BAB III DESKRIPSI INSTANSI

BAB III DESKRIPSI INSTANSI

A. Sejarah Bank Indonesia Pada 17 Agustus 1950, Indonesia membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat penuh atas dirinya sendiri . perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih berdiri segera dinasionalisasikan dengan cara membeli seluruh sahamnya. 30 April 1951, Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan saat itu, di hadapan media massa, mengemukakan maksud pemerintah menasionalisasikan De Javasche Baank (DJB). Pada 28 Mei 1951, keputusan nasionalisasi DJB di umumkan di hadapan DPR, sekaligus mengesahkan pembentukan Panitia Nasionalisasi yang mempunyai tugas untuk mengajukan usul–usul mengenai langkah-langkah nasionalisasi. Langkash pertama adalah melakukan penawaran saham-saham DJB yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pemerintan akhirnya berhasil membeli seluruh saham milik DJB. Langkah nasionalisasi DJB dilanjukan dengan mengubah lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia, UU No. 11/1953 tanggal 1 Juli 1953. Dengan undang-undang dimaksud lebih menegaskan tanggal kelahiran Bank Indonesia dan sekaligus mengukuhkan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi dan moneter. Nasionalisasi ini merupakan kebangkitan semangat untuk mengatur dirinya sendiri menuju era yang lebih baik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dibuka pada tanggal 25 November 1867 dengan nama “Agentshap Soerakarta” sebagai kantor cabang yang ke-6 dari DE JAVACHE BANK yang menjadi pendahulu Bank Indonesia kita sekarang ini dan telah menjadi Independen dengan dikeluarkannya Undang-undang No.23

19

20

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009. Gagasan pendirian Kantor Cabang di Solo, timbul ketika “President” (=Gubernur) De Javasche

Bank yakni C.F.W. WEGGERS VAN KERCHEM

sebagai president yang keempat (1 Juli 1863-30 Juni 1867) sedang berada di Yogyakarta dalam rangka melakukan perjalanan dinas. Pertama kali dibuka hingga akhir tahun 1867, kantor cabang Soloini menempati sebuah losmen sebagai kantornya. Selanjutnya, untuk menampung kegiatan perbankan yang semakin berkembang pesat, pada tahun 1908,DJB cabang Solomembeli sebuah gedungtambahanmilik perusahaan Tan Giam Bo yang berbatasn dengan DJB cabang Solo. Pada tanggal 10 November 1908, mulai dibangun sebuah gedung baru bagi kantor DJB cabang Solo. Pembangunan kantor cabang ini dilaksanakan berdasarkan rancangan yang dibuatoleh biro arsitek Cuypers & Hulswit. Secara umum Arsitektur gedung DJB Solo memiliki karakter le style empire (langgam imperial) yaitu sebuah langgam dari Neo-Klasikisme yang merupakan sebuah gerakan yang muncul dan menjadi tempat tinggal pimpinan DJB. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1910, bangunan ini diresmikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo memiliki wilayah kerja meliputi Eks Karesidenan Solo yang terdiri dari tujuh Kota/ Kabupaten yaitu Kota Solo, Kabupaten Klaten,

Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Sragen,

Kabupaten

Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar. Kantor Bank Indonesia Solo merupakan bagian dari jaringan kerja Bank Indonesia yang berkedudukan didaerah dengan peran perencanaan dan pelaksanaan tugas operasional guna mendukung perkembangan ekonomi daerah melalui fungsi-fungsi di Bidang Ekonomi Moneter, Bidang Sitem Pembayaran, dan Bidang Manajemen Intern.

21

B. Visi Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo 1) Visi Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo Menjadi kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan. 2) Misi Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan saran kepada Pemda dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.

C. Struktur Organisasi KPwBI Solo Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo

(Sumber: Bank Indonesia Solo)

22

Struktur

organisasi

Bank

Indonesia

menggambarkan

3

pilar,

departemenisasi, posisi staf, tanggung jawab dan dibagi menjadi tiga kelas, kelas I memiliki tugas dan wewenang secara nasional, kelas II memiliki tugas dan wewenang di wilayah propinsi atau koordinator Kantor Bank Indonesia wilayah propinsi, kelas II memiliki tugas dan wewenang di daerah dan kelas IV memiliki tugas dan wewenang daerah yang sedang dirintis. Kantor Bank Indonesia Solo sebagai KBI Kelas III dipimpin oleh satu orang Pemimpin Bank Indonesia (PBI) yang membawahi 3 bidang yaitu: a. Bidang Ekonomi, Moneter Bidang Ekonomi Moneter membawahi 2 unit, yaitu: a) Unit Akses Keuangan & UMKM b) Unit Asesmen, Statistik, Survei, & Liaison c) Unit Komunikasi & Koordinasi Kebijakan b. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern. Bidang SP dan MI membawahi 3 unit, yaitu: a) Unit Distribusi Uang & Layanan Kas b) Unit Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring c) Unit Pengelolaan Uang d) Unit Sumber Daya (terintegrasi di dalamnya Logistik, Protokol, PAM, dan Kesekretariatan).

