BAB III DESKRIPSI INSTANSI 1.
PROFIL INSTANSI
Nama Instansi
: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean BSurakarta (KPPBC TMP B Surakarta)
Alamat Instansi
: JalanLU Adi Sucipto No. 36 Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Surakarta
Telepon/ Fax
: (0271) 719601/ (0271) 713346
Jenis Instansi
: Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan
Tugas Pokok
: Melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang
Kepabeanan
dan
Cukai
sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kode Instansi
: 060600
Jumlah Pegawai
: 101
Wilayah Kerja
: Surakarta dan sekitarnya Luas wilayah kerja : +/- 5.724 Km Terdiri dari 1. Kabupaten Boyolali 2. Kabupaten Sukoharjo 3. Kabupaten Karanganyar 4. Kabupaten Wonogiri 5. Kabupaten Sragen 6. Kabupaten Klaten
Motto
-
Best (Terbaik Untuk Anda)
-
Leladi Kanthi ati lan setiti (Melayani dengan Hati)
Website
: http://www.beacukai-surakarta.com
Email
:
[email protected]
1
2
2.
LOGO BEA CUKAI
DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996. LUKISAN
Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.
MAKNA
Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;
Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;
Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;
Sayap
melambangkan
Hari
Keuangan
R.I.
30
Oktober
dan
melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
WARNA:Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya.
3
3.
SEJARAH INSTANSI a) SejarahdanPerkembanganKPPBCTipeMadyaPabeanBSurakarta KantorPengawasandanPelayananBeadanCukai(KPPBC)Tipe Madya Pabean B Surakarta berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.KPPBC Tipe Madya Pabean B SurakartaTaback
Accynsberarti
Kantor
Cukai
Tembakau.Cukai
Tembakau dimulai pada tahun 1932. Setelah kemerdekaan, Taback Accyns Kantor Cabang Surakarta kemudian diganti dengan nama Kantor Cukai Cabang Surakarta yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 3 Surakarta. Pada tahun 1957 Kantor Cukai Cabang Surakarta dinaikkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai
Tipe
B
Surakarta
yangbertempat
di
Jalan
Bawean
No.23PasarLegi,Banjarsari,Surakarta. Kemudian lokasi kantor dipindahkan lagi ke Jalan Dr. Lambuan Tobing No. 35 Surakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B meningkat statusnya menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. Kemudian tanggal 2 November 1998, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dipindahkan ke JalanLU Adi Sucipto No. 36 Blulukan, Colomadu, Karanganyar,
Surakarta.
SesuaidenganPeraturanMenteriKeuanganNo.68/PMK.01/2007tanggal 26 Juni 2007, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dinaikkan statusnya dan berubah nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Berdasarkan status baru tersebut, tugas instansi ini adalah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku. PerubahanKantorPengawasandanPelayananBeadanCukaidari Tipe A3 menjadi Tipe Madya Pabean adalah berdasarkan Peraturan
4
MenteriKeuanganNomor74/PMK.01/2009tanggal8April2009tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK/.01/2011tanggal18Agustus2011menjadiKantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B, adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan prima serta pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efesien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasadengandukunganinstansiyangterkait.
b) Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasandanpelayanandibidangkepabeanandancukaidalamdaerah wewenangnyaberdasarkanperaturanperundang-undanganyangberlaku. Dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud di atas sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) Pelaksanaanpelayananteknisdibidangkepabeanandancukai. b) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dancukai. c) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh
5
Direktorat Jenderal. d) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidangkepabeanandancukai. e) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumenkepabeanandancukai. f) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dancukai. g) Pengelolaan
dan
pemeliharaan
sarana
operasi,
sarana
komunikasi, dan senjataapi. h) Pengawasanpelaksanaantugasdanevaluasikerjadan, i) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 6 (enam) Tipe sebagai berikut:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanA
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanC
KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipePratama
6
KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiyangberadadibawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaiberikut: a. KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipeMadyaPabea
n TanjungEmas. b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Kudus. c. KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipeMadyaPabea
n BSurakarta. d. KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipeMadyaPabea
n BYogyakarta. e. KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipeMadyaPabea
n CCilacap. f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama
Pekalongan. g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama
Purwokerto. h. KantorPengawasandanPelayananBeadanCukaiTipePratamaTega
l.
Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah meliputi seluruh wilayah eks-Karesidenan Surakarta, yang terdiri dari: 1. KotaSurakarta 2. KabupatenBoyolali 3. KabupatenSukoharjo 4. Kabupaten Karanganyar 5. KabupatenWonogiri 6. KabupatenSragen 7. KabupatenKlaten
7
Pengawasan dan Pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta meliputi: a. BandaraInternasionalAdiSumarmo b. KantorPosLaluBeaSurakarta c. TempatPenimbunanSementara d. KawasanBerikatdanGudangBerikat e. PerusahaanyangmendapatfasilitasKemudahanImporTujuanEksp or f. PabrikHasilTembakau(PabrikRokokdanPabrikTembakauIris) g. PabrikEtilAlkohol(EA) h. PabrikMinumanMengandungEtilAlkohol(MMEA) i. TempatPenjualanEceranEAdanMMEA
4.
VISI MISI Visi Visi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Suarakarta adalah “ Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertaraf Internasional dalam Pengawasan dan Pelayanan“. Misi Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah “ Pelayanan yang terbaik dengan hati serta profesional kepada masyarakat, lingkungan serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai “. Motto Motto dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah “Leladi Khanti ati lan setiti (Pelayanan dengan hati dan teliti secaraprofesional)”.
8
5.
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/ PMK/01/ 2012tentangSusunanOrganisasiKantorPengawasandanPelayananBea danCukaiTipeMadyaPabeanBSurakarta. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean B Surakarta terdiri dari: a) SubbagianUmum,terdiridari: 1. UrusanTataUsahadanKepegawaian 2. UrusanKeuangan 3. Urusan RumahTangga b) SeksiPenindakandanPenyidikan,terdiridari: 1. SubseksiIntelijen 2. SubseksiPenindakandanSaranaOperasi 3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan c) Seksi Perbendaharaan, terdiri dari: 1.
Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
2.
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
3.
Subseksi Administrasi Manifes
d) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai e) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari: 1.
Subseksi Penyuluhan
2.
Subseksi Layanan Informasi
f) Subseksi Kepatuhan Internal 1.
Subseksi
Kepatuhan
Pelaksanaan
Tugas
Pelayanan
dan
Administrasi. 2.
SubseksiKepatuhanPelaksanaanTugasPengawasan.
g) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen tidak memiliki subseksi. Berikut bagan struktur organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta :
9
Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP B Surakarta 6. DESKRIPSI JABATAN 7. SEKRETARIS PERUSAHAAN 8. SISTEM REKRUITMEN PEGAWAI 9. SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI 10. KINERJA PEGAWAI 11. INFORMASI DAN KEBIJAKAN 12. ISO 13. GOOD CORPORATE GOVERNMENT/ TATAKELOLA INSTANSI 14. MANAJEMEN RESIKO 15. STANDAR PENGAWASAN 16. CSR
(14)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6.
DESKRIPSI JABATAN Tugas masing-masing tiap bagian kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012 adalah sebagai berikut: a. SubbagianUmummempunyaitugassebagaiberikut: 1) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan
rencanakerjadanlaporanakuntabilitas. 2) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai,
sertarumahtanggadanperlengkapan. b. SeksiPenindakandanPenyidikanmempunyaitugassebagaiberikut: 1) Pengumpulan,
pengolahan,
penyajian,
serta
penyampaian
informasidanhasilintelijendibidangkepabeanandancukai. 2) Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan
cukai. 3) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan
pelanggaranperaturanperundang-undangandibidangkepabeanan dancukai. 4) Penyidikantindakpidanadibidangkepabeanandancukai. 5) Pemeriksaansaranapengangkut. 6) Pengawasanpembongkaranbarang. 7) Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan
dendaadministrasiterhadapkekurangan/kelebihanbongkar,serta dendaadministrasiataspelanggaranlainnya. 8) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan
barangbukti. 9) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan
kepabeanan dancukai. 10) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di
bidangkepabeanandancukai. 11) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana
komunikasi,dansenjataapiKantorPengawasandanPelayanan.
10
11
c. SeksiPerbendaharaanmempunyaitugassebagaiberikut: 1) Pengadministrasian
penerimaan bea masuk, cukai, denda
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal BeaCukai. 2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian
jaminanpenangguhanbeamasuk,jaminanPengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan bandingsertajaminanlainnya. 3) Penerimaan,
penatausahaan,
penyimpanan,
pengurusan
permintaandanpengembalianpitacukai. 4) Penagihan
dan pengembalian bea masuk, cukai, denda
administrasi,
bunga,
sewa
tempat
penimbunan
pabean,
pungutannegara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi. 5) Penerbitan
dan
pengadministrasian
surat
teguran
atas
kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuhtempo. 6) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan,
sertaadministrasipelelangan. 7) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan surat
keteranganimporkendaraanbermotor. 8) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan
pengutannegaralainnya. 9) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana
pengangkutdanjadwalkedatangansaranapengangkut.
