006 22 Mei 2006
Nilai 413.651.000
18 Agustus 2006
46.950.000
857.985.000 66.220.000
1.384.806.000
Penunjukkan kedua kontraktor pelaksana di atas dilakukan dengan cara pelelangan umum, sedangkan rekanan perencana dan pengawas dengan cara penunjukkan langsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen keuangan diketahui :
35
1) Telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar 30% kepada CV. Sinar Pusaka dengan nilai sebesar Rp124.095.300 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00014 tanggal 16 Oktober 2006. 2) Telah dilakukan pembayaran Uang Muka kepada CV. Tuah Rara Sejahtera sebesar 30% dari kontrak dengan nilai sebesar Rp257.395.000 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No.00015 tanggal 16 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 892639D/093/110 tanggal 19 Oktober 2006. 3) Pekerjaan konsultan Perencana telah selesai 100% dan telah dibayar 80% dari nilai kontrak sebesar Rp52.976.000,00 dengan SPM No. 0000700003 tanggal 26 Juni 2006 dan SPPD No234284C/093/110 tanggal 28 Juni 2006, adapun kepada konsultan Pengawas belum dilakukan pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit beserta Kuasa Pengguna Anggaran dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut: 1) Pada tanggal 2 Desember 2006 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilokasi pembangunan, ternyata kemajuan pekerjaan lebih kurang 30%, sedangkan jangka waktu kontrak akan berakhir tanggal 12 Desember 2006 untuk Gedung Poliklinik dan 27 Desember 2006 Gedung Rawat Inap. Kemajuan pekerjaan 30% merupakan perkiraan, karena belum ada Laporan Kemajuan Pekerjaan dari konsultan Pengawas, sehingga tidak diketahui secara pasti presentase keterlambatan pekerjaan yang terjadi dan seharusnya diselesaikan. 2) Lokasi Proyek belum didukung dengan sarana jalan akses masuk ke lokasi dan topografi tanah berbukit, walaupun bangunan poliklinik dan rawat inap selesai, dalam jangka waktu 1-2 tahun belum dapat digunakan. Rencana pembangunan Poliklinik dan Rawat Inap RSUD Bengkayang mengalami perobahan, tidak sesuai dengan rencana pada waktu pengusulan dan penyusunan DIPA tahun 2006, dimana pembangunannya direncanakan pada lokasi RSUD yang telah ada, akan tetapi lokasi RSUD yang lama tidak dapat dikembang untuk jangka panjang, karena keterbatasan lahan, sehingga perencanaan awal tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
c. Pekerjaan Penyelesaian dan Perluasan Pembangunan Gedung Puskesmas Entikong senilai Rp694.700.000,00.
Berdasarkan DIPA Dekon TA 2006 Pejabat Pembuat Komitmen PUK Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan ikatan kontrak No.445/169/Yankes/PAN/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dengan C.V Sinar Bangun Raya untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian dan perluasan pembangunan gedung puskesmas dikecamatan Entikong Kabupaten Sanggau senilai Rp694.700.000,00,
36
dengan jangka waktu pelaksanaan 110 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 15 Desember 2006, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalendar sejak serah terima pertama. Penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui proses pelelangan
dan
berdasarkan
Surat
Keputusan
PUK
Kesmas
Nomor
445/168/Yankes/PAN/2006 tanggal 18 Agustus 2006 ditetapkan C.V Sinar Bangun Raya sebagai pelaksana. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan cek fisik dilapangan pada tanggal 2 Desember 2006, dikemukakan hal sebagai berikut: 1) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap, yang sudah dibayarkan yaitu; -
Uang muka 30% x Rp694.700.000,00 = Rp208.410.000,00 .
-
Angsuran pertama senilai Rp dengan prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 42%, setelah dikurangi pengembalian uang muka.
2) Berdasarkan Laporan harian pekerjaan pada tanggal 29 Nopember 2006, belum bisa dihitung prosentasi kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas, sehingga belum ketahui target pekerjaan yang dicapai pada akhir bulan Nopember 2006. Adapun volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp268.879.763,31, dengan rincian terlampir. Pelaksanaan pembangunan penyelesaian
dan perluasan pembangunan gedung
puskesmas dikecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tersebut berpotensi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak yang berakhir tanggal 15 Desember 2006 sehingga terlambat untuk pencapaian rampung 100 % dari volume pekerjaan.
Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan : a. Kontrak RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang No.900/04/PUKP-PPK-RSUD/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Pasal 8 ayat 2 yaitu Seluruh Pekerjaan tersebut pasal 3 kontrak ini sudah harus diselesaikan, diperbaiki dan diserahkan kepada Pihak Pertama selama 120 hari kalender yaitu mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2006 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. b. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor. 04.PLK/PPK-RSU/UKP/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Pasal 5 Jangka Waktu Penyelesaian angka 1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus 2006 dan berakhir tanggal 12 Desember 2006. Surat Perjanjian Perjanjian Pemborongan/Kontrak
Nomor.04.RDL/PPK-RSU/UKP/VIII/2006
tanggal
29
Agustus 2006 Pasal 5 Jangka Waktu Penyelesaian angka 1. Jangka Waktu
37
pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus 2006 dan berakhir tanggal 27 Desember 2006. c. Kontrak No.445/169/Yankes/PAN/2006 tanggal 28 Agustus 2006, Pasal 5 ayat 1 yaitu Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 dan menyerahkan untuk pertama kalinya dalam keadaan selesai seluruhnya selama 110 hari kalendar terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan yakni tanggal 28 Agustus dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2006 ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalendar, sejak serah terima pertama. Hal ini mengakibatkan penyelesaian Pembangunan Gedung RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang, RSUD Kabupaten Bengkayang dan Puskesmas Entikong berpotensi mengalami keterlambatan, sehingga tidak dapat segera digunakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan rekanan dapat dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. Hal ini disebabkan Kontraktor Pelaksana lalai dalam memenuhi persyaratan jangka waktu yang telah disepakati. Pihak RSUD Singkawang menjelaskan adapun langkah-langkah penanganan yang telah diambil adalah diadakannya amandemen waktu pelaksanaan selama 17 hari kalender, kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2006. Berdasarkan prediksi tekhnis yang dilakukan konsultan pengawas terhadap sisa pekerjaan, diprediksi pekerjaan akan dapat diselesaikan 100% pada tanggal 30 Desember 2006. Pihak RSUD Bengkayang bahwa Pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir tahun, hingga saat ini pekerjaan sudah mencapai 75%, pihak kontraktor sudah komit dan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya sesuai dengan Perjanjian Akte Notaris Nomor 17/DAFTAR/XII/2006 (Sinar Pusaka) dan Nomor 18/DAFTAR/XII/2006 (Tuah Rara Sejahtera). Pihak Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas pada minggu ke 15 pekerjaan penyelesaian dan perluasan pembangunan gedung Puskesmas Entikong tersebut diatas telah selesai sebesar 90,3%. Dan berdasrkan laporan konsultan pengawas pada minggu ke 16 (akhir kontrak) pekerjaan tersebut telah mencapai 100%. Dengan demikian maka pekerjaan dan perluasan pembangunan gedung Puskesmas Entikong tersebut tidak mengalami keterlambatan. BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan agar meminta Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta Pejabat Pembuat Komitmen menegur kepada masing-
38
masing rekanan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan agar menetapkan jumlah denda sesuai dengan kontrak, menarik dan menyetorkannya ke Kas Negara serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. 5. (05.09.02) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat TA. 2005 dan 2006 belum dimanfaatkan selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00. dan Rp1.558.255.000,00.
Dalam TA 2005 dan 2006 dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah mengadakan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas dokumen, konfirmasi dan cek fisik hasil pelaksanaan pengadaan alat-alat tersebut, ternyata belum dimanfaatkan senilai Rp6.217.415.500,00 dengan rincian adalah sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp4.659.160.500,00 1) Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Tahun
Anggaran
2005
sebesar
Rp502.870.000,00. Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan peralatan mesin ULV, mesin swing fog, refrigerator vaksin dan vaksin carier sebesar Rp889.050.000,00 sedangkan HPS yang dibuat oleh Panitia sebesar Rp830.650.000,00 dan pagu DIPA sebesar Rp901.850.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung. Pertimbangan dari pihak Dinas Kesehatan propinsi Kalimantan Barat untuk melakukan Penunjukan Langsung tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat No. 445/1831.B/Yan Kes/B/2005 tanggal 22 Nopember 2005 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung yang antara lain menyatakan bahwa pengadaan peralatan tersebut dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah
yang berdasarkan siklus 5 tahunan
diperkirakan penyakit demam berdarah di Kalimantan Barat akan mencapai puncaknya pada tahun 2007. Surat tersebut telah mendapatkan balasan dari Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan surat No. 027/3261/P.B tanggal 28 Nopember 2005 perihal pertimbangan penunjukan langsung Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan SK Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja No. 445/1849-C/UKM-PAN/2005 tanggal 29 Nopember 2005, maka ditetapkanlah
CV. Mulia Rezeki
sebagai pelaksana
39
penunjukan langsung dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 445/850C/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 30 Nopember 2005 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/1855-C/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 01 Desember 2005. Sebelum dilakukan penetapan pelaksana pengadaan, terlebih dahulu dilakukan evaluasi surat penawaran yang tertuang dalam Berita Acara No. 445/1840-C/UKMPAN/2005 tanggal 28 Nopember 2005 negosiasi harga penawaran dengan Berita Acara No. 445/1845-C/UKM-PAN/2005 tanggal 29 Nopember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 40 hari kalender atau mulai tanggal 01 Desember 2005 sampai dengan 10 Januari 2006 dengan ketentuan penyerahan pengadaan pada Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 095/2160/TU-C tanggal 19 Desember 2005 dan telah dibayar lunas dengan SPM No. 00508/DINKES/UKM tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp889.050.000,00. Adapun rincian pengadaan tersebut, seperti terlihat dalam tabel berikut : No 1. 2. 3. 4.
