BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN MAMASA

Jl. Poros Polewali-Mamasa Kompleks Perumahan Dinas Pemkab Mamasa (Dengen) Desa Osango Mamasa Tlp/Fax (0428) 2841020

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Profil Sanitasi di Kabupaten Mamasa yang akan dibahas secara lebih detail dalam bab ini adalah menyangkut mengenai sub sektor air limbah, persampahan, drainase serta perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi riil pengelolaansanitasi (air limbah, persampahan, drainase) maupun komponen lain yang terkait sanitasi serta berbagai permasalahan mendesak dan menjadi prioritas yang dihadapi Kabupaten Mamasa. Berikut adalah gambaran kondisi sanitasi secara riil serta permasalahan prioritas bidang sanitasi pada masing-masing sub sektor, sebagai berikut : 3.1.

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN PROMOSI HIGIENE

Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat dalam lingkungannya, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pada umumnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan masih cukup rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya baik oleh pemerintah daerah, LSM, swasta maupun oleh masyarakat itu sendiri berupa program dan kegiatan yang sesuai dan tepat sasaran. Peningkatan kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat akan menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada prinsipnya perilaku hidup bersih dan sehat bergantung pada diri masing-masing individu dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk itu diperlukan penyadaran diri untuk melaksanakan PHBS demi menjamin kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Untuk melihat kondisi PHBS dan promosi hygiene dalam suatu kelompok masyarakat, perlu dilihat dari beberapa tatanan yaitu : (1) tatanan rumah tangga; (2) tatanan sekolah; (3) tatanan tempat kerja; (4) tatanan tempat umum; (5) tatanan fasilitas kesehatan. Dalam penyusunan buku putih sanitasi, kajian untuk masyarakat ber-PHBS berfokus pada tatanan rumah tangga dan sekolah dimana kedua tatanan ini dianggap sudah mewakili pola PHBS dalam masyarakat. Apabila rumahrumah tangga dapat melakukan PHBS secara baik maka PHBS di lingkungan sekitar pun akan baik pula bahkan akan berpengaruh pada lingkungan yang lebih luas. Sementara pada tatanan sekolah penting untuk mengajarkan PHBS bagi peserta didik sehingga mereka memahami dan melaksanakan PHBS untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai upaya untuk malaksanakan PHBS di BAB III.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

1



lingkungan keluarga dan masyarakat perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan serta pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat memalui program promosi kesehatan (promosi hygiene).

3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Rumah merupakan tempat bagi segenap anggota keluarga untuk berkumpul dan beristirahat. Rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan diantaranya seperti mempunyai ventilasi yang baik, jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah serta air limbah yang baik. Apalagi bila ditunjang oleh perilaku segenap anggota keluarga yang mampu melaksanakan PHBS dengan baik. Manfaat rumah tangga dan masyarakat ber-PHBS antara lain : (i) Seluruh anggota keluarga dan masyarakat menjadi sehat; (ii) anak akan tumbuh cerdas dalam lingkungan yang sehat; (iii) masyarakat akan PHBS mampu mewujudkan lingkungan yang sehat; (iv) mampu mencegah dan menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan; (v) biaya untuk kesehatan (penyakit) dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Kegiatan komunikasi/promosi hygiene yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini berdasarkan hasil survey media habit adalah ……(tahun2012). Perilaku higiene dan sanitasi berdasarkan hasil study EHRA yang mengacu pada 5 (lima) pilar STBM yaitu CPTS, BABS, Pengelolaan Air Minum, Pengelolaan Sampah dan SPAL.

a. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan. Dari aspek kesehatan masyarakat, khususnya pola penyebaran penyakit menular cukup banyak penyakit yang dapat dicegah melalui kebiasaan atau perilaku higienes dengan cuci tangan pakai sabun seperti diare, thypus, cacing, penyakit kulit dan berbagai macam flu. Perilaku cuci tangan pakai sabun ternyata bukan merupakan perilaku yang biasa dilakukan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya, padahal mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit yang dapat menyebabkan ratusan ribu anak meninggal setiap tahunnya namun tidak membutuhkan biaya yang mahal jika dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Perilaku cuci tangan yang benar yaitu pakai sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir akan dapat menurunkan kejadian diare sampai 45%. Mencuci tangan pakai sabun harus dilakukan pada saat-saat waktu kritis yaitu sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar dan setelah memegang unggas/hewan, dan pada saat-saat yang lain seperti sebelum menyusui bayi, setelah batuk/bersin dan membersihkan hidung, setelah membersihkan sampah dan setelah bermain di tanah atau BAB III.


2



lantai (terutama bagi anak-anak). Berdasarkan hasil kajian EHRA, sekitar 98,6% penduduk/rumah tangga di Kabupaten Mamasa memiliki sabun dirumahnya yang digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga seperti mandi, memandikan anak, menceboki pantat anak, mencuci tangan sendiri, mencuci tangan anak, mencuci pakaian, mencuci peralatan dan lain-lain. Penggunaan sabun untuk beberapa aktivitas tertentu memiliki persentase yang lebih tinggi seperti mandi (98,6%), mencuci pakaian (95,1%), mencuci peralatan (96,5%), mencuci tangan sendiri (83,6%) dan memandikan anak (71,1%), sementara pemakaian sabun untuk keperluan mencuci tangan anak sekitar 70,5% dan menceboki pantat anak hanya sekitar 41,4%. Kebiasaan menggunakan sabun dalam rumah tangga masih relatif baik (62,12%), meskipun dalam perilaku sehari-hari kebiasaan cuci tangan pakai sabun terutama pada saat sebelum ke toilet masih rendah yaitu sekitar 8,9% penduduk. Tempat yang paling sering digunakan untuk mencuci tangan adalah di tempat mencuci piring dimana sekitar 82,5% responden yang melakukannya. Perilaku ini menjadi kebiasaan karena setelah mencuci piring tangan menjadi kotor sehingga perlu dibersihkan, namun juga disebabkan sabun senantiasa tersedia di tempat cuci piring, Dalam hal kebiasaan mencuci tangan pakai sabun di lima waktu penting dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 3.1 Diagram dan Grafik CTPS di Lima Waktu Penting 100.0 50.0 1

.0

10.7 68.8 80.6

89.3

31.2 19.4 1

2

3

34.1 65.9

Ya Tidak

4

Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012

Dari gambar diatas terlihat bahwa rata-rata kebiasaan mencuci tangan pakai sabun di lima waktu penting dilakukan oleh 49,6,4% penduduk di Kabupaten Mamasa, selebihnya 50,4 tidak mempunyai kebiasaan tersebut. Jika dilhat berdasarkan kluster desa terlihat bahwa pada daerah kluster 1 (satu) terdapat 68,8% penduduk yang melakukan CTPS di lima waktu penting dan 31,2% tidak melakukan, kluster 2 sebanyak 80,6% dan 19,4%, kluster 3 sebanyak 10,7% dan 89,3% serta kluster 4 sebanyak 34,1% dan 65,9%. BAB III.


3



b. Perilaku Buang Air Besar (Stop BABS) Perilaku buang air besar yang benar adalah ketika anggota keluarga dalam suatu rumah tangga ataupun anggota masyarakat tidak buang air besar disembarang tempat. Dengan demikian adalah merupakan suatu keharusan bahwa setiap rumah tangga atau kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu mempunyai jamban yang sehat baik itu berupa jamban pribadi maupun jamban umum. Ini menjadi salah satu indikator untuk menilai baik perilaku buang air besar di masyarakat. Stop BABS bermanfaat menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau; tidak mencemari sumber air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainnya seperti mandi, cuci, dll; dan tidak mengundang serangga dan binatang yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah berbagai penyakit menular. Oleh karenanya peran masyarakat sangat penting untuk memajukan dan mening katkan derajat kesehatan melalui promosi perilaku stop buang air besar sembarangan dengan senantiasa memberikan penyuluhan pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat maupun mengadakan kegiatan pemicuan dan pendampingan bagi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Hasil kajian EHRA menunjukkan bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di Kabupaten Mamasa sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi sekitar 76,4% menggunakan MCK/WC umum sebanyak 8,4%. Perilaku BAB ke sungai secara langsung hanya berkisar 3,6% ke selokan/parit/got (6,82%) namun ke lubang galian cukup tinggi yaitu sekitar 36,3%. Perilaku BAB yang buruk kebanyakan terjadi pada masyarakat perdesaan terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan masyarakat petani. Dalam hal pembuangan air kotor/limbah tinja manusia, hasil EHRA menunjukkan bahwa 46% penduduk memiliki kloset jongkok leher angsa, 49,6% tidak punya kloset selebihnya kloset cemplung sebanyak 2,7%. Tempat penyaluran buangan akhir tinja yang ada antara lain tangki septik 39,0%, cubluk 38,4%, dibuang langsung ke sungai 10,9% dan sebagian kecil ke saluran drainase, kolam/sawah dan kebun. Persentase praktek BABS dapat dilihat pada gambar berikut :

BAB III.


4



Gambar 3.2 Grafik Persentase Penduduk Yang Melakukan BABS

120.0 100.0 80.0 60.0

90.2

100.0

92.3

76.2

89.0 Ya, BABS

40.0

Tidak

20.0 .0

9.8

.0 Cluster 1

Cluster 2

7.7 Cluster 3

23.8 Cluster 4

11.0 Total

Persentase


Dari grafik diatas, terlihat jelas bahwa persentase penduduk yang melakukan BABS pada daerah dengan kluster 1 sebanyak 100%, kluster 2 persentase BABS 90,2% dan tidak BABS 9,8%, kluster 3 BABS 92,3% dan tidak 7,7% dan kluster 4 BABS 76,2% dan tidak 23,8%. Tingginya persentase BABS di Kabupaten Mamasa disebabkan oleh tangki septik yang dimiliki dan dibangun oleh penduduk merupakan tanki septik yang tidak kedap air, sehingga air tinja senantiasa merembes ke dalam tanah dan dapat mencemari air tanah sehingga tidak perlu dikosongkan atau disedot secara berkala. Masyarakat belum ada yang membangun tangki septik dengan sistem tangki suspek aman selain karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya stop BABS juga disebabkan pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja baik itu layanan angkutan sedot tinja maupun saluran dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Untuk pembuangan tinja anak, sebagian besar penduduk membuangnya ke jamban/wc (44,7%) dan sebagian kecil dibuang ke sungai, tempat sampah, kebun maupun sawah.

BAB III.


5



c. Perilaku Menggunakan Air Bersih (Pengelolaan Air Bersih) Air merupakan kebutuhan vital masyarakat yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, mandi, cuci dan keperluan lainnya, benda sosial yang melimpah ruah ditemukan di berbagai tempat seperti di laut, sungai, danau dll. Namun air yang bersih dan sehat merupakan benda ekonomi yang semakin susah diperoleh masyarakat. Air bersih dan air minum harus memenuhi syarat kesehatan baik syarat fisik, biologi maupun kimiawi. Secara fisik air harus memenuhi syarat; tidak berwarna, bening/jernih; tidak keruh, bebas dari lumpur, sampah, busa, dll; tidak berasa (tidak asin, tidak asam, tidak payau); tidak berbau (tidak bau amis, anyir, busuk dan tidak bau belerang), dll. Berbagai sumber air bersih harus dilindungi dan dijaga dari berbagai bahan pencemar, baik cemaran fisik, biologi maupun kimiawi, misalnya sumber mata air, sumur gali, sumur pompa, kran-kran umum. Meskipun air terlihat bersih namun air tersebut belum tentu bebas dari kuman penyakit, untuk itu air harus direbus dulu sampai mendidih, karena kuman akan mati pada suhu 100 derajat celcius pada saat air mendidih. Pelayanan air bersih dari PDAM hanya terbatas pada beberapa ibukota kecamatan yaitu Kecamatan Mamasa sebagai ibukota Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Mambi. Sebagian besar daerah perdesaan belum terlayani oleh air bersih, khususnya PDAM. Kondisi layanan air bersih oleh PDAM masih jauh dari yang diharapkan termasuk di Kecamatan Mamasa terutama dalam hal jaringan distribusi yang belum menjangkau seluruh wilayah serta jaringan pipa yang terkadang mengalami kebocoran akibat kurangnya pemeliharaan, debit air yang berkurang apabila musim kemarau tiba, dan sebagainya. Penduduk yang belum terlayani oleh PDAM, mengunakan air langsung dari sumber mata air dari pegunungan yang digunakan sehari-hari terutama untuk kebutuhan air minum, masak dan mandi, ada juga yang menggunakan sumur gali dan sebagian lainnya menggunakan air sungai. Penggunaan air oleh masyarakat/penduduk di Kabupaten Mamasa untuk berbagai keperluan rumah tangga terutama untuk keperluan minum, masak, gosok gigi, cuci piring dan cuci pakaian, sebagian besar bersumber air hujan yaitu sekitar 30,16% dimana untuk keperluan masak 29.6%, minum 29.3%, gogok gigi 30.3%, cuci piring 30.7% dan cuci pakaian 30.9%, penggunaan air ledeng PDAM yaitu 28,21%, air hidran umum PDAM 19,49%, air kran umum (PDAM Proyek) 17,44%, sumber air dari mata air terlindungi sebanyak 17,17% dan air dari sumur gali terlindung 5,54%, dari mata air tak terlindungi 24,19%, air sungai (20,05%), air danau (cekdam) 19,21%, air sumur gali tak terlindungi 9,50%, air sumur pompa tangan 5,11%, air isi ulang 4,24%, air botol kemasan 0,33%, dan dari sumber lainnya sebanyak 7,25%. Rendahnya perilaku menggunakan air bersih untuk berbagai aktivitas sehari-hari bukan saja disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penyediaan layanan air bersih oleh PDAM maupun proyek PDAM yang ada di BAB III.


