BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Sebagai implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terutama di wilayah perbatasan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kerjasama antar daerah juga dimaksudkan untuk mengatur beberapa kepentingan antar daerah, diantaranya kerjasama penanganan dan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dalam

hal

peningkatan

kualitas

pelayanan

prasarana

dan

sarana

perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar Provinsi. Hal ini disebabkan

karena

keterpaduan

pengaturan

dalam

penyelesaian

permasalahan maupun dalam pengembangan potensi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota perlu mendapat prioritas dalam berbagai sektor pembangunan

untuk

meningkatkan

pemerataan

pembangunan

dan

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan disatu sisi memiliki potensi untuk di kembangkan, di sisi lain memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam penyelesaiannya, maka diperlukan adanya optimalisasi kerjassama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Pengelolaan

bersama

wilayah

perbatasan

antar

daerah

461


dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing meningkatkan efektifitas dan efisiensi

wilayah dalam

hal

pengelolaan sumber daya, termasuk

dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Kerjasama antar daerah

dilaksanakan tidak hanya untuk mengatasi

permasalahan yang ada khususnya di daerah perbatasan secara efektif dan efisien juga untuk

mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun

sumber daya manusia, dan sinkronisasi program pembangunan serta mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. Dasar hukum yang melandasi seluruh kerjasama tersebut adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 198. 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ/2005 Perihal Kerjasama Daerah. 1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kabupaten berbatasan a. Daerah yang diajak kerjasama Dalam upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program untuk menentukan kebijakan bersama antar kabupaten berbatasan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul,

Kabupaten

Bantul,

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Magelang.

462


b. Dasar Hukum 1) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul merupakan tindaklanjut Keputusan Bersama antara

Bupati Sleman dengan Bupati

Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 2) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan Kabupaten Magelang

merupakan tindaklanjut

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Magelang Nomor:

06/Kep.KDH/2000

dan

Nomor:

188.4/88/Kep./01/2000

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 3) Keputusan Bersama Bupati Sleman dan Bupati Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 4) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan

Bencana

Alam

Kabupaten

Sleman,

Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 23/PK.KDH/D/2007,

Nomor

600/913

dan

Nomor

147/KPTS/SBBWS.SO/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, 5) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya 6) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman

dengan

Dinas

Kelautan,

Perikanan

dan

Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan

463


Nomor

62/Perj/Bt/2008

tanggal

20

Desember

2008

tentang

Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya 2) Sumber Daya Air 3) Kesehatan d. Nama Kegiatan Kerjasama antar daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui kegiatan Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/Provinsi yaitu Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/antar Provinsi e. SKPD Penyelenggaraan Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang bentuk berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelengaraan pemerintahan daerah, 2) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan

administrasi

pengembangan

pelaksanaan

otonomi

daerah,

464


3) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan, 4) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi wilayah perbatasan, 5) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, 6) Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. f. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut. Tabel 5.1. SDM Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 1 3 SMA 2 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 8 6 Strata 2 4 Jumlah 15 Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah

Jumlah 2 12 1

15

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten sebesar Rp157.320.000,00 realisasi Rp139.254.125,00 atau 88,52%. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerja sama antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kota, Magelang, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul adalah 5 tahun.

465


i. Hasil dari Kerjasama 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten direalisasikan

dengan

menindaklanjuti

perjanjian

Kerjasama

pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pembangunan Embung yang berlokasi Kecamatan

di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo,

Prambanan

dan

Dusun

Kayoman,

Desa

Serut,

Kecamatan Gedangsari Kab. Gunungkidul. Tujuan pembangunan embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, karena selama ini masyarakat diwilayah tersebut mengalami kekurang air bersih. Sesuai dengan tahapan

pembangunan Embung Serut

yang

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, bahwa : a) tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan Detail Enginering Design (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut. b) Tahun 2009

penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan

Kabupaten Gunungkidul c) Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pembanguan konstruksi bangunan Embung Serut akan dimulai pada tahun 2010, dan direncanakan

akan selesai sesuai jadwal pada

tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman besama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Embung tersebut. Lahan diwilayah kabupaten Sleman yang dibebaskan seluas 4.196,48 m² (25% dari total luas tanah yang direncanakan untuk pembangunan Embung

16.609 m2). Sedangkan

Pemerintah

466


Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan Embung seluas 8.004,68 m². 2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Bantul

Nomor:

26/PK.KDH/D/2008

dan

Nomor

62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya. Hasil tindaklanjut kerjasama tersebut antara lain : a) pengawasan kesehatan hewan di pasar , bahan asal hewan dan produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Puskeswan di wilayah Perbatasan. b) penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan yang akan keluar dari wilayah daerah c) pembinaan kesehatan ternak kepada petani ternak dilaksanakan oleh puskeswan d) pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak serta gangguan reproduksi ternak di wilayah perbatasan e) pencegahan, pengawasan dan pengendalian ternak di perbatasan f) sosialisasi kepada peternak, pedagang ternak dan pedagang produk peternakan tentang Surak Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan g) penyediaan benih dan induk ikan yang tepat jumlah, tepat waktu, dan berkualitas baik h) pemberian data dan informasi kebutuhan ikan (konsumsi dan benih ikan)

467


i) pengelolaan kualitas air di perairan umum pada daerah perbatasan j)

sosialisasi peduli ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) kepada masyarakat

3) Penyusunan

draft

perjanjian

kerjasama

tentang

pelayanan

kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Secara substansi draft tersebut

memuat pelayanan kesehatan bagi

masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat miskin yang memerlukan jaminan kesehatan. Pembahasan draft masih akan dilanjutkan pada tahun 2010, karena pembahasan pada tahun 2009 belum bisa menyelesaiakan hal-hal yang disepakati,

karena

perbedaan kebijakan yang diterapkan dua kabupaten dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin. 4) Terlaksananya

koordinasi

berbatasan (Rakortas) dilaksanakan

dengan

dengan

instansi

kabupaten

yang

sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan Kabupaten

Gunungkidul,

Kabupaten

Magelang, serta dengan seluruh Kabupaten Kota Perbatasan pada forum Rapat Koordinasi yang diadakan pemerintah Provinsi DIY, dan Rapat Koordinasi pembahasan kerjasama 8 Kabupaten Jateng DIY yang dilaksanakan oleh Bakorwil II Surakarta. 5) Tersusunnya dokumen data base permasalahan perbatasan sebagai bahan rapat koordinasi perbatasan dalam upaya penyelesaian bersama dengan kabupaten kota berbatasan 6) Terselesaikannya permasalahan perbatasan di bidang pertanahan dan sumber daya air di wilayah perbatasan 7) Tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan meliputi evaluasi seluruh kerjasama antar daerah yang masih berlaku dan yang telah habis masa berlakunya, sebagai bahan penyusunan prioritas kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya.

468


j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan kerjasama antar daerah lebih pada perbedaan kebijakan yang diterapkan para pelaku kerjasama baik ditingkat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru maupun implementasi kerjasama yang telah ada. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi dengan kabupaten lain pelaku kerjasama. 2. Sekretariat Bersama Java Promo a. Daerah yang diajak kerjasama Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 15 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kab. Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta dan Kota Magelang dan Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Forum Java Promo. Forum Java Promo dideklarasikan oleh 13 Kab/Kota dan bertambah anggota yaitu Kabupaten Karanganyar (tahun 2006) dan Kabupaten Semarang (tahun 2008). b. Dasar Hukum Pembentukan

Sekretariat

Java

Promo

berdasarkan

Deklarasi

Kerjasama Pariwisata antara 13 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 bertempat di Hotel Hyatt, Sleman. Selanjutnya Sekber tersebut dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak I Gde Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo.

469


c. Bidang yang dikerjasamakan 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata 3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata. d. Nama Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan disebut Kegiatan Pendampingan Java Promo e. SKPD Penyelenggara SKPD penyelenggara kegiatan Java Promo adalah Badan Perencanaan Pembangunan c.q Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi mempunyai fungsi yaitu: 1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang sosial dan budaya 2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi f. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Java Promo yaitu Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan harian adalah sebagai berikut:

470


Tabel 5.2. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekretariat Java Promo Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 3. III 4 Sarmud/D3 1 4. IV 5 Strata 1 2 6 Strata 2 7 Jumlah 9 Jumlah Sumber: Bappeda

Jumlah 8 1

9

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Sekretariat Java Promo terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 2 orang eselon IV , 6 orang staf serta 3 orang pengarah (SC) dan 2 sekretariat OC. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo diperoleh dari iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per Kabupaten/Kota per tahun. Untuk Kegiatan Pendampingan Java Promo, Kabupaten Sleman menganggarkan dana sebesar Rp140.000.000,00 melalui Pos Bantuan di BPKKD pada tahun 2009. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan Java Promo di Kabupaten Sleman berupa fasilitasi dan koordinasi telah terealisasi 100%. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama

15 kabupaten/kota anggota Sekretariat

Bersama Java Promo dalam rangka promosi dan pengembangan pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut tidak dibatasi, tergantung keputusan anggotanya. Masa kerja pengurus Sekretariat Java Promo adalah 3 tahun dan setiap akhir masa kepengurusan dilaksanakan pemilihan Ketua Sekber. Ketua Sekber Java Promo selama 2 periode dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan masa jabatan periode kedua ini akan berakhir pada tahun 2010. Kantor Sekretariat Java Promo berada di Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sleman