Jenis Peralatan Mesin ULV Mesin Swing Fog Refrigrator Vaksin Vaksin Carier
Merk IGEBA/Jerman
Jumlah (Unit) 2
TF. 35/Jerman
5
Harga Satuan (Rp) 164.000.000,0 0 17.250.000,00
Total Harga (Rp) 328.000.000,00
Electrolux
10
43.960.000,00
439.600.000,00
Elektrolux
22
1.600.000,00
35.200.000,00 889.050.000,00
86.250.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Desember 2006 diketahui bahwa hasil pengadaan peralatan senilai Rp502.870.000,00 belum dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, masih tersimpan di gudang Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat selama 11 (sebelas) bulan dengan rincian sebagai berikut adalah : No . 1. 2. 3. 4.
Jenis Peralatan Mesin ULV Mesin Swing Fog Refrigrator Vaksin Vaksin Carier
Merk IGEBA/Jerman TF. 35/Jerman
Jml (Unit) 2 3
Harga Satuan (Rp) 164.000.000,00 17.250.000,00
Total Harga (Rp) 328.000.000,00 51.750.000,00
Electrolux
2
43.960.000,00
87.920.000,00
Elektrolux
22
1.600.000,00
35.200.000,00 502.870.000,00
2) Program Upaya Kesehatan Perorangan Tahun 2005 sebesar Rp4.156.290.500,00 Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat mengadakan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Kalimantan Barat, antara lain adalah sebagai berikut : a) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebesar Rp339.000.000,00.
40
Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah II Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB untuk RSUD Dr. A. Aziz Singkawang sebesar Rp1.965.000.000,00, RSUD Bengkayang
sebesar
Rp1.390.450.000,00
Rp1.791.000.000,00 dengan
jumlah
dan
total
RSUD
sebesar
Sambas
sebesar
Rp5.146.450.000,00.
Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) peserta lelang dan dimenangkan CV. Graha Raya Utama dengan
Surat
Penetapan
Pemenang
Pelaksana
Pekerjaan
No.
445/1029/YANKES/C/2005 tanggal 7 September 2005 . Pengadaan tersebut sesuai kontrak
No. 445/1061/YANKES/C/2005 tanggal
12 September 2005
dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 445/1074/YANKES/C/2005 tanggal
12
September 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005. Atas
kontrak
tersebut
telah
dilakukan
addendum
dengan
No.
445/2015.E/YANKES/C/2005 tanggal 06 Desember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 445/2037A/YANKES/C/2005 tanggal 12 Desember 2005, No. 445/2037C/YANKES/2005 tanggal 12 Desember 2005,
No. 445/2037B/YANKES/2005 tanggal 13 Desember
2005 dan No. 445/293B/YANKES/C/2005 tanggal 08 Pebruari 2005. Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas secara bertahap dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 9 SPM No. 00172/DINKES/UKP tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp1.029.300.000,00. 9 SPM No. 00469/DINKES/UKP tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.572.040.000,00. 9 SPM No. 00016/DINKES/UKP tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp2.545.160.000,00. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Dr. A. Aziz Singkawang, RSUD Bengkayang dan RSUD Sambas. Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Sambas, seperti terlihat dalam tabel berikut : Jenis Peralatan No. 1. 2. 3.
4.
Sterilisator/Auto Clave Tensimeter Standing Spectrophotometer with Reagensia, Stabilizer and UPS Electric Vacum Extractor
Merk Hanshin/HS-2519 Riester Humalizer/3000
Ardo/Senator
30
Jumlah (Unit) 1 Unit 3 Unit 1 Unit
Total Harga (Rp) 75.000.000,00 14.250.000,00 250.000.000,00
1 Unit
84.000.000,00
41
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
(Gynecology) Dopler/Echo Souder Oxygen Therapy Set Regulator Oxygen Vena Section Set Complete Laryngoscope for Adult Set Laryngoscope for Pediatric Set Endotracheal Tube, ETT (No. 2,5 – No. 34) Stetoscope for Pediatric Bedside Cabinet Hematology with Reagensia, Stabilizer and UPS
15.
Monitor Patient 4 Parameter
16.
Urinalisasi System + Reagensia, UPS and Stabilizer Infusion Pump Syringe Pump Lemari Instrument 2 Pintu
17. 18. 19.