6



kecamatan tetapi juga diakibatkan rendahnya kesadaran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola, melindungi dan melestarikan sumber mata air yang tersedia agar dapat menjadi sumber air bersih yang layak digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Hal ini terlihat dari hasil study EHRA dimana sekitar 42,3% masyarakat senantiasa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama beberapa hari dan hanya 31,6% masyarakat yang tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Demikian juga dengan kepuasan terhadap kualitas air bersih yang digunakan dimana 49,0% yang puas dan 51,0% yang tidak puas dengan kualitas air yang digunakan saat ini. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan air bersih dalam aktivitas rumah tangga maupun pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air bersi/air minum dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air)

100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 .0

76.0 94.8

89.0

75.5

81.9 Tidak tercemar Ya, tercemar

24.0 5.2

11.0

24.5

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

18.1 Total

Persentase

Sumber : Hasil Kajian EHRA

Hasil kajian dalam Study EHRA menunjukkan perilakudalam penanganan dan pengelolaan air minum untuk berbagai aktivitas rumah tangga di Kabupaten Mamasa tergolong cukup bagus meskipun dengan cara yang masih sederhana. Terlihat bahwa pada setiap kluster penanganan/pengolahan air sebelum digunakan untuk BAB III.


7



minum maupun masak sudah dilakukan penduduk diatas 50%. Pada kluster satu 94,8% penduduk mengolah air sebelum di minum maupun dimasak dan hanya 5,2% yang tidak melakukan. Kluster dua ada 76,0% yang mengolah dan 24,0% yang tidak, kluster tiga 89,0% dan 11,0% dan kluster empat 75,5% dan 24,5%. Dengan demikian rata-rata penduduk yang mengolah air sebelum di minum 81,9% dan yang tidak mengolah sebanyak 18,1%. Penanganan tersebut 97,6% dilakukan dengan cara direbus dan 2,2,% dilakukan dengan cara menambahkan kaporit. Sebanyak (54,8%) ibu rumah tangga menyimpan air yang sudah diolah tersebut dalam teko, 31,6% menyimpannya dalam termos dan 9,1% menyimpan dalam panci tertutup. Untuk mengambil air untuk minum, masak, cuci piring & gelas dan gosok gigi dari tempat penyimpanan air 93,4% ibu menggunakan gayung, 4,8% menggunakan gelas dan yang lainnya tidak jelas.

d. Perilaku Pengelolaan Sampah Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil kajian EHRA pada tahun 2012, belum menggambarkan suatu perilaku yang cukup baik sesuai dengan yang seharusnya. Hasil survey menunjukkan bahwa 67,4% responden menyatakan bahwa banyak sampah yang berserakan atau bertumpuk di sekitar lingkungan rumah tangga (RT/RW), banyak lalat di sekitar tumpukan sampah, banyak nyamuk, banyak tikus berkeliaran, bau busuk di sekitar tempat sampah dan juga menyumbat saluran drainase. Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga maupun lingkungan setempat masih menunjukkan perilaku yang belum baik, 51,3% responden menyatakan membuang sampah ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, 27,5% membakar sampah, 3,1 % membuang ke sungai dan hanya 12,2 % yang mengumpulkan sampah dan dibuang ke TPS. Sampah tersebut diangkut oleh armada pengangkut sampah ke TPA dan masyarakat membayar retribusi sampah sebesar Rp. 5000 kepada petugas retribusi sampah. Meskipun demikian, hasil kajian EHRA menunjukkan bahwa pengolahan sampah sudah mulai dilakukan di tiap-tiap rumah tangga dengan cara memilah sampah basah dengan kering, baik yang berupa sampah besi, plastik dan kaca. Selain itu sebagian kecil masyarakat juga sudah melakukan pengolahan sampah basah dengan cara pengomposan yang digunakan untuk keperluan sendiri.

BAB III.


8



Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

100.0

7.4

20.7

90.0 80.0

44.2

30.7

64.0

70.0 60.0 50.0

92.6

79.3

40.0 30.0

55.8

Ya, diolah 69.3

Tidak diolah

36.0

20.0 10.0 .0 Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Total

Persentase Sumber : Hasil Kajian EHRA

Dari grafik diatas, terlihat bahwa persentase penduduk yang melakukan pengolahan sampah setempat ada pada daerah kluster 3 sebanyak 64% dan kluster 1 sebanyak 44,2%. Secara keseluruhan, rata-rata pengelolaan sampah setempat dilakukan 30,7% masyarakat/penduduk dan sebanyak 69,3% belum melakukan pengolelolaan sampah setempat. e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Berdasarkan hasil kajian EHRA, 39% responden membuang air limbah rumah tangga yang berupa lumpur tinja disalurkan ke septik tank, 38,4% disalurkan ke cubluk, 10,9% disalurkan ke sungai. Untuk air bekas buangan/air limbah selain tinja, yaitu air buangan kamar mandi, air bekas cuci pakaian, wastafel dan dapur rata-rata penduduk membuang langsung ke sungai baik melalui pipa saluran pembuangan maupun melalui saluran terbuka, jalan dan halaman serta sebagian kecil menggunakan lubang galian. Dari survey EHRA diketahui bahwa tingkat pencemaran sungai yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah non tinja cukup tinggi, berdasarkan hasil survey rata-rata 43,01% responden membuang limbah rumah tangga BAB III.


9



non tinja langsung ke sungai, 26,75% ke saluran terbuka, 11,30 % ke jalan dan halaman, 2,64% yang membuang ke pipa saluran pembuangan namun bukan SPAL sanimas. Limbah tinja maupun non tinja langsung dibuang ke sungai maupun ke halaman tanpa diolah terlebih dulu mengakibatkan tingginya konsentrasi zat-zat berbahanya maupun bahan-bahan organik dalam air sungai. Hal ini terutama pada daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan yang berada pada daerah aliran sungai. Gambar 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL 100%

1.3 19.4

90%

40.9

80% 70%

69.6

60% 50% 40%

65.1

98.7

Tidak ada pencemaran SPAL

80.6 59.1

30% 20% 10%

30.4

Ada pencemaran SPAL

34.9

0% Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Total

Persentase

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh SPAL cukup tinggi pada daerah kluster 1 dan kluster 2 mencapai 69,6% dan 65,1%. Kondisi ini disebabkan responden membuang limbah non tinja ke saluran terbuka bukan melalui pipa saluran pembuangan karen memang pipa saluran tersebut tidak tersedia. Pada kluster tiga dan empat terjadi pencemaran SPAL karena sarana yang ada hanya merupakan saluran pembuangan yang tidak dilengkapi dengan sarana pengelolaan air limbah. Sehingga limbah buangan tersbut pada akhirnya mengalir juga ke sungai. Ini menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air sungai yang ada di Kabupaten Mamasa.

BAB III.


10



3.1.2 Tatanan Sekolah Pendidikan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak-anak sejak usia dini (usia sekolah) mutlak diperlukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS. Dengan memberikan pengajaran dan mengenalkan anak didik akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi. dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PHBS. Kondisi PHBS pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas sanitasi dan bagaimana kondisi fasilitas tersebut, baik itu toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, sarana pengelolaan air limbah maupun pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Mamasa sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah seperti toilet, tempat cuci tangan dan tempat sampah. Namun sebagian besar belum layak dan belum memenuhi syarat kesehatan sehingga masih perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana sanitasi serta rendahnya kesadaran untuk melaksanakan PHBS di lingkungan sekolah mengakibatkan kurangnya perhatian untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi yang ada di sekolah. Kondisi PHBS pada sekolah-sekolah di Kabupaten Mamasa tercermin dari ketersediaaan sarana dan fasilitas sanitasi, yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

BAB III.


11



Tabel. 3.1 Kondisi Fasilitas Sanitasi di Sekolah (SD/MI) (Sumber air, Toilet, SPAL dan Tempat Cuci Tangan)

Nama Sekolah

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih

Jumlah Siswa PDAM

1

Jumlah Toilet/WC Guru

SPT

Jumlah Toilet/WC Murid

SGL

L

P

L

P

S

K

T

S

K

T

S

K

T

L

P

L

P

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tempat Pembuangan Air Kotor

Fasilitas Cuci tangan

Siapa Yang Membersihkan Toilet

Persediaan Sabun

Dari Toilet

Dari Talang

Dari Kamar Mandi

Dari Air Hujan

Y

T

Y

T

L

P

L

P

L

P

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Siswa

Guru

Pesuruh

KECAMATAN SUMARORONG 1

SDN 001 Sumarorong

100

73

√

1

1

-

-

√

√

√

√

√

2

SDN 002 Tabone

99

79

√

2

1

2

-

√

√

√

√

√

3

SDN 003 Sibanawa

60

58

√

1

1

-

-

√

√

√

√

4

SDN 004 Batanguru

42

46

√

1

-

-

-

√

√

√

√

5

SDN 005 Sumarorong

93

72

√

1

1

1

-

√

√

√

√

6

SDN 006 Tabone

126

151

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

7

SDN 008 Bussu

14

23

√

1

-

-

-

√

√

√

√

8

SDN 009 Ratte

41

47

√

1

-

√

√

√

√

9

SDN 010 Kabaniran

47

50

√

-

-

-

-

√

√

√

√

10 SDN 011 Salulombe

26

35

√

1

-

-

-

√

√

√

√

11 SDN 012 Ratteliwa

34

66

√

1

-

-

-

√

√

√

√

12 SDN 013 Sapan

51

121

√

-

-

-

-

√

√

√

√

13 SDN 014 Salubassi

36

63

1

-

-

-

√

√

√

√

14 SDK Tello Baru

27

26

15 SDS Satria Rante Kamase

35

28

16 SMPN 001 Sumarorong

228

231


116


45

BAB III.

√ √

√

-

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

115

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

39

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

√


12



19 SMPN Terbuka Sumarorong

48

60

20 SMPN SATAP Sapan

8

8

21 SMPN Satria Rantekamase

18

13

21 SDN 001 Mamasa

257

248

22 SDN 002 Mamasa

229

203

23 SDN 003 Osango

118

107

24 SDN 004 Lombok

69

70

25 SDN 005 Rantebuda

78

90

26 SDN 006 Rambusaratu

126

133

27 SDN 007 Taupe

91

95

28 SDN 008 Buntubuda

102

70

29 SDN 009 Lombok

61

34

30 SDN 010 Pakassasan

113

105

31 SDN 011 Tatoa’

172

151

32 SDN 012 Barra-barra

46

50

33 SDN 013 Pena’

91

81

34 SDN 014 Loko

48

39

35 SDN 015 Pebassian

33

36

36 SDN 016 Rantepongko

54

34

37 SDK 017 Ne’ke

25

26

38 SDS Nusa Bangsa

21

20

39 SDK Rantedama

11

18

40 SMPN 001 Mamasa

394

447

41 SMPN 002 Mamasa

86

88

42 SMPN 003 Mamasa

47

57

43 SMPN 004 Mamasa

37

27

√

1

1

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

KECAMATAN MAMASA

BAB III.

√ √ √

√ √

√ √


√

13



44 SMPN 005 Mamasa

59

67

45 SMPS Ilmiah Bangsa

24

28

46 SMPN Frater Mamasa

92

124

47 SDN 001 Center Mambi

113

101

48 SDN 002 Saludurian

40

43

49 SDN 003 Maerang

55

48

√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

KECAMATAN MAMBI

50 SDN 004 Salumaka

64

61

51 SDN 005 Mambi

120

103

52 SDN 006 Rantebulahan

41

29

53 SDN 007 Salubulung

53

54 SDN 008 Loka

-

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

41

√

1

-

-

-

√

√

√

√

56

48

√

-

-

-

-

√

√

√

√

55 SDN 009 Salubanua

33

43

√

-

-

-

-

√

√

√

√

56 SDN 010 Saluang

40

31

√

1

-

-

-

√

√

√

√

57 SDN 011 Mambi

17

13

1

-

-

-

√

√

√

√

58 SDN 012 Bulo

34

36

√

-

-

-

-

√

√

√

√

59 SDN 013 Loka

33

35

√

1

-

-

-

√

√

√

√

60 SDN 014 Saluang

37

35

-

-

-

-

√

√

√

√

61 SDN 015 Bujung Manurung

31

30

√

-

-

-

-

√

√

√

√

62 SDN 016 Salubua

32

38

√

1

-

-

-

√

√

√

√

63 SDN 017 Kampung Baru

35

36

-

-

-

-

√

√

√

√

64 SDN 011 Mambi

17

14

1

-

-

-

√

√

√

√

65 SDS Katiluan

32

12

-

-

-

-

√

√

√

√

66 SDS Indobanua

33

35

67 SMPN 001 Mambi

175

172

68 SMPN 002 SATAP Mambi

0

0

69 SMPN Saludurian

30

37

BAB III.

√ √

√

√

√ √ √ √

√


√

1

-

-

-

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

-

-

-

√

√

√

√

14



70 SMPS Talipukki

48

49

√

1

-

-

-

√

√

√

√

71 SMPN SATAP Salubanua

7

8

√

1

-

-

-

√

√

√

√

72 SMPN 001 Salubulung

15

10

√

1

-

-

-

√

√

√

√

Keterangan : L = Laki-laki; P = Perempuan S = Selalu Bersedia; K = Kadang-Kadang; T = Tidak ada persediaan air Y = ya; T= tidak SPT = Sumur pompa tangan; SGL = Sumur gali

BAB III.


