1
BAB III DESKRIPSI INSTANSI
A. SEJARAH BERDIRINYA Unit Pelayanan Terpadu penanggulangan
Kemiskinan (UPTPK)
Kabupaten Sragen merupakan sebuah Unit layanan penanggulangna kemiskinan yang pertama kali ada di Indonesia. UPTPK bertempat kantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen tepatnya di sebelah timur kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen melalui layanan “Mbelo Wong Cilik” yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan kemiskinan secara sistematik disatu tempat (One Stop Servise). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan UPTPK Kabupaten Sragen, adanya Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan bertujuan agar pelayanan, penanganan, penanggulangan kemiskinan ditangani secara fokus, efektif dan efisien. Pada 27 Mei 2012, Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen resmi diluncurkan. Konsep One Stop Service diterapkan agar program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai SKPD menjadi lebih fokus dan satu pintu (menyatukan yang terpisah). Tujuannya menyederhanakan dan mempermudah warga miskin untuk mengakses berbagai program pemerintah yang diperuntukkan bagi mereka. Di Kabupaten Sragen, penanganan dan penanggulangan kemiskinan semula dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tupoksi masing-masing. Hal ini berimbas pada alur birokrasi yang semakin panjang dan rumit. Masyarakat miskin harus berkorban waktu, tenaga, dan biaya.Selain itu, keterbatasan informasi mengenai tahapan-tahapan dan prosedur
2
masing-masing
program
pelayanan
kemiskinan
menimbulkan
kesulitan
masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan. Kendala lainnya adalah dari perbedaan database kemiskinan antara SKPD dan BPS yang menyebabkan pelayanan kemiskinan tidak optimal dan tepat sasaran. Lahirnya UPTPK adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat miskin dalamsatu wadah yang repesentatif, kredibel dan profesional. Pemkab Sragen sedang mengusulkan ijin peningkatan status dari Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan menjadi Badan Penanggulangan Kemiskinan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB dengan surat Bupati Sragen Nomor 061/191/03/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Nomor 061/87/008/2014 tanggal 6 Mei 2014. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon dan mendukung penuh usulan peningkatan status UPTPK menjadi Badan.
B. TUJUAN INSTANSI Tujuan
penyelanggaraan
Unit
Pelayanan
Terpadu
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut: 1. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat miskin. 2. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat miskin terhadap birokrasi yang memberikan pelayanan kemiskinan. 3. Untuk menjamin masyarakat miskin terpenuhi hak-hak dan kebutuhannya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.
Tujuan akhir dari pelayanan kemiskinan yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang khususnya ada di Kabupaten Sragen. Dengan
3
memberikan pelayanan kemiskinan yang tepat sasaran untuk keluarga miskin di Kabupaten Sragen.
C. VISI DAN MISI INSTANSI a. Visi Instansi Adapun visi dari Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yaitu : Masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang ramah, prima dan prosedural. b. Misi Instansi Melayani warga masyarakat miskin memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.
D. DASAR HUKUM Berdasarkan Ketetapan dan Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka secara Regulasi Pendirian UPTPK Kabupaten Sragen yaitu : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 : “Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Negara.” 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik a) Pasal 5, Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
4
kesehatan, jaminan sosial, energi perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya, b) Pasal 9, Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. 3. UU NOMOR 13 TAHUN 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin a) Pasal 5, Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, b) Pasal 7, Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentukpengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial, c) Pasal 10, Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu, dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan layanan pengembangan potensi diri, sandang dan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, dan pelayanan sosial, e) Pasal 19: Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu. 4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 5. Peraturan Bupati Sragen No. 2 Pembentukan UPTPK Kab. Sragen.