20. Matras Pasien (Adult) Jumlah (termasuk PPn 10%)
PAC Hanshin/ES-103 MIC Sharp/OT-1000 Sharp/OT-1500 Lowton/Varius Set Riester/2,3 &4 Riester/0,1 & 2
1 Unit
15.000.000,00
1 Unit 9 Unit 1 Set 1 Set 1 Set
5.000.000,00 11.700.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Rusch
1 Set
13.500.000,00
Duplex/4051 Karixa/KA 04-00B Nihon Kohden/MEK6318 J/K Datascope/Passport -2 Combilyzer VA/Human
2 Set 5 Set 1 Unit
1.500.000,00 20.000.000,00 355.000.000,00
1 Unit
255.000.000,00
1 Unit
160.000.000,00
Terumo/TE-112 Terumo/TE-331 Karixa/KA 02502A MAK/31813
1 Unit 1 Unit 3 Unit
35.000.000,00 37.000.000,00 18.000.000,00
3 Set
12.000.000,00 1.390.450.000,0 0
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 01 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sambas, diketahui terdapat 4 (empat) item alat berupa Monitor Patient 4 Parameter, Infusion Pump, Syringe Pump dan Matras Pasien (Adult) senilai Rp339.000.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sambas selama 10 (sepuluh) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena belum lengkapnya semua peralatan ruang ICU dan belum adanya tenaga/perawat yang akan ditugaskan untuk ruang ICU. b) Rumah Sakit Umum Daerah Sintang sebesar Rp2.195.750.000,00 Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah I Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB untuk RSUD Sanggau sebesar Rp2.806.500.000,00 dan RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang sebesar Rp2.195.750,00,00 dengan jumlah total sebesar Rp5.002.250.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat) peserta lelang dan dimenangkan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Cabang Pontianak dengan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Nomor. 445/1023/YANKES/C/2005 tanggal 7 September
2005.
Pengadaan
445/1055/YANKES/C/2005 tanggal
tersebut
sesuai
kontrak
No.
12 September 2005 dan Surat Perintah
Mulai Kerja No. 445/1068/YANKES/C/2005 tanggal
12 September 2005
42
dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005. Atas kontrak tersebut telah dilakukan addendum dengan No. 445/2015/YANKES/C/2005 tanggal 06 Desember 2005. Nilai kontrak yang semula Rp5.002.250.000,00 menjadi Rp4.959.496.600,00 dengan rincian untuk RSUD Sanggau Sebesar Rp2.763.746.600 sedangkan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang sebesar Rp2.195.750.600,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 445/2034A/YANKES/C/2005 tanggal 1 Desember 2005 dan No. 445/2034B/YANKES/C/2005 tanggal 12 Desember 2005. Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas dengan rincian pembayaran secara bertahap dengan urutan sebagai berikut: 9 SPM No. 00155/DINKES/UKP tanggal 30 September 2005 sebesar Rp1.000.450.000,00. 9 9
SPM No. 00513/DINKES/UKP tanggal Rp1.756.600.000,00 . SPM No. 00001/DINKES/UKP tanggal Rp2.202.446.600,00.
20 Desember 2005 sebesar 09
Pebruari
2006
sebesar
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Sanggau dan RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang , seperti terlihat dalam tabel berikut :
No
Jenis Peralatan
1.
9.
Defibrillator with ECG Monitor Sentral Monitor 4 Bed Drain Thorax Equipment Infution Pump Syring Pump Oxygen Concentrator Individual Standar WHO 5 Patient Monitor 4 Parameter Digital Portable ECG 1-6 Chanel with Printer Pulse Oxymetri
10. 11. 12.
Autoclave Cap 16 Ltr Traction Machine + Table Electric ICU Bed with Matras
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jumlah (termasuk PPn 10%)
Merk
Jml (Unit) 1
Total Harga (Rp) 200.000.000,00
1 1 3 2 1
310.000.000,00 75.000.000,00 128.250.000,00 71.000.000,00 79.000.000,00
Philips/Intelli Vue MP 20 Triple-MED/Biosed 9000G
3 1
690.000.000,00 125.000.000,00
Weinmann/Oxycount Mini WM 90500 Hanshin/HS-2519 Celcom/TR2-S+B2BED MAK/Supramax Bed 73003 + 31813
2
160.000.000,00
1 1 3
75.500.000,00 147.000.000,00 135.000.000,00
GE Medical /Cardioserv Philips/862067 Ardo/Senator 30 Terumo/TE-112 Terumo/TE331 Devilbiss/515 KS
System
2.195.750.000,00
43
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sintang, diketahui bahwa semua pengadaan peralatan yang berjumlah 12 (dua belas) item senilai Rp2.195.750.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sintang selama 12 (dua belas) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena ruang ICU yang ada dipergunakan untuk ruang perawatan. c) Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Dr.
Rubini
Mempawah
sebesar
Rp1.389.790.500,00 Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah II Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp3.456.132.250,00 dan RSUD Landak
sebesar
Rp1.291.665.350,00
dengan
jumlah
total
sebesar
Rp4.747.797.600,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh
29 (dua puluh sembilan) peserta lelang dan
dimenangkan PT. Indofarma Global Medika dengan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan
No. 445/1030/YANKES/C/2005 tanggal 7 September
2005. Pengadaan tersebut sesuai kontrak No. 445/1061/YANKES/C/2005 tanggal
12
September
2005
dan
Surat
Perintah
Mulai
Kerja
No.
445/1075/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau mulai tanggal 12 September
sampai dengan 20 Desember 2005. Atas kontrak tersebut telah
dilakukan addendum dengan No. 445/2015.A/YANKES/C/2005 tanggal 06 Desember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No.
445/2036A/YANKES/C/2005
tanggal
12
Desember
2005
dan
No. 445/2B/YANKES/C/2006 tanggal 13 Januari 2006. Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas secara bertahap dengan dengan rincian sebagai berikut: 9 SPM No. 00222/DINKES/UKP tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp949.559.520,00. 9 SPM No. 00468/DINKES/UKP tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.764.905.800,00. 9 SPM No. 00003/DINKES/UKP tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp1.033.332.280,00
44
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Dr. Rubini Mempawah dan RSUD Landak. Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah , seperti terlihat dalam tabel berikut : No.