15



Tabel. 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (SD/MI) (Pengelolaan Sampah dan Higiene dan Sanitasi)

Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Nama Sekolah

Apakah ada dan untuk air bersih/sanitasi/pend. Higiene

Ya, saat pertemuan/penyuluhan tertentu

Ya, saat mata pelajaran PenJas di Kelas

Tidak Pernah

Ya

Tidak

2

3

4

5

1

Cara Pengelolaan Sampah

Dikumpulkan

Dipisahkan

Dibuat Kompos

6

7

8

9

Kapan Tanki Septik Dikosongkan

Kondisi Higiene Sekolah

Rencana Perbaikan Sanitasi Sekolah

10

11

12

I

KECAMATAN SUMARORONG

1

SDN 001 Sumarorong

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

2

SDN 002 Tabone

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

3

SDN 003 Sibanawa

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

4

SDN 004 Batanguru

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

5

SDN 005 Sumarorong

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

6

SDN 006 Tabone

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

7

SDN 008 Bussu

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

8

SDN 009 Ratte

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

9

SDN 010 Kabaniran

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

10

SDN 011 Salulombe

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

11

SDN 012 Ratteliwa

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

12

SDN 013 Sapan

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

13

SDN 014 Salubassi

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

14

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

15

SDK Tello Baru SDS Satria Rante Kamase

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

16

SMPN 001 Sumarorong

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

BAB III.

√


√

√

16



17

SMPN 002 Sumarorong

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

18

SMPN 003 Sumarorong SMPN Terbuka Sumarorong

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

19 20 21

SMPN SATAP Sapan SMPN Satria Rantekamase

II

KECAMATAN MAMASA

1

SDN 001 Mamasa

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

2

SDN 002 Mamasa

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

3

SDN 003 Osango

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

4

SDN 004 Lombok

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

5

SDN 005 Rantebuda

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

6

SDN 006 Rambusaratu

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

7

SDN 007 Taupe

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

8

SDN 008 Buntubuda

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

9

SDN 009 Lombok

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

10

SDN 010 Pakassasan

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

11

SDN 011 Tatoa’

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

12

SDN 012 Barra-barra

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

13

SDN 013 Pena’

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

14

SDN 014 Loko

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

15

SDN 015 Pebassian

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

16

SDN 016 Rantepongko

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

17

SDK 017 Ne’ke

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

18

SDS Nusa Bangsa

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

19

SDK Rantedama

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

20

SMPN 001 Mamasa

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

BAB III.

√

√


√

√

17



21

SMPN 002 Mamasa

√

√

√

√

22

SMPN 003 Mamasa

√

√

√

23

SMPN 004 Mamasa

√

√

24

SMPN 005 Mamasa

√

25

SMPS Ilmiah Bangsa

26

SMPN Frater Mamasa

III

KECAMATAN MAMBI

1 2 3

Tdk Pernah

Baik

√

Tdk Pernah

Baik

√

√

Tdk Pernah

Baik

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

SDN 001 Center Mambi

√

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

SDN 002 Saludurian

√

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

SDN 003 Maerang

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

4

SDN 004 Salumaka

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

5

SDN 005 Mambi

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

6

SDN 006 Rantebulahan

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

7

SDN 007 Salubulung

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

8

SDN 008 Loka

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

√

√

9

SDN 009 Salubanua

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

10

SDN 010 Saluang

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

11

SDN 011 Mambi

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

12

SDN 012 Bulo

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

13

SDN 013 Loka

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

14

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

15

SDN 014 Saluang SDN 015 Bujung Manurung

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

16

SDN 016 Salubua

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

17

SDN 017 Kampung Baru

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

18

SDN 011 Mambi

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

19

SDS Katiluan

√

√

√

Tdk Pernah

Buruk

20

SDS Indobanua

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

BAB III.

√

√


18



21 22

SMPN 001 Mambi SMPN 002 SATAP Mambi

23

SMPN Saludurian

24

SMPS Talipukki SMPN SATAP Salubanua

25 26

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

√

√

√

√

Tdk Pernah

Baik

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

√

√

Tdk Pernah

Cukup

√

√

Tdk Pernah

Cukup

SMPN 001 Salubulung √ Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Mamasa, 2010/2011

BAB III.


19



3.2.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari hasil proses seluruh usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, berupa tinja (kotoran manusia), air seni, limbah kamar mandi dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Dalam konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Limbah merupakan buangan/bekas yang berbentuk cair, gas dan padat yang didalamnya terkandung bahan kimia berbahaya sukar untuk dihilangkan dan dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dsb, dapat mencemari sumber air minum baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah, dan sebagainya. Air limbah tersebut harus dikelola agar tidak mencemari dan membahayakan kesehatan lingkungan. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa saat ini belum menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari WC (black water) pada umumnya masih bersifat konvensional menggunakan sistem pengolahan yang bersifat individual maupun komunal yaitu menggunakan septictank atau sumur rembesan atau sumur kotoran. Septik tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat yang sekaligus berfungsi sebagai bak resapan serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Di samping itu ada WC yang dipakai secara komunal dimana satu WC dapat digunakan oleh beberapa rumah tangga secara bergantian. Ada juga bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Mamasa dalam membuang limbah cair rumah tangga, antara lain membuang air limbah rumah tangga ke got/parit/drainase dekat rumah masing-masing dengan atau tanpa melalui pipa pembuangan, membuang air limbah langsung ke sungai dengan atau tanpa pipa pembuangan atau menampung air limbah rumah tangga ke dalam lubang yang dibuat dekat kamar mandi. Permasalahan utama pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya sarana pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan. Septik tank yang dimiliki oleh penduduk adalah septic tank dengan model cubluk karena memiliki bidang resapan kedalam tanah. Yang berpotensi mencemari air tanah. 2. Masih banyak masyarakat yang membuang tinja dari kamar mandi (WC) langsung di sungai atau menjadikan sungai, sawah, kebun maupun saluran air sebagai WC. 3. Belum adanya Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang dibangun loleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, maupun truk penganghkut tinja. 4. Belum adanya bangunan pengelolaan lumpur tinja (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT) sehingga BAB III.


20



limbah dari WC hanya dibuang ke septictank/cubluk. 5. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak buang air besar di sembarang tempat, sehingga perlu terus menerus dilakukan kegiatan pemicuan kepada masyarakat akan arti penting sarana sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan. 6. Belum dilakukannya pengolahan air limbah baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

3.2.1.

Kelembagaan

Penanganan limbah domestik/rumah tangga di Kabupaten Mamasa di bawah kewenangan institusi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas PU & Perumahan dengan mekanisme kerja yang sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD, mencakup berbagai kegiatan pembangunan, pengelolaan, monitoring dan sosialisasi/pemicuan, maupun sistem regulasinya. Namun sampai saat ini belum ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan air limbah domestik, kecuali kegiatan-kegiatan pemicuan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Demikian pula dengan peraturan daerah/regulasi ataupun kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik yang dapat dijadikan pedoman maupun acuan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga belum ada. Hal ini dapat dilihat dari : 1. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik untuk lingkungan pemukiman rumah tangga/individu; 2. Belum efektifnya upaya pembinaan dan sosialisasi untuk meningkakan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Mamasa terhadap Perda IMB yang saat ini masih merupakan satu-satunya instrument kebijakan pemerintah Kabupaten Mamasa yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun pengendalian penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik setempat. Struktur organisasi dari unit SKPD pengelola air limbah di Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

BAB III.


21



Gambar 3.6 Diagram Pengelolaan Persampahan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ANALISIS DAN PENGAWASAN

BIDANG PELESTARIAN DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PELESTARIAN SDA DAN LABORATORIUM

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN INFORMASI LINGKUNGAN

BIDANG KEBERSIHAN

SUB BIDANG PENATAAN DAN KEINDAHAN TAMAN

SUB BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB. BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

SUB BIDANG PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

SUB BIDANG SARANA DAN PEMELIHARAAN ALAT

UPTB

BAB III.


22



Berdasarkan diagram diatas unit pengelola air limbah domestik di Kabupaten Mamasa adalah berbentuk subbidang yaitu Sub Bidang Pelestarian SDA & Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berbentuk sub-seksi yaitu sub seksi Perumahan dan Permukiman. Namun sampai saat ini pengelolaan air limbah domestik belum ditangani secara baik, masih terbatas pada penanganan limbah domestik sistem on-site yang dilaksanakan oleh pemerintah dan belum melibatkan pihak swasta maupun BUMN yang ada. Deskrispi lengkap mengenai kebijakan maupun kelembagaan yang berwenang dalam penanganan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa termuat pada tabel berikut :

BAB III.


23



Tabel 3.3 Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mamasa PEMANGKU KEPENTINGAN No.

FUNGSI

1

2

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

3

4

5

x x x

x x x √

PERENCANAAN •

Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

√

•

Menyusun rencana program air limbah dalam rangka pencapaian target

√

•

Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

PENGADAAN SARANA •

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

•

Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (Tangki Septik)

√

•

Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)

√

•

Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

•

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

x x x x x

√

x x x

PENGELOLAAN •

Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

x

x

•

Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

√

•

Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

x x

•

Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air imbah domestik

√

x

x

•

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√

x

x

x

PENGATURAN DAN PEMBINAAN •

Mengatur prosedur penyediaan layana air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

x

x

•

Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√

x

x

BAB III.


24



•

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

√

x

x

MONITORING DAN EVALUASI •

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

√

x

X

•

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

√

x

X

•

Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

√

x

X

√

x

X

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber : Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah & Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Keterangan : x = tidak ada, √ = ada

BAB III.


25



Tabel 3.4 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik di Kabupaten Mamasa Ketersediaan No.

Peraturan

1

2

Ketersediaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum efektif Dilaksanakan

Tidak efektif Dilaksanakan

3

4

5

6

7

AIR LIMBAH DOMESTIK •

Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

•

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

•

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

•

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik dihunian rumah

-

√

-

-

-

•

Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik ditempat usaha

-

√

-

-

-

•

Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di kantor

-

√

-

-

-

•

Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

-

√

-

-

-

•

Retribusi penyedotan air limbah domestik

-

√

-

-

-

•

Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan pemukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

-

√

-

-

-

•

Peluang keterlibatan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

BAB III.


26



•

Kewajiban dan sanksi bagi swasta dalam pengelolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

•

Layanan Pemerintah Kabupaten bagi masyarakat yang tidak mampu dalam peneglolaan air limbah domestik

-

√

-

-

-

Sumber : Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Bagian Hukum Setda, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Keterangan : √ = ada, - = tidak ada

BAB III.


27



Peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik belum disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa. Hal ini menggambarkan kondisi pemerintah daerah yang belum banyak memfokuskan pembangunan sanitasi terutama pengelolaan air limbah domestik.

3.2.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan

Sistem sanitasi air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Mamasa masih merupakan sistem pengolahan on-site atau sistem sanitasi setempat, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septictank dan cubuk yang jelas secara konstruksi belum memenuhi persyaratan baik secara desain maupun dari segi kesehatan menurut standar yang ditentukan. Sistem pengolahan on-site ini masih terbatas pada keluarga atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan/ekonomi kelas menengah keatas, sebab keluarga dari kalangan tersebut sudah mampu membuat toilet yang memenuhi syarat dirumah masing-masing, sedangkan masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah biasanya mendapatkan bantuan fasilitas jamban umum dari Pemerintah maupun yang dibuat secara swadaya dan dipakai secara kolektif. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak dijumpai masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah wc langsung dari rumah tangga bahkan memanfaatkan sungai secara langsung sebagai tempat mandi, cuci dan kakus. Apalagi kondisi geografis dan topografi wilayah Kabupaten Mamasa yang berbukitbukit dan dialiri oleh sungai yang cukup deras menyebabkan masyarakat dengan mudahnya membuang dan mengalirkan sampah maupun limbah rumah tangga ke sungai karena cepat hanyut terbawa arus sungai yang deras.Sampai saat ini sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik seperti IPAL dan IPLT belum ada di Kabupaten Mamasa, demikian juga dengan mobil pengangkut tinja. Data dari Dinas Kesehatan mengenai kepemilikan jamban di Kabupaten Mamasa mencapai …………….. Sementara data mengenai tempat penyaluran akhir tinja yang dihasilkan dari study EHRA yang dillakukan dapat dilihat pada gambat berikut :

BAB III.


28



Gambar 3.7 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJA DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2012

.7 .8

7.2 Tangki septik

10.9

Pipa sewer

1.9

39.0

Cubluk/lobang tanah Langsung ke drainase Sungai/danau/pantai Kolam/sawah Kebun/tanah lapang Tidak tahu

38.4 1.0

Sumber : Hasil Kajian EHRA

Hasil kajian EHRA diperoleh data kondisi fasilitas air limbah di tingkat rumah tangga, terutama mengenai tempat pembuangan dan penyaluran akhir air kotor/limbah tinja manusia dan lumpur tinja menunjukkan sekitar 39,0% dibuang ke tangki septik, 38,4% ke cubluk/lobang tanah, 10,9% ke sungai, selebihnya ke drainase, kolam/sawah maupun pipa sewer.

BAB III.


29



Gambar 3.8 Persentase Tangki Septik Suspek yang Aman dan Tidak Aman TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN & TIDAK AMAN DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2012

100%

.0

90%

12.9

80%

26.5 46.1

40.6

70% 60% 50%

100.0

40%

87.1

30%

73.5 53.9

59.4

Suspek aman Tidak aman

20% 10% 0% Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Total

Desa/Kelurahan

Persentase tangki septic suspek tidak aman cukup tinggi untuk kluster (1) satu 100%, kluster (2) dua 87,1%, cluster (3) tiga 53,9% dan cluster (4) empat sebanyak 59,4%. Hal ini berarti bahwa tangki septik yang dimiliki masyarakat Kabupaten Mamasa belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mencapai kondisi stop BABS. Gambar 3.9 Peta cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk IPAL Terpusat (tidak ada).

Gambar 3.10 Lokasi Infrasturktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik (tidak ada).

Kabupaten Mamasa belum memiliki sarana/infrastruktur pengelolaan air limbah sistem terpusat (offsite BAB III.


30



system), IPAL Komunal maupun Sanimas.