Tahun 2012 tentang
5
E. LOGO INSTANSI
F. LAYANAN UMUM UPTPK KABUPATEN SRAGEN Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sragen merupakan sebuah Unit layanan penanggulangan kemiskinan pertama yang ada di Indonesia karena layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi dilayani disatu tempat. Jenis layanan UPTPK terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial ekonomi. 1. Seksi Pendidikan UPTPK Kabupaten Sragen memberikan layanan dalam bidang pendidikan melalui Beasiswa Sintawati adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa miskin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di pulau Jawa. a. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin PTN Berprestasi Pembuatan rekomendasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa PTN miskin berprestasi yang memenuhi kriteria yang diatur oleh penyelenggara beasiswa (Pemkab Sragen), sebagai berikut: 1) Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Jawa (Kartu Mahasiswa) 2) Asal Sragen (KTP Sragen)
6
3) Berprestasi (dengan IP minimal 3,0) dan IP berikutnya selalu naik (trend positif) 4) Masuk dalam database TNP2K / lolos verifikasi UPTPK 5) Melengkapi
semua
persyaratan
administrasi
yang
dibutuhkan. 6) Hasil seleksi, besaran, dan waktu pemberian beasiswa dikoordinasikan dengan SKPD Terkait b. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Miskin (PSB) 1) Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Miskin dilaksanakan pada saat Penerimaan Siswa Baru untuk Siswa SD yang akan masuk ke SLTP dan Siswa SLTP yang akan masuk ke SLTA/SMK 2) Pemberian bantuan biaya pendidikan berupa : Pembebasan SPP, BP3, dan seragam sekolah (untuk siswa SD masuk SLTP) serta Pembebasan SPP dan BP3 (untuk siswa SLTP masuk SLTA/SMK) 3) Siswa
yang
akan
melanjutkan
sekolah
tersebut
direkomendasikan oleh sekolah asal sebagai siswa miskin dan selanjutnya diterima seleksi di sekolah penerima. 4) Didaftarkan oleh sekolah penerima atau pendaftar individu dapat mendaftarkan diri di UPTPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku. c. Bantuan Biaya Pendidikan Nonformal (Kejar paket C). 1) Pemberian bantuan biaya pendidikan non formal khususnya Kejar Paket C dari keluarga miskin (untuk Kejar Paket A dan B telah digratiskan)
7
2) UPTPK
memberikan
rekomendasi
kepada
maskin
database/non database lolos verifikasi melalui koordinasi dengan SKPD terkait untuk mengikuti Kejar Paket C 3) Didaftarkan oleh instansi terkait, kelompok penyelenggara 4) Pendaftar individu dapat mendaftarkan diri di UPTPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku
d. Bantuan Penanganan Pekerja Anak & Anak Putus Sekolah. 1) Pemberian bantuan penanganan pekerja anak dan anak usia sekolah yang putus sekolah 2) Pendidikan
berupa
diklat-diklat/pelatihan
ketrampilan
kewirausahaan; UPTPK memberikan rekomendasi kepada maskin database/non database lolos verifikasi melalui koordinasi dengan SKPD terkait untuk penyelenggaraan diklat-diklat/pelatihan ketrampilan kewirausahaan tersebut 3) Didaftarkan oleh SKPD terkait atau pendaftar individu dapat mendaftarkan diri di UPTPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku
2. Seksi Sosial Ekonomi UPTPK Kabupaten Sragen memberikan layanan dalam bidang sosial ekonomi meliputi : a. Bantuan Penugaran Rumah Tidak layak Huni (RLTH) 1) Pengisian formulir. 2) Verifikasi data.
8
3) Verifikasi lapangan. 4) Pendokumentasian kondisi sebelum. 5) Pengajuan persetujuan kepada Kasi dan Kepala UPTPK. 6) Pemberian bantuan. 7) Pendokumentasian kondisi sesudah. b. Santunan
Duka
Cita
(SANGDUTA),
yaitu
Keluarga
dari
masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang meninggal dunia berhak mendapatkan Santunan Duka Cita (Sangduta) untuk membantu biaya pemakaman. 1) Pengisian formulir. 2) Verifikasi data. 3) Verifikasi lapangan. 4) Pendokumentasian kondisi sebelum. 5) Pengajuan persetujuan kepada Kasi dan Kepala UPTPK. 6) Pemberian bantuan. 7) Pendokumentasian kondisi sesudah. c. Bantuan Raskin Bantuan Beras gratis untuk warga miskin Kabupaten Sragen 1) Pengisian formulir. 2) Verifikasi data. 3) Verifikasi lapangan. 4) Pendokumentasian kondisi sebelum.
9
5) Pengajuan persetujuan kepada Kasi dan Kepala UPTPK. 6) Pemberian bantuan. 7) Pendokumentasian kondisi sesudah. d. Bantuan PMKS e. Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar. f. Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat g. Program Keluarga Harapan (PKH) h. Pemugaran Perumahan i. Pelatihan Teknologi Tepat Guna j. Bantuan Peralatan Industri Rumah Tangga.