D. Deskripsi Jabatan 1. Bidang Ekonomi Moneter a) Unit pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM, tugas pokok meliputi: 1) Melakukan identifikasi hasil-hasil penelitia/ kesepakatan/ program yang potensi dalam pengembangan sector riil dan melaksanakan identifikasi permasalahan secara spesifik yang terjadi pada komoditi/ industri/ bidang usaha tertentu.

23

2) Menyusun program pemberdayaan sector riil (korporasi, BUMN, dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. 3) Melaksanakan program perberdayaan sector riil yang ditetapkan. 4)

Melakukan koordinasi dengan skateholder daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi perbankan dalam rangka pemberdayaan sector riil atau UMKM.

5) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembinaan UMKM.

b) Unit Kajian, Statistik dan Survei (UKSS) dan UK3, tugas pokok meliputi: 1) Menyusun Kajian Ekonomi Regional (KER) semesteran dan bulanan dn perkembangan ekonomi dan harga. 2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan. 3) Aktif dalam TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) 4) Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada Pemda dan stakeholder. 5) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi atas hasil-hasil kebijakan ekonomi dan penelitian daerah.

2. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern a) Unit Operasional Kas, tugas pokok meliputi: 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/ monitoring kebutuhan uang. 2) Melakukan pengelolaan khazanah yaitu penyiapan dan pengembalian modal kerja, pengelolaan persediaan kas (termasuk kas besar titipan DPU), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/ surat-surat berharga serta pencucian dan penggunaan khazanah.

24

3) Melakukan tindak lanjut atas:  Temuan selisih lebih/ kurang hasil hitung ulang yang disebabkan karena jumlah, perbedaan, dan uang palsu.  Laporan temuan uang palsu dari skateholder.  Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang. 4) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan cara memperlakukan uang. 5) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengaturan tugas akhir, dan anggaran operasional kas.

b) Unit Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring 1) Settlement transfer melalui BI-RTGS untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. 2) Penatausahaan rekening nasabah 3) Settelement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening lainnya. 4) Penatausahaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia. 5) Pengirimn Data Keuangan Eektronik (DKE) melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya.

c) Unit Sumber Daya, tugas pokok meliputi: 1) Melaksanakan

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

penerimaan,

penempatan, pengembangan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Mengelola data kepegawaian. 3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai sesuai dengan kewenangannya.

25

4) Melakukan kegiatan yang terkait dengan system pemeliharaan pegawai (gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya), seperti kesehatan bagi pegawai dan keluarganya serta Darmasiswa bagi anak pegawai. 5) Membuat laporan berkalayang berkaitan dengan kepegawaian kepada satker di KP.

E. Tugas-tugas Bank Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang No.06 Tahun 2009, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dalam menjalankan mandate tersebut, Bank Inonesia diberikan tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo sebagai pelaksana implementasi tugas Bank Indonesia memiliki visi untuk menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah mapun nasional. Adapun tugas pokok KPwBI Solo sebagai berikut: Tugas Pokok KPwBI Solo yaitu: 1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya; 2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya; 3. Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah,

yang didukung dengan penyediaan informasi

berdasarkan hasil kajian yang akurat; 4. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama.

26



Tujuan Tunggal Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.



Tiga Pilar Utama Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien: 1. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 3. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. 4. Stabilitas sistem keuangan

Berdarakan hasil Rapat Dewan Gubernur 30 September 2014, berikut merupakan 9 (sembilan) fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negri meliputi: 1. Bidang Moneter & Stabilitas Sistem Keuangan Pengembangan ekonomi dan advisor kebijakan pada Gubernur tiap Provinisi (dan walikota dari beberapa kota penting), melalui:

27

a. Pembuatan dan publikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan dan Regional (KEKR) b. Mempengaruhi supply side kebijakan moneter melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) c. Konselor ke gubernur 2. Bidang Sistem Pembayaran a. Pengelolaan uang kartal b. Pengawasan Sistem Pembayaran c. Pelaksanaan Sistem Pembayaran 3. Bidang Keuangan Inklusif & UMKM a. Pelaksanaan Financial Inclusion dan UMKM 4. Bidang Manajemen Intern a. Melakukan Komunikasi Kebijakan b. Dukungan SDM, SI, Perencanaan dan Anggaran, Manajemen Fasilitas, Keamanan.

F. Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia 1. Trust & Integrity Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal daneksternal

melalui

keterbukaan,

kehandalan

dan

konsistensiantara

pikiran,ucapan & dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika 2. Professionalism Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipasif, rasional dan obyektif 3. Excellence Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan.

28

4. Public Interest Senantiasa menutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentinan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandate dengan penuh dedikasi, adil dan bertanggung jawab. 5. Coordination & Teamwork Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internaldan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai dan semangat interdependensi