BAB III DESKRIPSI INSTANSI A. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Sukoharjo Sebelum November 2007 wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten didirikan pada bulan November 1989 dan diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 Januari 1994. Wilayah kerjanya saat itu meliputi tiga kabupaten di wilayah Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten masih berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten dibawah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta. Dengan pertimbangan pokok bahwa semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar serta semakin besarnya penerimaan sektor pajak di wilayah kerjanya maka pada tahun 1998 Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Seiring dengan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka pada Oktober 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten mengalamai pemecahan. Pemecahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dipecah menjadi dua bagian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini menjadi bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang baru dibentuk berdasarkan ketentuan yang sama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo resmi mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2007. Tanggal ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-141/PJ/2007 tertanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah 31
32
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten menempati gedung lama eks gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang berlokasi di Jalan Kopral Sayom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Kini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo telah memiliki gedung sendiri di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto No. 7 Sukoharjo. gedung baru ini mulai digunakan sejak 1 Maret 2013.
B. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Nama Instansi
: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo
Alamat Instansi
: Jl. Jaksa Agung R Suprapto No 7 Sukoharjo
Nomor Telepon
: (0271) 591513, 592949, 593079
Fax
: (0271) 593782
C. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Visi “ Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Indonesia” Misi “Menyelenggarakan
Sistem
Administrasi
Perpajakan
serta
Membersihkan Pelayanan, Bantuan dan Tuntunan kepada Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Menghimpun Penerimaan Pajak”
33
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak setingkat eselon III yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut. 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yaitu: Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, nilai penjualan barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yaitu: a. Pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan. b. Penetapan dan penerbitan prosedur hokum perpajakan. c. Pengadministrasian
dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, serta surat lainnya. d. Penerbitan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya. e. Penyuluhan perpajakan. f. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. g. Pelaksanaan ekstensifikasi. h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. j. Pelaksanaan intensifikasi. k. Pembetulan ketetapan pajak. l. Pelaksanaan adminstrasi kantor.
E. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Sebelum dipecah menjadi KPP Pratama Klaten dan KPP Pratama Sukoharjo, wilayah kerja KPP Pratama Klaten terdiri atas 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri,
34
sedangkan Kabupaten Klaten tetap menjadi wilayah kerja KPP Pratama Klaten. Gambar 3.1 Peta Wilayah Sukoharjo
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Sukoharjo
a. Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo terletak pada 110º57’110º42’ Bujur Timur dan 7º32’-7º49’ Lintang Selatan dengan luas 466,66 km². Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan dengan 167 desa/kelurahan. Dua belas kecamatan tersebut adalah : 1. Kecamatan Sukoharjo 2. Kecamatan Grogol 3. Kecamatan Kartosuro 4. Kecamatan Mojolaban 5. Kecamatan Nguter 6. Kecamatan Bendosari 7. Kecamatan Bulu 8. Kecamatan Weru 9. Kecamatan Polokarto 10. Kecamatan Gatak 11. Kecamatan Baki, dan
35
12. Kecamatan Tawangsari
Gambar 3.2 Peta Wilayah Wonogiri
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Sukoharjo
Kabupaten Wonogiri secara administratif terdiri dari 25 kecamatan dengan 251 desa dan 41 kelurahan. 25 kecamatan itu adalah : 1. Kecamatan Wonogiri 2. Kecamatan Selogiri 3. Kecamatan Baturetno 4. Kecamatan Jatisrono 5. Kecamatan Karang Tengah 6. Kecamatan Girimarto 7. Kecamatan Batuwarno 8. Kecamatan Ngadirojo 9. Kecamatan Wuryantoro 10. Kecamatan Girimarto 11. Kecamatan Puh Pelem 12. Kecamatan Jatiroto 13. Kecamatan Eromoko 14. Kecamatan Purwantoro 15. Kecamatan Tirtomoyo 16. Kecamatan Bulukerto
36
17. Kecamatan Slogohimo 18. Kecamatan Jatipurno 19. Kecamatan Nguntoronadi 20. Kecamatan Kismantoro 21. Kecamatan Sidoharjo 22. Kecamatan Manyaran 23. Kecamatan Pracimantoro 24. Kecamatan Paranggupito 25. Kecamatan Giritronto
F. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri di Kabupaten Wonogiri. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo No. 6 Wonogiri. KP2KP Wonogiri merupakan salah satu bentuk dari pelayanan KPP Pratama Sukoharjo terhadap Wajib Pajak sebagai sarana untuk mempermudah perolehan informasi perpajakan, sehingga Wajib Pajak wilayah Wonogiri tidak perlu jauh datang ke KPP Pratama Sukoharjo untuk mendapatkan pelayanan perpajakan.