Jenis Peralatan
1.
Mayor Surgery Instrument set complete Basic Instrument Set Large Suture Instrument Set Vena Section Instrument Set Abdominal Instrument Set Minor Surgery Instrument Set Circumcision Adult Set Defibrilator with ECG and Pacing Vital Sign Monitor ECG/SPO2/MIBP/2 TEMP/ Battery/RS232 with Mobile Stand Surgical Suction Pump
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
Laryngoscope Adult Fiber Light Laryngoscope Pediatric Fiber Lihgt Intubation Kit Complete with Fiber Optic Laryngoscope Drainage Pump (WSD)
15. 16.
Electro Cauter Hospital Bed Electric and Matras
17. 18. 19. 20.
Suction Pump Universal Syringe Pump Infusion Pump Examination Lamp
21.
Steam Sterilizer/Auto Clave (wet and dry cup 20 liter) Blood Gas Analyzer Elisa System with Automatic Washer, UPS and Stabilizer Head Lamp Jumlah
22. 23. 24.
Merk
Total Harga (Rp)
Aesculap
Jml (Unit ) 1 Set
Aesculap Aesculap Aesculap Aesculap Aesculap Aesculap Nihon Kohden/Tec-5521K Invivo MDE/Escort-M12
1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 2 Unit 2 Unit
118.337.500,00 20.774.500,00 17.816.750,00 102.292.500,00 12.736.750,00 14.838.750,00 552.873.000,00 691.197.000,00
Hirtz/Hicovac : 700CH/A46 Heine/F-119 Pneupac/LSFM-3 Spencer/DG 80014E
2 Unit
179.797.500,00
2 Unit 2 Unit 2 Unit
26.765.000,00 32.715.000,00 69.039.500,00
Hirtz/Hico Thermovac760 Wem/SS 100 MC Ampesa Acare/HCB8332H Fazzini/F-100/4 Terumo/TE-331 Terumo/TE-112 Medical Illumination /Centry-021343 Rexall/Rexmed : LS-2D
1 Unit
79.025.000,00
1 Unit 2 Unit
64.528.500,00 99.177.000,00
1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit
59.555.750,00 71.049.000,00 85.145.000,00 51.650.250,00
2 Unit
239.953.500,00
Nova Biomedical/Phox Human
1 Unit 1 Unit
390.956.500,00 386.723.500,00
Reister/6031
1 Unit
1.972.750,00 3.456.132.250,00
87.211.750,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Dr. Rubini Mempawah, diketahui terdapat pengadaan peralatan berjumlah 9 (sembilan) item senilai Rp1.389.790.500,00 tersimpan di gudang RSUD Dr. Rubini Mempawah selama 10 (sepuluh) bulan dalam kondisi baik
belum dapat digunakan untuk
45
pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena volume untuk melakukan operasi belum banyak, dengan rincian peralatan sebagai berikut : No
Jenis Peralatan
Merk
1.
Defibrilator with ECG and Pacing
2.
Vital Sign Monitor ECG/SPO2/MIBP/2 TEMP/ Battery/RS232 with Mobile Stand Laryngoscope Pediatric Fiber Lihgt Drainage Pump (WSD)
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kohden/Tec-
Jml (Unit) 2 Unit
Total Harga (Rp) 552.873.000,00
MDE/Escort-
1 Unit
345.598.500,00
Pneupac/LSFM-3 Hirtz/Hico Thermovac760 Fazzini/F-100/4 Terumo/TE-331 Terumo/TE-112 Rexall/Rexmed : LS-2D
2 Unit 1 Unit
32.715.000,00 79.025.000,00
1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit
59.555.750,00 35.524.500,00 42.572.500,00 239.953.500,00
1 Unit
1.972.750,00 1.389.790.500,00
Nihon 5521K Invivo M12
Suction Pump Universal Syringe Pump Infusion Pump Steam Sterilizer/Auto Clave (wet and dry cup 20 liter) Head Lamp Reister/6031 TOTAL
9.
d) Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Rp231.750.000,00 Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah I Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB untuk RSUD Sekadau sebesar Rp766.200.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 20 (dua Puluh) peserta lelang dan dimenangkan PT. Medika Paramitha Farma
dengan
Surat
Penetapan
Pemenang
Lelang
no.
445/1024/YANKES/C/2005 tanggal 7 September 2005 . Pengadaan tersebut sesuai kontrak No. 445/1056/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 445/1069/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 445/2080/YANKES/C/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan dibayar secara bertahap tanggal
03
Oktober
2005
dengan SPM No. 00161/DINKES/UKP
sebesar Rp229.860.000,00
dan SPM
No.
00512/DINKES/UKP tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp536.340.000,00. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Sekadau. Adapun jenis-jenis alat kesehatan medis tersebut, seperti terlihat dalam tabel berikut : Jenis Peralatan
Merk
No 1.