12
d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Pelayananfasilitasdanperijinandibidangkepabeanandancukai. 2) Penelitianpemberianimpor,ekspor,dandokumencukai. 3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan
pengoperasiansaranadeteksi. 4) Penelitianpemberitahuanklasifikasibarang,tarifbeamasuk,nilai
pabean
dan
fasilitas
impor
serta
penelitian
kebenaranperhitunganbea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya. 5) Penetapanklasifikasibarang,tarifbeamasuk,dannilaipabean. 6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari
kawasanpabean. 7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat
PenimbunanBerikatdanTempatPenimbunanPabean. 8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan,
dan
pemuatanbarangeksporkesaranapengangkut. 9) Pelaksanaanurusanpembukuandokumencukai. 10) Pelaksanaanurusanpemusnahandanpenukaranpitacukai. 11) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar
dandokumenyangberhubungandenganbarangkenacukai. 12) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan
kadarbarangkenacukai. 13) Pengelolaantempatpenimbunanpabean. 14) Penatausahaan
penimbunan,
pemasukan
dan
pengeluaran
barang diTempatPenimbunanBerikatdanTempatPenimbunanPabean. 15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi miliknegara.
13
16) Penyiapanpelelanganatasbarangyangdinyatakantidakdikuasai,
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. 17) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi miliknegaradanataubusuk.
e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di
bidangkepabeanandancukai. 2) Pelayananinformasidibidangkepabeanandancukai. 3) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan
cukai 4) Konsultasidibidangkepabeanandancukai.
f. SeksiKepatuhanInternalmempunyaitugassebagaiberikut: 1) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan
dancukai. 2) Pengawasanpelaksanaantugasdibidangadministrasi. 3) Pengawasan
pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan
penyidikandibidangkepabeanandancukai. 4) Pemantauan
pengendalian
intern,
pengelolaan
risiko,
pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
di
lingkunganKantorPengawasandanPelayananBeadanCukai. 5) Pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan,
perumusan
rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor PengawasandanPelayananBeadanCukai.
14
g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas
melakukan
pengoperasian
komputer
dan
sarana
penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabean dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabean dan cukai, serta penyajian data kepabean dancukai.
7.
SEKRETARIS INSTANSI Peran sebagai sekretaris instansi di KPPBC TMP B Surakarta dilaksanakan olehSubBagian Umum, yaitu Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas : a)
Melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai,
8.
b)
Hubungan masyarakat,
c)
Urusan rumah tangga, perlengkapan; dan kesejahteraan pegawai
SISTEM RECRUITMENT Sistem Recruitment Pegawai Bea dan Cukai melalui Seleski Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selain itu juga berasal dari seleksi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang juga berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setiap
melaksanakan
recruitment,
Kementerian
Keuangan
menggunakan Sistem Sel, yaitu dengan membentuk beberapa tim kerja yang melaksanakan setiap tahapan seleksi secara terpisah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Panitia Pusat Recruitment. Sistem Sel dibentuk untuk menghindari adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan recruitment. Proses recruitment di Kementerian Keuangan yang dilaksanakan
15
selalu menggunakan prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Setiap Peserta yang mengikuti rekruitmen di Kementerian Keuangan, akan melalui tahapan/seleksi yang terdiri dari:
Seleksi Administrasi;
Tes Kompetensi Dasar;
Psikotes;
Tes Kesehatan dan Kebugaran;
Wawancara yang diperuntukkan bagi peserta dengan tingkat pendidikan sarjana; serta
9.
Pemberkasan.
SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI KPPBC TMP B SURAKARTA
a) Komponen Penghasilan PNS Bea dan cukai Komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komponen
penghasilan
PNS
Kementerian
Keuangan.
Artinya
penghasilan PNS beacukai sementara ini tidak jauh berbeda dengan penghasil PNS di lingkungan eselon I kementerian Keuangan lainnya seperti DJKN, DJPB, DJA, BPPK, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, BPPK, dan sebagainya yang terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Tunjangan Anak Istri, dan lain-lain. Tambahan penghasilan lain yang mungkin membedakan PNS di beacukai dengan yang lain adalah adanya Premi, Uang Kumandah, dan yang terakhir adalah Insentif Cukai.
b) Gaji Pokok PNS Bea dan cukai Besaran gaji pokok ini ditentukan pangkat dan masa kerja golongan.Besaran gaji pokok terakhir PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015.