471


i. Hasil dari Kerjasama Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan koordinasi dan fasilitasi yang menghasilkan: 1) Farm Trip Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Java Promo 2009 dengan lokasi ODTW Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sleman, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunung Kidul. Farm Trip tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan Obyek Daerah Tujuan Wisata Jateng dan DIY. Kegiatan tersebut diikuti oleh wartawan desk pariwisata dari media massa Jakarta dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor

Direktorat

Jenderal

Destinasi

Pariwisata

Departemen

Kebudayaan dan pariwisata RI pada tanggal 7-9 Desember 2009. 2) Penerbitan Artikel hasil Peliputan Berita tentang Promosi Obyek Daya Tarik Wisata Java Promo di Rubrik Pariwisata Harian Umum Pikiran Rakyat, Bandung (bekerjasama dengan PT Pikiran Rakyat) sebanyak 15 kali edisi terbit ( atau rata-rata 2 kali per bulan). 3) Forum pertemuan 3 bulanan untuk membahas permasalahan dan solusi pariwisata lintas daerah anggota Java Promo. Pertemuan 3 bulanan

merupakan

forum

pertemuan

antara

Kepala

Dinas

Pariwisata dan atau Kepala Bappeda dari Kab/Kota anggota Sekber Java Promo sedangkan pertemuan koordinasi 6 bulanan merupakan Forum koordinasi Tingkat Bupati/Walikota. Pertemuan pada tingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pasriwisata dilaksanakan pada bulan Oktober di Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul; sedangkan pertemuan pada tingkat Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Februari di Benteng Van der Wijk, Gombong (Kab. Kebumen). 4) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindita Buana menyusun buku Studi Pengembangan Investasi Java Promo 5) Bekerjasama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC)-UGM melaksanakan Pelatihan Penyusunan Analisis Kelayakan Obyek Wisata Bagi Anggota Java Promo. Pelatihan dilaksanakan selama 2

472


hari pada tanggal 23-24 Oktober 2009 dan diikuti oleh seluruh utusan dari daerah anggota Java Promo. 6) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindya Grafika dalam Pembuatan Leaflet dan Booklet ODTW Java Promo. 7) Bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM

dalam pelaksanaan

kegiatan Revisi RPJM Java Promo. 8) Bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI melaksanakan

event

Festival

Kuliner

bertempat

di

halaman

Ambarukmo Plaza, Kab. Sleman. Salah satu jajanan tradisional yang dipamerkan adalah Apem Terpanjang di dunia yang tercatat dalam Rekor Muri. 9) Penyelenggaraan Program Pelatihan Website ”Penulisan Rilis Admin www.javapromo.com”. 10) Pelaksanaan event Travel Dialogue, Promosi Wisata dan Studi Komparasi serta Studi Pengembangan Investasi

Pengembangan

Desa Wisata di Malaysia yang diikuti oleh seluruh utusan daerah anggota. 11) Pelaksanaan

event

Travel

Dialogue

dan

Studi

Komparasi

Pengembangan Pariwisata di Serang-Banten dan DKI Jakarta. 12) Penyusunan Paket Wisata Java Promo. j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah ketidaksamaan komitmen karena adanya perubahan personil dengan adanya promosi, mutasi dalam tubuh birokrasi yang mengikuti perubahan SOTK berdasarkan PP 41/2007 yang berdampak pada perubahan personil yang ditugaskan dalam forum Sekber Java Promo. Seringkali perubahan personil ini tidak diikuti dengan pewarisan nilai/semangat awal pembentukan Java Promo, yang berdampak pada proses pelaksanaan komitmen diantara anggota Java Promo yang lebih panjang. Solusi yang dilakukan adalah

dengan meningkatkan

koordinasi dan komunikasi.

473


k. Hal-hal Lain Perlunya dibahas dan disiapkan regenerasi kepengurusan Sekber karena Kab Sleman sudah 2 kali menjabat sebagai Ketua sekber. 3. Sekretariat Bersama Kartamantul a. Daerah yang diajak Kerjasama Kartamantul adalah Kerjasama antara 3 daerah di lingkungan Provinsi DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Kerjasama tersebut

dibentuk

dalam

rangka

mengatasi

permasalahan-

permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan. b. Dasar Hukum Dasar Hukum yang mendasari Kerjasama Sekber Kartamantul adalah: 1) Perjanjian Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep. KDH/2001 dan Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan

Sarana

dan

Prasarana

Perkotaan

antara

Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 2) Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 1/SKB.KDH/A/2009; Nomor 27 tahun 2009; Nomor 01/SKB/2009 tentang Perubahan Keputusan Bersama Bupati Sleman,

Bupati

Bantul

1/SKB.KDH/A/2008; 01/SKB/2008

dan

Nomor

tentang

Walikota

1177

A

Pengangkatan

Yogyakarta tahun Ketua,

2008;

Nomor

:

Nomor

:

Sekretaris

dan

Bendahara Sekretariat Bersama Kartamantul Periode 2008-2010. c. Bidang Kerjasama Bidang

yang

dikerjasamakan

meliputi

pengelolaan

sarana

dan

prasarana perkotaan khususnya pada 7 sektor, yaitu: persampahan, air limbah, air bersih, jalan, transportasi, drainase dan tata ruang.

474


d. Nama Kegiatan Sekretariat

Bersama

Yogyakarta,

Sleman

dan

Bantul

(Sekber

Kartamantul). e. SKPD Penyelenggara Kerjasama SKPD penanggungjawab kegiatan kerjasama Kartamantul adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cq Bidang Perencanaan Perkotaan. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan Perkotaan mempunyai fungsi yaitu : 1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perkotaan 2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana perkotaan 3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup f. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam pendukung penyelenggaraan kerjasama Sekber Kartamantul adalah sebagai berikut: Tabel 5.3. SDM Penyelenggara Kerjasama Kartamantul Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 5 6 Strata 2 6 Jumlah 11 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 8 3

11

475


Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan kerjasama kartamantul terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV serta 7 orang staf. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekber Kartamantul dari iuran para anggota. Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2009 untuk Kegiatan penunjangan Sekber Kartamantul sebesar Rp 40.000.000,- realisasi

sebesar Rp.37.649.000 (94,12%)

dan sebesar Rp150.000.000,00 per daerah untuk iuran operasional Sekber Kartomantul. Iuran untuk biaya operasional dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebesar Rp547.563.000,atau kurang lebih 21% dari total kebutuhan Rp2.602.900.000,-. Besaran iuran didasarkan pada volume dan berat sampah yang dibuang di TPA Piyungan.

Sedangkan

dana

sharing

pemeliharaan IPAL-Sewon sebesar

untuk

operasional

dan

Rp20.000.000,00 dari total

Rp1.512.451.520,- dana yang dibutuhkan. h. Jangka Waktu Kerjasama Pada

dasarnya

Kartamantul

jangka

dilakukan

waktu

kerjasama

sepanjang

Sekretariat

diperlukan

dan

Bersama

masa

kerja

kepengurusan selama 2 tahun. Saat ini kepengurusan Sekber Kartamantul dipegang oleh Kabupaten Bantul. i. Hasil kerjasama Persampahan 1) Pengelolaan persampahan di TPA Piyungan, Bantul dengan pembagian (sharing) pembiayaan berdasarkan volume sampah yang dibuang oleh masing-masing anggota. 2) Penanganan

masalah

sampah

illegal

terutama

di

wilayah

aglomerasi perkotaan/perbatasan

476


3) Kerjasama dengan Shimizu Corporation pengelolaan proyek Clean Development Mechanism (CDM) Penangkapan Gas Metana. 4) Pengolahan Lindi 5) Pengingkatan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase, talud, jalan dan kolam maturasi (kerjasama dengan Satker PLP Provinsi DIY) 6) Evaluasi kelengkapan Armada Angkut Sampah. 7) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Piyungan. 8) Peningkatan kinerja Pengelolaan TPA 9) Pembahasan dan Evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Piyungan. Air Limbah 1) Pembahasan dan evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan IPAL Sewon. 2) Pembahasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 3) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan IPAL Sewon 4) Pengembangan jaringan pipa induk, saluran sekunder dan tersier air limbah 5) Review Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (APY) 6) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Perkotaan 7) Penyiapan dokumen Municipal Sewerage Management & Health Project (MSMHP). Air Bersih 1) Sinkronisasi

Pemanfaatan

Sumber

Air

Baku

untuk

wilayah

Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) 2) Koordinasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih 3) Sinkronisasi peningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan sistem jaringan perpipaan dan distribusi air bersih yang kontinyu.