Automatic Film Processor
Dongmun/DSP-33SQ
Jml (Unit ) 1
Total Harga (Rp) 146.000.000,00
46
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Vacuum Extractor Electric with Cup and Tubing Suction Pump Ultra Violet Sterilizer Endotracheal Tube No. 2,5 s.d. No. 34 (16 item) Instrument Table Small Centrifuge Macro Micropipette
9.
Urinalisa System with Reagensia, UPS and Stabilizer 10. Halogen Examination Lamp Emergency Type 11. Patient Bed with Matras 12. Stand Infusion 13. Bedside Cabinet 14. Whell Chair 15. Brankard Emergency 16. Mayo Stand 17. AC For Radiology and Operating Teathre Jumlah (termasuk PPn 10%)
Fazzini/F-60/F4+05.10005 + 05.10006 Fazzini/F100/4 Gris/922634 Rusch/ETT No. 2,5- No. 34 Gris/922217 Human/Humax 5000 Human/Humapette Fix Volume Human/Combylizer VA
1
87.100.000,00
1 1 1
38.000.000,00 12.250.000,00 21.000.000,00
1 1 1
5.400.000,00 50.200.000,00 15.100.000,00
1
163.000.000,00
Dai-Ichi/ET9S
1
68.000.000,00
Gris/921206 Gris/922625 Gris/921300 Gris/921251 Gris/921333 Gris/923451 Panasonic CS/CU-PC 12 DKH
10 5 5 1 1 1 4
89.500.000,00 7.750.000,00 20.500.000,00 2.950.000,00 12.950.000,00 4.100.000,00 22.400.000,00 766.200.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sekadau, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) alat seharga Rp231.750.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sekadau selama 12 (dua belas) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena belum adanya dokter spesialis bedah. Alat tersebut adalah : No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Alat Vacuum Extractor Electric with Cup and Tubing Suction Pump Ultra Violet Sterilizer Endotracheal Tube No. 2,5 s.d. No. 34 (16 item) Instrument Table Small Halogen Examination Lamp Emergency Type
Jumlah (Unit) 1 1 1 1 1 1
b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.558.255.000,00. 1) Rumah
Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang sebesar
Rp975.260.000,00. Dalam TA. 2006 Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang telah melakukan pengadaan alat kesehatan/kedokteran sebesar Rp975.260.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta lelang dan dimenangkan PT. Omega Mulya Sukses dengan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan No. 447/2610.A/Kes tanggal 12 Juli 2006 . Pengadaan tersebut sesuai kontrak tanggal
No. 447/2686/Kes
20 Juli 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 447/2687/Kes tanggal
47
20 Juli 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 120 hari kalender atau mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 16 Nopember 2006. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 005/UKP/RSU/2006 tanggal 10 Nopember 2006. Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas dengan rincian pembayaran secara bertahap dengan urutan sebagai berikut: a)
SPM No. 00010/RSU/IX/2006
tanggal 19 September 2006 sebesar
Rp292.578.000,00. b)
SPM No. 00012/RSU/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 sebesar Rp682.682.000,00.
Pengadaan
alat
kesehatan/kedokteran
tersebut
bertujuan
untuk
memenuhi
kelengkapan peralatan medis di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Adapun jenisjenis alat kesehatan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang , seperti terlihat dalam tabel berikut : No. 1.
Jenis Peralatan Emergency Ventilator
2.
Infant Ventilator with Compresor 3. Electric ICU Bed with Matras 4. Patient Bed + Accesoris : bed side rail; matras; IV hanger; bed side cabinet; overbed table 5. Infant Incubator with skin temperature servo control 6. Oxygen Concentrator Standar WHO Jumlah (termasuk PPn 10%)
Merk
Jml (Unit) 1
Total Harga (Rp) 286.000.000,00
1
374.660.000,00
MAK / MAK 73003 MAK / MAK 33802
1 7
44.000.000,00 138.600.000,00
David Ningbo/YP90A Respironic/Milenium
1
66.000.000,00
1
66.000.000,00
Puritan Bennet Achieva SLE/SLE-4000
/
975.260.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kesehatan/kedokteran TA. 2006 di RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang, diketahui bahwa semua pengadaan peralatan yang berjumlah 6 (enam) item senilai Rp975.260.000,00 tersimpan di gudang RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang selama 1 (satu) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena ruang ICU yang ada dipergunakan untuk ruang perawatan. 2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp182.160.000,00. Dalam TA. 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah (RSUD Dr. Rubini) telah melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB senilai Rp628.430.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PD. Kalimantan Riset (PD. KR) berdasarkan
48
Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Alat No. 74/PUKP/RSDR/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 81/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 82/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
No.
Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan 08 Nopember 2006. Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Pengadaan
Merk & Type
Volm
Slit Lamp Auto Refkerator dan Meja Lensmeter Carl Teufel Katarak Set Binocular Indirec Opthamoscope Lens Indirec 20 D Operating Microscope with Stand Emergency Stretcher Folding Stretcher Multi Purpose Stretcher
Jaggi-Carlos Shin NipponAccuref-K Huvitz-CLM-3100P Precisement-Various Heine-Omega 180
1 Unit 1 Set
Volk-V 20 LC Shin Nippon-OP-2
1 Set 1 Set
MAK-34130 MAK-31201 MAK-31206 TOTAL
1 Unit 1 Set 1 Set
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Harga Satuan (Rp) 86.900.000,00 182.050.000,0 0 29.150.000,00 63.800.000,00 50.600.000,00
Jumlah Harga (Rp) 86.900.000,00 182.050.000,00
8.470.000,00 144.980.000,0 0 15.840.000,00 7.040.000,00 39.600.000,00
8.470.000,00 144.980.000,00
29.150.000,00 63.800.000,00 50.600.000,00
15.840.000,00 7.040.000,00 39.600.000,00 628.430.000,00
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang
No.
128/PUKP/RSDR/2006 tanggal 02 Nopember 2006 dan telah dibayar lunas dengan Surat Perintah Membayar No. 00016/RSDR/UKP tanggal 24 Nopember 2006 sebesar Rp628.430.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember dan Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 Nopember 2006, diketahui bahwa terdapat pengadaan peralatan yang berjumlah 5 (empat) item berupa Slit Lamp, Lensmeter, Binocular Indirec Opthamoscope, Lens Indirec 20 D dan Folding Stretcher senilai Rp182.160.000,00 tersimpan di gudang RSUD Dr. Rubini Mempawah selama 27 hari dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena masih dalam proses pencatatan barang inventaris sebelum diserahkan kepada unit yang membutuhkan.
3) Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau sebesar Rp400.835.000,00. Dalam TA. 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau (RSUD Sanggau telah melaksanakan
pengadaan
alat
kedokteran,
kesehatan
dan
KB
senilai
Rp712.080.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 5 (lima) rekanan.
49
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Surya Kimia (CV. SK) berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Pelaksana Pekerjaan SK No. 445/32/RSUD/PAN/2006 tanggal
26
Juni
2006
dan
Surat
Perjanjian
Pekerjaan
(Kontrak)
No.
445/34/RSUD/2006 tanggal 03 Juli 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/36/RSUD/PAN/2006 tanggal 03 Juli 2006. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 03 Juli 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006. Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No
Jenis Pengadaan
Merk & Type
Volume
GIMA/32523
1
Stetoscope
2
Anaroid Phigmomanometer GIMA/KENZ LINE 32764 Mobile Stand Emergency Strecher MURIDO/MR3140-1SS Emergency Trolley MURIDO/3190-1SS Spirometry PROVAIR II/ZAN 200 Esopphageal Ballon Dilator Olympus/BE22 Tracheastomy Instrument MEDICON Set Laryngoscope Adult GIMA/34302 Kursi Tunggu Pasien 4 Bench MURIDO/MR3430-4B ICU Bed Electric with MURIDO/MR3000D3EL+MR3350-A Mattras Children Bed Stenless Steel MURIDO/MR3120-A2SS Matrass Child MURIDO/MR3370-A Instrument Cabinet MURIDO/MR3220-2A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Harga (Rp)
14 Unit 6 Unit
Harga Satuan (Rp) 345.000.00 8.250.000,00
49.500.000,00
2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Set 2 Set
25.000.000,00 14.370.000,00 62.200.000,00 17.750.000,00 20.980.000,00
50.000.000,00 28.740.000,00 62.200.000,00 17.750.000,00 41.960.000,00
1 Unit 30 Unit 2 Unit
11.000.000,00 5.600.000,00 56.850.000,00
11.000.000,00 168.000.000,00 113.700.000,00
6 Unit 20 Unit 4 Unit
13.690.000,00 2.500.000,00 7.250.000,00 TOTAL
82.140.000,00 50.000.000,00 29.000.000,00 712.080.000,00
4.830.000,00
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 445/747.A/RSUD/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan telah dibayar secara bertahap dengan Surat Perintah Membayar No. 00003/LS/07/2006 tanggal 27 Juli 2006
sebesar
Rp213.624.000,00
dan
Surat
Perintah
Membayar
No.