Tabel 3.5 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mamasa Input

Penampungan Pengolahan Awal

User Interface

a

c

Black Water (Tinja)

Grey Water (Mandi, Cuci)

Pengaliran

Pengelolaan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

c

d

e

f

g

Jamban/ WC/toilet pribadi

Tanki Septik/cubluk

Selokan

---

Sungai

---

Jamban/MCK umum

Cubluk

Selokan

---

Sungai

---

---

---

---

---

---

Sungai

---

---

---

---

Kebun/pekarangan

---

Selokan/parit/got

---

Lubang galian

---

Kamar mandi, tempat cuci

---

Saluran terbuka

---

Sungai

---

Kamar mandi, tempat cuci Kamar mandi, tempat cuci

Lubang penampungan Halaman rumah

Saluran terbuka Saluran terbuka

---

Sungai

---

---

Sungai

---

Saluran drainase ---

Tabel 3.6 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada di Kabupaten Mamasa Kelompok Fungsi

Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

a

b

c

d

e

User Interface

Jamban, WC

Jumlah (kuantitas)

8.100

Dinas Kesehatan

Penampungan Awal

Tangki Septik, cubluk

Jumlah (kuantitas)

4.230

Dinas Kesehatan

Selokan/saluran drainase

Panjang (m)

---

Dinas PU

Sungai

Nama Sungai

Sungai Mamasa

Dinas Kesehatan

Pengaliran Pembuangan/Daur Ulang BAB III.


31



3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Higienes Jender & Kemiskinan Kader kesehatan atau kelompok masyarakat yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai perilaku stop buang air besar sembarangan, melakukan pemicuan pengggunaan dan pemanfaatan jamban keluarga sebagai tempat pembuangan tinja serta pengelolaan air limbah domestik yang benar. Untuk itu senantiasa harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan penyuluhan, pemicuan, pendampingan tentang pentingnya penanganan air limbah rumah tangga terutama buangan WC dan melakukan monitoring terhadap perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan membuang air besar di sembarang tempat. Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Mamasa tentang pengelolaan air limbah domestik masih rendah, ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan mengenai kewajiban penanganan dan pengelolaan air limbah domestik yang tepat sehingga tidak mengakibatkan pencemaran ketika dibuang ke lingkungan. Permasalahan pengelolaan air limbah domestik seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak terkait terutama untuk lingkungan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk daerah permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi seharusnya menggunakan pengelolaan dengan sistem komunal. Secara umum masyarakat di Kabupaten Mamasa dapat diikelompokkan menjadi dua kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah domestik , yaitu : 1. Kelompok pertama, kelompok masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam pengolahan air limbah. Kelompok ini masih menjadi mayoritas yang terdiri atas kelompok masyarakat miskin pendidikan rendah dan sebagian kelompok masyarakat menengah. 2. Kelompok kedua, kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap pengolahan air limbah namun belum memiliki kepedulian maupun kesadaran dalam pengolahan air limbah akibat berbagai keterbatasan dan ketidak mampuan secara finansial. Peran serta masyarakat Kabupaten Mamasa dalam pengelolaan limbah domestik sampai pada saat ini antara lain : 1. Pembuatan jamban pribadi oleh masing-masing rumah tangga yang dilengkapi dengan tangki septic yang belum memenuhi syarat kesehatan. 2. Pembuatan MCK umum yang pembangunannya melalui dana APBD dan atau APBN namun belum dikelola oleh kelembagaan masyarakat sehingga tidak berfungsi secara maksimal, selain itu kurangnya rasa memiliki fasilitas tersebut oleh masyarakat sehingga kondisinya tidak terawat. 3. Pembuatan MCK yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN masih sering tidak melibatkan BAB III.


32



masyarakat dalam perencanaannya sehingga fasilitas yang dibangun tidak digunakan oleh masyarakat.

BAB III.


33



Tabel 3.7 Pengelolaan Sarana Jamban Keluarga dan MCK oleh Masyarakat Tabel 3.8 Kondisi Sarana MCK

Tabel 3.9 Daftar Program/Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat

BAB III.


34



Sistem pengolahan off-site atau sistem sanitasi terpusat atau sistem sewerage dimana air limbah dari rumahrumah secara bersamaan disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul limbah) lalu kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat (IPAL). Sistem off-site sampai saat ini belum disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, maupun oleh pihak swasta.

3.2.4

Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi. Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu syang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Mamasa dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienes. Mengingat masih lemahnya kelembagaan pengelolaan air limbah maka upaya promosi dan sosialisasi yang secara khusus mengenai pengelolaan air limbah belum berkembang baik. Informasi mengenai pengelolaan air limbah melalui media secara umum jarang dilakukan baik melalui media cetak. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi PHBS atau sanitasi pada umumnya, lebih-lebih sosialisasi tentang pengelolaan air limbah. Promosi PHBS atau sanitasi biasanya dilakukan secara insidentil berSedangkan aspek non teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan air limbah yang selain dari pembangunan dan dasarkan program SKPD terkait antara lain melalui brosur, spanduk atau melalui pemberitaan di koran-koran lokal dan regional, tetapi khusus masalah air limbah hampir tidak mengemukan. Melihat pentingnya peran media dalam pemecahan masalah sanitasi maka dalam penyusunan Buku Putih dilakukan kajian studi komunikasi dan pemetaan media yang mana hasilnya adalah : 1. Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi 2. Media belajar bersama, khususnya bagi pokja PPSP untuk kegiatan sejenis dimasa mendatang 3. Terinformasinya pengelolaan secara fisik, misalnya pendanaan program/kegiatan pembangunan sarana pengolahan air limbah, peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan lembaga pengelola, dll termasuk proses dan kegiatan komunikasi serta peran media.

BAB III.


35



Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan studi terhadap masyarakat maupun pemerintah terkait aspek kegiatan komunikasi serta melakukan pemetaan sampai sejauh mana peran serta media dalam menangani persoalan sanitasi. Studi komunikasi pada dasarnya adalah upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder dengan metoda tertentu yang akan melakukan penilaian kualitatif tentang potensi dan tantangan kebijakan dan pembangunan sanitasi, khususnya dari tinjauan aspek komunikasi, di tingkat kota melalui dukungan data primer dan sekunder yang relevan. Potret kegiatan komunikasi dan pemetaan media secara umum dan secara khusus tentang sarana air limbah serta segala informasi yang berguna bagi pembangunan air limbah menjadi salah satu data primer dan sekunder dalam Buku Putih sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Sanitasi Kota. Tabel 3.10 Kegiatan Komunikasi yang Terkait Komponen Air Limbah No

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

1

2

3

4

1.

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) AMESSA (Ayo Menonton Secara Sehat)

2010

DISHUBKO MINFO

Peningkatan SDM

Masyarakat

2012

DISHUBKO MINFO

Memberikan literasi & proteksi kepada masyarakat terhadap dampak dari tayangan TV

Masyarakat & Institusi/Lemba ga Penyiaran

2.

5

Khalayak Sasaran 6

Pesan Kunci

Pembelajaran

7

8

Memudahkan pe layanan informasi bagi masyarakat Menonton secara sehat

Berkembangnya KIM

Penyaringan/Pe milahan siaran yang baik untuk tingkatan umur tertentu

Tabel 3.11 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah No

Jenis Media

Khalayak

1

2

3

Pendanaan

Isu Yang Diangakat

Pesan Kunci

Efektifitas

4

5

6

1.

BAB III.


36



3.2.5.

Partisipasi Dunia Usaha

Sejauh ini belum ada keterlibatan pihak swasta (dunia usahan maupun LSM yang terkait sanitasi) dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa baik sarana dan prasarana. Penanganan Air Limbah Domestik hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dengan melaksanakan beberapa program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu secara finansial, mereka membuat septic tank (system on-site) di rumah tangga masing-masing. Sementara itu air limbah rumah tangga yang lain (dapur dan kamar mandi) disalurkan ke saluran drainase jalan lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai saluran air limbah rumah tangga. Selanjutnya air limbah perumahan disalurkan ke badan air yang berupa sungai tanpa pengolahan air limbah terlebih dahulu. Demikian pula dengan masyarakat yang membangun rumah di kawasan perdagangan/komersial disepanjang jalan utama baik di ibukota kabupaten maupun di ibukota kecamatan, mereka menyalurkan limbah domestiknya ke saluran drainase maupun langsung ke sungai secara individu tanpa pengolahan limbah terlebih dahulu. Dalam hal ini peran pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif menjadi sangat penting dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban tata bangunan dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat melalui penerbitan peraturan perundangundangan terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan kawasan khususnya di perkotaan.

Tabel 3.12 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada di Kabupaten Mamasa No

Nama provider/Mitra Potensial

Tahun Mulai Operasi/Berkontribusi

Jenis Kegiatan/Kontribusi Terhadap Sanitasi

Potensi Kerjasama

a

b

c

d

e

Komponen Air Limbah 1

Belum ada

2 3

BAB III.


37



3.2.6

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan air limbah baik untuk pembiayaan investasi maupun pemeliharaan seyogyanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui beberapa SKPD terkait. Untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah seharusnya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah. Dan Dinas PU & Perumahan. Namun sampai saat ini belum ada perencanaan tentang pendanaan dan pembiayaan dalam pembangunan prasarana pengelolaan air limbah tersebut. Rendahnya dukungan dari pemerintah dalam pengelolahan air limbah dapat dilihat dari dukungan pendanaan untuk sub sektor air limbah dalam setiap penganggaran yang sangat kurang karena belum menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Data realisasi APBD selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan alokasi anggaran pembangunan sanitasi khususnya air limbah sebanyak ……………… atau sekitar …% dari total APBD Kabupaten Mamasa. Tabel berikut menunjukkan alokasi pendanaan dan pembiayaan sanitasi komponen air limbah yang dialokasikan dalam APBDKabupaten Mamasa selam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik No

Belanja (Rp)

Komponen n-4

n-3

n-2

n-1

n

Ratarata

Pertumbu han %

1 Air Limbah (1a+1b) 1.a Pendanaan Investasi air Limbah 1.b

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

1.c

Perkiraan Biaya OM berdasarkan Infrastruktur Terbangun

Tabel 3.14 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah No

Belanja (Rp)

Komponen n-4

1

n-3

n-2

n-1

n

Pertumbuhan %

Retribusi Air Limbah BAB III.


38



1.a Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

-

1.b Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

-

3.2.7

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolahan air limbah domestiK di Kabupaten Mamasa berupa permasalahan fisik maupun non fisik. Permasalahan fisik adalah cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih sangat rendah, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah seperti SPAL maupun IPLT belum ada termasuk truk tinja. Permasalahan non fisik adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat (kebun dan sungai) dan menggunakan jamban yang layak. Beberapa permasalahan dan isu strategis yang mengemuka terkait sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.15 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak

1.

Isu Strategis

Bahwa tatanan pola hidup bersih dan sehat belum

1.

Perkembangan daerah Mamasa sebagai sebuah

berkembang secara merata pada hampir semua lini

kabupaten yang baru terbentuk mengakibatkan

kehidupan

pertambahan jumlah penduduk yang berdampak

rendahnya

bermasyarakat pengetahuan,

sebagai kesadaran

akibat maupun

pada peningkatan produksi limbah domestik.

kepedulian akan pentingnya pengelolaan air limbah. 2.

Dukungan kelembagaan sanitasi dalam semua

2.

Pertambahan penduduk yang pesat menjadikan

tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

terbangunnya kawasan-kawasan permukiman

belum tertata dengan baik. Sistem kelembagaan

baru yang apabila tidak ditata dengan baik akan

yang lemah ini membawa konsekuensi luas

menjadi kawasan permukiman yang semrawut

terhadap

dengan berbagai pola perilaku individu yang tidak

penduduk.

PHBS

dan

kualitas

permukiman

menguntungkan dalam semua aspek, termasuk dalam PHBS sehingga menyulitkan pemerintah

BAB III.


39



daerah dalam membangun sarana pengelolaan air limbah domestik. 3.

Bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten

Mamasa

perdesaan

maupun

baik

di

3. Bahwa sebagian pengelolaan air limbah domestik

daerah-daerah

perkotaan

di Kabupaten Mamasa menggunakan on site

sebagian

system dengan menggunakan tangki septic dan

menggunakan on site system, dengan tingkat

resapan yang belum sesuai dengan ketentuan

teknologi yang tidak sesuai dengan standar yang

dan persyaratan yang berlaku.

berlaku dan sebagian besar dibuang langsung ke sungai. 4.

Tingkat pendidikan penduduk tidak menjamin

4. Adanya

anggapan

masyarakat

bahwa

bahwa suatu rumah tangga memiliki kualitas

pengelolaan air limbah merupakan tanggung

jamban sehat atau memiliki sistem sanitasi

jawab pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh

pengelolaan air limbah yang baik

masing-masing

SKPD

terkait,

tanpa

ada

koordinasi dan kerjasama dalam penanganannya. Padahal permasalahan sanitasi terkhusus air limbah merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja, tapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan secara bersama pula. 5.

Belum ada kelembagaan yang kuat di dalam

5.

Kenyataan

bahwa kualitas hidup lingkungan

mengatur tatanan sistem pengelolaan air limbah

permukiman atau hunian dapat tercermin dari

atau sistem sanitasi, baik dilingkungan Pemerintah,

tingkat kepemilikan jamban, sistem pengelolaan

masyarakat, maupun swasta

sanitasi air limbah, belum lagi memperhitungkan kepemilikan dan atau pemeliharaan jamban.

6.

Tidak adanya keterlibatan pihak swasta dalam

6.

Untuk

mendorong

peningkatan

kesadaran

mendukung peningkatan kepedulian dan kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka

masyarakat dan layanan pengelolaan limbah..

dukungan

maka

perlu

dukungan

media

komunikasi untuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat 7.