477


Transportasi 1) Perencanaan Bersama Kereta Api Komuter 2) Sinkronisasi Jaringan Angkutan barang 3) Penertiban Jalan Kabupaten (Khususnya daerah Kronggahan). Tata Ruang 1) Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Perkotaan 2) Sinkronisasi Peta (digitasi) untuk Perencanaan Penataan Ruang APY Drainase 1) Review Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2) Sinkronisasi

Perrencanaan

dan

Penganggaran

Pengelolaan

Drainase 3) Sikronisasi Pelaksanaan Pelumpuran Drainase 4) Sinkronisasi Pembangunan Sudetan Drainase 5) Normalisasi dan Optimalisasi Saluran Penggelontor dari Wilayah UGM menuju Kota Yogyakarta 6) Normalisasi Saluran Kali Belik (Perbatasan Sleman dan yogyakarta) 7) Penanganan genangan air di kawasan Ambarukmo 8) Penanganan dan Rehabilitasi drainase di jalan Kusumanegara (Perbatasan Yogyakarta dan Kab Bantul) Jalan 1) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan jalan 2) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan 3) Sinkronisasi sempadan dan ROI jalan 4) Sinkronisasi Ijin Pemanfaatan Jalan j. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang muncul dalam kerjasama Kartamantul adalah :

478


1) Perencanaan program dan penganggaran dari anggota Sekber Kartamantul sering tidak sinkron. 2) Orientasi standar capaian suatu sektor kualitasnya sering tidak selaras antar anggota. 3) Belum sinkronnya utilitas pendukung (yang eksisting). 4) Belum sinkronnya standarisasi dan regulasi termasuk perijinan di suatu daerah Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan konsultasi dan koordinasi guna tercapainya sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan kegiatan serta melakukan pembahasan bersama. k. Hal-hal lain 1) Sejak tahun 2008 kerjasama Sekber Kartamantul diperluas dengan menambah kerjasama pada bidang tata ruang dan pengembangan kapasitas 2) Wacana dari Pemkab Sleman untuk memperluas bidang kerjasama Sekber Kartamantul dengan tambahan sektor yang baru yaitu pengelolaan sampah non rumah tangga (sampah spesifik) yaitu sampah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3. 3) Adanya pengembangan kelembagaan di Provinsi DIY yaitu SOTK baru Balai IPAL sehingga nantinya perlu ada pembagian peran antara kegiatan yang ditangani Sekber Kartamantul dan yang ditangani Balai lPAL. 4) Besarnya pembagian hasil penjualan Gas Methane masih terus dinegosiasikan antara daerah anggota Sekber dengan pihak Shimizu.

479


B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Pendampingan Sustainable Capacity Building For Decentralization (SCBD). a. Mitra yang diajak Kerjasama Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan Sustainable Capacity Building For Decentralization adalah Asian Development Bank (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Sebagai pelaksana kegiatan

adalah service provider

konsorsium pemenang tender yaitu PT Widya Graha Asana (PT WGA), Jakarta berasosiasi dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM dengan Center for Economic and Information System Studies (CEISS). b. Dasar Hukum 1) Loan

Agreement

antara

Pemerintah

Indonesia

dan

Asian

Development Bank (ADB) Nomor Loan 1964-INO yang berlaku efektif mulai tanggal 5 September 2003, 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-180 Tahun 2002 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penyelenggaraan Bantuan ADB dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah. 3) Keputusan Mendagri Nomor 050/222 Tahun 2005 Tentang CBAP 14 Kabupaten/Kota Pelaksana SCBD, termasuk di dalamnya Kab. Sleman 4) Surat Mendagri Nomor 050/185/OTDA Perihal Penetapan 14 Kabupaten/Kota lokasi SCBD Tahap I. c. Bidang yang dikerjasamakan Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan

480


untuk

desentralisasi

perkuatan

yang

kelembagaan,

meliputi

kerangka

manajemen

SDM,

strategi/kebijakan, peningkatan

SDM,

keuangan dan penganggaran. d. Nama Kegiatan Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintah

Daerah

yang

Berkelanjutan (Pendampingan SCBD-DP) e. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama SKPD

yang

bertanggungjawab

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) cq. Bidang Teknologi dan Kerjasama. Sleman

Nomor

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati

34/Kep.KDH/2003

Tentang

Struktur

Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Teknologi dan Kerjasama Bappeda, adalah sebagai berikut : 1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kerjasama 3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi data dan informasi f. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan SCBD Kabupaten Sleman Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 5.4. SDM Penyelenggara Kerjasama SCBD Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 4 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 3 6 Strata 2 4 Jumlah 11 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 8 3

11

481


Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7 orang staf. g. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan SCBD dibiayai oleh Pemerintah Pusat dengan dasar

pada tahun 2009

DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 dengan alokasi

anggaran sebesar Rp4.495.708.000,-, anggaran tersebut terealisasi Rp2.341.667.926,- (52,087%). Untuk kegiatan pendampingan SCBDP dialokasikan anggaran sebesar Rp925.000.000,- dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp830.314.066

(89,68%). Kegiatan

SCBD Kab. Sleman sesuai kontrak, selama 3 tahun dengan ketentuan berkelanjutan, yang didanai dari APBN/ADB Loan No. 1965-INO sebesar 80% dan APBD (pendampingan) 20 % sehingga capaian kinerja SCBDP Kab Sleman secara fisik sudah sebesar 100& dengan capaian keuangan sebesar 95%. Besarnya dana yang bias diserap dari APBD ini karena menyesuaikan dengan dana APBN/loan yang dapat dicairkan. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka

waktu

kerjasama

adalah

5

tahun

terhitung

sejak

ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

pemenang

tender

(PT

WGA)

dengan

Nomor:

026/SCBD/56/CSC/2006 tanggal 7 Nopember 2006. i. Hasil dari Kerjasama 1) Terlaksananya

peningkatan

SDM

Kabupaten

Sleman

berupa

pendidikan dan pelatihan mulai eselon II, III, IV dan Staf sebanyak 27 Jenis diklat. 2) Terbangunnya SIM Perijinan terpadu sebanyak 44 jenis SIM 3) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan.

482


4) Tersusunnya pedoman pengelolaan Tanah Kas Desa 5) Audit Kinerja Pemkab Sleman 6) Survei Kepuasan Pelanggan (masyarakat). j. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target keuangan dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah: pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta cukup rumit dan membutuhkan waktu lama.. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service provider ke unit pelaksana proyek (PIU) SCBDP. 2) Birokrasi pencairan uang yang panjang. Proses pencairan keuangan dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PUOD Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila, setelah disetujui semua pihak baru dapat dicairkan melalui KPPN Khusus Vi Jakarta yang langsung diterima melalui rekening service provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker). Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana Loan ADB no 1964-INO adalah dengan rmelakukan pencermatan bersama dokumen pengajuan pencairan (invoice) antara konsultanPIU SCBDP Kab Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang proses. Disamping itu PIU Kab Sleman juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada Konsultan dan ke CPMO SCBDP Depdagri.

483


2. Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Sumber Daya Air/Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Kabupaten Sleman a. Mitra yang diajak kerjasama Mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan program Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP I) adalah Bank Dunia dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. b. Dasar Hukum 1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 3) Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 900 /982/IV/Bangda tanggal 4 Agustus 2005 perihal Perlaksanaan WISMP dan Surat Dirjen Sumber

Daya

Air,

Departemen

Pekerjaan

Umum

Nomor

HL/02.02.DJ/554 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Program WISMP. 4) Keputusan Bupati Sleman Nomor 233/Kep.KDH/A/2005 Tentang Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek Kabupaten WISMP tanggal 21 Desember 2005. 5) Surat Bupati Sleman Nomor 611/02192/2005 tentang Kesanggupan Pelaksanaan Program WISMP. c. Bidang Kerjasama Bidang kerjasama adalah bidang sumber daya air. d. Nama Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi ( WISMP). e. SKPD penyelenggara kerjasama SKPD penyelenggara kerjasama ini adalah Pembangunan

Daerah

c.q

Bidang

Badan Perencanaan

Perencanaan

Perdesaan.

484


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Bidang Perencanaan Pedesaan mempunyai fungsi yaitu : 1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perdesaan. 2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana perdesaan. 3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. f. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia penyelenggara kegiatan WISMP adalah sebagai berikut: Tabel 5.5. SDM Penyelenggara Kerjasama WISMP Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 1 4 Sarmud/D3 5 Strata 1 5 6 Strata 2 5 Jumlah 11 Sumber: Bappeda

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 10 1

Jumlah

11

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan WISMP terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV. g. Jumlah dan sumber anggaran Anggaran untuk kegiatan pendampingan WISMP bersumber pada: 1) APBN (DIPA No. 0308.0/999-06.1/-/2009 tanggal 8 juni 2009/4711IND/10705701

dengan

Kegiatan

Pembuatan

Perkuatan

kelembagaan Sumber Daya Air Kab Sleman dan sub Kegiatan Penguatan

Kelembagaan)

yang

merupakan

Republik Indonesia dari Bank Dunia

loan

Pemerintah

yang dihibahkan oleh

485


Pemerintah

Pusat

kepada

Kabupaten

Sleman

sebesar

Rp.

199.907.000,- realisasi sebesar Rp 125.778.600,2) APBD

Kabupaten

Sleman

Tahun

Anggaran

2009

sebesar

Rp106.000.000 realisasi sebesar Rp80.381.275,- (75,83%). h. Jangka Waktu Kerjasama Program Water Resources And Irrigation Sector Management dimulai tahun 2005 selama 10 tahun. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman mulai tahun 2006. i. Hasil Kerjasama 1) Hasil kegiatan peningkatan kelembagaan WISMP adalah: 2) Dokumen Profil Sosial ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK). 3) Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) meliputi : Pelaksanaan Penyadaran Publik 4) Pemberdayaan P3A, Gab P3A dan Induk P3A : Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan TPM Kabupaten 5) Pembentukan dan Pelatihan P3A dan Induk P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A: Pelatihan dan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKP. 6) Honor untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). j. Permasalahan dan Solusi 1) DIPA turunnya terlambat sedangkan kegiatan sudah terjadwal sejak awal tahun sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama yang melibatkan pihak lain, seperti Tim Pendamping Masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan koordinasi dan konsultasi ke berbagai instansi/lembaga yang menaungi kegiatan WISMP (Bappenas, Depkimpraswil, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Bank Dunia).