16
c) Tunjangan Kinerja Selain gaji pokok, pegawai beacukai juga mendapat tunjangan kinerja.Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja PNS beacukai terbaru besarannya di dasarkan pada ketentuan pada lampiran Peraturan Presiden nomor 156 tahun 2014tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Besarannya sama untuk semua unit eselon I Kementerian Keuangan kecuali DJP. Besarnya tunjangan kinerja didasarkan pada peringkat jabatan atau grading yang ada di lingkungan kementerian keuangan. (PMK 237/PMK.01/2014 jo 45/PMK.01/2015). Rekrutmen masuk yang sama bisa jadi memiliki grading yang berbeda ketika ia mendapat tugas yang berbeda. Besaran tunjangan kinerja untuk pejabat eselon tergantung pada grading jabatan tersebut.Sesama eselonnya bisa memiliki grading yang berbeda.
17
10. KINERJA PEGAWAI KPPBC TMP B SURAKARTA
Hari kerja Hari kerja pegawai KPPBC TMP B Surakarta dimulai hari Senin s/d Jumat
Jam kerja Jam kerja pegawai KPPBC TMP B Surakarta dimulai pukul 07.30 17.00 WIB
Jam Istirahat Jam istirahat dimulai pukul 12.00 – 13.00 WIB
Seragam Seragam yang digunakan setiap hari oleh pegawai KPPBC TMP B Surakarta berwarna biru tua dengan identitas customs.
Jumlah Pegawai Tabel 3.1
Gol
Jabatan Kepala kantor
Kepala Seksi
Kepala Sub
Pelaksana
Jml
(eselon III)
(eselon IV)
Seksi (eselon V)
IV
1
2
-
-
3
III
-
10
28
28
66
II
-
-
-
32
32
Jml
1
12
28
60
101
Berdasarkan umur dan jenis kelamin
Umur (Tahun)
Tabel 3.2 Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
Jumlah
50-58
26
7
33
40-50
13
3
16
30-40
23
8
31
20-30
18
3
21
Jumlah
80
21
101
18
Reward and Punishment a) Reward 1. Kepada Kantor Bentuk penghargaan berupa tunjangan kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kantor dengan prestasi pencapaian penerimaan kantor yang melebihi target yang ditentukan Kantor Pusat. Untuk tahun 2016, tunjangan kinerja akan diberikan 100%
apabila
realisasi mencapai 95 persen atau lebih. Selain itu, penghargaan lain juga diberikan kepada Kantor dibagi dalam 3 kategori lainnya, yaitu, peningkatan pelayanan, peningkatan
fasilitas
dan
peningkatan
pengawasan
kepabeanan dan cukai. 2. Kepada Pegawai Penghargaan dapat diberikan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai atau Kepala Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai kepada pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang telah menunjukan pengabdian kerja atau prestasi kerja dalam pelaksanaan tugasnya
dibidang
admnistrasi,
pelayanan,
atau
pengawasan. Kategori penghargaan dibagi dalam tiga kategori, yaitu: a. Luar biasa baiknya b. Amat baik c. Baik Pengabdian kerja atau prestasi kerja dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri atas Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Vertikal berdasarkan bukti dan fakta yang mendukung yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja pegawai yang bersangkutan.Penghargaan juga diberikan kepada pegawai yang berhasil mengagalkan upaya pelanggaran dibidang
19
kepabeanan maupun cukai, seperti upaya penyelundupan narkoba dan lain-lain.Penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam penghargaan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 55/BC/2010 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b) Punishment Penegakan disiplin diberikan kepada para pegawai di lingkungan DJBC berupa Pemotongan TKPN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara). Pemotongan Tunjangan diberlakukan kepada : -
Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ jam atau lebih dalam sehari
-
Pegawai yang terlambat masuk kerja
-
Pegawai yang pulang sebelum waktunya
-
Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan
-
Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir
-
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
-
Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
-
Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai)
-
Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. Pemotongan Tunjang dinyatakan dalam % (perserratus) dan
ketentuan potongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 Tentang Penegakan Disiplin dalam
20
kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 11. INFORMASI DAN KEBIJAKAN Arus
Informasi
dan
kebijakan
di
KPPBC
TMP
B
Surakartamenggunakan modelTop down (atas-bawah). Top down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana sumber informasi, pengambilan kebijakan, dan keputusan oleh atasan, sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja.Model top down cenderung bersifat target-oriented, strategis, dan jangka panjang
12. MANAJEMEN RISIKO Dasar Hukum Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBCyaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang berada di bawah langsung Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen risiko sebagai upaya menanggulangi risiko (mitigasi) yang dihadapi oleh organisasi. Manajemen risiko DJBC saat ini akan bersifat lebih corporate, artinya manajemen risiko yang memandang organisasi secara komprehensif, dan melihat berbagai aspek yang berisiko menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan organisasi. Ada empat bidang yang wajib mendapatkan prioritas penanganan risiko.Keempatbidang tersebut
diantaranya
pengoptimalan
penerimaan,
penegakan
hukum,
pengoptimalan pengawasan, serta penegakan citra organisasi DJBC. Dengan diterbitkannya PMK 12/PMK.09/2016, bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tentunya penerapan Manajemen Risiko memiliki tujuan dan manfaatnya.Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk: a.