3. Seksi Kesehatan UPTPK Kabupaten Sragen membantu masyarakat miskin di bidang Kesehatan dengan menyediakan Kartu Saraswati. Kartu Saraswati ini digunakan dengan cara mengajukan permohonan sebagai berikut : a. Pemberian
Rekomendasi
Pembebasan
/
Keringanan
Biaya
pembebasan/keringanan
biaya
Perawatan Kesehatan. 1. Pemberian
rekomendasi
perawatan kesehatan diberikan kepada semua masyarakat miskin (maskin) yang masuk database kemiskinan nasional TNP2K (Pemilik Kartu SARASWATI) atau maskin non database yang mengajukan diri/diusulkan (untuk selanjutnya dinyatakan masuk/tidak masuk kategori maskin setelah
10
dilakukan verifikasi oleh petugas UPTPK/petugas lain yang ditunjuk) 2. Maskin
yang
telah
mendapatkan
rekomendasi
pembebasan/keringanan Biaya Perawatan Kesehatan yang merupakan maskin database atau non database lolos verifikasi secara otomatis mendapat rekomendasi pembebasan atau keringanan biaya perawatan kesehatan. 3. Rekomendasi pembebasan atau keringanan biaya perawatan kesehatan berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan 4. Setelah 1 (satu) bulan diadakan perpanjangan rekomendasi sesuai dengan status perawatan kesehatan yang bersangkutan b. Permohonan Rujukan untuk mendapatkan Perawatan Kesehatan ke Pemberi Layanan Kesehatan 3 (PPK 3). 1. Pemberian
rekomendasi
rujukan
untuk
mendapatkan
perawatan kesehatan di PPK3 diberikan kepada semua masyarakat
miskin
(maskin)
yang
masuk
database
kemiskinan nasional TNP2K (Pemilik Kartu SARASWATI) atau maskin non database yang mengajukan diri/diusulkan (untuk selanjutnya dinyatakan masuk/tidak masuk kategori maskin
setelah dilakukan verifikasi oleh petugas
UPTPK/petugas lain yang ditunjuk). 2. Rujukan hanya dari PPK2 (RSUD Sragen dan RSUD Gemolong) ke PPK3 (RS. Dr. Muwardi Surakarta, RSJD Surakarta, RSOP Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, RSUP Dr. Kariadi Semarang, dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta) bukan dari PPK1 (Puskesmas) ke PPK3 (Rujukan ke PPK3 harus melewati PPK 2).
11
3. Berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan 4. Setelah 1 (satu) bulan diadakan perpanjangan rekomendasi sesuai
dengan
status
perawatan
kesehatan
yang
bersangkutan. c. Pemberian Bantuan obat dan alat kontrasepsi. 1. Pemberian bantuan obat dan alat kontrasepsi untuk akseptor dari keluarga miskin. 2. UPTPK memberikan rekomendasi kepesertaan KB dan fasilitas pemberian obat dan alat kontrasepsi kepada maskin database/non database lolos verifikasi melalui koordinasi dengan SKPD terkait.
G. PRODUK LAYANAN UPTPK KABUPATEN SRAGEN Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan mempunyai produk dalam menunjang kinerjanya yaitu : 1. Penerbitan Kartu Saraswati 2. Rekomendasi Rujukan Jamkesda 3. Penerbitan Kartu Sintawati 4. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin 5. Rekomendasi PPA-PKH 6. Rekomendasi Biaya Pendidikan Non Formal 7. Rekomendasi Biaya Pendidikan Siswa Miskin 8. Santunan Uang Duka Cita
12
9. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 10. Pemberian Bantuan Raskin 11. Pemberian Bantuan Kursi Roda bagi Penyandang Cacat 12. Pemberian Bantuan Sembako bagi Lansia Miskin 13. Rekomendasi Magang Jepang 14. Klinik Saraswati 15. Ambulance Gratis
H. STANDAR WAKTU PENYELESAIAN Adapun standar waktu penyelesaian jenis pelayanan yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sebagai berikut :
Tabel 3.1 Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
JENIS PELAYANAN Penerbitan Kartu Saraswati Rekomendasi Rujukan Jamkesda Penerbitan Kartu Sintawati Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin Rekomendasi PPA-PKH Rekomendasi Biaya Pendidikan Non Formal Rekomendasi Biaya Pendidikan Siswa Miskin Uang Duka Cita Santunan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - APBD - CSR / MATRA Pemberian Bantuan Raskin Pemberian Bantuan Kursi Roda bagi Penyandang Cacat
WAKTU 7 hari 3 hari 7 hari Satu tahun anggaran 3 hari 3 hari 3 hari Satu tahun anggaran Satu tahun anggaran 7 hari Satu tahun anggaran Tentative
13
Pemberian Bantuan Sembako bagi Lansia Miskin 13 Rekomendasi Magang Jepang 14 Klinik Saraswati 15 Ambulance Gratis (sumber : Arsip UPTPK) 12
Tentative 7 hari Jam Kerja 24 Jam (Non Stop)
I. MEKANISME PELAYANAN Mekanisme umum yang ada di UPTPK adalah sebagai berikut : Gambar 3.1 Mekanisme Pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen
(Sumber : Arsip UPTPK)
J. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen terdiri dari enam bagian dengan tugas dan fungsinya
14
sebagai berikut yang dapat dilihat Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terapadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan UPTPK Kabupaten Sragen pada gambar 3.2 :
Gambar 3.2 Bagan Susunan Organisasi UPTPK Kabupaten Sragen (sumber : Arsip UPTPK )
Susunan organisasi UPTPK Kabupaten Sragen saat ini sebagai berikut : 1. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan 4. Kepala S eksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan 5. Kepala Seksi Penaggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi 6. Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat
a) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kedudukan UPTPK dipimpin oleh seorang Kepala UPTPK yang diseratakan sebagai pejabat Strktural Ekselon II/a. Kepala UPTPK dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTPK bertanggungjawab atas memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.