486


2) Penetapan dan sosialisasi perda tentang PPSIP belum dapat dilaksanakan karena Perda masih dalam pengkajian di Bagian Hukum Setda 3) Kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI) belum bias dilaksanakan karena pada saat itu dalam status menunggu penetapan SOTK baru yang didalamnya antara lain mengatur tentang tugas pokok dan fungsi lembaga. k. Hal-hal lain 1) Diharapkan dengan adanya dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) dapat menjadi bahan kebijakan pengelolaan irigasi. 2) Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengembangan Sumber daya Air dan sistem irigasi Partisipatif dapat mewujudkan optimalisasi kelembagaan Sumber Daya Air. 3. Kerjasama Lainnya Kerjasama

Pembangunan

dilakukan

melalui

perencanaan

dan

pengembangan kerjasama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman, penyediaan infrastruktur, peningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan, pemanfaatan peluang/tawaran kerjasama dari pihak lain untuk mengatasi masalah-masalah

kemiskinan

ataupun

pengangguran,

membantu

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat maupun untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Perencanaan

kerjasama

dilakukan antara lain dengan identifikasi dan pemetaan potensi dan jenis serta mitra yang akan diajak dan atau dikerjasamakan dilanjutkan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama dalam rangka match making. Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasamaantar daerah dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan

487


merealisasikan potensi kerjasama tersebut guna mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan baik pelayanan maupun pembangunan di Kab. Sleman. Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan pihak lain. a. Mitra yang diajak Kerjasama Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, baik departemen maupun lembaga non departemen, lembaga pemerintah lainnya, perusahaan swasta maupun BUMN serta LSM. Adapun potensi kerjasama yang diidentifikasi baik instansi pemerintah pusat, daerah lain maupun lembaga swasta/LSM. b. Dasar Hukum . Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan pihak lain, beberapa yang menonjol diantaranya adalah : 1) Nota Kesepahaman 1/PK.KDH/A/2009 NP-01-01/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2009 2 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan

Pemerintah

Pusat

untuk

pembiayaan

dan

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) berdasarkan asas tugas pembantuan. 2) Perjanjian Kerjasama No.2/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akper Karya Husada tentang

Peningkatan

dan

Pengembangan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga

Kesehatan

Akademi

Keperawatan

Karya

Husada

Yogyakarta. 3) Perjanjian Kerjasama No. 3/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Komputer

488


AMIK tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 4) Perjanjian Kerjasama No. 4/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran UII tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 5) Perjanjian Kerjasama No.5/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analisis Kesehatan Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman

dan

Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 6) Perjanjian Kerjasama No. 6/PK.KDH/A/2009 tanggal 2 Maret 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LSM Sampan Community tentang Pendampingan bagi Korban Penyalahgunaan Napza di wilayah Kabupaten Sleman 7) Perjanjian Kerjasama No. 10/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 antara Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bremen Overseas Research and Development Association (Borda) tentang Pelaksanaan Replikasi Program Sanitasi berbasis Masyarakat. 8) Perjanjian Hibah No.11/PK.KDH.D/2009 tanggal 8 April 2009 antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Hibah DanaDari Pemerintah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman 9) Perjanjian Hibah No.12/PK.KDH/D/2009 tanggal 20 April 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Pemberian Dana Hibah Keolahragaan.

489


10) Perjanjian Hibah No.13/PK.KDH/A/2009 tanggal 20 April 2009 antara Pemkab. Sleman dengan Kodim 0732 Sleman tentang Pemberian Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). 11) Perjanjian Kerjasama No. 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan

Pemerintah

Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Sungai Gelam Baru SP 4 Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi. 12) Perjanjian Kerjasama No. 15/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi

di

lokasi

Sawahan

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. 13) Perjanjian Kerjasama No. 16/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi

di

lokasi

Jejangkit

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 14) Perjanjian Kerjasama No.17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

Kabupaten

kabupaten

Muko-Muko

Sleman

Provinsi

dengan Bengkulu

Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. 15) Perjanjian Kerjasama No. 18/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

Kabupaten

Boul

kabupaten

Sleman

Provinsi

Sulawesi

dengan Tengah

Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Desa Kokabuka, Kabupaten Boul Provinsi Sulawesi Tengah 16) Perjanjian Kerjasama No. 19/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah

490


Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Desa Puncak, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo 17) Perjanjian Kerjasama No.20/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

kabupaten

Kabupaten Kutai Timur

Sleman

dengan

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Polawan SP.1, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 18) Perjanjian Kerjasama No. 21/PK.KDH/A/2009 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir

kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan

tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Sungai Rambutan SP.2 , Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan 19) Perjanjian Kerjasama No.22/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

kabupaten

Sleman

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dengan

Pemerintah

Provinsi Jambi

tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi 20) Perjanjian Kerjasama No. 23/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara

Pemerintah

Kabupaten

Sambas

kabupaten Provinsi

Sleman

dengan

Kalimantan

Barat

Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Serat Dyan SP.2 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat 21) Perjanjian Kerjasama Nomor 26/PK.KDH/A/2009 tanggal 22 Juni 2009 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Program Studi S2 IKM Jurusan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES) Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan untuk Analisis Data Kesehatan bagi Kepala Puskesmas dan Staf Dinas Kesehatan Di tingk. Pemkab Sleman 2009.

491


22) Perjanjian

Kerjasama

No.

27/PK.KDH/A/2009

dan

No.

2208/Joi.Hy.FH Tanggal 22 Juni 2009 antara Pemkab Sleman dengan

FH

Peningkatan

UGM

tentang

Pemberdayaan

Penempatan Masyarakat

Mahasiswa

UGM

dalam

KKN Studi

Pembentukan Regulasi Daerah 23) Perjanjian Hibah No. 29/PK.KDH/A/2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Pemkab Sleman Dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 24) Nota Kesepakatan No.30/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Direktorat Jendaral ciptakarya DPURI,Pemerintah ProVinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Program Metropolitan Sanitation Management & Healthy Project (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. 25) Nota Kesepakatan

No. 32/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LPPR UGM tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan 26) Nota Kesepakatan No.33/ PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemkab Sleman dengan Balai Besar Kesehatan Lingkungan tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan 27) Perjanjian No. 37/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Kegiatan Local Basic Education Capacity Project 28) Perjanjian N0. 38/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Perubahan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman Nomor

492


7520/KONI/SLMN/IV/2009,

Nomor

12/PK.KDH/A/2009

tentang

Pemberian Dana Hibah Keolahragaan. 29) Perjanjian Kerjasama No. 41/PK.KDH/D/2009 tanggal 28 September 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan Institut

Pertanian ”Stiper” (Instiper” Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Model Agro Forestry dan budi daya aren 30) Perjanjian Kerjasama No. 42/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 antara Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Museum Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman. 31) Perjanjian Hibah No. 43/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 antara Pemkab Sleman dengan Komando Distri Militer 0732 Sleman

tentang

PemberianDana

Hibah

TNI

Manunggal

Membangun Desa (TMMD). 32) Kesepakatan Bersama No. 44/PK.KDH/D/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Badan Kepegawaian Negara dan Pemkab Sleman Tentang Kerjasama Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Sleman 33) Nota Kesepakatan No.46/PK.KDH/D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 antara Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan UMUM dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Prov. DIY tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas/

Neighbourhood

Development

di

Desa

Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Prop DIY. 34) Nota Kesepahaman No. 48/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman tentang KUA 35) Nota Kesepahaman No. 49/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman tentang PPAS

493


36) Perjanjian

Kerjasama

No.

50/PK.KDH/D/2009

tanggal

12

Nopember 2009 Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi

di

lokasi

Siayuh

Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan 37) Perjanjian Kerjasama No. 51/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Pemkab Sleman dengan Pemkab Ogan Komering ilir Prov.Sumatera

Selatan

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi di UPT Simpang Tiga sp 3 Kec.Tulung Selapan Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel 38) Perjanjian Kerjasama Pemkab No. 52/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Sleman dengan Pemkab Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera

Selatan

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Tanabang Kecamatan Muara Karang Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel 39) Perjanjian Kerjasama No.53/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 antara Pemkab Sleman dengan Pemkab Sambas Prov.Kalbar tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sabung SP.1 kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

c. Bidang Kerjasama Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, transmigrasi, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan

swasta bidang yang direkomendasikan untuk dikerjasamakan meliputi : meliputi kegiatan mendukung

pembangunan sarana dan prasarana untuk

kegiatan

budaya,

pasar,

rekreasi,

pendidikan,

pengembangan UKM, terminal, obyek wisata, air minum, jalan;

494


pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial, pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan, permodalan, pendidikan dan pelatihan, permukiman, penginderaan jauh, otomotif, olah raga, pengelolaan limbah, penanggulangan bencana alam dan penanggulangan kemiskinan serta keamanan yang direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan

bekerjasama dengan kabupaten/ kota di

lingkungan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), CV Cihanjuang Inti Teknik, PT Semen Gresik, PT Pertamina, Indonesia, Netherlands Association (INA), Akademi Teknik Mesin (ATMI) Surakarta dan dengan berbagai universitas/perguruan tinggi lain yang ada di Sleman atau Yogya. d. Nama Kegiatan Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan swasta e. SKPD Penyelenggara SKPD penyelenggara Kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama antar Daerah dan Swasta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cq Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama. f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Jumlah pegawai pada Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama adalah 12 orang dengan deskripsi sebagai berikut : Tabel 5.6. SDM Penyelenggara Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 4 3. III 4 Sarmud/D3 4. IV 5 Strata 1 3 6 Strata 2 4 Jumlah 11 Jumlah Sumber: Bappeda