meningkatkan
kemungkinan
pencapaian
peningkatankinerja; b.
mendorong manajemen yangproaktif;
tujuan
dan
21
c.
memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan danperencanaan;
d.
meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber dayaorganisasi;
e.
meningkatkan kepatuhan kepadaketentuan;
f.
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;dan
g.
meningkatkan ketahananorganisasi.
Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki manfaat untuk: a.
berkurangnya kejutan(surprises);
b.
eksploitasipeluang;
c.
meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
d.
meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
e.
meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
f.
meningkatnyareputasi;
g.
perlindungan bagi pemimpin;dan
h.
meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a.
berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatankinerja;
b.
menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
c.
membantu pengambilankeputusan;
d.
memperhitungkanketidakpastian;
e.
sistematis, terstruktur, dan tepatwaktu;
f.
berdasarkan informasi terbaik yangtersedia;
g.
disesuaikan dengan keadaanorganisasi;
h.
memperhitungkan factor manusia dan budaya organisasi;
i.
transparan daninklusif;
j.
dinamis dan tanggap terhadap perubahan;dan
22
k.
perbaikan terusmenerus.
Setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaiantujuan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud diwujudkanmelalui:
1.
pengembangan budaya sadarRisiko,
2.
penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko,dan
3.
pembentukan struktur ManajemenRisiko.
Budaya sadar Risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran KementerianKeuangan.
Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud diatas yang menjadi bagian
dari
setiap
proses
pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan organisasi,berupa: a.
kepemimpinan
yang
mempertimbangkan
memiliki
komitmen
untuk
Risiko
dalam
setiap
pengambilankeputusan; b.
komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya ManajemenRisiko;
c.
penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik;dan
d.
pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.
23
PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Proses
manajemen
risiko
adalah
suatu
proses
yang
bersifat
berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko
1.
Penetapan Konteks Dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan (stakeholders utama) dengan proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi yang membatasi, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko. Sebagai bagian dari penetapan konteks, disusunlah kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. Konteks secara umum menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko. Dan Proses Manajemen Risiko tidak boleh keluar dari konteks yang ditetapkan.
24
2. Identifikasi Risiko Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran Unit Pemilik Risiko yang ada di DJBC. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran yang ada. 3. Analisis Risiko Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risikorisiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi (level Konsekuensi) dan kemungkinan (Level Frekuensi) terjadinya. 4. Evaluasi Risiko Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis.Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan dalam hal ini Unit Pemilik Risiko (UPR) bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. 5. Penanganan Risiko Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia ( Mengurangi Kemungkinan terjadinya Risiko, menurunkan dampak Risiko, Menerima Risiko, Menghindari Risiko dan Mengalihkan/Mentransfer Risiko) dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko.
25
6. Monitoring dan Reviu Monitoring dan Reviu risiko ditujukan untuk terutama mendeteksi dan mengantisipasi adanya perubahan dalam hal: Konteks organisasi,Profil Risiko,Level setiap risiko dan Efektivitas mitigasi risiko. Proses Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. 7. Komunikasi dan Konsultasi Proses komunikasi dan konsultasi bertujuan memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan setiap tahapan proses Manajemen Risiko
sehingga
pihak-pihak
yang
terkait
dapat
menjalankan
tanggungjawabnya dengan baik. Proses yang melekat pada seluruh proses manajemen risiko ini dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal. Tanggungjawab proses Manajemen Risiko ini ada pada para Pemilik Risiko dibantu oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko, serta tim yang terdiri dari para pejabat/ pegawai yang menguasai business procces di UPR masing-masing. Seluruh proses manajemen risiko dituangkan dan didokumentasikan sebagaimana terlampir dalam PMK Nomor PMK 12/PMK.09/2016. Peta risiko yang telah tersusun menggambarkan berbagai risiko yang mungkin dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi DJBC sekaligus upaya untuk mitigasinya.Dengan demikian diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai.