15
b) Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang disertakan setingkat Pejabat Struktural eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTPK. Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas memantau Kepala UPTPK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnnya, Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan ketatausahaan, Rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat. 2) Pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan. 3) Pemantauan,
pengendalian,
evaluasi,
dan
pelaporan
program kerja
c) Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan Seksi dijabat oleh seorang Kepala SEksi yang disertakan setingkat Pejabat Struktural eselon IV/a dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTPK. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPTPK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi : 1) Pengkajian
pelayanan,
penanganan,
kemiskinan berbasis pendidikan.
penanggulangan
16
2) Perencanaan
pelayanan,
penanganan,
penanggulangan
kemiskinan berbasis pendidikan. 3) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
d) Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPTPK dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan Mempunyai fungsi : 1) Pengkajian
pelayanan,
penanganan,
penanggulangan
kemiskinan berbasis kesehatan. 2) Perencanaan
pelayanan,
penanganan,
penanggulangan
kemiskinan berbasis kesehatan. 3) Pemantauan, pelayanan,
pengendalian, penanganan,
dan
evaluasi
penanggulangan
terhadap kemiskinan
berbasis kesehatan.
e) Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial Ekonomi Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala UPTPK dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial Ekonomi mempunyai fungsi :
17
1) Pengkajian
pelayanan,
penanganan,
penanggulangan
kemiskinan berbasis Sosial Ekonomi. 2) Perencanaan
pelayanan,
penanganan,
penanggulangan
kemiskinan berbasis Sosial Ekonomi. 3) Pemantauan, pelayanan,
pengendalian, penanganan,
dan
evaluasi
penanggulangan
terhadap kemiskinan
berbasis Sosial Ekonomi.
f) Seksi Data dan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala uPTPK dalam pelaksanaan koordinasi pehimpunan dan pembaharuan (updating) data base kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat. Kepala Seksi Data Pelapran dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan 2) Pelaksanaan pembaharuan (Updating) data base kemiskinan 3) Penanganan pengadaan masyarakat sesuai bidang tugasnya
K. KOMPOSISI PEGAWAI Guna memberikan pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat miskin, diperlukan personel memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Saat ini jumlah pegawai UPTPK Sragen adalah sebanyak 20 orang dan menangani 15 jenis layanan. Pegawai-pegawai tersebut direkrut sesuai
kompetensi pada
bidangnya masing-masing sehingga memiliki pengalaman dan kapabilitas dibidang pelayanan yang akan ditangani.
18
UPTPK memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan pola One Stop Service dan terintegrasi melalui sistem informasi, mekanisme pelayanan dan standar waktu serta persyaratan yang dibakukan dalam bentuk SOP, sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Dasar pelaksanaan tugas personil yang ditempatkan di UPTPK Sragen adalah Surat Perintah Bupati Sragen Nomor 800/027/2012. Adapun menurut tingkat pendidikannya, dapat dilihat dari table gambar 3.2 berikut: Tabel 3.2 Komposisi UPTPK Kabupaten Sragen NO 1. 2.
TINGKAT PENDIDIKAN Strata II Strata I JUMLAH
JUMLAH 9 orang 11 orang 20 orang
PROSENTASE 45% 55% 100 %
(Sumber : Arsip UPTPK) Sedangkan jabatan struktural terdiri dari Eselon III Kepala UPTPK, Eselon IV Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pelayanan Kemiskinan Berbasis Pendidikan, Kasi Pelayanan Kemiskinan Berbasis Sosial Ekonomi, Kasi Pelayanan Kemiskinan Berbasis Kesehatan, dan Kasi Pelayanan Kemiskinan Berbasis Data & Pelaporan. Didukung pegawai pelaksana yang terdiri dari 15 orang PNS dari berbagai SKPD. Para pegawai UPTPK dituntut menguasai persoalan teknis dan mampu melayani secara prima.Citra birokrasi yang rumit dan berbeli-belit diharapkan lenyap saat masyarakat miskin mendapatkan pelayanan di UPTPK.Salah satu upaya untuk menguatkan kesan profesionalisme adalah dengan wujud seragam personel UPTPK yang berbeda dengan PNS pada umumnya.Untuk pegawai pria mengenakan kemeja berdasi, sedangkan pegawai wanita mengenakan blazer dengan warna berbeda setiap harinya.