Jumlah 8 3

11

495


Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7 orang staf. g. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama dengan daerah lain dan swasta berasal dari APBD Kabupaten Sleman tahun 2009 yaitu sebesar Rp85.350.000,00 realisasi Rp79.566.325,- (93,22%) . h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama seperti tersebut dalam poin b) ditentukan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. i. Hasil (out put) kerjasama Hasil (out put) dari kegiatan Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan swasta adalah teridentifikasikannya potensi kerjasama dengan daerah lain dan swasta sebanyak 50 buah buku. Adapun hasil kegiatan kerjasama dengan fihak lain selama tahun 2009 yang menonjol adalah : 1) Adanya bantuan /hibah 2 buah unit alat pengolah sampah (pengayak kompos dan plastic crusher/pencacah plastik) bantuan dari PT Pertaminana (Persero) senilai Rp.108.000.000,2) Terlaksananya Program Transmigrasi swakarsa Mandiri dari Kab sleman ke beberapa daerah/kabupaten lain di luar Jawa seperti : Kab. Muara Jambi, Kab. Barito Kuala, Kab. Muko-muko, Kab. Boul, Kab. Gorontalo, Kab. Kutai Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Tanjung Jabung serta Kab. Sambas, Kalimantan Barat. 3) Peningkatan dan Pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan program pendidikan tenaga kesehatan. 4) Terlaksananya pembinaan dan atau dukungan kegiatan kepada berbagai organisasi seperti Sekretariat KORPRI, PKK, PMI, KONI,

496


KODIM, Pramuka, dlsbnya serta pembinaan dan dukungan dana pendidikan bagi berbagai sekolah swasta di Kab. Sleman. 5) Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Kegiatan

Local Basic

Education Capacity Project 6) Terlaksananya

Pengelolalaan

Museum

Gunung

Merapi,

terlaksananya program Agro Forestry dan budi daya aren, program Metropolitan Sanitation Management and Healthy Project di wilayah aglomerasi

perkotaan,

serta

terlaksananya

pengembangan

permukiman berbasis komunitas. j. Permasalahan dan Solusi 1) Sistem pengelolaan kerjasama belum terpola secara baku. Hal tersebut

menyebabkan

kesepakatan/MoU

tindak

lanjut

dari

masing-masing

belum lancar serta adanya kerjasama yang

secara esensial dirasa perlu tapi pada pelaksanaannya belum efektif karena masing-masing pihak punya sudut pandang berbeda. Terdapat juga perjanjian kerjasama yang kegiatannya masih terus berjalan namun sebenarnya jangka waktunya sudah habis. Solusi yang ditempuh adalah melakukan peningkatkan koordinasi dan konsultasi serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang sama tentang pengelolaan kerjasama serta untuk tindak lanjut dari kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU dan mengusulkan perlunya Treaty Room serta petugas yang khusus memonitor kegiatan kerjasama guna memngantisipasi hal-hal seperti tersebut 2) Dalam PP nomor 50 tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama daerah. Sampai saat ini Kab Slemabn belum mewujudkan, oleh sebab itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja sama perlu dibentuk Badan Kerjasama Daerah.

497


k. Hal-hal lain Dari kegiatan diidentifikasi potensi kerjasama dengan daerah lain dan swasta dapat dilihat bahwa cukup banyak peluang dari berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sleman, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Sleman serta untuk peningkatan sarana prasarana di Kab. Sleman baik dari sisi jumlah fisik maupun peningkatan kualitas dan pemeliharaannya. C.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal 1. Forum Koordinasi a. Forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), adalah forum yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) dan DPRD. b. Forum Pengadilan Kejaksaan Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkejakpol) yang melibatkan dari unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort. 2. Materi Koordinasi Materi

koordinasi

menyangkut

permasalahan-permasalahan

daerah

bersifat strategis, yang perlu segera mendapatkan kebijakan bersama dan melibatkan unsur pimpinan daerah. Secara prinsip koordinasi tersebut ditujukan

untuk

menyelaraskan

tugas-tugas

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan hukum, politik, keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, berupa: a. Peningkatan kewaspadaan daerah terhadap ancaman terorisme dengan

penertiban

Kartu

Tanda

Penduduk

serta

peningkatan

kepekaan masayarakat terhadap lingkungan dan penciptaan ketertiban umum yang berkaitan dengan kegiatan mobilitas penduduk.

498


b. Kesiapan daerah dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2009 pada tahap

persiapan,

pelaksanaan

dan

paska

pemilu

dari

teknis

operasional, fasilitasi pemerintah daerah, kesiapsiagaan aparat dan perkembangan

kondisi

sosial politik masyarakat serta koordinasi

penyiapan kondisi yang kondusif untuk kegiatan pemilu. c. Kesiapan daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 d. Peningkatan efektifitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu solusi wadah penyelesaian konflik horisontal antar pemeluk agama, e. Peningkatan pemahaman dalam rangka pembinaan kebangsaan dan wawasan kebangsaan, f. Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran oleh masyarakat terhadap ketentuan peraturan daerah dan ketertiban umum. g. Upaya pemberantasan korupsi dalam rangka penciptaan aparatur yang bersih dan bertanggungjawab. 3. Intansi vertikal yang terlibat a. Kejaksaan Negeri, b. Pengadilan Negeri, c. Kepolisian Resort (Polres), d. Komando Distrik Militer (Kodim), e. DPRD. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal sebesar Rp602.450.000,00 bersumber pada APBD Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp539.782.500,00 atau sebesar 89,60%.

499


5. SKPD Penyelenggara Penyelenggara Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sleman,

Bagian

Tata

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

dalam

bidang

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelengaraan pemerintahan daerah, b. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah, c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan, d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan perkotaan dan potensi wilayah, e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, f. Penyelengaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan

administrasi

penyusunan

dan

pengkajian

peraturan

perundang-undangan, b. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hukum,

500


c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan

administrasi

penyusunan

pertimbangan

penyelesaian

permasalahan hukum dan bantuan hukum pemerintah daerah, d. Pelaksanaan analisis, dan penyiapan bahan, pelayanan administrasi serta pelaksanaan penyuluhan hukum, e. Penyelengaraan tata usaha Bagian Hukum. 6. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut: Tabel 5.7. SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 1 2. II 3 SMA 7 3. III 4 Sarmud/D3 4. IV 5 Strata 1 17 6 Strata 2 8 Jumlah 33 Jumlah Sumber: Sekretariat Daerah

Jumlah 2 29 2

33

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal adalah 2 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III, 2 orang dan 6 orang pejabat eselon IV. 7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam bentuk penyelenggaraan forum Rapat Koordinasi daerah sebanyak 5 kali dan forum Dilkehjakpol sebanyak 2 kali. 8. Hasil dan Manfaat Koordinasi a. Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah baik bersama-sama maupun sendiri oleh masing-masing instansi,

sesuai ketugasannya

501


dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi

sosial

masyarakat

yang

kondusif

dalam

rangka

penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang berjalan lancar. b. Media Komunikasi

bersama terhadap kegiatan-kegiatan, sektoral,

koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah c. Teridentifikasinya

permasalahan-permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat. d. Mendapatkan informasi dan kebijakan terutama untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam menghadapi pemilu, dan meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat. 9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi a. Peningkatan kewaspadaan terhadap keberadaan oknum-oknum yang mauk dalam jaringan terorisme di wilayah Kabupaten Sleman baik ditingkat RT,RW,Desa, Kecamatan maupun wilayah perbatasan dengan

gerakan

kewaspadaan

antara

lain

melalui

pendataan

kependudukan, makanisme pelaporan dan koordinasi antar instansi. b. Peningkatan kewaspadaan dan penciptaan kondisi yang kondusif dalam persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh semua pihak masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

502


c. Peningkatan penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitasi operasi bersama dengan Kepolisian maupun melalui pembentukan Satgas anti Narkoba di desa-desa. d. Dalam rangka menjaga kerukunan warga

antar etnis di Kabupaten

Sleman dilaksanakan dengan upaya persuasif dengan inventarisasi kelompok-kelompok etnis dan mengundang untuk diberikan wawasan kebangsaan (santiaji). Penyelesaian konflik antar etnis diarahkan untuk dilaksanakan di tingkat desa, sehingga tidak menjadi peluang konflik berkembang lebih luas. e. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari adanya gugatan pra peradilan. 10. Hal-hal lain Dalam memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kondusif, koordinasi dengan instansi vertikal secara insidentil selalu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan mendesak. Disamping itu koordinasi dengan instansi vertikal yang lain juga dilaksanakan antara lain dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor Departemen Agama.

D.

Pembinaan Batas-Batas Wilayah Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan dengan melaksanakan koordinasi instansi kabupaten yang berbatasan ( Rakortas)

sebanyak 4 kali, penyusunan data base

permasalahan perbatasan, penyelesaian permasalahan perbatasan dibidang sumber daya air dan pertanahan di wilayah perbatasan, serta tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan.