G. Struktur Organisasi dan Tugas Setiap Seksi KPP Pratama Struktur organisasi diperlukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Struktur organisasi, uraian
37
tugas, dan tanggung jawab di Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah diatur dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dalam pelaksanaan fungsinya memiliki struktur organisasi seperti di bawah ini :
Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukoharjo
Kepala KPP Pratama
Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Umum Pelaksana
Kepala Seksi Pelayanan
Pelaksana
Kepala Seksi Pemeriksaan
Pelaksana
Kepala Seksi Ekstensifikasi
Kepala Seksi PDI
Operator Console
Pelaksana
Pelaksana
Kepala Seksi Penagihan
Juru Sita
Kepala Seksi Waskon I
Kepala Seksi Waskon II
Account Representative
Account Representative
Kepala Seksi Waskon III
Kepala Seksi Waskon IV
Account Representative
Pelaksana
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Sukoharjo
a. Subbagian Umum Subbagian
Umum
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
perekaman
dokumen
perpajakan,
urusan
tata
usaha
Account Representative
38
penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan eFilling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. c. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, serta pelaksanaan kerjasama perpajakan. d. Seksi Penagihan Seksi Penagihan bertugas melakukan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, pengusulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen- dokumen penagihan. e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lannya, pemantauan pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, analisi kinerja Wajib Pajak, melakukan
39
intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding. h. Kelompok Fungsional Pemeriksa Kelompok Fungsional Pemeriksa bertugas dalam melaksanakan pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan, lengkap dan pemeriksaan sederhana.
Setiap bagian dari organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya saling bekerja sama dan mendukung demi terlaksananya tugas kantor pelayanan pajak dengan baik. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
H. Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo terdiri dari berapa bagian sesuai dengan fungsi serta tugasnya masing- masing. Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan kualitas serta kuantitas setiap pegawainya. Setiap pegawai tidak selalu berada di posisi yang sama disetiap periode dilakukan rolling pegawai ke bagian yang lain agar pekerjaan yang dilakukan tidak hanya tertuju pada satu pekerjaan saja. Hal tersebut dilakukan agar pegawai tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang dihadapi setiap harinya. Rolling pegawai yang dilakukan dapat berada pada satu seksi atau juga rolling dengan seksi yang lain masih dalam lingkup kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Berikut ini merupakan data jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sesuai masing masing bagian
40
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Sukoharjo JUMLAH
BAGIAN
PEGAWAI
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
6 orang
Seksi Pelayanan
14 orang
Seksi Penagihan
5 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
11 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
11 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11 orang
Subbagian Umum dan Kepatuhan
11 orang
Internal Seksi Pemeriksaan
6 orang
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
6 orang
Jumlah
90 orang
Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Sukoharjo
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, Kanotr Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo melaksanakan beberapa kegiatan dalam lingkup internal maupun eksternal kantor. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan internal kantor dalam rangka Internalisasi Corporate Value dan lingkungan eksternal kantor sehubungan Corporate Social Responbility antara lain : a. EK atau Exchange of Knowledge, kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Dalam kegiatan ini dilakukan pertukaran pengetahuan antar pegawai
baik
pengetahuan
yang
sifatnya
umum
maupun
pengetahuan di bidang perpajakan. Dalam kegiatan ini diberikan pula motivasi untuk meningkatkan semangat para pegawai. EK
41
dilaksanakan setiap hari Selasa atau Kamis bergantian dengan pelaksananaan In House Training. b. IHT atau In House Training, kegiatan ini merupakan pelatihan internal yang bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai khususnya dalam hal softskill sehingga meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya. IHT dilaksanakan setiap hari Selasa atau Kamis bergantian dengan pelaksanaan Exchange Knowledge. c. SaBar (Sarapan Bareng Keluarga Besar Karyawan Karyawati KPP Pratama Sukoharjo), adalah kegiatan sarapan bersama yang diikuti kepala kantor, kepala seksi, pegawai, pegawai
magang,