00009/LS/11/2006 tanggal 14 Nopember 2006 sebesar Rp498.456.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2006 di RSUD Sanggau, diketahui terdapat pengadaan peralatan berjumlah 11 (sebelas) item senilai Rp400.835.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sanggau selama 2 (dua) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena masih dalam proses pencatatan barang inventaris sebelum diserahkan kepada unit yang membutuhkan, dengan rincian peralatan sebagai berikut : No
Jenis Pengadaan
Merk & Type
Volume
Harga Satuan
Jumlah Harga (Rp)
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stetoscope GIMA/32523 Anaroid Phigmomanometer GIMA/KENZ LINE 32764 Mobile Stand Emergency Strecher MURIDO/MR3140-1SS Emergency Trolley MURIDO/3190-1SS Spirometry PROVAIR II/ZAN 200 Esopphageal Ballon Dilator Olympus/BE22 Tracheastomy Instrument Set MEDICON Laryngoscope Adult GIMA/34302 ICU Bed Electric with MURIDO/MR3000D3EL+MR3350-A Mattras Matrass Child MURIDO/MR3370-A Instrument Cabinet MURIDO/MR3220-2A
13 Unit 6 Unit
(Rp) 345.000.00 8.250.000,00
4.485.000,00 49.500.000,00
1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Set 2 Set 1 Unit 2 Unit
25.000.000,00 14.370.000,00 62.200.000,00 17.750.000,00 20.980.000,00 11.000.000,00 56.850.000,00
25.000.000,00 28.740.000,00 62.200.000,00 17.750.000,00 41.960.000,00 11.000.000,00 113.700.000,00
7 Unit 4 Unit
2.500.000,00 7.250.000,00 TOTAL
17.500.000,00 29.000.000,00 400.835.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 huruf b, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, yaitu pengadaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c. Tujuan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
Hal tersebut mengakibatkan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis senilai
Rp6.217.415.500,00 tidak
sepenuhnya mencapai sasaran dan tujuan pengadaan dimaksud yang berpotensi sebagai ketidakhematan penggunaan keuangan negara, dengan rincian :
a. Pengadaan peralatan mesin ULV, mesin swing fog, refrigerator vaksin dan vaksin carier TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp502.870.000,00;
b. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan untuk RSUD Sambas sebesar Rp339.000.000,00;
c. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan untuk RSUD Sintang sebesar Rp2.195.750.000,00;
d. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp1.389.790.500,00;
51
e. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan untuk RSUD Sekadau sebesar Rp231.750.000,00;
f. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang sebesar Rp975.260.000,00;
g. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp182.160.000,00;
h. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Sanggau sebesar Rp400.835.000,00
Hal tersebut disebabkan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang kurang cermat dalam menyusun rencana kebutuhan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis;
b. Panitia Penerima Barang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta lalai untuk segera mendistribusikan barang hasil pengadaan yang telah diterima;
c. Kurang koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan Pihak RSUD dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang hasil pengadaan;
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Atas permasalahan tersebut pihak Pejabat Pembuat Komitmen TA.2005 dan 2006 menanggapi bahwa :
a. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis yang kurang dimanfaatkan sebesar Rp6.217.415.500,00, akan segera dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
b. Untuk masa mendatang akan dilakukan koordinasi secara lebih intensif antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dan RSUD, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Atas permasalahan tersebut BPK-RI menyarankan agar Menteri Kesehatan meminta Gubernur Propinsi Kalimantan Barat agar :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera mengkoordinasikan dengan seluruh satuan kerja pengguna untuk memanfaatkan secara optimal seluruh peralatan medik dan sarana medik tersebut di atas, agar dapat mendukung upaya pelayanan medis secara maksimal.
52
b. KPA dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengawasi lebih intensif atas distribusi, alokasi dan pemanfaatan serta pencatatan dan pertanggungjawaban atas penggunaan peralatan medik dimaksud.
c. KPA menghindari terjadi masalah yang sama berulang dimasa yang akan datang. 6. (05.09.03) Terdapat pengadaan Peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24 Tidak efektif.
Dalam tahun Anggaran 2005
RSU Dr Soedarso Pontianak Propinsi Kalimantan Barat
melanjutkan Pembangunan Gedung Poliklinik dan IGD dengan kontraktor pelaksana adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kontrak Nomor 445/1230/YANKES/C/II/2005 tanggal 23 September 2005 dengan nilai sebesar Rp28.343.133.000 jangka waktu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Desember 2005. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 11 Desember 2006 serta konfirmasi dapat dijelaskan bahwa dalam rincian RAB terdapat item pekerjaan Instalasi TV masing-masing pada Gedung Poliklinik dan Gedung IGD dengan rincian sebagai berikut: No a b
Uraian Pekerjaan Receiver Indovision Parabola Indovision
Volume Harga Satuan Jumlah 2 11.963.495,84 23.926.991,68 2 8.881.197,78 17.762.359,56 Jumlah 41.689.351,24 Dari pemeriksaan fisik ternyata jaringan TV Kabel tersebut sudah tidak berfungsi lagi, hanya berlangganan untuk 3 bulan, dengan demikian peralatan Receiver dan Parabola dari Indovision senilai Rp41.689.351,24 tidak dimanfaatkan lagi. Hal ini tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf b yang antara lain menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, yaitu pengadaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan ketidakhematan keuangan negara senilai Rp41.689.351,24 Hal ini disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempertimbangkan prioritas dan urgensi tujuan pengadaan peralatan dimaksud. Selain itu Panitia Pembangunan RS Dr. Soedarso dan Konsultan perencana kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan perhitungan Biaya Peralatan TV Kabel Indovision. Pihak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menjelaskan, bahwa peralatan TV Kabel Indovision tersebut pada saat perencanaan fasilitas program Indovision belum seperti sekarang.
53
BPK RI menyarankan agar Menteri Kesehatan meminta Gubernur Kalimantan Barat untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat agar : a. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada PPK dan Panitia Pengadaan Barang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. b. Dimasa yang akan datang dalam menyusun perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan yang riil serta mengoptimalkan pemanfaatan peralatan tersebut.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
54