503


Dalam rangka menjamin kejelasan batas wilayah secara administratif juga dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo dan diperbatasan Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan

penerimaan Permendagri

Nomor 4

Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman. Penegasan Batas Daerah

antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten

Kulonprogo dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah sebanyak

29 titik, kegiatan tersebut meliputi penelitian dokumen batas,

pelacakan 29 titik batas antara kabupaten Sleman dengan Kab. Kulonprogo serta pemeliharaan pilar, pembuatan berita acara kesepakatan dan Peta Koridor penentuan Koordinat Pilar bersama Kab. Kulonprogo dan Provinsi DIY. Berita Acara dan Peta Koridor telah diajukan sebagai bahan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo. Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kab. Kulonprogo dan telah diadakan Verifikasi oleh Tim Penetapan Batas Daerah Tingkat Pusat (TPBDP). Verifikasi meliputi penelitian kondisi fisik pilar, letak pilar, dokumen pelacakan dan pemasangan, kesesuaian peta koridor dan koordinat pilar. Kabupaten Sleman bersama Kabupaten Kulonprogo

dan Provinsi DIY telah diundang ke Dirjend PUM

Depdagri dalam rangka penyusunan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman, ditargetkan pada awal tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.

504


Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan penegasan batas daerah antar Kecamatan dalam Kabupaten Sleman meliputi batas wilayah kecamatan Mlati, Seyegan dan Sleman dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wialayah antar kecamatan Sleman, Mlati dan Seyegan sebanyak 3 kali, penyusunan 1 set dokumen batas wilayah antar kecamatan dengan pemasangan 99 pilar batas sementara antar Kecamatan, penentuan garis batas sementara Kegiatan tersebut

diawali dengan penelitian dokumen batas Kecamatan,

sosialisasi, kemudian dilanjutkan survey pelacakan 99

titik batas dan

pemasangan 99 pilar batas sementara. 1. Sengketa Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Permasalahan batas wilayah Kabupaten

Bantul

yang

antara Kabupaten Sleman dengan terletak

di

Blok

Tambakbayan,

Blok

Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul bermula pada tahun 2008 Kabupaten Bantul mengajukan permohonan kepada Gubernur DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut . Permasalahan batas wilayah dengan Kota Yogyakarta di wilayah rumah Sakit Panti Rapih

telah

selesai dengan keluarnya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Dalam Permendagri tersebut ditegaskan bahwa sebagian wilayah Rumah Sakit Panti Rapih merupakan wilayah yang secara administratif termasuk Desa Caturtunggal Kecamatan Depok.

Permendagri

tersebut

telah

dilaksanakan

penyesuaian

administrasi pertanahannya sehingga saat ini sebagian tanah di wilayah rumah sakit Panti Rapih telah

didaftarkan di Kantor Pertanahan

505


Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01483 Desa Caturtunggal dengan luas 17.044m2 2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian. Solusi penyelesaian perselisihan

batas wilayah

yang terletak di Blok

Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan

dengan

Desa

Banguntapan

Kecamatan

Banguntapan

Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian dan pengumpulan data-data yuridis dan historis yang berkaitan dengan sejarah wilayah tersebut, selain upaya tersebut juga dilakukan koordinasi secara aktif kepada

Badan

Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Provinsi DIY,

Biro

Tata Pemerintahan Provinsi DIY. Koordinasi dengan instansi teknis terkait di linkungan Kabupaten Sleman dilaksanakan

serta

menghasilkan

1

dokumen

kajian

sejarah

perwilayahan kabupaten Sleman Dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009 dilaksanakan 2 kali rapat koordinasi membahas upaya penyelesaian permasalahan 3 Blok tersebut, serta 2 kali rapat koordinasi difasilitasi DPRD Provinsi DIY, Kabupaten Sleman telah mengirim data-data yang menguatkan keberadaan 3 Blok tersebut bagian dari wilayah Kabupaten Sleman. 3. SKPD - Batas Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman

Nomor

23/Kep.KDH/A/2003

tentang

Struktur

Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian Tata

506


Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan

kebijakan

serta

pelayanan

administrasi

dalam

bidang

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi penyelengaraan pemerintahan daerah, b. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah, c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan, d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi wilayah perbatasan, e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, f. Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. 4. Sumber Daya Manusia Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 5.8. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1. 2 SMP 1 2. 3 SMA 2 3. 4 Sarmud/D3 4. 5 Strata 1 8 6 Strata 2 4 Jumlah 15 Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah


Jumlah

Jumlah 2 12 1

15

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.

507


E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangan a. Bencana angin kencang, angin lesus dan angin puting beliung Dalam tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sleman terjadi bencana angin kencang, angin lesus, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena sarana umum maupun harta benda masyarakat banyak mengalami kerusakan. Bencana angin kencang terjadi pada musim pancaroba. Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2009 terjadi 5 kejadian, Februari 2009 terjadi 11 kejadian, Maret 3 kejadian, April 1 kejadian, Mei 4 Kejadian, October 2 kejadian, Nov 3 kejadian, dan Desember 3 kejadian. Kejadian angin kencang yang paling merugikan adalah tanggal 24 October 2009 yang mengakibatkan 31 rumah rusak di

kecamatan Ngemplak, Gamping, dan Godean. Kejadian angina

kencang yang juga mengakibatkan kerugian terjadi 26 Mei 2009 merusak 16 rumah, dan 8 Desember 2009 merusak 26 rumah. Angka estimasi

total kerugian akibat bencana angin kencang

adalah

Rp129.120.000,00. b. Bencana Kekeringan Wilayah Kabupaten Sleman yang mengalami kekeringan terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan dan Gamping. Di Kecamatan Prambanan kekeringan terjadi di 3 desa yaitu Wukirharjo (Dusun Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Dusun Lemahbang, Nawung, Kalinongko kidul, Jali dan Gayam), dan Desa Sumberharjo (Dusun Umbulsari A dan B) desa Sambirejo (Dusun Sumberwatu, Dawangsari, Gedang atas, dan Mlakan). Selain itu kekeringan terjadi di Balecatur (dusun Sembung), Kecamatan Gamping. c. Bencana Tanah Longsor Curah hujan yang cukup tinggi dan durasi yang lama telah memacu terjadinya tanah longsor di Dusun Gedangbawah, Dusun Sambirejo,

508


Prambanan. Volume tebing longsor sebesar 6x5x1m. Pada thaun 2009 terjadi 6 kejadian bencana tanah longsor, kesemuanya terjadi di kecamatan Prambanan. Bencana tanah longsor yang terjadi di Prambanan ini tidak menimbulkan korban, penanganan material longsoran dilakukan secara gotong royong oleh warga. Penanggulangan

bencana alam yang dilaksanakan merupakan upaya

dan kegiatan yang dilakukan

meliputi langkah-langkah pencegahan,

peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat sebelum terjadinya bencana dan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi

sarana prasarana

umum/sosial pada saat setelah terjadi

bencana. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman menggunakan prinsip menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana sehingga sebagian besar kegiatan berada pada fase pra bencana dan Memadukan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi adalah: a. Saat tanggap darurat/bencana 1) Angin Puting Beliung. a) Mengerahkan tim reaksi cepat yang dilengkapi dengan gergaji mesin dan mobil hidrolik untuk membuka jalan akses sehingga lalulintas normal kembali akibat pohon tumbang yang menutup jalan. b) Membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan bagi keluarga korban.

509


2) Kekeringan. a) Melakukan droping air bersih sebanyak 375 tangki di wilayah Prambanan dan Desa Balecatur Gamping yang tidak terjangkau sistem jaringan air bersih b) Pengoperasian sistem jaringan air baku Prambanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 3) Tanah Longsor. Mengevakuasi material tanah longsor yang menutup jalan akses. b. Pra Bencana 1) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Sosialisasi tergantung dari sumber ancaman di masing-masing wilayah, sedang pemateri berasal dari para ahli dibidang masing-masing. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana dilaksanakan sebanyak 17 kali di 9 kecamatan. 2) Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang penanggulangan Bencana Alam telah dilaksanakan Pelatihan SAR ( Search And Rescue) untuk

meningkatkan

kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebanyak 2 angkatan bagi 60. orang terdiri tas tim SAR air dan SAR Darat, dilaksanakan di Kaliadem dan Embung Tambangboyo. 3) Gladi Lapang Gladi lapang

pada tahun 2009 dilaksanakan dengan desain

simulasi gempa bumi di komunitas sekolah. Tujuan pelaksanaan gladi lapang adalah: memberi pengetahuan cara penyelamatan diri ketika terjadi gempa, memberi pengetahuan karakteristik gempa, memberi pengetahuan PPGD pada masyarakat/siswa/guru, , memberi pengalaman siswa dalam penanganan pasca gempa.

510


Gladi lapang dilakukan di 2 sekolah yaitu SMP 1 Kalasan, dan SMP 2 Prambanan, dengan melibatkan instruktur sebanyak 40 orang, guru 80 orang, siswa 1007 orang. 4) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tim Reaksi Cepat merupakan tim multisektor yang merupakan peningkatan intensitas piket 24 jam. Tim Reaksi cepat hanya dilakukan pada musim penghujan dimana ancaman bencana pada umumnya meningkat 5) Pembentukan Naskah Akademik 6) Pembuatan Peta Resiko Ancaman Gunung Merapi Peta resiko merupakan pedoman kebijakan penanggulangan PB di Kab. Sleman. Peta resiko menggambarkan sumber daya dalam suatu kawasan yang dapat dipergunakan untuk mengecilkan resiko akibat terkena bencana. Penilaian resiko yang dilakukan pada kegiatan tersebut dilaksanakan atas konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat. 2. Status Bencana Bencana alam angin ribut dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2009 merupakan bencana alam dengan skala lokal, hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan maupun besaran kerugian . 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp8.016.093.000,00 dalam

pelaksanaannya

anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp7.210.883.151,00 atau sebesar 89,96%. 4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan

511


yang berkesinambungan dan

tersistem baik pada masa pra bencana,

pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana. Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan kawasan rawan bencana, pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Antisipasi terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi : 1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam selama 12 bulan. 2) Sosialisasi

Daerah Rawan Bencana sebanyak 17 kali

di 9

Kecamatan 3) Operasional dan Pelatihan SAR sebanyak 2 angkatan dengan peserta .60 orang 4) Pembinaan Pengelolaan Air Baku

Kawasan Kekeringan

di 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping. 5) Gladi Lapang

Penanggulangan Bencana Alam selama 4 hari di

bulan Desember 2009. b. Program Peningkatan Sarana Prasarana

dan Sarana Perumahan

Pemukiman meliputi: 1) Pembangunan Museum Gunung Merapi meliputi Pembangunan Landscape

Museum Gunung Merapi, Pembangunan Bangunan

Pendukung (mushola, parkir, pagar dan posjaga), Pengaspalan area parkir, lampu luar ruang, instalasi

Air , plaza, Finishing

Gedung C, Pembuatan Talud, Pagar dan pengaman area Parkir dan jalan setapak. 2) Pengelolaan Museum Gunung Merapi meliputi pemeliharaan dan pengelolaan Museum Gunung Merapi selama 2 bulan.