mahasiswa/ siswa PKL hingga petugas kebersihan dan satpam yang diadakan sekali setiap bulannya dengan tujuan mempererat tali kekeluargaan dan kekompakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Kegiatan diawali dengan sambutan dari kepala kantor dilanjutkan dengan doa bersama kemudian sarapan bersama. d. DJP Bugar, kegiatan olahraga bersama yang rutin dilaksanakan di KPP Pratama Sukoharjo setiap Jumat pagi. Kegiatan dapat berupa senam pagi maupun jalan santai. Dengan diadakannya kegiatan olahraga rutin setiap minggunya diharapkan kesehatan dan kebugaran pegawai di lingkungan KPP Pratama Sukoharjo selalu terjaga sehingga mampu memberikan pelayanan prima. e. Jumat Bersih, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kerja KPP Pratama Sukoharjo yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai setiap bulannya. Dengan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman akan menciptakan situasi kerja yang kondusif. f. Siraman Rohani, demi terciptanya Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, siraman rohani merupakan hal wajib yang rutin dilaksanakan di KPP Pratama Sukoharjo. Sebelum melaksanakan
42
tugas, setiap pagi pegawai KPP Pratama Sukoharjo mengawali harinya dengan doa bersama. g. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Perpajakan, untuk lebih mendekatkan
diri
sekaligus
mensosialisasikan
pentingnya
membayar pajak dan peraturan perpajakan terbaru kepada masyarakat, KPP Pratama Sukoharjo rutin mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik melalui penyuluhan kantor, penyuluhan di lapangan, maupun melalui radio atau televisi. h. Tax Goes to School, merupakan program kegiatan KPP Pratama Sukoharjo untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengetahuan tentang pajak ke sekolah- sekolah di sekitar wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. i. Outbond, KPP Pratama Sukoharjo juga mengadakan acara yang digunakan sebagai bentuk pengasahan kemampuan dan kreatifitas dalam rangka pengembangan diri dan penyegaran bagi tiap pegawai KPP Pratama Sukoharjo.
I. Pelayanan Prima KPP Modern Dengan model KPP Modern diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Perbedaan KPP Modern yang sekarang sangat kontras dibandingkan dengan KPP Pra Modern, perbedaan itu misalnya tampilan gedung kantor yang dirancang dengan konsep kantor yang modern, front office yang standar di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai aplikasi “one stop service” perpajakan, tersedianya alat-alat bantu di TPT seperti help desk yang siap melayani informasi, dan konsultasi perpajakan yang bersifat umum, dan lainnya. Pembentukan contact center : complain center, call center, non filers activation center. Dimana pengaduan yang diterima oleh complain center akan dikoordinasikan dengan unit terkait dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja dan jenis- jenis pengaduan termasuk mengenai pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, keberatan dan banding. Adapun media penyampaian
43
pengaduan dapat melalui e-mail, pos, nomor telpon bebas biaya, atau langsung. Ruang kerja pegawai didesain secara terbuka sebagai wujud keterbukaan (transparancy) pajak. Tentu saja Wajib Pajak tidak boleh memasuki hingga ruang kerja pegawai, karena pegawai akan secara langsung melayani Wajib Pajak di tempat terbuka seperti ruang konsultasi. Dalam melayani Wajib Pajak secara khusus dan mendalam ada pegawai yang yang telah ditunjuk secara resmi yaitu Account Representative (AR) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dalam hal pelayanan pun lebih mudah karena dapat menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan e-system antara lain e-payment (pembayaran pajak secara on line), e-registrasion (pendaftaran wajib pajak melalui internet), e-filling (pelaporan pajak melalui internet), e-spt (pengisian SPT dengan program yang telah disediakan DJP), dan e-counseling (konsultasi secara on line). Petugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi dan penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, Komisi Ombudsman Nasional, Tim Khusus Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Subdirektorat Kantor Pusat DJP yang menangani Pengawasan Internal (Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA) . Reformasi perpajakan di segala lini yang telah disusun oleh DJP akan sia- sia jika tanpa dukungan dari pihak eksternal maupun dari pihak internal. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melangsungkan modernisasi pajak adalah dengan menyeimbangkan reward dan punishment serta menegakkan ketertiban etika, moral, dan integritas petugas pajak. DJP-pun telah menyusun sebuah Kode Etik Pegawai DJP yang diatur dalam Permenkeu No 1/PMK.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang 9 kewajiban pegawai dan 8 larangan pegawai baik kepada masyarakat WP, sesama pegawai, atau pihak lain dengan sanksi setinggi-tingginya pemberhentian dengan tidak hormat dan serendah-rendahnya pernyataan tidak puas secara tertulis. Modernisasi perpajakan ini bukanlah milik Direktorat Jenderal Pajak , juga milik masyarakat yakni Wajib Pajak. Dengan demikian slogan ”Pajak, Bersama Anda Membangun Bangsa” atau ”Lunasi Pajaknya, Awasi
44
Penggunaannya” harus kita dukung sepenuhnya agar hasil yang dicapai dapat menjadi milik bersama..