26
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan manajemen risiko dalam kreteria berhasil itu ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan.
Sedangkan Komponen Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terdiri atas Kepemimpinan, Proses Manajemen Risiko, Aktifitas Penanganan Risiko dan Hasil Penerapan Manajemen Risiko
27
KOMPONEN PENILAIAN
Kepemimpinan Mengukur komitmen pemimpin dan
pemahaman pemimpin dalam
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan manajemen risiko. Hal meliputi Rapat manajemen risiko, Dukungan sumber daya: dana implementasi dan pengembangan sumber daya manusia serta Dukungan perangkat penerapan: prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko; organisasi dan prosedur/tata kerja; dan dokumentasi manajemen risiko. Awarnes pemimpin Proses Manajemen Risiko Menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko. Kegiatan ini meliputi 7 tahapan yang sudah dijelaskan diatas. Aktifitas Penanganan Risiko Menilai tingkat realisasi penanganan risiko yang dijalankan dan efektivitasnya dalam menurunkan level risiko. Penanganan Risiko yang Dijalankan adalah membandingkan antara realisasi penanganan risiko
28
dengan target kinerja penanganan risiko. Realisasi didukung dengan dokumen yang lengkap dan andal serta realisasi penanganan risiko harus memenuhi syarat kumulatif (inovasi baru/ modifikasi sistem pengendalian yang ada, selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi, penyebab, dan/ atau dampaknya; dan jelas ukuran kinerjanya dan terukur target penanganannya serta sesuai dengan target dan ukuran kinerja ) Hasil Penerapan Manajemen Risiko Menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen risiko menggunakan nilai pencapaian kinerja Unit Pemilik Risiko yang mengacu pada hasil capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategi Unit Pemilik Risiko
berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis Balanced
Scorecard (BSC). Kegiatan yang bersifat inovasi Manajemen Risiko adalah bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan yang baik di tiap tingkatan organisasi.Semua bagian pada hakikatnya telah mengelola risiko secara berkelanjutan baik disadari maupun tidak, terkadang lebih ketat dan sistematis dan kadangkala lebih toleran. Dalam Konteks Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko harus mengacu pada Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam proses manajemen risiko sehingga pendekatan sistematis dalam upaya untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian dapat tercapai.
29
Meskipun dalam PMK No. 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa definisi risiko ditekankan pada dampak negatif atas pencapaian tujuan,
definisi
yang
tepat
sampai
saat
ini
masih
terus
berkembang.Perdebatan masih terus berlangsung berkenaan dengan kenyataan bahwa apabila diukur dan dikelola dengan baik risiko dapat meningkatkan inovasi dan kesempatan lebih besar dalam pencapaian tujuan (dampak positif). Hal ini sekaligus memperjelas pernyataan bahwa pada prinsipnya Manajemen Risiko juga merupakan sarana dan alat perbaikan terhadap pengendalian Manajemen Risiko yang telah ada atau dengan kata lain merupakan sarana dan alat perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (Juknis). Oleh sebab itu, suatu keharusan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada proses Manajemen risiko merupakan inovasi baru dan/atau modifikasi sistem pengendalian yang ada. Model kematangan Manajemen Risiko (risk management maturity model) Kementerian Keuangan berikut dengan parameter yang digunakan dalam penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
Tingkat Kematangan
Kepemimpinan
Parameter ProsesPenilaianAktivitas Manajemen Penanganan Risiko Risiko
Hasil Penerapan Manajemen Risiko
30
Belum SadarRisiko (RiskNaive)
Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sangat rendah.
Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif.
Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level Risiko sangat rendah.
Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah.
Sadar Risiko (Risk Aware)
Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko rendah.
Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif.
Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level Risiko rendah.
Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah.
Risiko Ditetapkan (Risk Defined)
Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sedang.
Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko tinggi.
Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level Risiko sedang. Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level Risiko tinggi.
Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang.
Risiko Dikelola (Risk Managed)
Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif.
Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi.
31
Dapat Menangani Risiko (Risk Enabled)
Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sangat tinggi.
Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif.
Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level Risiko sangattinggi.
Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi.
13. SISTEM PENGAWASAN PENGAWASAN INTERNAL KANTOR A. Unit pengawasan teknis, oleh Seksi Kepatuhan Internal (KI) Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk pengawasan teknis Internal kantor kepada para pegawai di KPPBC TMP B Surakarta yaitu berupa pengawasan melekat (waskat), yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan pegawainya secara langsung, yang pengawasannya dilakukan oleh setiap pimpinan/ Kepala Seksi di tiaptiap bagian di KPPBC TMP B Surakarta. Dalam pengawasan terhadap para pegawainya, Kepala Seksi dibantu oleh Bidang Kepatuhan Internal.Sifat pengawasan oleh Bidang Kepatuhan Internal adalah back up Kepala Seksi, yaitu pengawasan tingkat kedua setelah pengawasan pegawai oleh Kepala Seksi.Bidang Kepatuhan Internal mengawasi dan memantau apakah setiap pegawai kantorsudah melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik atau belum, disamping itu juga mengawasi
32
Kepala Seksi tentang bagaimana para Kepala Seksimengawasi para pegawai bawahannya, apakah sudah baik atau belum. Seksi/ bidang Kepatuhan Internal terdiri dari : a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan, Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai
b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di
bidangintelijen,
penindakan,
penyidikan,
dan
audit
kepabeanan dan cukai c. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi, Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan apaarat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
33
Bentuk Pengawasan Teknis Internal diantaranya : -
Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan trajectory target (uraian target Indikator Kerja Utama sesuai periode pelaporan serta jenis konsolidasi periode) yang harus dicapai dalam periode tertentu.Periode pengawasan melalui Kontrak Kinerja dilaksanakan setiap tahun sekali.Kontrak Kinerja terdiri dari IKU (Indikator Kerja Utama) yaitu berupa tolok ukur keberhasilan suatu kinerja.Hal-hal yang tertuang didalam kontrak kinerja tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secermat mungkin disertai integritas, profesionalitas, tanggung jawab serta transparansi sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang bersangkutan.
-
Sistem Pengendalian Internal Merupakanproses intergral pada tingkatan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
B. Unit
pengawasan
lapangan,
oleh
Seksi
Penindakan
dan
Penyidikan (P2) Pengawasan lapangan kepada para pengguna jasa untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai, pengawasan dilaksanakan secara terjadwal, juga atas dasar pengaduan masyarakat.
34
PENGAWASAN DARI PUSAT Pengawasan dari Pusat biasanya berupa Sidak (Inspeksi Mendadak) dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kemenkeu, BPK, Kepatuhan Internal Kanwil, atau Kepatuhan Internal Pusat, baik periode terjadwal maupun yang tidak terjadwal, namun tidak diketahui kapan waktu pastinya. Sidak biasanya akan dilakukan kegiatan penegakan disiplin kepada pegawai yaitu dalam hal: a. Spot check Absensi dan Kehadiran Pegawai b. Pengecekkan Kelengkapan Penggunaan PDH; dan c. Lain-lain Pada Intinya, Sistem Pengawasan kepada pegawai di lingkungan DJBC baik dari Internal instansi maupun dari Pusat tujuannya yaitu untuk mengawasi dan memantau apakah para pegawai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum.
PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKU KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B SURAKARTA
PENERIMAAN CUKAI
TAHUN
TARGET
2013
Rp 790.610.499.000
Rp
924.653.822.470
116.95 %
2014
Rp. 900.165.000.000
Rp
870.338.801.500
96.69 %
2015
Rp 994.838.657.354
Rp 1.151.763.661.060
115.77 %
HT
(Target berdasarkan surat Kakanwil DJBC Jateng dan DIY) Sumber : KPPBC TMP B Surakarta
PERSENTASE
35
PENGGUNA JASA (Stake holder) Dalam pelaksanaan tugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta melayani pengguna jasa yang tersebar sewilayah Solo Raya dengan bidang usaha yang berbeda-beda. Jumlah pengguna jasa yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah sebagai berikut : Pengguna Jasa Pabrik
Tempat Penjualan Eceran
Jumlah
Hasil Tembakau
19
Minuman mengandung Ethil Alkohol
1
Ethil Alkohol
1
Minuman mengandung Ethil Alkohol
18
Ethil Alkohol
4
Kawasan Berikat
39
Gudang Berikat
1
Perusahaan dengan faslitas KITE
13
PPJK
5
Jenis Pengguna Jasa Pabrik
Hasil
(Cukai)
Tembakau
Jumlah 19
Nama Perusahaan 1
PT. Asia marko
2
PT. Djitoe itc
3
PR gama
4
PT. Harum sari kencana
5
PT. HM sampoerna
6
PT. Kerbau
7
PT. Menara kartika buana
8
PT. Minapadi makmur
9
PT. Pancamas jaya prakasa
36
10
PT. Panen
11
PT. Patriot
12
PR rajaa tunggal
13
PR santoso
14
PR tiara
15
PT. Tri cakra adiguna
16
PT. Karyadibya mahardika
17
PT.. Gudang garam tbk
18
Pr energi positif
19
Pr taru harum
1
1
Wanen cap lonceng, pa
20
1
PT. Indo acidatama
Minuman mengandung Ethil Alkohol
Tempat
Minuman
Penjualan
mengandung
2
Bola pub 7 rumak karaoke
Eceran
Ethil Alkohol
3
PT.Daegu korean drill
4
Longue dan resto “11 12”
5
North food pub & restrnt
6
O-solo-mio
7
Bintang baru
8
PT. Sekar pace permai
9
Solo inn hotel
10
Agus hotel solo
11
Amarelo hotel
12
Aston hotel
13
Ibis hotel solo
14
Kusuma sahid prince hotel
15
Lor in hotel
37
Ethil
4
Alkohol
Kawasan Berikat
43
16
Novotel hotel solo
17
Royal surakarta heritage hotel
18
Sahid jaya hotel
19
Solo paragon
20
Sunan hotel
1
Toko saba kimia
2
UD. Arto moro
3
UD. Sumber hidup
1
PT. Adi Kencana Mahkota Buana
2
PT. Andalan Mandiri Busana
3
PT. Bengawan Solo Garmen
4
PT. Bintang Makmur Sentosa
5
PT. Cartini Lingerie Indonesia
6
PT. Danliris
7
PT. Delta Dunia Textile
8
PT. Delta Merlin Dunia Textile
9
PT. Dewi Samudra Kusuma Surakarta
10
PT. Dewi Samudra Kusuma Karanganyar
11
PT. Gemopia Indonesia
12
PT. Globalindo Intimates
13
PT. Hanil Indonesia, Nepen
14
PT. Hanil Indonesia, Mojolegi
15
PT. HJ Glove Indo
16
PT. Indo Cali Plast
17
PT. Jaya Asri Gamindo
18
PT. Kemilau Indah Permana
19
PT. JJ Gloves
20
PT. Ladewinfo Garment Makmur
38
21
PT. Liebra Permana
22
PT. Manunggal Adipura
23
PT. Mondrian
24
PT. Pan Brother Boyolali
25
PT. Pan Brother Sragen
26
PT. Panca Prima Eka Btothers
27
PT. Panji Anom Setia
28
PT. Panrama Vista Garment
29
PT. Pelita Tomangmas
30
PT. Prima Sejati Sejahtera
31
PT. Sami Surya Perkasa
32
PT. Sari Warna Asli I
33
PT. Sari Warna Asli II
34
PT. Sari Warna Asli III
35
PT. Sari Warna Asli Pucangsawit
36
PT. SC Enterprises
37
PT. Senang Kharisma Textile
38
PT. Solo Kawistara Garmindo
39
PT. Solo Murni EPTE
40
PT. Sri Rejeki Isma
41
PT. Suarabaya Noor Leather
42
PT. Tupay Adyamas Indonesia
43
PT. Vinsa Mandira Utama
Gudang Berikat
1
1
PT. Djitoe
Perusahaan dgn fasilitas
13
1
PT. Aneka Andalan Asia
2
PT. Angkasa Polypropindo
3
PT. Alis Jaya Ciptatama
4
PT. Asia Cakra Ceria Plastik
KITE
39
PPJK
5
5
PT. HAdo Solo Plast
6
PT. Indo Veneer Utama
7
PT. Kini Indonesia
8
PT. Langengharjo Makmur Plasindo
9
PT. Primayuha Mandirijaya
10
PT. Sami Surya Indah Plastik
11
PT. Teras Adi Kharisma
12
PT. Tifountex Indonesia
13
PT. Delapan Nol Delapan West
1
Agility
2
Delapan Nol Delapan West
3
PT. Dwi Upaya Sukses
4
PT. Monang Sianipar Abadi
5
PT. Ritra Cargo Indonesia
40