512


c. Peningkatan

Kualitas

Sarana

dan

Prasarana

Penanggulangan

Bencana meliputi : 1) Operasional dan pemeliharaan 3 unit Bunker dan 2

sistem Early

Warning System berupa 10 unit sirine dan 3 unit Penakar Hujan . 2) Pembangunan Barak Pengungsian berupa Rehabilitasi 1 unit barak pengungsian di Sumberejo, Tempel. 3) Pembangunan Jalan Akses Evakuasi berupa pembangunan jalan akses evakuasi

Petung-Kaliadem Kecamatan Cangkringan dan

jalan akses evakuasi Petung – Kopeng. d. Program Pengembangan data, informasi dan statistik daerah melalui kegiatan

pemetaan

daerah

rawan

bencana

dengan

kegiatan

penyusunan naskah akademis Raperda Penanggulangan Bencana dengan hasil tersusunnya Naskah akademik Raperda PB merupakan dasar pembuatan Raperda PB kabupaten Sleman. Naskah akademik Raperda PB memuat kondisi wilayah, gambaran ancaman bencana yang ada di kab Sleman, struktur manajemen bencana yang menanggulangi kondisi wilayah tersebut, dan mengatur di dalamnya kelengkapan kelengkapan struktur manajemen bencana e. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pencegahan dan operasional pemadaman kebakaran

dengan melaksanakan penyuluhan

dan

pelatihan pemadam kebakaran sebanyak 4 kali, melaksanakan 60 kali kegiatan pemadaman kebakaran, dan 120 kegiatan kesiap siagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK), terlaksananya identifikasi 24 obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK sebanyak 48 obyek. 5. SKPD yang menangani SKPD penyelenggara penanggulangan bencana alam adalah Bidang Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman. Dinas ini

513


dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman

Nomor

27/Kep.KDH/A/2003

tentang

Struktur

Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman. Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pengairan pertambangan dan energi, dan penanggulangan bencana alam. Adapun Bidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam di bidang penanggulangan bencana alam dan memiliki fungsi sebagai: a. Penyelenggaraan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

penanggulangan bencana alam b. Penyelenggaraan dan pembinaan operasi penanggulangan bencana alam. c. Penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana alam.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Sumber daya penyelenggara urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam adalah sebagai berikut. Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Penangulangan Bencana Alam Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1. 2 SMP 0 2. 3 SMA 8 3. 4 Sarmud/D3 0 4. 5 Strata 1 3 6 Strata 2 3 Jumlah 14 Sumber: Dinas P3BA


Jumlah

Jumlah 0 2 11 1

14

514


7. Kelembagaan yang dibentuk Sesuai Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana dalam penanganan bencana telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan ketugasan melaksanakan kegiatan upaya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana maka dibentuklah BNPB

(Badan Nasiopnal Penanggulangan

Bencana), kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua SATKORLAK PB yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan penanganan pengungsi mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi. Susunan organisasi SATLAK PB sebagai berikut: a. Unsur Pimpinan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua b. Unsur Penunjang, adalah pelaksana harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang. c. Bidang Pengamatan dan Perencanaan, terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota. d. Bidang penyiapan potensi, operasi dan logistik, terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota. e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota. f. Bidang komunikasi, terdiri dari: Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota. g. Satuan Operasi, terdiri dari: - Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) - Unit Operasional Penanganan Bencana (Unit Ops PB) - Unit Pelaksana Penanganan Bencana (Unit LAK PB) Dengan keluarnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah serta

515


pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di setiap Kabupaten Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi Kabupaten Sleman belum mengimplementasikan mewadai ketugasan

Penanggunalangan

Bencana pada dinas yang memiliki fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. Pada tahun 2009 ketugasan penanggulangan Bencana masih diwadahi dalam ketugasan SKPD Dinas P3BA karena penetapan Perda tindaklanjut PP Nomor 41 tahun 2007 yakni Perda Organisasi

Nomor 9 tahun 2009 tentang

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman baru

dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2009 Dalam perda tersebut fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana 8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi a. Erupsi Gunung Merapi Wilayah Kabupaten Sleman sangat rentan terhadap bencana erupsi Merapi dan banjir lahar dingin, karena kondisi geologis di Kabupaten Sleman sebagaian besar berada di Gunung Merapi. didominasi oleh keberadaan Gunung Merapi. Formasi geologi di Sleman dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batu terobosan, dengan endapan vulkanik memiliki lebih dari 90% dari luas wilayah Sleman. Gunung Merapi di Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Merapi memiliki karakteristik gunung api stratovolkano yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) dapat menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Dengan tinggi puncak

516


hampir 3000 meter di atas permukaan laut. Awan panas Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya awan panas (wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari awan panas kecuali segera menghindar sejauh mungkin dari jangkauannya. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan. Daerah rawan bencana awan panas adalah area sejauh 10 km dari atas puncak Merapi. Jika luncuran kearah barat maka bahaya menuju Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Jika arah luncuran awan panas menuju ke selatan maka area bahaya ada di kawasan Kaliurang wilayah Kecamatan Pakem. Namun jika arah luncuran mengarah ke arah tenggara maka area bahaya ada di wilayah Kecamatan Cangkringan. Ancaman lain setelah letusan adalah lahar dingin yaitu aliran lumpur pekat. Turunnya hujan lebat akan menggerus material vulkanik sehingga menjadi lumpur yang sering disebut lahar dingin. Lahar dingin tersebut akan mengalir ke arah yang lebih rendah terutama melalui sungai dan lembah. Untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi lahar dingin, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan para aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar dingin.

517


Peta bahaya banjir lahar dingin meliputi wilayah aliran Kali Gendol, Pethit Opak, Kali Kuning, Kali Boyong, dan Kali Krasak. Sungai-sungai tersebut akan melalui 7 wilayah kecamatan yaitu kec. Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Daerah hulu keempat sungai tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan tertinggi di Kabupaten Sleman. Kawasan rawan bencana lahar dingin di wilayah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem. b. Bahaya Tanah Longsor Wilayah Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bahaya longsor. Resiko bahaya longsor disebabkan oleh kondisi jenis tanah, batuan dan kemiringannya. Seperti di daerah Sengir Kecamatan Prambanan memiliki kemiringan lebih dari 45º sangat memiliki resiko bahaya longsor yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Demikian juga dengan daerah yang jenis tanah berupa pasir dengan kemiringan 45º memilki resiko bahaya longsor. Secara statistik, resiko terjadinya bahaya longsor adalah di musim hujan dengan volume curah hujan tertentu dan dalam waktu lama. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sedikit di wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan. c. Bahaya angin dan kekeringan Sesuai dengan Peta Rawan Bencana, di kabupaten Sleman terdapat 10 kecamatan yang rawan bencana angin. Wilayah yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana angin tersebut merupakan wilayah yang dilintasi angin dengan kecepatan tinggi

adalah

Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean.

518


ada musim kemarau, masyarakat juga menghadapi resiko bencana kekeringan. Resiko kekeringan dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah yang ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan diantaranya di Kecamatan Prambanan yaitu di Desa Gayamharjo dan sedikit di Kecamatan Gamping. d. Gempa Bumi Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemkab Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi adalah kecamatan Berbah, Kalasan, dan Prambanan, terutama kawasan yang berada di patahan aktif sesar opak. Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di Kecamatan

Kalasan

di

Desa

Purwomartani,

Tirtomartani

dan

Tamanmartani, Kecamatan Berbah di Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto, Kecamatan Prambanan di Desa Bokoharjo. Desa Sumberharjo dan Wukirharjo. Disamping adanya cesar aktif, wilayah Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga gempa dapat dirasakan di seluruh wilayah Sleman. F.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan salah satu faktor utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial politik, yang akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu diciptakan situasi yang kondusif.

519


1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban. a) Tingginya tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2009 sebanyak 2.251 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 319 kasus curanmor, 418 kasus pencurian berat, 86 kasus pencurian dengan kekerasan, 2 kasus pembunuhan,

400 kasus pencurian biasa, 298

kasus penipuan, 96 kasus penggelapan, 31 kasus pengrusakan, 8 kasus pemerasan, 167 kasus penganiayaan, 58 kasus pengeroyokan, 9 kasus perampasan, 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 3 kasus penemuan bayi hidup, 15 kasus penemuan mayat, 72 kasus narkoba dan 232 kasus kejahatan lainnya b) Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan. c) Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis

yang berasal

dari daerah lain. 2. SKPD yang menangani Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman

Nomor

32/Kep.KDH/A/2003

tentang

Struktur

Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat

Kabupaten Sleman. Dinas

Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam menyelengarakan tugas mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik dalam negeri. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang administrasi publik dan politik dalam negeri. c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas.