Belum adanya

fasilitasi pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Mamasa BAB III.

7.

Diperlukan perencanaan dan program yang bersifat jangka panjang dan terpadu sebagai


40



landasan pokok dalam pengelolaan air limbah atau

sistem sanitasi, sehingga kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat.

3.3.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sampah adalah semua padat yang berasal dari kjenis limbah berbentuk padat yang berasaldari hasil kegiatan manusia dan hewan yang sudah tidak diinginkan kehadirannya, atau merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota menjadi kotor dan semrawut, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. Jumlah Produksi sampah yang sangat jauh lebih banyak dibandingkan pengolahan sampah membuat sampahsampah yang ada menjadi menumpuk. TPA pun tak jarang telah banyak tak dapat menampung sampah yang ada, sehingga perlu lahan lagi dan lagi untuk menampung sampah-sampah tersebut.

3.3.1. Kelembagaan Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa saat ini dpat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup besar. Hal tersebut juga disebabkan kondisi geografis Kabupaten Mamasa yang bergunung sehingga sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian persampahan baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten mamasa merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan pengelolaan yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat yaitu dengan ditimbun/dibakar pada lahan di pekarangannya sendiri dan dengan BAB III.


41



metode pengumpulan pada bak-bak sampah, pengangkutan oleh gerobak sampah menuju TPS. Demikian pula dengan peraturan daerah/regulasi ataupun kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan yang dapat dijadikan pedoman maupun acuan dalam pengelolaan persampahan, sebagai berikut: 1. Aspek hukum dan peraturan Dasar Hukum Pengelolaan Persampahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Mamasa adalah Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Minimal Bidang Persampahan. 2. Aspek pembiayaan Terkait Dengan retribusi pengelolaan Persampahan di Kabupaten Mamasa telah diterbitkanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Retribusi Jasa Kebersihan. 3. Aspek Operasional Ketiga aspek tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Mamasa adalah Aspek Kelembagaan, Aspek Hukum/Peraturan Aspek Pembiayaan namun masih belum didukung penuh dengan peran serta masyarakat dan swasta yang seharusnya saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mamasa mengarah kepada Pemisahan antara Operator dan Regulator dimana telah dirancang Pengelolaan TPA berbentuk UPTD namun sampai saat ini belum dilaksanakan.

BAB III.


42



Gambar 3.11 Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa Berdasarkan Perda Kabupaten Mamasa No. 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BIDANG ANALISIS DAN PENGAWASAN

BIDANG PELESTARIAN DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PELESTARIAN SDA DAN LABORATORIUM

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN INFORMASI LINGKUNGAN

BIDANG KEBERSIHAN



BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

SUB BIDANG PENATAAN DAN KEINDAHAN TAMAN

SUB BIDANG PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

SUB BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN

SUB BIDANG SARANA DAN PEMELIHARAAN ALAT

UPTB

BAB III.


43



Tabel 3.16 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN No.

FUNGSI


Swasta

Masyarakat

1

2

3

4

5

√ √

x x

x x

√

x

x

√ √ √

√ √ x

√ x x

√

x

x

√ √

x x

x x

√ √ √ √ √ √

x √ x x √ x

x x x x √ x

PERENCANAAN 1. Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota 2. Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian 3. target PENGADAAN SARANA 1. Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah 2. Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) 3. Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir 4. (TPA) 5. Membangun sarana TPA 6. Menyediakan Sarana Komposting PENGELOLAAN 1. Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS 2. Mengelola sampah di TPS 3. Mengangkut sampah dari TPS ke TPA 4. Mengelola TPA 5. Melakukan Pemilahan sampah 6. Memberikan izin usaha persampahan PENGATURAN DAN PEMBINAAN

BAB III.


44



Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam, pengangkutan, personil, peralatan, dll) 2. Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah 3. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah 1. skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana 2. pengelolaan persampahan 1.

3.

Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√

x

x

√ √

x x

x x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, 2012

BAB III.


45



Tabel 3.17 Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Mamasa Ketersediaan Peraturan

Ada(sebutkan)

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif dilaksanakan

Tidak Efektif Keterangan Dilakasanan

PERSAMPAHAN Target capaian pelayanan pengelolaan Persampahan ● di Kabupaten Mamasa Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten ● dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan ●

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan persampahan

●

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dihunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan

●

●

● ●

Retribusi sampah atau kebersihan

√

√

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, 2012

BAB III.


46



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa berada di bawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah pada sub bidang Kebersihan & persampahan. Sementara perangkat peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan persampahan baru pada pengaturan retribusi sampah. Oleh karenanya pengelolaan sampai saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan persampahan di Kabupaten Mamasa. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan persampahan belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan persampahan di tingkat daerah 3.3.2. Sistem dan Cakupan Layanan Sampah pada dasarnya dihasilkan oleh atau merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hukum Termodinamika Kedua menyatakan bahwa hakikatnya proses perubahan materi atau proses produksi apapun tidak ada yang berjalan efesien 100 (seratus) persen. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mamasa belum mampu menangani masalah persampahan secara menyeluruh sampai ke desa-desa, bahkan sampah yang ada disekitar ibukota Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Penanganan sampah hanya dalam wilayah ibukota Kecamatan Mamasa dengan luas pelayanan sekitar 8 km2 dengan jumlah penduduk yang menerima pelayanan kebersihan sebanyak ± 2.500 jiwa dari jumlah penduduk kota sebesar 142..416 jiwa atau sekitar 2% dari keseluruhan penduduk di Kab. Mamasa itupun hanya terbatas pada pengumpulan dan pengangkutan sampah sampai ke TPS. Daerah pelayanan yang sudah dilayani oleh Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mamasa saat ini meliputi daerah pemukiman penduduk, perkantoran, pasar/pertokoan, jalan dalam kota, sarana peribadatan, sarana wisata, sekolah dan lain-lain. Terutama pada daerah perkotaan/ibukota kabupaten.

BAB III.


47



Beberapa daerah khususnya kawasan kumuh dan padat, pelayanan pengumpulan sampah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena kurangnya armada pengumpul sampah serta jauhnya jarak antara rumah yang merupakan sumber sampah dengan lokasi pengumpulan, serta masih sulitnya akses jalan yang berada diluar Kota Mamasa dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Sampah yang dihasilkan di lingkungan tersebut, sebagian dibakar dan sebagian besar lagi dibuang di selokan/ sungai, yang dapat menyebabkan tersumbatnya saluran sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya banjir dan genangan. Rumah tangga yang dapat dijangkau oleh pelayanan pengangkutan sampah diwajibkan memilah sampah basah dan sampah kering dan masing-masing dimasukkan ke dalam tong sampah yang berbeda, namun tidak dipisahkan pada saat pengangkutan baik oleh truck sampah atau armada pengangkutan lainnya. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Pelayanan persampahan di ibukota Kecamatan Mamasa saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya sudah banyak yang rusak serta jumlahnya yang sedikit, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya memiliki beban yang cukup berat, sehingga memberikan pengaruh pada keadaan dan kondisinya. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Mamasa saat ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.18 Sarana dan Prasarana Persampahan Kab. Mamasa No

Jenis Angkutan

Volume

Jumlah

Kondisi

1

2

3

4

5

4

1 Baik 2 Rusak 1 Dalam Perbaikan

1.

BAB III.

Dump truk

4m³


48



No

Jenis Angkutan

Volume

Jumlah

2 m³

4

2.

Motor Sampah

3.

Bak Sampah Besar (Kayu)

2.5 m³

2

4.

Tong Sampah (Drum)

120 ltr

200

5.

Bak Sampah (Semen)

2 m³

10

6.

Tempat Sampah 2 In 1 (Sampah Basah dan Sampah Kering)

50 ltr

100

Kondisi 1 Baik 3 Rusak 1 Baik 1 Rusak 125 Baik 75 Rusak 8 Baik 2 Rusak 100 Baik

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa Tahun 2012

Sampai saat ini pengelolaan sampah dalam bentuk pengelolaan 3R masih sangat terbatas pada pengelolaan sampah di tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah umum dan kejuruan, dimana para siswa tersebut mengurangi timbulan sampah dari sumbernya dengan mengubah sampah platik menjadi kerajinan tangan. Pada tahap pemrosesan akhir di TPA belum dilakukan proses apapun disebabkan belum ada sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Kondisi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga yang menyangkut layanan pengangkutan sampah maupun praktek pemilhan sampah rumah tangga berdasarkan hasil kajian EHRA dapat dilihat pada tabel berikut : Gambar 3.12 Grafik Pengelolaan Sampah 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

.0

.0

3.9

.0

1.1

18.0 28.0 96.1

72.3

34.5 49.4

2.6 .0

15.7 7.6

1.2

1

2

3

41.4

51.3

27.5 12.2

4

Total

Dibiarkan saja sampai membusuk Dibuang ke sungai/kali/laut/danau Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk Dibakar

Kluster Desa/Kelurahan

BAB III.


49



Gambar 3.13 Grafik Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga 100% 80%

38.1

55.8

60%

93.4

40%

Tidak dipilah/dipisahkan

61.9

44.2

20%

Cluster 1

29.8

20.7

6.6

0%

70.2

79.3

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Dipilah/dipisahkan

Total

Desa/Kelurahan

Berdasarkan tabel diatas pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Mamasa pada setiap kluster cukup beragam, dimana pada kluster 1 pengelolaan sampah rumah tangga 96,1% sampah dibuang ke lahan kosong atau kebun dan dibiarkan saja membusuk. Pada kluster 2 (dua) 72,3%, kluster 3 (tiga) 28,0% dan kluster 4 (empat) 18,0%. Selain dibuang ke kebun, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara di bakar oleh 2,6% penduduk kluster satu, 15,7% penduduk kluster dua, 49,4% penduduk kluster tiga dan 34,5% penduduk di kluster empat. Untuk praktek pemilahan sampah rumah tangga pada daerah kluster satu dilakukan oleh 55,8% tidak dipilah dan 44,2% dipilah, pada kluster dua 93,4% tidak dipilah dan 6,6% tidak dipilah, pada kluster tiga 38,1% tidak dipilah dan 61,9% dipilah serta pada kluster 4 79,3% tidak dipilah dan 20,7% dipilah.Sehinga secara rata-rata sekitar 70,2% penduduk di Kabupaten Mamasa tidak melakukan praktek pemilahan sampah rumah tangga. Tabel 3.19 Peta Cakupan Layanan Persampahan di ibukota Kecamatan Mamasa No.

Nama Kecamatan (yang terlayani)

1

1.

2

Mamasa

BAB III.

Desa/Kelurahan 3

1. Kelurahan Mamasa 2. Desa Osango


Terlayani

Belum Terlayani

4

5

√ √ 50



3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Desa Rambusaratu Desa Lambanan Desa Lembangna Salulo Desa Taupe Desa Buntu Buda Desa Tondok Bakaru Desa Pebassian Desa Mambulilling Desa Bombong Lambe Desa Bubun Batu

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa, 2012

Gambar 3.14 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan BAB III.


51



Gambar 3.15 Sarana dan Prasarana Persampahan yang ada di Kab. Mamasa

Tabel 3.20 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Mamasa Input

User interface

Pegumpulan Setempat

Penampungan Sementara

Pengangkutan

Pengolahan Akhir Terpusat

Sampah Rumah Tangga

Tong Sampah (basah/kering)

—

—

- Truk Sampah - Motor Sampah

TPS

—

- Truk Sampah - Mobil Sampah

TPS

Sampah dari sekolah, pasar (tempat umum)

Lubang Sampah Rumah Tangga

BAB III.

—

- Container - Bak sampah semen

—

Lubang Galian

—


—-

—-

Proses Akhir

Kode/Nama Aliran

—

Aliran Limbah P1

— - Di Bakar - Di Buang ke Sungai

Aliran Limbah P2

Aliran Limbah P3

52



Tabel 3.21 Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Mamasa Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder


c

d

Wawancara

-

Wawancara Langsung

-

Sampah kering dan Basah

-

- Tong Sampah

….. Unit

-

Berfungsi

BLHD

- Kontainer

….. Unit

-

Berfungsi

BLHD

- Bak Sampah Semen

….. Unit

-

Berfungsi

BLHD

- Truk/Mobil Sampah

Wawancara Langsung

-

- Motor Sampah

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

- Gerobak Sampah

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

Kelompok Fungsi a

b - Timbulan sampah Rumah Tangga - Komposisi

Input

- Karakteristik User Interface

Berfungsi/Tidak Berfungsi

Sumber Data e

BLHD

Pengumpulan Setempat

Pengangkutan

Pengolahan Akhir

TPA

3.3.3. Kesadaran Masyarakat & PMHSJK Masyarakat sebagai obyek utama dari kegiatan pelayanan persampahan, juga memiliki peran penting sebagai subjek dalam memaksimalkan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran yang baik dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Beberapa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini antara lain : 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 2. Menyediakan pengangkutan sampah yang ditimbulkan (dari rumah) ke TPS, transfer depo / kontainer, bak sampah yang telah disediakan 3. Pengadaan sarana kebersihan secara swadaya berupa alat kebersihan untuk lingkungan masingmasing.

BAB III.


53



Pada umumnya masyarakat Kabupaten Mamasa belum banyak berperan serta dalam pengelolaan persampahan di wilayahnya, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kelompok masyarakat yang secara rutin terlibat dalam pengelolaan sampah, masih banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase dan gorong-gorong di sekitar kota. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat yang ada hanya bersifat insidentil seperti kegiatan kerja bakti menjelang hari-hari besar tertentu. Melihat

kondisi

ini,

kesadaran

masyarakat

(individu

maupun

kelompok)

tentang

kebersihan/persampahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dimana peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan. Sampah yang dihasilkan oleh penduduk setiap harinya di Kota Mamasa, sebelum dibuang atau dibawa ke tempat pembuangan juga telah ada yang merintis dengan lakukan pemilahan terlebih dahulu. Pemilahan ini merupakan suatu kegiatan dengan pengelompokan dan pemisahan sampahkering dan sampah basah, meskipun belum dilakukan oleh semua warga kota Mamasa. Melalui penyediaan sarana pengumpul sampah tersebut diharapkan sampah yang telah dipilah yang diletakkan di halaman/depan rumah, ditempat yang bisa dijangkau oleh kendaran operasional persampahan, atau sampah tersebut langsung diangkut ke TPS. Selain melalui kegiatan pemilahan sampah, kerjasama dan keterlibatan langsung yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah melalui pembayaran retribusi sampah di Kecamatan Mamasa yang terkhusus di sebagian kota Mamasa, daerah yang mendapatkan pelayanan langsung pengelolaan persampahan yang di laksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kebersihan di Kabupaten Mamasa, dimana dalam peraturan ini besaran retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat, berdasarkan jenis bangunan dan kegiatan usaha yang dilakukan. Kebijakan ini cukup efektif meskipun pelaksanaannya ditingkat masyarakat belum optimal. Sedangkan dari pihak swasta sendiri belum ada peran serta langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini bertindak selaku pengusaha/badan usaha yang begelut dibidak pengunpulan dan daur ulang maupun sebagai produsen pupuk yang berbahan utama sampah. Berikut pembagian besaran retribusi persampahan di Kabupaten Mamasa.

BAB III.


54



Tabel 3.22 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengelolaan Sampahan No.

Jenis Pelanggan

1

2

Besarnya Tarif

Keterangan

3

4

1.

Rumah Kediaman/KK

2.500,-

Rumah/bulan

2.

Rumah Kost/Asrama

2.500,-

Lokasi / Bulan

3.

Hotel / Wisma / Penginapan

25.000,-

unit / bulan

4.

Restoran/Rumah Makan/Bar

15.000,-

unit / bulan

5.

Rumah Sakit

25.000,-

unit / bulan

6.

Apotik

10.000,-

unit / bulan

8.000,-

Pedagang/bulan

8.

Pedagang pasar inpres, pedagangsayur, pedagang buah, pedagang ikandan daging, pedagang kelontong,pedagang lain-lain Kantor (non pemerintahan)

10.000,-

unit / bulan

9.

Toko

10.000,-

Toko / bulan

10.

PerusahaanPertukangan/Pengelolahan bahanperdagangan

10.000,-

unit / bulan

11.

Bengkel Reparasi

10.000,-

unit / bulan

12.

Warung

15.000,-

unit / bulan

13.

Usaha Lainnya/Jasa

10.000.-

unit / bulan

14.

Bank

25.000,-

unit / bulan

15.

TempatT-Tempat Hiburan Lainnya

15.000,-

unit / bulan

7.

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Kab Mamasa, BLHD 2012

Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penarikan retribusi pada masyarakat yang terlayani oleh petugas sampah (truck sampah dan penyapu jalan) maka dalam penarikan retribusi tersebut perlu dilakukan oleh penagih/petugas khusus yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mamasa.

Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan ditingkat Kelurahan/Kecamatan BAB III.


55



Dikelola Oleh Sektor Formal di Tingkat Kelurahan/ Kecamatan L P

Dikelola oleh Masyarakat Jenis Kegiatan

RT

RW

L

P

L

P

Pengumpulan Sampah dari Rumah

-

-

-

√

-

Pemilahan sampah di TPS

-

-

-

-

Pengangkutan Sampah ke TPS

√

-

-

Pengangkutan sampah ke TPA

√

-

Pemilahan Sampah di TPA

-

Para Penyapu Jalan

√

Dikelola Pihak Swasta

Keterangan

L

P

-

-

-

Dilakukan Oleh Petugas Kebersihan

-

-

-

-

Belum Ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motor Sampah/BLHD Truk Sampah/BLHD

-

-

-

-

-

-

-

Belum Ada

-

√

-

-

-

-

-

Dilakukan Oleh Petugas Kebersihan

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa, 2012

Tabel 3.24 Pengelolaan Sampah ditingkat Kabupaten Mamasa

Jenis Kegiatan

Dikelola Oleh Kabupatn/Kot a L P

Dikelola Oleh Masyarakat L

P

Dikelola oleh Dikelola Pihak Sektor Formal Swasta di Tingkat L P L P

Pengumpulan sampah dari rumah

-

√

-

-

-

-

-

-

Pemilahan sampah di TPS

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengangkutan sampah ke TPS

√

-

-

-

-

-

-

-

Pengangkutan Sampah ke TPA

√

-

-

-

-

-

-

-

Pemilahan Sampah di TPA

-

-

-

-

-

-

-

-

Para Penyapu Jalan

√

-

-

-

√

-

-

-


Berdasarkan tabel 3.23 dan 3.24 diatas terlihat bahwa pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten di Kabupaten Mamasa untuk proses pengumpulan sampah BAB III.


56



dari rumah dilakukan oleh perempuan (ibu rumah tangga maupun anak perempuan. Untuk proses selanjutnya yaitu pengangkutan sampah ke TPS, ke TPA maupun penyapu jalan dilakukan oleh lakilaki yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah.


No

Komponen

Kondisi Sarana Saat Ini

Aspek PMJK

Nama Program/Proyek Layanan

Pelaksana / PJ

Tahun Mulai

4

5

6

BLHD

2008

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

1

2

3

1.

Persampahan

Pengadaan Tong Sampah Pengadaan Tong Sampah Motor Sampah

BLHD

2010

BLHD

Fungsi

Tidak Rusak Fungsi

PM

JDR

MBR

7

9

10

11

8


Program dan kegiatan layanan bidang persampahan yang berbasis masyarakat masih terbatas pada pengadaan tempat sampah dan motor sampah.

Tabel 3.26 Persentase Asumsi Timbunan Produksi Sampah Kabupaten Mamasa Tahun 2011

BAB III.

No

Sumber

Produksi sampah (m3/hari)

Persentase (%)

1

2

3

4

1

Pemukiman

15

42%

2

Pasar Tradisional

8

22%

3

Hotel dan penginapan

5

14%

4

Rumah sakit

5

14%

5

Industri (non B3)

Tidak ada Data

0%

6

Urban

Tidak ada Data

0%

7

Lain-lain

3

8%


57



Jumlah

36

100%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa , 2012

TPA yang ada Kab. Mamasa terletak di Desa Salubue Kec. Mamasa, dengan luas lahan TPA 2.480m². Jarak TPA ke pemukiman terdekat 200m serta Jarak TPA ke sungai terdekat 700m. Tetapi untuk TPA yang terdapat di Desa Salubue pada tahun 2012 ini akan berakhir masa “pinjam lahan” oleh Pemerintah Kab. Mamasa dan akan dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat sedang membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengganti yang sedang dikerjakan dan terletak di Dusun Matuyu desa Malabo Kecamatan Tandukalua yang berjarak ± 16Km dari pusat Kota Kab. Mamasa dengan luas ± 4Ha Jarak TPA ke pemukiman terdekat ± 1Km serta Jarak TPA ke sungai terdekat ± 1Km. Untuk rencana pemakaian TPA tersebut dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020.

Gambar 3.16 Kondisi Eksisting TPA Salubue Kabupaten Mamasa

BAB III.


58



Gambar 3.17 Foto-foto Pembangunan TPA Mamasa di Kec. Tandukkalua

3.3.4. Pemetaan Media Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka media komunikasi penting sebagai alat sosialisasi berbagai kegiatan pembangunan termasuk pembangunan sanitasi. Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mamasa belum pernah melakukan kerjasama dengan media informasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau melalui pemberitaan di koran-koran lokal maupun melalui brosur. Untuk kegiatan komunikasi secara umum maupun yang terkait dengan kesehatan, kebersihan dan sanitasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.27 Kegiatan Komunikasi terkait komponen persampahan di Kabupaten Mamasa No 1 1.

Kegiatan 2 Sosialisasi PHBS 17 Sekolah

BAB III.

Tahun 3 2010

Dinas Pelaksana 4 Dinas Kesehatan

Tujuan Kegiatan 5 Pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini


Khalayak Sasaran 6 Anak SD, SMP

Pesan Kunci

Pembelajaran

7 8 Jagalah - Mengajarkan cara Kesehatan Sejak menyikat gigi yang Dini, agar sehat benar. dan dapat belajar - Mengajarkan cara dengan giat dan mandi yang benar. berprestasi - Mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. - Mengajarkan tatacara membuat kompos (khusus murid SMP).

59



2.

Penyuluhan Pola Standar Hidup Sehat

2012

Dinas Kesehatan

Memberikan/ meningkatka n kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Masyarakat

Melakukan Pola - Diberikan Hidup Bersih dan pengetahuan Sehat mengenai jamban yang sehat. - Diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. - Diberikan pengetahuan mengenai penempatan kandang ternak yang baik.

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga dan BLHD Kab. Mamasa

Tabel 3.28 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponen persampahan di Kabupaten Mamasa No

Jenis Media

Khalayak

1

2

1.

Ada tetapi tidak resmi terdaftar

Pendanaan

Isu Yang Diangakat

Pesan Kunci

Efektifitas

3

4

5

6

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Kegiatan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan belum banyak dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh sektor swasta, lsm maupun masyarakat. Kegiatan yang pernah dilaksanakan terkait hal tersebut adalah sosialisasi PHBS di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama dan penyuluhan pola standar hidup sehat bagi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Mamasa.

3.3.5. Partisipasi Dunia Usaha Sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik, sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir, seharusnya bisa dipilah terlebih dahulu untuk kemudian di olah kembali sebagai bagian dari proses daur ulang. Dan kegiatan ini bisa melibatkan dunia usaha, karena memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Dalam rangka pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa, peran pemerintah daerah sangat dominan, terutama dalam pengadaan tempat sampah, gerobak sampah serta truk sampah. Peran dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa belum terlihat secara nyata, yang ada hanya pengumpul-pengumpul sampah berupa botol, belum ada peran serta langsung BAB III.


60



maupun tidak langsung oleh sektor swasta/dunia usaha yang dalam hal ini begelut dibidang daur ulang sampah maupun sebagai produsen pupuk organik (kompos) yang berbahan utama sampah organik.

Tabel 3.29 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Mamasa No.

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun Mulai Operasi/berkontribusi

Jenis Kegiatan/Kontribusi terhadap Sanitasi

Potensi Kerjasama

a

b

c

d

e

Komponen Persamapahan 1.

Belum Ada Pengusaha Bid. Persampahan

-

-

2.

-

-

-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup daerah

3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten Mamasa sampai saat ini hanya berasal dari 2 sumber, yaitu APBN dan APBD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5% dari total anggaran APBD, rendahya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang belum professional, dan belum memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Anggaran yang adapun masih belum memadai bahkan masih serba kekurangan dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Bahkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir persampahan, dilihat dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Mamasa masih di bawah standar operasional pengelolaan, dimana persoalan persampahan masih belum menjadi prioritas dan masih menggunakan pola penanganan sampah kumpul, angkut dan buang.

Tabel 3.30 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Mamasa Tahun 2008 - 2012 No

Subsektor/ BAB III.

Belanja (Rp)


Rata-

Pertum

61



SKPD 1

A

rata

buhan (%)

7

8

9

944.724.000

1.145.000.000

-

-

)*

30.000.000

-

-

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

2

Persampahan/BLHD

Pendanaan Investasi Persampahan Pendanaan OM yang A2 dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM A3 berdasarkan infrastruktur terbangun Retribusi B Sampah/BLHD Ket : )* Tidak Ada Data Sumber : BLHD Kab. Mamasa, 2012

)*

)*

)*

)*

)*

A1

57.450.000

Lemahnya dukungan dalam pengelolaan persampahan dapat dilihat dari dukungan pendanaan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor persampahan ada pada pembangunan TPA, TPS, pengadaan kendaraan operasional pengolahan persampahan dan biaya operasional kegiatan pendistribusian sampah yaitu dengan kisaran Rp …………………….. (2008) hingga tertinggi …………….Rp (2012). Rata-rata tambahan anggaran pertahunnya adalah Rp…………….. Meski terjadi pertumbuhan positif, namun alokasi anggaran ini masih jauh diharapkan dibanding kebutuhan dan kondisi layanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa.

3.3.7. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan pengelolaan persampahan pada umumnya adalah selisih antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari potensi yang belum di explor dan digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka identifikasi permasalahan pokok pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa bagai berikut :

BAB III.


62



Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis Permasalahan Mendesak

Isu Strategis

1. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang 1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk sampah di sembarang tempat masih rendah, melaksanakan PHBS dan tidak membuang sampah terutama membuang sampah ke kebun dan ke sembarang tempat melalui sosialisai, kampanye & sungai. penyuluhan bagi masyarakat maupun anak-anak sekolah sejak usia dini. 2. Praktek pengurangan sampah dari sumbernya 2. Peningkatan praktek pengurangan sampah dari serta pemilahan sampah belum banyak sumbernya dan pemilahan sampah oleh masyarakat dipahami oleh masyarakat sehingga produksi dalam rangka mengurangi produksi sampah setiap sampah dari hari ke hari makin meningkat. hari melalui motivasi dan penyuluhan 3. Belum dilaksanakan pengelolaan sampah 3R 3. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada yang komprehensif dan berkelanjutan. masyarakat terutama kaum perempuan mengenai keterampilan pemanfaatan sampah secara 3R dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat 4. Keterbatasan sarana dan prasana pengelolaan 4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah baik sarana pengumpulan sampah dari sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan sumbernya, sarana pengangkutan maupun sampai pengelolan di TPA. pengolahan sampah. 5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam 5. Peningkatan tangggung jawab dan partisipasi mengelola sampah rumah tangga dengan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah adanya anggapan sebagian besar masyarakat rumah tangga. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah 6. Belum adanya partisipasi swasta maupun BUMN 6. Perlunya melakukan kerjasama dengan berbagai dalam pengelolaan sampah pihak terutama swasta dan BUMN untuk mengelola sampah. 7. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 7. Peningkatan alokasi penganggaran untuk Daerah untuk pembiayaan persampahan sangat pengelolaan persampahan dalam APBD kurang (tidak proporsional) 8. Kurangnya koordinasi dan kerjasama skpd 8. Peningkatan koordinasi antar stakeholder dan terkait dalam pengelolaan persampahan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan 9. Belum optimalnya kelembagaan yang 9. Meningkatkan status, kapasitas dan kinerja institusi menangani persampahan pengelela persampahan 10. Cakupan layanan persampahan yang belum 10. Meningkatkan jangkauan layanan persampahan memadai sampai ke kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat produksi. 11. Minimnya peraturan daerah yang menyangkut 11. Penyusunan ranperda tentang sanitasi masalah sanitasi (persampahan) 3.4. PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN

BAB III.


63



Kabupaten Mamasa secara topografis merupakan daerah pegunungan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut, sebagian besar dialiri oleh sungai sehingga secara otomatis aliran air mengalir secara gravitasi dan membentuk sungai-sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten masih sangat minim baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman, sehingga aliran air pada saat hujan membanjiri jalanjalan yang ada., apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Mamasa. Drainase yang ada tidak mampu menampung debit air hujan yang turun akibat tersumbat oleh pasir dan sampah sehingga mengakibatkan air menggenangi jalan raya dan menyebabkan banjir. Secara umum, sistem drainase lingkungan dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti goronggorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Fungsi saluran drainase lingkungan adalah diantaranya yaitu mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

3.4.1 Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih sangat terbatas dan belum menyentuh semua daerah permukiman di Kabupaten Mamasa, baik yang ada di ibukota kabupaten terlebih pada daerah-daerah kecamatan. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase di Kabupaten Mamasa merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa pada bidang cipta karya.

BAB III.


64



Gambar 3.18 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa Berdasarkan PERDA Kab. Mamasa No.14 Tahun 2008 KEPALA DINAS

SEKRETARIAT


BIDANG BINA MARGA

SEKSI JEMBATAN

SEKSI JALAN

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG PENGAIRAN

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI PENGAIRAN DAN IRIGASI

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI PENGOLAHAN SDA

SEKSI PEMUKIMAN




BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENATAAN RUANG



UPTD

BAB III.


65



Adapun dari segi aspek legal formal yaitu peraturan maupun kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan drainase di tingkat Kabupaten Mamasa sampai saat ini belum ada. mengenai g-Undang Republik Indonesia. Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan FUNGSI


Swasta

Masyarakat

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

X

● Membersihkan saluran drainase lingkungan

√

x

√

● Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

√

x

x

● Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

√

x

x

PERENCANAAN ● Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten ● Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target ● Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA ● Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN

PENGATURN DAN PEMBINAAN ● Menyediakan Advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, tremasuk penataan drainase lingkungan diwilayah yang akan dibangun ● Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase skunder dan primer ● Melakukan sosiaisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengeglolaan drainase lingkungan ● Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase liingkungan MONITORING DAN EVALUASI ● Melakukan monitoring dan evauasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota ● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infra struktur sarana pengelolaan drainase lingkungan ● Melakukan monitoring dan evauasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan drainase lingkungan

Sumber : Dinas PU & Perumahan Kabupaten Mamasa Tahun 2012

BAB III.


66



Tabel 3.33 Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Mamasa Ketersediaan Peraturan

Ada(seb utkan)

Tidak Ada

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Efektif dilaksan akan

Pelaksanaan Belum Tidak efeketif Efektif Dilaksanak Dilaksana an kan

Ket.

DRAINASE LINGKUNGAN ●

Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kabupaten

●

Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam menyediakan drainase lingkungan ● Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan ● Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder ● Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Dinas PU & perumahan Kab. Mamasa, 2012

Belum ada Regulasi yang mengatur mengenai Subsektor Drainase di Kab. Mamasa baik mengenai Target capaian pelayanan drainase, Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota, Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota, Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan.

BAB III.


67



Gambar 3.19 Kondisi Drainase Kabupaten Mamasa

3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem drainase yang ada di Kabupaten Mamasa sampai saat ini merupakan sistem drainase utama yang terdiri dari drainase primer, sekunder dan tersier yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat yaitu menerima dan menyalurkan air baik berupa air limbah domestik maupun air hujan dan dialirkan langsung ke badan penerima air (sungai). Dengan demikian seyogyanya pengelolaan sistem drainase ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun sistem drainase ini sebagian besar masih sangat sederhana yaitu berupa galian selokan atau parit di sepanjang jalan ataupun di depan rumah masing-masing penduduk dan belum dibuat secara permanen. Penduduk yang menerima manfaat darsaluran drainase hanya terbatas pada penduduk di sekitar ibukota Kabupaten Mamasa yaitu Kelurahan Mamasa. Sesuai dengan kondisi wilayah dan bentuk topografi Kabupaten Mamasa yang merupakan pegunungan sehingga air dapat mengalir secara gravitasi disepanjang drainase, namun drainase yang ada sudah tidak mampu menampung debit air hujan akibat tingginya tingkat sedimentasi, tanah longsor dan penyumbatan sampah sehingga air menggenangi jalan-jalan utama dalam ibukota kabupaten Mamasa. Selain itu sebagian besar jalan-jalan utama dalam kota kecamatan Mamasa belum memiliki saluran drainase sehingga ketika turun hujan, air mengalir di sepanjang jalan raya dengan ketinggian bisa mencapai 30 cm. Kondisi pengelolaan drainase di tingkat rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut.

BAB III.


68



Gambar 3.20 Grafik Persentase Rumahtanga Yang Mengalami Banjir Rutin

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

76.6

94.1

73.8

73.6

81.8 Tidak ada genangan air

23.4

5.9

26.2

26.4

18.2

Ada genangan air (banjir)

Cluster Cluster Cluster Cluster Total 1 2 3 4 Kluster Desa/Kelurahan Sumber : Hasi Kajian EHRA

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pada total rata-rata rumah tangga yang mengalami banjir rutin sekitar 18,2%. Hal ini diebabkan kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamasa yang mempunyai curah hujan cukup tinggi sementara saluran drainase yang berfungsi mengalirkan air hujan tidak tersedia sehingga terjadi genangan di sepanjang jalan dan rawan masuk dalam rumah penduduk yang banyak bermukim di sepanjang pinggir jalan raya. Wilayah di ibukota Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Mamasa yang sering mengalami banjir ketika musim hujan yaitu daerah sekitar tatoa yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tawalian. Hal tersebut disebabkan wilayah ini mempunyai tinggi permukaan yang lebih rendah dari permukaan air sungai yang mengalir dan membelah wilayah ini sehingga ketika hujan turun air meluap dan menggenangi rumah-rumah penduduk. Adapun peta jaringan drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa belum tersedia, ini disebabkan penyusunan masterplan pembangunan jaringan drainase masih sementara disusun. Gambar 3.21 Peta Jaringan Drainase Lingkungan Kabupaten Mamasa (tidak tersedia) Gambar 3.22 Peta Wilayah Genangan (???????)

BAB III.


69



Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan User Interface

Input

Dapur Rumah Tangga Dapur Rumah Tangga Kamar Mandi Kamar Mandi

Grey Water

Grey Water Grey Water Grey Water Air Hujan

Penampungan Awal Got/saluran terbuka

Pengaliran

Pengolaha n Akhir

Pembuan gan/Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

Drainase/ selokan

-

Sungai Mamasa

Aliran Limbah D1

-

-

Aliran Limbah D2

-

Sungai Mamasa

Got/saluran terbuka

Tererap langsung ke dlm tanah Drainase/sel okan

Lubang Galian

-

-

-

Got

Drainase Kota

-

Sungai Mamasa

Halaman rumah (tanah)

Talang/Atap

Aliran Limbah D3 Aliran Limbah D4 Aliran Limbah D5s

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Mamasa, 2012

Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Yang ada di Kabupaten Mamasa Kelompok Fungsi

Teknologi Yang Digunakan

Jenis Data Sekunder


Sumber Data

a

b

c

d

e

Sistem Pengelolaan Drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa belum ada, masih dilakukan dengan mengalirkan langsung ke sungai atau dibuatkan lubang galian disekitar rumah.

3.4.3. Kesadaran Masyarakat & PMJK Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan masih kurang, hal ini terlihat dari prilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Perlakuan masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut : 1. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah rumah tangga, tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. 2. Masihterlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai Tempat Pembuangan Sampah yang praktis. 3. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban untuk BAB. (khususnya anak-anak). 4. Di atas drainase lingkungan masyarakat sering mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis. BAB III.


70



Selain itu drainase atau saluran air yang tersumbat oleh sampah maupn akibat sedimentasi tidak begitu menjadi perhatian masyarakat dan tanggun jawab sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU & Perumahan.

Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan/Kelurahan Jumlah

Pembersihan Drainase

P

Tidak Ada

L

Ada

P

Masyar akat (RT/RW) P L

Swasta

L

Keluraha n

Tidak Rutin

Rutin

Bangunan diatas Saluran

Pengelola Oleh Pemkab

RW

Mampet

RT

Lancar

Kelurahan/Desa

Kondisi Drainase Saat Ini

Data tidak tersedia


1.

Pelaksana / PJ

Tahun Mulai

3

4

5

6

7

Dinas Kesehatan

2010

√

2

Drainase Lingkungan

Pembangunan Drainase (DPDFPPD) 1 Paket

Aspek PMJK

Rusak

1

Nama Program/Proyek Layanan

Tidak Fungsi

Sub Sektor

Fungsi

No

Kondisi Sarana Saat Ini

PM

JDR

MBR

8

9

10

11

√

Sumber Dinas PU & Perumahan, 2013

Berdasarkan tabel diatas, kondisi drianase lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak dapat diketahui secara jelas akibat belum adanya database maupun masterplan rencana pembangunan jaringan drainase pada tingkat kecamatan maupun kelurahan di Kabupaten Mamasa . BAB III.


71



3.4.4. Pemetaan Media Belum ada terdapat Media Komunikasi Lokal (media cetak dan elektronik) yang terdapat di Kabupaten Mamasa. Media komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa hanya berupa media cetak nasional dan beberapa media cetak yang datang dari berbagai provinsi dan kabupaten yang dekat dengan letak Kabupaten Mamasa. Sedangkan untuk media elektronik masyarakat di Kabupaten Mamasa rata-rata menggunakan pesawat antena parabola dan layanan stasiun televise berbayar untuk mengakses siaran-siaran dari beberapa stasiun televisi nasional dan stasiun televisi yang terdapat di beberapa daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Mamasa. Jadi Kabupaten Mamasa masih belum memadai dalam hal mempromosikan ataupun mensosialisasikan kegiatan-kegiatan sanitasi yang adadengan tujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi terkait komponen drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa No

Kegiatan

Dinas Pelaksana

Tahun

Tujuan Kegiatan

1

2

3

4

1.

Papan Himbauan

2005/ 2006

BLHD

5

Himbauan

2.

Papan Himbauan

2008

Dinas PU

Himbauan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelaja ran

6

7

9

Penataan dan kebersihan kota Penataan kota

Masyarakat

-

Masyarakat

-

Sumber: BLHD & PU, 2012

Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Drainase Lingkungan No

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang diangkat

1

2

3

1.

Papan Himbauan

BAB III.

Himbauan

Pesan Kunci

Pendapat Media

4

5

6

Bangunan di Bantaran sungai, jalan dan drainase kota

Agar jangan membangun disekitar aliran sungai, Jalan dan Drainase

Tidak ada


72



3.4.5. Partisipasi Dunia Usaha Adapun mengenai keterlibatan mitra-mitra lain dalam hal mensosialisasikan pentingnya Pengelolaan Drainase Lingkungan yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi suksesnya program-program yang ada, terutama mengurangi jumlah genangan di Kabupaten Mamasa untuk saat ini belum ada karena di Kabupaten Mamasa belum terdapat perusahaan/pengusaha yang bergerak dibidang pengelolaan drainase maupun perusahaan pengembang. . Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan Yang Ada Di Kabupaten Mamasa Nama Provider/Mitra Potensia

Tahun Mulai Operasi/berkontribusi

Jenis Kegiatan/Kontirbusi terhadap sanitasi

1

2

3

4

1.

Belum ada penyedia layanan dari dunia usaha

-

-

2.

-

-

-

No

Potensi Kerjasama

Catatan : Belum ada kerjasama kegiatan terkait pengelolaan drainase lingkungan

Tabel 3.41 Daftar Mitra Potensial No

Nama Provider/Mitra Potensial

Jenis Kegiatan Sanitasi

Bentuk Kerjasama

1

2

3

4

1.

Organisasi Kepemudaan

Bakti sosial/kerja bakti

Belum ada

2.

LSM Lingkungan Hidup

Bakti sosial

Belum ada

3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan Drainase Kabupaten Mamasa sampai saat ini hanya berasal dari APBN dan APBD. Secara umum alokasi pembiayaan APBD untuk sektor drainase masih sangat kurang bahkan cenderung makin berkurang dari tahun ke tahun baik untuk kegiatan pembangunan terlebih untuk kegiatan operasinal dan pemeliharaan. Lemahnya dukungan pemerintah dalam pengelolaan drainase dapat dilihat dari dukungan pendanaan yang sangakt kurang. Data APBD dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan alokasi anggaran untuk pembangunan drainase sangat tidak signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : BAB III.


73



Tabel 3.42 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Komponen Drainase Lingkungan Belanja (Rp) No.

Subsektor

1

2

A

DRAINASE

A.1

Pendanaan Investasi Drainase

2008 (juta)

2009 (juta)

2010 (juta)

2011 (juta)

2012 (juta)

3

4

5

6

7

350

1.330,221

100

-

944,724

Pendanaan OM yang A.2 dialokasikan dalam APBD

-

-

-

-

-

Perkiraan Biaya OM berdasarkan A.3 infrastruktur terbangun

-

-

-

-

-

Rata-rata

Pertumbu han (%)

8

9

Sumber : APBD Kab. Mamasa

Tabel 3.43 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) No

SKPD 2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

7

Retribusi Drainase

-

-

-

-

-

A.1

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

A.2

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

1

2

A

Pertumbu han 8

Berdasarkan data dari tabel diatas, terlihat bahwa alokasi pembiayaan untuk pembangunan drainase setiap tahun masih sangat kurang. Alokasi anggaran tertinggi hanya pada tahun 2009 yaitu Rp. 1.330.221.000, tahun 2012 944,724 dan tahun 2008 Rp. 350.000. Sehingga rata-rata pengalokasian anggaran APBD dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar Rp. 544.989.000.

BAB III.


74



3.4.7. Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Secara umum jaringan drainase di Kabupaten Mamasa merupakan sistem drainase tercampur, drainase limpasan air hujan dan limbah domestik yang mengandalkan drainase alam. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk pada kawasan terbangun menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.Kurang tersedianya saluran primer pada kawasan perkotaan Kota Mamasa dan kota kecamatankecamatan lain mengakibatkan kelebihan tinggi muka air pada musim hujan dan mengakibatkan daya tampung drainase tidak mencukupi sehingga terjadi banjir (genangan), padahal keberadaan saluran ini sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi sistim drainase kota untuk mencegah banjir/genagan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah melalui stakeholder yang terkait hendaknya segera membuat perencanaan

untuk

menanggulangi

masalah

tersebut,

tetapi

perlu

pula

diingat

bahwa

perencanaan/penanganan yang dilakukan hendaknya lebih memperhitungkan aspek kemasyarakatn, keamanan dan fungsi sebab kedua hal tersebut adalah faktor yang sering tidak menjadi perhatian. Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kabupaten Mamasa dalam hal pengelolaan drainase adalah sebagai berikut : Tabel 3.44 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis Permasalahan Mendesak

Issu Strategis

1. Terbatasnya pengalokasian anggaran pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan drainase di Kabupaten Mamasa 2. Kurangnya infrastruktur drainase yang dibangun

1. Lemahnya dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan drainase yang terlihat dari alokasi anggaran yang sangat minim. 2. Kurangnya perhatian pemerintah untuk membangun infrastruktur drainase lingkungan 3. Saluran drainase yang ada tidak terpelihara dengan baik, tersumbat oleh sampah dan sedimen yang dibawa air hujan sehingga mengakibatkan banjir pada saat hujan. 4. Perlunya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pengelolaan drainase yang baik 5. Perlunya disusun database pembangunan drainase Kabupaten Mamasa 6. Perlunya menyusun mastreplan pembangunan drainase di setiap kecamatan terutama bagi kecamatan yang berpotensi menjadi pusat produksi dan pertumbuhan. 7. Pentingnya melakukan koordinasi bagi instansi terkait dalam pengelolaan drainase lingkungan.

3. Masih kurangnya upaya pemeliharaan saluran drainase yang sudah dibangun

4. Kurangnya sosialisasi pengelolaan drainase bagi masyarakat maupun swasta 5. Belum adanya database pembangunan drainase di Kabupaten Mamasa 6. Belum adanya masterplan pembangunan drainase di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa 7. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase BAB III.


75



3.5.

PENGELOLAAN KOMPONEN TERKAIT SANITASI

3.5.1. Pengelolaan Air Bersih Sistem pengelolaan air minum di Kabupaten Mamasa dilakukan dengan beberapa cara, yakni Pertama, melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa yang berdiri

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa. Kedua, melalui Sumur Bor/Sumur Dangkal yang diperoleh dengan cara manual atau dengan mesin pompa, cara ini umumnya dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan, dan di daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau dengan perpipaan oleh PDAM, dan sebagian menggunakan air dari pegunungan yang terserap dan mengalir menjadi mata air. Keberadaan PDAM Kabupaten Mamasa sebagai perusahaan daerah yang mengelola air bersih di Kabupaten Mamasa menggunakan sistim pengaliran air secara gravitasi, memiliki kapasitas sumber 1.950 ltr/det, kapasitas produksi yang terpasang sebanyak 60 ltr/det, dan kapasitas produksi rill sebesar 28 ltr/det. Secara umum kualitas air yang dikelola oleh PDAM khususnya di ibukota Kecamatan Mamasa masih rendah. Hal ini dapat dilihat sistem pengolahan yang digunakan hanya menggunakan 2 (dua) bak yang terdiri atas bak penampungan dan bak untuk pengendapan. Sehingga ketika terjadi musim hujan kondisi air menjadi keruh sehingga tidak dapat dialirkan kepada masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat di sekitar Kecamatan Mamasa seringkali kesulitan mendapatkan air bersih justru pada saat musim hujan tiba, apalagi sering terjadi longsor yang mengakibatkan gangguan pada saluran yang menyebabkan kebocoran pipa. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur pengelolaan air bersih PDAM untuk meningkatkan kualitas air bersih yang kelola oleh PDAM. Sistem pengelolaan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Mamasa telah melayani 1.860 pelanggan, dengan rincian 35 pelanggan sosial, 1.744 rumahtangga non niaga, 51 instansi pemerintah, dan 116 pelanggan niaga kecil. Pada tahun 2011 PDAM Kabupaten Mamasa mampu menyalurkan air bersih kepada pelanggannya sebanyak 455.850 M3.

BAB III.


76



Gambar 3.21 Persentase Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 SOSIAL UMUM RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAH NIAGA KECIL

3%2%3%

92%

Sumber : Mamasa Dalam Angka, 2012

Tabel 3.45 Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Mamasa Tahun 2006 – 2011 No

Jenis Konsumen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Umum

14

22

34

34

34

35

Khusus

-

-

-

-

-

-

Rumahtangga

741

927

1.147

1.222

1.397

1.744

Instansi Pemerintah

21

21

42

42

42

51

1.

2.

Sosial

Non Niaga

BAB III.


77



3.

4.

5.

Niaga Kecil

65

74

84

96

104

116

Besar

-

-

-

-

-

-

Kecil

-

-

-

-

-

-

Besar

-

-

-

-

-

-

Pelabuhan

-

-

-

-

-

-

Lainnya

-

-

-

-

-

-

841

1.044

1.307

1.394

1.577

1.946

Industri

Khusus

Jumlah Sumber : PDAM Kab. Mamasa, 2012

Dalam pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Mamasa terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: 1. Sistem sumber unit air baku yang ada di 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Mamasa masih memakai sistim Grafitasi yang pada saat hujan (banjir) air tidak dapat mengalir disebabkan karena sreen atau saringan tersumbat dengan kotoran-kotoran yang terbawa air karena derasnya arus. 2. Sistem sumber air baku yang ada di Kabupaten Mamasa semuanya menganut prinsip distribusi langsung, jadi pada saat hujan (banjir) tidak dapat didistribusikan karena air keruh dan tidak mempunyai pengelolaan air minum yang lengkap. 3. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Unit Mamasa sudah mulai terganggu, karena : a. Miser rusak; b. Pompa sentrifugal (distribusi) sering rusak; 4. Instalasi pengolahan air di Loko, Mambi dan Nosu belum dioperasikan. Kondisi pengelolaan air bersih di tingkat rumah tangga khusunya mengenai sumber air minum dan memasak berdasarkan hasil kajian EHRA dapat dilihat pada gambar berikut. BAB III.


78



Gambar 3.22 Grafik Sumber Air Minum dan Masak 35.0 29.3 28.5 30.0 24.0 25.0 19.719.2 19.217.3 17.3 20.0 15.0 9.4 8.9 7.2 10.0 4.9 5.6 5.0 1.3 .0

Minum Masak


Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Mamasa untuk keperluan minum dan masak, berdasarkan hasil kajian EHRA sekitar 30% menggunakan air hujan, 28,5% menggunakan air ledeng dari PDAM yang tersambung ke rumah-rumah, 24% bersumber dari mata air tidak terlindungi, sekitar 19% dari air hidran umum PDAM, 19% dari sungai dan 19% dari danau (cekdam), dan sebagian kecil alinnya menggunakan air sumur pompa tangan, air sumur gali, dan lain-lain. Permasalah spesifik dan paling prioritas yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang memadai; 2. Kurangnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air bersih baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan 3. Kurangnya biaya untuk operasional maupun pemeliharaan pengelolaan air bersih; 4. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang cara-cara pengelolaan air bersih; 5. Sumber air bersih yang semakin sedikit akibat penggundulan hutan yang terjadi secara signifikan. 6. Rendahnya sumberdaya manusia untuk memelihara dan memanfaatkan air bersih dengan sebaik-baiknya.

BAB III.


79



Gambar 3.23 Peta Cakupan Layanan Air Bersih BAB III.


80



Berdasarkan peta diatas terlihat bahwa cakupan layanan air bersih hanya ada pada beberapa daerah ibukota kecamatan, yaitu Kecamatan Mamasa, Tawalian, Balla, Tanduk Kalua, Sumarorong dan Messawa, itupun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah ibukota kecamatan yang ada. Tabel berikut akan menjelaskan mengenai sistim dan cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Mamasa.

Tabel 3.46 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Mamasa

No

Uraian

Satuan

1

2

3

1.

Pengelola

2.

Tingkat Layanan

3.

Sistem Perpipaan

Keterangan

4

5

PDAM Mamasa -

-

-

Kapasitas Produksi

28 ltr/dtk

-

-

4.

Kapasitas terpasang

60 ltr/dtk

-

-

5.

Jumlah sambungan rumah (total)

1.895 sambungan

-

Untuk 3 Unit Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)

6.

Jumlah Kran air

-

-

-

7.

Kehilangan Air

-

-

-

8.

Tarif (rumah tangga)

900, 2.500,3.500/m3

-

-

9.

Jumlah Pelanggang Perkecamatan :

-

-

-

- Mamasa

1.263 sr

-

-

- Tawalian

315 sr

-

-

- Tandukkalua

93 sr

-

-

- Sumarorong

199 sr

-

-

- Messawa

25 sr

-

-

Sumber : PDAM Kabupaten Mamasa, 2012 BAB III.


81



3.5.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Mamasa belum banyak diusahakan oleh masyarakat. Usaha yang ada hanya berupa pembuatan tempe dan tahu, penggilingan kopi bubuk, meubel, rumah makan dan industri tenunan. Industri yang potensial menghasilkan limbah cair adalah pembuatan tempe dan tahu. Limbah Industri Rumah Tangga yang dihasilkan tersebut langsung dialirkan ke badan air (sungai) melalui saluran drainase maupun saluran terbuka lainnya tanpa melalui proses pengolahan sebelumnya dan tidak memperhitungkan resiko kesehatan dan dampak Amdal yang akan ditimbulkan.

Tabel 3.47 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga di Kabupaten Mamasa No

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

1

2

3

4

5

6

1.

Pembuatan Tempe/Tahu

Kec. Mamasa/ Bambang

4

Tempe/Tahu

1500 buah

2.

Tenun Ikat

Kec. Balla (Pena’/Rante Sepang)

50

Kain Tenun

20 lembar

Sumber: Dinas perindag Tamben Kab. Mamasa, 2012

3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Penanganan limbah medis baik limbah cair maupun limbah padat yang ada di Kabupaten Mamasa belum dilakukan dengan cara yang benar, sebab belum ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik yang dikhususkan untuk limbah medis maupun limbah umum lainnya, semuanya dibuang langsung ke sungai atau dialirkan ke drainase yang bermuara ke sungai. Pada beberapa kasus penanganan limbahmedis (padat) dari beberapa kegiatan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih tercampur oleh penanganan limbah non medis dari pemukiman, artinya limbah medis dari kegiatan rumah sakit dan puskesmas tersebut ikut terbuang ke TPS dan Sungai Mamasa.

Tabel 3.48 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas - Fasilitas Kesehatan No. 1. BAB III.

Nama Fasilitas Kesehatan Puskesmas Mamasa

Lokasi

Jenis Pengelolaan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

Kec. Mamasa

Belum ada

-


82



2.

Rumah Sakit Banua Mamase

Kec. Mamasa

Belum ada

-

3.

Rumah Sakit Umum

Kec. Balla

Belum ada

-

4.

Puskesmas Tawalian

Kec. Tawalian

Belum ada

-

5.

Puskesmas Sespa

Kec. Sesenapadang

Belum ada

-

6.

Puskesmas Balla

Kec. Balla

Belum ada

-

7.

Puskesmas Tandukkalua

Kec. Tandukkalua

Belum ada

-

8.

Puskesmas Sumarorong

Kec. Sumarorong

Belum ada

-

9.

Puskesmas Messawa

Kec. Messawa

Belum ada

-

10.

Puskesmas Nosu

Kec. Nosu

Belum ada

-

11.

Puskesmas Pana’

Kec. Pana’

Belum ada

-

12.

Puskesmas Tabang

Kec. Tabang

Belum ada

-

13.

Puskesmas Rantim

Kec. Rantim

Belum ada

-

14.

Puskesmas Mambi

Kec. Mambi

Belum ada

-

15.

Puskesmas Bambang

Kec. Bambang

Belum ada

-

16.

Puskesmas Aralle

Kec. Aralle

Belum ada

-

17.

Puskesmas Tabulahan

Kec. Tabulahan

Belum ada

-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, 2012

BAB III.


83

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

Recommend Documents