520


3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Sumber daya penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah: Tabel 5.10. SDM Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 6 2. II 3 SMA 126 3. III 4 Sarmud/D3 5 4. IV 5 Strata 1 37 6 Strata 2 2 Jumlah 176 Jumlah Sumber: Dinas Pol. PP dan Tibmas.

Jumlah 1 83 84 8

176

4. Penanggulangan dan Kendalanya Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan program kegiatan sebagai berikut: a. Program

Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran

dengan kegiatan pencegahan dan opreasional pemadam kebakaran b. Program Pemeliharaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal 1) Peningkatan Kapasitas Linmas 2) Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan Kebangsaan 3) Pelatihan PAM Pemilu 2009 4) KOMINDA 5) Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda 6) Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) 7) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat 8) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan c. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1) Sosialisasi pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM 2) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

521


3) Fasilitasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009 4) Forum Komunikasi antar Partai 5) Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol 6) Forum Kerukunan Umat Beragama d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat 2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 3) Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non Goverment Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Asing 4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 5) Peningkatan Kapasitas Linmas e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bintek dan seminar korsik Pemda Sleman g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan 1) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Pengelolaan Izin HO 2) Pengendalian Izin Gangguan i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan kegiatan penyuluhan hukum j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 2) Operasi Penertiban

522


Tingkat

pencapaian

realisasi

program

dan

kegiatan

dalam

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat

dilaksanakan

dengan

pemberdayaan

keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut direalisasikan

dengan

melaksanakan Forum Komunikasi Kelompok Kamling sebanyak 4 kali dengan peserta

220 orang, pelaksanaan Pelatihan

dan Fasilitasi

Kelompok Kamling sebanyak 8 kali terhadap 280 orang. Kegiatan Pembinaan Satpam dilingkungan Pemda Sleman dengan peserta 40 orang,

Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan linmas sebanyak 2

kali, 48 kali pengerahan anggota Linmas, terlaksananya operasional TMMD sebanyak 2 kali , fasilitasi dan koordinasi kasatgas linmas desa dan kasie trantib kecamatan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 103 orang, 50 kegiatan implementasi wawasan kebangsaan. b. Program Pemeliharaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dengan melaksanakan pembinaan linmas tingkat Kabupaten dengan peserta 110 orang pembinaan linmas 17 kecamatan dengan peserta 935 orang serta adanya ruang pusat pengendalian komunikasi (rupusdalkom), kegiatan Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan 2 kali operasional dan kesiapsiagaan linmas, kegiatan Pelatihan PAM Pemilu 2009 di 17 Kecamatan dengan peserta 5.739 orang, melaksanakan Komunitas Intelejen Daerah ( KOMINDA) dengan peserta 50 orang, Pemberdayaan

Keamanan

Lingkungan

(Kamling)

dengan

melaksanakan 4 kali forum komunikasi kelompok kamling dengan peserta 220 orang dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda dengan peserta 40 orang,8 kali pelatihan dan fasilitasi keamanan lingkungan dengan peserta 280 orang,

4 kali Penyuluhan Keamanan

dan Ketertiban (Trantib) dan evaluasi bidang trantib dengan peserta 180 orang,pembuatan 1000 leaflet, 1000 lembar brosur dan 12 spanduk, 6 kali penyuluhan sosialisasi Satuan

Kewaspadaan

dini

523


masyarakat (satrantiblinmas) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat dengan hasil dengan melaksanakan 13 kali pembinaan pol pp, ban pol dan rakortramtib kecamatan dengan peserta 90 orang, kerjasama dengan polres sebanyak 16 kali dalam rangka kamtibmas, terlaksanya posko tramtib 359 hari, Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dengan melaksanakan 10 kali pengamanan foreder pejabat, 10 kali pengamanan hari besar nasional dan hari besar agama, 30 kali pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan perangkat desa, 9 kali pengamanan unjuk rasa, 10 kali patroli sambang desa,

2 kali fasilitasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009

dengan peserta 1.483 orang. c. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan

Sosialisasi

pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM dengan melaksanakan 4 kali sosialisasi dengan peserta 220 orang, 1 kali Peningkatan peran serta Organisasi Kemasayarakat (orkesmas) dengan peserta 75 orang, Peningkatan melaksanakan

Partisipasi

Perempuan

pemberdayaan

dan

dalam

Politik

pendampingan

wanita

dengan di

2

kecamatan dengan peserta 200 orang, 2 kali Forum Komunikasi antar Partai (FKAP)dengan peserta 34 partai, Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol dengan melaksanakan seleksi terhadap 9 parpol yang mengajukan bantuan, 4 kali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan peserta 14 orang. d. Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

melalui kegiatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaaan dan pemantapan ideologi Negara bagi aparat dan tokoh masyarakat sebanyak 2 kali dengan peserta 100 orang, Forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 2 kali dengan peserta 70 orang, Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan Forum Komunikasi Wasbang bagi generasi muda antar etnis dan suku sebanyak 3 kali dengan peserta 120 orang, Deteksi dini dan cegah dini intelejen wilayah rawan konflik sara dan unjuk rasa 10

524


(sepuluh) kali di 17 kecamatan, 2 kali monitoring dan update data terhadap bekas anggota Organisasi Terlarang di 17 Kecamatan, Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan peserta 21 orang, Kegiatan Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non Goverment Organization

/ Lembaga Swadaya Masyarakat dan

Lembaga Asing dengan melaksanakan 21 kali pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan dan 2 kali Pemantauan dan pendataan

lembaga

asing,

5

kali

Forum

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat, 1 kali Peningkatan Kapasitas Linmas tingkat kabupaten dengan peserta 110 orang, 1 kali peningkatan Linmas tingkat kecamatan dengan peserta 935 orang. e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK

melalui kegiatan

dengan hasil tersedianya

pakaian kerja PBK 22 buah, peralatan kerja baju tahan api 1 buah, 1 buah breathing aparatus,

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja

dengan hasil perawatan 3 buah mobil pemadam kebakaran, perawatan 2 buah mobil tangki air serta perawatan 31 buah tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR). f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bintek dan Seminar Korsik Pemda Sleman dengan hasil terlaksananya 28 kali kegiatan korsik dan 12 kali latihan korsik g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan

melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan

Kerja SKPD dengan 1 dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2010, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan hasil 12 laporan bulanan 1 laporan tahunan 1 RKT dan LAKIP, 30 kali monitoring dan evaluasi kegiatan dinas tahun 2009, Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran dengan hasil 3 RKA dan DPA SKPD, 12 kali penyusunan laporan keuangan, 1 dokumen penyususnsn rekapitulasi anggaran selama 5 tahun, 1 kali penyusunan LPJ keuangan.

525


h. Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan

Pengelolaan Izin HO dengan menerbitkan 2.150 ijin HO, penerimaan daerah

dari

ijin

gangguan

sebanyak

Rp.846.885.000,-,

Pengendalian Izin Gangguan dengan hasil 10 kali penyelesaian permasalahan perijinan terhadap 10 jumlah kasus, 10 kegiatan pengawasan dan pengendalian ijin gangguan. i.

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

dengan

kegiatan Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan coaching clinic PPNS sebanyak 4 kali dengan peserta 200 orang, pemberdayaan gugus tugas PPNS 9 kali dengan peserta 40 orang, pengiriman 2 orang peserta bintek PPNS, 7 kali pendalaman penegakan perda yang bersangsi dengan peserta 280 orang, 16 kali pendataan/inventarisasi pelanggaran perda, 7 kali sosialisasi perda bersangsi. j.

Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM dengan kegiatan Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda dengan melakukan 25 kali penyidikan PPNS pelanggaran Perda (Wasdal), operasi yustisi dengan hasil 15 sidang dipengadilan, 4 sidang ditempat dan 2 penyidikan acara biasa, 5 kali pembinaan pelanggaran perda terhadap 125 pelanggar perda, tindaklanjut putusan sidang pengadilan sebanyak 10 kali, kegiatan Operasi Penertiban dengan penertiban PKL sebanyak 60 kali, Evakuasi

PKL 15

kali,Pendataan PKL 20 kali, operasi spanduk dan reklame liar 15 kali, operasi pekat 11 kali, operasi gepeng, Anjal, dan Orgil 8 kali. Kendala atau hambatan dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk tahun 2008 antara lain yaitu: a. Denda yang diputuskan hakim bagi pelanggar Perda (contoh Perda IPPT, Perda Miras dan Perda Ijin Gangguan) sangat ringan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan tidak ada efek jera kepada pelaku pelanggar Perda. b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegak Perda (PPNS), solusinya dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

526


kecamatan, sehingga kecamatan bisa membantu fungsi pemerintahan daerah khususnya penegakan Peraturan Perundang – undangan. 5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Dalam

pelaksanaan

berkoordinasi

ketentraman

dan

ketertiban

umum

selalu

dan melibatkan instansi terkait dalam penanganannya,

sehingga penanganan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: PPNS, Kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan aparat instansi terkait. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp6.445.344.325,00 Dalam pelaksanaannya

anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp5.589.938.588,00 atau sebesar 86,73%

527

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents